REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memperkuat kepastian hukum kawasan transmigrasi di Muaro Jambi melalui penyelesaian persoalan lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Langkah tersebut diharapkan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat transmigrasi sekaligus menjaga kepastian status kawasan yang telah dicadangkan negara.

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, penyelesaian tersebut menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan hak masyarakat transmigrasi tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum.

"Selama hampir 17 tahun masyarakat transmigrasi menunggu kepastian. Negara tidak boleh membiarkan mereka terus menunggu. Tugas kami adalah memastikan hak masyarakat terlindungi sekaligus menjaga kepastian hukum," ujar Iftitah dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Pembahasan dilakukan melalui Rapat Gelar Perkara Akhir yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Senin (29/6/2026). Proses tersebut didahului penelitian dokumen, klarifikasi para pihak, koordinasi lintas instansi, hingga survei lapangan bersama.

Hasil penelitian menemukan 67 bidang tanah berada di dalam kawasan pencadangan transmigrasi berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 285 Tahun 1990. Sebanyak 50 bidang tanah seluas sekitar 99,48 hektare direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum karena ditemukan adanya cacat administrasi. Sementara 17 bidang tanah seluas sekitar 24,53 hektare yang tidak ditemukan cacat administrasi tetap memperoleh perlindungan hukum.

Iftitah menegaskan pemerintah memeriksa setiap bidang tanah secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

"Yang tidak ditemukan cacat administrasi tetap dilindungi. Sebaliknya, terhadap bidang yang ditemukan memiliki cacat administrasi, negara wajib menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Negara harus adil kepada semua pihak, tetapi juga tidak boleh membiarkan hak masyarakat yang telah lama menunggu kepastian terus terabaikan," ujar Iftitah.

Menurut Iftitah, penyelesaian tersebut menjadi pijakan penting untuk memperkuat kepastian hukum kawasan transmigrasi di berbagai daerah.

"Yang kita jaga adalah kepastian hukum seluruh kawasan transmigrasi di Indonesia. Kawasan yang telah dicadangkan negara untuk kepentingan rakyat harus tetap memiliki kepastian hukum agar program transmigrasi dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang," kata Iftitah.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengatakan seluruh proses telah dilakukan secara profesional, objektif, dan terbuka sehingga diharapkan menghasilkan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Sehingga persoalan yang telah berlangsung cukup lama akhirnya memperoleh kepastian hukum," ujar Ossy.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi turut terlibat dalam penanganan perkara tersebut. Pemerintah memastikan seluruh rekomendasi hasil gelar perkara akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan terdapat 25.468 desa di Indonesia yang berada di dalam zonasi kawasan hutan.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menjelaskan kondisi tersebut rentan memicu benturan klaim spasial. Hal ini berisiko memicu konflik agraria berkepanjangan apabila tidak ditangani segera.

"Berdasarkan data terdapat 25.468 desa atau sekitar 30,5% dari total desa di Indonesia yang berada di wilayah yang terindikasi kawasan hutan," ujar Ossy dalam Rapat Kerja bersama Badan Legislasi DPR RI, dikutip Rabu (17/6/2026).

Ossy menilai situasi di lapangan merefleksikan urgensi penataan ulang kebijakan untuk menjembatani hak atas tanah yang secara historis telah dikuasai oleh masyarakat dengan status legalitas kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara.

Dia lantas mengungkapkan bahwa risiko sengketa ini jamak terjadi akibat perbedaan pendekatan antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Kehutanan yang selama ini berjalan secara sektoral meskipun mengatur objek yang sama.

Kondisi tersebut makin kompleks ketika suatu kawasan yang telah dimanfaatkan masyarakat, bahkan telah memiliki hak atas tanah, masuk dalam penetapan kawasan hutan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian ATR/BPN mendorong penguatan integrasi sistem melalui penerapan konsep One Land Tenure System dan One Spatial Planning Policy dalam revisi Undang-Undang Kehutanan.

Melalui strategi satu kebijakan tata ruang ini, seluruh dokumen pengaturan kawasan hutan ke depan bakal disinkronkan ke dalam satu produk rencana tata ruang nasional yang tunggal dan konsisten.

