Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mengkaji peluang memasukkan pelabuhan yang menerapkan konsep green port atau pelabuhan hijau ke dalam skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sehingga berpotensi memperoleh insentif ekonomi atas upaya pengurangan emisi karbon di sektor kepelabuhanan.

"Ini bisa menjadi insentif seperti green building. Green port ini juga akan mungkin masuk ke dalam skema carbon pricing atau Nilai Ekonomi Karbon. Itu sebuah peluang," kata Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan Nani Hendiarti di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan peluang tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak operator pelabuhan menerapkan prinsip Green and Smart Port sehingga tidak hanya meningkatkan kinerja lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi daya saing pelabuhan dan dunia usaha.

Namun, Nani menjelaskan peluang pemberian insentif tersebut belum dapat direalisasikan karena pemerintah masih mengkaji dan menyusun metodologi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV) sebagai dasar penghitungan pengurangan emisi karbon dari sektor kepelabuhanan.

"Untuk kapan (implementasi insentif) yang untuk green port belum, ini kan perlu metodologi atau MRV. Nah, ini yang kita akan bangun nanti bersama-sama juga," ujarnya.

Menurut dia, penyusunan metodologi tersebut akan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait agar pengurangan emisi dari sektor pelabuhan dapat dihitung secara akuntabel sebelum diintegrasikan ke dalam skema NEK.

Pengembangan skema tersebut merupakan bagian dari implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.

Instrumen itu mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030, serta target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

Peluang insentif itu dibahas dalam rangkaian peluncuran Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026 yang mendorong penerapan pelabuhan ramah lingkungan dan berbasis teknologi melalui asesmen terhadap aspek lingkungan dan digitalisasi.

Program Green and Smart Port telah berjalan sejak 2019 dan sampai 2025, sebanyak 41 pelabuhan telah mengikuti asesmen, sedangkan delapan pelabuhan memenuhi kriteria untuk menerima sertifikasi dan penghargaan Green and Smart Port pada 15 Juli 2026.

Nani mengatakan aspek ramah lingkungan menjadi komponen utama dalam asesmen Green and Smart Port dengan bobot 80 persen, sedangkan aspek penerapan teknologi dan digitalisasi atau smart port berbobot 20 persen.

Ia menjelaskan penilaian aspek ramah lingkungan mencakup pengelolaan limbah pelabuhan dan kapal, penggunaan energi terbarukan, restorasi mangrove atau hutan bakau, serta upaya pengurangan emisi karbon.

"Yang paling penting adalah perhatian terhadap lingkungan. Jadi sampai ke tanam mangrove itu juga diwajibkan, lalu ada renewable energy juga diharapkan, dan pengelolaan limbah dari port-nya sendiri maupun dari kapal yang masuk itu juga dinilai," ungkap dia.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Tatang Yuliono mengatakan peluang insentif tersebut dapat meningkatkan minat operator pelabuhan mengikuti asesmen Green and Smart Port.

"Kita yakin kalau ada insentif atas Green and Smart Port, maka secara otomatis kalau diwajibkan, tentu pelabuhan akan sangat senang memenuhi karena ada insentif dan ada opportunity yang didapat," ucap Tatang.

Sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan asesmen, Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jasa survei IDSurvey mendukung penyusunan standar dan proses sertifikasi pelabuhan hijau di Indonesia.

Chief Operating Officer IDSurvey David Sirait mengatakan transformasi menuju Green and Smart Port bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing nasional.

Menurut dia, IDSurvey bersama PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia berkomitmen mendukung pengembangan Green and Smart Port melalui layanan asuransi, verifikasi, inspeksi, dan sertifikasi guna memperkuat sistem logistik nasional.

"Transformasi menuju Green and Smart Port ini bukan hanya tentang kepatuhan regulasi, tapi keberlanjutan. Kalau daya saing meningkat, kemampuan logistik makin baik, dan ekonomi yang kita cita-citakan semakin baik," ujar David.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan meluncurkan rangkaian Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026 guna mendorong inisiatif transformasi pelabuhan hijau dan cerdas melalui penerapan teknologi pintar dan praktik ramah lingkungan.

"Dengan Green and Smart Port ini tentu produksi pangan kita, kemudian tujuan distribusi kita itu bisa kita laksanakan secara efektif dan tetap menjaga lingkungan," kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Tatang Yuliono dalam acara peluncuran di Jakarta, Rabu.

