Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus berupaya meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya melalui gelaran Pasar Murah yang dilakukan di Halaman Kelurahan Gunung Anyar Surabaya, Sabtu (6/6).

Pasar Murah yang menyediakan aneka bahan pokok dengan harga jauh di bawah pasar ini pun ramai diserbu antusias oleh masyarakat.

Sejak pagi, banyak masyarakat yang terlihat sudah mengantre. Tidak hanya kaum ibu, lansia laki-laki dan perempuan, remaja dan anak juga terlihat mengunjungi pasar murah Pemprov Jatim yang diramaikan oleh berbagai stand UMKM tersebut.

Gubernur Khofifah menegaskan langkah strategis ini sengaja dilakukan Pemprov Jatim untuk memperkuat daya beli sekaligus menjaga stabilitas inflasi harga bahan pokok bagi masyarakat di Jawa Timur.

“Fokus utama dalam Pasar Murah adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pokok yang dijual dengan harga lebih murah dari harga pasar,” tegasnya.

“Intervensi harga melalui pasar murah sangat penting terutama pada komoditas strategis seperti Beras, Minyak Goreng, gula, hingga Cabai rawit dan cabai Merah yang kerap memicu fluktuasi inflasi,” imbuh Khofifah.

Dalam Pasar Murah kali ini, berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga di bawah harga pasar di antaranya beras premium Rp14.000 per kilogram, beras medium SPHP Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram, dan tepung terigu Rp10.000 per kilogram.

Selain itu tersedia pula telur ayam ras Rp22.000 per kemasan, daging ayam ras Rp30.000 per kemasan, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, serta cabai Rp5.000 per 200 gram.

"Lewat pasar murah kita ingin pastikan bahwa proses distribusi berbagai kebutuhan pokok utamanya Minyakita bisa lancar. Kita selalu update data di pasar, mana yang mengalami kenaikan dan perlu intervensi untuk menekan inflasi," ucap Gubernur Khofifah.

Khusus untuk Minyakita, Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah dan akan terus melakukan koordinasi penuh dengan Bulog maupun supplier lain. Hal ini, guna mencegah terjadinya kelangkaan yang dapat memicu terjadinya inflasi.

"Bagaimana kita melihat antara kebutuhan masyarakat dengan kelancaran supply. Inilah pentingnya pemantauan secara berkala," kata Gubernur Jatim.

Sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha lainnya diyakini Gubernur Khofifah harus diperkuat untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kendala distribusi pangan yang dapat merugikan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

"Sinergitas antara pemerintah dengan pihak terkait adalah kunci utama. Bersama-sama kita pastikan untuk menjaga pasokan tetap aman, distribusi berjalan lancar, dan harga kebutuhan pokok tetap stabil," tegasnya.

Salah seorang warga Gunung Anyar bernama Sunarni pun mengaku sangat senang akan keberadaan Pasar Murah. Ia menuturkan, berbagai harga kebutuhan bahan pokok dijual jauh lebih murah di sini.

"Jauh lebih murah. Alhamdulillah saya senang sekali bisa belanja di sini," ucapnya.

Hal yang sama disampaikan Sera yang juga warga Gunung Anyar. Ia yang datang bersama putranya bahkan mendapatkan telur gratis dari Gubernur Khofifah.

"Seneng sekali bisa dapat telur gratis dari Ibu Gubernur. Semoga sering-sering ada Pasar Murah seperti ini," ucapnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak angkat bicara terkait fenomena rupiah yang semakin terdepresiasi atas dolar Amerika Serikat (AS) maupun mata uang asing lainnya, yang dikhawatirkannya akan berdampak pada roda perekonomian wilayah setempat.

Seperti diketahui berdasarkan data Tradingview, nilai tukar rupiah terpantau melemah 99 poin atau 0,56% ke level Rp17.938 per dolar AS per pukul 12.41 WIB, Rabu (3/6/2026).

Emil menjelaskan dampak dari menguatnya mata uang asing, khususnya dolar AS tersebut menghantam kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah, seperti kaum peternak, yang mengeluhkan harga pakan yang semakin meroket.

Menurutnya, keadaan maupun aktivitas logistik dalam negeri yang efisien dan rendah biaya seharusnya dapat menopang keadaan saat ini yang banyak disebabkan oleh konflik geopolitik global.

