Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyatakan seluruh jemaah haji asal Republik Indonesia tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi telah kembali dan tiba di Tanah Air.

Kelompok terbang (kloter) terakhir yang tiba di tanah air adalah jemaah Debarkasi Ujung Pandang, yakni UPG 43 yang telah tiba pada hari ini, Rabu (1/7/2026) sekitar pukul 16.30 WITA sehingga menandai berakhirnya segenap rangkaian operasional haji pada tahun ini.

Dengan perasaan terharu, Irfan menyatakan dengan mendaratnya para jemaah haji asal Debarkasi Ujung Pandang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar tersebut menjadi penanda berakhirnya segenap proses pemulangan jamaah haji asal RI yang telah berjalan sejak pertengahan Juni silam.

"Alhamdulillah, kloter Ujung Pandang 43 sudah mendarat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita," ungkap Irfan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Rabu (1/7/2026).

Ia menyebut kesuksesan penyelenggaraan operasional haji, mulai dari fase kedatangan calon jemaah di 16 embarkasi hingga pemulangan ke wilayah masing-masing tersebut dapat terealisasikan berkat kerja sama dari seluruh petugas di tanah air dan Arab Saudi.

"Saya berterima kasih kepada semua pihak, kami mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras, bahu-membahu, membantu kami dalam melaksanakan penyelenggaraan haji tahun ini," katanya.

Irfan menjelaskan Kemenhaj yang kali perdana mengkoordinir pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Proses pemulangan dapat dilakukan dengan lancar, meski terdapat sejumlah hambatan di lapangan, seperti cuaca ekstrem di Arab Saudi, pengaturan transportasi, hingga penanganan bagi jemaah lanjut usia dan rentan.

Tak hanya itu, Irfan juga mengungkapkan sejumlah kebijakan yang digagas pihaknya dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini. Di antaranya alokasi kuota berdasarkan antrean agar lebih berkeadilan, penurunan biaya haji sebesar Rp2 juta tanpa menurunkan kualitas layanan, embarkasi tanpa asrama haji di Yogyakarta, dan petugas yang menjalani diklat semi militer.

"Bahkan menurut pengakuan para jemaah haji, justru peningkatan layanan terasa meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah ternyata respons dari jemaah luar biasa. Mereka sangat mengapresiasi kinerja para petugas haji kita di sana," bebernya.

Lebih lanjut, ia menyebut penyelenggaraan haji oleh jemaah asal RI dapat diselesaikan lebih awal, sehingga visa dapat keluar pada pertengahan Ramadan lalu. Kemenhaj juga menggunakan dua layanan syarikah dan mewajibkan keduanya untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta.

"Kita menggunakan dua layanan syarikah dan semua syarikah itu kita wajibkan untuk membuka kantor di Jakarta agar komunikasi lebih mudah dalam melaksanakan pelayanan," ujarnya.

Dengan tuntasnya rangkaian pemulangan jemaah haji menuju tanah air, Irfan menyatakan pihaknya berencana untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh tata kelola haji pada akhir pekan ini. Hal tersebut ditujukan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan terhadap penyelenggaraan ibadah haji pada tahun depan.

Ia mengatakan dengan jumlah fungsionaris di Kemenhaj yang masih terbatas, yakni hanya 50% dari kebutuhan yang sesungguhnya, seluruh rangkaian operasional haji pada tahun ini dapat terlaksana dengan baik.

"Dengan demikian, maka operasional haji di seluruh Indonesia saya nyatakan selesai, dan kita akan segera dan sudah menyiapkan operasional haji untuk tahun 2027. Tim kita tidak pernah beristirahat karena selesai haji 2026, kita menyiapkan operasional untuk haji 2027," tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengapresiasi akselerasi transformasi digital dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang di bawah kepemimpinan Bupati Dony Ahmad Munir.

