Bisnis.com, JAKARTA — Sejak digulirkan pertama kali pada Februari 2025, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu sorotan publik. Program ini dibilang cukup mentereng karena sasarannya menjangkau pelajar, ibu hamil, dan lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan gizinya.

Saat berpidato di Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) pada 22 Februari 2026 di Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 82,9 juta makanan per hari yang dapat diberikan negara kepada pelajar, ibu-ibu hamil dan menyusui, serta kalangan warga lanjut usia (lansia) pada tahun ini.

Program MBG diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. BGN dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Alokasi anggaran untuk mendukung Program MBG sangat besar. Dalam keterangan pers yang dirilis pada 30 Maret 2026, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dikelola BGN senilai Rp268 triliun.

Dari alokasi APBN tersebut, sebanyak 93% dari total alokasi APBN kepada BGN atau setara dengan Rp249 triliun, dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mayoritas dari alokasi anggaran Bantuan Pemerintah di Program MBG, alokasinya untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Secara lebih rinci lagi, menurut Dadan sebanyak 70% dari Rp249 triliun dalam Program MBG, alokasinya digunakan membeli bahan baku yang pada akhirnya bergulir menggerakkan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan lain-lain.

Sementara itu, 20% lainnya dioptimalkan untuk operasional SPPG seperti biaya listrik, sewa kendaraan, termasuk gaji relawan.

Dalam catatan BGN, kata Dadan Program MBG sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 1,2 juta relawan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dan mereka mendapatkan penghasilan antara Rp2,4 juta—Rp3,2 juta per bulan.

Setelah 1 tahun Program MBG berjalan, ada beragam cerita yang mewarnai. Dari sisi positif, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menemukan data yang menarik terkait dampak dari program tersebut.

Kemendikdasmen mencatat program MBG terbukti membuat jasmani siswa lebih sehat dan bersemangat. Sebagai ukurannya, tingkat kehadiran anak di sekolah meningkat.

“Jarang sekali anak yang sakit. Lebih semangat masuk sekolah,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, dalam konferensi pers 1 Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Gogot menjelaskan dari hasil studi bersama dengan LabSosio Universitas Indonesia (UI), diketahui bahwa siswa lebih bersemangat untuk bersekolah.

Bahkan, studi tersebut juga menemukan fakta bahwa MBG ini menjadi salah satu layanan yang paling diharapkan di sekolah, terutama di kalangan siswa dengan ekonomi rendah.

Gogot juga memaparkan hasil quick assessment pada 2025 terkait dampak dari pelaksanaan MBG. Dari sisi edukasi gizi, survei tersebut mencatat MBG membuat anak-anak lebih mengerti mengenai gizi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menyatakan Program MBG sangat menguntungkan para petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Perputaran uang dari program MBG ke para petani hingga peternak mencapai Rp 600 miliar per hari.

"Setiap ada aktivitas kegiatan MPG, sehari [perputaran uang] Rp1 triliun, itu Rp600 miliar di antaranya untuk pangan. Pangannya artinya apa? Ada perputaran uang di petani, di peternak, di pembudidaya ikan, dan lainnya Rp600 miliar [per hari]," katanya.

Dia menuturkan Program MBG menggerakkan ekonomi di pedesaan. Sebab, permintaan komoditas pertanian jadi meningkat.

Suwandi memaparkan, total kebutuhan beras untuk Program MBG mencapai 360.000 ton pada 2025, nilainya mencapai Rp5,16 triliun. Seiring dengan peningkatan jumlah SPPG, kebutuhan beras untuk program MBG tahun ini juga ikut naik menjadi 1,99 juta ton dengan nilai sekitar Rp30,6 triliun.

Belum lagi produk-produk pertanian lainnya. Misalnya telur ayam, kebutuhan untuk program MBG pada 2026 mencapai 1,37 juta ton dengan nilai Rp4,45 triliun. Lalu daging ayam yang kebutuhannya untuk MBG pada 2026 sebesar 990.000 ton senilai Rp41 triliun.

Permintaan sayuran untuk MBG pada 2026 sebesar 2,48 juta ton dengan nilai Rp9,92 triliun. Adapun kebutuhan buah-buahan untuk MBG pada 2026 mencapai 2,5 juta ton dengan nilai Rp22,5 triliun.