"Dengan demikian dapat diwujudkan satu referensi pemanfaatan ruang yang konsisten, meminimalkan potensi tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang, serta memberikan kepastian hukum," tegas Ossy.

Pemerintah memang tengah mempercepat upaya penertiban kawasan hutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Satgas PKH dibentuk pada Februari 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Satgas ini bertugas menertibkan penguasaan lahan ilegal, termasuk untuk perkebunan sawit dan kegiatan pertambangan, serta memulihkan fungsi kawasan hutan.

Dalam pelaksanaannya, Satgas PKH melibatkan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Selain menangani tumpang tindih kawasan hutan dengan permukiman masyarakat, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap penguasaan kawasan hutan oleh badan usaha maupun institusi.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar secara daring pada Senin (8/6) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar kurang lebih Rp21,9 triliun. Pembayaran dividen akan dilakukan selambat-lambatnya pada 10 Juli 2026.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp17,8 triliun dari keseluruhan laba bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun 2025. Sementara, sisanya sekitar Rp4,2 triliun merupakan laba ditahan Perseroan tahun sebelumnya. Dividen akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada 19 Juni mendatang.

Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui sejumlah agenda Perseroan, tiga di antaranya adalah penggunaan laba bersih tahun buku 2025, program pembelian kembali saham (buyback), serta perubahan susunan pengurus Perseroan guna memperkuat struktur kepemimpinan dan mendukung keberlanjutan transformasi TelkomGroup di tahun 2026.

Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini menyampaikan bahwa dalam memperhitungkan pembayaran dividen Perseroan telah mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya keseimbangan antara pengembalian kepada pemegang saham dan kebutuhan investasi jangka panjang.

"Meskipun menghadapi tekanan industri dan ketidakpastian sepanjang tahun 2025, Perseroan telah berhasil membuktikan bahwa fundamental bisnis tetap terjaga dan arus kas juga kian menguat. Sehingga, keputusan pemegang saham atas persetujuan dividen hari ini mencerminkan kepercayaan terhadap transformasi dan arah pertumbuhan yang kami bangun," kata Dian.

Selain pembagian dividen, RUPST juga menyetujui rencana program buyback saham Perseroan dengan nilai sebesar-besarnya Rp4 triliun. Buyback dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap atau sekaligus, dan diselesaikan dalam periode dua belas bulan setelah disetujui pada RUPST, yakni sejak 9 Juni 2026 hingga 8 Juni 2027.

Aksi korporasi ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham, juga sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga saham Perseroan di tengah dinamika pasar.

RUPST juga menyetujui perubahan Susunan Pengurus Dewan Komisaris guna memperkuat fondasi kepemimpinan Telkom seperti berikut:Dewan KomisarisKomisaris Utama: Angga Raka PrabowoKomisaris Independen: Deswandhy AgusmanKomisaris Independen: Anthony LeongKomisaris Independen: Ira NoviartiKomisaris Independen: Rofikoh RokhimKomisaris: Rizal MallarangengKomisaris: Edwin Hidayat AbdullahKomisaris: Ossy Dermawan

Jajaran DireksiDirektur Utama: Dian SiswariniDirektur Enterprise & Business Service: Veranita YosephineDirektur Human Capital Management: Willy SaelanDirektur Keuangan & Manajemen Risiko: Arthur Angelo Syailendra Direktur Network : Nanang HendarnoDirektur Strategic Business Development & Portfolio: Seno SoemadjiDirektur Wholesale & International Service: Budi Satria Dharma PurbaDirektur IT Digital: Faizal R. DjoemadiDirektur Legal & Compliance: Andy Kelana

Pertegas Komitmen Akselerasi Transformasi

Sepanjang tahun 2025 hingga periode kuartal pertama 2026, Telkom memperlihatkan progres eksekusi strategi transformasi TLKM 30 secara signifikan dengan fokus pada empat pilar utama. Dari sisi Operational & Service Excellence, perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi melalui program TOTEX, perbaikan arus kas operasional, serta implementasi program Pensiun Dini dan Governance Reset.