GSPI ASRI 2026 merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan sebagai tindak lanjut asesmen Green and Smart Port 2025 yang dilaksanakan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang jasa survey, IDSurvey.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kinerja pelabuhan melalui penerapan teknologi pintar dan praktik ramah lingkungan guna mendukung kelancaran logistik pangan, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendukung pengurangan emisi karbon.

Tatang menjelaskan bahwa program pada 2026 juga mengintegrasikan Gerakan Indonesia ASRI yang diinisiasi Presiden, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah, sebagai bagian dari indikator penilaian pelabuhan.

"Tentu GSPI ini, kenapa kok tambah inisiatif? Kita ingin menunjukkan bahwa program ini looking forward. Salah satu indikator looking forward-nya kita langsung masukkan inisiatif Presiden yang mengarahkan tentang ASRI tetapi eksekusinya masih belum terlihat di di kalangan pemerintahan ataupun swasta. Kita langsung mulai dengan IDSurvey, kita tambahkan ASRI," ujar dia.

Ia mengatakan rangkaian GSPI ASRI 2026 diawali dengan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan sebelum puncak kegiatan yang akan digelar pada 15 Juli 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur.

Menurut dia, pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul utama logistik pangan yang menghubungkan sentra produksi dengan pusat konsumsi maupun pasar ekspor.

Ia mengatakan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga kelancaran distribusi sehingga transformasi pelabuhan menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem logistik nasional.

Program tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung target penurunan biaya logistik hingga 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029, lalu menjadi 8 persen pada 2045 dengan implementasi teknologi dan efisiensi distribusi logistik di pelabuhan.

Program Green and Smart Port telah dilaksanakan sejak 2019. Hingga 2025, sebanyak 41 pelabuhan telah mengikuti asesmen dengan komposisi penilaian 80 persen dari aspek ramah lingkungan atau Green Port dan 20 persen dari aspek implementasi teknologi cerdas atau Smart Port.

Asesmen tersebut mencakup aspek manajemen, teknis, efisiensi energi, pengelolaan lingkungan, pengurangan dampak lingkungan, digitalisasi, sistem informasi, integrasi teknologi, serta inovasi pengelolaan pelabuhan.

Pada asesmen 2025, delapan pelabuhan dinyatakan memenuhi kriteria, yakni Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Petrokimia Gresik, Terminal Khusus PT Pupuk Kalimantan Timur, Pelabuhan Umum PT Krakatau Bandar Samudera, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Pelindo Terminal Petikemas Banjarmasin, PT Pelindo Multi Terminal Cabang Tanjung Intan, serta PT Pelindo Terminal Petikemas Bitung.

Tatang menjelaskan mekanisme self-assessment diberlakukan dalam pelaksanaan asesmen sehingga pelabuhan dapat mengajukan penilaian berdasarkan kesiapan masing-masing dalam menerapkan prinsip keberlanjutan dan digitalisasi.

"Pemerintah akan melanjutkan asesmen tersebut secara bertahap agar semakin banyak pelabuhan di Indonesia menerapkan konsep Green and Smart Port," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengatakan sertifikasi Green and Smart Port saat ini masih bersifat sukarela, namun berpeluang diterapkan lebih luas pada masa mendatang.

"Pada waktunya lain nanti berpotensi bisa menjadi suatu kewajiban, ketika hampir semua pelabuhan atau fasilitas dermaga dan pelabuhan itu sudah tersertifikasi," ucap Masyhud.

Ia menambahkan Kementerian Perhubungan akan terus mendorong operator pelabuhan mengikuti sertifikasi Green and Smart Port agar pelabuhan menjadi lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing sektor logistik dan kepelabuhanan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kawasan Blok M direkomendasikan menjadi lokasi percontohan pertama penerapan Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Jakarta. Hal itu karena Blok M dinilai memiliki karakteristik yang mendukung penerapan kebijakan secara bertahap.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam laporan Kawasan Rendah Emisi Terpadu Jakarta: Dari Ambisi Menuju Aksi yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Breathe Cities, Kamis (25/6/2026).

Laporan tersebut diserahkan Breathe Cities kepada Pemprov DKI Jakarta dalam Sidang Pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim (Pokja MABI) bertema Dari Kawasan Rendah Emisi menuju Ketahanan Iklim: Dari Ambisi Menuju Aksi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan Blok M menjadi rekomendasi utama dari lima klaster prioritas yang telah diidentifikasi, yakni Kota Tua, GBK-Senayan, Medan Merdeka, Dukuh Atas, dan Blok M.

