JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengungkapkan bahwa El Nino diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, El Nino telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau.

Hal ini disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Niño dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, dikutip Selasa (30/6/2026).

"El Nino ini fenomenanya terjadi kurang lebih selama 9 sampai 12 bulan, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek tergantung berbagai kondisi, sehingga diperkirakan El Nino itu yang dimulai sejak bulan sekitar April atau Mei, bulan Mei ya, itu akan berakhir di bulan Mei tahun depan," ujarnya.

Namun demikian, Faisal mengungkapkan kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut. Dia menegaskan bahwa perlu dipahami El Nino dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Nino terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau.

"Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan," jelasnya.

Menurut Faisal, wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis.

Selain berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air, El Nino juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas.

Di sektor pangan dan pertanian, Faisal mengingatkan adanya risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.

"Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan."

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga menghadapi potensi musim kemarau dan El Nino melalui penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP) serta produksi yang masih stabil.

"Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif sejak dini. Kesiapan stok pangan Indonesia berada di status yang cukup kuat," kata Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Bapanas memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan pangan nasional menghadapi potensi musim kemarau dan fenomena El Nino. Kesiapan tersebut didukung oleh kondisi produksi yang masih terjaga serta ketersediaan CPP yang dinilai memadai.

Upaya tersebut menjadi penting di tengah mulai munculnya dampak El Nino di Papua Nugini sebagaimana dilaporkan sejumlah lembaga internasional.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan berlangsung pada Juli hingga September 2026 dengan peluang terjadinya El Nino.

Pemerintah telah memperkuat stok cadangan pangan pemerintah (CPP), terutama stok beras. Termasuk pula stok cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang dikelola masing-masing pemerintah daerah.

"Memang ada prediksi El Nino dan musim kering, sehingga kita sudah antisipasi daerah-daerah yang defisit itu untuk persiapan, baik dari produksi maupun stok. Pemerintah mempunyai CPP dan CPPD, yang dikelola di pemerintah pusat dan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota," terang Sarwo.

Ia juga mengatakan efek El Nino belum begitu kuat dirasakan di Indonesia. Progres pertanaman pangan masih bertumbuh baik. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog semakin tinggi dari hasil penyerapan panen petani lokal yang kini tercatat di atas 5 juta ton.

"Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal, sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai," bebernya.

Sarwo mengaku pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berkaitan dengan perubahan cuaca.

"Dan kita juga sudah sosialisasi ke para petani untuk melakukan pola tanam sesuai dengan anjuran dari pemerintah," beber dia.

Ia menyebutkan hingga Juni 2026, berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang diolah Bapanas, total produksi beras pada semester pertama tahun ini diperkirakan mencapai 19,2 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional periode Januari–Juni yang diproyeksikan sebesar 15,4 juta ton.

Proyeksi surplus produksi terhadap konsumsi beras sebanyak 3,7 juta ton tersebut pun sebagian besar telah dikonversi menjadi stok CBP melalui serapan Bulog.

"Dari awal tahun sampai 26 Juni, Bulog telah melaksanakan penyerapan setara beras sebanyak 3,2 juta ton," katanya lagi.

Selanjutnya, realisasi penyaluran CBP ke masyarakat sampai 26 Juni telah menyentuh angka total 1,07 juta ton melalui berbagai program. Sementara total stok beras pemerintah yang disimpan Bulog masih ada di angka yang cukup besar, yakni 5,17 juta ton.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku optimistis stok beras Indonesia mencukupi sampai Mei tahun 2027. Indonesia sudah bersiap jauh hari untuk menghadapi El Nino di tahun ini.

"Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023. Alhamdulillah kita lolos. Stok beras kita tertinggi sepanjang sejarah. Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. (Bahkan) beras kita sudah sampai Mei pun cukup. Jadi tidak masalah," ucap Amran.

Optimisme tersebut selaras dengan Proyeksi Neraca Pangan untuk beras yang sudah diperbarui awal Juni ini. Neraca akhir tahun beras Indonesia diestimasikan masih akan terdapat stok 16,24 juta ton. Ini berasal dari stok awal tahun 2026 di 12,54 juta ton ditambah proyeksi produksi setahun 34,76 juta ton lalu dikurangi kebutuhan konsumsi setahun 31,1 juta ton.

