Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 372 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Timur telah ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebabnya, ratusan dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut tak kunjung memenuhi kelengkapan persyaratan administratif maupun standar mutu higienitas dan sanitasi yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membenarkan bahwa pihaknya saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan pimpinan BGN perihal penutupan ratusan SPPG itu.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh keputusan penutupan ratusan SPPG tersebut agar mutu porsi MBG yang didistribusikan tetap terjamin.

"Pak Kepala BGN [Dadan Hindayana] itu memang ingin tegas, untuk SPPG yang belum bisa memenuhi di tenggat waktu ya harus [ditutup]," ucap Emil, Senin (1/6/2026).

Emil menegaskan satu dari sekian dokumen persyaratan yang belum dikantongi SPPG tersebut antara lain adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ratusan dapur yang belum mengantongi dokumen SLHS secara resmi dilarang beroperasi, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyiapan porsi MBG.

"Ini kan ada juga tenggat waktu untuk SLHS itu memang belum [dipenuhi], tapi mereka beroperasi, itu tidak boleh selamanya. Jadi, banyak sekali variabel-variabel yang menjadi pertimbangan, dan kami berterima kasih kepada BGN karena tentu ini bukan langkah yang mudah ya untuk menutup sementara SPPG-SPPG tersebut," bebernya.

Emil mengungkapkan langkah penutupan sementara ratusan SPPG tersebut sebagai langkah preventif. Menurutnya, kelayakan tersebut sebenarnya dirancang khusus oleh BGN sebagai instrumen mitigasi utama untuk meminimalisir segala potensi risiko dalam seluruh rangkaian proses produksi serta distribusi MBG.

"Semua SPPG ini memang diharapkan bisa dilengkapi dengan semua persyaratan-persyaratan yang memitigasi dan meminimalisir risiko di dalam penyaluran program MBG ini," jelasnya.

Sebagai respons atas langkah penutupan sementara itu, Emil menyebut pihaknya akan berkomitmen untuk mendukung dan terus menjalin koordinasi dengan BGN, baik di tingkat regional, korwil, kabupaten/kota, hingga ke masing-masing kepala satuan pelayanan di lapangan.

"Kami dari pemerintah daerah tentu senantiasa posisinya mendukung apapun yang dibutuhkan oleh BGN, baik itu oleh koordinator regional, koordinator wilayah, ada dua Surabaya dan Jember, dan segenap koordinator kabupaten/kota hingga kepala SPPG untuk bisa menjalankan tugas, di mana hal itu memang membutuhkan dukungan dari pemerintah masing-masing," tuturnya.

Namun, mantan Bupati Trenggalek ini menegaskan bahwa pengurusan dokumen SLHS ini bukan untuk formalitas dan dapat diraih dalam waktu singkat. Ia menuturkan bahwa mutu dan kelaikan dari seluruh SPPG harus benar-benar diwujudkan, yang tampak dari dikantonginya SLHS.

"Jadi, kalau dalam pengurusan SLHS tentu kan ingat tujuannya bukan cepat-cepatan dapat SLHS, tetapi memitigasi risiko penyaluran MBG ini kemudian tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Nah, inilah sebabnya SLHS ini penting," sebutnya

Tak hanya SLHS, Emil menyebut kelayakan infrastruktur lingkungan seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) juga menjadi faktor sentral. Ia mengimbau sistem pembuangan limbah pada SPPG secara otomatis berdampak langsung terhadap kondisi kesehatan sekaligus higienitas pengolahan hidangan MBG.

"Tapi, satu hal yang tidak kalah penting ada IPAL juga. IPAL ini berpengaruh kepada masyarakat di sekitar, berpengaruh juga kepada higienitas dari lingkungan kerja yang ada di situ," tegasnya.

Oleh sebab itu, Emil menerangkan pihaknya memberikan tenggat waktu selama 30 hari bagi SPPG untuk segera melengkapi berkas SLHS tersebut. Ia menegaskan Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk tidak memperlambat penerbitan izin dokumen tersebut.