“Blok M memiliki konektivitas transportasi publik yang kuat, aktivitas ekonomi yang dinamis, serta fungsi kawasan campuran atau mixed-use yang beragam. Dengan karakter tersebut, Blok M dapat menjadi lokasi awal untuk menguji berbagai intervensi terintegrasi sebelum diterapkan secara lebih luas di wilayah Jakarta lainnya,” kata Dudi.

Lihat video: Jaga kualitas Udara Jakarta, Pramono Kritik Pelaksanaan Uji Emisi



Dudi menjelaskan implementasi Kawasan Rendah Emisi direncanakan berlangsung secara bertahap pada periode 2026-2029 dengan pendekatan adaptif berbasis data dan mempertimbangkan kesiapan masyarakat serta ekosistem pendukung di setiap kawasan.

Dalam laporan tersebut, sektor transportasi disebut sebagai salah satu sumber utama pencemaran udara di Jakarta. Dudi menyebut dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3% di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7% di kawasan GBK-Senayan.

“Dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3% di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7% di kawasan GBK-Senayan,” ujarnya.

Selain itu, peningkatan kualitas udara tersebut diperkirakan menghasilkan manfaat kesehatan dan kesejahteraan sekitar Rp1,9 triliun per tahun melalui pengurangan biaya kesehatan, menurunnya paparan polusi udara, serta berkurangnya risiko kematian dini akibat pencemaran udara.

Dengan memulihkan mangrove yang ada, tidak hanya membantu lingkungan tapi bisa membantu pendapatan dari perdagangan karbon

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali memetakan potensi perdagangan karbon di Pulau Dewata dengan estimasi tertinggi diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun.

“Dengan memulihkan mangrove yang ada, tidak hanya membantu lingkungan tapi bisa membantu pendapatan dari perdagangan karbon,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Bali Supendi di Denpasar, Kamis.

Ia menjelaskan perdagangan karbon itu hanya di satu lokasi yaitu di Tamah Hutan Raya Ngurah Rai yang terletak di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Pihaknya telah melakukan penilaian sumber daya alam pada 2024 di kawasan Konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai yang bertujuan untuk mendapatkan salah satu nilai jasa ekosistem yaitu penyerapan karbon.

Adapun potensi serapan karbon di Tahura itu diperkirakan mencapai 2.464.460,29 ton.

Ia menjelaskan ada tiga kelompok untuk menghitung harga karbon yaitu berdasarkan biaya sosial, Bank Dunia dan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) dengan cara mengalikan total serapan karbon itu dengan harga karbon.

Supendi lebih lanjut memaparkan untuk Bank Dunia (World Bank) memiliki harga karbon tertinggi yakni mencapai 44 dolar AS per metrik ton setara karbon dioksida (CO2).

Sedangkan berdasarkan biaya sosial yang paling rendah yakni 10,9 dolar AS dan berdasarkan IDX Carbon mencapai Rp58.800 per metrik ton setara CO2.

Sehingga estimasi potensi nilai perdagangan karbon tertinggi adalah Bank Dunia dengan asumsi kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sesuai APBN 2026 sebesar Rp16.500 maka diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun.

Kemudian apabila berdasarkan biaya sosial diperkirakan sekitar Rp423,26 miliar dan berdasarkan IDX Carbon diperkirakan mencapai Rp144,9 miliar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada 2021, luas ekosistem mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai merupakan yang terbesar di Pulau Dewata mencapai 1.373,5 hektare dari total luas mangrove di Bali mencapai 1.894 hektare.

Menurut Kemenkeu, perdagangan karbon merupakan sebuah mekanisme berbasis pasar yaitu izin emisi atau unit karbon dapat diperdagangkan untuk mengurangi total emisi gas rumah kaca (GRK).

Sebagai informasi, perdagangan karbon diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah mengembangkan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) yang mengakomodasi kebutuhan perdagangan karbon di tanah air dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, OJK mencatat sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 30 April 2026, Bursa Karbon Indonesia secara total telah mencatatkan 155 pengguna jasa yang telah terdaftar dan 10 proyek Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Adapun, secara agregat, volume transaksi tercatat sebanyak 1,98 juta ton setara CO2e, dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,75 miliar.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan masyarakat di sekitar wilayah operasi turut merasakan manfaat ekonomi dari setiap langkah transformasi energi yang kami jalankan

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menggunakan biomassa jenis serbuk sorgum, yang merupakan hasil produksi masyarakat, sebagai campuran bahan bakar (co-firing) batu bara di PLTU Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan pihaknya terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi energi bersih melalui pemanfaatan biomassa berbasis masyarakat.

