Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara fintech P2P lending, PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) mencatat total pembiayaan selama empat bulan pertama pada 2026 mencapai Rp1,5 triliun, atau sudah mencapai 50% dari total pembiayaan sepanjang 2025.

Direktur Utama Samir mengatakan kinerja positif itu didorong oleh pertubuhan portofolio penyaluran pembiayaan di luar Pulau Jawa, yakni Pulau Sumatra yang mencapai sekitar 17%.

“Kemudian disusul berikutnya dari Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Papua, Pulau Maluku, dan yang terbesar masih dari Pulau Jawa sebesar 69%,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Dia menegaskan tumbuhnya penyaluran pembiayaan di luar Pulau Jawa sejalan dengan komitmennya untuk memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat dan para pelaku UMKM di Indonesia.

Kendati demikian, Handy menekankan bahwa akselerasi pembiayaan tetap diimbangi dengan pengelolaan risiko kredit yang lebih ketat, melalui penguatan manajemen risiko demi penguatan tata kelola yang semakin baik, dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga kualitas aset tetap terjaga.

“Kami berharap Samir mampu menjadi alat bantu ekonomi yang efektif, membantu kebutuhan darurat hingga menjaga arus kas di masa yang sulit bagi masyarakat dan para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengakses pembiayaan yang transparan,” ucapnya.

Lebih jauh, dia turut mengungkapkan sepanjang 2025 total pembiayaan Samir mencapai Rp2,9 triliun, tumbuh 176% secara tahunan. Sementara itu, untuk total kumulatif, pembiayaan Samir menyentuh Rp7 triliun hingga 31 Mei 2026 yang disalurkan kepada sekitar 2 juta peminjam unik (unique borrower).

“Dengan persentase 53% merupakan peminjam pria dan selebihnya adalah peminjam wanita untuk berbagai macam tujuan peminjaman termasuk juga diperuntukkan kepada sektor produktif,” beber Handy.

Adapun, saat ini pembiayaan Samir berasal dari 11 lender institusi dan tiga diantaranya dari industri perbankan yakni PT Bank Neo Commerce Tbk, PT Super Bank Indonesia Tbk, dan PT Bank Sahabat Sampoerna.

“Kami selalu ingin membangun kolaborasi lintas lembaga keuangan agar tercipta pembiayaan yang inklusif, hadirnya ekosistem pembiayaan yang lebih stabil dan efisien, serta menumbuhkan tingkat ekonomi bagi masyarakat maupun UMKM secara berkelanjutan,” pungkas Handy.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI berencana membangun jalur kereta dari Banda Aceh ke Bandar Lampung. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan konektivitas rel yang terintegrasi di Pulau Sumatra.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan saat ini jaringan kereta api di Sumatra belum terhubung secara menyeluruh.

"Berdasarkan arahan dari Pak Presiden, itu untuk melakukan pengembangan jaringan di Pulau Sumatra, yaitu bagaimana kita menghubungkan antara Banda Aceh dengan Bandar Lampung," ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (3/6).

Bobby menjelaskan kondisi jalur yang terputus-putus tersebut menyebabkan konektivitas antardaerah di Sumatra dengan kereta api masih belum optimal.

"Kalau kita lihat yang existing sekarang itu hanya sepotong-sepotong, dari Bandar Lampung itu sampai Palembang. Kemudian dari Bandar Lampung itu sampai Lubuk Linggau. Kemudian dari Medan juga sedikit gitu ya. Dari Padang juga sedikit," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan prioritas awal pengembangan jalur perkeretaapian akan difokuskan untuk menyambungkan Banda Aceh dan Besitang. Salah satu jalur tersebut dinilai penting untuk menghubungkan bagian utara Sumatra.

Tahap awal pengembangan jalur tersebut mempunyai panjang sekitar 478 kilometer (km) dan saat ini KAI sedang menyiapkan detail engineering design (DED) sebagai bagian dari tahapan perencanaan proyek.

Bobby menyebutkan dana investasi yang dibutuhkan untuk membangun jalur perkeretaapian Banda Aceh ke Bandar Lampung tersebut mencapai US$25 miliar atau setara Rp448 triliun (asumsi kurs Rp17.900 per dolar AS).