"Kalau SLHS itu sudah 30 hari. Jadi, kalau belum punya SLHS dikasih tenggat waktu 30 hari. Nah, kami juga mau sampaikan jangan sampai lamanya itu justru karena kami di pemda ini yang kelamaan memproses," katanya.

Ia menekankan bahwa proses pengajuan SLHS tersebut akan dipantau langsung secara detail oleh masing-masing kepala satuan tugas. Sistem pemantauan ini diterapkan demi memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang memperlambat keluarnya dokumen tersebut.

"Tetapi, ini dipantau betul satu persatu oleh masing-masing kasatgas untuk memastikan bolanya tidak karena lama dari sisi dinasnya. Karena kan bukan berarti sudah mendaftar otomatis SLHS keluar. Kan, ada persyaratan yang harus dilengkapi, ya," pungkasnya.

Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menutup sementara atau melakukan suspend terhadap 8.182 dari 27.208 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah tanah air terhitung sejak Januari 2025 hingga akhir Mei 2026.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Kondisi bangunan SDN II Gandawesi di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.

Sekolah dasar tersebut tampak kontras dengan bangunan dapur program makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berdiri di sekitarnya dan terlihat lebih baru serta terawat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, perbedaan kondisi kedua bangunan terlihat mencolok. Sejumlah ruang kelas di SDN II Gandawesi tampak mengalami kerusakan, mulai dari dinding kusam hingga bagian atap yang terlihat kurang layak. Sementara itu, bangunan dapur MBG di area yang sama berdiri dengan konstruksi lebih baik, cat masih baru, serta fasilitas tampak memadai.

Perbandingan visual ini memicu beragam reaksi dari masyarakat. Banyak warganet mempertanyakan prioritas pembangunan, mengingat kondisi ruang kelas sebagai fasilitas utama pendidikan dinilai belum optimal, sementara fasilitas pendukung seperti dapur justru terlihat lebih representatif.

Kepala SDN II Gandawesi Nina Sophia mengatakan pihaknya memahami perhatian publik terhadap kondisi tersebut. Namun, ia meminta masyarakat melihat persoalan ini secara utuh, mengingat proses pengajuan perbaikan ruang kelas telah berlangsung sejak sebelum dirinya menjabat.

“Saya ambil sisi positifnya saja. Mungkin karena berdampingan dengan bangunan yang terlihat baru dan bagus, jadi perbandingannya cukup mencolok,” ujar Nina, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan, pengajuan perbaikan untuk ruang kelas yang rusak telah diajukan sebelumnya dan kini telah mendapat respons dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Bahkan, sebelum libur Lebaran, pihak dinas telah melakukan pengukuran terhadap tiga ruang kelas yang mengalami kerusakan sebagai bagian dari tahap awal perbaikan.

“Sudah ada perhatian dari dinas. Tinggal tindak lanjutnya saja. Saya baru di sini, tapi proses pengajuan sudah berjalan sebelumnya,” kata Nina.

Pantauan di lingkungan sekolah menunjukkan aktivitas belajar mengajar masih berlangsung di tengah keterbatasan sarana. Beberapa ruang kelas masih digunakan meskipun kondisinya memerlukan perbaikan. Di sisi lain, area dapur MBG tampak lebih siap digunakan dengan fasilitas yang relatif lengkap.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Muhamad Umar Ma’ruf memastikan SDN II Gandawesi telah masuk dalam program prioritas perbaikan pada tahun 2026. Ia menyatakan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan melalui berbagai program.

“Kami terus berusaha jemput bola ke pemerintah pusat demi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Majalengka agar langkung sae,” ujarnya.

Sebanyak 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Indonesia Timur dihentikan sementara operasionalnya mulai 1 April 2026.

Keputusan ini diambil karena fasilitas tersebut belum memenuhi persyaratan dasar terkait sanitasi dan pengelolaan limbah.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Badan Gizi Nasional (BGN) Rudi Setiawan mengatakan penghentian sementara dilakukan terhadap SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta tidak dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Rencana SPPG yang akan kami suspend terhitung mulai tanggal 1 April 2026 di wilayah III adalah yang belum memiliki SLHS dan IPAL," ujar Rudi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan kepemilikan SLHS dan IPAL merupakan syarat wajib dalam operasional SPPG untuk memastikan keamanan pangan dan menjaga standar kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan program MBG.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar, baik dari sisi keamanan pangan maupun pengelolaan limbah. Ini penting untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat," tegasnya.