Menurut dia, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, pelibatan masyarakat untuk memproduksi serbuk sorgum ini sebagai wujud nyata sinergi antara sektor energi dan pertanian dalam mendukung ketahanan energi sekaligus pemberdayaan ekonomi daerah.

"Kami ingin memastikan masyarakat di sekitar wilayah operasi turut merasakan manfaat ekonomi dari setiap langkah transformasi energi yang kami jalankan," ujar Bernadus.

Bernadus mengatakan pemanfaatan tanaman sorgum memberikan nilai tambah yang luas yakni bulirnya mendukung ketahanan pangan, sedangkan batang dan daunnya diolah menjadi serbuk sorgum untuk bahan bakar co-firing batu bara di PLTU Pelabuhan Ratu.

Melalui sinergi antara BUMN, pemerintah daerah, dan para petani, program ini turut menjawab tantangan kepastian pasar dengan hadirnya PLN sebagai pembeli siaga (off-taker), yang jelas bagi hasil panen masyarakat.

PLN Indonesia Power berharap sinergi ini dapat terus dijaga dan diperluas agar semakin banyak masyarakat di Kabupaten Sukabumi merasakan dampak ekonomi langsung dari rantai pasok energi hijau, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung implementasi transisi energi bersih di Indonesia.

Bernadus menambahkan keberhasilan program di Pelabuhan Ratu ini menjadi model yang dapat direplikasi di unit-unit PLN IP lainnya.

"Kami berkomitmen untuk terus memperluas program biomassa berbasis masyarakat ini, sejalan dengan upaya kami mempercepat pencapaian target net zero emissions sekaligus mewujudkan ekonomi sirkular yang mandiri di berbagai wilayah operasi," sebutnya.

Sebelumnya, Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu telah melakukan panen raya tanaman sorgum di Perkebunan Sorgum Cilegok, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati Sukabumi Andreas ini menandai keberhasilan inisiatif yang telah berjalan sejak tahun 2025, mulai dari tahap penanaman, masa panen raya hingga pengiriman serbuk sorgum perdana ke PLTU Pelabuhan Ratu.

Langkah strategis ini merupakan gerakan transformatif, yang memadukan sektor pertanian dan energi guna memperkuat rantai pasok biomassa berbasis masyarakat.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI telah menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri kepada Komisi VII.

Rancangan regulasi itu sendiri telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR dan masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas.

Lantas, bagaimana gambaran naskah akademik dan draf RUU yang digadang-gadang menjadi solusi atas berbagai persoalan pengembangan kawasan industri yang selama ini menghambat realisasi investasi?

Kepala BKD DPR Bayu Dwi Anggono mengatakan, penyempurnaan RUU dilakukan dengan mengakomodasi masukan Komisi VII DPR yang kemudian dikelompokkan ke dalam 12 klaster pengaturan. Seluruh klaster tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih pasti tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

"Kami sudah klaster menjadi 12 isu utama. Dari 12 masukan ini kami kemudian buat dalam matriks sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap materi, bagaimana tanggapan kami dan bagaimana tindak lanjut yang kami lakukan di dalam RUU," kata Bayu dalam paparannya, Selasa (23/6/2026).

Salah satu fokus utama adalah pemberian kemudahan dan dukungan bagi investasi. BKD menambahkan pengaturan mengenai hak guna bangunan (HGB) bagi kawasan industri yang masuk kategori investasi besar maupun Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam skema tersebut, kawasan industri dapat memperoleh HGB hingga 30 tahun dan diperpanjang paling lama 50 tahun sebagai bentuk kepastian bagi investor yang menanamkan modal jangka panjang.

Selain itu, RUU juga memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan dengan mengatur mekanisme perpanjangan HGB, pengelolaan lahan, hingga kewenangan pemerintah pusat maupun daerah untuk mencegah praktik spekulasi lahan di calon kawasan industri.

Pada sisi perizinan, BKD mengusulkan seluruh proses penyelenggaraan perizinan kawasan industri dilakukan melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik sehingga proses investasi menjadi lebih cepat, sederhana, dan terukur.

Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, BKD juga menawarkan tiga alternatif desain kelembagaan pengelola kawasan industri, yakni badan koordinatif lintas kementerian yang dipimpin presiden, badan di bawah kementerian, atau lembaga mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Di samping memberikan kepastian bagi investor, RUU juga memasukkan berbagai ketentuan yang bertujuan menciptakan iklim investasi berkelanjutan. Pelaku usaha yang menerapkan industri hijau dan industri halal, misalnya, akan memperoleh insentif fiskal maupun nonfiskal dari pemerintah.