"Kalau totalnya itu Sumatera bisa sekitar US$ 20 (miliar) sampai dengan US$25 miliar," kata Bobby.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara (Sumut) mencatat wilayah ini kembali menjadi provinsi penyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar di Pulau Sumatra pada Triwulan I/ 2026.

Diketahui, ekonomi Pulau Sumatra pada Triwulan I/ 2026 tumbuh sebesar 5,13% (YoY), naik secara kuartal dari 4,54% (YoY) di Triwulan IV/ 2025, maupun dibandingkan dengan Triwulan I/ 2025 yang tercatat 4,84% (YoY).

Statistisi Ahli Utama BPS Sumut Misfaruddin mengatakan Sumut dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98% (year-on-year/ YoY) pada Triwulan I/ 2026 menyumbang hingga 23,50% terhadap ekonomi Pulau Sumatra, bersaing tipis dengan Riau yang berkontribusi sebesar 23,29%.

“Kontribusi PDRB Sumut terhadap ekonomi Pulau Sumatra menjadi yang terbesar mencapai 23,50% dibanding provinsi lain di wilayah ini,” kata Misfaruddin, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Pulau Sumatra secara tahunan berada pada tren positif dengan rentang 4,09% (YoY) sampai dengan 7,04% (YoY). Sumut sendiri berada di urutan ke-lima dari 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatra dengan pertumbuhan tertinggi setelah Kepulauan Riau, Lampung, Sumatra Selatan, dan Sumatra Barat.

Meski kontribusi PDRB Sumut menjadi yang terbesar, pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatra justru dicatatkan oleh Kepulauan Riau dengan angka pertumbuhan tembus 7,04% (YoY). Wilayah ini dikenal dengan industri pengolahan (manufaktur), pertambangan dan penggalian, hingga investasi sebagai penyokong utamanya.

Berikut urutan kontribusi PDRB provinsi di Pulau Sumatra pada Triwulan I/ 2026 beserta laju pertumbuhan ekonominya:

1. Sumatra Utara

Pertumbuhan ekonomi: 4,98% (YoY)

Kontribusi: 23,50%

2. Riau

Pertumbuhan ekonomi: 4,89% (YoY)

Kontribusi: 23,29%

3. Sumatra Selatan

Pertumbuhan ekonomi: 5,34% (YoY)

Kontribusi: 13,60%

4. Lampung

Pertumbuhan ekonomi: 5,58% (YoY)

Kontribusi: 9,72%

5. Kepulauan Riau

Pertumbuhan ekonomi: 7,04% (YoY)

Kontribusi: 7,30%

6. Sumatra Barat

Pertumbuhan ekonomi: 5,02% (YoY)

Kontribusi: 6,83%

7. Jambi

Pertumbuhan ekonomi: 4,33% (YoY)

Kontribusi: 6,52%

8. Aceh

Pertumbuhan ekonomi: 4,09% (YoY)

Kontribusi: 4,88%

9. Kepulauan Bangka Belitung

Pertumbuhan ekonomi: 4,53% (YoY)

Kontribusi: 2,26%

10. Bengkulu

Pertumbuhan ekonomi: 4,72%

Kontribusi: 2,10%

Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya posisi geografis Indonesia dalam rantai pasok energi global, salah satunya keberadaan Selat Malaka yang berada di sisi timur Pulau Sumatra.

Hal ini Prabowo sampaikan saat menyinggung peran Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah yang berdampak terhadap distribusi energi dan perdagangan internasional akibat ketegangan geopolitik tersebut.

Selat Hormuz merupakan satu jalur sempit yang memengaruhi banyak negara karena menjadi penentu distribusi energi dunia. Ia menilai Indonesia juga mempunyai posisi yang tidak kalah penting dalam jalur perdagangan dan energi dunia, khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia Timur, yakni Selat Malaka.

"Sadarkah kita bahwa 70 persen kebutuhan energi Asia Timur dan perdagangan lewat laut Indonesia? Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar itu laut Indonesia," kata Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Menurutnya, sebagian besar pasokan energi untuk negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga China melewati perairan Indonesia. Hal ini membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dan terus menjadi perhatian dunia internasional.

