Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung pengembangan fasilitas dermaga hingga pabrik es untuk kepentingan masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih di Tanjung Anom, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Kita akan lengkapi kawasan ini (Kampung Nelayan). Bukan hanya perumahannya, tapi juga fasilitas yang membuat aktivitas nelayan lebih produktif dan berkelanjutan," kata AHY di Tangerang, Kamis.

Ia mengatakan, setelah dilakukan pembangunan 110 unit rumah layak huni bagi nelayan, maka pemerintah akan melanjutkan pengembangan dengan pendekatan terintegrasi yang mencakup infrastruktur perlindungan, fasilitas produksi, hingga penunjang distribusi hasil laut.

Menurut dia, beberapa rencana pembangunan yang disiapkan antara lain pembangunan breakwater dan tanggul pemecah ombak di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang.

Selain itu, pihaknya bakal mendukung pembangunan jetty atau dermaga khusus sebagai tempat berlabuhnya perahu nelayan agar aktivitas bongkar muat hasil tangkapan lebih tertata dan bisa meningkatkan produktivitas bagi ekonomi masyarakat nelayan setempat.

"Dengan slurry ice dari air asin, kualitas ikan bisa lebih terjaga dan tahan lebih lama, sehingga nilai jualnya meningkat saat dipasarkan," tuturnya.

Kemudian, AHY juga telah merancang penyediaan fasilitas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bagi nelayan guna mempermudah dalam mendapatkan energi.

"Serta bengkel perbaikan kapal untuk mendukung perawatan armada nelayan secara lebih efisien," ucapnya.

Ditambahkan dia, urgensi pendukungan fasilitas yang menjadi perhatian adalah pembangunan pabrik es berbasis teknologi slurry ice, yang menggunakan air laut. Penggunaan teknologi ini dinilai lebih efektif dalam menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan dibandingkan es berbahan air tawar.

"Dengan slurry ice dari air asin, kualitas ikan bisa lebih terjaga dan tahan lebih lama, sehingga nilai jualnya meningkat saat dipasarkan. Penguatan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, sanitasi, dan penerangan juga akan terus dilengkapi," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia — Di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, ketika bangsa ini masih berjuang bangkit dari penjajahan dan krisis ekonomi, muncul sosok dermawan luar biasa dari tanah Riau, yaitu Sultan Syarif Kasim II.

Penguasa Kesultanan Siak ini dikenal sebagai raja muslim terkaya di Nusantara pada masanya. Kekayaannya berasal dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pertanian, hingga kerja sama migas dengan perusahaan asal Amerika Serikat, Standard Oil Company of California.

Pada 1930, dia mengizinkan perusahaan AS tersebut menambang minyak bumi di wilayah kekuasaannya.

Praktis, kegiatan bisnis tersebut membuat kantong pribadi raja muslim terkaya itu makin tebal. Namun, di balik kekayaan yang melimpah, Syarif Kasim II justru memilih hidup sederhana dan mengabdikan hartanya untuk rakyat. Ia mendirikan sekolah, menyalurkan beasiswa, dan memastikan rakyatnya mendapat pendidikan layak, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Begitu juga usai Indonesia merdeka tahun 1949. Saat itu kondisi Indonesia sangat kacau.

Roda pemerintahan tak bisa bergerak imbas kedatangan Belanda yang ingin kembali menjajah. Lalu, rakyat juga hidup susah karena situasi politik dan ekonomi yang tak stabil.

Di tengah kondisi demikian, Syarif Kasim II memutuskan untuk membagi-bagikan harta demi mengurai kesulitan. Dia membagikannya bukan kepada rakyat perseorangan, tetapi pemerintah Indonesia supaya bisa digunakan semaksimal mungkin bagi masyarakat luas.

Dalam Sultan Syarif Kasim II: Riwayat Hidup dan Perjuangannya (2004) tercatat dia menyumbangkan mahkota emas, pedang kerajaan, mobil, serta kiloan emas dan berlian. Semuanya diserahkan kepada Gubernur Sumatera Tengah di Bukittinggi.

Kebaikan dan rasa simpati sang raja juga terjadi saat dirinya melihat kondisi Aceh. Saat tiba di Aceh, dia hendak membagikan emas dan berlian yang dia bawa kepada masyarakat melalui Gubernur Aceh Daud Beureuh.

