JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) berkapasitas 100 GW sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan swasembada dan kemandirian energi Indonesia. Untuk mewujudkan ambisi ini, kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal menjadi syarat mutlak.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) menegaskan penguatan kapasitas SDM harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur energi terbarukan . Terutama untuk memastikan keberlanjutan operasional PLTS di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) Edi Wibowo menegaskan, transisi energi bukan sekadar membangun infrastruktur. Tetapi juga memastikan kesiapan SDM untuk mengoperasikan dan memelihara sistem energi secara berkelanjutan.

”Dari pengalaman di lapangan, banyak infrastruktur energi yang sudah terbangun namun tidak berjalan optimal karena tidak bisa merawatnya. Ini yang harus kita pecahkan lebih dulu,” katanya dalam forum Bincang Energi bertajuk “Menuju 100 GW: Membangun Ekosistem Listrik Desa melalui Pengembangan Kapasitas Lokal dan Pemeliharaan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama Renewable Energy Skills Development Project (RESD) di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, masyarakat lokal harus dilibatkan sejak awal proyek dimulai, dilatih dan disertifikasi untuk mengoperasikan dan memelihara sistem, bukan baru dilatih setelah semuanya terpasang. ”Tantangan kita sekarang adalah memastikan ekosistem pelatihan dan sertifikasi bisa bergerak secepat laju pembangunannya,” tegasnya.

Pencapaian target 100 GW tidak hanya berkaitan dengan kapasitas terpasang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana listrik dapat menjangkau desa dan daerah terpencil serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selama ini, sejumlah proyek listrik desa beroperasi di bawah kapasitas atau bahkan terbengkalai pasca-instalasi. Tantangan utamanya mencakup minimnya anggaran pemeliharaan jangka panjang, keterbatasan akses suku cadang, serta belum memadainya sistem pemantauan jarak jauh (remote monitoring).

Plt Ketua Umum METI, Norman Ginting mengatakan, pencapaian target 100 GW membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem energi terbarukan yang kuat. METI percaya target 100 GW bisa dicapai jika seluruh ekosistem bergerak bersama.

Menurutnya, tantangan mencapai target 100 GW harus dapat kita atasi bersama. Mulai dari masalah ketersediaan lahan, keterbatasan teknis intermitensi, kesiapan infrastruktur, pembiayaan, kepastian hukum, kebijakan dan peraturan, rantai pasok industri, serta yang tak kalah penting adalah persiapan sumber daya manusia. ”Kapasitas sumber daya manusia adalah syarat mutlak keberhasilan 100 GW, baik kuantitas maupun kualitas,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan SDM energi terbarukan, BPSDM ESDM bersama Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs SECO mengembangkan Renewable Energy Skills Development Project (RESD). Sejak dimulai pada 2020, program ini telah menghasilkan lebih dari 950 sarjana terapan dan teknisi energi terbarukan yang kompeten. Pada Fase 2 (2025–2028), cakupan kemitraan RESD diperluas menjadi 19 politeknik dan lembaga pelatihan vokasi di seluruh Indonesia.

Team Leader RESD, Dian Elvira Rosa, menegaskan keberlanjutan pemanfaatan PLTS di daerah sangat bergantung pada kapasitas masyarakat setempat. Masyarakat setempat tidak cukup hanya menerima infrastruktur PLTS. Mereka harus mampu mengoperasikan dan merawatnya secara mandiri.

“Inilah tujuan kami melalui program spesialisasi energi terbarukan dan pelatihan teknisi PLTS di 19 politeknik dan balai pelatihan vokasi yang didukung oleh Pemerintah Swiss dan Indonesia melalui proyek RESD,” jelasnya.

JATENG - Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Wilayah Jawa Tengah dan DIY Soewondo Koesoemo menyatakan dukungan penuh percepatan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Termasuk pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mewujudkan transisi menuju energi bersih.

Menurut Soewondo, pengembangan EBT merupakan langkah strategis yang harus terus didorong guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus mendukung target pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission (NZE). Soewondo menilai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan tidak hanya menjadi kebutuhan masa depan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sektor energi nasional.

Karena itu, MKI secara konsisten mendorong percepatan pembangunan berbagai proyek energi bersih di Jawa Tengah maupun wilayah lainnya di Indonesia. Dalam berbagai forum ketenagalistrikan, Soewondo mengungkapkan Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi terbarukan, mulai dari energi surya, biomassa, hingga pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik.