Dalam kunjungan kerja ke Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) pada Selasa (30/6/2026), Dudung menilai kabupaten tersebut telah menunjukkan perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, Sumedang kini berhasil menggeser citra daerah dari sekadar sentra kuliner tradisional menjadi daerah yang unggul dalam inovasi tata kelola pemerintahan.

"Sumedang dulu dikenal hanya dengan tahunya. Namun setelah dipimpin Pak Dony, saya melihat banyak perubahan dan kemajuan di berbagai bidang. Ini patut diapresiasi," ujarnya.

Dudung mengatakan Kabupaten Sumedang memiliki kesiapan infrastruktur dan sistem yang baik untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta inisiatif Sekolah Rakyat.

"Saya yakin dengan sistem pemerintahan yang dibangun seperti ini, berbagai program nasional akan berkembang dengan baik di Kabupaten Sumedang. Saya berharap ke depan Sumedang akan semakin maju dan menjadi contoh bagi daerah lain," katanya.

Menanggapi apresiasi tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen menjadikan Sumedang sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengandalkan Command Center sebagai pusat kendali berbasis big data yang menyediakan informasi secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan strategis.

"Command Center ini merupakan pusat big data Kabupaten Sumedang. Dari sinilah berbagai data dihimpun dan dianalisis sehingga menjadi dasar dalam mengambil kebijakan yang tepat dan cepat," jelas Dony.

Ia menambahkan, fondasi transformasi digital di Sumedang dibangun melalui dua pilar utama, yakni reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurutnya, kedua kebijakan tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik.

"Kami memiliki dua kebijakan, yaitu reformasi birokrasi dan SPBE. Tujuannya adalah mempermudah sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan," pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, melakukan peralihan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Bank Nagari Syariah yang menjadi unit usaha syariah dari PT Bank Nagari.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan sebelumnya pembayaran gaji ASN di lingkup Pemkot Padang menggunakan Bank Nagari konvensional, dan terhitung mulai 1 Juli 2026 ini dilakukan peralihan ke Bank Nagari Syariah.

“Jadi peralihan ini menjadi simbol nyata semangat hijrah. Karena, hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan secara fisik, tetapi juga transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih berkah, lebih sesuai dengan nilai-nilai syariat, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2026).

Dia menyampaikan kebaikan itu bukan sekadar perubahan mekanisme pembayaran, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Fadly menuturkan peralihan pembayaran gaji ASN merupakan langkah awal dari transformasi yang lebih besar. Setelah Gaji ASN menjadi bagian dari sistem keuangan syariah, tahapan berikutnya adalah peralihan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Nagari Konvensional ke Bank Nagari Syariah, sebagai pusat pengelolaan keuangan daerah, pembiayaan serta aktivitas keuangan mitra Pemkot Padang.

Menurutnya melalui transformasi ini bukanlah program yang berdiri sendiri, melainkan roadmap pembangunan ekonomi syariah yang dilakukan secara bertahap dan terukur oleh Pemkot Padang yang sesuai dengan visi yang menempatkan landasan agama dan budaya dalam menggerakkan potensi Kota Padang.

“Peralihan gaji ASN menjadi langkah awal reformasi keuangan daerah yang membawa beberapa makna penting,” ujarnya.

Wako Fadly menyampaikan perubahan ini tidak berhenti pada pemindahan rekening ASN, tetapi menjadi awal penguatan seluruh ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Kota Padang, mulai dari pengelolaan kas daerah, pembiayaan UMKM, transaksi pemerintah, hingga peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat.

Dia menambahkan, ASN merupakan representasi pemerintah di tengah masyarakat. Artinya, setiap kebijakan yang dijalankan ASN akan menjadi contoh bagi masyarakat luas. Ketika ribuan ASN mulai menggunakan layanan keuangan syariah, kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah akan meningkat.

“Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor perbankan, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar bagi pembiayaan UMKM, pengembangan usaha halal, penguatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.

