JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby (SA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah. Selain itu, KPK mengendus adanya dugaan penerimaan lain oleh Suhardiman.

Hal itu sebagaimana disampaikan Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein dalam konferensi pers penahanan Suhardiman dan dua orang lainnya pada Rabu (1/7/2026).

"Selain dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya oleh SA terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)," ujar Taufik.

"Uang yang diminta diduga adalah sebagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing. Dengan kata lain, penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulannya harus dipotong setengahnya," sambungnya.

Menurut dia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan terhadap pemberian rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Sedangkan, pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi otoritas pada Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Terkait itu, KPK akan mendalami peran dari pihak Kemenhut terkait pelepasan kawasan HPT. "Kan koperasi ada usaha, itu ada dipotong setengahnya dalam rangka pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan. Nah, untuk prosesnya sendiri seperti apa, bagaimana proses yang sudah dilakukan terkait rekomendasi yang nanti dikeluarkan Bupati, itu menjadi informasi yang akan didalami berikutnya dalam proses penyidikan," ungkap Taufik.

Produksi yang baik, tata kelola keuangan yang baik, dan strategi pemasaran yang tepat merupakan tiga kunci agar UMKM mampu berkembang, naik kelas dan memperoleh keuntungan yang lebih besar

Blora, Jateng (ANTARA) - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menilai kebijakan pemerintah mempertahankan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 persen per tahun merupakan wujud kehadiran negara dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah melalui Kementerian UMKM bersama bank-bank penyalur KUR, termasuk bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan perbankan lainnya, dalam memperkuat daya saing UMKM," kata Ketua Adkasi Siswanto di Blora, Jawa Tengah, Rabu.

Apalagi, kata dia, UMKM merupakan kelompok usaha yang rentan terhadap dinamika ekonomi dan persaingan usaha. Dengan bunga KUR sebesar 6 persen, beban pelaku UMKM menjadi lebih ringan sehingga mereka dapat lebih fokus mengembangkan usaha dan diharapkan mampu naik kelas.

Siswanto yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Blora mengatakan keberhasilan Program KUR tidak hanya ditentukan oleh kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten.

Menurut dia, pembinaan tersebut mencakup peningkatan kualitas produksi, pengelolaan keuangan usaha yang sehat, serta penguatan jaringan pemasaran.

"Produksi yang baik, tata kelola keuangan yang baik, dan strategi pemasaran yang tepat merupakan tiga kunci agar UMKM mampu berkembang, naik kelas dan memperoleh keuntungan yang lebih besar," ujarnya.

Ia juga berharap seluruh bank penyalur KUR mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah sehingga bunga KUR sebesar 6 persen benar-benar diterapkan hingga proses realisasi kredit kepada masyarakat.

"Selain itu, target penyaluran KUR yang telah ditetapkan pemerintah diharapkan dapat terealisasi secara optimal melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, perbankan, dan para pemangku kepentingan lainnya," ujarnya.

Menurut dia, kolaborasi tersebut penting untuk membantu pelaku UMKM memenuhi berbagai persyaratan administrasi dalam pengajuan KUR, sehingga akses pembiayaan dapat semakin mudah dan tepat sasaran.

Siswanto menambahkan bunga KUR jauh lebih kompetitif dibandingkan pembiayaan komersial. Bunga kredit usaha di perbankan umum dapat mencapai lebih dari 10–12 persen per tahun, sedangkan pada sebagian lembaga pembiayaan non perbankan maupun koperasi beban pembiayaannya dapat berkisar 24-40 persen per tahun.

Karena itu, dia mendorong bank-bank penyalur lebih aktif menyosialisasikan Program KUR agar semakin banyak pelaku UMKM memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut.

Di Kabupaten Blora saat ini tercatat ada 13.977 pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari kuliner, perdagangan daring, produksi batik, penggilingan padi, jasa sound system, hingga industri mebel.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

DUBAI - Penumpang berbayar telah disambut di atas layanan kereta api nasional pertama Uni Emirat Arab sebagai fase awal dari jaringan kereta ekspres yang telah lama ditunggu-tunggu yang pada akhirnya akan menghubungkan 11 kota di seluruh wilayah tersebut, yang dibuka untuk umum.

Melansir CNN, layanan pertama yang beroperasi di negara Timur Tengah ini berangkat dari Fujairah di Teluk Oman pada pukul 05.34 waktu setempat pada hari Selasa (21.34 ET pada hari Senin). Layanan perdana tersebut membutuhkan waktu satu jam 45 menit untuk menempuh jarak sekitar 250 kilometer (155 mil) dan tiba di Stasiun Mohammed Bin Zayed City di ibu kota Abu Dhabi pada pukul 7:19 pagi (11:19 malam ET pada hari Senin).

Ini adalah layanan pertama dari enam layanan yang dijadwalkan beroperasi pada hari pertama jaringan tersebut, saat operator Etihad Rail meluncurkan "fase operasional perkenalan," menurut siaran pers yang dikirim ke CNN.

Lebih dari 10.000 tiket terjual untuk layanan kereta api baru tersebut sebelum peluncurannya, kata Etihad Rail dalam siaran pers tersebut.

Etihad Rail telah menjanjikan pelanggannya "pengalaman perjalanan modern," lengkap dengan pendingin udara, Wi-Fi di dalam kereta, stopkontak, dan tempat duduk yang dipesan. Juga ditawarkan "layanan kelas premium" untuk "kenyamanan dan kemudahan yang lebih besar," menurut perusahaan tersebut.