"Betapa pentingnya Indonesia, betapa kuncinya Indonesia. Karena pentingnya peran kita, maka kita harus memimpin bangsa ini dengan baik," ujarnya.

Lantas, seberapa penting Selat Malaka?

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran penting di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan, kemudian akhirnya ke Samudra Pasifik.

Secara geografis, selat ini berada di antara Pulau Sumatra di sisi barat dengan Semenanjung Malaysia dan Singapura di sisi timur.

Mengutip Britannica, selat ini mempunyai panjang sekitar 800 kilometer (km) dengan lebar tersempit hanya sekitar 2,8 km di bagian tertentu. Hal ini membuatnya sangat strategis sekaligus rawan kemacetan dan risiko navigasi.

Kemudian, Selat Malaka adalah rute terpendek dari Timur Tengah dan Eropa ke Asia. Hal ini karena jalur alternatif lain, seperti Selat Sunda mempunyai jalur lebih panjang sehingga membutuhkan waktu tempuh lebih lama dan biaya logistik semakin mahal.

Melansir UN Trade and Development, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan global dengan sekitar 25 hingga 30 persen perdagangan melewati selat ini.

Hal ini termasuk minyak dari Timur Tengah ke Asia Timur, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan yang sangat bergantung terhadap jalur ini untuk impor energi.

Sebaliknya, barang manufaktur dari negara Asia Timur tersebut juga melewati jalur ini menuju negara-negara di Eropa dan Afrika.

Lebih lanjut, menurut The U.S. Energy Information Administration (EIA), sekitar 23,2 juta barel minyak dan LNG melewati Selat Malaka. Dengan begitu, jalur ini merupakan salah satu "chokepoint" atau titik kritis bagi stabilitas energi di dunia.

Selat Malaka juga menjadi salah satu jalur tersibuk di dunia karena pada 2025 sekitar 102 ribu kapal melintas dan menjadi rekor tertinggi menurut data yang dilansir Informare. Apabila dihitung harian, maka kapal yang melintas mencapai 500 pergerakan dalam sehari.

[Gambas:Youtube]

Sprite kembali menghadirkan Warung Nyegerin Sprite-Posko Nyegerin 2.0 untuk mendukung kenyamanan perjalanan mudik masyarakat tahun ini. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai lokasi singgah yang menawarkan kesegaran bagi para pengendara di tengah kepadatan lalu lintas.

Sebanyak 11 titik strategis telah disiapkan di sepanjang jalur utama yang menjadi rute favorit para pemudik. Lokasi tersebut mencakup area di Pulau Sumatra hingga rute utama di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Di wilayah Sumatra, posko ini dapat ditemukan oleh masyarakat di Pelabuhan Merak serta Pelabuhan Ciwandan. Titik ini merupakan lokasi penting bagi pemudik yang melakukan penyeberangan antar pulau.

Jalur Utara dan Selatan Jawa juga dilengkapi dengan posko di KM 102A Cipali, KM 207A Cirebon, KM 228A Pejagan, dan KM 275A Cikopo. Penempatan ini dilakukan untuk menjangkau titik-titik lelah para pengendara di sepanjang jalan tol.

"Konsep ini dirancang supaya traveler bisa rehat sejenak, sekaligus menikmati momen seru di tengah perjalanan panjang," bunyi keterangan tertulis, Rabu (18/3). 

Pernyataan tersebut menegaskan tujuan brand dalam menghibur pemudik selama masa libur Lebaran.

Layanan ini dipastikan tetap beroperasi hingga periode arus balik untuk terus mendampingi perjalanan masyarakat kembali ke kota asal. 

Pemudik dapat mengakses posko di KM 319B Pemalang, KM 206B Pejagan, KM 130B Cikopo, dan KM 101B Cipali.

Warung Nyegerin hadir bukan hanya sebagai tempat istirahat biasa, melainkan sebagai ruang interaktif yang fungsional bagi pengunjung. Di sini, masyarakat dapat mengikuti program product showcase untuk mengenal lebih dekat berbagai varian produk yang tersedia.