Upaya Perseroan dalam merealisasikan transformasi menghasilkan pencapaian kinerja pada 2025, yang antara lain ditunjukkan dengan pencapaian pendapatan sebesar Rp146,74 triliun, pencapaian EBITDA sebesar Rp72,24 triliun, dan pencapaian net income sebesar Rp17,81 triliun.

Sebagai tindak lanjut agenda total governance reset, Perseroan melakukan percepatan depresiasi yang berdampak pada kontraksi net income. Namun demikian, dampak tersebut bersifat non-cash sehingga secara operasional fundamental bisnis tetap terjaga dan arus kas tetap kuat.

Pada aspek Streamlining, Telkom melakukan penyederhanaan portofolio bisnis, termasuk divestasi non core dan fokus kembali ke bisnis inti telekomunikasi dan digital. Sebanyak enam entitas telah dirampingkan, dengan transaksi divestasi AdMedika Group telah diselesaikan pada awal Juni ini.

Di sisi Unlocking Value, Telkom telah memulai monetisasi aset infrastruktur melalui spin-off aset dan bisnis wholesale fiber connectivity ke InfraNexia dengan target penyelesaian pada kuartal ketiga, serta membuka kembali inisiatif kemitraan strategis bisnis data center.

Sementara dalam Modus-operandi shift, Telkom mulai bertransisi ke model HoldCo-OpCo dengan pelaporan berbasis segmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja. Secara keseluruhan, 2025 menjadi tahun fondasi untuk memperkuat struktur bisnis dan menyiapkan pertumbuhan yang lebih berkualitas ke depan, sejalan dengan upaya penciptaan nilai dan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

"Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST ini mencerminkan komitmen Telkom untuk terus meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah. Tahun ini, kami melakukan percepatan dalam eksekusi strategi transformasi TLKM 30 secara disiplin dan terukur, serta memastikan setiap langkah yang diambil mampu berkontribusi dalam membangun ekosistem digital nasional yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing global," pungkas Dian.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan relokasi masyarakat dari Taman Nasional Tesso Nilo dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.

“Mudah-mudahan kalau ini terus kita lakukan, Insya Allah, Tesso Nilonya juga menjadi semakin asri, tapi masyarakat pun hak-haknya tidak terkebiri,” ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pemerintah mulai menjalankan relokasi lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sebagai langkah pemulihan fungsi kawasan konservasi.

Dalam proses ini, sejumlah masyarakat secara sukarela menyerahkan lahan yang sudah ditempati kepada negara. Hal itu menandai komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembalikan fungsi TNTN sebagai hutan lindung.

“Inilah yang terus kita dorong. Agar masyarakat mau berdiskusi, berdialog untuk menemukan solusi. Dan solusinya sudah dibuktikan oleh Bapak Menteri Kehutanan, yakni relokasi,” kata Ossy.

Berdasarkan hasil verifikasi data bersama Satuan Tugas (Satgas) Garuda, ada 1.075 pemegang sertipikat yang berada di dalam kawasan TNTN. Pada kegiatan ini, dilakukan penyerahan secara simbolis berupa 13 sertipikat milik masyarakat, yang diserahkan kepada Wamen Ossy; Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni; dan Plt. Gubernur Riau Sofyan Franyata Hariyanto.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa masyarakat yang terdampak relokasi juga difasilitasi melalui skema hutan kemasyarakatan. Selanjutnya, akan dilakukan proses pelepasan kawasan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Sebagai solusi dari relokasi tahap pertama, secara simbolis diserahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada tiga kelompok masyarakat, dengan luas sekitar 633 hektare kepada 228 kepala keluarga.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui pendekatan perhutanan sosial, masyarakat tetap memiliki akses pengelolaan lahan secara legal sekaligus menjaga kelestarian TNTN.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Dimas meninjau langsung kondisi RSU Cut Meutia, PT Cut Meutia Medika Nusantara (PT CMN), Selasa (9/12), sebagai bentuk kepedulian induk perusahaan terhadap kondisi pasca banjir dan longsor yang melanda Kota Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung dampak bencana terhadap fasilitas layanan kesehatan serta memastikan kebutuhan operasional rumah sakit dan unit layanan di bawah PT CMN tetap terpenuhi.