Menurut Rudi, BGN sebelumnya telah memberikan waktu bagi seluruh SPPG untuk melengkapi persyaratan tersebut. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, masih terdapat sejumlah unit yang belum melakukan pendaftaran SLHS maupun menyediakan fasilitas IPAL.

Rudi menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh SPPG. Unit yang telah memenuhi ketentuan nantinya dapat kembali beroperasi setelah melalui proses verifikasi ulang.

"Kami mendorong agar SPPG yang di-suspend segera melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan. Setelah itu, mereka bisa mengajukan kembali untuk diverifikasi agar dapat beroperasi kembali," ujar Rudi.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembekuan alias suspend terhadap dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ponorogo, Jawa Timur.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengaku mendapatkan laporan dari kedua kepala SPPG tersebut, yang menyatakan bahwa mereka diintimidasi oleh pemilik Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara yang membawahi kedua SPPG dan mengaku sebagai cucu seorang menteri.

“Dua Kepala SPPG dari Ponorogo ini jauh-jauh datang ke Blitar untuk menemui saya karena minta perlindungan,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, kedua kepala SPPG yang direkrut sebagai perwakilan BGN itu mengaku diancam selama berbulan-bulan bersama pengawas gizi dan pengawas keuangan agar mengikuti kemauan pemilik yayasan.

Yayasan itu disinyalir juga telah merekayasa pembelian bahan pangan untuk MBG, yakni hanya membelanjakan Rp6.500 per porsi atau kurang dari ketentuan BGN sebesar Rp10.000 per porsi. Akibatnya, kedua kepala SPPG itu disebut kerap harus menutup kekurangan belanja dari kantong pribadi agar menu terlihat pantas.

Nanik pun mengaku telah menelepon sosok menteri yang dicatut oleh pemilik yayasan, kendati tak menyebutkan namanya. Sang menteri disebut tidak mengenal pemilik yayasan dan meminta agar tindakan tegas diberlakukan BGN bila menemukan hal serupa.

Sementara itu, BGN juga telah menerjunkan tim untuk meninjau kondisi kedua SPPG, dan mendapatkan kondisi dapur yang kotor dan tidak memenuhi ketentuan petunjuk teknis maupun prosedur standar SPPG.

“Di antaranya, lantai dapur yang mengelupas, dinding-dinding dapur yang kotor, keropos dan berjamur, ruang pemorsian yang tidak layak dan tidak ber-AC, tidak ada ruang istirahat, serta loker yang seadanya dan tidak terpisah,” ujarnya.

Selain itu, Nanik menyebut bahwa pihaknya telah berdialog dengan pemilik yayasan terkait, yang disebut siap mengikuti apa pun arahan dari BGN.

Sebelumnya, BGN juga telah membekukan operasional sejumlah SPPG di berbagai daerah. Salah satunya SPPG As-Salman di Bangkalan, Jawa Timur yang menyajikan ikan lele mentah marinasi kepada siswa, dan menuai sorotan oleh masyarakat.

Kondisi tersebut memicu penolakan dari pihak sekolah terhadap makanan yang didistribusikan. BGN kemudian melakukan peninjauan setelah menerima laporan tersebut.

"Berdasarkan pertimbangan pimpinan BGN, permasalahan tersebut dinilai telah menghambat proses distribusi dalam Program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu, operasional SPPG Pademawu Buddagan untuk sementara waktu dihentikan," ucap Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Albertus Dony Dewantoro dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyebut pelaku usaha membutuhkan modal hingga Rp4 miliar untuk dapat mengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan keterlibatan UMKM dalam program MBG tidak bisa dipukul rata hanya dari sudut pandang usaha mikro. Menurutnya, skema MBG justru menunjukkan keterlibatan seluruh tingkatan usaha yang dibedakan berdasarkan kapasitas permodalan.

