REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Produktivitas padi hingga 12,4 ton per hektare dari rata-rata sekitar 5-6 ton menjadi klaim hasil uji lapangan sistem Pertanian Modern-Advanced Agriculture System (PM-AAS) yang kini disiapkan pemerintah untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Lompatan hasil panen yang mendekati tiga kali lipat itu menjadi alasan Kementerian Pertanian mulai memperluas penerapan metode tersebut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana produktivitas padi bisa meningkat sejauh itu?

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan PM-AAS dikembangkan dengan memadukan tiga pendekatan utama, yakni optimalisasi fotosintesis tanaman melalui pengaturan jarak tanam menggunakan sistem tanam 4:1 dan 6:1, peningkatan populasi tanaman secara berkesinambungan (continuous planting), serta penerapan pertanian presisi (precision agriculture) agar penggunaan pupuk, air, dan input produksi menjadi lebih efisien.

Menurut Amran, pendekatan tersebut bukan hanya mengejar hasil panen yang lebih tinggi, tetapi juga meningkatkan keuntungan petani melalui efisiensi biaya usaha tani.

"Kalau petani sudah merasakan keuntungan yang besar, mereka akan menanam dengan sendirinya. Tidak perlu lagi didorong terus-menerus karena usaha taninya sudah terbukti menguntungkan," katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Ia mengatakan model PM-AAS mampu meningkatkan produktivitas padi dari rata-rata sekitar 5-6 ton menjadi minimal 10 ton, bahkan hasil uji lapangan telah mencapai 12,4 ton per hektare.

"Model yang dikembangkan ini mampu meningkatkan produktivitas padi hingga hampir tiga kali lipat, dari rata-rata sekitar 5–6 ton menjadi minimal 10 ton bahkan mencapai 12,4 ton per hektare," kata Amran saat memimpin Rapat Koordinasi Perluasan Pelaksanaan PM-AAS secara hybrid.

Menurut dia, peningkatan hasil panen tersebut juga didorong oleh bertambahnya populasi tanaman. Jika pada pola budidaya sebelumnya populasi berkisar 300 ribu hingga 360 ribu rumpun per hektare, melalui PM-AAS jumlahnya dapat meningkat menjadi sekitar 800 ribu hingga satu juta rumpun per hektare.

"Kalau jajar legowo memperbaiki fotosintesis, maka sistem kontinyu meningkatkan populasi tanaman. Populasi yang biasanya sekitar 300 ribu hingga 360 ribu rumpun per hektare bisa meningkat menjadi 800 ribu sampai satu juta rumpun. Dengan populasi hampir tiga kali lipat, produksinya juga sangat masuk akal meningkat hingga mendekati tiga kali lipat," jelasnya.

Selain meningkatkan produksi, Amran menilai sistem tersebut dapat menekan biaya produksi.

"Kalau ini diterapkan dengan benar, biaya pupuk dan air bisa jauh lebih efisien. Input turun, tetapi hasil panen meningkat. Di situlah keuntungan petani akan naik," ujarnya.

Denpasar (ANTARA) -

Pemerintah Indonesia mempersiapkan transisi ke sistem pertanian yang rendah emisi karbon melalui praktik berkelanjutan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) 2025-2029.

“Indonesia saat ini sedang mempersiapkan inisiatif untuk mempromosikan sistem pertanian padi rendah emisi khususnya pada wilayah produksi hasil rendah dan menengah,” kata Kepala Biro Kerja Sama Pertanian Kementerian Pertanian Ade Candradijaya pada sambutan virtual di sela Dialog Transformasi Padi Berkelanjutan Organisasi PBB Bidang Pangan dan Pertanian (FAO) di Sanur, Bali, Senin.

Menurut dia, inisiatif itu mengedepankan pendekatan terukur yang dapat menekan emisi, sembari mempertahankan produktivitas dan meningkatkan pendapatan petani.

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi peluang besar dan sistem data juga mendukung produksi padi yang efisien dan berkelanjutan.

Pihaknya memperkuat produksi beras dalam negeri melalui investasi irigasi, pembenihan, hingga pemberdayaan kepada petani.

Meski begitu, lanjut dia, pemerintah Indonesia menekankan ketahanan pangan tidak dapat dicapai hanya berbasis peningkatan produktivitas, tapi aksi keberlanjutan juga dibutuhkan di antaranya dalam mengelola sumber daya air, kesehatan tanah, adaptasi iklim, hingga efisiensi produksi.

Untuk mendorong pertanian rendah emisi itu, kata dia, Pemerintah Indonesia mengapresiasi dukungan dari lembaga kemitraan dan pendanaan internasional Global Environment Facility (GEF), FAO, Bank Dunia, UNDP dan mitra lainnya melalui Program Terintegrasi Sistem Pangan (FSIP).

“Program ini menyediakan wadah penting untuk memajukan pendekatan terpadu yang mendukung produksi pangan, keberlanjutan lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati dan ketahanan iklim,” imbuhnya kepada puluhan delegasi dari 12 negara di Asia dan Afrika yang kumpul dalam dialog itu di Bali.

FSIP merupakan program yang dipimpin oleh FAO, dan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) dan didukung GEF.

Dengan dana hibah GEF lebih dari 280 juta dolar AS dan total investasi sekitar 2,2 miliar dolar AS, FSIP memprioritaskan sektor pangan utama mencakup tanaman pangan seperti padi, gandum, dan jagung.