Dengan kata lain, ASN bukan hanya penerima gaji, tetapi menjadi agen perubahan dalam membangun budaya ekonomi yang lebih sesuai dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Oleh karena itu, dengan dimulai dari ASN sebagai motor penggerak, kemudian berlanjut pada pengelolaan kas daerah, dan selanjutnya diperluas kepada seluruh mitra pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, rumah sakit, BUMD, organisasi masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi Pemerintah Kota Padang.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra menyambut baik adanya kebijakan dari Pemkot Padang melalui keputusan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Karena kebijakan yang diambil itu akan memberikan contoh kepada masyarakat secara luas.

Dia melihat ASN merupakan kelompok masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menciptakan perubahan perilaku ekonomi. Dengan jumlah ribuan pegawai dan nilai transaksi gaji yang sangat besar setiap bulan, perpindahan pembayaran gaji ke sistem syariah akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Bank Nagari mengungkapkan bahwa dari dana yang sebelumnya tersebar pada sistem konvensional, kini mulai berputar dalam sistem keuangan syariah. Perputaran dana tersebut akan meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor produktif, memperbesar kemampuan pembiayaan UMKM, memperluas akses pembiayaan masyarakat, sekaligus memperkuat industri halal di Kota Padang.

“ASN bukan hanya menjadi penerima manfaat layanan syariah, tetapi juga menjadi duta perubahan dalam membangun budaya ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam,” sebutnya.

Setelah implementasi pembayaran gaji ASN berjalan baik, lanjut Gusti Candra, Pemkot Padang telah menyiapkan langkah berikutnya yaitu peralihan RKUD yang merupakan jantung pengelolaan keuangan daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah bermuara pada sistem ini.

“Ketika RKUD dikelola melalui sistem perbankan syariah, maka seluruh aktivitas fiskal pemerintah akan semakin selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa komitmen Pemkot Padang tidak berhenti pada aspek simbolik, tetapi menyentuh sistem pengelolaan keuangan secara menyeluruh,” katanya.

Dirut bilang keberhasilan transformasi keuangan syariah tidak hanya diukur dari jumlah rekening yang berpindah, tapi yang jauh lebih penting adalah lahirnya ekosistem keuangan syariah yang saling menguatkan.

Artinya apabila seluruh unsur tersebut bergerak secara bersama, maka Kota Padang tidak hanya memiliki sistem keuangan syariah, tetapi juga membangun sebuah ekosistem ekonomi Islam yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Transformasi ini tentunya menjadi implementasi nyata dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang yang menempatkan penguatan nilai-nilai agama sebagai salah satu fondasi pembangunan daerah,” jelasnya.

Momentum Juli 2026 menjadi awal perjalanan baru, sambung Gusti Candra, dari pembayaran gaji ASN, berlanjut kepada pengelolaan RKUD, kemudian berkembang menjadi penguatan transaksi syariah di seluruh perangkat daerah, pengembangan UMKM halal, optimalisasi zakat dan wakaf produktif, hingga mendorong lahirnya berbagai inovasi ekonomi syariah yang mampu menjadikan Kota Padang sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah terdepan di Indonesia.

Gusti Candra menegaskan apabila seluruh tahapan ini dapat dijalankan secara konsisten, maka Kota Padang tidak hanya akan dikenal sebagai kota yang religius, tetapi juga sebagai model nasional pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah berbasis pemerintah daerah.

MEDAN - Yayasan Sihatihat Sanjaya Center (YSSC) menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan lingkungan melalui gerakan penghijauan. Hal itu, sebagai langkah nyata mengurangi emisi karbon sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim .

Ketua Yayasan Sihatihat Sanjaya Center, Hari S Siregar, mengatakan banjir Sumatera , khususnya Kabupaten Tapanuli Utara, menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan telah meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi. Menurutnya, berkurangnya tutupan hutan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta perubahan iklim harus dijawab dengan aksi nyata melalui rehabilitasi lingkungan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemulihan Bencana Sumatera Butuh Dana Rp130 Triliun

"Menjaga keseimbangan alam bukan lagi sekadar pilihan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Penanaman pohon merupakan langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi keberlangsungan lingkungan dan keselamatan masyarakat di masa depan," katanya wartawan, Rabu (1/7/2026).