“Di dalam program makan bergizi gratis, itu ada keterlibatan usaha mikro, ada usaha ultramikro, ada usaha kecil, ada usaha menengah. Nah, ini semua dilihat dalam skala modal,” kata Maman dalam rapat kerja Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Dia menjelaskan kebutuhan modal untuk membangun dapur MBG berada pada kisaran Rp1 miliar—Rp4 miliar, dengan rata-rata sekitar Rp3 miliar. Untuk itu, pemerintah mendorong pelibatan usaha menengah sebagai operator utama dapur MBG, selama sumber permodalan dan persyaratan administrasi terpenuhi.

Meski demikian, Maman menjelaskan usaha mikro dan ultramikro tetap dilibatkan dalam ekosistem MBG sebagai pemasok (supplier) bahan pangan, yang disesuaikan dengan potensi produksi di masing-masing daerah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka peluang luas bagi masyarakat, UMKM, koperasi, hingga badan usaha desa untuk terlibat langsung sebagai pengelola dapur. Menjadi dapur MBG bukan sekadar soal bisnis penyedia makanan, tetapi juga bagian dari rantai kebijakan sosial pemerintah untuk memastikan anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan mendapat asupan gizi yang layak.

Bagi banyak pelaku usaha kuliner dan komunitas lokal, dapur MBG dilihat sebagai kesempatan baru: usaha berjalan, manfaat sosial pun terasa. Namun, agar bisa bergabung, ada tahapan resmi yang harus dilalui.

Secara umum, pendaftaran dapur MBG dilakukan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program. Pemerintah menekankan bahwa proses ini bersifat terbuka, tetapi tetap selektif untuk menjaga standar kualitas, keamanan pangan, dan akuntabilitas anggaran.

Langkah-Langkah Mendaftar Dapur MBG

1. Menyiapkan Legalitas Usaha atau Organisasi

Calon mitra harus memiliki badan hukum atau identitas usaha yang jelas, seperti PT, CV, koperasi, UMKM, BUMDes, yayasan, atau lembaga sejenis. Dokumen dasar yang perlu disiapkan antara lain akta pendirian, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, dan identitas penanggung jawab.

2. Menyiapkan Proposal dan Profil Dapur

Proposal berisi gambaran dapur yang akan dijalankan, kapasitas produksi makanan per hari, jumlah tenaga kerja, serta rencana distribusi. Profil ini menjadi bahan utama penilaian awal pemerintah.

3. Mendaftar Melalui Portal Resmi BGN

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi mitra Badan Gizi Nasional. Calon mitra mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Pemerintah mengimbau agar pendaftaran hanya dilakukan melalui kanal resmi untuk menghindari penipuan.

4. Proses Verifikasi Administrasi dan Lapangan

Setelah dokumen masuk, tim BGN akan melakukan verifikasi. Jika diperlukan, akan dilakukan survei atau kunjungan ke lokasi dapur untuk mengecek kelayakan fasilitas, kebersihan, serta kesiapan operasional.

5. Penetapan sebagai Mitra Dapur MBG

Jika seluruh tahapan lolos, calon mitra akan ditetapkan sebagai dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setelah itu, dapur dapat mulai beroperasi sesuai dengan ketentuan program dan wilayah penugasan.

6. Pemenuhan Standar Operasional

Dapur MBG wajib mematuhi standar gizi, sanitasi, dan pelaporan yang ditetapkan pemerintah. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Bisnis.com, BATAM - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Area Batam, Kepulauan Riau, menyebut menyediakan pasokan energi gas bumi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, sebanyak 12 dapur MBG di Kota Batam telah beroperasi menggunakan gas bumi sebagai sumber energi utama.

Area Head PGN Batam Wendi Purwanto mengatakan, dari total dapur MBG tersebut, sebagian besar memanfaatkan layanan gas bumi melalui anak usaha PGN, PT Gagas Energi Indonesia, sementara satu dapur lainnya telah terhubung langsung dengan jaringan pipa gas.

“Sebanyak 11 dapur menggunakan layanan Gagas, sedangkan satu dapur sudah tersambung langsung ke jaringan gas pipa,” kata Wendi di Batam, Kamis (15/1/2026).

