Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai meningkatnya penerbitan obigasi oleh industri multifinance pada kuartal I/2026 merupakan perkembangan yang positif.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perushaan Modal Ventura, LKM, dan LJK lainnya OJK Agusman mengatakan perkembangan itu mencerminkan adanya kepercayaan pasar terhadap fundamental dan prospek industri multifinance.

Dia meneruskan, penerbitan obligasi itu adalah bagian daristrategi pendanaan yang terencana, yang mana perusahaan secara aktif melakukan diversifikasi sumber pendanaan.

“Guna memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas dan ekspansi pembiayaan,” katanya dalam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Lebih jauh, Agusman menilai hingga akhir 2026 industri multifinance diperkirakan tetap mampu menjaga kinerja pendanaan yang sehat dan berkelanjutan dengan terus tentunya menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang memadai.

Sebagai informasi, OJK mencatat piutang pembiayaan industri multifinance sebesar Rp514,09 triliun, tumbuh 0,61% (year on year/YoY). Sementara itu, NPF gross dan NPF net masing-masing 2,83% dan 0,8%. Adapun, gearing ratio sebesar 2,17 kali.

Untuk diketahui, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengungkapkan penerbitan surat utang multifinance pada kuartal I/2026 mencapai Rp11,90 triliun, naik 42,7% (year on year/YoY) dari Rp8,34 triliun.

Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin mengatakan porsi itu cukup besar terhadap keseluruhan pasar. Dari total penerbitan surat utang korporasi Rp59,35 triliun pada kuartal I/2026, multifinance menyumbang sekitar 20,1% atau Rp11,90 triliun.

“Angka kuartal I/2026 juga sudah setara 31,2% dari total penerbitan multifinance sepanjang 2025 lalu yang mencapai Rp38,18 triliun. Ini menunjukkan emiten multifinance masuk pasar cukup awal,” ungkapnya kepadaBisnis, Senin (27/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. mencatatkan lonjakan jaringan hingga 40% setelah merampungkan merger dengan PT Mandala Multifinance Tbk. Langkah korporasi ini memperluas jangkauan operasional Adira secara signifikan, dengan cakupan bisnis yang kini telah menjangkau sekitar 70% kabupaten di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Adira Finance I Dewa Made Susila mengatakan merger tersebut langsung berdampak pada pertumbuhan aset perseroan, meski kontribusi aset Mandala relatif terbatas karena hanya sekitar 10% dari total aset Adira sebelum penggabungan.

“Dari sudut dampak, memang sudah berdampak di mana aset kami tumbuh karena merger ini. Tapi karena asetnya Mandala itu kira-kira 10% dari aset Adira, jadi tidak terlalu besar untuk pertumbuhannya,” kata Made dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja FY 2025 Bank Danamon, Kamis (19/2/2026).

Kendati begitu, Made menegaskan bahwa nilai strategis merger terletak pada perluasan pasar dan penguatan infrastruktur distribusi.

Dia mengatakan, Mandala memberikan tambahan sekitar 40% jaringan operasional serta meningkatkan jumlah karyawan sekitar 20%, sehingga memperbesar kapasitas ekspansi pembiayaan ke berbagai daerah.

“Yang paling penting jangkauan kami sekarang tumbuh signifikan. Outlet kami sudah increase by 40% dan meng-cover 70% dari kabupaten di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Dengan tambahan jaringan dan sumber daya tersebut, Made menyebut bahwa Adira menyiapkan fondasi untuk memperluas penetrasi pasar dan mendorong pertumbuhan bisnis ke depan.

“Yang kita siapkan adalah pasar yang semakin luas yang bisa dijangkau oleh Adira dengan merger dengan Mandala,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Mandala Finance resmi dibubarkan setelah merger dengan Adira Finance. Pembubaran ini disetujui dalam RUPSLB dan izin usaha dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pencabutan izin usaha oleh OJK berlaku efektif sejak 1 Oktober 2025, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggabungan Nomor 71 tanggal 16 Juli 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 yang mencapai 5,11% dinilai menjadi katalis positif bagi pasar keuangan, khususnya obligasi korporasi.

Kinerja ekonomi tersebut mencerminkan pemulihan yang solid pascapandemi sekaligus membuka ruang ekspansi pembiayaan bagi dunia usaha ke depan.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto menilai capaian pertumbuhan tersebut relatif baik dan mendekati target pemerintah. Hampir seluruh sektor ekonomi tercatat mengalami pertumbuhan, menandakan fase pemulihan telah bergeser menuju fase ekspansi.

Dengan pertumbuhan tersebut dan harapan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi pada 2026 sebesar 6%, otomatis ekspektasi pergerakan ekonomi akan semakin kuat.

Menurut Ramdhan, prospek ekonomi yang membaik akan meningkatkan kebutuhan pendanaan korporasi, baik untuk pengembangan usaha maupun ekspansi baru. Kondisi tersebut berpotensi mendorong peningkatan penerbitan surat utang korporasi di pasar obligasi.

“Dengan kondisi ekonomi yang baik ini otomatis permintaan dari masyarakat di pasar keuangan akhirnya bisa disalurkan ke penerbitan surat utang ini. Sehingga ini akan menimbulkan sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).