"Jadi, contohnya ya kemarin peternak ayam petelur mengeluhkan harga pakan, meskipun jagung itu memang banyak didapat dari dalam negeri, tapi kan efisiensi logistik dalam negeri penting untuk memitigasi kondisi global. Jangan dua-duanya ini terjadi guncangan," ungkap Emil, Rabu (3/6/2026).

Tak hanya masyarakat agraris, Emil menyebut banyak sektor yang saat ini merasakan kesusahan ketika rupiah semakin melemah terhadap mata uang asing terutama dolar AS. Di antaranya, barang-barang impor seperti suku cadang (spare part) peralatan elektronik hingga kendaraan yang juga mengalami kenaikan banderol di pasaran.

Meski demikian, mantan Bupati Trenggalek ini menyatakan Pemprov Jatim akan memprioritaskan sektor pangan dalam menghadapi fenomena tersebut. Sebab, pangan menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika global yang tak kunjung menentu.

"Tentu sekali lagi banyak variabel dan yang punya kendali terhadap masing-masing variabel itu juga beda-beda. Jadi, fokus kami tentu adalah bagaimana yang ada di wilayah kita ini kita optimalkan, jadi pangan adalah prioritas. Nah, bagaimana yang di pangan ini masih harus bisa dijaga seoptimal mungkin," ujar Emil.

Oleh sebab itu, dia mengungkapkan pihaknya akan proaktif dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok dengan memeriksa langsung ke pasar-pasar tradisional. Bila ditemukan kenaikan harga di lapangan, maka Pemprov Jatim akan melakukan intervensi agar harga komoditas tetap ditekan normal dan sesuai dengan patokan pemerintah.

"Harga-harga di pasar harus dijaga, baik itu beras dan lain sebagainya. Beberapa waktu lalu juga ada aturan yang diberlakukan untuk kendaraan-kendaraan yang mengangkut logistik dijamin mendapat BBM dengan harga normal di SPBU. Langkah ini bagian dari komponen yang sangat menentukan harga di level konsumen," tuturnya.

Lebih lanjut, Emil juga menyebut pihaknya melalui Dinas Pertanian akan terus mengawal proses masa tanam berbagai komoditas pangan, terutama pada masa tanam padi agar produksi dan stok beras di Jatim tetap terjaga.

"Jadi menjaga inflasi terkendali ada TPID dan Bank Indonesia, kita terus fokus untuk terutama sektor pangan tadi Jawa Timur kebetulan produsen pangan. Jangan sampai sektor pertanian ini produksi terganggu, jadi memastikan bahwa masa tanam berjalan dengan lancar, jangan sampai tertunda karena hal-hal yang sebenarnya bisa kita cegah," ucapnya.

Emil berharap langkah-langkah strategis yang dilakukan di hulu hingga hilir tersebut dapat menjaga pasokan dan distribusi bahan pangan kepada segenap masyarakat Jatim tetap terjaga, di tengah tren penurunan nilai tukar rupiah dan ancaman bencana kekeringan yang mengintai.

"Jadi itu juga menjadi fokus dari sisi supply, bagaimana dari sisi pasokan ini bisa kita jaga agar tekanan terhadap inflasi tidak mengepung dari semua sisi gitu," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) mencatatkan realisasi penyaluran Minyakita sebesar 947.767 liter hingga pertengahan April 2026.

Kepala Bulog Wilayah Kaltimtara, Musazdin Said, menyatakan sebagian besar volume distribusi diarahkan ke pasar sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok (SP2KP) dengan realisasi mencapai 360.518 liter.

Strategi ini, menurutnya, bertujuan memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi sekaligus menjaga kestabilan harga di tingkat ritel.

"Penyaluran ini kami lakukan secara masif untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar. Kami juga menjaga harga tetap sesuai HET melalui intervensi di kisaran Rp15.700 per liter," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/4/2026).

Menurut data yang dihimpun Bulog Wilayah Kaltimtara, ketersediaan per 16 April 2026 mencapai 123.711 liter.

Jika dirinci, 93.796 liter di Kalimantan Timur dan 29.915 liter di Kalimantan Utara dengan persebaran di sejumlah kabupaten/kota seperti Balikpapan, Paser, Berau, Tarakan, dan Bulungan.

Konsentrasi distribusi pada wilayah dengan mobilitas tinggi seperti Balikpapan dan Samarinda mengindikasikan adanya prioritas geografis yang ketat.

Khusus untuk Kota Balikpapan, Bulog menyiapkan alokasi intervensi sebesar 42.000 liter dengan penyaluran harian sekitar 700 liter ke lebih dari 20 kios Rumah Pangan Kita (RPK).

