Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan Indonesia tidak memerlukan tambahan impor pangan strategis menjelang pergantian Tahun Baru 2026.

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Kelik Budiana mengatakan Proyeksi Neraca Pangan Nasional menunjukkan sejumlah komoditas utama, termasuk beras dan cabai, berada dalam kondisi surplus hingga akhir 2025.

Untuk itu, pemerintah memastikan kebutuhan pangan nasional dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Selain beras dan cabai, surplus juga terjadi pada daging ayam ras dan telur ayam ras.

“Komoditas strategis seperti beras, cabai, daging ayam ras, dan telur ayam ras berada dalam kondisi surplus, sehingga tidak memerlukan tambahan pasokan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Kelik dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menurut Kelik, ketersediaan beras nasional hingga akhir 2025 masih berada di atas kebutuhan konsumsi. Kondisi ini ditopang oleh produksi yang berlangsung sepanjang tahun serta tidak adanya impor beras konsumsi.Surplus pasokan tersebut turut berdampak pada pengendalian inflasi.

Dia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi pada komoditas perunggasan. Bapanas mencatat, produksi telur dan daging ayam ras sepanjang 2025 diperkirakan melampaui kebutuhan nasional, sejalan dengan tren surplus dalam proyeksi neraca pangan.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras mengalami deflasi bulanan dan menjadi salah satu penahan inflasi pada November 2025.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menuturkan, inflasi beras secara year-to-date sejak 1 Januari—30 November 2025 sebesar 3,46 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang target inflasi pangan nasional.

Lebih lanjut, untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga antarwilayah, Bapanas bersama kementerian dan lembaga terkait terus mengintensifkan intervensi distribusi pangan, terutama beras dan minyak goreng, di wilayah yang masih berpotensi mengalami disparitas harga seperti zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua.

Pada komoditas cabai, Bapanas mendorong penguatan kolaborasi antara petani, asosiasi, dan offtaker, termasuk Rumah Tani Nusantara serta pedagang di Pasar Induk Kramat Jati.

Menurutnya, skema kemitraan tersebut untuk memperlancar mobilisasi cabai dari sentra produksi ke wilayah konsumsi dengan mekanisme harga yang menguntungkan petani dan tetap wajar bagi konsumen.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai tukar petani (NTP) secara nasional pada November 2025 sebesar 124,05 atau menurun 0,23 persen dibandingkan dengan Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa perkembangan tersebut dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani (It) turun lebih dalam dibandingkan dengan penurunan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib).

Pada November 2025, secara nasional It turun sebesar 0,26 persen dibanding It Oktober 2025, yaitu dari 155,13 menjadi 154,72. Sedangkan Ib turun sebesar 0,03 persen bila dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 124,77 menjadi 124,73.

Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani nasional adalah gabah, kelapa sawit, kakao atau coklat biji, serta tembakau.

Jika dilihat berdasarkan subsektor, BPS mencatat subsektor yang mengalami penurunan NTP terdalam adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR) yakni sebesar -0,66 persen.

Hal ini terjadi karena It pada subsektor tersebut mengalami penurunan sebesar 0,85 persen, lebih besar dari penurunan Ib sebesar 0,19 persen.

Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan It tersebut antara lain kelapa sawit, kakao atau coklat biji, tembakau, dan kelapa.

Sementara itu, nilai tukar nelayan (NTN) mengalami kenaikan sebesar 0,70 persen. Hal ini disebabkan karena It mengalami peningkatan sebesar 0,66 persen, sementara Ib turun sebesar 0,04 persen.

Beberapa komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan It pada NTN meliputi ikan tongkol, ikan kembung atau kobang atau sumbo, serta cumi-cumi dan kakap.

Terkait harga beras, BPS melaporkan rata-rata harga beras di penggilingan pada November 2025 turun 0,88 persen secara (month-to-month/mtm) tetapi naik sebesar 6 persen secara (year-on-year/yoy)

Jika dipilah menurut kualitas beras di penggilingan, harga beras premium tercatat turun 0,66 persen secara mtm tetapi naik 5,48 persen secara yoy. Sementara beras medium turun 0,97 persen secara mtm, tetapi naik 6,46 persen secara yoy.