Melalui gerakan Spirit Green, YSSC mengajak pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, komunitas, serta generasi muda untuk bersama-sama melakukan penanaman pohon di berbagai wilayah yang membutuhkan rehabilitasi lingkungan.

Penanaman pohon tidak hanya bertujuan menghijaukan kembali kawasan yang mengalami degradasi juga meningkatkan daya serap tanah terhadap air, mengurangi potensi banjir, mencegah erosi, menjaga sumber mata air, serta melindungi keanekaragaman hayati.

Selain manfaat ekologis tersebut, pohon juga berperan sebagai penyerap karbon dioksida (CO2) yang efektif sehingga mampu membantu menekan laju pemanasan global. "Setiap pohon yang kita tanam adalah investasi bagi masa depan. Semakin luas ruang hijau yang kita bangun, semakin besar pula kontribusi Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan menghadapi perubahan iklim global," tegasnya.

Hari menilai penyelesaian persoalan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat agar gerakan penghijauan menjadi program berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Kami ingin gerakan menanam pohon menjadi budaya bersama. Lingkungan yang sehat hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk merawat dan melestarikannya," lanjutnya. BNPB Ungkap Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Risiko Bencana Tertinggi di Dunia

YSSC, lanjut Hari, akan terus mengembangkan berbagai program pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu aksi nyatanya juga dibuktikan dengan menanam pohon di Desa Lae Monong, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

"Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan setiap pohon yang ditanam sebagai warisan untuk generasi mendatang. Bersama-sama kita wujudkan Sumatera Utara dan Indonesia yang lebih hijau, lebih tangguh menghadapi perubahan iklim, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi karbon demi masa depan yang lestari dan berkeadilan," tuturnya.

PADANG, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun dari APBN untuk mendukung pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat, pada akhir November 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur vital yang terdampak bencana.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang," kata Reski di Padang, Rabu.

Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi di Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendalian banjir.

Adapun pekerjaan teknis yang akan dilakukan meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing sungai, hingga pembangunan check dam untuk mengendalikan sedimentasi di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.

Meski anggaran telah tersedia, Reski menegaskan pelaksanaan proyek sangat bergantung pada percepatan penyelesaian persoalan lahan oleh Pemerintah Kota Padang.

"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat proses penyelesaian lahan sehingga target pelaksanaan pekerjaan pada Agustus dapat terealisasi," ujarnya.

Kementerian PU melalui BWS Sumatera V menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun.

Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan pemulihan pascabencana akan dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga dengan memperkuat upaya mitigasi bencana jangka panjang.

Langkah tersebut mencakup penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan tata ruang wilayah.

"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian persoalan lahan," kata Fadly.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga membuka opsi relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana apabila langkah tersebut dinilai sebagai solusi terbaik untuk melindungi keselamatan masyarakat di masa mendatang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengucurkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk memulihkan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat di akhir November 2025.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi di Padang, Rabu.

Untuk tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendali banjir.

Pekerjaan teknis ini meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing dan pembangunan cekdam untuk mengendalikan sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji maupun Air Dingin.

Namun, kata dia, meskipun pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun, pengerjaan atau pemulihan infrastruktur hanya bisa dilakukan dengan maksimal setelah Pemerintah Kota Padang menyelesaikan persoalan lahan.

"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat prosesnya sehingga target pelaksanaan di Agustus dapat terealisasi," harap dia.

Dalam skemanya, Kementerian PU melalui BWS V Padang memperkirakan dan menargetkan pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Padang dapat dituntaskan selama tiga tahun ke depan.

Sementara itu Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemulihan infrastruktur pascabencana dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi jangka panjang mengurangi risiko bencana di masa datang.

"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh penyelesaian persoalan lahan," ujarnya.