"Sprite ingin jadi bagian dari perjalanan Lebaran masyarakat Indonesia," tambah keterangan resmi.

 Melalui kehadiran fisik di jalur mudik, perusahaan berupaya memberikan pengalaman perjalanan yang terasa lebih ringan dan menyenangkan.

Tersedia pula fasilitas free sampling yang memungkinkan pemudik merasakan langsung kesegaran minuman dingin secara gratis. Kegiatan ini bertujuan memberikan efek menyegarkan seketika bagi pengendara yang membutuhkan jeda sebelum melanjutkan kemudi.

Pengunjung juga dapat mencoba peruntungan melalui area Play & Win games yang menyediakan beragam hadiah menarik bagi pemudik. Peserta yang berpartisipasi berkesempatan membawa pulang merchandise khusus untuk melengkapi keperluan selama di perjalanan.

Program ini diharapkan mampu memberikan energi positif bagi seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan menuju kampung halaman. Dengan lokasi yang tersebar luas, akses menuju tempat istirahat yang edukatif kini menjadi lebih dekat bagi para pemudik.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui tata ruang di Sumatra mengalami persoalan serius dan justru memberi 'insentif' terjadinya bencana banjir dan longsor.

Evaluasi pemerintah menunjukkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di sejumlah daerah tidak memiliki dimensi mitigasi bencana dan perlu didesain ulang agar lebih tangguh menghadapi risiko hidrometeorologi.

"Menurut hemat kami tata ruangnya sudah sakit, tidak mempunyai insentif untuk menanggulangi bencana tapi justru tata ruangnya memberikan insentif untuk mempercepat bencana. Nah, ini yang perlu ditata ulang," ujar Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Nusron menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan evaluasi total terhadap RTRW di Pulau Sumatra, terutama di tiga provinsi yang terdampak banjir besar.

Fokus utama evaluasi adalah merancang ulang tata ruang agar memiliki ketahanan terhadap bencana sekaligus mengembalikan fungsi kawasan hutan yang dinilai krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

"Evaluasi total mengenai RTRW di Sumatra terutama tiga provinsi yang terdampak banjir, bagaimana RTRW ke depan harus didesain ulang agar lebih resilience terhadap bencana. Tata ruang ini ternyata terbukti tidak mempunyai dimensi mitigasi bencana," kata Nusron.

Ia menambahkan salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah rehabilitasi kawasan hutan yang sebelumnya dilepas, bahkan mengembalikan sebagian wilayah menjadi kawasan hutan apabila kajian teknis menunjukkan hal tersebut diperlukan untuk menurunkan risiko bencana.

"Bagaimana hutan yang sudah dilepas menjadi kawasan hutan kalau memang diperlukan dan kajian untuk menjadikan tata ruang yang lebih resilience kembalikan menjadi hutan supaya lebih resilience terhadap bencana itu memang sudah menjadi concern kami," ujarnya.

Menurut Nusron, persoalan tata ruang di Sumatra berakar pada lemahnya koordinasi lintas daerah pada masa lalu. Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021, penyusunan RTRW tidak memerlukan persetujuan substansi pemerintah pusat sehingga banyak daerah menyusun tata ruang secara terpisah tanpa keterpaduan antardaerah.

"Kenapa begini? Karena dulu problemnya tata ruangnya tidak terkoordinir tidak terpadu. Sebelum ada PP 5/2021 dulu rencana tata ruang tidak perlu menunggu proses persetujuan substansi dari pemerintah pusat sehingga masing-masing daerah menyusun masing-masing," kata Nusron.

Ia menjelaskan sejak 2021 setiap RTRW wajib mendapat persetujuan substansi Kementerian ATR sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Namun, persoalan muncul karena banyak kabupaten di tiga provinsi tersebut belum merevisi tata ruangnya sejak 2010, meski aturan mewajibkan evaluasi dan pembaruan setiap lima tahun.

"Problemnya di tiga provinsi banyak kabupaten tata ruangnya tidak direvisi sejak 2010. Padahal dalam PP-nya tata ruang harus di-update dan dievaluasi setiap lima tahun, faktanya tidak pernah di-update," ujar Nusron.