Dengan proyeksi neraca akhir tahun beras sebesar 16,24 juta ton tersebut dinilai masih mampu untuk penuhi kebutuhan konsumsi nasional sekitar 5 bulan lamanya di tahun 2027 mendatang. Namun tidak hanya itu karena pada bulan Maret dan April stok beras nasional akan semakin meningkat karena telah memasuki musim panen raya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Saya minta selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena El Nino melalui penguatan sistem irigasi dan pengamanan ketersediaan air guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Dia mengatakan,l dampak El Nino tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mengurangi tampungan air di sejumlah bendungan.

"Saya minta selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengeboran air tanah dalam, pembangunan jaringan irigasi tersier, hingga pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas unit agar penanganan dapat berjalan secara terpadu.

Upaya mitigasi sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun. Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU telah melaksanakan program pengeboran air tanah dalam di sejumlah wilayah yang selama ini rawan mengalami kekeringan.

"Sebetulnya, antisipasi awal sudah dikerjakan oleh teman-teman SDA. Dari awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia," katanya.

Salah satu daerah yang menjadi prioritas adalah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta sejumlah wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur yang selama ini kerap mengalami krisis air pada musim kemarau.

Selain meningkatkan ketersediaan sumber air, Dody juga menekankan pentingnya pembangunan jaringan irigasi tersier agar distribusi air ke lahan pertanian dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Penguatan infrastruktur irigasi tersebut sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Melalui kebijakan tersebut, Kementerian PU bersama pemerintah daerah terus memastikan jaringan irigasi berfungsi optimal guna menjaga produktivitas pertanian nasional.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Inpres tersebut, Kementerian PU bersama Kementerian Pertanian telah menyepakati pelaksanaan pendataan dan pembangunan jaringan irigasi secara simultan.

Sinergi ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih presisi sehingga program irigasi pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan lebih awal, lebih tepat sasaran dan berbasis data yang lebih akurat.

"Kita bersepakat dengan Kementerian Pertanian bahwa kita mengeksekusi Inpres Irigasi itu bersamaan dengan mendata irigasi-irigasi daerah. Kemudian 2026 dan seterusnya bisa kita kerjakan lebih awal dan lebih presisi. Tapi fungsinya sama, bagaimana agar swasembada pangan itu terwujud," tegas Menteri Dody.

Melalui penguatan sistem irigasi, peningkatan ketersediaan sumber air, serta kolaborasi lintas sektor, Kementerian PU terus berupaya menjaga produktivitas sektor pertanian di tengah ancaman perubahan iklim sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan air bagi masyarakat sebagai fondasi dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Khusus masalah El Nino, saya akan membentuk satgas khusus untuk menghadapi El Nino 2026-2027

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo siap membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menghadapi fenomena cuaca El Nino.

"Khusus masalah El Nino, saya akan membentuk satgas khusus untuk menghadapi El Nino 2026-2027," ujar Dody dalam Infratalks di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pembentukan satgas penting karena yang terdampak tidak hanya masalah irigasi dan sawah yang tidak mendapatkan suplai air karena kekeringan, tetapi juga mungkin di beberapa titik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang kemungkinan juga akan mengalami kekurangan air di masa El Nino, begitu juga dengan bendungan-bendungan yang mungkin akan mengalami hal sama.

"Karena di sini sudah ada lintas direktorat jenderal (Ditjen), ada Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya dan seterusnya, makanya saya merasa perlu ada satgas khusus. El Nino ini memang harus kita antisipasi dari awal," katanya.

Sebetulnya antisipasi awal sudah dikerjakan Kementerian PU, misalnya dari awal tahun sudah melakukan program pengeboran air dalam di beberapa titik yang selama ini dilihat sebagai titik-titik kekeringan di seluruh Indonesia, seperti misalnya di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Gunung Kidul, Kementerian PU juga melakukan pengeboran air dalam di semua titik tidak hanya tempat-tempat yang selama ini kering misalnya Nusa Tenggara Timur (NTT) tetapi juga di tempat-tempat lainnya.

"Cuma yang sekarang saya minta tambahan kepada rekan-rekan Ditjen SDA agar selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan untuk irigasi sawah maupun kebun itu saya mewajibkan juga membuat jaringan irigasi tersier," kata Dody.