Kemudian komoditas yang diperdagangkan secara global seperti kakao, minyak sawit, dan kedelai, peternakan, dan akuakultur, sambil menerapkan sistem pertanian terpadu dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Menurut FAO pada 2023, emisi dari sistem pangan dan pertanian global menyentuh 16,5 miliar ton setara karbon dioksida atau sekitar 32 persen dari total emisi gas rumah kaca global.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan dunia mulai kehilangan momentum kenaikannya pada Mei 2026. Meski demikian, kenaikan harga sejumlah komoditas utama dan proyeksi penurunan produksi sereal global menunjukkan risiko inflasi pangan dunia masih belum sepenuhnya mereda.

Data Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan Indeks Harga Pangan pada Mei 2026 berada di level 130,8 poin, turun tipis 0,2% dibandingkan April yang direvisi menjadi 131,0 poin. Namun secara tahunan, indeks tersebut masih meningkat 2,9% dan bertahan di dekat level tertinggi sejak Januari 2023.

Penurunan indeks terutama dipicu oleh melemahnya harga minyak nabati yang untuk pertama kalinya turun sepanjang tahun ini. Akan tetapi, kenaikan harga sereal dan gula menahan koreksi yang lebih dalam.

Harga sereal tercatat naik lebih dari 2,6% secara bulanan. Harga gandum meningkat untuk bulan keempat berturut-turut seiring memburuknya prospek panen ekspor di sejumlah negara produsen utama, termasuk United States.

FAO juga mencatat kenaikan biaya bahan bakar dan pupuk yang berkaitan dengan konflik di Iran turut memberikan tekanan tambahan terhadap harga gandum global.

Sementara itu, harga jagung memperoleh dukungan dari meningkatnya permintaan impor serta pasokan yang lebih ketat di Brazil dan Amerika Serikat.

Di sisi lain, indeks harga minyak nabati turun 4,6% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan harga minyak sawit dan minyak kedelai lebih besar dibandingkan kenaikan harga minyak rapeseed dan minyak bunga matahari.

Setelah naik selama lima bulan berturut-turut, harga minyak sawit internasional mulai melemah akibat ekspektasi permintaan impor yang lebih rendah serta ketidakpastian di pasar energi global.

Meski demikian, harga minyak nabati masih berada lebih dari 20% di atas level tahun lalu. Tingginya biaya energi setelah terganggunya distribusi minyak global melalui Selat Hormuz turut meningkatkan minat terhadap bahan bakar nabati berbasis tanaman penghasil minyak.

Sementara itu, harga gula melonjak 7,5% secara bulanan menjadi 95,1 poin. Namun, secara tahunan harga gula masih tercatat 13,1% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut FAO, lonjakan harga gula dipicu kekhawatiran pasar terhadap potensi pengetatan pasokan global dalam beberapa bulan mendatang.

Risiko Penurunan Produksi Pangan

Di tengah dinamika harga tersebut, FAO juga memperingatkan adanya risiko pelemahan produksi pangan dunia pada musim berikutnya.

Dalam laporan terpisah mengenai pasokan sereal global, FAO memperkirakan produksi sereal dunia, termasuk beras giling, akan turun 2% pada musim 2026/2027 menjadi sekitar 2,98 miliar ton.

Penurunan diperkirakan terjadi pada seluruh kelompok sereal utama, meskipun sebagian besar masih berasal dari basis produksi yang relatif tinggi pada 2025.

FAO memperkirakan penurunan produksi terbesar secara persentase akan terjadi pada gandum. Sementara itu, penurunan produksi jagung dan jelai diperkirakan lebih terbatas.

Perkembangan tersebut menunjukkan pasar pangan global masih dibayangi ketidakpastian pasokan meskipun harga secara agregat mulai bergerak lebih stabil.

Risiko gangguan produksi, tingginya biaya energi, serta ketegangan geopolitik diperkirakan tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi arah harga pangan dunia dalam beberapa bulan ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengatakan sejumlah negara kini datang ke Indonesia untuk membeli beras di tengah ancaman krisis pangan global. Menurut Prabowo, kondisi tersebut menunjukkan posisi Indonesia semakin diperhitungkan dalam sektor pangan dunia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Sekarang banyak negara minta beli beras dari kita. Tetangga-tetangga kita, mereka-mereka yang merasa lebih hebat dari kita, yang menganggap dirinya lebih hebat dari kita, tapi sekarang harus datang ke Indonesia meminta izin membeli beras,” kata Prabowo.

Presiden menjelaskan sejumlah negara mulai mencari pasokan pangan dari Indonesia setelah beberapa negara produsen menghentikan ekspor bahan pangan pokok.

Menurut Prabowo, India menghentikan ekspor beras, jagung, dan gandum. Kebijakan serupa kemudian diikuti Bangladesh sehingga memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan global.

Akibat kondisi tersebut, kata Prabowo, sejumlah negara akhirnya meminta pasokan beras dari Indonesia. Namun, pemerintah menegaskan penjualan beras tetap harus menguntungkan petani dalam negeri.

“Saya bilang, beri. Kalau mereka butuh, kita harus bantu. Kita jual kepada mereka, tapi harganya harus baik. Jangan sampai petani kita jadi korban,” ujar Prabowo.

Ia juga meminta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Perum Bulog tidak menjual beras terlalu murah meski permintaan dunia meningkat.

“Jangan terlalu murah. Jangan juga terlalu tinggi, tapi petani kita harus tetap untung,” katanya.

Prabowo menegaskan pemerintah harus tetap mengutamakan keamanan pangan nasional di tengah ancaman krisis global yang berkepanjangan.

Presiden mengungkapkan ada pula negara yang meminta potongan harga saat membeli beras dari Indonesia.

“Ada juga yang mau beli beras, lalu minta korting. Kortingnya banyak sekali, padahal dunia sedang krisis,” ucapnya.

