Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan urgensi penguatan, pengembangan, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah.

“DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu,” ujarnya dalam pidato Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kepada DPR di Gedung DPR, dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan sejumlah area yang memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan, melalui Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025.

Selain perbaikan DTSEN, lanjut dia, hal krusial lainnya adalah menyangkut transformasi kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 16 Tahun 2025. Perubahan regulasi ini dinilai membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai.

LKPP Tahun 2025 unaudited sendiri diserahkan oleh pemerintah kepada BPK pada 31 Maret 2026. BPK selanjutnya menuntaskan seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dan secara tepat waktu. Hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025 telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN).

“Hampir semua kementerian/lembaga memperoleh opini WTP dan hal ini menunjukkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah yang makin baik,” ucap Isma.

Dia menegaskan bahwa pemeriksaan atas LKPP bukan sekadar pelaksanaan mandat BPK, tetapi wujud komitmen konstitusional untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan serta keadilan sosial, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“BPK juga berkomitmen untuk terus menjalankan mandat konstitusional secara independen, profesional, dan berintegritas dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sebanyak 11.014 orang dicoret dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) mulai April 2026. Jumlah ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setelah dilakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi kedua tahun 2026, yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan II tahun ini.

Dalam pemutakhiran tersebut, BPS menemukan adanya inclusion error atau data tidak sasaran penerima manfaat sebanyak 11.014 keluarga. Jumlah ini mencakup 0,06% dari total 18,15 juta keluarga penerima bansos pada triwulan pertama. Akibatnya, belasan ribu nama tersebut resmi dicoret dari daftar penerima bansos karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima.

"Dari hasil pemutakhiran DTSEN versi kedua ini kami menemukan adanya inclusion error yang hanya 11.014 atau sebesar 0,06% dari penerima bansos triwulan satu, di mana total penerima bansos triwulan satu adalah sebesar 18,15 juta keluarga. Inclusion error-nya sekali lagi hanya 11.014," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti saat Konferensi Pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Amalia mengatakan bahwa pada triwulan satu 2026, sebanyak 77 ribu keluarga yang belum bisa ditentukan desilnya karena variabelnya belum ada. Namun, di triwulan dua ini dari 77.014 keluarga, pihaknya sudah bisa menentukan desil untuk keluarga 27.176 keluarga.

"Sehingga kami bisa memastikan bahwa dari yang penerima bansos dan sebelumnya tidak bisa ditentukan desilnya sudah ada 25.665 keluarga yang memang mereka berada di desil satu sampai empat. Dan tadi ada sekitar 1.511 keluarga yang berada di desil lima sampai sepuluh," ujarnya.

Amalia menjelaskan bahwa pembersihan data ini merupakan langkah untuk memastikan bansos benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang membutuhkan yang dijadikan basis data Kementerian Sosial (Kemensos).

"Ini sudah menjadi bagian dari inclusion error yang 11.014 itu. Data pembaharuan inilah yang kemudian kami sampaikan ke Pak Mensos di hari ini untuk kemudian menjadi basis dari Pak Mensos menyalurkan bantuan sosial di triwulan dua," katanya.

Amalia menegaskan bahwa DTSEN akan terus diperkuat melalui pemutakhiran berkala dari triwulan ke triwulan. Hal ini bertujuan agar data sosial ekonomi nasional semakin solid dan akurat.

"Yang jelas DTSEN semakin rapi, semakin solid karena kami bisa sudah nanti membersihkan masyarakat yang tadinya menerima bansos namun kami cermati semestinya dia adalah orang-orang yang tidak perlu menerima bansos atau dibersihkan sekitar 11.014 orang. Itu yang kita sebut sekali lagi sebagai inclusion error," papar Amalia.

"Kemudian yang terakhir, secara umum DTSEN akan terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi karena kami terus melakukan pemutakhiran dari triwulan ke triwulan," jelasnya.

Penebalan Bansos Mulai Dibahas Presiden

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa penebalan bantuan sosial (bansos) mulai dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto. Penebalan bansos di tengah efisiensi dalam rangka penghematan energi, mitigasi gelojak ketidakpastian global.