Langkah ini diharapkan mampu menopang kebutuhan selama sebulan ke depan, meskipun angka tersebut masih bergantung pada kelancaran pasokan dari produsen.

Di sisi lain, Musazdin mengungkapkan pasokan Minyakita sempat terganggu akibat pengalihan fokus produsen terhadap program bantuan pangan (banpang) yang menyerap sekitar 1.300 ton minyak goreng pada April 2026.

"Beberapa hari ke belakang, pasokan Minyakita dari produsen ke Bulog sedikit berpengaruh karena fokus untuk produksi bantuan pangan. Namun sekarang pasokan Minyakita mulai berangsur normal, dengan memfokuskan penyaluran ke pasar SP2KP dan RPK maupun toko pengecer," ungkapnya.

Kemudian, dia menegaskan kondisi di Kaltimtara masih dalam kendali, meski terdapat isu defisit minyak goreng yang mengemuka di tingkat nasional yang dipicu oleh kelangkaan kontainer dan hambatan pasokan bahan baku kemasan plastik

"Secara nasional memang ada isu pasokan sedikit terkendala diakibatkan shortage container dan tersendatnya bahan baku kemasan plastik, namun sampai dengan saat ini untuk Kaltimtara stok Minyakita masih aman. Distribusi berjalan, pasokan dari produsen ada, dan intervensi terus kami lakukan," tegasnya.

Adapun, dia menuturkan efektivitas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan penguatan distribusi melalui pasar SP2KP menjadi ajang pembuktian bagi ketahanan sistem logistik pangan daerah, khususnya Benua Etam.

Kudus, Jawa Tengah (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan pihaknya bersama Perum Bulog siap melakukan intervensi harga kebutuhan pokok masyarakat apabila terjadi lonjakan menjelang Lebaran 2026.

"Pemerintah akan melakukan sejumlah langkah stabilisasi jika terjadi kenaikan harga, di antaranya melalui operasi pasar serta peran badan usaha milik daerah (BUMD) untuk menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat jika terjadi lonjakan harga," ujarnya di sela mendampingi Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di Pasar Baru, Kabupaten Kudus, Jateng, Kamis.

Jika terjadi lonjakan harga, kata dia, akan dilakukan stabilisasi harga dengan operasi pasar, kemudian dengan BUMD keliling untuk melakukan intervensi, yang di dalamnya ada Perum Bulog.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah Sri Muniyati memastikan stok pangan yang dikuasai Bulog di wilayah Jateng dalam kondisi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan saat ini cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog di Jawa Tengah mencapai 515.722 ton setara beras.

Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga lima sampai enam bulan ke depan.

Selain itu, Bulog juga tengah menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Februari-Maret 2026 dengan total 101.000 ton beras bagi masyarakat di Jateng.

"Stok ini sangat cukup sekali sampai dengan lima sampai enam bulan ke depan. Saat ini, juga sedang memasuki masa panen raya sehingga serapan beras oleh Bulog akan terus bertambah," ujarnya.

Sri Muniyati menambahkan rata-rata penyerapan gabah dan beras oleh Bulog di Jateng saat ini mencapai 3.500 ton setara beras per hari, sehingga cadangan pangan dipastikan akan terus meningkat.

Selain beras, Bulog juga menguasai stok Minyakita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Saat ini, stok minyak goreng tersebut di wilayah Jateng mencapai 9,5 juta liter, baik untuk kebutuhan komersial maupun program bantuan pangan.

Dalam rangka pengendalian harga, Bulog juga kembali menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta menggelar berbagai kegiatan Gerakan Pangan Murah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI, dan Polri.

Melalui langkah tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.

Sri Muniyati juga mengimbau masyarakat tidak panik terhadap ketersediaan bahan pokok menjelang hari raya karena stok yang dikuasai Bulog memadai.

"Stok yang dikuasai Bulog sangat kuat, baik beras maupun minyak goreng. Insya Allah harganya juga stabil. Kami juga menyediakan beras SPHP dan Minyakita melalui jaringan mitra di pasar maupun di luar pasar," ujarnya.

Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan harga bahan pokok yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), agar Bulog dapat segera melakukan langkah penanganan untuk menjaga stabilitas harga di pasaran.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JEMBER - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus menggencarkan program Pasar Murah di tengah dinamika harga pangan yang cenderung fluktuatif. Kali ini, Pasar Murah kelima pada tahun 2026 digelar di Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Minggu (18/1).

Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara konsisten menggelar pasar murah sebagai langkah konkret untuk memastikan masyarakat dapat mengakses kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau.

"Kita ingin memastikan bahwa daya beli masyarakat bisa menjangkau kebutuhan pemenuhan logistik mereka dan harganya jauh di bawah pasar tradisional," ujarnya usai tinjauan.

Menurut Khofifah, harga kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan dasar rumah tangga kerap mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, Pemprov Jatim rutin menggelar pasar murah di berbagai titik sebagai upaya menjaga stabilitas harga.

"Konsistensi pelaksanaan pasar murah menunjukkan komitmen pemerintah Jatim menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat," tegasnya.

Dalam Pasar Murah tersebut, berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga di bawah harga pasaran. Beras premium dijual seharga Rp14.000 per kilogram, beras medium Rp11.000 per kilogram, MinyaKita Rp13.000 per liter, dan telur ayam Rp22.000 per kemasan.

Selain itu, tepung terigu dijual Rp10.000 per kilogram, gula pasir Rp14.000 per kilogram, bawang putih sinco Rp6.000 per 250 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, serta daging ayam ras Rp30.000 per kemasan.

"Harga telur rata-rata Rp29.000 - 30.000 per kilogram, di sini dijual Rp22.000 per kilogram, gula id food Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp17.800 per kg dijual Rp14.000 per kg. MinyaKita premium Rp16.800 per liter dijual Rp13.000 per liter. Beras SPHP kalau di HET Bulog Rp12.500 per kg, lalu di pasar tradisional Rp13.500 per kg, tapi di sini dijual Rp11.000 per kg. Kemudian, Daging ayam Rp38.000 per kg, di sini dijual Rp30.000 per kg," jelasnya.

Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa intervensi harga melalui pasar murah menjadi instrumen penting dalam pengendalian inflasi, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri ketika kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat.

"Sifatnya stabilisasi inflasi dan pengendalian harga apalagi menjelang ramadhan dan lebaran pasti kebutuhan logistik rumah tangga meningkat," ungkapnya.

"Ketika demand meningkat tapi supply standar harga akan naik apalagi supply berkurang maka kita mencoba membangun penetrasi supaya inflasi terkendali, stabil dan terjangkau bagi masyarakat," imbuhnya.

Mengingat besarnya manfaat bagi masyarakat, Khofifah memastikan kegiatan pasar murah akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai wilayah Jawa Timur.

"Kami tidak sekadar hadir di tengah masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara adil dan merata. Melainkan turut menguatkan ketahanan pangan di masing-masing daerah," tegasnya.

Kegiatan pasar murah ini pun disambut antusias oleh masyarakat. Selain mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, Gubernur Khofifah juga membagikan bantuan beras kepada lansia serta telur kepada ibu hamil. Riyandi (60), salah satu warga, mengungkapkan rasa syukurnya menerima bantuan beras

"Senang sekali. Berasnya buat stok di rumah," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Wiwik (62) yang mengapresiasi pelaksanaan pasar murah. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

"Sangat bermanfaat dan mohon terus dilaksanakan karena membantu perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah dan tidak mampu membeli kebutuhan pokok," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Perum Bulog memastikan stabilitas harga pangan, khususnya komoditas beras, dengan tetap menjaganya di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) selama periode libur Natal 2025 dan menjelang Tahun Baru 2026 (Nataru).

Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa berdasarkan pantauan lapangan di sejumlah titik strategis seperti Pasar Induk Beras Cipinang dan ritel modern, harga beras terpantau stabil dan bergerak di bawah HET yang ditetapkan.

“Pemantauan dan sidak ini kami lakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar. Hasil pantauan menunjukkan, khususnya untuk komoditas beras, harga relatif stabil dan berada di bawah HET,” ujar Ahmad Rizal dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (26/12/2025).

Dalam sidak tersebut, Bulog mencatatkan realisasi harga pasar yang cukup kompetitif dibandingkan regulasi yang berlaku. Beras medium dengan HET Rp13.500 per kilogram rata-rata dijual di bawah Rp13.000 per kilogram, sementara beras premium yang dipatok HET Rp14.900 per kilogram terpantau dibanderol di bawah Rp14.000 per kilogram.

Dalam penjelasannya, efektivitas stabilitas harga ini juga didorong oleh intervensi melalui beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Komoditas subsidi tersebut konsisten dijual sesuai ketentuan Badan Pangan Nasional yakni sebesar Rp12.500 per kilogram, yang berfungsi sebagai instrumen utama pengendali harga di tingkat pengecer.