JAKARTA - Krisis global akibat ketegangan geopolitik dan tekanan ekonomi dunia berdampak signifikan terhadap perekonomian. Salah satunya yakni meningkatnya inflasi, khususnya pada sektor pangan. Kondisi ini akan memengaruhi keberlanjutan berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menyatakan bahwa dalam situasi krisis global, harga pangan cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena terganggunya rantai pasok global, meningkatnya biaya logistik, serta ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor.

“Ketika harga pangan naik, maka biaya penyediaan makanan bergizi dalam program pemerintah juga ikut meningkat. Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan ruang fiskal dalam APBN,” ujar Esther di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menekankan bahwa anggaran negara tidak hanya digunakan untuk satu program prioritas saja. Pemerintah tetap harus membiayai berbagai kebutuhan lain seperti subsidi energi, belanja infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Karena itu, dalam kondisi tekanan global, pemerintah harus berhati-hati agar program yang dijalankan tidak membebani fiskal secara berlebihan.

Menurut Esther, Program MBG tetap perlu dipertahankan karena merupakan janji politik presiden sekaligus program strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, implementasinya sebaiknya tidak dilakukan secara masif di seluruh wilayah dalam waktu bersamaan.

Ia menyarankan agar program tersebut difokuskan terlebih dahulu pada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan wilayah yang paling membutuhkan seperti kawasan 3T. Pendekatan yang lebih terarah dinilai akan membuat penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.

“Jika program dijalankan secara masif di tengah tekanan fiskal, dikhawatirkan akan mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam merespons gejolak ekonomi global, apalagi jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,” ungkapnya.

Esther juga menyoroti dampak konflik geopolitik global, termasuk ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Konflik tersebut berpotensi menghambat perdagangan internasional, terutama pada jalur distribusi energi dan bahan baku industri. Ketika distribusi global terganggu, biaya logistik meningkat dan harga bahan baku impor naik.

Indonesia sebagai negara yang masih bergantung pada impor sejumlah bahan baku akan terkena dampaknya. Kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku impor akan mendorong kenaikan harga produk dalam negeri.

“Jika kondisi ini berlangsung lama, maka inflasi akan meningkat dan daya beli masyarakat bisa tertekan. Pada akhirnya, situasi tersebut juga akan memengaruhi keberlanjutan program sosial pemerintah,” terangnya.

Dalam konteks itu, Esther menekankan bahwa kunci keberhasilan Program MBG adalah memastikan pasokan bahan baku berasal dari dalam negeri. Ia menyebut bahwa program swasembada pangan dan swasembada energi yang dicanangkan pemerintah menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar global.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi alternatif. Sumber energi terbarukan seperti tenaga air, angin, dan matahari tersedia melimpah. Selain itu, pengolahan sampah menjadi energi juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Jika energi domestik dapat dipenuhi secara mandiri, maka tekanan kenaikan harga energi global tidak terlalu berdampak pada biaya produksi pangan. Di sektor pangan, Esther mendorong pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap penguatan infrastruktur pertanian.

Dukungan tersebut meliputi pembangunan irigasi, penyediaan pupuk, teknologi pertanian modern, akses pembiayaan petani, serta penguatan distribusi hasil panen. Dengan infrastruktur yang memadai, produktivitas pertanian dapat meningkat dan Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan sangat efektif untuk mendukung ketersediaan pasokan lokal MBG.

Ia juga menegaskan bahwa dalam teori ekonomi, suatu negara tidak harus memproduksi semua barang. Negara sebaiknya fokus pada komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan dapat diproduksi lebih efisien. Dalam konteks Indonesia, beras merupakan komoditas yang realistis untuk kembali mencapai swasembada.

Esther mengingatkan bahwa Indonesia pernah berhasil swasembada beras pada tahun 1984, sehingga capaian tersebut bukan hal yang mustahil untuk diulang. Selain beras, diversifikasi pangan juga perlu didorong. Esther menyebut bahwa tidak semua masyarakat Indonesia bergantung pada beras sebagai makanan pokok.

Komoditas seperti singkong, porang, sukun, dan sagu memiliki potensi besar sebagai alternatif sumber karbohidrat. Dengan dukungan teknologi pengolahan pangan, komoditas tersebut dapat diolah menjadi produk pengganti beras yang bergizi dan memiliki nilai ekonomi.

Ia menekankan bahwa ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan kunci agar Indonesia tidak terlalu terdampak gejolak global. Jika harga energi dunia meningkat, maka harga gas dan bahan bakar minyak domestik berpotensi ikut naik. Kondisi ini akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi pangan.

Namun jika Indonesia mampu swasembada pangan dan energi, dampak tersebut dapat ditekan sehingga program sosial seperti MBG tetap berjalan. Esther juga mengingatkan bahwa anggaran Program MBG berpotensi mengalami pembengkakan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program. Salah satu aspek yang perlu ditinjau adalah fokus wilayah sasaran, kecukupan nutrisi, serta standar keberhasilan program.

Dia menilai masih banyak keluhan terkait standar nutrisi dalam program tersebut. Karena itu, pengawasan kualitas makanan harus diperketat. Pemerintah perlu menetapkan standar yang jelas dan mekanisme evaluasi yang transparan. Jika terjadi pelanggaran, maka harus ada sanksi tegas terhadap penyedia layanan.

Sebagai perbandingan, Esther mencontohkan sistem pengawasan keamanan pangan di Belanda. Menurutnya, apabila terjadi kasus keracunan makanan di restoran, inspeksi langsung dilakukan oleh otoritas terkait. Jika ditemukan pelanggaran, izin usaha restoran dapat dicabut. Standar pengawasan ketat seperti itu dinilai perlu diterapkan dalam Program Makan Bergizi Gratis karena menggunakan dana negara dan menyasar kelompok rentan seperti anak-anak.