Persepsi Publik terhadap MBG

Anak-anak sedang mengonsumsi MBG/unicef

Program MBG yang telah berjalan selama 1 tahun, memperoleh respons positif dari publik. Hal itu tecermin dari survei persepsi publik yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dan Poltracking Indonesia.

Temuan Indikator Politik, sebanyak 72,8% responden yang terlibat dalam survei menyatakan kepuasaannya terhadap Program MBG. Kepuasan itu terdiri dari 12,2% responden yang sangat puas terhadap Program MBG dan 60,6% yang menyatakan cukup puas.

Adapun sebanyak 24,4% responden menyatakan ketidakpuasan dengan komposisi 19,9% responden yang kurang puas dan 4,5% responden tidak puas sama sekali.

Sementara itu, Poltracking Indonesia mencatat sebanyak 55% responden menyatakan kepuasan atas keberadaan Program MBG. Komposisinya 48,1% cukup puas dan 6,9% sangat puas. Sementara itu, sebanyak 35,8% responden menyatakan ketidakpuasan.

Temuan Indikator Politik Indonesia, jika dibedah berdasarkan segmen pekerjaan responden terhadap Program MBG, tingkat kepuasan mayoritas di atas 70%. Responden yang bekerja sebagai buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/pedagang kaki lima (PKL), pengangguran, dan pekerjaan tidak tetap lainnya dengan baseline responden terbesar sebanyak 27,2%, sebanyak 75,7% di antarannya puas dengan program prioritas makan bergizi gratis tersebut.

Pandangan serupa juga di kalangan responden ibu rumah tangga yang baseline respondennya sebanyak 27,1%. Mereka yang puas dengan Program MBG mencapai 71,7%. Warga dengan pekerjaan sebagai petani, peternak, nelayan dengan baseline 17%, sebanyak 73,1% respondennya menyatakan puas dengan Program MBG.

Kelompok pekerjaan yang tidak puas dengan Program MBG terbanyak bersumber dari kalangan wiraswasta dan pengusaha. Meski mayoritas puas dengan program tersebut, tetapi ketidakpuasannya mencapai lebih dari 25% atau tepatnya sebanyak 40,4%.

Kendati kepuasan publik terhadap Program MBG cukup tinggi, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan ketidakpercayaan publik terhadap praktik tata kelola anggaran Program MBG juga cukup besar.

Sebanyak 61,7% responden kurang mempercayai dalam tata kelola anggaran MBG tidak ada praktik korupsi. Komposisinya 45,6% responden kurang percaya dan 16,1% tidak percaya sama sekali bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran MBG.

Sebaliknya, sebanyak 33,8% masih percaya anggaran MBG tidak dikorupsi dengan sebaran 30,9% percaya dan 2,9% sangat percaya anggaran MBG bebas dari praktik korupsi.

‘Ini harus menjadi catatan kritis, ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi sejauh ini masih ditoleransi karena sifat program yang sangat populis. Program harus terus dievaluasi sehingga menjadi semakin baik. Jika tidak, dampak terhadap stabilitas politik bisa sangat besar,” bunyi salah satu kesimpulan hasil survei Indikator Politik Indonesia.

Sementara itu, dalam Laporan Tahunan 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi berkomitmen mendukung dua program prioritas Presiden yang saat ini berjalan yakni MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dukungan tersebut berfokus pada penguatan implementasi, kolaborasi lintas sektor, serta tata kelola data yang transparan dan akuntabel.

Pada Program MBG, Stranas PK melakukan penguatan terhadap implementasi tata kelola MBG agar selaras dengan tujuan program sebagaimana mandat Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Konsumsi ikan nasional terus menunjukkan tren peningkatan, namun dinilai masih perlu didorong untuk memperkuat kualitas gizi masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci dalam memperluas kampanye konsumsi protein berkualitas.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat konsumsi ikan masyarakat Indonesia mencapai lebih dari 26,04 kilogram per kapita per tahun pada 2025. Angka ini mencerminkan tren positif, tetapi masih memiliki ruang peningkatan guna mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional.

Dalam upaya tersebut, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha mulai diperluas melalui berbagai pendekatan. Salah satunya melalui kegiatan Fish for Fit yang menggabungkan edukasi konsumsi ikan dengan aktivitas olahraga berbasis komunitas.