Selanjutnya di tingkat grosir terjadi deflasi beras sebesar 0,93 persen secara mtm, tetapi terjadi inflasi sebesar 5,03 persen secara yoy. Sedangkan di tingkat eceran terjadi deflasi sebesar 0,59 persen secara mtm, tetapi terjadi inflasi sebesar 3,72 persen secara yoy.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan komoditas beras menjadi salah satu peredam inflasi pada November 2025. Deflasi komoditas beras di antaranya terjadi karena meningkatnya pasokan seiring dengan adanya musim panen.

Komoditas beras tercatat mengalami deflasi sebesar 0,59 persen pada November 2025, dengan andil inflasi sebesar 0,02 persen pada periode tersebut. Deflasi beras terjadi di 28 provinsi di Indonesia, sedangkan di delapan provinsi terjadi inflasi, dan di dua provinsi stabil.

“Komoditas beras memang tercatat mengalami deflasi secaramonth to month(bulanan) pada tiga bulan terakhir, dan deflasi dari komoditas beras di November 2025 sebesar 0,59 persen dan merupakan deflasi beras terdalam sejak Juni 2024,” kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartinidalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Pudji mengatakan, secara historis, komoditas beras pada bulan November 2022 dan 2023 mengalami inflasi, dengan tingkat inflasi yang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan pada November 2024 dan 2025, komoditas beras mengalami deflasi, lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya.

“Terjadinya deflasi komoditas beras ini disebabkan beberapa faktor, antara lain meningkatnya ketersediaan beras karena musim panen di beberapa wilayah,” ungkapnya.

Selain itu, penyesuaian harga beras pada beberapa kualitas juga dinilai menjadi salah satu penyebabnya. Alasan lainnya juga karena dampak dari penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari pemerintah. “Kemudian, diduga sebagai imbas dari adanya penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar saat ini,” terangnya.

Sementara itu, mengenai proyeksi inflasi atau deflasi komoditas beras pada Desember 2025 mendatang, Pudji mengatakan akan cenderung terjadi inflasi.

“Secara historis dalam beberapa tahun terakhir komoditas beras memang mengalami deflasi pada November dan cenderung akan inflasi di Desember. Meskipun demikian kita akan menunggu perkembangan pada rilis di awal tahun depan untuk kondisi Desember 2025,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan melanjutkan program operasi pasar untuk menstabilkan harga pangan pada 2026. Salah satu langkah yang bakal dilakukan ialah dengan menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kepala Bapanas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran beras SPHP 1,2 juta ton pada tahun depan, diiringi target penyaluran SPHP jagung sebesar 250.000 ton, SPHP kedelai sebanyak 100.000 ton hingga beras bantuan pangan 1 juta ton.

“Langkah penurunan harga beras dilakukan melalui intervensi terpadu mulai dari operasi pasar penyaluran beras SPHP, bantuan pangan penguatan distribusi, cadangan pangan daerah, hingga pengawasan di lapangan,” kata Amran dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Sepanjang dua bulan terakhir menjabat Kepala Bapanas, dia menyebut kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras telah berangsur berkurang dari semula 200 kabupaten/kota menjadi 48 kabupaten/kota.

Menurut Amran, di berbagai lokasi tersebut, pihaknya telah menurunkan tim terpadu untuk menurunkan harga pangan beras. Hasilnya, dia menyebut terjadi deflasi pada September dan Oktober lalu.

Sementara itu, dia melaporkan penyaluran beras SPHP per 21 November 2025 telah mencapai 662.000 ton dan akan dilaksanakan hingga mencapai target 1,5 juta ton sampai akhir tahun nanti.

Dia juga menyampaikan perkembangan penyaluran bantuan pangan beras periode Juni–Juli sebesar 99,99% dari total 365.541 ton.

“Gerakan pangan murah sudah dilaksanakan di 11.142 kali di 514 kabupaten dan 36 provinsi,” ujar Amran.

Dalam perkembangan sebelumnya, pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengingatkan potensi gejolak harga beras kembali meningkat jelang akhir tahun hingga awal 2026 mendatang.

Eliza menilai penurunan harga beras saat ini lebih disebabkan oleh efek panen gadu yang menyebabkan kelebihan suplai secara temporer, bukan karena perbaikan mendasar dalam tata kelola pangan nasional.

“Secara bulanan turun, tapi kalau secara tahunan tetap naik juga 5,83% di tingkat penggilingan, 5,54% di grosir, dan harga itu tetap di atas HET,” kata Eliza kepada Bisnis, Senin (6/10/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengarahkan pembentukan tim khusus untuk mengawal harga beras di berbagai daerah. Langkah ini menjadi tindak lanjut dari upaya pemerintah menurunkan harga beras nasional yang kini mulai menunjukkan hasil positif.