Selain aspek fiskal dan kualitas program, Esther juga menyoroti dampak ekonomi terhadap pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian INDEF, manfaat ekonomi Program Makan Bergizi Gratis justru lebih banyak dirasakan kelompok berpendapatan lebih tinggi. Hal ini terjadi karena pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi cenderung didominasi oleh pihak yang memiliki modal besar.

Sementara itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan baku. Mereka mendapatkan manfaat dari sisi peningkatan permintaan, namun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dapur atau distribusi.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan UMKM tetap penting dalam mendukung keberhasilan program. Namun pemerintah perlu merancang skema yang lebih inklusif. Misalnya dengan memberikan peluang bagi UMKM untuk mengelola dapur, menyediakan pelatihan, serta mendorong kemitraan yang adil antara pengelola program dan pelaku usaha lokal.

Dengan skema yang lebih inklusif, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Jika ketahanan pangan dan energi diperkuat serta tata kelola program diperbaiki, maka Program Makan Bergizi Gratis dapat tetap berjalan meskipun berada di tengah tekanan krisis global,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) melaporkan harga pangan dunia kembali meningkat pada Maret 2026. Hal ini seiring eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan biaya energi dan memicu ketidakpastian di pasar global.

Mengutip laman resmi FAO, Minggu (5/4/2026), Indeks Harga Pangan FAO, yang mengukur perubahan bulanan harga internasional dari sejumlah komoditas pangan global, tercatat naik menjadi 128,5 poin pada Maret 2026. Angka tersebut meningkat 2,4% dibandingkan Februari dan naik 1,0% secara tahunan.

Kepala Ekonom FAO Máximo Torero mengatakan kenaikan harga sejak konflik dimulai masih relatif terbatas, yang terutama didorong oleh lonjakan harga minyak dan tertahan oleh pasokan serealia global yang melimpah.

Namun, jika konflik berlangsung lebih dari 40 hari, Torero mewanti-wanti petani akan dihadapkan pada pilihan sulit yang berpotensi menekan produksi dan pasokan pangan, serta memengaruhi pergerakan harga komoditas global hingga sisa tahun ini dan sepanjang tahun depan.

“Apabila konflik berlangsung lebih dari 40 hari di tengah tingginya biaya input dan tipisnya margin saat ini, petani akan dihadapkan pada pilihan sulit: tetap bertani dengan input yang lebih sedikit, mengurangi luas tanam, atau beralih ke komoditas yang membutuhkan pupuk lebih rendah,” kata Torero dalam keterangan tertulis di laman resmi FAO.

Secara terperinci, Indeks Harga Serealia FAO meningkat 1,5% dibandingkan bulan sebelumnya, terutama didorong oleh kenaikan harga gandum dunia yang melonjak 4,3% akibat memburuknya prospek panen di Amerika Serikat (AS) karena kekeringan, serta ekspektasi penurunan luas tanam di Australia akibat tingginya biaya pupuk.

Sementara itu, harga jagung global naik tipis karena ketersediaan yang melimpah mampu mengimbangi kekhawatiran terkait keterjangkauan pupuk, serta mendapat dukungan tidak langsung dari prospek meningkatnya permintaan etanol seiring kenaikan harga energi.

Di sisi lain, Indeks Harga Beras FAO justru turun 3,0% pada Maret, dipicu oleh faktor waktu panen, melemahnya permintaan impor, serta depresiasi mata uang terhadap dolar AS.

Selain itu, Indeks Harga Minyak Nabati FAO juga meningkat 5,1% dibandingkan Februari dan 13,2% lebih tinggi secara tahunan. Harga minyak sawit, kedelai, bunga matahari, dan rapeseed secara global naik, mengikuti lonjakan harga minyak mentah yang meningkatkan permintaan biofuel.

Sama halnya dengan Indeks Harga Gula FAO yang mencatat kenaikan tertinggi sebesar 7,2% pada Maret. Hal ini dipicu ekspektasi bahwa Brasil akan mengalokasikan lebih banyak tebu untuk produksi etanol sebagai respons terhadap tingginya harga minyak global, meskipun pasokan global relatif cukup berkat panen yang baik di India dan Thailand.

Pada komoditas protein, Indeks Harga Daging FAO naik 1,0%. Hal ini didorong kenaikan harga daging babi di Uni Eropa serta daging sapi global, khususnya dari Brasil yang menghadapi keterbatasan pasokan ekspor. Sebaliknya, harga daging unggas dan domba mengalami penurunan, sebagian akibat kendala logistik di kawasan Timur Tengah.

Berikutnya, Indeks Harga Produk Susu FAO naik 1,2%, terutama karena kenaikan harga susu bubuk akibat penurunan pasokan musiman di Oseania. Adapun, harga keju internasional kembali turun di Uni Eropa akibat produksi yang lebih tinggi dan lemahnya permintaan ekspor, sementara di Oseania justru naik karena faktor sebaliknya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran berpotensi menghancurkan berbagai sektor. Blokade Selat Hormuz yang dilakukan Iran untuk merespons serangan AS dan Israel tidak hanya memicu krisis energi, tetapi juga mengancam sektor pertanian dan pangan.

Blokade itu melemahkan pasokan pupuk yang sangat dibutuhkan para petani yang sudah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kenaikan suhu hingga cuaca yang kian tidak menentu. Hal ini berisiko menaikkan harga pangan di seluruh dunia.