Wendi menjelaskan, pemanfaatan gas bumi pada dapur MBG menggunakan infrastruktur Gaslink Compressed Natural Gas (CNG) Cylinder atau C-cy. Sistem tersebut berupa tabung gas berkapasitas kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dapur MBG.

Menurut dia, dapur MBG tergolong pelanggan kecil dengan volume pemakaian gas berkisar antara 50 hingga 1.000 meter kubik. Segmen tersebut masuk dalam kategori bronze 1 dengan kontrak maksimal hingga 10.000 meter kubik.

PGN melayani tiga segmen pelanggan, yakni rumah tangga, pelanggan kecil, dan industri. Penggunaan gas bumi pada dapur MBG dinilai memiliki sejumlah keunggulan, antara lain efisiensi biaya, pasokan energi yang lebih stabil, serta lebih ramah lingkungan.

PGN Batam, lanjut Wendi, siap melayani dapur MBG lain yang membutuhkan pasokan gas bumi, baik melalui layanan Gagas maupun jaringan pipa gas, sesuai dengan kesiapan infrastruktur dan kebutuhan pelanggan.

Terkait pengembangan usaha, PGN Batam pada 2026 tidak menetapkan target khusus pada sektor tertentu. Perusahaan membuka peluang penyaluran gas bumi ke seluruh segmen usaha, mulai dari industri, komersial, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Target kami pada 2026 terbuka untuk seluruh sektor yang membutuhkan gas bumi, baik industri, komersial, maupun UMKM,” ujar Wendi.

Ia menegaskan, PGN berkomitmen memperluas akses energi gas bumi yang efisien, andal, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta dunia usaha di Batam dan sekitarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai pemerintah perlu memperkuat dukungan kebijakan agar pembiayaan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memenuhi standar kelayakan perbankan.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyampaikan pemerintah perlu memastikan bahwa secara arus kas dan pengelolaan risiko, proyek ini tampak serupa dengan proyek berbasis kontrak pemerintah yang sudah dikenal perbankan.

“Pertama, kepastian permintaan dan skema kontrak,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (7/12/2025).

Dia menuturkan, perlu ada kontrak jangka menengah yang jelas antara SPPG atau dapur MBG dengan Badan Gizi Nasional atau pemerintah daerah, berisi volume minimal porsi, formula harga yang transparan, serta mekanisme penyesuaian terhadap inflasi pangan.

Kedua, skema penjaminan dan pembagian risiko. Josua menuturkan, pemerintah dapat menugaskan lembaga penjamin atau bahkan memanfaatkan Danantara untuk menyediakan penjaminan sebagian pokok kredit, mirip konsep penjaminan kredit usaha rakyat, tetapi dengan desain yang lebih berbasis proyek.

Dengan penjaminan semacam ini, menurutnya risiko gagal bayar akibat keterlambatan anggaran atau gangguan operasional awal tidak seluruhnya ditanggung oleh bank. Di sisi lain, bank tetap wajib menerapkan penilaian kelayakan usaha, sehingga disiplin kredit tetap terjaga.

Ketiga, dukungan bunga dan biaya yang wajar. Josua menjelaskan bahwa investasi awal yang besar, mulai dari pembangunan dapur, pembelian peralatan, hingga kendaraan distribusi, membuat arus kas baru mengalir setelah operasional berjalan, sehingga suku bunga tinggi akan menekan potensi keuntungan.

Dia mengatakan, Bank Indonesia telah menyiapkan insentif likuiditas makroprudensial untuk kredit sektor pertanian, perdagangan, manufaktur, dan UMKM. Menurutnya insentif ini dapat diarahkan ke ekosistem MBG.

Pemerintah juga dinilai bisa menambah subsidi bunga terbatas di tahap awal untuk menjaga margin bank tetap aman, sembari memastikan cicilan tetap terjangkau bagi pelaku usaha.

Keempat yakni standarisasi dan tata kelola. Dia menyebut, akreditasi SPPG dan dapur MBG, standar menu dan gizi, tata kelola pengadaan bahan baku, dan sistem pencatatan digital harus jelas sejak awal.