“Transformasi sektor energi tidak semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menekan emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.

Untuk itu, Soewondo mendorong terjalinnya sinergi yang kuat antara pemerintah, PLN, investor, perguruan tinggi, dan dunia usaha guna mempercepat realisasi berbagai proyek EBT di daerah. Selain pengembangan energi terbarukan, Soewondo juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi Waste-to-Energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai solusi atas meningkatnya persoalan sampah di berbagai daerah.

Menurut Soewondo, sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan dapat diubah menjadi sumber energi yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat dikurangi secara signifikan sekaligus menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Lihat video: Dinantara Fokus pada Investasi EBT hingga Pangan



“Kebijakan dan regulasi pemerintah yang mendukung pengolahan sampah menjadi energi membuka peluang besar bagi pemerintah daerah maupun investor untuk mengembangkan PLTSa secara lebih luas,” katanya.

Jawa Tengah disebut memiliki potensi yang sangat menjanjikan mengingat tingginya volume timbulan sampah di sejumlah kabupaten dan kota. Oleh karena itu, MKI mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pemetaan potensi, menyiapkan lahan, serta menyusun regulasi pendukung guna mempercepat realisasi proyek-proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Soewondo berharap percepatan pengembangan EBT dan implementasi teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik dapat memberikan manfaat ganda bagi Indonesia, yakni meningkatkan ketersediaan pasokan listrik nasional sekaligus membantu mengatasi persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Ia menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem energi yang bersih, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.

“Pengembangan energi baru terbarukan dan pemanfaatan sampah menjadi energi listrik merupakan langkah nyata menuju masa depan energi Indonesia yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, saya optimistis target transisi energi nasional dapat tercapai,” ujarnya.

JAKARTA - PT Hero Global Investment Tbk (HGII) , perusahaan produsen listrik independen (IPP) berbasis energi baru terbarukan , menegaskan kesiapannya untuk mengambil peran lebih besar dalam akselerasi energi hidro nasional. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang menempatkan energi air sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) terbesar kedua dengan target penambahan kapasitas 11,7 gigawatt (GW).

HGII saat ini mengoperasikan PLTM Parmonangan-1 (9 MW) dan PLTM Parmonangan-2 (10 MW) di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang keduanya beroperasi penuh di bawah skema Power Purchase Agreement (PPA) dengan PT PLN (Persero). Perseroan juga memiliki saham minoritas pada Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Ujung Batu di Riau berkapasitas 3 MW.

Sebagai perusahaan yang telah lebih dari satu dekade mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Sumatera Utara, HGII memiliki keunggulan komparatif yang kuat untuk berkontribusi pada pencapaian target ambisius tersebut.

Indonesia Mulai Ekspor Listrik EBT ke Singapura, Segini Hitungan Keuntungan Ekonominya



“Energi hidro adalah segmen yang kami kuasai secara mendalam, dari sisi teknis, operasional, hingga kemitraan dengan PLN. RUPTL 2025–2034 membuka ruang yang sangat besar bagi HGII untuk tumbuh bersama kebutuhan energi bersih nasional,” ujar Direktur Utama HGII, Robin Sunyoto.

Kemitraan Global dan Keuangan yang Solid

Kekuatan HGII tidak hanya tercermin dari pipeline proyek, tetapi juga dari fondasi kemitraan internasional yang kokoh. Shikoku Electric Power Co., Inc. (Yonden), perusahaan energi terkemuka dari Jepang yang berpengalaman di lebih dari 10 negara, telah mengakuisisi 25% saham HGII, memberikan akses terhadap keahlian teknis kelas dunia dan jaringan pembiayaan global.

Dari sisi kinerja keuangan, HGII mencatatkan pendapatan sebesar Rp17,96 miliar dengan laba bersih mencapai Rp5,83 miliar pada kuartal 1 tahun 2026. Perseroan juga membukukan peningkatan margin laba bersih menjadi 32,5%, mencerminkan efektivitas strategi bisnis dan efisiensi operasional yang terus terjaga.

HGII juga mempertahankan struktur permodalan yang sehat dengan mencatatkan Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 0,26x per 31 Maret 2026, mencerminkan tingkat leverage yang relatif rendah dan posisi keuangan yang solid. Rendahnya DER memberikan ruang yang lebih besar bagi Perseroan untuk melakukan ekspansi dan pengembangan proyek energi baru terbarukan ke depan.