Hadir Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Dimas, RH PTPN I Regional I Wispramono Budiman, serta tim TJSL PTPN I. Turut mendampingi Komisaris PT CMN Said Mahdum Majid, Direktur PT CMN Ernawati, Sekretaris Komisaris PT CMN, Sarjani, SEVP BS PTPN IV Regional 6, Ifri H Lubis, Kabag Operasional Waluyo, Kabag Komersil Agus Supriono, Kabag SPI Dermawan, serta Kepala RSU Cut Meutia dr. Hanafi Nasution.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Dimas turut berdialog dengan para pasien untuk menanyakan kondisi kesehatan mereka setelah mendapatkan perawatan di RSU Cut Meutia pascabencana banjir dan longsor.

Teddy juga mengapresiasi kerja keras seluruh tenaga medis dan manajemen PT CMN yang tetap memberikan pelayanan optimal meski di tengah kondisi darurat. Ia mengingatkan agar para tenaga kesehatan senantiasa menjaga kondisi fisik dan mental, terutama di situasi darurat seperti saat ini.

"Tenaga medis adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga harus tetap berada dalam kondisi terbaik agar pelayanan dapat berjalan optimal," ujar Teddy dalam keterangan resmi.

Sementara itu Direktur PT CMN, Ernawati, menyampaikan rasa terima kasih kepada manajemen PTPN I sebagai induk perusahaan.

"Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Manajemen PTPN I atas kunjungan dan perhatian yang diberikan kepada RSU Cut Meutia. Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan moral sekaligus wujud kepedulian PTPN I terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan, khususnya dalam kondisi darurat pasca banjir dan longsor."

"Kehadiran jajaran manajemen memberikan semangat baru bagi seluruh tenaga medis dan manajemen dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat," ucap Ernawati.PTPN I terus memberikan dukungan untuk PT CMN, termasuk bantuan obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), bahan makanan, gas medis, Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga langkah pendampingan bagi fasilitas kesehatan yang terdampak.

Layanan pertanahan menyangkut hak ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu setiap proses harus jelas, terukur dan bebas dari penyimpangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menekankan pentingnya memastikan seluruh proses layanan pertanahan berlangsung secara transparan, terukur dan konsisten dengan ketentuan yang berlaku.

“Layanan pertanahan menyangkut hak ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu setiap proses harus jelas, terukur dan bebas dari penyimpangan,” ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan bahwa peningkatan kualitas layanan saat ini berjalan paralel dengan penguatan sistem pengawasan dan mitigasi risiko.

Melalui berbagai evaluasi internal, Kementerian ATR/BPN terus memperkuat kepatuhan prosedur, akurasi data, serta kedisiplinan dalam pelaksanaan layanan.

Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan standar pelayanan publik dapat dijaga secara konsisten di seluruh satuan kerja.

“Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar. Konsistensi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung agenda transformasi layanan pertanahan,” ujar Ossy.

Dirinya menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini tengah menjalankan sejumlah agenda reformasi, antara lain percepatan digitalisasi layanan seperti Sertipikat Elektronik, audit riil dan penyempurnaan alur proses layanan, serta penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal.

Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari kolaborasi intensif antara Kementerian ATR/BPN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat pencegahan risiko dan peningkatan tata kelola.

Kerja sama ini mencakup penguatan pemahaman aparatur terhadap prinsip integritas, pendampingan peningkatan sistem pengendalian, serta langkah-langkah preventif untuk memastikan layanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa kunci utama perang melawan mafia tanah bukan hanya penegakan hukum, tetapi keteguhan moral aparatur untuk tidak mau diajak kongkalikong.

Menurutnya, seluruh upaya digitalisasi, perbaikan tata kelola, hingga penguatan regulasi akan sia-sia jika masih ada celah kompromi di internal Kementerian ATR/BPN.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengajak jajaran TNI, khususnya TNI Angkatan Darat (TNI AD), untuk segera mengurus sertifikat tanah guna mengamankan asetnya.