Dia mengatakan jaringan irigasi tersier ini penting dalam rangka pemanfaatan air untuk mengairi sawah menjadi lebih efektif dan efisien.

"Karena irigasi tersier itu agar air yang mengalir itu bisa mengairi sawah-sawahnya sampai yang terjauh itu bisa tercapai dengan cara yang lebih efektif dan efisien, serta ada penghematan penggunaan air yang bisa kita peruntukkan untuk generasi muda kita ke depan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan pemerintah mengisi penuh bendungan sebagai langkah strategis menghadapi dampak fenomena El Nino ekstrem guna menjaga ketahanan pangan nasional.

Dody menjelaskan langkah mitigasi terhadap dampak El Nino telah mulai dilakukan sejak beberapa waktu lalu melalui pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi di berbagai wilayah yang memiliki bendungan utama.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai penguatan infrastruktur air, terutama jaringan irigasi, menjadi faktor penentu dalam menjaga produksi pangan nasional menghadapi potensi terjadinya fenomena iklim El Nino.

Menurut dia, berbagai langkah yang disiapkan pemerintah seperti pompanisasi, embung, sumur dalam, optimasi lahan, dan cetak sawah dapat membantu mengurangi dampak kekeringan, namun tetap membutuhkan dukungan sistem irigasi yang andal.

"Intervensi ini sebenarnya cukup efektif sebagai buffer untuk kemarau moderat hingga sedang, tapi kurang memadai secara mandiri untuk skenario El Nino kuat,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan kekeringan pada dasarnya merupakan kondisi defisit air pada fase kritis pertumbuhan tanaman, sehingga ketersediaan air menjadi faktor paling menentukan keberhasilan produksi.

Eliza mengingatkan bahwa perbaikan irigasi perlu dilakukan tidak hanya pada jaringan tersier, tetapi juga pada bagian hulu.

Menurut dia, pendangkalan masih terjadi pada saluran irigasi primer, sekunder, bendung, hingga waduk akibat akumulasi sedimen yang dipengaruhi perubahan tata guna lahan dan terbatasnya bangunan pengendali sedimen.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat revitalisasi jaringan irigasi menghadapi tantangan karena membutuhkan biaya yang besar dan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.

"Irigasi ini kunci, tapi sekarang sekitar 60 persen jaringan irigasi masih masuk dalam kategori rusak," ujarnya.

Sementara itu, rehabilitasi jaringan tersier yang selama ini banyak dilakukan pemerintah dinilai memiliki dampak terbatas apabila persoalan di hulu belum ditangani secara menyeluruh.

Namun demikian, Eliza menyebutkan bahwa pompanisasi, embung, dan sumur dalam tetap memiliki peran penting sebagai sumber air tambahan di daerah rawan kekeringan.

Menurut dia, pompa dapat membantu menyelamatkan tanaman pada fase penting seperti pembungaan dan pengisian biji. Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan pompa juga meningkatkan biaya produksi karena membutuhkan bahan bakar atau listrik untuk operasional.

Embung dan sumur dalam juga dinilai bermanfaat untuk diversifikasi sumber air, meski masih menghadapi tantangan berupa biaya operasional yang relatif tinggi, ketergantungan pada infrastruktur pendukung, serta skala pemanfaatan yang belum masif dibandingkan kebutuhan nasional.

Di wilayah rawan kekeringan seperti Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, keberadaan pompa, embung, dan sumur dalam dapat membantu menjaga produksi, tetapi belum dapat menggantikan fungsi irigasi permanen.

“Pompanisasi, embung, dan sumur dalam cukup efektif sebagai suplemen air di daerah kritis,” ucapnya.

Selain itu, Eliza menilai program cetak sawah juga menghadapi tantangan karena lahan baru umumnya membutuhkan waktu satu hingga dua musim tanam untuk mencapai produktivitas yang stabil serta kerap menghadapi keterbatasan akses air.

Dengan demikian, investasi pada infrastruktur air dinilai memiliki dampak jangka panjang yang lebih besar karena mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani dibandingkan subsidi input yang cenderung bersifat jangka pendek.

"Tanpa air yang cukup dan tepat waktu, benih unggul, pupuk, atau pola tanam pun berpotensi tidak bekerja secara optimal," ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah memperkuat berbagai infrastruktur pertanian untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap produksi pangan nasional, antara lain melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, irigasi perpompaan, optimalisasi lahan, hingga program cetak sawah baru.