Listrik dan Peradaban



Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi kepada para pemegang saham, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 11 Juni 2026.

Dalam RUPST tersebut, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham atas sejumlah agenda penting, termasuk pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2025, penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025, penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2026, serta penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan proyek supergrid energi baru terbarukan memerlukan studi kelayakan sebagai langkah awal mewujudkan pusat pengembangan setrum bersih yang menghubungkan Kepulauan Sunda Kecil.

Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin mengatakan kajian studi kelayakan disiapkan usai rencana besar NTB membangun jaringan transmisi area luas terkendala nilai keekonomian.

"Hasil konsultasi kami dengan Dirjen Gatrik Kementerian ESDM bahwa untuk menjadi sebuah supergrid tidak mudah, salah satunya harus ada jaringan bawah laut," ujar dia di Mataram, Minggu.

Samsudin menjelaskan pembangunan jaringan transmisi area luas membutuhkan infrastruktur besar terutama jaringan kabel listrik bawah laut di Selat Lombok yang menghubungkan NTB dengan Bali.

Pemerintah pusat menilai jaringan kabel listrik bawah laut yang menyuplai energi bersih tersebut baru bisa layak bangun sekitar tahun 2031 sampai 2033.

"Kementerian ESDM melihat perkembangan penduduk dan sebagainya, sehingga kelayakan sekitar tahun 2031-2033 untuk menyambungkan jaringan kabel laut di Selat Lombok," kata Samsudin.

Ia menuturkan studi kelayakan sangat diperlukan untuk menguji apakah pembangunan jaringan interkoneksi listrik bawah laut bisa direalisasikan lebih cepat dari proyeksi pemerintah pusat.

Kajian itu juga menghitung secara detail potensi energi baru terbarukan yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat sebagai syarat utama menjadi supergrid energi bersih di kawasan tengah Indonesia.

"NTB punya tujuh sumber energi baru terbarukan. Berapa kemampuan NTB dan bagaimana jika dibandingkan dengan NTT NTB sebagai supergrid harus mampu mengidentifikasi potensi itu," papar Samsudin.

Potensi energi bersih yang cukup besar di Nusa Tenggara Barat bersumber dari air, matahari, angin, arus laut, sampah, biomassa, hingga panas bumi.

Dinas ESDM NTB mencatat kontribusi energi baru terbarukan saat ini mencapai 25 persen. Angka itu terbilang tinggi ketimbang bauran energi bersih skala nasional yang hanya berjumlah 15,75 persen dengan kapasitas terpasang energi bersih sebesar 15.630 megawatt.

Kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan di NTB meliputi tenaga surya (PLTS) yang terhubung jaringan atau on grid sebanyak 21,6 megawatt, PLTS off grid yang dikelola industri pertambangan mencapai 26,8 megawatt, dan keberadaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebesar 18,5 megawatt.

Pemerintah NTB aktif menawarkan peluang investasi setrum bersih kepada sejumlah kedutaan besar, sektor privat, hingga organisasi nirlaba guna mencari sumber pendanaan bagi pengembangan proyek jaringan transmisi area luas tersebut.

"Dukungan anggaran kami terbatas. Gubernur telah meminta dukungan melalui mitra strategis, seperti kedutaan besar," pungkas Samsudin.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, gagasan NTB sebagai supergrid energi baru terbarukan telah dideklarasikan dalam forum kerja sama Bali-NTB-NTT (KRBN). Proyek itu sebagai langkah strategis untuk membantu Indonesia mewujudkan target emisi nol bersih.

Saat ini Bali masih masuk ke dalam jaringan transmisi area luas Pulau Jawa, sehingga ke depan listrik Bali dipasok dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjajaki penerbitan sukuk hijau sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan agar mengurangi ketergantungan terhadap APBD maupun APBN.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Niken Arumdati mengatakan pemerintah menggandeng Bank NTB Syariah untuk menerbitkan sukuk hijau tersebut.

"Kenapa obligasi daerah? Karena kami mau mengeksplorasi skema-skema pembiayaan di luar APBN dan APBD untuk pembangunan energi terbarukan," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Rabu.

Niken menyakini penerbitan sukuk hijau dapat membuka peluang investasi dan mempercepat proyek-proyek pembangunan energi bersih yang selama ini masih terkendala pembiayaan.

Keterlibatan perbankan daerah dalam penerbitan sukuk hijau diharapkan mampu menarik minat investor yang memiliki perhatian terhadap pembiayaan berkelanjutan dan ramah lingkungan di Nusa Tenggara Barat.