“Jika Kementerian/Lembaga menyediakan basis data nasional pelaku MBG yang terverifikasi, lengkap dengan rekam jejak kinerja dan keuangan sederhana, biaya analisis kredit bank akan jauh lebih rendah dan risiko seleksi yang keliru dapat ditekan,” tuturnya.

Terakhir, disiplin anggaran. Dalam dokumen resmi, pemerintah menyatakan akan menjaga defisit fiskal 2026 di kisaran 2,68% dari Produk Domestik Bruto, dengan sebagian besar kenaikan belanja pusat dialokasikan ke program Asta Cita termasuk MBG.

Menurut Josua, jika realisasi anggaran MBG tertib dan pembayaran ke operator tepat waktu, bank akan lebih yakin bahwa risiko pelunasan kredit relatif terkendali.

“Sebaliknya, jika terjadi keterlambatan rutin, bank akan segera mengklasifikasikan sektor ini sebagai portofolio berisiko tinggi,” pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengumumkan bahwa pengusaha yang ingin membangun SPPG dapat mengajukan kredit ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rosan menyampaikan kebijakan ini sebetulnya telah diterapkan sejak dua pekan yang lalu. Dengan demikian, pengusaha yang membangun dapur MBG bisa mengajukan pembiayaan dari sebelumnya menerapkan sistem reimbursement.

“Sekarang dari awal, pendanaan kami bank Himbara akan menyediakan pembiayaan untuk MBG ini. Dari awal. Pegangan kami apa? Perjanjian antara BGN [Badan Gizi Nasional] dengan teman-teman di daerah. Itu sudah cukup buat kami, dan itu akan kami berikan bisa pendanaan di seluruh Indonesia, baik itu Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Syariah Indonesia,” ujarnya kepada peserta Rapimnas Kadin 2025, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Dia menyebut peluang pembiayaan itu utamanya untuk pembuatan Dapur MBG di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Rosan menilai, kesempatan ini bakal mempermudah pengusaha berkontribusi positif dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan capaian besar program Makan Bergizi (MBG) yang kini telah menjangkau 49 juta penerima manfaat setiap hari.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

“Hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulut, 49 juta penerima manfaat tiap hari. Lebih dari tujuh kali Singapura, kita kasih makan setiap hari, saudara-saudara,” ujar Prabowo dalam forum tersebut.

Kepala negara pun menekankan bahwa skala implementasi MBG bukan hanya besar, tetapi telah berhasil menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia.

Dia menggambarkan bahwa jumlah tersebut setara dengan lebih dari tujuh kali populasi Singapura yang menerima bantuan makanan setiap hari.

“Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil kita berhasil untuk masuk. Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang. Ini prestasi logistik mungkin terbesar di dunia selama beberapa tahun ini.

Presiden ke-8 RI itu juga membandingkan capaian Indonesia dengan negara lain. Dia menyebut Brasil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat, sedangkan Indonesia mampu melewati angka itu dalam waktu kurang dari satu tahun.

“Brasil berhasil mencapai 40 juta penerima manfaat dalam 11 tahun. Kita mencapai dalam 12 bulan, tidak sampai. 49 Juta. Bukan kita bangga hanya dengan angka, tapi maksudnya apa, kita bisa lihat saudara-saudara, lihat wajah anak-anak, mereka yang mungkin tidak pernah makan dengan baik, sekarang mereka menyambut kedatangan MBG dengan riang gembira,” ujar Presiden.

Dalam sambutannya, Prabowo juga menyinggung pentingnya empati terhadap persoalan kemiskinan dan kelaparan. Menurut Presiden, mereka yang fokus pada kepentingan politik semata tidak memahami esensi sesungguhnya dari politik.