President Director Regal Springs Indonesia Rudolf Hoeffelman mengatakan, keterlibatan industri menjadi bagian dari upaya memperkuat kampanye konsumsi ikan. “Melalui kolaborasi dengan pemerintah dan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat, kami melihat peluang untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan secara berkelanjutan,” ujar Rudolf, Sabtu (18/4/2026).

Ia menambahkan, pendekatan berbasis gaya hidup efektif menjangkau masyarakat. “Kegiatan bersama komunitas olahraga seperti hybrid race competition ini menjadi sarana untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui konsumsi pangan bernutrisi, khususnya ikan, yang diimbangi dengan olahraga secara rutin,” lanjutnya.

Dari sisi nutrisi, ikan dinilai sebagai sumber protein berkualitas tinggi. Dalam 100 gram sajian, ikan tilapia mengandung sekitar 20 gram protein yang berperan dalam pembentukan antibodi, pemulihan otot, serta mendukung peningkatan imunitas tubuh. Kandungan tersebut setara dengan sekitar 30 hingga 35 persen kebutuhan protein harian orang dewasa.

Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Erwin Dwiyana menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan kampanye. “Kami mengapresiasi Regal Springs Indonesia atas dukungannya di event ini. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kampanye konsumsi ikan, menjadi saran promosi yang efektif sekaligus memperluas akses pasar, khususnya pada segmen premium,” ungkap Erwin.

Kegiatan Fish for Fit dikemas dalam bentuk kompetisi kebugaran berbasis hybrid race yang menggabungkan kekuatan, daya tahan, dan kerja sama tim. Selain kompetisi, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi gizi serta promosi produk perikanan yang menyasar masyarakat urban.

Bisnis.com, JAKARTA — Peran keluarga menjadi kunci utama pencegahan stunting melalui pendampingan dan edukasi gizi karena pencegahan lebih efektif dalam menekan kasus baru dan menjaga tumbuh kembang anak.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Batang, Faelasufa S.IP MPP, menjelaskan bahwa PKK memiliki peran penting dalam mendampingi keluarga untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga yang sehat, karena stunting tidak hanya dipengaruhi faktor kesehatan tetapi juga perencanaan keluarga dan pemahaman gizi masyarakat.

Dia menegaskan bahwa pendampingan keluarga menjadi strategi utama dalam mencegah risiko stunting sejak masa kehamilan.

“PKK itu adalah salah satu konsultan pendamping keluarga yang ada di seluruh Indonesia. Di dalam tim pendamping keluarga ada bidan, PKK, dan berbagai pihak lain yang mendampingi keluarga untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga yang sehat. Stunting sering terjadi karena perencanaan keluarga yang tidak matang, seperti kehamilan dalam kondisi mental yang belum siap atau pengetahuan gizi yang masih kurang,” ujarnya saat ditemui di acara konferensi pers Nestlé Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa edukasi gizi dan pola asuh sehat menjadi bagian utama dalam pencegahan stunting. Kader PKK memiliki tugas untuk memastikan keluarga memahami pentingnya pemenuhan gizi anak, perencanaan kehamilan, serta pola pengasuhan yang tepat.

“Para kader PKK memiliki tugas memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga agar memahami pentingnya gizi anak, perencanaan kehamilan yang baik, dan pola asuh yang sehat. Dengan pendampingan ini, risiko stunting diharapkan dapat dicegah sejak awal,” tambahnya.

Faelasufa juga menilai bahwa kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, dapat memperkuat program pencegahan stunting. Dia mencontohkan bahwa program pendampingan gizi yang dilakukan mampu membantu pertumbuhan anak dan menurunkan risiko stunting pada keluarga sasaran.

“Program yang dilakukan sangat baik, karena dari ratusan anak yang mendapatkan pendampingan, hasilnya menunjukkan peningkatan status gizi dan tidak berkembang menjadi stunting. Ini menunjukkan bahwa intervensi gizi dan pendampingan keluarga memang berdampak langsung pada kesehatan anak,” tuturnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Batang juga menambahkan bahwa meskipun angka stunting nasional menurun, kemunculan kasus baru masih menjadi tantangan utama. Data menunjukkan sekitar 30–40 persen penyumbang angka stunting berasal dari keluarga kurang mampu yang memiliki keterbatasan dalam mengakses makanan bergizi dan layanan kesehatan.