"Kontribusi energi baru terbarukan di NTB saat ini sekitar 25 persen. Sedangkan, sisanya masih didominasi energi fosil batu barat, minyak, dan gas," kata Niken.

Dinas ESDM NTB mencatat kapasitas energi terbarukan terus berkembang di Nusa Tenggara Barat. Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terhubung jaringan atau on grid mencapai 21,6 megawatt.

Kemudian, PLTS off grid yang dikelola industri pertambangan mencapai 26,8 megawatt dan keberadaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebanyak 18,5 megawatt.

Niken mengungkapkan potensi panas bumi juga sedang dikembangkan di wilayah Hu'u, Kabupaten Dompu. Estimasi kapasitas setrum yang dihasilkan dari proyek tersebut mencapai 65 megawatt.

"Izin pengembangan energi panas bumi telah diperoleh sejak Maret 2025," pungkas dia.

Pemerintah NTB menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan dapat mendorong kemandirian energi daerah sekaligus memperkuat posisi sebagai pusat energi hijau di wilayah tengah Indonesia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menilai program-program pemerintah terkait pengembangan energi hijau dan energi baru-terbarukan (EBT) menjadi daya tarik bagi investor luar negeri menanamkan modal di Indonesia.

“Ini sejalan dengan keinginan investasi terutama dari luar negeri. Karena ini adalah investasi yang punya dampak positif terhadap kehidupan dan environment ke depannya,” kata Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

“Program-program yang ada ini sejalan dengan appetite investasi mereka, sehingga (minat investasi terkait energi bersih di Indonesia) semakin meningkat,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengakselerasi target Net Zero Emission (NZE) 2060 ke tahun 2050, sehingga program-program yang berhubungan dengan pengembangan energi bersih terus diupayakan.

Menteri Rosan mencontohkan percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang senada dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas PLTS hingga 100 GW.

Selain itu, ada pula proyek-proyek terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal yang baru-baru ini ia sebut menarik minat investor dari Jepang.

“Hal-hal seperti ini, selain stabilitas pemerintah, juga program-program prioritas pemerintah juga sejalan dengan appetite untuk mereka berinvestasi di Indonesia,” kata Rosan.

Ia berharap, dengan meningkatnya minat investor global untuk ikut menanamkan modal dan mengembangkan proyek terkait energi ramah lingkungan, dapat berdampak lebih luas termasuk dalam penyerapan tenaga kerja.

Rosan mengatakan, pemerintah Indonesia sangat terbuka dengan potensi pemberian berbagai kemudahan dan stimulus bagi investor yang berkomitmen pada pengembangan energi hijau dan dampaknya pada sektor ketenagakerjaan dalam negeri.

“Kalau investasi di bidang renewable, penyerapan tenaga kerja tinggi, kita terbuka untuk memberikan insentif juga. Jadi parameter kita, insentif itu diberikan tidak semata-mata nilai investasi yang besar, tapi yang kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya,” ujar Rosan yang juga CEO Danantara itu.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo mengandalkan energi baru terbarukan (EBT) berbasis limbah kelapa sawit dengan mengoperasikan dua pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di Provinsi Riau untuk menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa dalam keterangannya yang diterima di Pekanbaru, Rabu, mengatakan inisiatif perusahaan limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) untuk menjalankan pabrik tersebut bukanlah respons jangka pendek terhadap lonjakan harga energi, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang telah dimulai sejak lama.

“Gejolak harga energi fosil dunia saat ini justru membuktikan bahwa pengembangan energi terbarukan yang kami lakukan adalah langkah tepat. PLTBg membantu kami mengurangi ketergantungan terhadap solar, sekaligus menjaga efisiensi biaya operasional,” ujar Jatmiko.

Saat ini, ia mengatakan PalmCo mengoperasikan dua pembangkit listrik berbahan baku limbah cair sawit, yakni PLTBg Terantam dan PLTBg Tandun. Keduanya menggunakan teknologi covered lagoon guna mengolah limbah cair menjadi biogas yang kemudian dikonversi menjadi listrik.

Seluruh energi yang dihasilkan diserap langsung untuk mendukung operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PPIS Tandun. Berdasarkan data perusahaan, pemanfaatan energi kedua biogas itu telah menggantikan penggunaan genset berbahan bakar solar secara signifikan.