Kereta api baru ini memberikan "pengalaman perjalanan modern," menurut perusahaan kereta api tersebut, lengkap dengan pendingin udara, Wi-Fi, dan stopkontak di setiap tempat duduk.

Azza Alsuwaidi, kepala operasional Etihad Rail, mengatakan dalam siaran pers: “Keberangkatan pertama dari Fujairah pagi ini adalah momen di mana visi nasional menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, memberi orang cara baru untuk terhubung satu sama lain, dengan peluang, dan dengan tempat-tempat yang membuat negara kita begitu unik. Bertahun-tahun dari sekarang, penumpang hari ini akan dapat mengatakan bahwa mereka berada di sana sejak awal.”

Jaringan ini akan diperluas akhir tahun ini ketika Stasiun Kereta Dubai dan Stasiun Kereta Al Dhaid akan dibuka pada 30 September, diikuti oleh stasiun di Al Dhafra tiga bulan kemudian. Rute keseluruhan akan selesai pada akhir Maret tahun depan dengan pembukaan stasiun Sharjah, menurut Etihad Rail.

Tarif mulai dari AED55 (USD15) untuk Kelas Comfort dan AED120 (USD33) untuk Kelas Premium. Saat ini, armada perusahaan terdiri dari 13 kereta, masing-masing berkapasitas 400 penumpang.

Jaringan sepanjang 900 kilometer (560 mil) ini merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk mengurangi jejak karbon UEA dan mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan.

Ketika semua stasiun dibuka, jaringan ini akan menghubungkan Teluk Oman ke Teluk Persia, melewati emirat, ke pedalaman Abu Dhabi dan ke Ghuweifat di perbatasan Arab Saudi.

Warga Emirat dikenal karena kecintaan mereka pada mobil, jadi memperkenalkan sistem kereta api berarti harus menemukan solusi untuk mengangkut orang antara stasiun kereta api dan rumah mereka atau tujuan lain.

Abdulla Hamad AlGhfeli, penjabat direktur jenderal Pusat Transportasi Terpadu, badan pemerintah yang bertanggung jawab atas transportasi, mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama erat dengan Etihad Rail.

“Bersama-sama, kami telah mengintegrasikan kereta penumpang dengan jaringan transportasi umum Abu Dhabi yang lebih luas, sehingga memudahkan penduduk dan pengunjung untuk melanjutkan perjalanan mereka menggunakan bus, taksi, dan layanan mobilitas lainnya,” katanya.

Mungkin ada banyak kegembiraan atas pembukaan di UEA, tetapi apakah munculnya perjalanan kereta api akan berdampak pada pariwisata internasional masih harus dilihat.

“Sejujurnya, saya sendiri tidak yakin akan signifikansinya,” kata pakar perjalanan kereta api Mark Smith, pendiri situs web kereta api populer The Man in Seat 61.

“Pada tahap ini, kereta tersebut belum menghubungkan Abu Dhabi dengan dunia luar, saya tidak mendengar banyak orang yang pergi ke sana, dan apakah ada yang ingin pergi ke tempat tujuan kereta baru ini?”

MILAN - Merek sepeda motor premium Italia, Ducati, sekali lagi dikaitkan dengan spekulasi penjualan menyusul tekanan keuangan yang dihadapi Grup Volkswagen (VW).

Meskipun belum ada keputusan resmi yang dibuat sejauh ini, beberapa analis dan lembaga keuangan percaya bahwa produsen otomotif Jerman tersebut mungkin mempertimbangkan untuk menjual aset non-inti untuk memperkuat posisi keuangannya.

Menurut laporan Financial Times, beberapa bank investasi dilaporkan mendesak Volkswagen untuk menilai kembali kepemilikannya atas Ducati setelah perusahaan tersebut berhasil menjual saham mayoritas di bisnis mesin kapal lautnya, Everllence, sehingga memperoleh dana sekitar €7,4 miliar.

Namun, hasil penjualan tersebut diperkirakan tidak cukup untuk menutupi biaya restrukturisasi besar-besaran perusahaan yang saat ini sedang dilaksanakan.

Volkswagen saat ini dilaporkan sedang mengalami salah satu periode paling menantang dalam sejarahnya.

Selain menghadapi persaingan ketat dari produsen kendaraan listrik (EV) dari Tiongkok, perusahaan ini juga menanggung biaya tinggi untuk mempercepat pengembangan generasi baru model EV.

Dalam upaya mengurangi pengeluaran, Volkswagen dikabarkan berencana memangkas hingga 100.000 pekerjaan dan menutup empat pabrik di Eropa.

Restrukturisasi ini diperkirakan akan sangat mahal dan berpotensi menghabiskan sebagian besar hasil penjualan Everllence.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah Volkswagen akan menjual beberapa aset bernilai tinggi untuk menghasilkan arus kas tambahan, termasuk Ducati.

Penjualan Ducati bukanlah yang pertama kali dikaitkan dengan penjualan.

Bahkan, ini bukan pertama kalinya Ducati menjadi subjek spekulasi. Pada tahun 2017, Volkswagen melakukan tinjauan strategis terhadap beberapa asetnya, termasuk kemungkinan menjual Ducati.

Pada saat itu, beberapa perusahaan dilaporkan tertarik untuk mengambil alih produsen sepeda motor dari Bologna, Italia.

Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan dan Ducati tetap berada di bawah Volkswagen melalui Audi AG.

Spekulasi pada saat itu muncul setelah Volkswagen mencoba memulihkan posisi keuangannya setelah skandal Dieselgate yang berdampak besar pada perusahaan.