RUU juga mengatur pengembangan kawasan industri hijau sebagai salah satu tipe kawasan industri nasional sekaligus memperkuat pengawasan berbasis risiko dalam penyelenggaraan kawasan industri.

Kewajiban Memberdayakan Tenaga Kerja Lokal

Aspek sosial turut menjadi perhatian dalam naskah akademis dan draf RUU Kawasan Industri. BKD mengatur kewajiban perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dibutuhkan, memberdayakan masyarakat sekitar kawasan industri, serta memperluas pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) agar dapat masuk dalam rantai pasok industri nasional.

“Sebagai sebuah mandatoris, ketika sudah dilakukan pembangunan perangkat kerja industri, maka masyarakat atau perangkat kerja lokal itu diikutsertakan," sebut Bayu.

Apabila tenaga kerja lokal belum memenuhi kualifikasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha diwajibkan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, serta pemagangan untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Selain itu, perusahaan kawasan industri juga diwajibkan melaksanakan program pengembangan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada aspek lingkungan, BKD mempertegas kewajiban perusahaan memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk memenuhi persyaratan pengelolaan limbah B3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara insentif, pembekuan izin hingga pencabutan izin usaha.

Bayu menambahkan penyempurnaan substansi tersebut turut mengubah struktur RUU Kawasan Industri dari semula 15 bab menjadi 18 bab. Penambahan itu mencakup pengaturan mengenai rencana pembangunan kawasan industri nasional, infrastruktur, insentif, kelembagaan, pengembangan UMKM, hingga peran serta masyarakat.

Denpasar (ANTARA) -

Pemerintah Indonesia mempersiapkan transisi ke sistem pertanian yang rendah emisi karbon melalui praktik berkelanjutan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) 2025-2029.

“Indonesia saat ini sedang mempersiapkan inisiatif untuk mempromosikan sistem pertanian padi rendah emisi khususnya pada wilayah produksi hasil rendah dan menengah,” kata Kepala Biro Kerja Sama Pertanian Kementerian Pertanian Ade Candradijaya pada sambutan virtual di sela Dialog Transformasi Padi Berkelanjutan Organisasi PBB Bidang Pangan dan Pertanian (FAO) di Sanur, Bali, Senin.

Menurut dia, inisiatif itu mengedepankan pendekatan terukur yang dapat menekan emisi, sembari mempertahankan produktivitas dan meningkatkan pendapatan petani.

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi peluang besar dan sistem data juga mendukung produksi padi yang efisien dan berkelanjutan.

Pihaknya memperkuat produksi beras dalam negeri melalui investasi irigasi, pembenihan, hingga pemberdayaan kepada petani.

Meski begitu, lanjut dia, pemerintah Indonesia menekankan ketahanan pangan tidak dapat dicapai hanya berbasis peningkatan produktivitas, tapi aksi keberlanjutan juga dibutuhkan di antaranya dalam mengelola sumber daya air, kesehatan tanah, adaptasi iklim, hingga efisiensi produksi.

Untuk mendorong pertanian rendah emisi itu, kata dia, Pemerintah Indonesia mengapresiasi dukungan dari lembaga kemitraan dan pendanaan internasional Global Environment Facility (GEF), FAO, Bank Dunia, UNDP dan mitra lainnya melalui Program Terintegrasi Sistem Pangan (FSIP).

“Program ini menyediakan wadah penting untuk memajukan pendekatan terpadu yang mendukung produksi pangan, keberlanjutan lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati dan ketahanan iklim,” imbuhnya kepada puluhan delegasi dari 12 negara di Asia dan Afrika yang kumpul dalam dialog itu di Bali.

FSIP merupakan program yang dipimpin oleh FAO, dan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) dan didukung GEF.

Dengan dana hibah GEF lebih dari 280 juta dolar AS dan total investasi sekitar 2,2 miliar dolar AS, FSIP memprioritaskan sektor pangan utama mencakup tanaman pangan seperti padi, gandum, dan jagung.

Kemudian komoditas yang diperdagangkan secara global seperti kakao, minyak sawit, dan kedelai, peternakan, dan akuakultur, sambil menerapkan sistem pertanian terpadu dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Menurut FAO pada 2023, emisi dari sistem pangan dan pertanian global menyentuh 16,5 miliar ton setara karbon dioksida atau sekitar 32 persen dari total emisi gas rumah kaca global.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus mendorong berbagai inisiatif dekarbonisasi dan solusi berbasis alam sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) terus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung mitigasi perubahan iklim sekaligus ketahanan masyarakat pesisir di sekitar wilayah operasi.