"Kami mengajak para komandan satuan, terutama satuan wilayah, untuk mempercepat proses sertifikasi agar aset-aset yang dimiliki dapat diamankan," ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ajakan itu ia sampaikan menyusul data dari Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI yang menunjukkan hingga Desember 2024 terdapat 527 kasus pertanahan di bidang pertahanan di mana mayoritas terkait aset yang belum bersertifikat.

"Paling tidak, aset-aset yang sudah clean and clear segera kita pastikan legalitasnya," kata Ossy.

Ossy juga menegaskan bahwa satuan di wilayah harus segera berkoordinasi dengan kantor pertanahan atau kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) apabila masih terdapat aset yang belum bersertifikat.

Selain persoalan aset belum bersertifikat, Ossy menjelaskan tiga masalah lain yang umum terjadi. Pertama, sengketa atau klaim ganda, yang sering muncul karena batas wilayah tidak jelas atau dokumen lama hilang.

Kedua, alih fungsi dan pemanfaatan yang tidak sesuai, yakni aset TNI yang berubah menjadi fasilitas komersial atau lahan garapan melalui kerja sama tertentu.

“Perubahan ini tentunya dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” kata Ossy.

Ketiga, dokumen historis yang hilang atau tidak lengkap. Banyak aset tanah di bidang pertahanan merupakan warisan dari masa kolonial atau awal kemerdekaan.

Dengan demikian, ia mengatakan dokumen pengalihan hak atau dasar hukumnya tidak lagi utuh, rusak, atau belum masuk ke sistem administrasi modern. Kondisi itu membuat proses sertifikasi sering terkendala karena sulit menemukan bukti autentik kepemilikan negara.

Ossy menambahkan bahwa persoalan tersebut berakar dari beberapa masalah struktural, mulai dari warisan sejarah yang panjang, data administrasi yang belum seragam, hingga minimnya sinkronisasi antar instansi.

“Ini yang menjadi PR kita bersama, dan Bapak Menteri berkomitmen untuk menyelesaikan simpang siur data antar instansi ini,” katanya.

Ia juga menjelaskan sejumlah dampak yang dapat timbul jika persoalan ini tidak segera diselesaikan. Dari sisi hukum, negara berpotensi kehilangan hak atas tanah pertahanan karena tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah.

Dari sisi pertahanan, beberapa fasilitas berisiko tidak aman, seperti lapangan latihan yang berbatasan langsung dengan permukiman.

Dari sisi sosial, dapat timbul ketegangan dengan masyarakat yang menganggap lahan militer sebagai tanah bebas. Sementara dari sisi tata kelola, aset negara rentan tidak optimal dan mudah disalahgunakan.

“Sehingga kita berharap, Bapak-bapak sekalian, tugas kita bukan mencari siapa yang salah atau benar, tetapi memastikan bahwa tanah pertahanan negara tidak lagi mengambang status hukumnya. Ini menjadi komitmen kami di Kementerian ATR/BPN untuk mendukung TNI, khususnya TNI Angkatan Darat,” kata Ossy.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia — Di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, ketika bangsa ini masih berjuang bangkit dari penjajahan dan krisis ekonomi, muncul sosok dermawan luar biasa dari tanah Riau, yaitu Sultan Syarif Kasim II.

Penguasa Kesultanan Siak ini dikenal sebagai raja muslim terkaya di Nusantara pada masanya. Kekayaannya berasal dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pertanian, hingga kerja sama migas dengan perusahaan asal Amerika Serikat, Standard Oil Company of California.

Pada 1930, dia mengizinkan perusahaan AS tersebut menambang minyak bumi di wilayah kekuasaannya.

Praktis, kegiatan bisnis tersebut membuat kantong pribadi raja muslim terkaya itu makin tebal. Namun, di balik kekayaan yang melimpah, Syarif Kasim II justru memilih hidup sederhana dan mengabdikan hartanya untuk rakyat. Ia mendirikan sekolah, menyalurkan beasiswa, dan memastikan rakyatnya mendapat pendidikan layak, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Begitu juga usai Indonesia merdeka tahun 1949. Saat itu kondisi Indonesia sangat kacau.