Meski begitu Mensos Gus Ipul meminta untuk menunggu keputusan Presiden Prabowo. "Ya kita tunggu saja kebijakan Presiden nanti, ya," katanya kepada awak media di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin (13/4/2026).

Gus Ipul mengungkapkan jika berkaca pada kebijakan tahun sebelumnya, pemerintah sempat melakukan penebalan bansos pada pertengahan tahun, tepatnya Juni dan Juli 2025.

"Tapi kalau belajar dari tahun lalu, Presiden itu ada kebijakan untuk memberikan penebalan bansos kepada para penerima manfaat. Itu di pertengahan tahun bulan Juni dan Juli," ujarnya.

Selain itu, kata Gus Ipul, pada akhir tahun juga diluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino yang memperluas jumlah penerima manfaat.

"Mungkin juga seperti tahun lalu, di akhir tahun Presiden meluncurkan BLT El Nino yang itu memperluas penerima manfaatnya yang sebelumnya 18 juta KPM diperbanyak alokasi penerima manfaatnya menjadi 35 juta KPM," kayanya.

"Jadi itu hampir dua kali lipat. Jadi itu kalau belajar dari tahun lalu. Nah apakah tahun ini seperti itu, kita tunggu kebijakan dari Bapak Presiden," papar Gus Ipul.

Meski demikian, untuk tahun ini Gus Ipul menegaskan bahwa belum ada keputusan final. Pembahasan yang ada saat ini masih bersifat awal dan sebatas simulasi kebijakan oleh Menteri Koordinator (Menko) terkait.

"Kalau yang saya lihat ketika rapat dengan Menko sudah ada semacam pembahasan, ya belum keputusan. Baru simulasi-simulasi untuk memberikan semacam stimulus ekonomi, ya," ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, stimulus ekonomi yang tengah dibahas mencakup berbagai opsi kebijakan, termasuk kemungkinan penebalan bansos atau perluasan jumlah penerima manfaat. "Stimulus ekonomi itu macam-macam kebijakannya, salah satunya biasanya itu adalah penebalan atau juga penambahan penerima manfaat bansos."

"Jadi sampai sekarang belum ada kebijakan, yang ada adalah baru skema atau semacam pembahasan-pembahasan tahap awal," paparnya.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan distribusi zakat nasional sesuai dengan ashnaf dan semakin terarah dengan berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tata kelola zakat tidak cukup hanya fokus pada penghimpunan, tetapi juga pada ketepatan sasaran dan dampak nyata bagi kesejahteraan mustahik.

Oleh karena itu, integrasi data menjadi keniscayaan agar penyaluran zakat sejalan dengan peta kemiskinan dan kerentanan sosial yang terukur.

“Distribusi zakat harus sesuai ashnaf dan berbasis Data Sosial Ekonomi Nasional. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa zakat benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan dan memberi dampak yang terukur,” tegas Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Ia memaparkan, pendekatan berbasis data juga memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sinergi antarlembaga, menurutnya, menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih penyaluran dan agar intervensi zakat dapat dirasakan secara lebih merata.

Lebih lanjut, Waryono menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan dalam ekosistem zakat nasional. Penguatan regulasi, literasi, dan kapasitas kelembagaan harus berjalan beriringan agar zakat menjadi instrumen pemberdayaan umat yang berkelanjutan.

Menurutnya, Ramadan menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi tata kelola zakat dan wakaf. Melalui forum tadarus, Kemenag mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan visi bahwa zakat bukan sekadar penyaluran dana, melainkan bagian dari strategi pembangunan sosial keagamaan yang terintegrasi.

Waryono menambahkan, pemanfaatan data sosial ekonomi nasional akan dikolaborasikan dengan basis data yang dimiliki lembaga pengelola zakat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan presisi dalam menentukan prioritas penerima manfaat.

Ia menjelaskan, selama ini potensi zakat nasional sangat besar, namun optimalisasinya sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan validitas data. Karena itu, pihaknya terus mendorong pembaruan sistem pelaporan dan pemetaan mustahik berbasis indikator kesejahteraan.