Program pencegahan kemudian difokuskan pada keluarga berisiko, seperti keluarga dengan jumlah anak terlalu banyak, jarak kehamilan terlalu dekat, serta usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua saat melahirkan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kesehatan ibu dan anak.

“Risiko stunting meningkat pada keluarga yang memiliki anak terlalu banyak, jarak kelahiran terlalu dekat, atau ibu melahirkan pada usia yang terlalu muda maupun terlalu tua. Karena itu, penggunaan KB modern sangat penting untuk membantu perencanaan keluarga dan mencegah risiko kesehatan,” jelasnya.

Program pendampingan keluarga yang dijalankan ditargetkan menjangkau hingga 1 juta keluarga di seluruh Indonesia untuk mencegah munculnya kasus stunting baru serta memperkuat kualitas kesehatan ibu dan anak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebiasaan mengkonsumsi jajanan tidak sehat masih menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga kesehatan remaja di Indonesia.
Di tengah meningkatnya prevalensi gizi tidak seimbang, para ahli menilai pendekatan larangan semata belum cukup efektif menekan konsumsi pangan ultra-proses (ultra processed food/UPF) di kalangan anak muda.

Pola makan remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan ketersediaan pangan di sekitar mereka, khususnya di sekolah.

Studi mengenai diet matrix pada remaja putri di Jawa Barat dan Tangerang menunjukkan bahwa selain kualitas gizi, tingkat konsumsi UPF juga berkorelasi dengan pilihan jajanan harian.

Pakar Ilmu Gizi FK UI dan SEAMEO RECFON, dr. Umi Fahmida, menilai strategi edukasi gizi perlu bergeser dari pendekatan larangan ke penguatan pilihan sehat.

“Sering kali kita mengatakan ‘jangan’, padahal yang lebih efektif adalah mendorong konsumsi makanan yang baik. Kalau pilihan sehat tersedia dan menarik, konsumsi yang tidak sehat akan berkurang dengan sendirinya,” ujarnya dalam webinar perayaan Hari Gizi Nasional ke-66 tahun 2026, Kamis (5/2/2026).

Menurut Umi, tantangan muncul ketika sekolah mendorong pola makan sehat, tetapi lingkungan sekitar justru didominasi jajanan tinggi gula, garam, dan lemak. Dia mencontohkan praktik di beberapa negara yang mulai menerapkan pembatasan jenis pangan di kantin sekolah.

“Di Filipina, misalnya, kantin sekolah sudah tidak menyediakan permen, minuman berpemanis, dan mi instan. Model seperti ini sebenarnya bisa diterapkan, termasuk dengan mengangkat jajanan lokal yang enak, padat gizi, dan dikemas lebih praktis,” katanya.

Selain faktor ketersediaan, Umi menekankan pentingnya memahami alasan di balik pilihan makan remaja. Tren, tekanan sosial, hingga fear of missing out kerap mendorong remaja mengonsumsi makanan tertentu tanpa pertimbangan kesehatan.

“Remaja perlu dibekali kemampuan self-regulation, yaitu keberanian dan kepercayaan diri untuk menentukan apa yang mereka makan, bukan sekadar ikut-ikutan,” tambahnya.

Dia juga mengingatkan bahwa sebagian remaja menjadikan makanan sebagai pelarian dari stres. Dalam konteks ini, pendekatan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan perlu didukung aktivitas lain seperti olahraga dan pengembangan minat.

Meski demikian, Umi menilai pola makan sehat tidak harus menghilangkan unsur rekreasi. Prinsip keseimbangan tetap dibutuhkan agar edukasi gizi dapat diterima secara realistis.

“Ada konsep 80-20. Delapan puluh persen konsumsi harian adalah makanan sehat, sementara 20 persen bisa untuk konsumsi sesekali sebagai rekreasi, tentu dengan porsi yang terkontrol,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengucurkan Rp19,5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2026.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa jumlah tersebut dikeluarkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG yang telah mencapai 22.275 unit dan melayani 60,7 penerima manfaat.