Roda pemerintahan tak bisa bergerak imbas kedatangan Belanda yang ingin kembali menjajah. Lalu, rakyat juga hidup susah karena situasi politik dan ekonomi yang tak stabil.

Di tengah kondisi demikian, Syarif Kasim II memutuskan untuk membagi-bagikan harta demi mengurai kesulitan. Dia membagikannya bukan kepada rakyat perseorangan, tetapi pemerintah Indonesia supaya bisa digunakan semaksimal mungkin bagi masyarakat luas.

Dalam Sultan Syarif Kasim II: Riwayat Hidup dan Perjuangannya (2004) tercatat dia menyumbangkan mahkota emas, pedang kerajaan, mobil, serta kiloan emas dan berlian. Semuanya diserahkan kepada Gubernur Sumatera Tengah di Bukittinggi.

Kebaikan dan rasa simpati sang raja juga terjadi saat dirinya melihat kondisi Aceh. Saat tiba di Aceh, dia hendak membagikan emas dan berlian yang dia bawa kepada masyarakat melalui Gubernur Aceh Daud Beureuh.

Namun, Daud Beureuh menolaknya dan meminta Penguasa Siak menyerahkannya kepada pemerintah Indonesia di Yogyakarta supaya bisa diserap masyarakat luas. Alhasil, Syarif Kasim II pun segera pergi ke Yogyakarta bersama rombongan dan sisa-sisa perhiasan emas dan berlian miliknya.

Saat tiba di Istana Negara, dia memberikan semua harta pribadi kepada Presiden RI guna membantu negara dan rakyat dalam kondisi sulit. Total semua harta pribadi yang diberikannya secara cuma-cuma mencapai 13 juta gulden atau jika dikonversi dengan nominal saat ini, mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

Pemberian harta tersebut juga menandakan dukungan penguasa tanah Sumatera Timur itu atas eksistensi Indonesia. Dengan modal kekayaan yang dimiliki, Kesultanan Siak bisa saja berdiri sebagai negara merdeka. Alias tak perlu bergabung ke Indonesia.

Namun, Syarif Kasim II memutuskan mengambil jalan berbeda. Dia memberi dukungan kepada Indonesia hingga membagi-bagikan harta pribadi senilai miliaran rupiah kepada rakyat agar tak menderita.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sri Sultan Hamengkubuwana IX, penguasa Yogyakarta sejak 1940, memilih tetap hidup sederhana dan membantu rakyat kecil meskipun kekayaannya melimpah sebagai seorang pemimpin.

Meski tak diketahui pasti berapa kekayaannya, ia tercatat sejarah sebagai sosok dermawan yang kerap membagi-bagikan harta.

Harta kekayaannya Sri Sultan tak terlepas dari warisan dan sistem feodalisme kerajaan di daerah itu.

Ketika awal kemerdekaan, ia menyumbang uang 6,5 juta gulden ke pemerintah dan 5 juta gulden untuk rakyat yang menderita. Nominal segitu setara Rp 20-30 miliar pada masa sekarang.

Meski banyak uang dan hidup penuh kehormatan, Sri Sultan tak terlena. Banyak orang merekam kebiasaannya hidup tak memamerkan harta.

Dalam buku Tahta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX (1982), ia tercatat pernah beli es gerobakan di pinggir jalan depan Stasiun Klender, Jakarta, pada 1946.

Kala itu, cuaca sangat panas dan Sultan butuh minuman segar. Bisa saja dia pergi ke restoran dan jajan di sana, tapi dia ogah dan memilih minum es di pinggir jalan.

Selain itu, Sri Sultan juga pernah menjadi supir truk pengangkut beras. Cerita ini bermula ketika Sri Sultan mengendarai truk Land Rover miliknya dari pedesaan ke pusat kota.

Di tengah jalan, dia dihentikan oleh seorang perempuan penjual beras. Perempuan itu ingin ikut serta ke pasar di kota. Bahkan, langsung meminta sopir membantunya mengangkut beras ke dalam truk.