Deputi Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (FAO) PBB Carl Skau mengatakan petani-petani paling miskin di belahan bumi utara mengandalkan pupuk impor dari Teluk Persia. Pelemahan pasokan pupuk ini terjadi tepat sebelum musim tanam dimulai.

"Di skenario terburuk, akan menurunkan hasil panen dan menyebabkan gagal panen di musim depan. Di skenario terbaik, menaikkan biaya produksi yang dapat mendorong harga pangan pada tahun depan," kata Skau dikutip dari AP, Sabtu (28/3/2026).

Petani beras asal Punjab, India, Baldev Singh mengatakan petani kecil di negaranya mungkin tidak dapat bertahan bila pemerintah tidak mensubsidi pupuk pada periode puncak permintaan bulan Juni mendatang. "Saat ini, kami menunggu dan berharap," katanya.

Selat Hormuz tidak hanya menjadi jalur seperlima perdagangan minyak dan gas dunia. Celah sempit itu juga merupakan jalur sepertiga perdagangan pupuk dunia.

Pada Jumat (27/3/2026), Duta Besar Iran untuk PBB di Jenewa, Ali Bahreini mengatakan Teheran menerima permintaan PBB untuk mengizinkan kapal bantuan kemanusiaan dan kapal komoditas pertanian melewati Selat Hormuz, meski Iran sedang menghadapi serangan terhadap fasilitas nuklirnya.

Rencana pengiriman bantuan itu menjadi pelayaran asing pertama di perairan sempit tersebut sejak perang dimulai bulan lalu. Ketika pasar dan pemerintah berbagai negara fokus pada pasokan minyak dan gas, pembatasan pasokan pupuk dapat mengancam ketahanan pangan seluruh dunia.

Dua unsur hara utama dalam pupuk, nitrogen dan fosfat, terancam tidak bisa didistribusikan akibat blokade di Selat Hormuz.

Pasokan nitrogen, termasuk urea—pupuk yang paling banyak diperdagangkan dan membantu pertumbuhan tanaman serta meningkatkan hasil panen—paling terpukul karena keterlambatan pengiriman dan melonjaknya harga gas alam cair yang merupakan bahan penting untuk memproduksi nitrogen.

Peneliti dari perusahaan konsultasi komoditas CRU Group, Chris Lawson, mencatat perang Iran sudah membatasi 30 persen perdagangan urea global. Sementara itu, ekonom University of Texas Raj Patel mengatakan sejumlah negara sudah kekurangan urea.

Ia mencontohkan Ethiopia yang 90 persen nitrogen pupuknya berasal dari Teluk Persia yang melewati Djibouti, rute pasokan yang sudah terbatas bahkan sebelum perang AS dan Israel pada Februari lalu. "Saat ini sedang musim tanam, dan tidak ada pupuk di sana," kata Patel.

Pasokan fosfat yang diperlukan akar tanaman juga tertekan. Lawson mengatakan Arab Saudi merupakan produsen fosfat terbesar kelima di dunia dan mengekspor 40 persen sulfur dunia, bahan utama dan produk sampingan dari penyulingan minyak dan gas.

Analis dari Argus Consulting Services Owen Gooch mengatakan setelah perang berakhir, para produsen di Teluk masih membutuhkan jaminan keamanan untuk melewati Selat Hormuz. Dengan begitu, biaya asuransi juga akan melonjak tajam.

Pemerintah India memprioritaskan pasokan urea untuk kebutuhan domestik dan menyediakan sekitar 70 persen kebutuhan gas alam bagi produsen pupuk. Beberapa pabrik masih beroperasi di bawah kapasitas, yang menyebabkan penurunan produksi.

“Sistem pangan itu rapuh, dan bergantung pada rantai pasokan pupuk yang stabil untuk memastikan petani dapat menghasilkan pangan yang dibutuhkan dunia,” kata Hanna Opsahl-Ben Ammar dari Yara International, salah satu perusahaan pupuk terbesar di dunia.

Pupuk biasanya digunakan sebelum atau saat penanaman dilakukan. Sehingga, ketika pupuk tidak terkirim tepat waktu, hal itu akan merusak pertumbuhan tanaman dan hasil panen.

Dampak perang terhadap pasokan pupuk sudah terasa di AS dan Eropa, di mana musim tanam masih berlangsung. Masalah ini juga diperkirakan akan menghantam Asia ketika musim tanam di kawasan itu dilakukan beberapa bulan ke depan.

“Tanaman di ladang membutuhkan nitrogen saat ini juga, semakin cepat semakin baik, agar dapat tumbuh dengan baik, berkembang, dan membangun cadangan untuk panen pada musim panas,” kata Dirk Peters, seorang insinyur pertanian yang mengelola pertanian di luar Berlin.

Petani di Myanmar dilaporkan harus mengantre hingga menginap di SPBU untuk membeli solar akibat kelangkaan yang terjadi.

Kondisi itu dipicu oleh perang Iran melawan serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang turut mengganggu pasokan energi global menyusul penutupan Selat Hormuz.

Seorang petani asal Myanmar bernama Win Zaw menjadi satu dari sekian orang yang mengantre di SPBU untuk membeli solar untuk traktornya.

Dia bilang, orang-orang mengantre sejak pukul 3 pagi, bahkan sampai menginap di SPBU. "Ini benar-benar pemborosan tenaga dan waktu," ujar Win Zaw, dilansir Reuters pada Kamis (26/3).

Ia menggambarkan kondisi saat ini sebagai perjuangan yang berat. Padahal, mereka hanya ingin membeli bahan bakar.

"Saat ini, kami praktis sedang berperang hanya untuk mendapatkan bahan bakar," ujar Win Zaw

Harga solar di Myanmar pada pertengahan Maret mencapai 3.800 kyat per liter, naik dari 2.450 kyat pada Februari.