Terlepas dari rumor yang kembali mencuat, tidak ada indikasi resmi bahwa Volkswagen benar-benar berencana untuk menjual Ducati.

Faktanya, performa Ducati selama beberapa tahun terakhir terlihat kuat. Merek ini terus berkinerja baik di pasar sepeda motor premium, menikmati kesuksesan besar di balapan MotoGP dan WorldSBK, sehingga memperkuat nilai komersial dan citra globalnya.

Untuk saat ini, laporan tersebut hanyalah spekulasi yang muncul dari tekanan keuangan Volkswagen.

Apakah Ducati akan tetap berada di bawah naungan grup otomotif Jerman atau dijual kepada pemilik baru masih akan bergantung pada keputusan strategis yang akan dibuat Volkswagen dalam beberapa tahun ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan dunia usaha memiliki peran penting dalam mempercepat pencapaian (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor.

"Keberhasilan SDGs tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak inisiatif yang kita jalankan, tetapi oleh seberapa kuat kita mengubah cara pembangunan bekerja," kata Deputi Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Pungkas Bahjuri Ali dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa.

Pungkas mengatakan SDGs telah menjadi bagian dari arah pembangunan nasional yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Asta Cita, dan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, implementasi SDGs berlandaskan empat prinsip utama, yakni bersifat universal, terintegrasi, tidak meninggalkan siapa pun atau no one left behind, serta didukung kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan.

Ia menekankan pencapaian satu tujuan SDGs tidak boleh menghambat tujuan lainnya, tetapi harus saling mendukung agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh.

"SDGs akan tercapai apabila pemerintah, dunia usaha, filantropi, akademisi, masyarakat sipil, dan media bergerak bersama dalam satu arah, yaitu menciptakan nilai ekonomi sekaligus memperkuat kualitas hidup, lingkungan, dan tata kelola," ujarnya.

Pungkas menyampaikan hal tersebut dalam acara Site Visit Asia B Corp Summit 2026 yang diselenggarakan Danone Indonesia bersama B Lab dan B Market Builder South East Asia.

Forum tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi untuk membahas penguatan praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia.

"Forum ini diharapkan dapat memperkuat komitmen kita untuk menjadikan bisnis sebagai kekuatan kebaikan, B Corp sebagai inspirasi perubahan, dan SDGs sebagai bahasa bersama untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045," ucap dia.

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, capaian indikator SDGs Indonesia telah mencapai sekitar 62 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian global maupun kawasan Asia Pasifik yang berada di kisaran 18 persen. Indonesia juga menempati peringkat ke-77 dari 167 negara, naik 25 peringkat dibandingkan pada 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani juga mengatakan praktik bisnis berkelanjutan kini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia.

"Keberlanjutan bukan lagi sekadar komitmen, tetapi telah menjadi bagian dari strategi bisnis yang menentukan daya saing perusahaan," ungkap Shinta.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi penting untuk mempercepat penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai berbagai sektor usaha masih melakukan ekspansi, didukung realisasi investasi pada triwulan I 2026 yang melampaui target pemerintah.

Airlangga mengatakan pelaku usaha secara alami akan meningkatkan kapasitas produksi ketika melihat adanya peluang untuk meningkatkan penjualan.

"Saya percaya para pengusaha kalau ada kesempatan untuk meningkatkan produksi, secara natural mereka akan meningkatkan produksi, terutama para pengusaha kan ingin me-leverage, sehingga tentu penjualan yang lebih tinggi itu yang selalu diharapkan oleh para pengusaha," katanya di Jakarta, Senin.

Airlangga mencontohkan sejumlah kawasan ekonomi dan kawasan industri yang masih menunjukkan tren ekspansi, termasuk rencana perluasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik di Jawa Timur, untuk mengakomodasi tingginya minat investasi serta mendukung pengembangan ekosistem industri dan pelabuhan yang terintegrasi.

Sejak ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021, KEK Gresik berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur.

Hingga triwulan I 2026, kawasan tersebut mencatatkan investasi kumulatif sebesar Rp113,4 triliun, dengan investasi setelah penetapan KEK mencapai Rp108,2 triliun atau meningkat lebih dari 1.900 persen dibandingkan sebelum berstatus KEK.

Dari sisi ketenagakerjaan, KEK Gresik telah menyerap 45.860 tenaga kerja, dengan lebih dari 44 ribu di antaranya tercipta setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai KEK.

Selain itu, Airlangga menyebut tingkat keterisian KEK Kendal dan Batang juga telah mendekati kapasitas maksimal.

"Dan juga saya melihat minat dari sektor data center misalnya, itu ada demand tambahan sebesar 1,32 GW atau 1,2 GW yang sedang siap untuk masuk ke Indonesia," ujarnya.

Pernyataan Airlangga disampaikan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat dinamika global dan tantangan domestik yang mendorong sebagian pelaku usaha bersikap lebih hati-hati dalam melakukan ekspansi.

Meski demikian, Airlangga menilai indikator investasi serta tingginya tingkat keterisian sejumlah kawasan industri menunjukkan aktivitas ekspansi dunia usaha masih terus berlangsung.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp498,79 triliun atau melampaui target yang ditetapkan, dengan pertumbuhan 7,22 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Penyerapan tenaga kerja juga meningkat menjadi 706.569 orang atau naik 18,93 persen (yoy).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sejak 24 Juni 2026. Langkah ini diambil lantaran Gus Yaqut mengalami gangguan di saluran pencernaan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, selama proses pembantaran Gus Yaqut terus dijaga petugas KPK. "Dalam masa pembantaran penahanan ini, Petugas Pengawal Tahanan (Waltah) KPK juga melakukan pengamanan secara melekat," ujarnya, Minggu (28/6/2026).