“Sampai saat ini saja Badan Gizi sudah mengeluarkan Rp19,5 triliun untuk [MBG] bulan Januari,” kata Dadan kepada wartawan di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi pesan bahwa BGN harus tetap bekerja dengan cermat, dalam hal ini memenuhi target kuantitas dan meningkatkan kualitas dan keamanan sajian MBG.

Menurutnya, BGN akan segera membentuk tim akreditasi sertifikasi agar seluruh SPPG memiliki kualifikasi yang baik.

“Kita nanti akan gradasi dan menetapkan mana SPPG yang unggul atau nilai A, kemudian SPPG yang sangat baik atau nilai B, dan juga SPPG yang nilai baik atau C, dan mungkin ada SPPG yang harus berjuang untuk bisa terus melanjutkan kegiatannya,” ujar entomologis atau ahli serangga IPB University ini.

Selain itu, Dadan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan tambahan edukasi. Harapannya, penerima MBG tidak hanya mendapatkan intervensi pemenuhan gizi, tetapi juga akan mendapatkan pengetahuan makanan sehat.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program MBG telah menjangkau 60 juta penerima manfaat dalam waktu sekitar satu tahun.

Eks Danjen Kopassus ini menyebutkan bahwa pelaksanaan MBG melampaui berbagai prediksi awal yang meragukan kemampuan pemerintah menjalankan program tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini, tadi malam saya cek kepala BGN. Kita sudah mencapai 60 juta penerima manfaat. Tidak ada yang menduga kita mampu,” kata Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat mulai 8 Januari 2026.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan kesiapan infrastruktur dan sistem memungkinkan MBG langsung menjangkau puluhan juta penerima manfaat sejak awal 2026, sekaligus memperluas ruang peningkatan kualitas layanan di lapangan.

“Mulai 8 Januari 2026, MBG langsung melayani lebih dari 55 juta penerima manfaat,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Kamis (1/1/2026).

Pada 2026, MBG memperluas fokusnya dengan tidak hanya melakukan intervensi gizi, namun juga meningkatkan kualitas layanan SPPG serta memperkuat edukasi gizi.

Dia berharap, langkah ini dilakukan agar masyarakat semakin mampu memahami dan memilih makanan yang sehat dan bergizi.

Lebih lanjut, Dadan menyatakan target lebih dari 55 juta penerima manfaat MBG itu ditopang oleh kesiapan operasional 19.188 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan beroperasi serentak mulai 8 Januari 2026.

Menurutnya, cakupan besar itu menjadi lompatan signifikan dibandingkan tahap awal implementasi MBG pada awal 2025.

Saat pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025, program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu baru didukung oleh 190 SPPG dengan jangkauan sekitar 570.000 penerima manfaat.

Sepanjang 2025, pemerintah memfokuskan pelaksanaan MBG pada penguatan sistem, kesiapan operasional, dan penyempurnaan tata kelola agar program berjalan terukur dan akuntabel.

BGN mencatat, jumlah SPPG meningkat pesat hingga mencapai 19.188 unit pada akhir 2025. Infrastruktur tersebut kini menjadi pondasi utama bagi perluasan manfaat MBG pada 2026 dengan estimasi penerima mencapai sekitar 55,1 juta orang di berbagai wilayah Indonesia.

Ke depan, pemerintah menargetkan cakupan MBG terus diperluas seiring strategi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia. Adapun, pendekatan berbasis intervensi gizi dan edukasi konsumsi sehat sejak dini tersebut untuk mendukung target peningkatan jumlah penerima manfaat hingga 82,9 juta orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) memerlukan profesi ahli gizi.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam konferensi pers terkait perkembangan program MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

“MBG tetap dan harus, wajib, perlu profesi Ahli Gizi dalam penyelenggaraannya [program MBG]. Perlu Ahli Gizi, karena harus diukur nanti,” kata Zulhas.

Zulhas menambahkan, keterlibatan ahli gizi juga penting dalam edukasi masyarakat terkait makanan tinggi gula. Pasalnya, dia mengungkap tingginya angka penyakit gula di Indonesia, termasuk pada anak-anak, sehingga pengawasan dan edukasi terkait kandungan gula menjadi penting.

Untuk itu, pemerintah mengajak para ahli gizi yang tergabung di dalam Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) untuk ikut mengawasi makanan di berbagai tempat.