“Dengan basis data yang kuat, distribusi zakat tidak lagi bersifat sporadis, tetapi terencana, terukur, dan berkelanjutan. Ini penting agar zakat benar-benar berkontribusi pada pengurangan beban sosial masyarakat,” kata Waryono.

Ia juga menyebut, penguatan sinergi dengan BAZNAS dan LAZ dilakukan melalui forum koordinasi dan pembinaan rutin, termasuk dalam momentum Ramadan. Upaya ini sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana umat.

Selain itu, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terus mendorong literasi regulasi dan tata kelola kepada para pengelola zakat di daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar pengelolaan serta memperluas dampak pemberdayaan ekonomi mustahik.

“Arah kebijakan zakat ke depan adalah memperkuat dampak sosial yang nyata. Integrasi data, pengawasan yang terukur, dan kolaborasi lintas lembaga menjadi fondasi agar zakat dan wakaf semakin berperan dalam membangun kemandirian umat secara berkelanjutan,” tandas Waryono.

JAKARTA - Sri Gusni Febriasari

Sekjen ILUNI FKM UI & Founder Sobat Sehat

PENONAKTIFAN jutaan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebagai dampak pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menghadirkan persoalan kebijakan yang tidak sederhana. Dalam rapat koordinasi DPR dan pemerintah pada 9 Februari 2026 terungkap bahwa sekitar 11 juta peserta sempat dinonaktifkan.

Meskipun kemudian disepakati tetap memperoleh layanan kesehatan gratis selama tiga bulan ke depan dengan biaya ditanggung pemerintah sebagai masa adaptasi validasi ulang. Pemutakhiran data memang penting untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas anggaran.

Namun dalam kebijakan yang bersentuhan langsung dengan layanan kesehatan, aspek transisi menjadi krusial. Di sinilah tata kelola perlindungan sosial diuji bukan hanya pada presisi data, tetapi pada kemampuannya menjamin keberlanjutan layanan bagi kelompok paling rentan.

Dampaknya di lapangan tidak bersifat abstrak. Sejumlah peserta dengan penyakit katastropik mendapati status kepesertaannya nonaktif saat menjalani terapi rutin.

Data yang dipaparkan Menteri Kesehatan di DPR menunjukkan sedikitnya 120 ribu peserta terdampak merupakan penderita penyakit serius seperti jantung, stroke, kanker, dan gagal ginjal, kondisi yang membutuhkan terapi berkelanjutan dan tidak dapat ditunda.

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, situasi ini menyentuh prinsip dasar keberlanjutan pelayanan medis (continuity of care). Pasien yang menjalani hemodialisis atau kemoterapi tidak memiliki ruang untuk menunggu proses administratif selesai.

Gangguan akses, bahkan dalam waktu singkat, dapat meningkatkan risiko komplikasi serius. Pada titik ini, persoalan tidak lagi sekadar administratif, melainkan menyangkut perlindungan keselamatan jiwa.

Masalah utamanya bukan pada pembaruan data itu sendiri, melainkan pada desain manajemen transisi kebijakan. Pembaruan DTSEN berada dalam ranah Kementerian Sosial, sementara layanan kesehatan berada dalam kewenangan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, dengan pemerintah daerah terlibat dalam proses verifikasi dan reaktivasi.

Kompleksitas lintas sektor ini menuntut koordinasi yang presisi serta mekanisme perlindungan otomatis sebelum kebijakan berlaku efektif. Pemerintah telah membuka mekanisme reaktivasi dan bahkan menyiapkan kuota reaktivasi otomatis bagi peserta dengan penyakit kronis agar pengobatan tidak terhenti.

Langkah ini patut diapresiasi sebagai respons cepat. Namun secara desain, pendekatan tersebut tetap bersifat korektif hadir setelah kegaduhan muncul bukan sebagai sistem pencegahan sejak awal.