Pemerintah menyiapkan pembangunan sekitar 15.000 unit irigasi perpompaan, 3.000 unit irigasi perpipaan, dan 3.000 unit bangunan konservasi air yang difokuskan pada sentra produksi padi serta wilayah rawan kekeringan.

Selain memperkuat infrastruktur air, pemerintah juga meningkatkan cadangan beras nasional guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan di tengah potensi kemarau panjang.

Kementerian Pertanian mencatat stok cadangan beras saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Angka tersebut berpotensi bertambah seiring perkiraan produksi dari tanaman padi yang masih berada dalam fase pertumbuhan (standing crop) sekitar 10 hingga 11 juta ton.

Dengan dukungan stok dan potensi produksi tersebut, pemerintah memperkirakan ketersediaan pangan nasional mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 10 hingga 11 bulan ke depan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan kemampuan Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menunjukkan perbaikan dalam beberapa siklus El Nino terakhir.

“Jika kita melihat perjalanan penanganan kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa siklus El Nino terakhir, ada satu hal yang patut kita syukuri, kemampuan kita dalam mengendalikan karhutla terus menunjukkan perbaikan,” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa luas karhutla saat El Nino terus menunjukkan tren penurunan. Pada El Nino 2015, luas karhutla tercatat sekitar 2,61 juta hektare, turun menjadi 1,64 juta hektare pada 2019, dan kembali menurun menjadi sekitar 1,16 juta hektare pada 2023.

Dalam dua siklus El Nino terakhir, lanjutnya, luas karhutla berhasil ditekan hingga 55,6 persen dibandingkan kondisi tahun 2015.

Menurut Menhut Raja Antoni, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak, mulai dari BMKG, BNPB, TNI-Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, hingga seluruh masyarakat.

“Karhutla bukan semata persoalan kehutanan, bukan semata persoalan lingkungan hidup, dan bukan hanya persoalan daerah tertentu. Karhutla adalah masalah bersama yang dampaknya dirasakan oleh seluruh bangsa,” ujar Raja Antoni.

Meski grafik karhutla pada siklus El Nino menunjukkan tren menurun, Menhut Raja Antoni mengingatkan bahwa kewaspadaan harus tetap ditingkatkan.

Hingga Mei 2026, luas karhutla tercatat sekitar 81 ribu hektare atau meningkat dibandingkan periode yang sama saat El Nino 2019 maupun 2023.

Selain itu, BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan lebih kering dengan puncak kemarau pada Juli hingga September.

“Kalau semua stakeholder masih bekerja dengan baik juga dengan peran TNI, Polri, serta partisipasi masyarakat, tentunya kita akan bisa memenangkan pertarungan melawan karhutla ini,” ujar Menhut Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Strategi menghadapi kekeringan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pendekatan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian menyiapkan strategi pengamanan sumber air dan penguatan infrastruktur irigasi untuk memastikan produksi beras tetap terjaga, sekaligus mencapai target peningkatan produksi 1 juta ton pada 2026.

Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP), Kementan Dhani Gartina di Jakarta, Kamis mengatakan, pemerintah berupaya mempertahankan peningkatan produksi yang telah dicapai pada 2025 melalui berbagai strategi, mulai dari intensifikasi lahan pertanian yang sudah ada hingga perluasan areal tanam melalui program ekstensifikasi.

Saat webinar bertajuk "Menjaga Produksi Pangan Saat El Nino Datang" dia menyebutkan ancaman fenomena El Nino dan kekeringan diprediksi melanda sejumlah wilayah pertanian nasional oleh karena itu salah satu fokus utama Kementan adalah memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian.

"Melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP), berbagai program pengembangan sumber daya air terus diperkuat, termasuk melalui kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum," katanya.

Berbagai program telah disiapkan untuk mendukung ketersediaan air diantaranya rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, embung, dam parit, serta pengembangan sumber air alternatif.

Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman, khususnya pada sawah tadah hujan yang selama ini hanya dapat ditanami satu kali dalam setahun.

Melalui pembangunan sistem irigasi yang lebih baik, lahan tadah hujan diharapkan dapat memperoleh suplai air secara berkelanjutan, sehingga frekuensi tanam meningkat dan produktivitas petani bertambah.