Dari sisi suplai, Perum Bulog memberi konfirmasi bahwa posisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada pada level yang kuat. Hingga pengujung tahun ini, stok CBP yang dikuasai Bulog mencapai 3,3 juta ton. Jumlah tersebut diklaim lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga memasuki awal 2026.

Selain itu, program SPHP telah merealisasikan penyaluran sekitar 792.000 ton beras ke seluruh pelosok Tanah Air sepanjang 2025. Langkah masif ini merupakan bagian dari strategi penguatan distribusi agar tidak terjadi kelangkaan pasokan di daerah-daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan pusat.

Meski secara umum kondisi harga terkendali, kegiatan pemantauan juga menemukan beberapa komoditas yang harganya sedikit melebihi HET, antara lain minyak goreng rakyat Minyakita serta telur ayam ras di beberapa titik pasar.

"Apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau praktik permainan harga di tingkat pengecer, maka langkah penindakan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkas Rizal.

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam kondisi aman sembari disiapkan intervensi besar-besaran untuk meredam potensi gejolak harga di tengah meningkatnya permintaan musiman.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat Nining Yuliastiani menegaskan bahwa stok komoditas strategis di pasaran terpantau cukup, meski beberapa jenis pangan tetap berada dalam pengawasan ketat karena secara historis rentan berfluktuasi, seperti bawang merah, cabai, minyak goreng, daging ayam ras, serta telur ayam ras.

"Khusus untuk daging ayam ras dan telur ayam ras, posisi Jawa Barat saat ini surplus. Dalam tata niaga, Jabar bahkan menjadi pemasok bagi provinsi lain seperti Jakarta, meskipun ada juga pasokan silang dari wilayah lain. Yang kami cermati saat ini adalah koordinasi agar kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memanfaatkan komoditas ini secara harian tetap terpenuhi tanpa mengganggu stok pasar," ujar Nining di Bandung, Jumat.

Guna menjaga daya beli masyarakat, Pemprov Jabar menyiapkan tiga intervensi utama, yang pertama, penyaluran beras SPHP bekerja sama dengan Bulog. Beras kualitas medium itu didistribusikan di pasar rakyat, ritel modern, hingga outlet pangan pemerintah dengan harga sesuai HET, yakni Rp62.500 per 5 kilogram.

Kedua, Gerakan Pangan Murah (GPM) digelar masif hingga 300 kali selama Desember yang melibatkan pendanaan berlapis dari APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota, hingga kolaborasi pihak swasta.

"Selain itu, intervensi strategis lainnya adalah Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI). Program ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota Jawa Barat dengan memilih kecamatan kriteria daya beli rendah pada minggu ketiga Desember 2025," ujar Nining.

Dalam OPADI, warga mendapatkan paket berisi 3 kilogram beras premium, 1 liter minyak goreng premium, 1 kilogram gula pasir, dan 1 kilogram tepung terigu.

"Harga pasar paket tersebut sekitar Rp96.700, namun disubsidi oleh Pemdaprov Jabar sehingga masyarakat cukup membayar Rp40.000 per paket. Sasaran kami mencapai 100.447 Penerima Manfaat," ujar dia.

Distribusi minyak goreng rakyat Minyakita juga diperkuat lewat BUMN pangan, yakni Bulog dan ID Food, dengan target distribusi minimal 35 persen untuk mempercepat penyaluran ke masyarakat.

Potensi gangguan produksi akibat musim hujan, kata Nining, turut menjadi perhatian dan pihaknya memaksimalkan serapan hasil panen di sentra cabai yang bulan ini diperkirakan menghasilkan 14.496 ton cabai merah dan 6.479 ton cabai rawit merah dari tujuh kabupaten sentra, seperti Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, dan Bandung Barat.

"Strateginya adalah mendorong kerja sama antarprodusen di hulu, yakni petani andalan, dengan pelaku usaha di hilir. Selain itu, untuk BBM dan LPG, kami berkolaborasi dengan Pertamina guna memperkuat manajemen stok, terutama di area wisata dan wilayah rawan bencana," kata Nining.

Walau ada kemungkinan gejolak harga, Nining meminta masyarakat tetap tenang menghadapi periode natal dan tahun baru serta tidak melakukan pembelian berlebihan.