Seorang petani lainnya bernama Moe Win mengaku sampai membeli solar ke pasar gelap karena sudah dua hari mengantre di SPBU.

Kelangkaan memaksa Moe Win untuk beralih ke pasar gelap, meski harganya sangat mahal sekitar 12 ribu kyat per liter. Namun, ia rela membayar harga tersebut untuk menyelamatkan tanaman padinya.

"Kadang-kadang, setelah mengantre di kota selama dua hari, kami hanya bisa membeli lima atau enam liter," kata Moe Win.

"Tetapi jika kami tidak memanen padi tepat waktu, tanaman akan hancur, jadi kami harus menanggung biaya apa pun," imbuhnya.

Seorang juru bicara junta penguasa Myanmar tidak menanggapi panggilan telepon Reuters untuk dimintai komentar terkait dengan hal ini.

Namun, Kepala Junta Myanmar Min Aung Hlaing pernah mengatakan mereka sedang berupaya menyelesaikan masalah kekurangan bahan bakar ini.

Direktur Program Pangan Dunia (WFP) untuk Myanmar Michael Dunford mengatakan bahwa keterbatasan bahan bakar menjadi ancaman menjelang musim tanam mendatang di Myanmar.

Saat ini, para petani di Myanmar sedang mempersiapkan musim tanam padi utama setelah panen tanaman musim kemarau.

"Kenaikan biaya pupuk dan akses bahan bakar yang terbatas untuk mesin mengancam musim tanam mendatang. Biaya produksi diperkirakan akan berlipat ganda jika ketidakstabilan berlanjut," ujar Dunford.

Myanmar sendiri tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat kesulitan akses pangan tertinggi di dunia. Sekitar 12,4 juta orang atau seperempat populasi mengalami kesulitan mendapatkan makanan.

Kepala ekonom Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa Maximo Torero menilai intervensi segera diperlukan untuk mencegah penurunan produksi pangan.

Hal itu guna mencegah risiko yang hampir pasti berupa penurunan produksi dan kerugian pasca panen yang signifikan.

"Panen yang buruk akan mengurangi pasokan, mendorong harga lebih tinggi lagi dan membuat bahan makanan pokok tidak terjangkau bagi jutaan orang yang telah kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian mereka," ujar Torero.

Untuk mengatasi krisis, junta Myanmar telah menerapkan sistem penjatahan BBM menggunakan kode QR guna membatasi pembelian.

Namun, kebijakan ini justru memicu antrean panjang di SPBU dan membuat warga tetap kesulitan mendapatkan pasokan yang cukup.

Selain itu, sektor transportasi juga terdampak. Maskapai domestik mengurangi rute penerbangan akibat keterbatasan bahan bakar, disertai kenaikan harga tiket hingga tiga kali lipat.

Saat ini, Myanmar bergantung pada pusat pengolahan minyak mentah regional Timur Tengah seperti Singapura dan Malaysia untuk impor solar.

Myanmar juga mencoba menekan konsumsi energi dengan menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi pegawai negeri setiap hari Rabu.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan tetap menjadi salah satu tekanan biaya yang paling berkelanjutan dan membebani bagi rumah tangga di seluruh dunia.

Pada tahun 2026, tagihan belanja bahan makanan diproyeksikan akan meningkat tajam di beberapa negara, sementara tetap relatif stabil di negara lain.

Menurut perkiraan baru dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), inflasi pangan akan sangat bervariasi di 160 negara pada tahun 2026, mulai dari lonjakan dua digit di beberapa negara hingga penurunan harga yang signifikan di negara lain.

Peta ini mengurutkan 160 negara berdasarkan proyeksi perubahan harga pangan tahunan, menyoroti di mana rumah tangga kemungkinan akan menghadapi kenaikan paling tajam pada tahun 2026.

Negara-Negara dengan Kenaikan Harga Pangan Paling Tajam

Saat ini, tekanan inflasi tetap paling kuat di negara-negara berkembang dan negara-negara yang bergantung pada impor.

Inflasi pangan dipengaruhi oleh pergerakan mata uang, harga komoditas, gangguan perdagangan, dan kondisi pasokan domestik. Negara-negara yang mengalami depresiasi mata uang atau ketidakstabilan ekonomi yang berkelanjutan cenderung mengalami peningkatan biaya pangan yang lebih tajam.

Di puncak peringkat adalah Iran, di mana harga pangan diperkirakan akan naik 55,9% dari tahun ke tahun. Depresiasi mata uang Iran dan tekanan inflasi yang berkepanjangan telah mendorong inflasi pangan ke tingkat ekstrem dalam beberapa tahun terakhir. Perkiraan tahun 2026 menunjukkan bahwa tekanan tersebut mungkin akan berlanjut.

Beberapa negara ekonomi Afrika Sub-Sahara, termasuk Nigeria (17,1%), Angola (14,8%), Zambia (10,8%), dan Ethiopia (10,1%), juga termasuk di antara yang tertinggi. Di banyak negara ini, inflasi pangan terkait erat dengan volatilitas mata uang, ketergantungan impor, dan gangguan sisi penawaran.

Meskipun rata-rata global diproyeksikan inflasi pangan naik sebesar 3,2%, rincian regional menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam bagaimana harga pangan diperkirakan akan berkembang pada tahun 2026.

Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara menonjol, dengan kenaikan hampir tiga kali lipat rata-rata global.

Amerika Utara berada di tengah-tengah, dengan harga pangan diproyeksikan naik 4,3%. Di AS, harga diperkirakan akan meningkat 2,7%, sementara di Kanada, harga bisa naik lebih dari dua kali lipat.