"Hal ini untuk menjamin keamanan tahanan selama dibantarkan," sambungnya.

Di sisi lain, Budi berharap tindakan medis terhadap tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji ini segera dilakukan. "KPK berharap tindakan-tindakan medis yang dibutuhkan dapat segera dilakukan agar yang bersangkutan bisa segera pulih dan kembali menjalani proses hukum," katanya.

Jayapura (ANTARA) - PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat mencatat penurunan durasi gangguan listrik per pelanggan hingga 12 persen pada semester satu 2026 di mana ini sebagai hasil penguatan sistem kelistrikan dan peningkatan keandalan layanan.

General Manager PT PLN (Persero) UIW Papua dan Papua Barat Roberth Rumsaur di Jayapura, Minggu, mengatakan capaian tersebut menunjukkan upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas pasokan listrik kepada masyarakat terus membuahkan hasil.

"Penurunan durasi gangguan ini merupakan hasil dari berbagai langkah strategis yang kami lakukan, mulai dari penguatan infrastruktur, pemeliharaan jaringan secara berkala hingga peningkatan kesiapsiagaan petugas di lapangan," katanya.

Menurut Roberth, selain menurunkan durasi gangguan, PLN juga berhasil menekan frekuensi gangguan listrik per pelanggan hingga 43 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Di mana capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya keandalan sistem kelistrikan di wilayah kerja kami yakni Papua dan Papua Barat," ujarnya.

Dia menjelaskan peningkatan kualitas layanan ini terbukti dari System Average Interruption Duration Index (SAIDI) atau rata-rata durasi pemadaman listrik yang kini berhasil ditekan menjadi 102,37 menit per pelanggan.

"Angka tersebut turun drastis sebesar 12 persen dibandingkan bulan Mei tahun lalu yang mencapai 116,34 menit, sekaligus sukses melampaui target keandalan perusahaan yaitu 122,4 menit per pelanggan," katanya lagi.

Dia menambahkan pada saat bersamaan System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) atau rata-rata frekuensi gangguan listrik sukses ditekan hingga 0,99 kali per pelanggan pada periode Mei 2026 dari target perseroan sebesar 1,76 kali per pelanggan.

"Perusahaan berhasil memangkas intensitas gangguan sebesar 43,10 persen jika dibandingkan dengan bulan Mei tahun lalu yang mencapai 1,74 kali per pelanggan," ujarnya

Dia menjelaskan pihaknya akan terus memperkuat sistem kelistrikan melalui program pemeliharaan preventif, peningkatan kapasitas peralatan, serta pengembangan infrastruktur guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kalimantan Selatan berancang-ancang menghadirkan teknologi medis yang selama ini hanya bisa dinikmati masyarakat di luar daerah.

Belum lama ini, Gubernur Kalsel Muhidin meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi tapak pembangunan Gedung Layanan Kedokteran Nuklir dan Pusat Layanan Jantung Terpadu di RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, Kota Banjarmasin.

Lahan seluas sekitar satu hektare telah disiapkan untuk mewujudkan ambisi tersebut.

Fasilitas ini diproyeksikan mampu mendeteksi berbagai penyakit secara lebih akurat ketimbang metode diagnostik konvensional, sekaligus melengkapi layanan CT Scan berteknologi tinggi yang sudah lebih dulu dimiliki pemerintah daerah.

"Rencana ke depan kita akan membangun layanan kedokteran nuklir. Teknologi ini mampu membaca berbagai kondisi penyakit di dalam tubuh secara lebih lengkap," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip, Sabtu (27/6/2026).

Pembangunan direncanakan mulai diusulkan pada 2027, dengan target operasional pada akhir 2028.

Dia menyebutkan, fasilitas tersebut juga akan dilengkapi sarana penginapan bagi pasien dan keluarga yang menjalani pengobatan.

Tak kalah penting, Muhidin menegaskan bahwa fasilitas ini bukan hanya milik mereka yang berdompet tebal.

"Layanan ini nantinya akan melayani seluruh masyarakat, baik pasien BPJS, pasien umum maupun pembiayaan lainnya. Kita ingin masyarakat Kalimantan Selatan mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik tanpa harus keluar daerah," tegasnya.

Di sisi lain, Direktur RSUD Moch. Ansari Saleh Tabiun Huda, menyebutkan proyek ini sebagai lompatan kualitatif yang sudah lama dinantikan.

Dia memastikan kesiapan sumber daya manusia di rumah sakit tidak perlu diragukan.

"SDM sudah siap, tinggal melengkapi alat dan fasilitasnya. Dengan adanya layanan kedokteran nuklir, proses diagnosis akan menjadi lebih detail dan akurat sehingga mendukung penanganan pasien secara optimal," jelas Tabiun.

Adapun, dia berharap realisasi pembangunan dapat segera berjalan agar warga Kalsel tak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke luar provinsi demi mengakses layanan kedokteran nuklir maupun perawatan jantung terpadu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pembangunan kawasan transit oriented development (TOD) di Stasiun Sudirman, Jakarta, atau kerap disebut "Jembatan Donat Dukuh Atas" akan mengintegrasikan enam moda transportasi, sehingga memperkuat konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat di Jakarta.

"Nanti, di TOD tersebut kita akan melihat konektivitas transportasi Jakarta enam moda," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Dia menyebutkan enam layanan transportasi kereta yang akan saling terhubung erat di kawasan itu meliputi KRL Commuter Line, Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, dan Kereta Bandara Soekarno-Hatta.