Bahkan, opsi relokasi warga siap dilakukan jika hal tersebut menjadi jalan terbaik untuk menyelamatkan masyarakat yang berada di kawasan berisiko tinggi, kata eks Wali Kota Padang Panjang tersebut.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kuasa hukum Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Rivai Kusumanegara mencurigai adanya strategi tertentu di balik perbedaan langkah hukum yang dilakukan Roy Suryo dengan Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa. Strategi ini dinilai sengaja dimanfaatkan oleh pihak Roy Suryo.

Menurut Rivai, adanya permohonan praperadilan oleh Roy Suryo mengakibatkan penangguhan pemeriksaan perkara utama di pengadilan sesuai ketentuan KUHAP yang baru. Sehingga, hal ini menciptakan selisih waktu atau jeda antara persidangan Tifa dan Roy Suryo.

"Memang dengan upaya praperadilan maka terjadi penangguhan pemeriksaan pokok perkara. Dan ini sekarang sudah terjadi, terjadi jeda antara pemeriksaan dokter Tifa dengan pemeriksaannya Pak Roy," ujar Rivai dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (30/6/2026).

Dia mengungkap dalam beberapa praperadilan yang biasa dilakukan itu biasanya selesai sekitar 2-3 pekan. Melihat jeda waktu tersebut, tentu Jokowi sebagai pihak pelapor mengalami kerugian dari segi waktu karena harus dua kali menghadiri persidangan.

Namun, Rivai mengendus jika ini justru menjadi bagian dari strategi hukum yang tengah dilakukan kubu Roy Suryo. "Biasanya dengan cara Ibu Tifa di depan, nanti Tifa yang pembuktian duluan, Ibu Tifa yang divonis, Pak Roy yang akan mengambil manfaatnya," ujarnya.

Dengan posisi Tifa yang disidang lebih awal, tim hukum Roy Suryo diduga dapat mempelajari kekurangan dalam pemeriksaan saksi maupun ahli di persidangan pertama untuk kemudian disempurnakan pada persidangan berikutnya.

"Contoh, pemeriksaan ahli A di sana kurang sempurna, di Pak Roy akan disempurnakan. Jadi itu sebagai lawyer biasanya strategi itu. Nah, kami sedang mencermati apakah ini bagian dari strategi itu," ucapnya.

JAKARTA - DPR RI terbuka terkait aspirasi yang disampaikan masyarakat, terkhusus Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang tengah menggodok Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender ( LGBT ). Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa .

"Tentu DPR terbuka terkait dengan masukan dan aspirasi dari MUI yang sedang mempersiapkan RUU terkait dengan LGBT," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Saan menyampaikan bahwa pihaknya dalam posisi menunggu dan ingin melihat hasil dari naskah akademik yang telah dibuat oleh MUI terhadap RUU tersebut. "Pasti kan nanti disampaikan ke DPR, dan DPR pasti akan kaji, akan pelajari, dan akan tindak lanjuti oleh kita semua," ujarnya.

Dia memastikan, alat kelengkapan dewan (AKD) terkait akan menindaklanjuti untuk melakukan pengkajian apakah naskah akademik yang diusulkan bisa dilakukan pembahasan lebih lanjut.

"Nanti kan apa, di Badan Legislasi, atau nanti di pimpinan, atau di badan ini ya, di keahlian, di BKD (Badan Keahlian DPR) kan pasti akan dikaji ya terkait dengan usulan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, MUI menyusun Naskah Akademik RUU Pidana LGBT. MUI juga mendorong agar rancangan beleid tersebut dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis mengatakan, penyusunan RUU tersebut dilakukan karena pendekatan berupa imbauan moral dinilai tidak lagi cukup efektif untuk membendung fenomena LGBT. MUI, kata dia, tetap menyatakan sikap menolak perilaku LGBT maupun pihak yang mengampanyekannya.

