Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo umumkan pelantikan tujuh pejabat tinggi madya eselon I baru di lingkungan Kementerian PU, tepat pada hari buruh Jumat (1/5). Hal ini kemudian merujuk pada siapa ketujuh pejabat eselon I yang dicopot jabatannya. 

Berikut nama ketujuh pejabat yang dicopot mulai dari Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, hingga Staf Ahli Menteri yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas-tugas strategis di lingkungan Kementerian PU.

1. Sekretaris Jenderal Wida Nurfaida digantikan Apri Artoto2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dwi Purwantoro digantikan Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Apri Artoto digantikan Bisma Staniarto4. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bob Arthur Lombogia digantikan Adenan Rasyid5. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat K.M. Arsyad digantikan Rachman Arief Dienaputra6. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Abram Elsajaya Barus digantikan Indro Pantja Pramodo7. Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Edy Juharsyah digantikan Pantja Dharma Oetojo

Berdasarkan hasil penulusaran CNNIndonesia.com, posisi teratas yang dicopot adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PU yang ditempati Wida Nurfaida yang resmi dilantik Juli 2025. Kini, jabatan tersebut diisi oleh Apri Artoto yang sebelumnya menempati posisi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak Juli 2025.

Posisi berikutnya adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang ditempati Dwi Purwanto sejak dirinya dilantik pada Juli 2025. Sebelum menduduki posisi Dirjen, beliau memiliki pengalaman sebagai direktur sungai dan pantai serta kepala balai wilayah sungai.

[Gambas:Youtube]

Dalam sambutannya, Menteri Dody menekankan pesan Presiden Prabowo bahwa salah satu dari tiga fondasi statecraft terletak pada aparatur sipil negara yang solid dan bersih. ASN dituntut tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas, solid, dan konsisten menjaga kepercayaan publik.

"Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata," ujar Menteri Dody dalam keterangan resminya, Jumat (1/5).

Dody juga menyampaikan bahwa penguatan organisasi bukan hanya penataan jabatan, tetapi bagian dari upaya membangun statecraft, yakni keterampilan dalam mengelola kebijakan negara dan memastikan setiap program berjalan efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

"Kementerian PU perlu terus mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan integritas ASN secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta mendorong munculnya talenta-talenta yang berkontribusi positif," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melantik tujuh pejabat tinggi madya eselon I di lingkungan Kementerian PU, termasuk Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) baru.

Dia menyampaikan bahwa penguatan organisasi bukan hanya penataan jabatan, tetapi bagian dari upaya membangun statecraft, yakni keterampilan dalam mengelola kebijakan negara dan memastikan setiap program berjalan efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata,” ujar Dody di Jakarta, Jumat.

Pelantikan ini, ujar Dody, juga merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan penyesuaian kelembagaan guna mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Tujuh pejabat yang dilantik terdiri atas Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, serta Staf Ahli Menteri yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas-tugas strategis di lingkungan Kementerian PU.

Adapun pejabat yang dilantik adalah:

1. Apri Artoto sebagai Sekretaris Jenderal

2. Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air

3. Bisma Staniarto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Adenan Rasyid sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

5. Rachman Arief Dienaputra sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat

6. Indro Pantja Pramodo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi

7. Pantja Dharma Oetojo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan

Dody juga menekankan pesan Presiden Prabowo bahwa salah satu dari tiga fondasi Statecraft terletak pada aparatur sipil negara yang solid dan bersih. ASN dituntut tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas, solid, dan konsisten menjaga kepercayaan publik.

“Kementerian PU perlu terus mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan integritas ASN secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta mendorong munculnya talenta-talenta yang berkontribusi positif,” katanya.

Menurut dia, profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Dody menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

“Saya mengucapkan selamat bertugas. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan dalam setiap langkah kita,” ujarnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mencopot 7 pejabat eselon dan resmi melantik tujuh pejabat tinggi madya eselon I baru di lingkungan Kementerian PU, tepat pada hari buruh Jumat (1/5).

Dengan melantik tujuh pejabat eselon baru, artinya Menteri PU telah mencopot pejabat di posisi sebelumnya, termasuk Sekretaris Jenderal yang sebelumnya ditempati Wida Nurfaida yang resmi dilantik Juli 2025.

Pelantikan dilaksanakan di Gedung Utama Kementerian PU, Jakarta. Harapannya, pelantikan ini jadi penguatan organisasi dan penyesuaian kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah. 

Dalam sambutannya, Menteri Dody menyampaikan bahwa penguatan organisasi bukan hanya penataan jabatan, tetapi bagian dari upaya membangun statecraft, yakni keterampilan dalam mengelola kebijakan negara dan memastikan setiap program berjalan efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata," ujar Menteri Dodydalam keterangan resminya, Jumat (1/5).