Di sisi lain, beban fiskal yang ditanggung negara memang tidak kecil. Anggaran PBI BPJS yang dialokasikan pemerintah pusat saat ini mencapai sekitar Rp48,7 triliun per tahun. Negara berkewajiban menjaga ketepatan sasaran bantuan sosial.

Namun dalam hierarki kepentingan publik, perlindungan keselamatan jiwa harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Reformasi administratif tidak boleh menghasilkan efek samping berupa terhentinya layanan penyelamatan nyawa.

Momentum ini seharusnya menjadi evaluasi menyeluruh terhadap desain kebijakan lintas sektor: pemberlakuan masa transisi otomatis bagi peserta terapi aktif, integrasi data riwayat klaim dengan pemutakhiran sosial, serta notifikasi dini sebelum perubahan status diberlakukan.

Jaminan kesehatan merupakan bagian dari mandat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan menjamin hak atas pelayanan kesehatan. Negara boleh memperbarui data dan memperbaiki sistem, tetapi ukuran keberhasilannya tidak hanya pada presisi angka dalam sistem.

Melainkan pada kemampuannya menjaga dan melindungi masyarakat paling rentan. Layanan yang menyelamatkan nyawa tidak boleh terhenti karena manajemen transisi yang belum sepenuhnya siap.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) telah merampungkan pemadanan data calon penerima bantuan rumah rusak bencana Sumatera di 46 dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi. Adapun ada 6 kabupaten/kota lainnya tidak mengusulkan data.

Dari proses pemadanan tersebut, sebanyak 27.173 keluarga dinyatakan telah valid dan terverifikasi sebagai keluarga yang dapat diutamakan untuk menerima bantuan stimulan rumah terdampak bencana.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pembangunan Data Tunggal Bencana Sumatera merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana melalui data yang akurat, terintegrasi dan terpadu.

“BPS bertugas mengelola data, termasuk membangun data tunggal bencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” kata Amalia pada Press Conference Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera di Jakarta, Rabu (11/2/2025).

Amalia menjelaskan dari 115.417 record data awal yang diterima dari 46 kabupaten/kota, terdapat 6.706 record dengan NIK kosong, 4.219 record NIK tidak sesuai format, 3.043 record duplikat/ganda, dan 7.244 record NIK unik tidak padan. Setelah dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diperoleh 94.205 NIK Unik Padan.

Dari jumlah tersebut, diperoleh 90.066 keluarga unik di 46 kabupaten/kota yang mengirimkan usulan penerima bantuan pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) bupati/walikota maupun SK yang ditandatangani oleh 3 pihak yaitu kepala daerah, kepala kejaksaaan negeri, dan kapolres.

Dia menambahkan, berdasarkan hasil penunggalan di 25 kabupaten/kota yang ditandatangani oleh 3 pihak, diperoleh 28.259 jumlah keluarga unik.

Dari angka tersebut, tingkat kerusakan rumah di 27.173 keluarga telah teridentifikasi. Secara rinci, 12.619 keluarga (46,44 persen) mengalami kerusakan ringan, 5.501 keluarga (20,24 persen) mengalami kerusakan sedang, 6.942 keluarga (25,55 persen) mengalami kerusakan berat.

Selain itu, terdapat 202 keluarga (0,74 persen) yang rumahnya hanyut atau hilang, 1.909 keluarga (7,01 persen) mengalami kerusakan lainnya, serta 1.086 keluarga (3,84 persen) yang kerusakannya belum dapat ditentukan.

”Bagi yang kerusakannya belum dapat ditentukan, data nya kami kembalikan ke Pemda dan BPS daerah untuk divalidasi,” kata Amalia.

BPS akan terus melanjutkan pemadanan, verifikasi, dan validasi lampiran SK seiring dengan berlanjutnya pemasukan SK yang ditandatangani tiga pihak.

Sebagai koordinator bidang pengelolaan data pada Satgas Bencana pemerintah, BPS menyediakan 2 skema pengelolaan data bencana, yaitu data prabencana dan pascabencana. Pada tahap pascabencana, BPS melakukan respons cepat data melalui pendataan lapangan, pengumpulan data dari kementerian dan lembaga terkait, serta pengembangan dashboard data tunggal bencana.