Namun, Daud Beureuh menolaknya dan meminta Penguasa Siak menyerahkannya kepada pemerintah Indonesia di Yogyakarta supaya bisa diserap masyarakat luas. Alhasil, Syarif Kasim II pun segera pergi ke Yogyakarta bersama rombongan dan sisa-sisa perhiasan emas dan berlian miliknya.

Saat tiba di Istana Negara, dia memberikan semua harta pribadi kepada Presiden RI guna membantu negara dan rakyat dalam kondisi sulit. Total semua harta pribadi yang diberikannya secara cuma-cuma mencapai 13 juta gulden atau jika dikonversi dengan nominal saat ini, mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

Pemberian harta tersebut juga menandakan dukungan penguasa tanah Sumatera Timur itu atas eksistensi Indonesia. Dengan modal kekayaan yang dimiliki, Kesultanan Siak bisa saja berdiri sebagai negara merdeka. Alias tak perlu bergabung ke Indonesia.

Namun, Syarif Kasim II memutuskan mengambil jalan berbeda. Dia memberi dukungan kepada Indonesia hingga membagi-bagikan harta pribadi senilai miliaran rupiah kepada rakyat agar tak menderita.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian UMKM tengah menyiapkan pendampingan bagi pelaku usaha yang sebelumnya menjual pakaian bekas impor untuk beralih ke produk lokal.

"Pada saat transisi ini kami diminta untuk mendampingi. Bahwa memang penggantian substitusi dari barang pakaian bekas impor menjadi barang lokal salah satu pilihan," ujar Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, saat konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jumat (7/11/2025).

Ia mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan lebih dari 150 brand lokal yang siap menjadi alternatif pemasok.

Temmy menjelaskan, peralihan tersebut diharapkan tak hanya mendorong penggunaan produk dalam negeri, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan brand sendiri.

Pemerintah akan bertemu dengan asosiasi untuk membicarakan kesiapan brand lokal untuk memberikan dukungan bagi pelaku usaha.

"Hari Senin kita akan coba ketemu dengan asosiasi untuk membicarakan kesiapan brand lokal untuk men-support mereka. Mungkin kita juga akan bahas skema bisnisnya seperti apa, plus kemungkinan KUR (Kredit Usaha Rakyat) bisa men-support juga untuk pembiayaan teman-teman ini," terangnya.

Menurutnya, peralihan ini memerlukan modal yang lebih besar daripada menjual pakaian bekas impor. Karena itu, dukungan fasilitas pembiayaan menjadi penting agar pelaku usaha tetap bisa menjalankan bisnisnya.

"Modalnya lumayan ya dibandingkan dengan sekarang jualan pakaian bekas impor pasti modalnya lebih tinggi lagi. Tapi yang pasti kami dari Kementerian kami tidak akan membiarkan teman-teman UKM ini tidak memiliki penghasilan," jelas Temmy.

Ia menegaskan, selama rantai pasok yang digunakan legal, pemerintah membuka ruang untuk kolaborasi antara pedagang, platform digital, dan pemasok produk lokal.

"Tadi saya juga sampaikan bahwa kalau teman-teman platform punya channel kepada supplier produk legal. Ya silahkan dihubungkan, selama itu legal diperbolehkan," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi kantor pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pagi ini, Senin (3/11/2025). Ia mendatangi ruang pimpinan Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung.

Seusai pertemuan, Purbaya mengaku belum bisa mengungkap detail isi pembicaraan dengan para senator di DPD itu, sebab pertemuan ini akan berlanjut dengan diskusi lebih dalam mengenai kondisi ekonomi dan fiskal pemerintah.

"Saya baru mau mulai diskusi dengan DPD jadi belum bisa cerita apa diskusinya, kemungkinan besar perkembangan yang terjadi seperti apa di ekonomi dan di anggaran kita," kata Purbaya di lokasi.

Sementara itu, Tamsil Linrung menjelaskan, kedatangan Purbaya ke kantor DPD hari ini sebatas upaya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal ke depan. Ia pun memastikan DPD akan mendukung penuh kepemimpinan Purbaya di Kemenkeu.

"Kita melihat Pak Purbaya setelah dua bulan ini pimpin kemenkeu kita sangat optimis akan banyak harapan-harapan ke depan, karena itu DPD akan berikan support penuh kepada beliau, kalau mau replikasi, kunjungan-kunjungan, mau diajak DPD kita siap," tegasnya.