Pemerintah kini menyiapkan langkah rekonstruksi tata ruang bersamaan dengan rekonstruksi fisik pascabencana. Nusron menyebut penataan ulang ruang menjadi bagian penting agar pembangunan ke depan tidak kembali memicu bencana di wilayah rawan.

"Selain rekonstruksi fisik juga rekonstruksi tata ruang, selain rehab fisik juga rehab tata ruang," kata Nusron.

Para relawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menyusuri rumah-rumah dan titik pengungsian di berbagai titik krusial Aceh Tamiang, Peureulakk, Kota Langsa, Kabupaten Pidie hingga Bireuen, untuk menyalurkan bantuan kepada keluarga-keluarga prasejahtera yang sebelumnya menggantungkan hidup dari usaha kecil.

Saat itu, para relawan bertemu dengan sebagian besar nasabah PNM Mekaar yang terdampak bencana. Sebelumnya, mereka mengandalkan warung kecil atau usaha rumahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun sebulan setelah banjir dan longsor melanda Pulau Sumatra, ternyata dampak bencana masih sangat terasa.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary mengatakan bahwa PNM memilih untuk terus hadir karena dampak bencana belum sepenuhnya pulih.

"Sebulan setelah kejadian, kami melihat sendiri bahwa banyak masyarakat dan nasabah kami masih berjuang. Kehadiran relawan diharapkan bisa membantu meringankan beban sekaligus memberi semangat agar mereka bisa kembali bangkit," kata Dodot.

Sambil menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari, para relawan PNM juga berbincang dengan warga. Di lapangan, banyak nasabah mengaku masih kesulitan memulai kembali usaha karena keterbatasan modal dan perlengkapan.

Akibatnya, proses pemulihan berjalan lebih lambat, terutama bagi keluarga yang bergantung pada penghasilan harian.

Dampak bencana di Aceh Tamiang dan daerah lainnya menjadi pengingat, bahwa pemulihan tidak berhenti seusai banjir surut. Bagi masyarakat kecil, dampak itu bisa terasa panjang. Di tengah proses tersebut, kehadiran relawan dan perhatian yang berkelanjutan menjadi salah satu penopang agar korban tidak kehilangan harapan untuk melanjutkan hidup.

Penghujung 2025, perhatian publik tertuju pada Pulau Sumatra—tepatnya di provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hujan dengan intensitas tinggi yang turun selama berhari-hari memicu banjir bandang, galodo, dan tanah longsor di ketiga provinsi tersebut. Hingga 12 Desember, BNPB mencatat lebih dari 1.100 orang tewas dan ratusan ribu masing mengungsi. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan nyawa manusia yang menuntut perhatian serius.

Kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan jaringan internet juga melumpuhkan akses menuju wilayah terdampak. Distribusi logistik menjadi tersendat karena jalur darat terputus, dan koordinasi tim SAR maupun para relawan ikut terganggu. Berbagai hambatan ini memperburuk situasi, terutama bagi korban yang masih menunggu pertolongan di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Pertanyaannya: mengapa tragedi bencana seperti ini terus berulang?

Risiko yang Diproduksi: Deforestasi dan Ekstraktivisme

Kita perlu untuk melihat ulang akar penyebab bencana yang terjadi di Pulau Sumatra. Apakah semata-mata faktor alam? Atau ada faktor struktural yang lebih dalam? Untuk memahami fenomena ini, kita dapat meminjam konsep masyarakat risiko yang dikemukakan oleh Ulrich Beck (2015). Dia menjelaskan, dalam era modernitas, banyak bencana terjadi bukan karena kejadian alamiah, melainkan risiko yang lahir dari pilihan ekonomi, politik, dan perkembangan teknologi. Risiko tersebut muncul ketika modernitas menghasilkan kerentanan baru yang tidak mampu dikendalikan oleh institusi yang menciptakannya.

Dalam konteks Sumatra, kepentingan ekonomi dan keputusan politik telah meningkatkan kerentanan ekologis. Logika pembangunan yang menekankan pertumbuhan telah mendorong deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data WALHI mencatat bahwa dalam satu dekade terakhir, tidak kurang dari 1,4 juta hektare hutan di ketiga provinsi tersebut hilang akibat perluasan konsesi tambang, perkebunan sawit, energi, dan pembangunan PLTA.