"Demi cinta kami kepada kemanusiaan yang hakiki, kami ajak mereka kembali pada fitrahnya. Kami siapkan naskah akademik dan RUU pidananya, tinggal DPR membahas dan menetapkannya," kata Cholil dikutip dari keterangan MUI, Senin (29/6/2026).

Tiru Rusia

Terpisah, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah ekstra tegas dan tanpa kompromi dalam menindak fenomena serta gerakan LGBT. Ia bahkan meminta Indonesia meniru ketegasan Rusia.

"Kalau seperti Rusia saja bisa begitu, kenapa Indonesia tidak? Harusnya justru kita minimal sama dengan sikap Rusia," ujar KH Anwar Iskandar dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Ulama karismatik asal Kediri, Jawa Timur ini menjelaskan, Rusia berani mengambil langkah ekstrem tersebut karena memandang gerakan LGBT bukan lagi sekadar isu moralitas atau orientasi seksual, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas negara.

"Rusia menganggap ini berbahaya dari aspek politik, dari aspek keamanan, dari aspek budaya sangat berbahaya, karena itu dikategorikan sebagai bagian dari terorisme," ujar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien tersebut.

Menurut Kiai Anwar, Indonesia sebagai bangsa yang religius dan berketuhanan seharusnya bisa mengambil sikap yang jauh lebih berani. Ia mempertanyakan alasan pihak-pihak yang hingga kini masih mencoba memberi ruang toleransi bagi aktivitas dan kampanye LGBT.

"Kalau Indonesia bisa bersikap seperti itu (seperti Rusia), itu jauh lebih bagus menurut saya. Argumentasi apa lagi yang mau dipakai untuk memberi toleransi kepada kegiatan seperti ini?" tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Rais 'Aam PBNU ini menekankan bahwa pemerintah tidak boleh sekadar mengeluarkan imbauan atau larangan di atas kertas.

Kiai Anwar mendorong adanya penegakan hukum yang konkret, termasuk pemberian sanksi pidana bagi mereka yang terbukti mengampanyekan atau melakukan pelanggaran.

"Dengan begitu, berarti sikap kita tegas tidak mengizinkan gerakan ini. Bahkan dihukum bila perlu. Kalau sudah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, perlu ada tindakan. Bukan hanya mengumumkan atau melarang, tapi juga melakukan tindakan karena itu melanggar hukum," tegasnya.

Kiai Anwar mengingatkan bahwa fondasi hukum Indonesia sudah sangat kuat dalam menghalangi legalisasi hubungan sesama jenis. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara eksplisit mengatur bahwa pernikahan yang sah dan diakui negara hanyalah antara laki-laki dan perempuan.

"Hukum di Indonesia itu sesuai dengan undang-undang perkawinan, bahwa pernikahan itu laki dan perempuan. Bukan sejenis. Begitu saya kira," pungkas Kiai Anwar.

Total pekerja yang terlibat, termasuk operator ekskavator, saat ini mencapai sekitar 400 orang

Kupang (ANTARA) - PT Adhi Karya (Persero) mengerahkan sekitar 400 pekerja dan 300 unit alat berat untuk mempercepat pembangunan kawasan tambak udang modern terintegrasi di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.

"Total pekerja yang terlibat, termasuk operator ekskavator, saat ini mencapai sekitar 400 orang," kata Project Construction Manager PT Adhi Karya Abdul Kadir dari Sumba Timur, Selasa.

Ia mengatakan percepatan pembangunan dilakukan untuk mengejar target operasional awal kawasan budidaya udang modern yang menjadi salah satu proyek strategis di sektor perikanan budidaya.

Menurut Abdul Kadir, proyek tersebut didukung sekitar 300 unit alat berat yang terdiri atas 140 ekskavator dan sekitar 160 truk pengangkut (dump truck) yang digunakan untuk pekerjaan penggalian, pemindahan material, serta pembentukan kolam budidaya.

Dari total alat berat yang beroperasi, sekitar 30 unit berasal dari Pulau Sumba, sedangkan sisanya didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia guna memenuhi kebutuhan konstruksi.