Dalam agenda kedatangan Purbaya ke DPD pada hari ini sebetulnya sudah terungkap isi pembahasan terkait dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dalam meningkatkan keadilan fiskal, optimalisasi PAD, dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Investor yang menanamkan modalnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengalami peningkatan. Per Kuartal III-2025 nilainya mencapai Rp 314 triliun atau naik sekitar 29,48% dibanding periode yang sama pada tahun lalu Rp 242,5%.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan dari total investasi yang masuk itu, serapan tenaga kerjanya mencapai 237.304 orang, dari sebelumnya 151.260 tenaga kerja.

"Namun, tadi saya mengingatkan kalau dibandingkan dengan capaian investasi dan pembukaan lapangan kerja nasional, barangkali masih perlu kerja keras teman-teman di KEK," kata Susiwijono yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Dewan KEK dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK Triwulan III-2025, dikutip Jumat (24/10/2025).

Susiwijono pun memastikan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat peran KEK. Terutama karena KEK menjadi instrumen penting dalam mendorong investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperkuat ekonomi nasional.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK Triwulan III-2025 dilaksanakan untuk membedah berbagai masalah KEK dan mencari jalan keluar terbaik agar kinerja KEK semakin cemerlang.

Pemerintah pun sudah memberikan sejumlah dukungan terhadap pengembangan KEK di berbagai daerah. Salah satunya adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditujukan untuk mempercepat proses perizinan KEK melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Susiwijono pun berharap seluruh jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) dapat mendukung penerapan PP No. 28 Tahun 2025 guna memastikan pengembangan KEK berjalan lancar.

"Kami juga mohon dukungan teman-teman dari seluruh kementerian dan lembaga dalam mendorong implementasi dari PP tersebut, salah satunya yang terkait dengan penerbitan PP dan PB UMKU untuk kegiatan usaha di KEK yang dilakukan oleh administrator KEK," jelas dia.

Dia juga menegaskan, komitmen pemerintah untuk mengutamakan koordinasi antara K/L untuk memecahkan masalah yang bersifat teknis di KEK, seperti percepatan kemudahan perizinan hingga dukungan untuk infrastruktur kewilayahan di KEK.

Lebih lanjut, Kemenko Perekonomian juga sudah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan dukungan infrastruktur dan fasilitas di KEK.

Sebagai contoh, proses pelebaran Jalan Nasional Daendels perlu dipercepat untuk mendukung aksesibilitas KEK Gresik. Di samping itu, K/L juga diminta menuntaskan isu pemanfaatan fasilitas untuk maintenance, repair, and overhaul (MRO) di KEK Batam Aero Technic (BAT).

Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga memberi arahan agar dukungan untuk KEK bertema pendidikan dan kesehatan dapat ditingkatkan. Salah satunya melalui percepatan bergabungnya Russell Group di KEK Singhasari dan KEK Edukasi, Teknologi, Kesehatan Internasional Banten.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait rencana pembentukan Family Office di Indonesia. Purbaya mengatakan belum mengetahui detail rencana tersebut, namun siap mendukung jika memang bisa berjalan.

"Kalau perlu dukungan, kita dukung. Yang jelas kalau kita bilang ya, kalau bisa jalan, jalan. Kalau nanti perlu dukungan ya, diskusi emang kita selesai," ucap Purbaya kepada wartawan pada Rabu (15/10/2025) di Wisma Danantara, Jakarta.

Purbaya mengaku belum ada diskusi lebih lanjut terkait pembentukan Family Office tersebut. Sebagai informasi, pada Maret 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diketahui tengah membentuk tim untuk merealisasikan pendirian Family Office di Indonesia.

Menurut Luhut, timnya di DEN sudah bergerak selama 6 bulan untuk mempersiapkan pembentukan Family Office di Indonesia.

"Ya kita segera, tadi tim bekerja, mulai besok mereka bekerja dengan timnya Pak Airlangga, dengan tim kami, karena sebenarnya kita sudah mengerjakan 6 bulan," kata Luhut seusai mengadakan pertemuan dengan Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/3) lalu.

Luhut berujar, Family Office akan terbentuk pada tahun ini. Ia pun memastikan telah mendapatkan berbagai masukkan dari berbagai pelaku pengelola Family Office, termasuk Ray Dalio, investor AS pendiri Bridgewater Associates yang kini menjadi orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo dan seluruh menteri, termasuk Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, ia katakan telah sepakat untuk membentuk Family Office di Indonesia.

"Semua, bukan soal Kementerian Keuangan saja, semua kita harus setuju. Tapi kalau sudah yang mau taruh duitnya setuju kan itu yang paling penting," tutur Luhut.