Untuk mendukung pendataan lapangan, BPS menerjunkan sekitar 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang didampingi dosen dan pegawai BPS. Pendataan ini bertujuan memperoleh data kondisi masyarakat terdampak secara langsung dan memastikan tidak ada warga yang terlewat.

“Kami men-deploy 510 mahasiswa dan mahasiswi Polikteknik Statistika STIS untuk melaksanakan pendataan di lapangan,” ujar Amalia.

JAKARTA - Proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) pada tahun 2026 diperluas ke 41 kabupaten/kota di 25 provinsi, dengan 78 persen lokasi berada di luar Pulau Jawa. Perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial menegaskan peran kunci pemerintah daerah dalam memastikan keberhasilan transformasi penyelenggaraan bantuan sosial yang transparan dan akuntabel.

Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, digitalisasi bansos berbasis kecerdasan buatan ini akan terkelola dengan baik. Termasuk ketepatan sasaran bansos, dan keamanan privasi.

“Keberhasilan perluasan bansos digital ditentukan oleh sinergi pusat-daerah dalam menyiapkan digital ID, interoperabilitas data, dan kesiapan operasional daerah,” ujar Luhut dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Perluasan ini ditetapkan untuk memastikan kesiapan proses dan koordinasi sebelum implementasi nasional. Luhut menekankan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, agar berkoordinasi dalam memimpin persiapan dan pelaksanaan perluasan di 41 kota/kabupaten. Tentu dengan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan dari sisi tata kelola, proses bisnis pengajuan bantuan sosial ditransformasikan dari tujuh langkah menjadi tiga langkah sederhana. Langkah itu adalah pendaftaran, validasi dan verifikasi, serta penyaluran bantuan. “Penyederhanaan ini membuat layanan lebih sederhana dan memudahkan masyarakat penerima bantuan,” ungkap Rini.

Rini mengungkapkan, perluasan piloting merupakan bagian dari strategi manajemen perubahan untuk memastikan transformasi penyelenggaraan bantuan sosial berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah menguji kesiapan sistem dalam skala yang lebih luas. Piloting ini meningkatkan akurasi mekanisme penetapan dan seleksi penerima bantuan sosial, untuk menekan risiko inclusion error dan exclusion error.

Bagi Rini, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas peran dan kesiapan tata kelola di daerah. “Yang menjadi penentu adalah kolaborasi dan komitmen kita bersama, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Ketika semua pihak bergerak searah, saling mendukung, dan menjaga tujuan yang sama, di situlah transformasi benar-benar dapat berjalan,” tegas Rini.

Dari sisi lain, digitalisasi bansos ini merupakan salah satu fungsi untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Huluk mengimbau agar seluruh kepala daerah menjalankan komitmen yang sudah dibangun.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperkaya dengan data administrasi akan menjadi rujukan utama seleksi penerima bantuan sosial.

“Sistem yang sudah kami bangun, khususnya Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ini sangat aman dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Ribka.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan penyaluran bantuan sosial (bansos) bersifat dinamis dan terus mengalami pembaruan.

Hal itu disampaikan Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (27/1).

"Untuk 100 persen akurat rasanya tidak mungkin, karena setiap hari ada yang meninggal, ada yang lahir, menikah, pindah tempat tinggal, naik kelas, bahkan turun kelas," ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat membuat data penerima bansos harus terus diperbarui. Untuk itu, Kementerian Sosial secara berkala berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pemutakhiran DTSEN.

Dengan data yang terus diperbarui tersebut, Gus Ipul menyebut penerima bansos berpotensi berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi setiap keluarga.

"Sekarang sangat mungkin penerima manfaat itu berubah-ubah. Kuartal pertama dapat, kuartal kedua tidak, kuartal ketiga bisa dapat lagi. Semua tergantung kondisi sosial ekonomi masing-masing keluarga penerima manfaat," ucapnya.

Gus Ipul berharap keberadaan DTSEN dapat menyelesaikan persoalan tumpang tindih data yang selama ini sering terjadi dalam proses penyaluran bansos.