Vice President Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (K3KL) PLN EPI Muhammad Aminuddin, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan keadilan iklim tidak hanya berkaitan dengan upaya pengurangan emisi, tetapi juga memastikan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim memperoleh perlindungan dan manfaat dari berbagai program lingkungan.

"Kami terus mendorong berbagai inisiatif dekarbonisasi dan solusi berbasis alam sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan," sebutnya.

Aminuddin mengatakan sebagai bagian dari upaya tersebut, PLN EPI bersama anak perusahaan, menanam 1.680 bibit mangrove di Pantai Tanjung Pakis, Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Aksi penanaman mangrove dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 itu dilakukan melalui kolaborasi dengan CarbonEthics sebagai mitra lingkungan yang mendukung proses penanaman, pemeliharaan, hingga pemantauan pertumbuhan mangrove secara berkelanjutan guna memastikan manfaat lingkungan yang optimal dalam jangka panjang.

"Penanaman mangrove di Tanjung Pakis merupakan langkah konkret PLN EPI untuk memperkuat ketahanan wilayah pesisir, memulihkan ekosistem, sekaligus berkontribusi terhadap penyerapan karbon. Melalui aksi ini, kami ingin memastikan manfaat lingkungan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Aminuddin.

Pantai Tanjung Pakis dipilih karena memiliki peran penting sebagai kawasan penyangga pesisir yang menghadapi tantangan abrasi dan tekanan terhadap ekosistem mangrove.

Keberadaan mangrove menjadi benteng alami yang mampu melindungi garis pantai dari gelombang, abrasi, serta dampak kenaikan muka air laut.

Selain berfungsi sebagai pelindung kawasan pesisir, mangrove juga sebagai salah satu ekosistem blue carbon, yang efektif dalam menyerap dan menyimpan karbon.

Ekosistem ini turut mendukung kualitas perairan, menjadi habitat berbagai biota laut, serta menjaga keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Melalui penanaman ini, tambah Aminuddin, PLN EPI tidak hanya berupaya meningkatkan tutupan vegetasi pesisir, tetapi juga mendukung pemulihan fungsi ekologis kawasan pantai.

Kegiatan ini melibatkan jajaran manajemen PLN EPI, perwakilan anak perusahaan, kelompok masyarakat setempat, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pelestarian lingkungan.

"Sebagai bagian dari pendekatan keberlanjutan yang terukur, program ini tidak berhenti pada kegiatan penanaman," lanjutnya.

Bersama CarbonEthics, PLN EPI akan melakukan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan tingkat keberhasilan hidup tanaman serta mengukur manfaat lingkungan yang dihasilkan.

"Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan dampak jangka panjang bagi ekosistem pesisir dan masyarakat sekitar," sebut Aminuddin.

Penanaman 1.680 mangrove di Tanjung Pakis menjadi bukti bahwa kolaborasi antara dunia usaha, masyarakat, dan mitra lingkungan dapat menghasilkan dampak nyata bagi pelestarian ekosistem pesisir.

"Melalui langkah sederhana namun berkelanjutan ini, PLN EPI berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih tangguh, rendah karbon, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang," sebut Aminuddin.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komitmen Pertamina menekan emisi karbon kini menjangkau sektor maritim. Melalui pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Kapal Oil Barge (OB) Patra 2303 milik PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), perusahaan mampu mengurangi emisi hingga 79,2 ton CO₂ per tahun sekaligus menekan konsumsi bahan bakar diesel.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pertamina memperluas pemanfaatan energi bersih di seluruh rantai bisnisnya, termasuk armada pendukung distribusi energi nasional yang selama ini masih bergantung pada bahan bakar fosil.

Pemasangan dan pengoperasian sistem PLTS dilakukan di galangan kapal, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. (Kamis, 11 Juni 2026).

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono yang memantau langsung kegiatan tersebut mengatakan, penerapan energi surya di kapal menunjukkan bahwa upaya pengurangan bahan bakar berbasis fosil dapat dilakukan tidak hanya di darat, tetapi juga di laut.

“Pemanfaatan energi surya yang dipadukan dengan baterai menunjukkan bahwa dedieselisasi tidak hanya dapat dilakukan di darat, tetapi juga di laut. Ini menjadi bukti bahwa Pertamina siap mendukung percepatan transisi energi,” kata Agung.

Agung menegaskan, proyek tersebut merupakan bagian dari perjalanan Pertamina menuju target Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat melalui berbagai program penurunan emisi di seluruh lini bisnis perusahaan.