Ia juga menekankan pesan Presiden Prabowo bahwa salah satu dari tiga fondasi Statecraft terletak pada aparatur sipil negara yang solid dan bersih. ASN dituntut tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas, solid, dan konsisten menjaga kepercayaan publik.

[Gambas:Youtube]

"Kementerian PU perlu terus mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan integritas ASN secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta mendorong munculnya talenta-talenta yang berkontribusi positif," ungkapnya.

Menurutnya, profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Menutup sambutannya, Menteri Dody menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

"Saya mengucapkan selamat bertugas. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan dalam setiap langkah kita," tutup Menteri Dody.

Sebanyak tujuh pejabat yang dilantik terdiri atas Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, serta Staf Ahli Menteri yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas-tugas strategis di lingkungan Kementerian PU.

Adapun pejabat yang dilantik adalah:

1. Apri Artoto sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Wida Nurfaida2. Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air meggantikan Dwi Purwantoro3. Bisma Staniarto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggantikan Apri Artoto4. Adenan Rasyid sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menggantikan Bob Arthur Lombogia5. Rachman Arief Dienaputra sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat menggantikan K.M. Arsyad6. Indro Pantja Pramodo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi menggantikan Abram Elsajaya Barus7. Pantja Dharma Oetojo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan menggantikan Edy Juharsyah 

Dua pejabat eselon I di bawah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengundurkan diri dari jabatannya. Keduanya adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah dan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan M. Imran.

Menteri PKP yang akrab disapa Ara menjelaskan pengunduran diri Aziz berkaitan dengan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian.

"Tidak ada masalah, mereka bagus. Aturan dari MenPAN-RB memang tidak boleh dari kepolisian, jadi dikembalikan ke instansinya," kata Ara di Jakarta Selatan, Rabu (29/4), melansir Detikproperti.

Ia menambahkan, terdapat empat pejabat berlatar belakang kepolisian yang dikembalikan ke institusinya sesuai ketentuan tersebut.

Sementara itu, alasan mundurnya M. Imran belum dijelaskan secara rinci oleh kementerian.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Kementerian PKP menunjuk Roberia sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

[Gambas:Youtube]

Roberia mengaku baru menjabat sejak Senin (27/4) dan akan fokus memastikan tata kelola program perumahan berjalan sesuai aturan.

"Memastikan Program 3 Juta Rumah yang menjadi asta cita Presiden benar-benar efisien dan mencegah korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, Imran diketahui memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan, termasuk pernah menjabat sebagai Wali Kota Lhokseumawe dan Bupati Subang.

Adapun Aziz Andriansyah merupakan perwira Polri yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari kapolres hingga posisi di Mabes Polri serta Asisten Staf Khusus Presiden.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tengah menyiapkan tiga nama baru untuk mengisi tiga posisi Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Nama-nama kandidat untuk posisi strategis eselon I tersebut direncanakan akan segera diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2026 mendatang.

Adapun langkah ini diambil Purbaya guna mengisi kekosongan kepemimpinan pada tiga direktorat jenderal yang saat ini masih dikelola oleh pejabat sementara.

“Nanti sekalian diajukan ke Presiden. Awal Mei atau pertengahan Mei,” ujar Purbaya ke awak media kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/4/2026).

Sebelumnya, Purbaya mengonfirmasi telah mencopot dua pejabat Kemenkeu, yakni Luky Alfirman dan Febrio Kacaribu, per Selasa kemarin. Operasional di Direktorat Jenderal Anggaran serta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal kini telah dijalankan oleh Pelaksana Harian (Plh).

“Iya, benar. Sudah dikasih Plh sekarang. Kemarin sudah aktif, ditandatangani kemarin siang,” katanya.

Selain kedua posisi tersebut, pos Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) yang sebelumnya ditinggalkan oleh Masyita Crystallin juga masuk dalam daftar jabatan yang akan segera didefinitifkan.

Hingga saat ini, Purbaya menyatakan bahwa para mantan dirjen tersebut belum diberikan penempatan tugas baru. Fokus kementerian saat ini adalah menjaga ritme kerja organisasi melalui penunjukan Plh hingga Presiden menetapkan pejabat tetap.

“Belum, istirahat dulu. Tapi sekarang sudah ada Plh,” tutur Purbaya.

Penataan ulang jajaran pimpinan tinggi ini dipandang sebagai upaya penyegaran birokrasi di Kementerian Keuangan. Purbaya menegaskan bahwa mekanisme Plh sengaja diterapkan agar fungsi-fungsi krusial, terutama terkait penganggaran dan kebijakan fiskal, tidak terganggu selama proses transisi menuju penetapan pejabat definitif di pertengahan Mei mendatang.

(Febrina Ratna Iskana)

Jadi, peranan teman-teman semua ini jelas. Jaga fiskal, dorong pertumbuhan, dan pastikan negara ini tetap stabil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik lima pejabat baru eselon II Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2026 tentang Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan.