“Kami mengajak Ahli Gizi untuk melakukan edukasi terhadap makanan-makanan yang anak-anak kita layak, bagus untuk dikonsumsi dan mana yang perlu dihindari termasuk yang gulanya tinggi itu,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mendorong Persagi untuk aktif melakukan edukasi di sekolah-sekolah dan tempat MBG, termasuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak terjadi insiden keracunan pangan.

“Juga melakukan edukasi terhadap sekolah-sekolah, masyarakat, ini kita semua, agar terhindar dari keracunan itu dan juga makan yang sehat. Selain itu MBG terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Doddy Izwardy menyatakan ahli gizi merupakan tenaga yang sangat strategis di dapur SPPG MBG.

“Karena pemenuhan gizi itu sebenarnya kami Ahli Gizi itu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup mumpuni untuk bagaimana kita bisa melakukan pemenuhan gizi,” jelas Doddy.

Doddy menjelaskan, tujuan keterlibatan ahli gizi adalah untuk menjaga perilaku makan anak sekolah agar mampu memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan, yakni di kisaran 20–30%.

Menurut Doddy, gizi seimbang harus memperhatikan komposisi karbohidrat, protein, vitamin, mineral, air, aktivitas fisik, dan pengukuran berat badan. “Sehingga jangan sampai nanti anak-anak yang menerima manfaat dari SPPG ke sekolah-sekolah itu penambahan jadi berat badan, ini akan jadi masalah kesehatan,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak wajib melibatkan ahli gizi profesional dan dapat dikelola oleh tenaga nonprofesional yang mengikuti pelatihan singkat.

Pernyataan Cucun menyulut perdebatan setelah ia menyatakan pengawasan gizi dalam SPPG tidak harus dijalankan oleh ahli gizi.

Menurutnya, tenaga nonprofesional, termasuk lulusan SMA yang diberikan pelatihan singkat, dapat mengambil peran tersebut karena dianggap cukup memahami kebutuhan dasar nutrisi.

Sikap ini bertolak belakang dengan pendapat banyak ahli dan organisasi profesi yang menilai keberadaan tenaga gizi tidak bisa digeser begitu saja.

Terlebih, serangkaian kasus keracunan makanan di fasilitas SPPG beberapa waktu terakhir semakin menegaskan bahwa standar kompetensi tidak boleh direduksi.

Dalam diskursus legislatif, Cucun berargumen standar tenaga gizi dapat berubah mengikuti proses pengambilan keputusan di DPR, termasuk kemungkinan penyesuaian nomenklatur SPPG.

Bisnis.com, CIREBON- Menu makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dinilai masih mengabaikan nilai gizi dan esensi edukasi yang menjadi tujuan utama program tersebut.

Sekretaris Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Kabupaten Cirebon, Musrifah, menilai pelaksanaan MBG di lapangan kerap bergeser dari semangat awalnya, yakni memperbaiki pola makan anak dan mengedukasi mereka tentang gizi seimbang.

Menurut Musrifah, banyak satuan penyedia MBG di sekolah justru memilih makanan olahan kemasan seperti biskuit, roti manis, dan susu UHT dengan kandungan gizi rendah.

Padahal, kata dia, tujuan program ini bukan sekadar mengenyangkan, melainkan membangun kebiasaan makan sehat melalui bahan pangan segar.

"Kalau bicara ideal, seharusnya MBG menampilkan real food atau makanan utuh yang diolah, bukan makanan pabrikan. Tujuannya kan memperbaiki asupan gizi sekaligus membentuk perilaku konsumsi anak sesuai pedoman gizi seimbang," kata Musrifah, Selasa (28/10/2025).

Ia menjelaskan, unsur edukasi dalam MBG menjadi penting karena apa yang disajikan melalui program ini akan membentuk persepsi anak tentang makanan sehat.

Jika setiap pekan anak menerima roti manis atau susu kemasan tinggi gula dari pemerintah, mereka bisa menganggap makanan seperti itu sehat dan aman dikonsumsi setiap hari.

“Anak-anak bisa berpikir dari program MBG saja dikasih ini, berarti sehat dong. Itu bahaya. Persepsi itu bisa tertanam sejak dini,” ujarnya menegaskan.

Lebih lanjut, Musrifah juga menyoroti kualitas susu dalam paket MBG. Ia menyebutkan, sebagian besar produk susu yang dibagikan tidak mengandung kadar susu murni tinggi.