“Kami berharap dengan kegiatan tersebut, lahan yang sebelumnya hanya satu kali tanam bertambah menjadi dua kali tanam, kemudian yang dua kali tanam bisa tiga kali tanam. Jadi ada peningkatan indeks pertanaman," ujarnya.

Untuk tahun 2026, pemerintah menyiapkan distribusi infrastruktur air dalam skala besar, meliputi pembangunan sekitar 15.000 unit irigasi perpompaan, 3.000 unit irigasi perpipaan, serta 3.000 unit bangunan konservasi air yang akan difokuskan pada sentra-sentra produksi padi dan wilayah rawan kekeringan.

Selain pembangunan infrastruktur, Ditjen LIP juga telah melakukan pemetaan potensi cekungan air tanah, sumber air permukaan, sawah irigasi, hingga lahan rawan kekeringan untuk memastikan intervensi dilakukan secara tepat sasaran.

“Strategi menghadapi kekeringan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pendekatan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi,” kata Dhani. .

Pada aspek antisipasi, pemerintah memperkuat perencanaan musim tanam, penyediaan sarana produksi, serta pembangunan infrastruktur air.
Strategi adaptasi dilakukan melalui penerapan pola tanam hemat air, penggunaan varietas padi tahan kekeringan, serta pengelolaan lahan yang lebih efisien.

"Adapun langkah mitigasi dilakukan melalui program asuransi pertanian, manajemen risiko produksi, serta bantuan pemerintah berupa pompa air, irigasi perpompaan, dan irigasi perpipaan," tuturnya.

Sementara untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, Kementan juga melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, inventarisasi kebutuhan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.

Selain itu, identifikasi sumber-sumber air potensial untuk pengembangan irigasi alternatif yang dapat dimanfaatkan pada musim kemarau (Bendungan/Irigasi, Sungai, Mata Air, Air Tanah).

Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi dan peningkatan produktivitas pertanian.

Vice President Manajemen Stakeholder PT Pupuk Indonesia (Persero), Susatyo Jati mengatakan, pihaknya memastikan kesiapan pasokan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Pada tahun 2026, alokasi pupuk subsidi untuk sektor pertanian mencapai 9,5 juta ton, terdiri atas 4,45 juta ton pupuk urea, 4,5 juta ton pupuk NPK, 500 ribu ton pupuk ZA, serta pupuk organik. “Kami terus menjaga kapasitas dan kesehatan pabrik agar mampu memenuhi alokasi yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Susatyo.

Saat ini, kapasitas produksi Pupuk Indonesia mencapai 8,8 juta ton untuk pupuk urea, 4,6 juta ton pupuk NPK, serta sekitar 1,5 juta ton untuk produk pupuk lainnya. Kapasitas tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan pupuk secara tepat jumlah dan tepat waktu bagi petani di seluruh Indonesia.

Hingga 31 Mei 2026, penyaluran pupuk subsidi telah mencapai sekitar 4 juta ton atau setara 45,17 persen dari kontrak yang diperjanjikan atau sekitar 41 persen dari total alokasi yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian.

"Dengan capaian tersebut, realisasi penyaluran tahun 2026 berpotensi melampaui pencapaian tahun sebelumnya," kata Susatyo dalam kegiatakan yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia .

Dalam menghadapi potensi El Nino, Pupuk Indonesia juga telah menyiapkan stok pupuk di berbagai daerah. Per 8 Juni 2026, total stok pupuk yang tersedia di seluruh Indonesia mencapai 1,17 juta ton, terdiri atas 836 ribu ton pupuk bersubsidi dan 338 ribu ton pupuk nonsubsidi.

Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 23 hari ke depan dengan rata-rata penebusan harian sekitar 37 ribu ton, tambahnya, di saat yang sama, aktivitas produksi terus berjalan sehingga pasokan pupuk tetap terjaga.

”Kami telah menyiapkan pupuk di lapangan untuk membantu petani dalam menghadapi iklim El Nino,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada Agustus 2026. Kondisi ini harus mulai diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan bahwa puncak kemarau di setiap wilayah Indonesia memiliki waktu yang berbeda-beda. Tercatat, puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia. Sedangkan, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) pada Agustus dan 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) pada September.

"Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur," papar Faisal dikutip dari keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Lalu pada bulan Agustus 2026, puncak musim kemarau terjadi di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.

Sebanyak 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) memasuki puncak kemarau pada September 2026, meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menambahkan, berdasarkan pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, sebanyak 200 ZOM (11,83 persen luas daratan) sudah memasuki musim kemarau. Wilayah yang telah mengalami kemarau di antaranya sebagian Sumatera, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.

Lebih lanjut, 198 ZOM (31,60 persen luas daratan) wilayah diprediksi mengalami kemarau pada Juni, meliputi, sebagian besar Sumatera, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur.

Sementara itu, 66 ZOM yang mencakup 7,28 persen wilayah Indonesia akan memasuki kemarau mulai Juli, di antaranya, Jambi bagian barat, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.

Ardhasena mengungkapkan, musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino.

"BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen, namun demikian dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode musim kemarau hingga pertengahan bulan Oktober," imbuh Ardhasena.

Faisal pun kembali mengingatkan, informasi pemutakhiran prediksi iklim ini diharapkan dapat menjadi referensi terkini bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun langkah antisipasi lanjutan dan penguatan strategi adaptasi, khususnya pada sektor-sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim.

"BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah (pemda), Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi serta beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini."

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering dibandingkan kondisi normal. Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di wilayah Jawa Barat yang berlangsung di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, para kepala daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026.

Prediksi tersebut telah disampaikan BMKG sejak Maret 2026 dan diperkuat oleh rilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada 2 Juni 2026. “Kami telah menyampaikan sejak bulan Maret bahwa tahun ini akan terjadi fenomena El Nino. Kemudian pada tanggal 2 Juni kemarin, WMO juga telah merilis bahwa El Nino akan terjadi pada tahun 2026,” ujar Faisal dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Ia menegaskan bahwa El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomena yang berbeda, namun keduanya dapat berpengaruh terhadap kondisi curah hujan di Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring BMKG hingga akhir Mei 2026, indeks ENSO telah mencapai +1,0 yang menunjukkan kondisi El Nino, sementara sekitar 28 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Khusus di Jawa Barat, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah memasuki musim kemarau pada Mei hingga Juni 2026 dengan puncak musim kemarau umumnya terjadi pada Agustus dan sebagian wilayah berlanjut hingga September. Curah hujan diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan di bawah normal atau lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis.

Menurut Faisal, karakteristik musim kemarau di Jawa Barat tidak seragam karena setiap wilayah memiliki zona musim yang berbeda. “Sebagian wilayah seperti pesisir utara Jawa Barat sudah memasuki musim kemarau, sementara wilayah lain seperti Bogor memiliki karakteristik yang berbeda sehingga masih berpotensi mengalami hujan. Karena itu pemantauan perlu dilakukan secara spesifik berdasarkan zona musim,” jelasnya.

BMKG juga memperkirakan durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan tergantung wilayahnya. Oleh karena itu, informasi iklim, kondisi hari tanpa hujan, hingga potensi kekeringan akan terus diperbarui dan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi.

“Tahun ini kemarau datang lebih cepat, lebih panjang dan lebih kering karena fenomena El Nino. Bulan Juni ini di Pantura sudah terasa, dan bulan Juli hingga Oktober akan merata di Jabar, dimana puncaknya di bulan Agustus dan September,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Faisal juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungannya dalam penguatan sistem peringatan dini cuaca melalui pengadaan radar cuaca yang terintegrasi dengan sistem BMKG. Dukungan tersebut menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah daerah dan BMKG dalam meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca dan iklim bagi masyarakat.

“Dengan dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, upaya mitigasi musim kemarau 2026 diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan risiko kekeringan, menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat, menjaga ketahanan pangan, serta memperkuat pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan perusahaan perkebunan kelapa sawit menghadapi ancaman El Nino melalui inspeksi kesiapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan guna menjaga produksi, pasokan, serta kinerja industri perkebunan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi potensi kebakaran lahan.

“Jangan setelah terjadi kebakaran baru melakukan pemadaman. Pencegahan menjadi langkah utama yang harus dilakukan,” kata Amran dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Kementan memperketat pengawasan kesiapan perusahaan perkebunan kelapa sawit menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring prediksi fenomena El-Nino yang diperkirakan memicu kekeringan pada 2026.