Masifnya deforestasi ini didorong oleh kelonggaran perizinan dari negara. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa selama 2017-2022, pemerintah melepas kawasan hutan untuk survei dan eksplorasi tambang seluas 197.891,69 hektare di Sumatera Utara; 67.026,68 hektare di Aceh; dan 4.720,33 hektare di Sumatera Barat.

Selain pertambangan, hutan di ketiga provinsi itu juga beralih menjadi perkebunan sawit. Sekitar tahun 1990, wilayah tersebut masih ditutupi hutan heterogen seluas 9,5 juta hektare. Namun, dengan laju deforestasi yang masif, lebih dari 1 juta hektare hutan hilang, sementara konsesi kelapa sawit melonjak drastis dari kurang dari 1 juta hektare menjadi lebih dari 3,3 juta hektare.

Akibatnya, kapasitas ekologis wilayah tersebut menurun. Air hujan berintensitas tinggi yang seharusnya dapat diserap oleh hutan heterogen, tidak lagi dapat berjalan dengan optimal. Akhirnya, hilangnya hutan heterogen merusak stabilitas Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga kehilangan fungsi sebagai penyangga alami yang mengatur aliran air dari hulu ke hilir.

Dengan kata lain, masifnya pengembangan ekonomi ekstraktif di Indonesia telah memproduksi berbagai bentuk risiko—termasuk bencana hidrometeorologi seperti banjir, galodo, dan longsor. Ironisnya, risiko ekologis tersebut justru dialihkan kepada masyarakat bawah yang rentan. Artinya, kelompok yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan justru menjadi pihak yang paling banyak menanggung dampaknya.

Pola ini mencerminkan apa yang disebut Beck (2015) sebagai “unequal distribution of risk”, yakni kondisi ketika risiko modern—yang lahir dari proses pembangunan itu sendiri—didistribusikan secara tidak adil kepada mereka yang memiliki kapasitas minimal untuk menghindarinya.

Menghentikan Produksi Risiko

Bencana yang saat ini terjadi di Sumatra bukan sekadar kejadian alam. Terjadinya banjir bandang, galodo, dan tanah longsor juga merupakan konsekuensi dari cara kita—terutama negara— dalam mengelola hutan, tambang, dan perkebunan yang memicu berbagai risiko. Karena itu, negara memiliki peran penting untuk menghentikan produksi risiko ini.

Pertama, kebijakan aspek lingkungan dan tata ruang harus diperbaiki. Setiap pembangunan harus diuji risiko jangka panjangnya, bukan sekadar mengejar keuntungan ekonomi. Prinsip independensi dan transparansi harus dikedepankan sebaliknya intervensi kepentingan politik atau korporasi harus dijauhkan.

Kedua, praktik pemindahan risiko kepada masyarakat kecil dan rentan perlu dihentikan lewat political will yang tegas dari negara. Selama ini, keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam dominan dinikmati elite, sementara masyarakat sekitar, alih-alih kehidupannya sejahtera, sebaliknya justru berhadapan dengan risiko ekologis—banjir, longsor, kebakaran hutan, hingga pencemaran air.

Negara harus mengadopsi prinsip keadilan ekologis dengan memastikan bahwa mereka yang menciptakan risiko juga menanggung biaya pemulihannya—sejalan dengan polluter pays principle. Adanya penegakan hukum yang nyata: sanksi finansial, pencabutan izin, dan hukuman pidana bagi korporasi yang melanggar menjadi basis untuk menerapkan political will itu. Sejalan dengan semangat ‘Laudato Si’ Paus Fransiskus bahwa krisis ekologis tidak boleh kembali dibebankan kepada kelompok miskin.

Ketiga, orientasi pembangunan yang selama ini berorientasi pertumbuhan cepat, harus diubah menjadi pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Sebab, pengabaian daya dukung sosial dan lingkungan oleh pembangunan berdampak pada membesarnya risiko di masa depan. Adopsi terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan itu, sekaligus jalan untuk mengurangi bahkan menghentikan risiko pada sumbernya.