Dengan begitu, TOD Stasiun Sudirman akan menjadi simpul integrasi enam moda transportasi guna meningkatkan kemudahan perpindahan penumpang atau aksesibilitas masyarakat di Jakarta.

Menurut Menhub, pembangunan Jembatan Donat ditargetkan selesai pada 2028 dan seluruh pelaksanaannya dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta (Perseroda).

"Yang donat itu diharapkan bisa selesai di 2028. Dan itu sepenuhnya akan dikerjakan oleh pemda (Pemprov Jakarta) melalui MRT," jelas Menhub.

Ia menjelaskan kawasan berorientasi transit TOD tersebut dirancang menjadi pusat konektivitas yang menghubungkan berbagai layanan angkutan massal, sehingga perjalanan masyarakat berlangsung lebih cepat, nyaman, dan efisien setiap hari.

Ia mengatakan konsep tersebut sementara dikenal sebagai Jembatan Donat karena bentuk rancangan dan fungsinya sebagai penghubung antarmoda, meski nama resmi kawasan itu hingga kini masih dipersiapkan.

"Jadi ada enam, semuanya sih kereta, tapi diharapkan bahwa Jakarta akan terkoneksi secara lebih luas lagi. Kita belum kasih nama, sementara kita bilang 'Jembatan Donat'," jelasnya.

Keberadaan TOD itu diharapkan menjadi pusat konektivitas baru yang menghubungkan seluruh jaringan perkeretaapian dan transportasi umum di Jakarta, sehingga perjalanan masyarakat semakin terintegrasi dengan berbagai tujuan.

Melalui integrasi tersebut, pengguna transportasi umum tidak lagi menghadapi perpindahan antarmoda yang rumit karena seluruh layanan dirancang saling terhubung dalam kawasan berorientasi transit TOD yang terpadu.

Pemerintah berharap pengembangan kawasan ini semakin mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum karena akses antarmoda menjadi lebih mudah, waktu perjalanan lebih singkat, serta pelayanan kepada penumpang semakin meningkat.

"TOD Donat atau hub Donat yang akan menghubungkan semua wilayah, semua kereta api kita di wilayah Jakarta ini, sehingga masyarakat bisa mengakses seluruh wilayah DKI Jakarta dengan dengan mudah," kata Dudy.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah mulai mengarahkan optimalisasi aset negara sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu proyek yang kini menjadi sorotan adalah rencana transformasi Hotel Sultan yang merupakan bagian dari kawasan Gelora Bung Karno (GBK) seluas sekitar 200 hektare menjadi kawasan terpadu berstandar dunia.

Ambisi tersebut tidak sekadar menyangkut penataan fisik kawasan olahraga nasional, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana modernisasi aset publik dapat menciptakan nilai ekonomi baru tanpa mengorbankan fungsi sosial yang selama puluhan tahun melekat pada GBK.

Kawasan Gelora Bung Karno selama ini bukan sekadar kompleks olahraga. Bagi Jakarta, GBK telah menjelma menjadi ruang publik, pusat aktivitas olahraga masyarakat, lokasi penyelenggaraan konser, arena diplomasi internasional, hingga salah satu ruang terbuka hijau paling strategis di pusat ibu kota.

Kini, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah menyiapkan transformasi besar-besaran kawasan tersebut. Di saat bersamaan, sengketa panjang Hotel Sultan yang memasuki fase eksekusi membuka jalan bagi desain ulang kawasan secara menyeluruh.

Transformasi tersebut menjanjikan lahirnya sentra ekonomi baru di Jakarta. Namun, berbagai kalangan mengingatkan bahwa keberhasilan proyek tidak semata diukur dari megahnya bangunan atau besarnya investasi, melainkan dari kemampuan menjaga keseimbangan antara fungsi komersial dan kepentingan publik.

Membangun Ikon Baru Indonesia

Pemerintah tampaknya ingin menempatkan kawasan GBK setara dengan berbagai distrik olahraga dan hiburan kelas dunia seperti Marina Bay di Singapura, Olympic Park di London, atau Sydney Olympic Park di Australia.

Chief Executive Officer BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan transformasi kawasan secara komprehensif.

"Rencananya itu akan dijadikan ikon baru di Indonesia. Yang nanti akan diubah secara komprehensif, tidak hanya di daerah GBK ini tapi juga secara keseluruhan akan didesain ulang, termasuk lapangan golf sampai juga dengan area GBK yang kurang lebih itu luasnya 200 hektar," ujar Rosan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan.

Pernyataan tersebut menandai perubahan paradigma pengelolaan aset negara. Selama ini, aset publik cenderung diposisikan sebagai fasilitas pelayanan semata. Kini, pemerintah mulai melihat aset negara sebagai instrumen penciptaan nilai ekonomi.

Menurut Kementerian Keuangan, nilai aset negara yang dikelola pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp13.000 triliun. Sebagian besar aset tersebut selama bertahun-tahun dinilai belum optimal menghasilkan manfaat ekonomi.

Dalam konteks itu, kawasan GBK memiliki posisi yang sangat strategis. Lokasinya berada di pusat bisnis Jakarta, terhubung langsung dengan MRT, dikelilingi kawasan perkantoran premium Sudirman-Thamrin, serta memiliki akses transportasi massal yang relatif lengkap.

Rosan bahkan mengisyaratkan bahwa bangunan Hotel Sultan berpotensi tidak lagi menjadi bagian dari lanskap lama kawasan.