"Mobilisasi alat berat dalam jumlah besar menjadi bagian dari upaya mempercepat pekerjaan di lapangan sesuai target yang telah ditetapkan," ujarnya.

Ia menjelaskan hingga akhir Juni 2026 progres fisik pembangunan kawasan tambak udang modern telah mencapai 4,21 persen.

Capaian tersebut meliputi pembangunan fasilitas sementara, pengerjaan kolam budidaya udang, serta pembangunan fasilitas pengolahan limbah pada klaster kawasan budidaya.

"Progres pekerjaan 4,21 persen ini terdiri atas pekerjaan fasilitas sementara, pekerjaan kolam budidaya udang, dan pekerjaan fasilitas pengolahan limbah klaster," katanya.

Proyek tambak udang modern yang dibangun di Desa Palakahembi memiliki nilai investasi sekitar Rp7,2 triliun dengan luas kawasan lebih dari 2.000 hektare.

Kawasan budidaya tersebut dirancang sebagai tambak udang terintegrasi yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, termasuk instalasi pengolahan limbah, guna mendukung pengelolaan budidaya yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Pembangunan proyek itu diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi udang nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumba Timur serta wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

PT Pegadaian (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi era digital melalui penyelenggaraan CEO Talks di Universitas Andalas, Padang, Senin (29/6).

Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara dunia industri dan perguruan tinggi untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai transformasi sektor jasa keuangan sekaligus kesiapan memasuki dunia kerja.

Mengusung tema "Inovasi Keuangan Digital dan Inklusi Keuangan: Peran Strategis Pegadaian dalam Pemberdayaan Masyarakat", CEO Talks dirancang sebagai ruang kolaborasi interaktif antara dunia industri dan perguruan tinggi.

Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian (Persero), Ismail Ilyas, mengajak mahasiswa dan calon wisudawan untuk memperkuat tiga fondasi utama dalam membangun masa depan, yakni literasi keuangan, peningkatan kompetensi, dan kemampuan beradaptasi.

Dalam paparannya, Ismail menegaskan bahwa keberhasilan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik, tetapi juga karakter yang kuat serta kemampuan mengambil keputusan finansial secara bijak sejak dini.

"Dunia kerja akan terus bertransformasi seiring pesatnya perkembangan teknologi. Oleh karena itu, generasi muda wajib menjadi pembelajar sepanjang hayat yang adaptif dan bijak mengelola keuangan," kata Ismail.

"Prinsipnya adalah 'Beli Masa Depan dengan Harga Hari Ini'. Artinya, anak muda harus berani berinvestasi dan membangun perencanaan masa depan yang terukur serta berkelanjutan mulai dari sekarang," ujar Ismail.

Lebih lanjut, Ismail mendorong para mahasiswa untuk langsung mengadopsi kebiasaan finansial yang sehat begitu mereka menerima penghasilan pertama.

Langkah nyata tersebut dapat dimulai dari mengalokasikan dana darurat, menyusun skala prioritas, hingga memilih instrumen investasi yang aman dan sesuai dengan tujuan hidup jangka panjang. Menurutnya, literasi keuangan adalah jangkar penting agar generasi muda tidak terjebak dalam perilaku konsumtif yang merugikan.

Pegadaian secara konsisten memperluas jangkauan edukasi dan inklusi keuangan melalui inovasi digital. Kolaborasi dengan Universitas Andalas ini menjadi bukti nyata bagaimana literasi dapat diintegrasikan langsung dengan aksi digital.

Antusiasme peserta yang didominasi oleh calon wisudawan dan wisudawati ini terlihat sangat masif. Tercatat, sepanjang acara berlangsung, lebih dari 1.000 peserta melakukan pengunduhan aplikasi Tring dan langsung melakukan pembukaan akun Tabungan Emas Pegadaian.

Langkah ini menjadi modal awal bagi para lulusan baru untuk memulai investasi pertama mereka sebelum memasuki dunia profesional.