Sementara itu, sebagian besar kawasan Asia-Pasifik diproyeksikan mengalami pertumbuhan harga pangan yang relatif moderat.

Berikut 10 negara dengan lonjakan harga pangan tertinggi pada 2026 menurut PBB:

1. Iran: 55,9%
2. Uni Emirat Arab: 33,2%
3. Turki: 25,1%
4. Haiti: 24,1%
5. Malawi: 21,2%
6. Nigeria: 17,1%
7. Libanon: 14,9%
8. Angola: 14,8%
9. Kazakstan: 12,7%
10. Zambia: 10,8%

Meskipun inflasi pangan global diperkirakan akan turun menjadi satu digit pada tahun 2026, gambaran regional menunjukkan cerita yang jauh lebih tidak merata.

Bagi jutaan rumah tangga di negara-negara dengan inflasi tinggi, tagihan belanja bahan makanan mungkin tetap menjadi salah satu tekanan ekonomi yang paling berkelanjutan di tahun mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan apresiasi kepada seluruh pejuang di bidang pertanian, mulai dari petani, penyuluh, hingga para inovator teknologi, sebagai pahlawan masa kini yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Menurut Mentan Amran, makna kepahlawanan harus dimaknai secara lebih luas dan kontekstual. Tidak hanya mereka yang berjuang di medan perang, namun juga mereka yang bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan bangsa.

“Kita perlu memberi makna baru terhadap istilah pahlawan. Siapa saja, termasuk para alumni ITS yang hadir hari ini, memiliki kesempatan menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing,” ujar Amran usai menjadi keynote speaker dalam acara Reuni Akbar Alumni ITS di Graha ITS, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (9/11/2025)

Pada kesempatan tersebut, Mentan Amran meminta para alumni ITS yang bergerak di bidang pertanian untuk mengangkat tangan. Di luar dugaannya, terdapat sekitar tujuh orang yang aktif berkontribusi dalam pengembangan inovasi teknologi pertanian, meskipun tidak memiliki latar belakang akademik di bidang tersebut.

“Ketujuh orang ini juga termasuk pahlawan pertanian. Begitu pula dengan para petani dan penyuluh yang tanpa lelah berjuang di lapangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional,” ujar Amran.

Mentan Amran menjelaskan, pemberian makna pahlawan yang lebih luas merupakan bentuk apresiasi untuk menumbuhkan semangat berinovasi dan berkarya di bidang pertanian. Ia menegaskan, mekanisasi dan inovasi teknologi pertanian merupakan keniscayaan untuk mencapai target swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Mentan Amran menyoroti kondisi global yang saat ini menghadapi ancaman krisis pangan. Berdasarkan data World Food Programme (WFP) tahun 2024, lebih dari 295 juta orang di 53 negara mengalami situasi pangan akut. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, di mana sekitar 2,33 miliar orang menghadapi tingkat food insecurity moderat hingga parah.

“Untuk menghadapi potensi ancaman pangan tersebut, Presiden Prabowo meminta saya bekerja total agar bangsa ini benar-benar berdaulat secara pangan. Saya langsung tancap gas menjalankan misi suci negara dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan,” tegas Mentan Amran.

Ia menambahkan, kedaulatan pangan harus diwujudkan agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor berbagai komoditas. Hasil kerja keras tersebut mulai terlihat nyata, di mana sepanjang Januari hingga Desember 2025, produksi beras nasional mencapai 34,77 juta ton, naik 4,14 juta ton atau 13,54 persen dibanding periode sebelumnya.

Selain itu, hingga akhir Oktober 2025, cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat mencapai 3,9 juta ton. Capaian ini, menurut Amran, merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pertanian serta sinergi lintas instansi tanpa ego sektoral.

“Semua ini merupakan hasil kerja bersama yang solid dan terukur. Kita fokus, tegas, dan bekerja nyata untuk menjadikan Indonesia berdaulat pangan,” tutupnya.

Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia (Persero), Robby Setiabudi Madjid, menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. Hal ini didukung keunggulan geografis serta upaya pemerintah dan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem pertanian nasional.

"Indonesia dianugerahi tanah yang subur dan iklim tropis sehingga petani dapat menanam serta panen sepanjang tahun. Jika keunggulan ini didukung penyempurnaan unsur usaha tani, maka kita bisa melakukan lompatan besar dalam ketahanan pangan," ujar Robby dalam dialog Indonesia Lumbung Pangan Dunia dari Hulu ke Hilir dikutip Senin (20/10).

Menurutnya, berbagai program pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kemenko Bidang Pangan sudah mengarah ke sana, mulai dari penyediaan bibit unggul, perbaikan irigasi, peningkatan kualitas SDM pertanian, hingga penambahan luas tanam. Di sisi lain, Pupuk Indonesia berperan menjaga pasokan pupuk agar tersedia dan terjangkau bagi petani.

"Kalau ngomong masalah pupuk, kata kuncinya itu hanya dua yang penting, ketersediaan dan keterjangkauan. Kenapa ketersediaan pupuk menjadi sangat penting? Karena sesuai penelitian, 62% kontribusi dari hasil produksi pangan jagung dan padi itu, 62% itu disupport atau dikontribusi dari sistem pemupukan yang berimbang," ujarnya.

Subsidi Jadi Penyangga

Robby menekankan pentingnya keterjangkauan pupuk. Berdasarkan hasil riset Pupuk Indonesia, kenaikan harga pupuk sebesar Rp1.000 per kilogram bisa membuat petani mengurangi dosis pemupukan hingga 14%.