“Hari ini kami lantik pejabat baru. Intinya satu, Anda sekarang pegang kepercayaan negara di tengah dunia yang tidak stabil,” kata Purbaya dalam kegiatan pelantikan pejabat eselon II di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa.

Menkeu menggarisbawahi jabatan baru para eselon II itu bukan sekadar fasilitas, melainkan amanah yang harus dijaga.

Dia berpesan kepada para pejabat untuk memprioritaskan tiga hal, yakni menerapkan disiplin fiskal, mengelola manajemen kas dengan serius, serta menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai countercyclical dengan kebijakan fiskal yang didesain dengan baik dan terarah.

“Jadi, peranan teman-teman semua ini jelas. Jaga fiskal, dorong pertumbuhan, dan pastikan negara ini tetap stabil. Efek kerja Anda panjang. Investor percaya, modal masuk, ekonomi akan tumbuh lebih cepat, dan bisa membuka lapangan kerja lebih banyak lagi,” ujarnya.

Adapun pejabat yang dilantik di antaranya sebagai berikut.

Sekretariat Jenderal

• Kepala Biro Advokasi Rofii Edy Purnomo
• Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Ihda Muktiyanto

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF)

Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Ferry Ardiyanto

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Sugeng Apriyanto

Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK)

Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya Suska

Sebelumnya, Menkeu Purbaya juga telah melantik 1.585 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk 44 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Sekjen Kemenkeu).

Robert menggantikan Heru Pambudi yang telah menjabat Sekjen Kemenkeu sekitar lima tahun sejak 2021. Pengangkatan Robert menjadi pimpinan tinggi madya Kemenkeu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.24/TPA/2026.

Keppres itu ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Maret 2026. Menkeu Purbaya memimpin pembacaan sumpah jabatan oleh Robert.

"Saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik Saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," terang Purbaya di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Robert kemudian menyatakan bersedia untuk membacakan sumpah jabatan.

"Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Robert.

Pejabat eselon I Kemenkeu itu juga menyatakan berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

"Kiranya Tuhan menolong saya," terang Robert.

Untuk diketahui, Robert sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pengangkatan Robert sekaligus pemberhentian Heru merupakan langkah perombakan jabatan di lingkungan Kemenkeu sejak Purbaya menjadi Menteri pada September 2025. Berbagai pejabat di lingkungan Kemenkeu dan unitnya dirombak hingga terakhir beberapa waktu lalu yakni pada posisi jabatan eselon II.

Bisnis.com, JAKARTA — Nadiem Makarim mengaku tidak mengenal anak buahnya yang menjadi terdakwa kasus pengadaan Chromebook saat menjabat Mendikbudristek beberapa tahun silam.

Anak buah yang dimaksud Nadiem yakni Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020 serta Sri Wahyuningsih selaku Direktur SD Kemendikbudristek periode 2020-2021.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat menjadi saksi mahkota terhadap tiga terdakwa kasus Chromebook seperti Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Mulanya, Nadiem menyatakan bahwa dirinya baru tahu nama-nama di pusaran kasus Chromebook ini saat dilakukan penahanan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Waktu saya ditahan, lalu saya mendengar nama-nama Bu Sri Wahyuningsih, Mulyatsah, Poppy, Hamim. Saya harus mencari tahu siapa mereka ini. Saya tidak mengenal orang-orang ini," ujar Nadiem.

Nadiem berdalih bahwa dirinya baru mengetahui anak buahnya itu karena kementerian yang dipimpinnya memiliki SDM yang cukup gemuk di kabinet pemerintahan.

Oleh sebab itu, Nadiem hanya bertemu dengan pejabat Kemendikbudristek pada tingkat eselon I dan bawahannya, langsung termasuk staf khusus menteri seperti Fiona Handayani hingga Jurist Tan.

"Saya sulit bertemu dengan mereka secara reguler karena saya juga harus bertemu dengan lintas kementerian lainnya," imbuh Nadiem.

Lantas, Nadiem pun mengaku kebingungan saat dituduh bersekongkol dengan Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih dalam perkara Chromebook ini.

"Jadi saya dituduh Pasal 55 ini bersekongkol dengan paling tidak dua orang yang saya tidak pernah mengenal. Bahkan Bu Sri sama, Bu Sri Wahyuningsih sama Pak Mul, dua terdakwa itu, mengaku tidak punya, tidak berinteraksi dengan saya, tidak pernah berbicara. Saya pertama kali pun ketemu Bu Ning, waktu, kalau enggak salah di, di PN ketemu akhirnya salaman dan bertemu, akhirnya bertemu. Tapi kita dituduh bersekongkol," jelas Nadiem.