Pada akhirnya, dengan berbagai langkah itu, harapannya negara mampu mengurangi bahkan menghentikan risiko di era modernitas—termasuk bencana yang ada di Sumatra atau wilayah lainnya. Lebih jauh, tidak hanya dibutuhkan upaya teknis, melainkan perubahan paradigma: dari pembangunan yang mengejar keuntungan jangka pendek menuju pembangunan yang melindungi kehidupan, ekosistem, dan martabat manusia dalam jangka panjang.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh melaporkan 5.606 hektare (ha) lahan perkebunan di wilayahnya rusak akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra sejak akhir November lalu.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur Murdhani mengungkapkan tingkat kerusakan bervariasi dari sedang hingga berat. Sebagian besar merupakan lahan peremajaan sawit rakyat yang tersebar di berbagai kecamatan.

"Berdasarkan pendataan sementara, lahan peremajaan sawit rakyat mendominasi wilayah terdampak banjir. Total luasan yang mengalami kerusakan cukup besar mencapai 4.510 ha," ujar Murdhani di Aceh Timur, seperti dikutip Antara, Senin (22/12).

Banjir, sambung Murdhani, menyebabkan genangan cukup lama sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan merusak struktur tanah perkebunan.

Di Kecamatan Birem Bayeun, terdapat sekitar 250 ha lahan peremajaan sawit rakyat yang mengalami rusak sedang. Lalu, di Kecamatan Rantau Selamat, kerusakan mencapai 200 ha.

Kerusakan perkebunan di Kecamatan Ranto Peureulak dan Banda Alam masing-masing mencapai 550 ha. Kemudian, kerusakan lahan sawit di Kecamatan Peureulak seluas 450 ha.

Di Kecamatan Peureulak Timur, kerusakan tercatat seluas 150 ha, di Tunong sekitar 375 ha, Julok mencapai 160 ha, dan di Indra Makmu mencapai 750 ha.

Kerusakan lahan sawit rakyat juga terjadi di Kecamatan Pante Bidari mencapai 555 ha dan Peunaron seluas 890 ha.

Banjir juga berdampak pada perkebunan kakao seperti di Kecamatan Pante Bidari seluas 90 ha.

Di Kecamatan Peunaron ada 50 ha lahan kakao rusak berat dan Kecamatan Indra Makmu 40 ha lahan kakao rusak sedang.

"Kerusakan lahan perkebunan ini berpotensi menurunkan produktivitas petani dalam jangka menengah hingga panjang. Selain kerusakan fisik tanaman, banjir juga menyebabkan erosi tanah, rusaknya saluran kebun, serta hilangnya unsur hara yang dibutuhkan tanaman," terangnya.

Kerusakan tersebut juga berdampak pada pendapatan petani. Karenanya,pemerintah daerah akan mendata lanjutan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun langkah pemulihan, termasuk kemungkinan bantuan benih, perbaikan lahan, serta pendampingan teknis bagi petani.

"Kami berkomitmen untuk mendorong percepatan pemulihan sektor perkebunan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal pascabencana," pungkasnya.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengizinkan kendaraan dinas dan alat berat di wilayah terdampak bencana di Sumatra untuk mengonsumsi BBM subsidi.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan jenis kendaraan itu diberikan relaksasi boleh mengonsumsi Jenis BBM Tertentu (JBT) minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pertalite.

"Kendaraan dinas, kendaraan posko, alat berat yang saat ini terus bergerak dapat menggunakan BBM JBT maupun JBKP. Relaksasi ini telah dilakukan dua kali. Pertama closingnya tanggal 11 Desember dan saat ini diperpanjang sampai tanggal 25 Desember," katanya dalam konferensi pers di kantor BPH Migas, Senin (15/2).

Wahyudi mengatakan apabila kondisi di Pulau Sumatra belum pulih, maka relaksasi terbuka untuk dilanjutkan lagi.

Selain itu, BPH Migas juga memberikan relaksasi berupa pembelian BBM subsidi dan kompensasi tanpa QR Code di daerah terdampak bencana Sumatra. Pasalnya kondisi listrik belum pulih total.