Di sisi lain, masyarakat dan investor institusi juga membutuhkan instrumen keuangan untuk menempatkan dana secara optimal. Sinergi antara kebutuhan pendanaan korporasi dan permintaan investor terhadap instrumen pendapatan tetap diyakini akan menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Perusahaan membutuhkan pendanaan, sementara investor membutuhkan instrumen investasi. Kalau ini berjalan seimbang, dampaknya bisa jangka panjang selama pertumbuhan ekonomi stabil,” jelasnya.

Ramdhan juga menyinggung target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang lebih agresif hingga kisaran 8% pada 2029–2030. Target tersebut diyakini akan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih besar dan memperkuat sisi penawaran serta permintaan di pasar keuangan.

“Kalau kondisi global tidak berkepanjangan, saya perkirakan penerbitan obligasi korporasi tahun ini masih bisa tumbuh sekitar 10%–15% dibanding tahun lalu,” katanya.

Sementara itu, Investment Advisor at Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian mengatakan dampak rilis data ekonomi terhadap pasar Surat Berharga Negara (SBN) bersifat netral. Namun, arah kebijakan Bank Indonesia (BI) ke depan akan menjadi penentu utama pergerakan yield obligasi dan arus dana asing.

Menurutnya, apabila BI memilih untuk tidak terburu-buru menurunkan suku bunga acuannya, terdapat potensi kenaikan yield SBN dalam jangka pendek. Sikap kehati-hatian BI tersebut dipandang sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar di tengah dinamika global.

Di sisi lain, membaiknya pertumbuhan ekonomi domestik diharapkan dapat memberikan bantalan positif bagi rupiah. Stabilitas nilai tukar menjadi faktor krusial dalam menarik kembali minat investor asing, khususnya ke pasar obligasi pemerintah.

“Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih solid, rupiah berpotensi lebih stabil dan pada akhirnya dapat mendorong masuknya kembali dana asing ke pasar SBN,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) optimistis kondisi likuiditas perusahaan masih mencukupi untuk mendorong ekspansi pembiayaan di tengah tren pemulihan ekonomi nasional.

Optimisme tersebut sejalan dengan sinyal pemulihan kredit perbankan yang mulai terlihat pada penghujung kuartal III/2025. Dari total Rp200 triliun dana pemerintah yang ditempatkan di bank-bank Himbara, salah satunya BSI, lebih dari separuhnya telah terserap untuk pembiayaan produktif.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, dengan fundamental yang kuat serta pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp323 triliun, kondisi likuiditas BSI saat ini masih sangat solid dan mencukupi untuk melanjutkan ekspansi pembiayaan.

Ketika ditanya soal tambahan suntikan likuiditas Kemenkeu, Anggoro menyebut likuiditas BSI masih mencukupi.

“Terkait kebutuhan likuiditas, dengan fundamental yang kuat serta didukung pertumbuhan DPK yang mencapai Rp323 triliun, kondisi BSI saat ini semakin solid dan mencukupi (ample) untuk ekspansi pembiayaan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (14/10/2025).

Anggoro menambahkan, BSI optimistis menjadi bagian penting dari akselerasi pemulihan kredit nasional. Per kuartal II/2025 atau Juni 2025, pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp293,24 triliun, tumbuh 13,93% secara tahunan (year-on-year/YoY), jauh di atas rata-rata pertumbuhan kredit perbankan nasional pada periode yang sama.

Mayoritas pembiayaan BSI, yakni sekitar 72,22%, disalurkan ke segmen ritel dan konsumer, sedangkan 27,78% sisanya ke segmen wholesale (korporasi). Kualitas pembiayaan juga tetap terjaga, dengan rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) gross di level 1,87%, lebih baik dibandingkan rata-rata industri.

BSI sebelumnya mengungkapkan telah menyalurkan lebih dari separuh dana penempatan likuiditas sebesar Rp10 triliun yang ditempatkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Anggoro saat itu mengatakan penyerapan dana tersebut sudah di atas 50%. “Pokoknya sudah lebih tinggi dari 50%,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Dia menjelaskan, dana penempatan tersebut sebagian besar disalurkan untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang memiliki keterkaitan dengan ekosistem ekonomi syariah.

“UMKM yang terkait dengan sistem haji, umrah, gadai juga termasuk, cicil emas termasuk, juga supply chain dari SMI,” katanya.

Selain sektor UMKM, BSI juga menyalurkan dana tersebut ke pembiayaan ritel dan konsumsi, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) yang berada dalam ekosistem BSI. “Kita juga bisa membiayai untuk KPR-KPR yang terkait dengan ekosistem kita. Retail dan konsumer,” tambahnya. Ketika ditanya soal jangka waktu penyerapan dana tersebut, Anggoro memastikan penempatan likuiditas dari pemerintah itu akan segera terserap seluruhnya dalam waktu dekat. “Habis,” ujarnya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Suntikan likuiditas dari Pemerintah RI memberikan ruang yang lebih lapang bagi PT Bank Syariah IndonesiaTbk. (BRIS) atau BSI untuk memacu ekspansi pembiayaan pada sisa akhir tahun 2025.

Stimulus yang berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah dan awalnya disimpan di Bank Indonesia itu diyakini akan melonggarkan likuiditas, menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF) dan mendorong ekspansi pembiayaan BRIS yang per Agustus 2025 mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara emitenperbankan.