Bapanas mencatat, pengawasan akan difokuskan pada 51 kabupaten/kota di 22 provinsi yang masih mencatat fluktuasi harga di atas batas wajar. Satgas Pengendalian Harga Beras akan bekerja serentak bersama Bulog, produsen, distributor, hingga jaringan ritel modern untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kita kan tujuannya menurunkan harga, kan? Sudah turun. Operasi pasar, alhamdulillah berhasil, karena kata BPS harga turun dan bahkan beras deflasi. Tujuan kita adalah menurunkan harga supaya masyarakat bahagia,” ujar Amran saat ditemui di Tangerang, Banten, Senin (3/11/2025).

Amran, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian menegaskan, meski harga beras mulai terkendali, pengawasan tidak boleh berhenti. Ia memerintahkan pembentukan tim di setiap kabupaten yang bertugas mengawal dinamika harga secara langsung. “Kami buat lagi program, kawal per kabupaten. Kami bentuk tim untuk mengawal harga komoditas pangan, khususnya beras. Bapanas tandem dengan Bulog. Kami minta kawal 51 kabupaten kota itu,” ujar Amran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, hingga pekan keempat Oktober 2025, terdapat 225 kabupaten/kota yang telah mengalami penurunan harga beras. Jumlah ini meningkat dibandingkan minggu pertama Oktober yang hanya mencatat 179 kabupaten/kota. Sementara itu, harga beras medium turun rata-rata 0,46 persen dan beras premium 0,71 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Kabupaten Intan Jaya tercatat memiliki fluktuasi harga tertinggi dengan 7,68 persen, disusul Kabupaten Puncak Jaya sebesar 4,77 persen, Pulang Pisau 3,48 persen, dan Barito Timur 3,35 persen. Di sisi lain, Nilai Tukar Petani Subsektor Pangan (NTPP) tetap kuat di angka 114,15—tertinggi sepanjang 2025—menandakan keseimbangan antara harga gabah dan beras masih terjaga.

Pemerintah juga menyiapkan langkah tegas bagi pelaku usaha yang masih melanggar ketentuan HET. Amran menyebut, penindakan akan dilakukan bersama Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus).

“Setiap saat tim ini bekerja di seluruh Indonesia. Kami berkolaborasi dengan Dirkrimsus Polri, Kementerian Perdagangan, dan tim Bapanas. Minggu depan kalau masih ada yang tidak ikut aturan dan regulasi, akan ada penindakan,” tegas Amran.

Pengawasan lapangan ini diharapkan mempercepat stabilisasi harga beras di seluruh wilayah. Pemerintah menargetkan tidak ada lagi kabupaten dengan harga di atas HET menjelang akhir tahun, sehingga kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Oktober 2025 secara umum terjadi inflasi 0,28 persen akan tetapi justru terjadi sebaliknya untuk komoditas beras yang mengalami deflasi sebesar 0,27 persen (m-to-m).

Kondisi ini berbeda dari tren dua tahun sebelumnya, di mana beras justru mengalami inflasi pada Oktober 2022 dan 2023. Adapun deflasi pada Oktober 2025 tercatat lebih dalam dibandingkan September 2025, menunjukkan penurunan harga yang semakin signifikan di berbagai daerah.

Secara nasional, sebanyak 23 provinsi mengalami deflasi beras, tiga provinsi mencatat harga yang relatif stabil, dan 12 provinsi lainnya mengalami inflasi beras.

“Terjadi deflasi beras pada Oktober 2025 lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” ujar Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/11/2025),

Rata-rata harga beras di penggilingan Oktober 2025 secara total turun 0,54 persen dari bulan sebelumnya. Jika dipilah menurut kualitas beras di penggilingan, beras premium turun 0,71 persen dari bulan sebelumnya, dan beras medium turun 0,46 peesen dari bulan sebelumnya.

Bukan hanya di tingkat penggilingan, di tingkat grosir dan eceran pun komoditas ini pada bulan Oktober 2025 mengalami deflasi dibandingkan bulan sebelumnya.

“Beras di tingkat grosir, defllasi sebesar 0,18 persen, dan ditingkat eceran 0,27 persen secara month to month” paparnya.

Harga beras ini merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Selain beras, sejumlah komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap deflasi pada Oktober 2025. Di antaranya bawang merah dan cabe rawit yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen, tomat sebesar 0,02 persen, dan beras sebesar 0,01 persen.

“Komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap deflasi pada Oktober 2025. Di antaranya bawang merah dan cabe rawit yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen, tomat sebesar 0,02 persen dan beras sebesar 0,01 persen,” ungkap Pudji.

Penurunan harga beras yang terjadi secara luas di mayoritas provinsi di Indinesia menjadi faktor penting dalam meredam tekanan inflasi nasional menjelang akhir tahun. Pemerintah melalui berbagai kebijakan distribusi dan pengendalian pasokan dinilai berhasil menjaga stabilitas harga di tengah dinamika cuaca dan produksi yang bervariasi antarwilayah.

Sementara itu menanggapi kondisi ini, Menteri Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menegaskan bahwa deflasi beras yang terjadi disebabkan oleh sinergi bersama lintas sektoral dengan pengawalan di setiap kabupaten dengan tujuan kebahagiaan di masyarakat.

“Tujuan kita menurunkan harga supaya masyarakat bahagia, dan itu sudah tercapai. Tapi kami tidak berhenti di sini. Kami bentuk tim pengawal harga di setiap kabupaten untuk memastikan stabilitas harga beras,” jelasnya.

Tim tersebut, lanjut Mentan Amran, terdiri atas unsur Kementan, Bappenas, Bulog, serta aparat penegak hukum dan akan terus melakukan operasi pasar terutama di berbagai daerah yang harga berasnya masih di atas rata-rata nasional.

“Operasi pasar tidak akan berhenti, bahkan saat panen raya nanti kita akan salurkan beras SPHP ke daerah-daerah pegunungan yang bukan sentra produksi,” tegasnya.

Dengan berbagai kebijakan dan kerja sama lintas sektor, Mentan Amran yakin sektor pertanian Indonesia tengah berada di jalur yang benar menuju kemandirian pangan.

“Ini adalah keberhasilan kita semua, bukan hanya Kementerian Pertanian, tapi seluruh anak bangsa. Dari Presiden, petani, hingga wartawan yang terus mengawal,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras premium dan medium di tingkat penggilingan mengalami penurunan tipis pada Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan rata-rata harga beras premium dan medium turun secara bulanan (month-to-month/mtm), namun naik secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium turun 0,71% secara month-to-month, tetapi naik 4,96% secara year-on-year. Dan beras medium turun 0,46% secara month-to-month, tetapi naik 6,13% secara year-on-year,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

Secara rata-rata, BPS mencatat harga beras di tingkat penggilingan turun tipis 0,54% secara bulanan pada Oktober 2025. Namun, rata-rata harganya naik 5,62% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jika diperinci, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.439 per kilogram pada Oktober 2025, dari bulan sebelumnya di level Rp13.512 per kilogram.

Selain itu, BPS juga mencatat, rata-rata harga beras di tingkat grosir terjadi deflasi sebesar 0,18% secara bulanan. Namun secara tahunan mengalami inflasi sebesar 5,26%.

Dari sana, rata-rata harga beras di tingkat grosir turun dari Rp14.290 per kilogram pada September 2025 menjadi Rp14.264 per kilogram pada Oktober 2025.

Berikutnya, rata-rata harga beras di tingkat eceran mengalami deflasi sebesar 0,27% secara mtm, tetapi terjadi inflasi sebsar 3,86% secara yoy. Secara rata-rata, harganya turun tipis menjadi Rp15.341 per kilogram pada Oktober 2025 dari bulan sebelumnya di level Rp15.383 per kilogram.

“Sebagai informasi, harga beras yang kami sampaikan ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia,” tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - LPEM FEB UI memperkirakan tren deflasi harga beras berlanjut pada Oktober sebagai bentuk normalisasi harga pangan.

"Normalisasi sebagian harga pangan, seperti yang terlihat pada beras, diharapkan berlanjut, didukung oleh bantuan beras 10 kilogram untuk keluarga penerima manfaat," tulis LPEM FEB UI dalam laporannya yang dikutip pada Senin (13/10/2025).

Namun, harapan normalisasi harga beras itu dibarengi risiko dari cuaca yang masuk musim hujan dan biaya distribusi.

Untuk diketahui, beras mengalami deflasi sebesar 0,01% secara bulanan atau month-to-month (mom) pada September 2025. Deflasi beras ini merupakan yang kedua kali sepanjang 2025, sebelumnya terjadi pada April. Saat itu deflasi beras mencapai 0,06% yoy.