Kemudian, BPH Migas juga telah merekomendasikan perubahan rute kapal Pelni dan ASDP yang membawa BBM dan bantuan dari Jakarta untuk sampai langsung ke Aceh, Sumut, dan Sumbar.

"Kita sudah berikan penetapan untuk mengambil titik serahnya yang semula rute normalnya tidak di lokasi Sumbar, Sumut, dan Aceh, kita sudah memberikan kesempatan mengambil di sana sehingga pengiriman BBM, barang-barang untuk bantuan ke masyarakat tidak mengalami kendala," katanya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan jumlah total korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi banjir bandang dan longsor di Sumatra yang terjadi secara sporadis akhir November lalu telah mencapai lebih dari seribu orang per Sabtu (13/12).

Per Minggu (14/12),BNPB mengumumkan total jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 1.016 jiwa. Sedangkan, untuk korban hilang dan dalam pencarian berjumlah 212.

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan akan menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang lahannya terdampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra.

Prabowo mengatakan hal tersebut di sela kunjungan kerja meninjau kondisi infrastruktur yang rusak di Kabupaten Bireuen, Aceh pascaterjangan bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Dia mengaku dari pantauannya, banyak sawah-sawah hingga lahan pertanian rusak dan bendungan jebol akibat diterjang bencana hidrometeorologi yakni banjir hingga longsor akhir November lalu. Untuk itu ia berharap petani yang lahannya terdampak bencana tidak perlu khawatir soal utang-utang KUR.

"Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, kita akan hapus. Jadi petani jangan khawatir enggak bisa kembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa," kata Prabowo, Minggu (7/12).

Lalu untuk lahan pertanian dan sawah-sawah yang rusak, kata Prabowo, pemerintah akan merehabilitasi dan akan dibantu untuk diperbaiki setelah keadaan darurat ini membaik.

"Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani tak usah khawatir yang sawah nya rusak kita akan bantu memperbaiki," katanya.

Prabowo juga memastikan pasokan pangan akan terus didatangkan ke Aceh dengan bantuan seluruh instansi.

Dari data posko tanggap darurat bencana Aceh Minggu (7/12) sawah warga yang terdampak banjir dan longsor seluas 65.105 hektar sementara kebun seluas 14.741 hektare.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan capaian besar program Makan Bergizi (MBG) yang kini telah menjangkau 49 juta penerima manfaat setiap hari.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

“Hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulut, 49 juta penerima manfaat tiap hari. Lebih dari tujuh kali Singapura, kita kasih makan setiap hari, saudara-saudara,” ujar Prabowo dalam forum tersebut.

Kepala negara pun menekankan bahwa skala implementasi MBG bukan hanya besar, tetapi telah berhasil menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia.

Dia menggambarkan bahwa jumlah tersebut setara dengan lebih dari tujuh kali populasi Singapura yang menerima bantuan makanan setiap hari.

“Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil kita berhasil untuk masuk. Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang. Ini prestasi logistik mungkin terbesar di dunia selama beberapa tahun ini.

Presiden ke-8 RI itu juga membandingkan capaian Indonesia dengan negara lain. Dia menyebut Brasil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat, sedangkan Indonesia mampu melewati angka itu dalam waktu kurang dari satu tahun.

“Brasil berhasil mencapai 40 juta penerima manfaat dalam 11 tahun. Kita mencapai dalam 12 bulan, tidak sampai. 49 Juta. Bukan kita bangga hanya dengan angka, tapi maksudnya apa, kita bisa lihat saudara-saudara, lihat wajah anak-anak, mereka yang mungkin tidak pernah makan dengan baik, sekarang mereka menyambut kedatangan MBG dengan riang gembira,” ujar Presiden.

Dalam sambutannya, Prabowo juga menyinggung pentingnya empati terhadap persoalan kemiskinan dan kelaparan. Menurut Presiden, mereka yang fokus pada kepentingan politik semata tidak memahami esensi sesungguhnya dari politik.

“Bagi orang yang tidak pernah melihat anak-anak lapar, dia tidak merasakan. Dan orang-orang yang selalu berpikir keuntungan politik padahal politik sebenarnya adalah kehendak memperbaiki kehidupan rakyat yang susah. Itu arti politik yang sebenarnya,” ujar Prabowo.