"Dengan data tunggal ini, kita harapkan intervensi pemerintah menjadi lebih terintegrasi dan ego sektoral bisa dikurangi karena semua menggunakan data yang sama," ujarnya.

Ia menambahkan, penyatuan data tersebut diharapkan dapat membuat penyaluran bansos dan berbagai program perlindungan sosial ke depan menjadi lebih tepat sasaran.

KOMPAS.com – Banyak masyarakat mulai mencari cara cek NIK DTSEN untuk mengetahui apakah masih masuk kategori penerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.

Informasi ini penting karena kategori desil menjadi acuan pemerintah dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan seperti PKH, BPNT/Program Sembako, hingga PBI-JK.

Melalui sistem DTSEN Kemensos (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), setiap warga ditempatkan ke dalam tingkat kesejahteraan tertentu. Karena itu, memahami apa itu desil, bagaimana pengaruhnya, serta cara cek desil sangat penting agar tidak salah informasi.

Artikel ini mengulas lengkap fungsi desil, pengaruhnya terhadap penerimaan bansos, serta panduan cek NIK DTSEN dan cara cek desil bansos secara online melalui situs dan aplikasi.

Apa itu desil pada DTSEN Kemensos?

Desil adalah pengelompokan kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 level, mulai dari desil 1 hingga desil 10. Data ini merujuk pada DTSEN Kemensos, yang menjadi dasar penyaluran berbagai bansos nasional.

Berikut gambaran kategorinya:

• Desil 1: 10 persen termiskin (miskin ekstrem)
• Desil 2: Miskin
• Desil 3: Hampir miskin
• Desil 4: Rentan miskin
• Desil 5: Pas-pasan atau mendekati kelas menengah
• Desil 6–10: Masyarakat menengah ke atas (dinilai mampu sehingga bukan prioritas penerima)

Melalui sistem ini, pemerintah memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Sebagai catatan, banyak yang mencari cara menurunkan desil, namun fitur tersebut tidak tersedia.

Penetapan desil sepenuhnya berdasarkan data ekonomi rumah tangga yang tercatat pada DTSEN Kemensos, sehingga tidak dapat diubah sendiri.

Pengaruh desil terhadap penerimaan bansos

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025, kelompok desil menentukan jenis bantuan yang bisa diterima:

• Desil 1–4: Berhak menerima PKH
• Desil 1–5: Berhak menerima BPNT/Program Sembako
• Desil 1–5: Berhak menerima PBI-JK (iuran BPJS Kesehatan dibayar pemerintah)
• Desil 1–5: Berpotensi menerima bantuan ATENSI sesuai asesmen Kemensos

Sementara itu, masyarakat di atas desil 5 umumnya tidak menjadi prioritas, meski keputusan final tetap melalui verifikasi lapangan.

Beberapa daerah juga menggunakan kategori desil sebagai syarat jalur afirmasi pendidikan.

Siapa saja yang tidak layak menerima bansos?

Meski masuk kategori desil penerima, ada beberapa kondisi yang membuat seseorang dinyatakan tidak layak, antara lain:

• Alamat tidak ditemukan
• Data belum valid atau belum terverifikasi
• Penerima telah meninggal dunia
• Berstatus ASN, TNI, Polri, pejabat negara, pegawai BUMN/BUMD
• Salah satu anggota keluarga bekerja pada kategori profesi tersebut

Kebijakan ini diterapkan agar bansos tetap tepat sasaran.

Cara cek desil dan cek NIK DTSEN 2025 secara online

Ada dua metode cek NIK DTSEN yang bisa dilakukan, yaitu melalui situs resmi Kemensos dan aplikasi Cek Bansos. Keduanya menampilkan status bansos sekaligus kategori desil.

1. Cara cek desil via cekbansos.kemensos.go.id

• Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id
• Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa
• Masukkan nama lengkap sesuai KTP
• Isi kode captcha
• Klik “Cari Data”

Jika terdaftar, hasil pencarian cek bansos akan menampilkan status bansos (PKH, BPNT, PBI-JK), informasi pencairan, serta kategori desil pada DTSEN. Dengan cara ini, kamu dapat melakukan cek desil bansos dan memastikan apakah masih menjadi penerima.