Melalui program CEO Talks ini, Pegadaian berharap dapat terus menginspirasi dan mencetak generasi emas Indonesia yang tidak hanya adaptif secara teknologi, tetapi juga matang secara finansial, sehingga siap berkontribusi aktif dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Puluhan pendukung, simpatisan, hingga driver Gojek memadati Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat (PN Jakpus) jelang sidang vonis eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, Selasa (30/6/2026) pagi.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, terlihat simpatisan hingga driver Gojek menunggu kedatangan Nadiem Makarim, yang juga merupakan salah satu founder Gojek tersebut.

Nadiem terlihat mendekati driver Gojek yang berjaga di depan pintu ruang sidang di PN Jakpus. Sambil memberikan semangat, para driver Gojek tersebut justru meminta Nadiem untuk menandatangani jaket Gojek mereka yang berwarna hijau.

Nadiem pun menangis terharu sambil membubuhkan tanda tangannya di dada para driver Gojek yang setia menantinya.

Diberitakan sebelumnya, Polisi menerjunkan 171 personel untuk mengawal jalannya sidang vonis Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Reynold E.P. Hutagalung mengatakan pihaknya bakal melakukan pengamanan secara optimal untuk mengawal jalannya persidangan tersebut.

"Pengamanan sidang yang pasti kita akan lakukan optimal, melakukan pengamanan baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujar Reynold di Jakarta, dikutip Selasa (30/6/2026).

Dia menambahkan pengamanan bakal dilakukan, baik itu terhadap pelaksana persidangan, Nadiem sendiri, hingga simpatisan yang menunggu hasil persidangan ini.

Kemudian, Reynold juga menyatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk mengatur pengamanan pada persidangan kali ini

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak pengadilan dalam hal ini, bagaimana aturan main, pembatasan-pembatasan di ruang sidang dan lain-lain, tentu itu menjadi kewenangan dari pihak pengadilan," imbuhnya.

Namun demikian, Reynold menekankan pihaknya tidak akan ikut campur terkait siapa saja yang bisa masuk ke area persidangan. Pasalnya, itu sudah ranah dari PN Jakarta Pusat.

"Kalau untuk siapa yang boleh masuk dan lain-lain itu dari ranah pengadilan, dalam hal ini baik hakim ketua selaku pelaksana dari persidangan tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengungkap pengamanan sidang kali ini mencapai 171 personel gabungan.

"Personel gabungan pam di PN Jakpus 171 orang," ujar Erlyn.

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menerjunkan 171 personel untuk mengawal jalannya sidang vonis Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Reynold E.P. Hutagalung mengatakan pihaknya bakal melakukan pengamanan secara optimal untuk mengawal jalannya persidangan tersebut.

"Pengamanan sidang yang pasti kita akan lakukan optimal, melakukan pengamanan baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujar Reynold di Jakarta, dikutip Selasa (30/6/2026).

Dia menambahkan, pengamanan bakal dilakukan bauk itu terhadap pelaksana persidangan, Nadiem hingga simpatisan yang menunggu hasil persidangan ini.

Kemudian, Reynold juha menyatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk mengatur pengamanan pada persidangan kali ini

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak pengadilan dalam hal ini bagaimana aturan main, pembatasan-pembatasan di ruang sidang dan lain-lain tentu itu menjadi kewenangan dari pihak pengadilan," imbuhnya.

Namun demikian, Reynold menekankan pihaknya tidak akan ikut campur terkait siapa saja yang bisa masuk ke area persidangan. Pasalnya, itu sudah ranah dari PN Jakarta Pusat.

"Kalau untuk siapa yang boleh masuk dan lain-lain itu dari ranah pengadilan dalam hal ini baik hakim ketua selaku pelaksana dari persidangan tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengungkap pengamanan sidang kali ini mencapai 171 personel gabungan.

"Personel gabungan pam di PN Jakpus 171 orang," ujar Erlyn.