Melalui inspeksi langsung di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kementan memastikan seluruh sistem pengendalian kebakaran di area perkebunan benar-benar siap beroperasi sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.

Inspeksi dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terintegrasi di Musi Banyuasin.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Ali Jamil didampingi Direktur Pelindungan Perkebunan Ditjen Perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, dan perwakilan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan meninjau langsung perusahaan itu.

“Inspeksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Bapak Menteri Pertanian untuk memastikan kesiapan perusahaan perkebunan dalam menghadapi ancaman kebakaran khususnya lahan perkebunan dalam mengantisipasi potensi terjadinya Godzilla El-Nino,” kata Ali.

Dalam inspeksi tersebut, tim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap organisasi satuan tugas pengendalian kebakaran, kesiapan sumber daya manusia, sistem deteksi dini, sistem pelaporan, hingga kelengkapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.

Peralatan yang diperiksa meliputi pompa air, alat pelindung diri, perahu karet, selang, gepyok, embung, hingga menara pemantau api sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Kegiatan itu juga menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Ali menegaskan kesiapsiagaan lapangan harus diperkuat agar respons terhadap potensi kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

"Kami ingin memastikan seluruh sarana pengendalian kebakaran benar-benar berfungsi optimal dan siap digunakan kapan saja," ujar Ali.

Dia juga menekankan pentingnya penguatan SDM melalui pelatihan rutin agar petugas memahami standar operasonal prosedur (SOP) dan mampu bergerak cepat saat kondisi darurat terutama yang terkait dengan kebakaran lahan.

Dari hasil inspeksi, lanjut Ali, Kementan menemukan sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki perusahaan, antara lain penguatan sistem pemantauan titik api secara real time, penambahan menara pemantau api.

Selain itu, peningkatan pemeliharaan embung agar cadangan air tetap tersedia selama musim kemarau, serta pemasangan pompa air dengan kapasitas memadai di area embung.

Perusahaan juga diminta melakukan maintenance dan kalibrasi rutin terhadap seluruh peralatan pemadam seperti pompa air dan mobil pemadam kebakaran agar selalu dalam kondisi siap pakai.

Atas hasil inspeksi tersebut, tambah Ali, pihak manajemen perusahaan menyatakan komitmennya untuk segera melakukan perbaikan dan memastikan seluruh sistem pengendalian kebakaran lahan berfungsi optimal.

Ali meminta pula kepada seluruh pelaku usaha perkebunan, baik perusahaan maupun pekebun, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla akibat fenomena Godzilla El Nino sekaligus mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.

Ia juga menegaskan sesuai mandat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan, dan memfasilitasi penerapan pembukaan lahan tanpa membakar.

"Serta mengenakan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan maupun pekebun," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ketahanan pangan Indonesia semakin kuat di tengah tantangan global, mulai dari perubahan iklim hingga konflik internasional yang mempengaruhi pasokan pangan dunia

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan cadangan beras nasional dalam kondisi aman menghadapi musim kemarau akibat fenomena El Nino, seiring meningkatnya produksi padi serta penguatan stok pemerintah melalui penyerapan hasil panen petani dalam negeri.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Sudaryono mengatakan saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,37 juta ton lebih, sehingga membuat Indonesia kokoh menghadapi perubahan iklim.

"Ketahanan pangan Indonesia semakin kuat di tengah tantangan global, mulai dari perubahan iklim hingga konflik internasional yang mempengaruhi pasokan pangan dunia," kata Wamentan.

Ia menilai stok beras nasional yang menembus 5,37 juta ton menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia.

Lebih lanjut Wamentan menyebutkan selama periode Januari hingga 18 Mei 2026, serapan beras nasional telah mencapai 2,8 juta ton atau sekitar 70 persen dari target 4 juta ton tahun ini. Serapan gabah setara beras dilakukan Perum Bulog kepada seluruh petani di sentra produksi pangan.

“Serapan beras Januari hingga 18 Mei mencapai 2,8 juta ton dan stok nasional mencapai 5,37 juta ton. Ini merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia,” tutur Sudaryono.

Menurutnya, pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan melalui penyerapan gabah, perlindungan petani, dan penguatan cadangan beras pemerintah.

"Penguatan kemandirian pangan nasional agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin dalam kondisi apa pun,” ujarnya.