Semua terjadi begitu saja tanpa tahu orang yang ditumpanginya adalah Raja Jawa. Sri Sultan lantas langsung manut dan mengangkat dua karung besar ke truk.

Dalam otobiografi Pranoto Reksosamodra berjudul Catatan Jenderal Pranoto Reksosamodra (2015) diceritakan, selama perjalanan penjual beras dan Sri Sultan asyik mengobrol tanpa tahu obrolan berlangsung bersama penguasa nomor satu.

Saat tiba di pasar, Sri Sultan juga bertugas layaknya supir pada umumnya, yakni menurunkan karung tersebut. Lalu, si penjual beras memberikan upah. Namun, Sri Sultan dengan sopan menolak pemberian dan mengembalikan uang tersebut.

Penjual beras malah bersikap reaksioner. Dia marah dan merasa tersinggung sebab mengira supir truk tak mau menerima uang karena nominalnya terlalu sedikit.

Sri Sultan segera pergi meninggalkan penjual beras. Sementara perempuan itu masih tak menerima penolakan dan memandang supir tersebut sombong tak butuh uang.

Dengan mulut terus-terusan menggerutu, ada orang yang akhirnya memberitahu penjual beras bahwa sebenarnya supir truk yang dimarahi habis-habisan adalah Sultan Hamengkubuwana IX.

Saat mendengar ini, penjual beras itu kaget dan pingsan hingga dibawa ke rumah sakit. Kejadian tersebut lantas terdengar ke telinga Sri Sultan. Seketika, Sultan langsung memacu kendaraannya ke rumah sakit dan menjenguk penjual beras tersebut.

Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan, digitalisasi menjadi langkah strategis untuk mengatasi konflik pertanahan.

“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dirinya menegaskan, komitmen pemerintah dalam menekan angka sengketa dan konflik pertanahan melalui percepatan transformasi digital di sektor layanan publik.

Digitalisasi layanan pertanahan ini adalah langkah penting untuk mempercepat proses administrasi, menutup celah praktik tumpang tindih lahan, serta memperkuat transparansi data kepemilikan tanah.

Menurut dia, upaya ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai persoalan pertanahan yang terkadang muncul karena masalah administrasi.

Ossy mengatakan, sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Oleh karena itu, modernisasi sistem jadi kebutuhan mendesak agar layanan pertanahan dan tata ruang dapat diberikan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.

Selain digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong pelaksanaan dua program nasional, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria.

Kedua program ini dinyatakan memiliki dampak besar terhadap pemerataan kepemilikan lahan dan pemberian kepastian hukum bagi masyarakat.

“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” katanya.

Ia berharap, dukungan dari masyarakat serta kolaborasi dengan lembaga terkait dapat terus diperkuat untuk mendorong suksesnya program Kementerian ATR/BPN.

“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Ossy Dermawan berjanji akan terus meminimalisir konflik pertanahan di Indonesia.

Hal itu ia sampaikan usai menerima penghargaan kategori "Rural Development & Regional Equity" pada CNN Indonesia Awards 2025.

"Insyaallah akan bisa meminimalisir sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan yang bisa terjadi di Indonesia," kata Ossy di sela-sela CNN Indonesia Awards 2025 di Ritz Carlton Jakarta, Jumat (31/10).

Ossy menyampaikan harapannya, yakni meminta dukungan seluruh pihak dalam transformasi digital Kementerian ATR/BPN.

"Harapan kami tentunya yang paling utama adalah Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi atau transisi dari sistem analog ke digital. Nah, ini kami membutuhkan support, dukungan, dan bantuan dari seluruh masyarakat dan juga seluruh pihak," kata Ossy.

Ia mengucapkan terima kasih atas penghargaan pada CNN Indonesia Awards 2025. Ossy berjanji menjadikan penghargaan ini sebagai modal untuk terus bekerja.

"Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada CNN Indonesia dan juga penghargaan ini tentunya kami dedikasikan untuk seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN," ucapnya.

CNN Indonesia Awards merupakan ajang apresiasi dan dorongan bagi bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberikan kontribusi dan dampak nyata dalam memajukan Indonesia agar dapat menjadi contoh serta inspirasi bagi pihak lain.