Sebagai catatan, rencana Indonesia membentuk Wealth Management Center atau Family Office telah mendapatkan restu sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya. Rencananya, pemerintah akan menetapkan Family Office di Bali dan IKN.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan lembaganya sudah terlibat sejak awal dan berkomitmen mengawal implementasi program tersebut, termasuk dalam penyusunan aturan teknis di lapangan.

"Tentang makan bergizi gratis, makan bergizi gratis, saya kira Badan POM dari awal punya komitmen tegas, kita men-support program utama ini, dan dalam konteks apa support kami? kita telah memberikan berbagai macam rekognisi, lewat tim yang kita miliki," ungkap Taruna dalam Indonesia Herbal Mini Expo (IDHAX) 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Dukungan BPOM bukan hanya dalam bentuk pengawasan keamanan dan mutu pangan, tetapi juga masuk ke dalam substansi pengaturan teknis di tingkat nasional. Salah satunya adalah keterlibatan aktif dalam menyusun draf Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan MBG.

"Dan termasuk nanti Peraturan Presiden yang mengakomodir tentang pelaksanaan ini, kita sudah berikan banyak input, dan semuanya telah kita laporkan, input-input yang kita laporkan itu di komisi 9," sebut Taruna.

Foto: Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Lebih lanjut, BPOM telah mempresentasikan berbagai masukan strategis dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI. Dalam rapat itu, BPOM duduk bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional untuk memberikan saran demi memperkuat substansi peraturan yang akan segera disahkan.

"Jadi kalau mau tau poin-poin apa saja yang dimasukkan oleh Badan Pom untuk memperkaya peraturan presiden itu, silahkan buka kembali apa menjadi presentasi kami di Komisi 9, bersama Kementerian Kesehatan dan bersama dengan Badan Gizi," tegas Taruna.

Program makan bergizi gratis menjadi salah satu fokus utama pemerintahan baru yang dilantik bulan lalu. Program ini menyasar anak-anak usia sekolah sebagai penerima manfaat dengan klaim tujuan menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Keterlibatan BPOM dalam program ini dipandang krusial mengingat lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan dan mutu pangan, terutama yang dikonsumsi secara massal oleh masyarakat luas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Usai resmi menyerahkan jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Arief Prasetyo Adi menyatakan siap jika nantinya mendapat penugasan baru dari Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, ia menegaskan untuk saat ini dirinya ingin beristirahat sejenak dan fokus pada keluarga.

"Hari ini fokusnya di Sertijab (Serah Terima Jabatan). Saya mau sama istri saya dulu. Istri saya masih sekolah, sedang melanjutkan sekolah di Gyeongseong University di Korea. Kemudian anak-anak saya juga pasti perlu saya dulu dalam beberapa waktu ini. Kecuali memang ada perintah dari Pak Presiden, kita ikut perintah Presiden ya," ujar Arief saat ditemui di kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Arief menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan kepercayaan kepadanya selama memimpin Bapanas. Menurutnya, selama masa kepemimpinannya, Bapanas telah berupaya menjaga stabilitas pangan nasional dan menekan inflasi hingga ke level yang terkendali.

"Izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih pada Pak Presiden Prabowo Subianto, karena beliau sudah mempercayakan selama ini ya untuk menjaga yang pertama ketersediaan, stabilisasi harga pangan, kemudian ada keamanan pangan, ada banyak sekali kegiatan reducing food loss and waste dan kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk menjaga inflasi. Hari ini inflasi sangat baik di angka 2,65%, kemudian nilai tukar petani juga sangat baik," jelasnya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung visi swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, di mana pun dirinya nantinya berada.

"Ke depan tentunya swasembada pangan yang dicita-citakan ini harus kita support bersama-sama. Jadi men-support swasembada pangan ini dari manapun kita berada, termasuk teman-teman media, kalau dilihat dari penta helix. Terima kasih," kata Arief.

Foto: Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman saat acara serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman saat acara serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Arief menilai visi besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan merupakan arah kebijakan yang harus didukung seluruh pihak.

"Pak Presiden beliau punya helicopter view yang pastinya luar biasa, karena visi untuk swasembada pangan itu menjadi prioritas kita sama-sama," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Arief juga mendoakan kesuksesan Amran Sulaiman yang kini menjabat sebagai Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas.

"Hari ini fokusnya Sertijab, mendoakan Pak Menteri Pertanian. Semoga sukses untuk menjalankan amanahnya, termasuk di Badan Pangan Nasional. Ya, hari ini fokusnya itu ya," pungkasnya.