“Bagi orang yang tidak pernah melihat anak-anak lapar, dia tidak merasakan. Dan orang-orang yang selalu berpikir keuntungan politik padahal politik sebenarnya adalah kehendak memperbaiki kehidupan rakyat yang susah. Itu arti politik yang sebenarnya,” ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa 286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) melayani pengungsi di sejumlah titik terdampak bencana Sumatra.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa jumlah itu tersebar di tiga provinsi terdampak yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

“SPPG yang ada di sana yang tidak terkena dampak, di Aceh ada 55 SPPG, di Sumatra Utara ada 173 SPPG dan di Sumatra Barat ada 66 SPPG yang melayani para pengungsi,” kata Dadan di sela-sela acara Rapimnas Kadin Indonesia 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Dia menjelaskan, ratusan dapur MBG tersebut telah melayani sekitar 600.000 ribu pengungsi. Menurutnya, SPPG dapat dialihfungsikan sebagai infrastruktur tanggap darurat bencana karena faktor ketersediaan, baik dari sumber daya hingga rantai pasok yang sudah tersedia.

“Makanya ketika bencana terjadi, Alhamdulillah 286 SPPG siap-siaga dan melayani pengungsi di hari-hari pertama,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kondisi para warga yang ditemuinya saat meninjau langsung korban banjir di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh pada Senin (1/12/2025).

Presiden ke-8 RI itu mengatakan banyak warga masih berada dalam kondisi terpukul akibat bencana yang melanda wilayah mereka sejak beberapa hari terakhir.

“Pastinya mereka masih dalam kondisi syok dan saya kira pemerintah sudah berbuat yang terbaik,” ujar Prabowo saat ditanya tentang apa yang dia dengar saat berdialog dengan korban banjir.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti keberadaan dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kutacane dan menyampaikan bahwa pembentukan koperasi desa akan terus diperluas.

“Alhamdulillah saya senang saya lihat sudah ada dapur MBG di Kutacane ini dan sebentar lagi akan ada koperasi koperasi sudah mulai ya jadi nanti setiap desa barang-barang yang disubsidi oleh negara itu langsung ke rakyat nggak lewat perantara-perantara,” ucapnya.

Selain itu, dia memastikan pemerintah akan memperbanyak perbaikan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut.

“Kemudian kita akan perbanyak perbaikan sekolah saya kira Kutacane sudah terima layar layar sudah? baik,” ujar Prabowo.

Kunjungan tersebut berlangsung hangat. Prabowo menyampaikan penghargaan atas ketegaran warga meski tengah menghadapi musibah banjir dan tanah longsor yang menimpa Pulau Sumatra.

“Terimakasih walaupun saudara-saudara mengalami musibah masih semangat masih cerah, masih menerima saya dengan senyum terima kasih luar biasa,” tandas Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan, termasuk perbaikan sarana kritis yang rusak. Dia juga menyatakan duka sekaligus syukur melihat kondisi cuaca yang mulai membaik.

“Tentunya kita sangat prihatin dan kita juga turut belasungkawa dengan mereka yang korban dan inshaAllah kita bersyukur juga cuaca membaik keadaan berlalu kita berdoa,” ujarnya.

Dalam kunjungan ini, Prabowo turut didampingi Kepala BNPB Suharyanto dan Menteri Sosial Syaiful Yusul, atau yang dikenal sebagai Gus Ipul. Dia menyampaikan apresiasi atas kerja cepat berbagai unsur.

Salah satu fokus pemerintah adalah memulihkan konektivitas dengan memperbaiki jembatan-jembatan yang rusak.

“Kami segera akan membuka jembatan jembatan yang rusak akan segera kita perbaiki,” tegas Prabowo.

Dia menyebutkan bahwa anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur desa dan kabupaten sebenarnya telah dialokasikan sebelumnya.

“Sebelum-sebelumnya pun saya sudah sebetulnya alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa dan di kabupaten-kabupaten jadi alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di 13 Provinsi. Pada tahap awal pemerintah akan membangun 152 SPPG senilai Rp1,23 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa Program MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional yang memiliki dampak ekonomi luas.

“Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM,” jelas Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (22/11/2025).

Dody melanjutkan pembangunan dapur SPPG ini tidak hanya mencakup dapur utama, tetapi juga sarana pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi serta kendaraan distribusi makanan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto menjelaskan bahwa konstruksi 152 Dapur MBG itu akan dibagi dalam 3 wilayah yaitu Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1, 2, dan 3.