"Akibatnya, produksi jagung dan padi bisa. Dampaknya sangat signifikan," ujarnya.

Untuk mengantisipasi fluktuasi harga, pemerintah menerapkan dua instrumen kebijakan strategis. Pertama, subsidi harga pupuk di hilir sehingga petani bisa membeli di bawah harga pasar. Kedua, pemberian harga gas bumi tertentu untuk industri pupuk agar biaya produksi tetap terkendali.

"Sekitar 70% biaya produksi pupuk berasal dari gas bumi. Syukurlah seluruh kebutuhan gas untuk fasilitas produksi kami masih dipasok dari sumber dalam negeri, sehingga tidak terpapar risiko geopolitik global," tambah Robby.

Distribusi Lebih Singkat dan Transparan

Perubahan besar juga terjadi di sisi distribusi. Melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025, pemerintah memangkas jalur distribusi pupuk dari empat lini menjadi langsung ke titik serah. Hal ini, menurut Robby, membuat penyaluran lebih cepat dan efisien.

"Dulu ada 145 regulasi yang harus dilalui sebelum pupuk sampai ke petani. Sekarang hanya ada satu aturan turunan, Permentan Nomor 5 Tahun 2025. Produsen bisa langsung menyalurkan ke titik serah. Tidak ada lagi cerita pupuk langka," katanya.

Pupuk Indonesia kini mengoperasikan 48 pabrik di lima lokasi, didukung 12 kapal, 6.150 armada darat, dan lebih dari 500 gudang di seluruh kabupaten. Perusahaan menyalurkan pupuk hingga 26 ribu titik serah, diperkuat dengan digitalisasi melalui aplikasi iPubers.

"Dengan iPubers, petani yang terdaftar bisa memesan pupuk secara digital, dan data serapan langsung masuk ke Kementerian Pertanian secara real time. Per kemarin, serapan pupuk sudah lebih dari 6 juta ton, dan kami proyeksikan menembus 8,2 juta ton hingga akhir tahun, tertinggi dalam tiga tahun terakhir," jelas Robby.

Ketegasan di Titik Serah

Pupuk Indonesia juga mengambil langkah tegas terhadap penyimpangan distribusi. Robby menegaskan, Pupuk Indonesia tidak segan tindak tegas apabila ada kios terbukti melanggar

"Semua hal yang bisa mengganggu tujuan akhir kita, yaitu ketahanan pangan, harus ditindak tegas. Reformasi distribusi pupuk ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal integritas," tegasnya.

Robby menutup dengan optimisme, bahwa kolaborasi pemerintah dan dunia usaha akan mengantarkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan pangan global.

"Dengan dukungan regulasi yang berpihak, distribusi yang efisien, serta komitmen menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk, kami yakin cita-cita ketahanan pangan nasional akan tercapai," pungkasnya.

Penghargaan ini merupakan pengakuan dunia atas peran strategis Indonesia sebagai penyedia solusi pertanian bagi negara berkembang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) RI meraih penghargaan dari Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia (FAO) atas solusi dan kontribusi dalam memajukan sektor pangan dan pertanian di dunia.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan RI Ali Jamil mengungkapkan penghargaan itu merupakan simbol dari dunia internasional bahwa Indonesia telah bertransformasi menjadi solusi bagi pertanian di dunia.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan dunia atas peran strategis Indonesia sebagai penyedia solusi pertanian bagi negara berkembang," kata Ali dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan Indonesia telah bertransformasi dari penerima menjadi penyedia teknologi, tenaga ahli, dan inovasi pertanian global, seraya berkontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dunia.

Indonesia, lanjutnya, masuk dalam daftar penerima rekognisi FAO atas kontribusi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dalam pembangunan sektor pangan dan pertanian dunia.

"Penghargaan diserahkan pada acara Global Technical Recognition Ceremony di Kantor Pusat FAO, Roma, Italia, Rabu (15/10), dalam rangka peringatan 80 tahun FAO," ujar Ali.

Indonesia menjadi salah satu dari 18 penerima rekognisi KSST pada dua kategori Country-Level Recognition dan Institutional-Level Recognition.

Dari 18 penerima, kata dia, hanya lima perwakilan negara (Arab Saudi, Brasil, China, Uganda, dan Maroko) yang dipanggil ke podium untuk menerima penghargaan langsung. Indonesia bersama penerima lainnya disampaikan melalui penayangan di layar utama dan penyampaian sertifikat digital oleh FAO.

Pada kategori Country-Level, FAO mengapresiasi peran Indonesia dalam mendorong transformasi pertanian dan ketahanan pangan global melalui program KSST yang selaras dengan FAO Strategic Framework 2022–2031 dan visi "Four Betters” (better production, better nutrition, better environment, better life).

Selama dua dekade terakhir Kementan RI telah mengimplementasikan inisiatif KSST untuk 74 negara, dengan mengirimkan 190 tenaga ahli, 400 alat dan mesin pertanian, 5.000 dosis semen beku, serta memberikan pelatihan bagi lebih dari 1.500 peserta dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Pasifik.

Indonesia juga mendirikan pusat pelatihan regional di Tanzania, Gambia, dan Fiji, serta mendukung pemulihan produksi pangan di Madagaskar dan Sudan.

Pada kategori Institutional-Level, penghargaan diberikan kepada Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagai centre of excellence dalam reproduksi ternak.

BBIB Singosari menyuplai lebih dari 60 persen semen beku nasional, membuka ribuan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai ekonomi peternakan nasional. Secara internasional, BBIB Singosari telah melatih lebih dari 300 profesional dari 36 negara dan menjalin kerja sama dengan JICA dan Islamic Development Bank (IsDB).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025