"Dalam periode 2023 hingga 2025 saja , konsumsi solar berhasil ditekan hingga lebih dari 2,6 juta liter. Efisiensi itu berdampak langsung pada pengeluaran perusahaan dengan penghematan biaya energi mencapai sekitar Rp 39,5 miliar dalam tiga tahun terakhir," ujar dia.

Direktur Strategy & Sustainability PalmCo Ugun Untaryo menilai pemanfaatan POME sebagai sumber energi juga mencerminkan penerapan prinsip keberlanjutan di industri sawit.

“Ini bukan sekadar efisiensi, tetapi bagian dari ekonomi sirkular. Limbah cair yang sebelumnya menjadi tantangan lingkungan kini kami olah menjadi sumber energi yang bernilai,” kata Ugun.

Ia menjelaskan, di tahun 2025, kedua fasilitas PLTBg tersebut mampu mengolah lebih dari 293.000 meter kubik limbah cair. Dari proses itu, dihasilkan jutaan meter kubik gas metana yang dimanfaatkan sebagai energi sekaligus mencegah pelepasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Skema ini tidak hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN, tetapi juga memberikan kepastian suplai listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi,

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menilai, skema atap surya dan power wheeling menjadi instrumen utama untuk mencapai target energi surya 100 gigawatt (GW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu singkat.

Dengan penerapan dua skema tersebut, pemerintah dinilai tidak perlu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun menambah utang.

“Proyek energi surya 100 GW membutuhkan investasi yang besar, namun bisa dipercepat lewat pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan atap surya dan power wheeling," kata Lead Researcher SUSTAIN Adila Isfandiari dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembangan atap surya oleh rumah tangga serta pemanfaatan skema power wheeling oleh sektor industri dapat mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam mendukung realisasi proyek tersebut.

"Skema ini tidak hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN, tetapi juga memberikan kepastian suplai listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi,” ujarnya.

Hingga akhir 2025, bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional tercatat baru mencapai 15,75 persen, dengan total kapasitas pembangkit listrik EBT sebesar 15.630 megawatt (MW).

Sementara energi fosil masih mendominasi sekitar 85 persen.

Untuk mencapai target elektrifikasi 100 GW dalam dua tahun, Indonesia perlu meningkatkan laju pertumbuhan EBT hampir 50 kali lipat dibandingkan tren historis saat ini.

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata penambahan kapasitas energi terbarukan tercatat sekitar 1.025 MW per tahun.

SUSTAIN menilai percepatan pengembangan EBT penting guna memperkuat ketahanan energi nasional, terutama di tengah ketidakpastian kondisi global.

Dalam konteks keterbatasan fiskal, skema atap surya dan power wheeling dinilai bisa menjadi solusi untuk menambah kapasitas listrik berbasis energi terbarukan secara cepat tanpa mengandalkan pembiayaan negara.

Melalui skema tersebut, PLN tetap berperan sebagai operator sistem dan penyedia jaringan, sekaligus memperoleh pendapatan dari biaya penggunaan jaringan (wheeling fee), sementara investasi pembangkit dapat didorong oleh sektor swasta.

Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan insentif bagi pelanggan PLN non-subsidi, khususnya segmen rumah tangga R-2 dan R-3 yang mencapai sekitar 2,88 juta pelanggan, agar terdorong menggunakan energi surya.

“Dengan asumsi konservatif bahwa setiap rumah memasang atap surya sebesar 1-2 kWp, segmen ini berpotensi menambah sekitar 2,9 GWp hingga 5,8 GWp kapasitas terpasang dan dapat menjadi sumber pertumbuhan cepat (quick wins) dalam jangka pendek, terutama karena tidak memerlukan pembiayaan dari APBN,” ujar Adila.

Ia menambahkan, partisipasi pelanggan non-subsidi berpotensi menjadi katalis utama dalam percepatan penambahan kapasitas EBT, sekaligus mengurangi beban pemerintah dan PLN dalam penyediaan listrik.

"Percepatan menuju target 100 GW Prabowo akan sangat bergantung pada penguatan kebijakan, khususnya melalui deregulasi dan insentif untuk atap surya serta power wheeling guna mendorong partisipasi swasta dan konsumen," tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Melalui penandatanganan protokol ini, kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk terus memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, termasuk melalui peningkatan akses pasar, investasi, serta pengembangan industri bernilai tambah,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi melalui penandatanganan Protokol Pertemuan ke-7 Working Group on Trade, Investment, and Industry (WGTII) RI-Rusia.