"Belanjalah sesuai kebutuhan, tidak perlu menimbun. Pemerintah terus melakukan pengawasan terpadu distribusi baik bersama Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan maupun Satgas Pangan Polri untuk memastikan ketersediaan stok. Jadilah konsumen yang kritis, berdaya, dan turut mengawasi transaksi perdagangan," katanya menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, DENPASAR – Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal melakukan intervensi harga komoditas yang memberi andil terhadap inflasi.

Pj. Sekretaris Daerah NTB, Lalu Moh. Faozal menekankan perlunya intervensi sistematis terhadap komoditas penyumbang inflasi seperti cabai merah dan bawang merah melalui penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tata kelola komoditas, pemetaan sentra produksi, kerja sama antardaerah, pengawasan distribusi, dan peningkatan produktivitas sebagai strategi jangka panjang menjaga stabilitas harga pangan.

"Identifikasi dan pemetaan produksi antar wilayah untuk mengurangi tekanan inflasi dan disparitas harga antardaerah pada komoditas utama penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah harus dilakukan. Hal ini memerlukan dukungan koordinasi antar kepala daerah kabupaten/kota untuk memastikan kelancaran distribusi dan rantai pasok pangan," jelas Faozal dikutip dari siaran pers, Jumat (5/12/2025).

Selain itu, Sekda juga menyarankan TPID agar melakukan monitoring ke pasar-pasar untuk mendapatkan data perkembangan inflasi secara real time.

Hasil monitoring akan digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk melakukan intervensi secara lebih efektif.

Usulan gerakan tanam cabai di seluruh tingkat lembaga pendidikan dasar-menengah perlu digalakkan untuk meningkatkan produksi lokal dan melatih siswa sebagai bagian dari pembelajaran dan membangun kesadaran pengendalian inflasi sejak dini, didukung dengan teknologi penyimpanan yang dapat memperpanjang usia simpan hasil produksi.

Terakhir, penguatan koordinasi antara pemerintah dan mitra swasta untuk memperluas jangkauan pengawasan dan intervensi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, memaparkan perkembangan inflasi di NTB. Secara umum, tekanan inflasi di tahun 2025 cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh kelompok pangan bergejolak (VF) dan inflasi inti (CI).

"Meski demikian, tekanan inflasi hingga November 2025 terpantau tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1%. Adapun pada bulan November 2025, NTB tercatat mengalami inflasi sebesar 0,34% (month-to-month/mtm), 2,74% (year-on-year/yoy), 2,27% (year-to-date/ytd). Sejumlah komoditas pangan (tomat, bawang merah, dan ikan teri) tercatat menyumbang inflasi November 2025, termasuk emas perhiasan seiring masih tingginya ketidakpastian global," kata Hario.

Meski tekanan inflasi cukup terkendali, kembali normalnya siklus cuaca pasca el nino turut mendorong kembali normalnya siklus pergerakan harga sejumlah komoditas pangan strategis.

Berdasarkan data historis, komoditas aneka cabai dan bawang merah terpantau meningkat menjelang akhir tahun.

Selain itu, kecenderungan meningkatnya permintaan menjelang HBKN Nataru, diperkirakan turut mendorong kenaikan harga daging dan telur ayam.

Sementara itu, dukungan BI dalam rangka pengendalian TPID antara lain melanjutkan pelaksanaan OPM yang dapat menjangkau masyarakat secara luas, sinergi HLM dan capacity building TPID di Kab/Kota seluruh Provinsi NTB, dukungan sarana/prasarana bagi klaster ketahanan pangan dan komoditas inflasi, pembinaan klaster pertanian untuk peningkatan kapasitas salah satunya melalui perluasan benih padi varietas Gamagora 7.

Sampai dengan akhir tahun 2025, inflasi diperkirakan tetap terkendali pada rentang 2,5% ±1%. Meski demikian, seiring dengan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga komoditas pangan sebagaimana tren inflasi 5 tahun terakhir pada bulan November dan Desember, kita tetap perlu waspada.

Beberapa rekomendasi yang diberikan BI NTB sebagai tindak lanjut untuk menjaga kestabilan harga pangan antara lain antisipasi komoditas tertentu yang harganya fluktuatif bahkan naik (aneka cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam), pelaksanaan GPM harus dilakukan secara 3T (tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat sasaran) terutama untuk komoditas VF menjelang nataru, kemudian memastikan pengendalian harga tarif angkutan menjelang Nataru.