"Pada saat ini mungkin saya belum bisa mengatakan, tapi rencana itu akan dijadikan suatu kawasan baru. Eventually iya," kata Rosan saat ditanya apakah Hotel Sultan akan dirobohkan.

Kendati demikian, Rosan memastikan fungsi akomodasi tetap dipertahankan.

"Di antaranya pastinya ada hotel juga. Dan tidak satu mungkin, tetapi pesan Bapak Presiden ini dijadikan ikon baru untuk Indonesia sehingga perencanaannya harus dilakukan secara komprehensif dan memberikan dampak yang nyata kepada perekonomian dan juga yang paling penting kepada rakyat Indonesia."

Pemerintah juga membuka peluang keterlibatan entitas BUMN pariwisata dalam pengelolaan kawasan.

"Kalau kita kan punya InJourney, kita punya yang namanya Meru [The Meru Hotel]. Nanti kalau ini semua sudah selesai semua di Mensetneg, tentunya pengelolaannya kita akan pakai bisa InJourney, Meru," ujar Rosan.

Keterlibatan InJourney menunjukkan bahwa pemerintah kemungkinan akan mengintegrasikan GBK dengan strategi pengembangan sport tourism, MICE, dan industri pariwisata nasional.

Data Kementerian Pariwisata menunjukkan devisa sektor pariwisata pada kuartal I/2026 mencapai US$4,05 miliar atau tumbuh 6,3% secara tahunan. Sementara rata-rata belanja wisatawan asing meningkat menjadi US$1.345,61 per kunjungan.

Peningkatan kualitas belanja wisatawan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mulai memperkuat infrastruktur pendukung event dan pariwisata premium.

Rosan menegaskan seluruh fasilitas akan ditingkatkan menjadi standar internasional.

"Semuanya akan kita tingkatkan, kita sempurnakan menjadi standar internasional atau world class standard sehingga ini juga bisa memberikan satu sentral ekonomi baru di Jakarta," imbuhanya.

Jika terealisasi, proyek ini berpotensi menjadi salah satu transformasi kawasan publik terbesar di Indonesia sejak revitalisasi kompleks Senayan menjelang Asian Games 2018.

Transisi Hotel Sultan dan Tantangan Sosial

Di balik ambisi besar tersebut, terdapat dimensi sosial yang tidak dapat diabaikan, yakni nasib ribuan pekerja yang selama ini menggantungkan hidup pada operasional Hotel Sultan.

Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) memastikan proses transisi dilakukan dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah tengah memetakan status para pekerja.

"Ya tentu akan dipilah-pilah, kan ada pegawai tetap, ada pegawai harian, kemudian mereka selama ini menjadi pegawai di bidang apa. Nah, nanti pengurus GBK-lah yang akan memfasilitasi mereka untuk bisa diberdayakan kembali," ujar Juri.

Saat ini, proses pengosongan Hotel Sultan masih berlangsung mengingat pengadilan telah memberikan waktu selama 30 hari untuk melakukan tindakan tersebut.

Proses tersebut berlangsung setelah pemerintah melakukan eksekusi kawasan pada 18 Juni 2026 dengan melibatkan sebanyak 3.161 personel gabungan TNI-Polri dan unsur terkait.

Di tengah proses itu, PPKGBK membuka posko pendataan pekerja. Pada hari pertama, sebanyak 102 pekerja eks Hotel Sultan melaporkan diri.

Dari total laporan, sebanyak 59 orang merupakan pekerja harian, 21 orang berstatus karyawan kontrak, 18 orang pekerja temporer, dua orang tenaga lepas, dan hanya dua orang yang berstatus karyawan tetap.

Komposisi tersebut menggambarkan karakter industri perhotelan Indonesia yang didominasi hubungan kerja nonpermanen. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor akomodasi dan makanan-minuman merupakan salah satu sektor dengan tingkat pekerja informal relatif tinggi.

Oleh karena itu, proses transisi aset negara seperti Hotel Sultan tidak hanya menyangkut aspek hukum pertanahan, tetapi juga persoalan perlindungan ketenagakerjaan.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi A. Kusumo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bertindak profesional alam proses transisi berlangsung.

"PPKGBK akan bertindak secara profesional dan manusiawi dalam proses transisi pengelolaan Hotel Sultan dan apartemennya. Kami ingin memastikan para pekerja didata dengan benar," katanya.

Dalam berbagai pengalaman internasional, proyek redevelopement kawasan perkotaan sering kali menimbulkan konsekuensi sosial berupa hilangnya pekerjaan jangka pendek. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi GBK juga akan diukur dari kemampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berkualitas dibandingkan sebelumnya.

Tata Ulang Jantung Jakarta: Ambisi 'Sulap' GBK dan Hotel Sultan Jadi Ikon Dunia

Menghindari Megaproyek yang Sepi Pengunjung

Ambisi membangun kawasan olahraga dan hiburan berkelas dunia tidak lepas dari risiko ekonomi. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengingatkan bahwa banyak proyek stadion dan kawasan olahraga di berbagai negara justru mengalami persoalan utilisasi.

"Jadi perlu dipikirkan dengan baik cost and benefit analysis-nya," ucapnya kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Media menilai persoalan utama bukan pada kemegahan proyek, melainkan tingkat pemanfaatannya.

"Tapi yang pasti kalau ingin melakukan pembangunan kawasan olahraga yang megah ya, kekhawatirannya lebih kepada apakah utilisasinya itu bisa dimanfaatkan dengan mudah oleh publik," katanya.

Menurutnya, banyak kawasan olahraga internasional hanya ramai saat event berlangsung.