Dari pengamatannya, susu yang digunakan sering kali hanya mengandung 30% bahan susu, sedangkan sisanya adalah air dan gula.

"Kalau saya bilang, itu bukan susu, tapi air dengan sedikit campuran susu dan gula. Kandungan susunya rendah, sukrosanya tinggi. Padahal idealnya minimal 80 persen susu murni,” jelasnya.

Ia menilai, faktor biaya menjadi alasan utama penyedia MBG memilih produk olahan murah. Namun, pendekatan ini dinilainya justru menggerus nilai edukatif program.

Dalam banyak kasus, dapur MBG di Cirebon bahkan mengganti jatah menu harian dengan makanan kering atau roti kemasan untuk efisiensi, termasuk pada hari Sabtu.

Selain itu, Musrifah juga mengungkapkan Dinas Kesehatan daerah tidak memiliki petunjuk teknis (juknis) resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait standar bahan dan menu MBG.

Akibatnya, setiap satuan penyelenggara membuat tafsir sendiri tentang “makanan bergizi”, tanpa acuan baku dari pusat.

"Di Dinas Kesehatan sendiri tidak pernah menerima juknis detail dari BGN. Jadi, kami tidak tahu sebenarnya menu seperti biskuit dan susu manis itu diperbolehkan atau tidak. Kalau edukasi gizinya tidak jalan, maka program MBG hanya jadi formalitas—sekadar bagi makanan. Padahal, esensi program ini adalah mengajarkan anak untuk mengenali makanan sehat, bukan membiasakan mereka pada rasa manis dan produk pabrikan,” imbuhnya.

Orangtua murid di salah satu sekolah dasar swasta di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, mengeluhkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Mereka menilai menu yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang dan justru berpotensi tidak sehat bagi anak-anak. Menu MBG yang dibagikan kepada siswa pada awal pekan ini berisi biskuit gandum kemasan, donat, susu UHT, dan pisang.

Kombinasi makanan ini dinilai para orang tua jauh dari standar makanan bergizi yang seharusnya mencakup karbohidrat, protein, sayuran, dan buah segar.

Salah satu orang tua murid yang enggan disebutkan namanya mengatakan, ia terkejut saat mengetahui menu yang diterima anaknya hanya berupa makanan kemasan dan olahan.

“Kami kira makan bergizi gratis itu akan berisi makanan yang dimasak, seperti nasi dengan lauk pauk, atau minimal makanan rumahan. Tapi ini malah donat dan biskuit kemasan. Ini bukan makanan bergizi, ini jajanan,” ujarnya, Senin (27/10/2025).

Ia menilai, program yang seharusnya membantu pemenuhan gizi anak justru berpotensi menanamkan kebiasaan makan tidak sehat.

“Kalau anak-anak terus dikasih makanan seperti ini, mereka jadi terbiasa makan manis dan olahan. Padahal pemerintah bilang tujuannya memperbaiki gizi,” katanya dengan nada kecewa.

Orang tua lain menyebutkan, anaknya bahkan tidak mau menghabiskan makanan tersebut. “Anak saya bilang donatnya keras, biskuitnya manis sekali. Akhirnya dibuang. Sayang sekali, kalau programnya niat baik tapi pelaksanaannya begini,” tutur seorang ibu rumah tangga lain.

Dari pantauan di lapangan, menu yang dibagikan oleh SPPG memang cenderung berupa makanan ringan dan siap saji.

Tidak tampak adanya menu utama berbasis karbohidrat dan protein segar seperti nasi, telur, tempe, atau ayam. Sejumlah orang tua juga mempertanyakan sumber bahan dan proses pengadaan makanan tersebut.

“Kalau makanannya dari pabrikan, berarti ada kontrak pengadaan dengan pihak ketiga. Kami ingin tahu siapa penyedianya dan apakah sudah melalui uji kandungan gizi,” ujar salah satu wali murid yang juga aktif di komite sekolah.

JAKARTA - Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Program ini wujud nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil.