Kemudian memastikan kelancaran logistik dengan ketersediaan armada yang cukup termasuk rute dan frekuensi perjalanan serta memprioritaskan angkutan yang memuat bahan pangan, kemudian industrialisasi melalui penguatan berbagai sektor untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran kebutuhan komoditas diarahkan untuk memperkuat rantai nilai dari hulu ke hilir.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk belanja dengan bijak," kata Hario.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan melanjutkan program operasi pasar untuk menstabilkan harga pangan pada 2026. Salah satu langkah yang bakal dilakukan ialah dengan menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kepala Bapanas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran beras SPHP 1,2 juta ton pada tahun depan, diiringi target penyaluran SPHP jagung sebesar 250.000 ton, SPHP kedelai sebanyak 100.000 ton hingga beras bantuan pangan 1 juta ton.

“Langkah penurunan harga beras dilakukan melalui intervensi terpadu mulai dari operasi pasar penyaluran beras SPHP, bantuan pangan penguatan distribusi, cadangan pangan daerah, hingga pengawasan di lapangan,” kata Amran dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Sepanjang dua bulan terakhir menjabat Kepala Bapanas, dia menyebut kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras telah berangsur berkurang dari semula 200 kabupaten/kota menjadi 48 kabupaten/kota.

Menurut Amran, di berbagai lokasi tersebut, pihaknya telah menurunkan tim terpadu untuk menurunkan harga pangan beras. Hasilnya, dia menyebut terjadi deflasi pada September dan Oktober lalu.

Sementara itu, dia melaporkan penyaluran beras SPHP per 21 November 2025 telah mencapai 662.000 ton dan akan dilaksanakan hingga mencapai target 1,5 juta ton sampai akhir tahun nanti.

Dia juga menyampaikan perkembangan penyaluran bantuan pangan beras periode Juni–Juli sebesar 99,99% dari total 365.541 ton.

“Gerakan pangan murah sudah dilaksanakan di 11.142 kali di 514 kabupaten dan 36 provinsi,” ujar Amran.

Dalam perkembangan sebelumnya, pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengingatkan potensi gejolak harga beras kembali meningkat jelang akhir tahun hingga awal 2026 mendatang.

Eliza menilai penurunan harga beras saat ini lebih disebabkan oleh efek panen gadu yang menyebabkan kelebihan suplai secara temporer, bukan karena perbaikan mendasar dalam tata kelola pangan nasional.

“Secara bulanan turun, tapi kalau secara tahunan tetap naik juga 5,83% di tingkat penggilingan, 5,54% di grosir, dan harga itu tetap di atas HET,” kata Eliza kepada Bisnis, Senin (6/10/2025).

Bisnis.com, MEDAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang berhasil menurunkan inflasi dari 5,32% pada September 2025 menjadi 4,97% pada Oktober 2025. Penurunan ini dinilai sebagai bukti keseriusan Sumut dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah tekanan cuaca dan pasokan.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (17/11/2025).

“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta kerja sama dengan daerah champion seperti Jember,” ucap Bima Arya.

Ia menambahkan, bahwa kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai merah dan bawang merah sebelumnya dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga intervensi cepat dari pemerintah daerah menjadi sangat penting.

Wakil Gubernur Sumut Surya yang mengikuti Rakor tersebut dari Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor Gubernur Sumt, memaparkan bahwa inflasi Sumut turun dari 5,32% menjadi 4,97% berkat sejumlah langkah strategis. Bersama instansi lainnya, Pemprov Sumut melakukan sejumlah upaya dalam menurunkan inflasi, seperti melakukan kolaborasi lintas sektor dan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni mengelola pasokan komodtas strategis seperti cabai, bawang merah dan beras.

Pemprov Sumut juga melaksanakan 11 aksi cepat dalam mengendalikan inflasi, berupa subsisdi operasi pasar murah, sidak harga, dan intervensi langsung ke rantai pasok. “Stabilisasi pasokan melalui intervensi Perum Bulog yaitu realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 34,90 juta kg atau setara dengan 38,84% dari target 89,86 juta kg. Bantuan Pangan juga terealisasi sebanyak 16,65 juta kg,” sebutnya.

Wagub Sumut melanjutkan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi harga cabai merah melalui pembelian lintas daerah, yang telah dilaksanakan pembelian cabai merah dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebanyak 50 ton. Pasokan cabai tersebut dikirim melalui tiga tahap yang diturunkan ke Pasar Induk dan Dinas Ketahan Pangan dan Hortikultura.