"Karena banyak kawasan olahraga yang megah akhirnya nggak dimanfaatkan ya. Khususnya kawasan olahraga yang digunakan misalkan pasnya olimpiade, pasnya piala dunia. Jadi asetnya mahal tapi kemudian utilisasinya rendah gitu," ujarnya.

Fenomena tersebut memang banyak terjadi secara global. Studi Oxford University terhadap sejumlah infrastruktur Olimpiade menunjukkan sebagian fasilitas pascaajang olahraga justru menjadi beban fiskal jangka panjang akibat biaya pemeliharaan yang sangat tinggi.

Apalagi, kata dia, kondisi fiskal nasional saat ini menuntut pembiayaan kreatif. Namun, skema kemitraan pemerintah-swasta juga tidak bebas risiko.

Menurut Media, pertanyaan mendasar yang harus dijawab pemerintah ialah apakah masyarakat masih dapat menikmati kawasan tersebut secara mudah.

"Karena kan pertanyaan dari masyarakat adalah, misalkan nanti kawasan GBK dipugar sedemikian rupa, apakah kemudian masih bisa dinikmati oleh masyarakat dengan mudah, free access atau tidak, dan lain-lain," katanya.

Dia menegaskan GBK pada hakikatnya merupakan aset publik. Oleh karena itu, orientasi bisnis tidak boleh terlalu dominan.

Media juga mengingatkan pentingnya transparansi tata kelola aset. Menurutnya, sumber penerimaan di kawasan GBK sesungguhnya sudah cukup beragam.

"Nah ini yang sebetulnya dikelola dengan baik, penerimaannya dikelola dengan baik, sebetulnya bisa digunakan dengan baik untuk improvement fasilitas di GBK," tuturnya.

Menangkap Devisa

Berbeda dengan Celios yang menyoroti aspek tata kelola, Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat potensi ekonomi proyek ini tetap sangat besar. Namun Yusuf mengingatkan adanya efek substitusi dalam ekonomi

"Ketika seseorang membelanjakan uangnya di GBK, belum tentu itu menambah ekonomi Jakarta secara keseluruhan. Bisa jadi uang tersebut memang akan dibelanjakan di tempat lain jika proyek ini tidak ada. Dalam ekonomi, ini dikenal sebagai efek substitusi," tutur Yusuf saat dihubungi Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan proyek tidak boleh hanya menghitung transaksi ekonomi yang terjadi. Yusuf menilai pendekatan kawasan terpadu menjadi kunci.

"Pengalaman berbagai proyek internasional menunjukkan bahwa sumber nilai ekonomi terbesar biasanya bukan berasal dari stadion atau fasilitas olahraganya, melainkan dari kombinasi hotel, ruang konvensi, ritel, perkantoran, hiburan, dan aktivitas lain yang membuat kawasan hidup sepanjang tahun," imbuhnya.

Dalam konteks Indonesia, peluang terbesar justru berada pada pasar MICE. Yusuf mengatakan, Indonesia masih tertinggal dalam menarik wisatawan dengan tingkat pengeluaran tinggi, terutama segmen MICE, yaitu meeting, incentive, convention, dan exhibition.

Selama ini, sebagian permintaan tersebut justru mengalir ke negara lain seperti ke Singapura atau Bangkok karena fasilitas yang tersedia dianggap lebih kompetitif.

Oleh karena itu, dia menekankan jika kawasan GBK mampu menangkap pasar tersebut, manfaat ekonominya akan nyata.

"Jika kawasan GBK mampu menangkap permintaan yang sebelumnya keluar dari Indonesia, maka itu merupakan nilai tambah ekonomi yang nyata, bukan sekadar perpindahan belanja antarwilayah,” imbuhnya.

Yusuf menilai indikator keberhasilan harus mencakup tambahan penerimaan pajak, penciptaan pekerjaan permanen, investasi swasta, hingga peningkatan tingkat hunian hotel dan aktivitas MICE.

Menjaga Keseimbangan antara Bisnis dan Fungsi Publik
Meskipun mendukung pengembangan kawasan, tetapi Yusuf mengingatkan bahwa GBK tidak dapat diperlakukan semata sebagai aset bisnis.

"GBK bukan sekadar aset komersial. Ia juga merupakan ruang publik dan pusat olahraga nasional yang menghasilkan manfaat sosial yang besar, mulai dari kesehatan masyarakat hingga ruang interaksi warga,” kata Yusuf.

Masalah muncul ketika operator hanya mengejar pendapatan, sebab dia menilai insentif bisnis biasanya mendorong penggunaan lahan untuk aktivitas dengan nilai sewa tertinggi. Tanpa regulasi jelas, fungsi publik berpotensi tergerus. Oleh karena itu, Yusuf mengusulkan model subsidi silang.

"Karena itu saya melihat model yang paling sehat adalah skema subsidi silang. Zona komersial seperti hotel, pusat konvensi, ritel, dan perkantoran diberi ruang untuk menghasilkan keuntungan," ujarnya.

Namun keuntungan tersebut harus kembali mendukung fungsi publik. Sehingga, menurutnya, negara harus tetap menjadi pemilik aset. Skema konsesi dinilai lebih tepat dibandingkan pelepasan aset permanen.

"Dengan begitu, kenaikan nilai lahan di masa depan tetap kembali kepada publik dan tidak terkunci menjadi keuntungan pihak tertentu selama puluhan tahun."

GBK, Sport Tourism, dan Harapan Industri Pariwisata

Pelaku industri pariwisata memandang transformasi GBK sebagai peluang besar memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi internasional.

Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Budijanto Ardiansjah menilai pengembangan kawasan merupakan langkah positif.

"Jika ingin menjadikan Jakarta sebagai kota MICE, tentu saja pengembangan kawasan GBK ini menjadi langkah positif utk memperbanyak pilihan tempat wisata & event berkelas internasional," katanya kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Menurut data Kementerian Pariwisata, rata-rata belanja wisatawan MICE dapat mencapai dua hingga tiga kali lipat dibanding wisatawan leisure biasa. Oleh karena itu, pengembangan kawasan berpotensi meningkatkan devisa sekaligus memperpanjang lama tinggal wisatawan.

Budijanto juga menekankan pentingnya konsistensi penyelenggaraan event internasional.

"Jakarta harus sering melakukan event-event sport berkelas internasional supaya jakarta terutama GBK akan semakin dikenal oleh masyarakat internasional sbg venue sport tourism berkelas dunia," ujarnya.

Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa akses masyarakat tidak boleh terganggu. Sebab, jika dikelola dengan tepat, dampak ekonomi diyakini akan meluas.

Pada akhirnya, transformasi GBK merupakan ujian besar bagi pemerintah dalam mengelola aset publik strategis. Proyek ini dapat menjadi model baru optimalisasi aset negara yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, memperkuat pariwisata, dan meningkatkan kualitas ruang publik secara bersamaan.

Namun, tanpa tata kelola yang transparan, kalkulasi ekonomi yang matang, dan perlindungan terhadap fungsi sosial, ambisi menjadikan GBK sebagai ikon baru Indonesia justru berisiko berubah menjadi proyek mahal dengan manfaat yang tidak sebanding.

Taruhan sesungguhnya bukan semata membangun kawasan berstandar dunia, melainkan memastikan bahwa setiap meter persegi lahan publik di jantung Jakarta tetap menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.

"Semakin banyak event besar, akan semakin banyak UMKM yang akan terbantu," tandasnya.

BEIJING - Kebun binatang di China tengah telah memasang iklan rekrutmen yang viral di media sosial. Mereka mencari individu untuk berperan sebagai beruang hitam dengan gaji tahunan sebesar 100.000 yuan (Rp263,6 juta).

Kebun Binatang Luohe Wildlife, yang terletak di kota Luohe di provinsi Henan, mengunggah iklan lowongan pekerjaan pada 13 Juni. Mereka mencari orang untuk mengenakan kostum beruang hitam, berkeliaran di kebun binatang, dan berinteraksi dengan pengunjung, menurut Jiupai News.

Tidak jelas apakah kostum tersebut dilengkapi dengan kipas atau sistem ventilasi, karena iklan tersebut hanya menggambarkannya sebagai "lembut".

Tidak ada batasan jenis kelamin untuk pelamar kerja, tetapi mereka harus dalam kondisi fisik yang prima dan berusia minimal 18 tahun.

Peran ini melibatkan shift enam jam, dengan empat hari libur setiap bulan.

Saat berinteraksi dengan wisatawan, para "pemeran beruang" ini tidak diperbolehkan berbicara tetapi dapat mengeluarkan suara mendengkur, kecuali jika diperlukan bantuan atau terjadi keadaan darurat.

Para kandidat diharapkan bersikap santai tentang makanan, karena mereka harus menerima minuman apa pun yang ditawarkan oleh pengunjung kebun binatang.

“Ini adalah posisi paling bebas di zona kami. Jika Anda lelah, Anda bisa berbaring dan melamun. Jika Anda merasa bersemangat, Anda bisa melompat, menari, memanjat pohon, atau bahkan menangkap ikan. Lakukan apa pun yang membuat Anda nyaman,” demikian bunyi iklan tersebut, yang dikutip South China Morning Post.

Pekerjaan ini dianggap cocok untuk individu ekstrovert maupun introvert, karena para pemain peran beruang hitam tidak diharuskan berkomunikasi secara verbal dengan para tamu.

“Anda dapat berakting dengan cara yang paling tidak masuk akal. Semakin aneh, semakin populer Anda,” demikian penekanan iklan tersebut.

Kebun binatang tersebut melaporkan bahwa semua posisi terisi dalam beberapa hari, meskipun tidak mengungkapkan jumlah total perekrutan, karena lebih dari 100 pelamar menanggapi iklan rekrutmen tersebut.

Seorang juru bicara kebun binatang mengatakan kepada New Weekly bahwa mereka yang meraih ketenaran di media sosial dapat memperoleh penghasilan lebih dari gaji pokok sebesar 100.000 yuan per tahun.

“Ini bisa menjadi peluang kerja unik bagi kaum muda dan membantu kebun binatang kami mengeksplorasi sumber pendapatan baru,” kata juru bicara yang tidak disebutkan namanya tersebut.

Kebun Binatang Luohe Wildlife, yang didukung oleh investasi pemerintah daerah, membuka pintunya pada awal Mei.

Pengguna media sosial di China telah terpikat oleh iklan rekrutmen unik.

“Ini bukan pekerjaan mudah. Musim panas di Henan bisa sangat panas, dan bayangkan mengenakan kostum itu!” bunyi komentar seorang pengguna media sosial yang merespons iklan tersebut.

“Tidak boleh berbicara selama jam kerja? Saya ragu banyak orang bisa mematuhi aturan itu, haha,” canda pengguna media sosial yang lain.

Seorang komentator yang khawatir menambahkan: “Ini konsep yang kreatif, tetapi saya khawatir hal itu malah membuat anak-anak kurang takut pada hewan liar.”