Protokol tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi bersama Deputi Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia Vladimir Illichev.

“Melalui penandatanganan protokol ini, kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk terus memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, termasuk melalui peningkatan akses pasar, investasi, serta pengembangan industri bernilai tambah,” ujar Edi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Protokol itu memuat kesepakatan, perkembangan kerja sama, serta rencana tindak lanjut di berbagai sektor prioritas kedua negara.

Dokumen tersebut juga menjadi acuan dalam mengimplementasikan hasil pembahasan teknis sekaligus memastikan keberlanjutan dan efektivitas kerja sama bilateral.

Adapun substansi kerja sama mencakup berbagai sektor strategis, antara lain perdagangan dan investasi, energi baru dan terbarukan, serta sektor pertanian seperti perikanan, pupuk, dan minyak kelapa sawit.

Selain itu, kerja sama juga diarahkan pada sektor industri prioritas, meliputi farmasi dan kesehatan, metalurgi, kimia, penerbangan, dan infrastruktur.

Kedua negara turut mendorong kolaborasi berkelanjutan di bidang logistik, kawasan ekonomi khusus, ekonomi kreatif, lingkungan hidup dan perubahan iklim, serta penguatan kerja sama antar daerah.

Edi menambahkan, momentum penandatanganan protokol ini diharapkan dapat segera diterjemahkan ke dalam hasil konkret melalui penguatan kerja sama teknis, percepatan inisiatif yang berjalan, serta pengembangan proyek prioritas yang implementatif.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah itu ingin dua-duanya, energi yang tahan tapi juga energinya makin bersih

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana mengatakan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sejalan dengan upaya pengembangan energi bersih dan mewujudkan ketahanan energi nasional.

“Ini sejalan dengan kebijakan internasional, meningkatkan ketahanan dan mengembangkan energi yang bersih. Pemerintah itu ingin dua-duanya, energi yang tahan tapi juga energinya makin bersih. Pendekatannya seperti itu,” kata Dadan saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Adapun pemerintah dipastikan tengah bersiap untuk menghentikan operasional PLTD secara bertahap sebagai bagian dari strategi percepatan transisi energi baru terbarukan (EBT), dengan fokus utama pada pengembangan PLTS berkapasitas hingga 100 gigawatt.

Dadan menilai, konversi energi yang dilakukan bertahap dan beriringan dengan penyelesaian proyek PLTS itu perlu didukung dengan pemanfaatan energi alternatif eksisting di masing-masing wilayah, seperti energi surya hingga panas bumi.

“Kalau bisa energinya dibangkitkan dari (wilayah) setempat. PLTD ini, kan, berlokasi jauh, di tempat-tempat yang remote. Itu, kan, bawa BBM-nya juga susah, harganya juga mahal. Jadi digeser saja dengan pemanfaatan energi yang ada di situ, misalnya ada panas bumi, dan yang pasti ada (energi) surya,” kata dia.

Meski demikian, Dadan mengakui bahwa transisi tersebut tidak mudah, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).

Ia mengatakan, pemerintah sebelumnya telah menginisiasi program dedieselisasi yang difokuskan ke daerah terpencil.

Program ini bertujuan untuk menurunkan biaya produksi listrik, mengurangi ketergantungan pada BBM, serta mempercepat transisi ke energi bersih di Indonesia.

“Kita sebetulnya ini kan sudah dirintis cukup lama ya, dulu namanya dedieselisasi, dan sekarang sudah berjalan, ada beberapa juga yang pendekatannya ke gas, ada beberapa yang pendekatannya kepada surya atau yang lainnya,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Maret lalu mengatakan penghentian PLTD ini akan dilakukan secara paralel dengan penyelesaian proyek PLTS untuk menjaga stabilitas pasokan listrik.

Selain itu, konversi PLTD ke PLTS ini juga merupakan langkah efisiensi pemerintah di tengah tingginya harga minyak.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menyerukan langkah drastis untuk mempercepat transisi energi nasional di tengah gejolak geopolitik global yang mengancam rantai pasok energi. METI menegaskan, bahwa transisi energi bukan lagi sekadar kontribusi sosial, melainkan langkah mutlak untuk mencapai kemandirian energi dan melepaskan diri dari ketergantungan asing.