Agung juga mengatakan, proyek ini merupakan contoh nyata sinergi antar entitas Pertamina. Kolaborasi antara PNRE sebagai pengembang solusi energi terbarukan, PTK sebagai operator armada yang didukung oleh PIS sebagai induk usaha, memungkinkan lahirnya inovasi yang memberikan manfaat operasional sekaligus mendukung target transisi energi nasional.

Sementara itu Direktur Utama PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), John Anis mengungkapkan, sistem yang diterapkan menggunakan PLTS off-grid berkapasitas 11,5 kWp yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 32 kWh.

John menyampaikan, energi yang dihasilkan panel surya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan daya auxiliary engine kapal sehingga sebagian penggunaan diesel dapat digantikan oleh energi terbarukan.

“PLTS pada kapal OB Patra 2303 mampu mensubstitusi kebutuhan energi hingga enam jam operasional kapal. Dengan implementasi ini, konsumsi bahan bakar dapat ditekan secara signifikan,” ujar John.

Berdasarkan perhitungan perusahaan, sistem tersebut berpotensi menghemat penggunaan diesel hingga 28,08 kiloliter per tahun.

Implementasi PLTS pada OB Patra 2303 juga menjadi bukti bahwa energi terbarukan memiliki peluang besar untuk mendukung operasional transportasi laut yang lebih ramah lingkungan sekaligus memperkuat agenda dekarbonisasi nasional.

Senada, Direktur Perencanaan Bisnis PIS, Eka Suhendra menambahkan, proyek tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam strategi dekarbonisasi sektor maritim Pertamina. Selain penerapan berbagai perangkat penghemat energi pada armada, pemanfaatan energi surya dinilai membuka peluang baru bagi operasional pelayaran yang lebih rendah karbon.

“Keberhasilan proyek ini memperlihatkan bahwa transisi energi dapat berjalan melalui kolaborasi, inovasi, dan keberanian menghadirkan teknologi baru,” tutup Eka.

Jakarta (ANTARA) - Energy Academy Indonesia (ECADIN) menyebut mitigasi emisi metana di sektor migas lebih cepat dan mudah untuk dikontrol.

"Mengapa kita fokusnya ke sektor energi, terutama di minyak dan gas? Karena yang pertama, lebih mudah untuk mengontrol atau mengurangi emisi di sektor minyak dan gas," ujar COO ECADIN Candra Sutama dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Candra, sektor minyak dan gas itu adalah sektor yang sangat teknikal. Mereka memiliki banyak metode dan alat serta pengetahuan untuk mengurangi emisinya sendiri dan operator minyak dan gas sendiri jumlahnya terbatas.

Jadi kalau misalnya bekerja dengan salah satu perusahaan migas, otomatis perusahaan tersebut akan menerapkan metode ke seluruh perusahaannya. Sehingga lebih cepat dan lebih mudah untuk mengurangi metana di sektor minyak dan gas.

Selanjutnya, menurut Candra, mengurangi emisi metana di minyak dan gas itu tidak mengakibatkan biaya tambahan, malah bisa memberikan tambahan pendapatan untuk sektor minyak dan gas karena gas metana itu dijual menghasilkan devisa, menghasilkan uang untuk industri sendiri.

"Sehingga ada dua sisi yang satu melindungi bumi, melindungi manusia, yang kedua menghasilkan uang untuk mereka sendiri," kata Candra.

Metana merupakan komponen utama gas alam dan salah satu gas rumah kaca: tak berwarna, tak berbau, sehingga kebocorannya hampir mustahil terlihat mata. Karakternya bekerja cepat dan keras, hanya bertahan singkat di atmosfer, tetapi jauh lebih kuat memerangkap panas pada periode awal.

Metana adalah gas rumah kaca sangat kuat yang memberikan 30 persen kontribusi terhadap pemanasan global. Efeknya 80 kali lebih kuat daripada karbon dioksida dalam 20 tahun pertama.

Di Indonesia, emisi metana dihasilkan dari sektor pertanian seperti ternak dan sawah, kemudian energi yakni batu bara, minyak dan gas, serta sektor limbah atau sampah seperti sampah makanan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Badung (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan diskusi membahas opsi pengembangan Carbon Capture Storage (CCS) untuk menangkap karbondioksida dari sektor minyak dan gas bumi di laut.

“Carbon Capture Storage sebenarnya salah satu opsi strategis yang perlu didukung bersama-sama, Indonesia memiliki potensi yang besar baik dari sisi sumber emisi dari kegiatan industri itu sendiri maupun dari kegiatan-kegiatan lain,” kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana.