2. Cara cek desil via aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store
• Buka aplikasi, pilih “Masuk”
• Login menggunakan akun yang terdaftar
• Jika belum punya akun, pilih “Buat Akun Baru” dan unggah nomor KK, NIK, foto KTP, dan swafoto dengan KTP
• Setelah akun aktif, login kembali
• Masuk ke menu Profil untuk melihat kategori desil
• Untuk cek status bansos, masuk ke menu Cek Bansos dan isi data wilayah

Cara ini juga menjadi metode resmi pengecekan NIK pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kenapa penting rutin cek NIK DTSEN?

Melakukan cek NIK DTSEN secara berkala membantu memastikan:

• Data penerima bansos tetap akurat
• Menghindari kesalahan informasi
• Mengetahui perubahan kategori desil
• Memastikan status bansos PKH, BPNT, atau PBI-JK tetap aktif

Dengan memahami kategori desil dan cara ceknya, masyarakat dapat mengetahui apakah masih layak menerima bantuan.

Itulah cara cek NIK DTSEN 2025, mulai dari penjelasan apa itu desil, pengaruhnya terhadap bansos, hingga cara cek desil bansos lewat situs dan aplikasi.

Melakukan cek NIK DTSEN secara rutin membantu memastikan status penerimaan bansos tetap akurat dan menghindari informasi keliru.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta dengan kriteria tertentu. Rencana tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

Ali mengungkapkan bahwa syarat utama penerima pemutihan ini adalah peserta mandiri yang beralih jadi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PBU Pemda istilahnya. Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," ujar Ali kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, dikutip Minggu (25/10/2025).

Lebih lanjut, Ali menjelaskan secara keseluruhan program tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final mengenai besaran iuran yang dihapus atau ketentuannya.

Namun, dia menetapkan tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan tetap hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun. Pemutihan tersebut dilakukan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Ghufron mengungkapkan pihaknya tidak bisa menghapus keseluruhan karena ini akan membebani administrasi BPJS Kesehatan.

"Nah itu kan istilahnya kayak udah bertahun-tahun kan, nanti kayak kita write off gitu, jadi istilahnya hanya membebani administrasi dan lain sebagainya kayak gitu," ujarnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran menteri di Kabinet Merah Putih harus menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam pengambilan kebijakan dan implementasinya.

Hal ini disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, dikutip Selasa (21/10/2025).

"Sekarang tidak ada kementerian, tidak ada lembaga yang boleh pakai datanya sendiri-sendiri, satu data. Ini kita ingin meningkatkan ketepatan dalam aliran bantuan-bantuan sosial," jelasnya.

Penggunaan data sangat penting, terutama mencegah inefisiensi dalam pelaksanaan anggaran. Misalnya ketika penyaluran bantuan sosial, menurut Prabowo DTSEN berperan dalam memastikan penerima tepat sasaran.

"Data yang keliru bisa mengakibatkan penghamburan uang. Data yang keliru bisa mengakibatkan mereka yang berhak menerima bantuan tidak menerima. Mereka yang tidak berhak menerima," ujarnya.

"Jadi ini saya kira arti strategis daripada data tunggal sosial ekonomi nasional," tegas Prabowo.

Pemerintah juga tengah melakukan digitalisasi agar lebih efisien di semua bidang. "Kita juga terus bekerja keras untuk melakukan digitalisasi dan penggunaan teknologi untuk menjalankan pemerintahan yang lebih efisien. Di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan," pungkasnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

IDXChannel - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, berbicara mengenai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, arah pemerintahan dalam satu tahun terakhir yaitu membentuk fondasi agar visi-misi bisa terlaksana ke depannya.

"Tahun pertama ini kita gunakan untuk meletakkan dasar-dasar, menyusun strategi agar pelaksanaan asta cita Presiden benar-benar bisa dieksekusi secara terukur dan berdampak," Saifullah Yusuf dikutip, Minggu (19/10/2025).