Direktur Eksekutif METI, Christine Effendy menyatakan, bahwa energi terbarukan adalah solusi paling rasional untuk memperkuat ketahanan nasional. Namun jalan menuju ke sana masih terganjal oleh dominasi energi fosil dan belum jelasnya insentif fiskal.

Selain itu mekanisme harga dan akses proyek bagi swasta dinilai belum kondusif, sementara penetapan target belum sepenuhnya berbasis kajian yang matang. Diperlukan kebijakan yang lebih terstruktur, termasuk penerapan skema feed-in tariff.

Salah satu rekomendasi METI adalah peluncuran program Green Fast Track. Program ini dirancang untuk memangkas birokrasi pengadaan proyek energi terbarukan (ET) yang selama ini dinilai lamban.

"METI menyiapkan rekomendasi model PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik) agar durasi proses, sejak tender hingga penandatanganan, bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan," terangnya.

Langkah jangka pendek lainnya yang didorong METI meliputi investasi infrastruktur masif, pembuatan jalur transmisi antar pulau untuk mendistribusikan energi bersih secara merata.

Pembiayaan inovatif, yakni melipatgandakan investasi energi bersih melalui peningkatan kapasitas pinjaman bank pembangunan multilateral. Skema Feed-in Tariff, mendorong tarif yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor swasta.

Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional Perlu Dioptimalkan



METI tidak hanya bicara soal kebijakan besar, tetapi juga aksi nyata di tingkat tapak. Melalui inisiatif Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET), METI berusaha memperluas akses pendanaan bagi proyek transisi energi yang berkeadilan.

Beberapa program unggulan METI untuk tiga tahun ke depan, seperti program 100 GW yakni memperluas akses listrik berbasis solusi teknologi terbarukan di seluruh Indonesia. Desa/Pulau Transisi Energi, memberdayakan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Lalu fokus pada pemanfaatan energi terbarukan untuk sektor industri dan pemberdayaan masyarakat. Dalam tiga tahun ke depan, METI juga menjalankan inisiatif strategis seperti Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET) untuk peningkatan investasi, penguatan forum komunikasi dengan pemerintah dan lembaga pembiayaan, kolaborasi lintas kementerian/lembaga, serta program 100 GW untuk memperluas akses listrik berbasis solusi teknologi.

Dalam peta jalan transisi ini, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dinilai sebagai tulang punggung yang paling siap. Selain kapasitasnya yang besar dan tarif yang kompetitif, PLTA memiliki tingkat keandalan tinggi sebagai baseload untuk menggantikan pembangkit fosil.

METI juga aktif mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) beserta regulasi turunannya. Konsistensi regulasi jangka panjang dianggap kunci utama untuk membangun kepercayaan investor dan menghindari perubahan kebijakan yang tiba-tiba.

"Situasi geopolitik sekarang adalah pengingat nyata. Kita harus mempercepat transisi ini agar Indonesia tidak terus-menerus terpapar fluktuasi harga energi global," tutup Christine.

kita melihat ada sebenarnya satu segmen yang di dalam bauran energi tersebut masih bisa kita optimalkan lagi yaitu segmen renewable energy

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) atau renewable energy.

"Ini menjadi titik penting dan kita melihat ada sebenarnya satu segmen yang di dalam bauran energi tersebut masih bisa kita optimalkan lagi yaitu segmen renewable energy. Ini saya sedikit walaupun sebagai (Dirjen) migas kenapa karena ini penting," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, 20 tahun yang lalu Indonesia sudah mencanangkan renewable energy bisa naik, tapi sampai saat ini hal tersebut masih di angka 15-16 persen.

"Ini kalau bisa kita naikkan seperti yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri ESDM itu bioetanol naik, B40 jadi B50, ini nanti merupakan penguat-penguat kita karena belum tentu negara lain punya sumber daya alam (resources) seperti Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah mempercepat pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan salah satu langkah yang ditempuh adalah percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW).

Menurut dia, pembangunan PLTS berskala besar tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi dengan memanfaatkan sumber energi alternatif di dalam negeri.

Bahlil menambahkan optimalisasi pemanfaatan EBT tidak hanya melalui tenaga surya, tetapi juga melalui berbagai sumber energi lain seperti panas bumi (geothermal) dan tenaga air.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan percepatan pengembangan EBT diperlukan untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

Presiden telah menugaskan Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi guna mempercepat pemanfaatan energi bersih di dalam negeri. Ia memerintahkan percepatan pembangunan PLTS guna memperluas elektrifikasi berbasis energi terbarukan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026