Pemprov Sumut juga rutin melakukan kegiatan pengendalian inflasi daerah, baik dengan Kemendagri, serta kabupaten/kota. Juga melaksanakan koordinasi pendistribusian minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah dilaksanakan pada 7 November 2025. “Kami juga melaksanakan rapat perkembangan harga pakan ternak,” ucapnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan sejumlah provinsi mengalami penurunan indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu kedua November 2025. Salah satunya Provinsi Sumut, yang mengalami penurunan IPH sebesar 3,56% terhadap komoditas cabai mrah, beras, dan bawang merah. Penurunan IPH terjadi di Kabupaten Batubara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padanglawas, dan Kota Tebingtinggi.

“Jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH bertambah dari minggu sebelumnya. Sebanyak 33 provinsi mengalami penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya,” ucapnya.(H21/DISKOMINFO SUMUT)

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terus melakukan intervensi harga cabai dengan mendistribusikan cabai merah keriting yang didatangkan dari Jawa Timur ke sejumlah pasar.

Pada Sabtu (25/10/2025), Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Inflasi Sumut yang terdiri 3 Badan Usaha Milik Daerah Sumut (BUMD) antara lain PT Dhirga Surya mendistribusikan sebanyak 500 kilogram (kg) cabai merah keriting intervensi ke Pasar Petisah.

Distribusi yang telah dilakukan Pemprov Sumut selama kurang lebih sepekan diklaim membuat harga cabai merah keriting mengalami penurunan drastis menjadi hingga Rp35.000 per kg.

Sementara berdasarkan laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga cabai merah keriting di Sumut dalam seminggu terakhir memang menunjukkan penurunan. Hanya saja, harganya masih di kisaran Rp73.000 per kg per Jumat (24/10/2025).

Akademisi dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin membenarkan adanya penurunan harga cabai merah keriting di Sumut.

"Dari hasil pemantauan langsung di lapangan, harga rata-rata cabai merah ditransaksikan dalam rentang Rp60.000-Rp75.000 per kg," ucap Gunawan Benjamin, Minggu (26/10/2025).

Gunawan mengatakan rata-rata harga cabai merah keriting di Sumut per hari ini memang lebih rendah dibandingkan dengan hari Jumat yang masih di kisaran Rp70.000-Rp75.000 per kg. Termasuk di Pasar Petisah yang baru saja diguyur cabai intervensi dari Pulau Jawa dengan harga Rp35.000 per kg.

Meski demikian, dia menyebut masih akan sulit untuk memproyeksikan harga cabai turun hingga ke rentang Rp30.000-Rp33.000 per kg pada November mendatang melihat harga yang masih di kisaran Rp60.000-Rp75.000 per kg saat ini.

Lebih jauh, Gunawan menyoroti ketergantungan Sumut pada cabai merah dari luar Sumut yang membuat harga komoditas di wilayah ini berpeluang bergerak sangat volatile. Intervensi yang dilakukan Pemprov memang dapat meredam harga sesaat.

Namun, intervensi disebutnya belum berdampak signifikan yang terlihat dari besaran harga komoditas cabai saat ini. Dia menduga ini akibat jumlah cabai merah yang digunakan untuk intervensi tidak signifikan sehingga tidak terdistribusi secara merata ke semua pasar.

Gunawan mengapresiasi langkah Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, dalam meredam inflasi dengan mengintervensi harga. Hanya saja, dia menyebut langkah ini bersifat jangka pendek.

Dia menilai intervensi dengan skema subsidi barang dari luar wilayah Sumut akan memicu keluhan di kalangan pedagang dan tidak memberi manfaat ke petani di Sumut secara langsung.

Belum lagi kualitas cabai yang didatangkan dari luar pulau berpotensi tergerus akibat proses distribusi yang memakan waktu.

Gunawan menyarankan agar Pemprov Sumut melakukan pemetaan dengan pendekatan proyeksi supply (persediaan) cabai merah di masa depan.

"Lakukan juga mitigasi yang diperkuat dengan instrumen pengendalian pasokan seperti menghadirkan cold storage untuk menjaga kesegaran cabai merah sehingga Sumut punya ruang yang lebih besar dalam mengendalikan inflasi ke depan," kata dia.

Kendati, Gunawan memproyeksikan harga cabai merah akan berada dalam rentang Rp40.000-Rp60.000 per kg dalam dua pekan ke depan seiring masuknya lebih banyak pasokan dari luar Sumut.