Kartika di Kabupaten Badung, Bali, Senin, mengumpulkan berbagai elemen terkait seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha, untuk bersama-sama melihat upaya penataan ruang laut demo menjaga ekologi di sektor hulu migas ini.

KKP memandang dengan pengembangan CCS di dasar laut maka ada solusi penyimpanan karbon agar tidak mencemari bumi, namun untuk pengembangannya perlu dukungan teknologi, kebijakan, kepastian regulasi, koordinasi lintas sektor, serta tata kelola yang baik.

Salah satunya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai instrumen untuk memberikan kepastian berusaha, mencegah potensi konflik pemanfaatan ruang, serta mendukung investasi yang berkelanjutan di wilayah laut.

Kartika menjelaskan, saat ini dunia global menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan energi yang terus meningkat, peningkatan suplai energi ini menjadi tantangan sekaligus potensi sebab ruang laut sangat strategis untuk meningkatkan kebutuhan energi.

Apalagi, Indonesia mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan dan pengolahan sumber daya yang berkelanjutan terbukti dari penetapan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara mandiri tahun 2030.

“Tentunya untuk mencapai hal ini diperlukan berbagai upaya dan sinergi dari seluruh pihak saling melengkapi, demikian juga termasuk kemanfaatan teknologi yang mampu mengurangi emisi khususnya dari sektor energi dan industri,” ujar dia.

Teknologi Carbon Capture Storage juga sudah berkembang di Jepang tidak hanya untuk sektor gas tetapi juga untuk metropolitan perkotaan, sehingga di Indonesia ini bisa menjadi peluang di kemudian hari mencapai nol emisi, sesuai target tadi.

“Oleh karena itu dalam mendukung pengembangan CCS maupun berbagai aktivitas pembangunan di wilayah pesisir dan laut khususnya, penata ruang laut memiliki urgensi yang sangat penting, penataan ruang laut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perizinan, tetapi bisa menyeimbangkan seluruh kepentingan,” kata Kartika.

Namun, sambungnya, pemanfaatan ruang laut juga harus dilakukan secara tertib, optimal, dan bertanggung jawab, sehingga perlengkapan ruang laut ini bisa mewujudkan pembangunan kelautan yang terintegrasi, berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan dari perubahan iklim, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat layanan verifikasi emisi karbon sebagai upaya mempercepat transformasi industri hijau, sekaligus mendukung pencapaian target net zero emission (NZE) Indonesia.

Langkah ini dilakukan melalui penguatan implementasi pengukuran, pelaporan, serta verifikasi emisi gas rumah kaca (GRK) yang kredibel dan terstandar di manufaktur nasional.

Dalam keterangan, yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa transformasi industri menuju ekonomi hijau membutuhkan komitmen seluruh pelaku industri untuk menerapkan tata kelola emisi yang akuntabel dan sesuai standar internasional.

"Verifikasi emisi GRK merupakan bagian penting dalam membangun industri nasional yang berdaya saing global, berkelanjutan, serta adaptif terhadap tuntutan pasar internasional. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai target net zero emission dan penguatan daya saing industri nasional di pasar global," ujar Menperin Agus.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemenperin melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) terus memperkuat layanan validasi dan verifikasi emisi GRK guna mempercepat implementasi industri hijau di Indonesia.

Kepala BSKJI Emmy Suryandari mengatakan pengembangan lembaga validasi dan verifikasi yang kompeten, independen, dan terakreditasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda dekarbonisasi sektor industri.

"BSKJI terus memperkuat infrastruktur standardisasi dan jasa industri, termasuk melalui pengembangan lembaga validasi dan verifikasi GRK yang kompeten, independen, dan terakreditasi. Kehadiran lembaga yang kredibel sangat penting untuk mendukung industri dalam menjalankan agenda dekarbonisasi dan memenuhi berbagai tuntutan regulasi global," kata Emmy.

Penguatan kapasitas tersebut ditunjukkan oleh lembaga validasi dan verifikasi (LVV) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) yang telah mempersiapkan sistem manajemen sejak 2024 agar sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17029:2019.

Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diperolehnya akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) melalui Sertifikat Akreditasi Nomor LVV-025-IDN.

Sebagai bentuk implementasi layanan tersebut pula, BBSPJIA menyerahkan Sertifikat Pernyataan Verifikasi Emisi GRK kepada PT Lami Packaging Indonesia. Penyerahan sertifikat ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung pengelolaan emisi karbon di sektor manufaktur.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026