Acara puncak dihadiri Chairman CT Corp Chairul Tanjung, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Sigit Listyo, Panglima TNI Agus Subiyanto dan beberapa tokoh serta pejabat lainnya.

CNN Indonesia Awards yang digelar di Jakarta adalah ajang penghargaan kedelapan. Sebelumnya, CNN Indonesia Awards telah sukses digelar di berbagai provinsi di Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Jawa Barat, Bali, Sumatra Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang pemimpin yang baik seharusnya dekat dengan rakyat dan siap berkorban demi kesejahteraan bersama. Sikap itu tercermin dari sosok Sultan Hamengkubuwana IX. Seorang raja sekaligus orang terkaya di Indonesia pada masanya. Beliau rela membagikan uang kepada rakyatnya selama empat bulan berturut-turut.

Kisah tersebut terjadi pada tahun 1947 di Yogyakarta, saat Belanda berusaha menjajah kembali Indonesia melalui Agresi Militer. Kala itu, banyak rakyat yang hidup dalam penderitaan, kehilangan harta benda, bahkan tempat tinggal akibat perang.

Para pegawai negeri juga bernasib sama. Sejak kedatangan Belanda, praktis mereka tak bisa bekerja dan mendapat gaji, sehingga keluarga di rumah tak bisa makan. Dalam keadaan demikian, rakyat berada di antara dua pilihan: tetap setia ke Indonesia meski menderita atau membelot ke Belanda dan dapat hidup berkecukupan.

Kondisi demikian lantas membuat Sri Sultan tergerak memberikan bantuan. Apalagi, dia pernah mendorong semua orang agar memberikan bantuan pada masa sulit.

Alhasil, Sultan Hamengkubuwana IX bergegas membuka peti harta keraton dan membagi-bagikannya kepada rakyat yang memerlukan. Uang gulden Belanda disebar ke rakyat di luar keraton dan dibantu oleh sekretaris pribadi dan para pejabat lain.

Dalam wawancara kepada penulis Takhta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX (1982), dia mengaku tak mengetahui berapa banyak uang yang dibagikan.

"Ah gak mungkin ingat. Ngambilnya saja sambil begini (sambil menirukan gerakan orang yang mengambil barang dengan dua telapak tangan, seperti menyendok pasir dengan tangan)," tutur Sri Sultan.

Sultan membagi-bagikan uang tak hanya ke perseorangan, tapi juga lembaga. Tentara dan unit Palang Merah Indonesia (PMI) mendapat dana hibah dari kas pribadi Sultan yang semuanya digunakan untuk mengusir tentara Belanda.

Kendati Raja Jawa itu tak mengetahui nominal pembagian uang, Wakil Presiden Mohammad Hatta ternyata ingat jumlah pastinya, yakni sekitar 5 juta gulden. Nominal 5 juta gulden sekitar Rp20-an miliar pada masa sekarang. Ketika Sri Sultan membagi-bagikan uang, Hatta sempat bertanya apakah negara perlu mengganti seluruh harta Sultan.

Namun, Sri Sultan tak menjawab dan menunjukkan sikap keikhlasan membantu sesama. Tercatat, dia menebar uang setiap hari ke masyarakat Yogyakarta dan para pegawai di Kesultanan selama 3-4 bulan.

"Mungkin 3-4 bulan. Pada waktu pendudukan oleh Belanda atas Yogya hampir berakhir. Soal tujuan utamanya, ya keduanya. Agar rakyat tidak mendukung Belanda dan saya lihat banyak orang kita yang perlu dibantu untuk menyambung hidup, termasuk keluarga pemimpin-pemimpin kita," tutur Sultan.

Bagi penguasa Yogyakarta tersebut, uang lima juta gulden hanya sedikit dari hartanya. Sejarah mencatat, dia menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia yang memperoleh harta dari warisan dan sistem feodalisme kerajaan. Sebelumnya, dia pernah menyumbang 6,5 juta gulden kepada pemerintah sebagai modal awal pembentukan Indonesia. Nominal 6,5 juta gulden setara Rp32 miliar pada masa sekarang.