Sudaryono yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu menjelaskan, produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton. Jumlah tersebut naik 4,07 juta ton atau 13,29 persen dibandingkan tahun 2024.

Ia menyebut peningkatan produksi tersebut tidak lepas dari arahan Presiden, dukungan DPR RI, serta kerja keras para petani di seluruh Indonesia.

“Produksi beras tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton atau naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Sudaryono.

Meski stok beras meningkat, pemerintah tetap mewaspadai ancaman musim kemarau panjang pada 2026.

Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau mulai terjadi sejak April di wilayah Nusa Tenggara dan diperkirakan meluas ke berbagai daerah lain dengan puncak kemarau pada Agustus.

Untuk mengantisipasi dampaknya terhadap produksi pangan, pemerintah memperkuat cadangan beras nasional agar pasokan dan harga tetap stabil.

Pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026–2029.

Melalui kebijakan tersebut, Perum Bulog ditargetkan menyerap gabah setara 4 juta ton beras dengan harga pembelian gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani.

Di sisi lain, perlindungan terhadap petani terus diperkuat melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Saat ini, rata-rata harga gabah di tingkat petani mencapai Rp6.815 per kilogram atau sekitar 4,85 persen di atas HPP yang ditetapkan pemerintah.

Kementerian Pertanian, lanjut Sudaryono, sangat optimistis target serapan beras dapat tercapai karena potensi panen nasional masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Pada Mei 2026, potensi panen diperkirakan mencapai 929 ribu hektare atau setara 2,75 juta ton beras. Sedangkan Juni diperkirakan mencapai 841 ribu hektare atau setara 2,47 juta ton beras.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat cadangan pangan nasional.

Menurutnya, stok cadangan beras pemerintah yang kini melampaui 5 juta ton menunjukkan kinerja pemerintah semakin kuat dalam menjaga stabilitas pangan dan harga gabah petani.

Meski demikian, DPR RI mengingatkan pemerintah agar tetap mewaspadai ancaman krisis pangan global akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan gangguan perdagangan internasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia tengah meningkatkan kewaspadaan dan berbagai persiapan untuk menghadapi fenomena El Nino dan potensi kemarau panjang.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rangkaian Sidang ke-21 Forum Kehutanan Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Forum on Forests/UNFF21) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, awal pekan ini.

“Tahun ini kita harus jauh lebih hati-hati. Adanya potensi kemarau yang lebih panjang akibat El Nino menuntut kewaspadaan tinggi dari kita semua,” kata Menhut Raja Antoni dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa berdasarkan analisis data cuaca, diprediksi akan terjadi fenomena El Nino dengan intensitas rendah hingga moderat pada Juni 2026 yang berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang.

“Saya meminta seluruh jajaran dan mitra terkait untuk tidak lengah dan terus meningkatkan patroli serta pemantauan di wilayah-wilayah rawan,” ujar Menhut.

Sementara itu, dalam rangkaian UNFF21 di Markas Besar PBB, Raja Antoni turut melaporkan capaian signifikan Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal ini, kata dia, menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat aksi iklim melalui perlindungan ekosistem hutan secara berkelanjutan.

Menhut mengatakan bahwa dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah berhasil mengurangi luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 86 persen.

“Keberhasilan ini merupakan hasil dari penguatan sistem pencegahan dan peringatan dini yang terintegrasi, penegakan hukum yang tegas, serta pendekatan berbasis masyarakat di tingkat tapak,” kata dia.

Capaian positif ini terus berlanjut, di mana pada periode satu tahun terakhir (2024-2025), Indonesia mencatatkan penurunan luas karhutla yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Menhut, penurunan ini didorong oleh penguatan pemantauan titik panas (hotspot) dan respons cepat pemadaman oleh tim gabungan di lapangan.

Lebih jauh, Menhut Raja Antoni juga menekankan bahwa penekanan angka karhutla tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat semata, tapi juga kerja sama yang erat antara masyarakat, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pencegahan dilakukan secara efektif sejak dini.

“Kolaborasi dan kesiapsiagaan adalah kunci. Kita harus memastikan bahwa angka karhutla dapat terus ditekan demi menjaga kelestarian hutan dan memastikan kualitas udara yang sehat bagi masyarakat,” kata Menhut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026