Perinciannya, Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1 yang tersebar di 78 lokasi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi, dan Sumatra Selatan.

Paket Gedung SPPG 1 ini dilaksanakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp639,23 miliar dan konsultan supervisinya adalah PT Tata Karya dengan nilai kontrak Rp7,3 miliar.

Kemudian, Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 2 Tahun 2025 tersebar di 74 lokasi yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Paket Gedung SPPG 2 ini dilaksanakan pembangunannya oleh PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp581,23 miliar dengan konsultan supervisi adalah PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan nilai kontrak Rp6,3 miliar.

"Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG 3 yang meliputi 70 lokasi direncanakan akan berkontrak pada hari Senin, 24 November 2025," pungkasnya.

Untuk diketahui, sepanjang 2025 Kementerian PU menargetkan melakukan pembangunan 222 SPPG yang diprioritaskan dibangun di Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan nilai mencapai 1,97 triliun.

Adapun, sumber anggaran tersebut berasal dari alokasi tambahan anggaran yang dikucurkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pagu TA 2025 Kementerian PU.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Seluruh dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Majalengka yang beroperasi di bawah program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ternyata belum ada yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Fakta ini diungkap oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Majalengka, Agus Suratman, saat dikonfirmasi mengenai sejauh mana kesiapan infrastruktur dapur MBG di daerahnya.

“Belum ada yang punya SLHS. Semua masih dalam tahap persiapan,” kata Agus, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, proses untuk mendapatkan SLHS tidak bisa dilakukan instan. Ada tahapan administratif dan teknis yang wajib dipenuhi sebelum dapur makan bergizi bisa dinyatakan layak secara kesehatan.

Agus menjelaskan, tahapan paling awal yang harus ditempuh pengelola dapur adalah mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan (PKP).

Pelatihan ini menjadi dasar bagi petugas dapur agar memahami standar higienitas, sanitasi, dan keamanan dalam pengolahan makanan.

“PKP itu syarat utama sebelum bisa mengajukan SLHS. Harus lulus dulu pelatihannya,” jelas Agus.

Menurutnya, Dinkes telah memfasilitasi sejumlah dapur yang sudah menempuh PKP dan mengantongi sertifikatnya. Namun, sebagian besar dapur lain masih menunggu giliran.

Sertifikat PKP itu nantinya menjadi salah satu dokumen wajib saat pengelola dapur mengajukan SLHS. Tanpa pelatihan ini, dapur tidak bisa mendapatkan pengakuan laik higiene dari pemerintah.

Agar proses tidak menunggu terlalu lama, Dinkes Majalengka memilih strategi jemput bola. Pelatihan PKP dilakukan secara bertahap dan dibagi per zona wilayah dapur agar lebih efisien dan mudah diakses para pengelola.

“Kami yang datang langsung ke lokasi dapur. Jadi peserta tidak perlu jauh-jauh datang ke dinas,” ujar Agus.

Pelatihan ini digelar tanpa pungutan biaya alias gratis, dan sertifikat PKP akan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan. Dinkes juga telah menyusun jadwal pelaksanaan untuk seluruh wilayah Majalengka agar target penyelesaian pelatihan bisa rampung lebih cepat.

Setelah PKP, proses berikutnya adalah pengajuan SLHS yang kini bisa dilakukan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Majalengka di Jalan Ahmad Yani. Dinas Kesehatan hanya berperan sampai tahapan PKP, sementara penerbitan SLHS dilakukan oleh instansi terkait di MPP.

Untuk mempercepat koordinasi lintas instansi, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang terdiri dari tiga bidang besar: perencanaan, operasional, dan pelaporan.

Ketua Satgas MBG, Aeron Randi, menjelaskan bahwa langkah awal mereka adalah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi dapur yang sudah berjalan.

“Kami sedang mengumpulkan data lengkap. Berapa jumlah dapur aktif, mana yang sudah punya sertifikat, tenaga gizi, dan fasilitas penunjang lainnya,” ujar Aeron.

Satgas juga melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pendampingan teknis agar dapur-dapur yang belum memenuhi standar bisa segera dibina.