Gua Ipul, sapaan akrabnya, menjelaskan langkah yang dilakukan Prabowo misalnya membenahi data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Dari adanya pembenahan data tersebut, Kementerian di bawah pemerintahan Prabowo kini saling mengisi.

"Sebelumnya setiap kementerian punya data sendiri, akibatnya bantuan sering tumpang tindih. Sekarang, semua pakai data yang sama, kerja kita jadi saling mengisi, bukan berjalan sendiri-sendiri," kata dia.

Gus Ipul menyebut perbaikan data itu telah diuji ke lapangan dengan verifikasi terhadap 12 juta KPM, dan ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima tidak layak (inclusion error). Melalui aplikasi Cek Bansos dan fitur usul-sanggah, masyarakat kini bisa ikut memastikan siapa yang berhak menerima bantuan.

Kemensos juga menyiapkan sistem digitalisasi bansos yang sedang diujicoba di Banyuwangi. Dengan sistem ini, proses seleksi penerima dilakukan otomatis berbasis data kependudukan dan sosial ekonomi yang terhubung dengan berbagai lembaga, termasuk Dukcapil dan lembaga keuangan.

Dirinya juga menyinggung terobosan utama program Sekolah Rakyat yang dibentuk agar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem bisa mengakses pendidikan.

Dalam satu tahun ini, 165 Sekolah Rakyat bisa dibangun dengan menampung hampir 16.000 siswa dan melibatkan lebih dari 5.000 tenaga pendidik serta wali asrama.

"Kita temukan dari data BPS, ada hampir satu juta anak lulus SMP yang tidak melanjutkan pendidikan. Dari sinilah Sekolah Rakyat hadir, untuk mereka yang belum sempat mendapatkan kesempatan," ujar Gus Ipul.

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 100 gedung sekolah permanen oleh Kementerian PU pada 2026, dengan target menampung 46.000 siswa di tahun berikutnya.

"Kalau 500 sekolah rakyat berdiri, berarti ada 500 ribu keluarga yang lebih berdaya, yang terlepas dari kemiskinan," ucapnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Kami siap mendukung Kementerian ESDM apabila membutuhkan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk kepentingan kebijakan Kementerian ESDM

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat data di bidang energi, sumber daya mineral, statistik, untuk subsidi energi yang tepat sasaran.

“Saya dari awal berdiskusi terus sama Ibu Wini (Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti), kami mungkin satu-dua putaran lagi, baru kami pakai nanti untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik,” ucap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia setelah penandatanganan nota kesepahaman di Kementerian ESDM Jakarta, Selasa.

Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM bersama BPS sudah rapat berkali-kali untuk membahas pemutakhiran data tunggal penerima subsidi. Tujuannya agar data yang disajikan betul-betul tepat sasaran.

Adapun sumber data yang diolah oleh BPS berasal dari Pertamina dan PLN. Menurut Bahlil, pemutakhiran data tersebut sudah hampir selesai.

“Kalau sudah selesai, kami dengan Ibu Wini akan mengumumkan dan kami minta untuk diputuskan,” ucapnya.

Ia berharap data tersebut dapat digunakan sesegera mungkin, dan sebisa mungkin sebelum 2026. Akan tetapi, yang menjadi prioritas pemerintah adalah keakuratan data, bukan kecepatan.

“Apalah artinya kita mau cepat kalau datanya tidak akurat. Kami ingin untuk semuanya firm,” ujar Bahlil.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan kerja sama antara BPS dan Kementerian ESDM tak hanya memperkuat sistem statistik nasional, tetapi juga mendukung agenda nasional untuk Indonesia mau yang berbasis data berkualitas, akurat, dan terpercaya.

Melalui data yang akurat dan terstandar, tutur Amalia, pemerintah bisa memastikan kebijakan energi dan sumber daya mineral Indonesia bisa terus disusun berbasis kepada fakta.

“Kami siap untuk mendukung Kementerian ESDM apabila membutuhkan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk kepentingan kebijakan Kementerian ESDM,” kata Amalia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025