Deflasi beras dianggap baik karena menjadi indikasi bahwa harga beras mengalami penurunan dan sebagai bahan pokok makanan harga yang turun dapat menjaga daya beli masyarakat.

Berdasarkan data PIHPS, harga beras hingga 13 Oktober 2025 terpantau mulai ada penurunan. Rata-rata harga beras di semua pasar per 13 Oktober 2025 tercatat Rp14.900 per kilogram atau turun Rp50 rupiah dari harga pada 15 Oktober 2025 sebesar Rp14.950 per kilogram.

Secara rinci, harga beras kualitas bawah I dan II tercatat Rp13.750 per kilogram dan Rp13.500 per kilogram. Harga kualitas kedua beras tersebut turun Rp100 per kilogram dibandingkan harga pada 15 September 2025.

Sementara harga kualitas medium I dan II juga sama-sama turun Rp100 dari harga bulan lalu menjadi masing-masing Rp14.950 per kilogram dan Rp14.800 per kilogram. Namun harga beras kualitas medium III tercatat naik tipis Rp50 menjadi Rp14.800 per kilogram.

Kemudian beras kualitas super I turun Rp50 per kilogram menjadi Rp16.150 per kilogram. Sementara harga beras kualitas super II tercatat tetap di Rp15.800 per kilogram.

Bisnis.com, MEDAN — Akademisi dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) agar konsisten menjalankan upaya pengendalian inflasi sehingga efektivitasnya dapat diukur.

Gunawan menyinggung program Gerakan Pasar Murah yang digelar Pemprov Sumut di 524 titik di seluruh kabupaten/ kota. Dia menyebut upaya tersebut seharusnya berdampak signifikan dalam meredam gejolak harga di pasar.

“Jangan sampai gelaran pasar murah itu hanya terkesan seremonial dan tidak memberi manfaat,” kata Gunawan kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

Gunawan mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan konsistensi baik dari sisi jumlah barang, harga, maupun konsumen yang dilibatkan. Upaya ini juga seharusnya dilakukan terus-menerus sampai harga barang yang ditarget mampu dikendalikan.

Seiring tujuan utama pasar murah untuk meredam gejolak harga, barang-barang kebutuhan pangan di pasar murah tersedia dengan harga yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Ini diharapkan dapat mengurangi belanja masyarakat di pasar non subsidi sehingga permintaan atau demand yang rendah di pasar akan menekan harga barang yang dijual.

“Jadi, gelaran pasar murah ini pada dasarnya mengintervensi pasar dengan anggaran subsidi. Adanya pasar murah akan membuat masyarakat mengurangi belanja di pasar non subsidi,” ujarnya.

Gunawan juga mengimbau agar pemerintah perlu memastikan harga kebutuhan pokok yang dijadikan objek intervensi benar-benar mengalami penurunan selama gelaran pasar murah berlangsung.

Dia menyebut salah satu indikator yang bisa mengukur keberhasilan intervensi pasar dapat dilihat dari kontribusi inflasi komoditas tersebut di suatu wilayah.

“Seperti halnya beras yang menyumbang deflasi pada September [2025], berarti Gerakan Pangan Murah yang dilakukan pemerintah bisa dikatakan berhasil meredam harga beras saai itu. Namun tantangannya bisa berubah di bulan berikutnya,” jelasnya.

Gunawan mengaku belum dapat menyimpulkan efektivitas dari Gerakan Pasar Murah yang digagas Pemprov Sumut dalam meredam inflasi lantaran keterbatasan data terkait kuantitas barang serta jumlah varian komoditas yang dijadikan objek pasar murah. Termasuk data sebaran distribusi dan jangka waktu gelaran pasar murah tersebut.

Kendati demikian dia mengapreasi upaya jangka pendek Pemprov Sumut untuk mengendalikan laju tekanan inflasi.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara melaporkan bahwa Sumut mencetak inflasi tertinggi sepanjang 2025, yakni sebesar 5,32% (year on year/YoY) pada September 2025. Angka ini bahkan melebihi rentang target sasaran pemerintah sebesar 2,5%+1% serta tingkat inflasi nasional per September yang sebesar 2,65% (YoY).

Komoditas penyumbang inflasi tahunan Sumut per September antara lain cabai merah dengan andil 1,11%; emas perhiasan (0,51%); bawang merah (0,45%); beras (0,31%) dan daging ayam ras (0,29%).