Merespons jawaban Nadiem, jaksa penuntut umum (JPU) mengaku syok karena Nadiem tidak mengetahui anak buahnya yang memegang kendali anggaran di Kemendikbudristek.

"Saudara selaku pemegang kendali urusan anggaran, Saudara tidak mengenal dengan namanya Hamim dan Poppy, bahkan Saudara tidak mengenal namanya Sri dan Mul. Itu catatan buat kami," tutur jaksa.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) melantik sejumlah pejabat eselon I dan II sebagai langkah strategis memperkuat kepemimpinan dan mempercepat transformasi pengelolaan BUMN agar lebih profesional dan berdaya saing.

Pelantikan dipimpin Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Jakarta, Selasa, serta dihadiri Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf, dan jajaran direksi BUMN.

“Pelantikan ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang dan menjadi bentuk komitmen penuh kita semua untuk melakukan transformasi dalam pengelolaan BUMN ke depan,” kata Dony.

Ia menegaskan transformasi membutuhkan komitmen, kerja keras, dan konsistensi, sekaligus menuntut seluruh pejabat untuk meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak produktif.

“Menjadi pejabat bukan saatnya menikmati jabatan, melainkan saatnya bekerja lebih keras dan menghadapi tantangan yang semakin besar,” ujar dia.

Dony juga menekankan pentingnya sinergi antara BP BUMN dan BPI Danantara dalam pengelolaan perusahaan negara.

Menurut dia, kedua lembaga tersebut memiliki peran yang saling melengkapi, di mana BP BUMN berfokus pada penetapan kebijakan strategis pengelolaan BUMN, sementara Danantara mengelola perusahaan-perusahaan BUMN.

Selain itu, Dony mengungkapkan BP BUMN tengah menyiapkan agenda besar restrukturisasi BUMN, termasuk penyederhanaan jumlah entitas.

Ia menyebutkan lebih dari 1.000 entitas BUMN direncanakan disederhanakan menjadi sekitar 200–300 entitas melalui berbagai aksi korporasi, seperti merger, divestasi, likuidasi, dan restrukturisasi, yang dinilainya sebagai restrukturisasi korporasi terbesar yang pernah dilakukan.

Ia juga meminta seluruh jajaran menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah jabatan agar BUMN semakin transparan dan akuntabel serta dapat diwariskan dengan baik kepada generasi selanjutnya.

“Saya meminta komitmen dan kerja keras seluruh jajaran untuk meninggalkan legacy terbaik bagi negara," ujar dia.

Dony berharap para pejabat yang dilantik dan telah diambil sumpahnya mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor untuk memastikan BUMN terus memberikan kontribusi optimal bagi negara dan masyarakat.

Berikut adalah daftar pejabat eselon I yang dilantik dan diambil sumpahnya:

1. Wahyu Kuncoro – Sekretaris Utama

2. Rabin Indrajad Hattari – Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi

3. Wahyu Setyawan – Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan

4. Endra Gunawan – Deputi Bidang Peningkatan Nilai BUMN

5. Hambra – Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan

6. Rini Widyastuti – Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan

Adapun daftar pejabat eselon II yang turut dilantik dan diambil sumpahnya adalah sebagai berikut:

1. Rachman Ferry Isfianto – Inspektur

2. Susi Meyrista Br Tarigan – Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

3. Faturohman – Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

4. Wahyu Wibowo – Kepala Biro Administrasi dan Umum

5. YB Priyatmo Hadi – Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan

6. Anindita Eka W – Kepala Pusat Data dan Informasi

7. K. Seno Pamungkas – Pelaksana Tugas Kepala Pusat Transformasi dan Analisis Kebijakan

8. Abdi Mustakim – Direktur Perencanaan Strategis

9. Abdi Mustakim – Pelaksana Tugas Direktur Kebijakan Tata Kelola BUMN

10. Romy Marcandi – Direktur Kebijakan Kinerja BUMN

11. Muhammad Rizal Kamal – Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia BUMN

12. Edi Eko Cahyono – Direktur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

13. Edi Eko Cahyono – Pelaksana Tugas Direktur Keberlanjutan

14. Bin Nahadi – Direktur Pengelolaan Nilai BUMN Ketahanan Energi dan Infrastruktur

15. Rainoc – Direktur Peningkatan Nilai BUMN Ketahanan Pangan dan Industri Strategis

16. Widia Jessti – Pelaksana Tugas Direktur Pengelolaan Nilai BUMN Keuangan, Telekomunikasi, dan Jasa

17. Fadjar Judisiawan – Direktur Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Energi

18. Liliek Mayasari – Direktur Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan

19. M. Khoerur Roziqin – Direktur Pengelolaan Perusahaan Umum (Perum)

20. Bastian – Direktur Peraturan Perundang-undangan

21. Anas Puji Istanto – Pelaksana Tugas Direktur Hukum

22. M. Taufiq – Direktur Kepatuhan BUMN

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026