“Selama 80 tahun merdeka, perhatian terhadap rakyat miskin baru benar-benar diwujudkan oleh Pak Prabowo melalui program Makan Bergizi Gratis. Program ini memanusiakan dan memberi kesempatan yang sama bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah,” ujar Trubus di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Ia menilai, konsep MBG yang digagas pemerintah Indonesia sejajar dengan kebijakan serupa di sejumlah negara maju seperti Brasil, Jepang, Korea Selatan, dan Finlandia. Bahkan, salah satu agenda Presiden Brasil mengunjungi Indonesia meninjau langsung dapur MBG sebagai bentuk studi banding kebijakan pangan nasional.

Meski berdampak besar, Trubus mengingatkan bahwa pelaksanaan MBG di lapangan masih memerlukan banyak penyempurnaan, terutama dari sisi edukasi dan perencanaan teknis. Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana masih relatif baru. Sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab antarinstansi.

“Edukasi publik penting untuk membangun kepercayaan,” tuturnya. Trubus menyoroti pula belum optimalnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengawasan dan penguatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, lanjut dia, Pemda paling memahami kondisi daerah, termasuk tantangan geografis, logistik, dan sosial ekonomi masyarakat.

“Pemda harus terlibat membantu pengawasan SPPG mulai dari pengemasan, distribusi, dan peningkatan kapasitas dapur. Karena beda daerah, beda persoalan,” tegasnya.

Menurut Trubus, salah satu tantangan utama MBG adalah menjaga kualitas makanan agar tidak terjadi kasus insiden keamanan pangan akibat kesalahan penyimpanan atau proses memasak.

“Banyak insiden keamanan pangan muncul karena minim edukasi kepada juru masak dan lemahnya sistem distribusi. Ada dapur yang mulai masak jam tujuh malam, tapi baru dibagikan ke sekolah pagi hari. Jarak waktu yang panjang itu bisa menyebabkan makanan basi,” jelasnya.

Trubus menambahkan, setiap dapur SPPG harus memiliki ahli gizi yang berperan aktif memastikan makanan sesuai standar gizi dan higienitas. Ia juga menekankan pentingnya pelatihan intensif bagi para juru masak serta penerapan batas produksi maksimal 2.000 porsi per dapur agar mutu makanan terjaga.

Ia mendukung langkah pemerintah yang mulai menutup dapur bermasalah dan memberi sanksi pada penyelenggara yang tidak memenuhi standar. “Langkah ini penting agar ada efek jera dan tercipta tata kelola yang bersih serta transparan,” katanya.

Selain itu, partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan MBG. Ia mengusulkan agar guru dan komite sekolah turut mencicipi makanan setiap hari, bukan hanya sebulan sekali. “Kalau kepala sekolah dan guru ikut mencicipi, pengawasan jadi lebih nyata. Jangan sampai anak-anak jadi korban makanan tidak layak,” ujar dosen Sosiologi Hukum dan Pengantar Ilmu Politik Universitas Trisakti ini.

Dia juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam proses produksi dan distribusi makanan. “Partisipasi publik bisa membangun kepercayaan. Ajak masyarakat ikut mengemas makanan, ikut melihat dapur. Itu membangun rasa memiliki,” tuturnya.

Trubus menyambut baik rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru yang mengatur tata kelola MBG, termasuk soal batas produksi, mekanisme pengawasan, dan tanggung jawab hukum jika terjadi insiden.

Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi KHLS (Kelayakan Higienis, Legal, dan Standar) serta sertifikasi halal yang harus dipermudah dan disubsidi oleh pemerintah.

“Banyak dapur di daerah belum bisa sertifikasi karena biaya tinggi. Ini harus menjadi perhatian BPJPH dan pemerintah pusat,” katanya.

MBG ke depan tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Saat ini program baru menjangkau sekitar 50 juta penerima manfaat dari total 82 juta target nasional.

Selain itu, kata Trubus, digitalisasi harus segera diterapkan dalam tata kelola MBG. Itu penting untuk mempercepat distribusi, memantau kualitas makanan, serta mencegah risiko seperti keterlambatan dan insiden keamanan pangan.

“Dengan sistem berbasis data, setiap tahapan dari dapur, distribusi, hingga konsumsi dapat diawasi secara real time,” ungkapnya.

Trubus menutup dengan optimisme bahwa Program MBG adalah investasi besar masa depan bangsa. “Kalau anak-anak kita tumbuh dengan gizi baik, mereka akan menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Itulah modal menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.