Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) angkat bicara mengenai kasus pembobolan melalui BI Fast, infrastruktur Sistem Pembayaran Ritel Nasional yang dikembangkan oleh otoritas moneter itu. Kerugian dari kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp200 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta perbankan yang terkait dalam kasus fraud, berupa aktivitas transfer ilegal atas dana di beberapa bank, untuk memperkuat prosedur pengamanan transaksi.

“Proses ini penting dalam menjaga agar fraud ini tidak mengganggu stabilitas sistem pembayaran dan pelindungan konsumen terpenuhi,” kata Denny dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (10/12/2025).

Denny menuturkan BI terus mencermati perkembangan penanganan kasus fraud tersebut. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani pihak berwajib.

BI juga terus berkoordinasi dengan OJK dan penegak hukum untuk memastikan langkah pemulihan dan penguatan keamanan terus berjalan secara konsisten.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa BI dan industri sistem pembayaran senantiasa terus berupaya memperkuat keamanan dan keandalan sistem pembayaran nasional dan keberlanjutan transformasi digital di sektor keuangan.

“Hal ini dilakukan dengan terus memperkuat tata kelola TI, keandalan teknologi, asesmen keamanan, implementasi fraud detection system, kesiapan respons dalam hal terjadi insiden, mekanisme audit, serta peningkatan pelindungan konsumen,” tuturnya.

Selain itu, otoritas moneter juga telah menerbitkan ketentuan mengenai ketahanan dan keamanan siber di bulan April 2024 sebagai pedoman bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia untuk menghadapi risiko serangan siber dan fraud.

Dia menambahkan, layanan BI Fast sendiri dikembangkan dan dioperasikan sesuai standar operasional dan keamanan yang berlaku. Denny juga memastikan pengiriman instruksi transaksi dari bank ke BI telah dilengkapi dengan pengamanan yang memadai melalui jaringan komunikasi yang aman.

Kendati begitu, peserta BI-Fast perlu memerhatikan pengamanan yang dilakukan di sisi internal termasuk dalam penggunaan penyelenggara penunjang.

“Sesuai dengan prinsip keamanan teknologi informasi, ketahanan suatu sistem dilihat dari titik terlemah dari komponen-komponen yang membentuk sistem tersebut,” ujarnya.

Dengan pemenuhan standar internasional dalam layanan BI Fast, Denny mengimbau masyarakat agar tidak ragu dan dapat terus bertransaksi dengan BI Fast, serta memanfaatkan instrumen pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman dan andal.

Namun, BI juga mengingatkan masyarakat agar selalu memeriksa kembali data transaksi, menjaga kerahasiaan PIN dan OTP, serta memanfaatkan fitur notifikasi untuk memantau aktivitas rekening.

Bisnis.com, JAKARTA – Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu teknologi terkini yang mulai banyak digunakan, termasuk di industri perbankan. Kendati begitu, penggunaannya diharapkan tidak menggantikan etika yang menjadi nilai inti perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Kuartal IV/2025 mengungkap bahwa sebagian bank telah memanfaatkan AI dalam beberapa kegiatan proses bisnis. Survei dilakukan pada Oktober 2025 dengan melibatkan 102 bank dengan nilai aset mencapai sebesar 99,25% dari total aset seluruh bank umum pada September 2025.

Dalam laporan itu, OJK mengungkap sejumlah dampak positif penggunaan AI terhadap industri perbankan. Di antaranya, sebagai alat bantu yang efektif dalam pengumpulan, perangkuman, dan analisis informasi dengan lebih komprehensif dan cepat.

“Terutama pada aktivitas bank yang bersifat rutin namun membutuhkan sumber informasi yang banyak dan beragam sehingga dapat mengurangi beban kerja pegawai,” bunyi laporan SBPO, dikutip Senin (24/11/2025).

Dampak positif lainnya bagi industri ini yakni meminimalisir kesalahan manusia pada aktivitas berulang, mengurangi biaya operasional, serta sebagai early warning system dan fraud detection lantaran dapat mendeteksi fraud dan pola transaksi mencurigakan secara real time.

Kendati begitu, OJK dalam survei ini juga mengingatkan risiko yang muncul dari penggunaan AI terhadap industri perbankan. Menurut laporan tersebut, otomatisasi melalui AI dapat menggeser fungsi manusia. “Terutama di area operasional dan layanan dasar yang sifatnya repetitif dan manual,” tulis laporan itu.

Selain itu, risiko keamanan siber dan ketergantungan teknologi turut membayangi industri perbankan. Laporan itu menuturkan, sistem yang terkoneksi secara luas dan terotomatisasi rentan terhadap manipulasi data dan serangan siber.

Risiko lainnya yakni masalah etika dan privasi data. OJK menjelaskan, penggunaan AI yang melibatkan analisis data pribadi dalam skala besar dapat memicu pertanyaan etis terkait privasi, khususnya jika tidak disertai dengan kebijakan Perlindungan Data Pribadi dan prinsip persetujuan yang transparan dan akuntabel.

“Mengingat AI sangat bergantung pada data dan algoritma maka dapat menimbulkan bias algoritma dalam pengambilan keputusan,” ungkap laporan itu.

Melihat dampak positif dan negatif dari penggunaan AI terhadap industri perbankan, OJK menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi ini harus selalu berada di bawah kendali kecerdasan manusia.

“AI dapat menggantikan prosedur, tetapi tidak dapat menggantikan nilai-nilai etika, kepercayaan, dan integritas yang telah menjadi nilai inti perbankan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Pefindo Biro Kredit, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan swasta pertama di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan IdScore, resmi meluncurkan sistem Eagle.

Eagle merupakan core system terbaru yang dirancang untuk menghadirkan proses pengolahan data kredit dan data lain dengan lebih cepat, aman dan andal untuk mendukung pengembangan industri keuangan nasional.

Peluncuran sistem Eagle menandai langkah besar IdScore dalam memperkuat perannya sebagai lembaga pendukung ekosistem keuangan yang sehat dan inklusif selama 11 tahun.

Sebagai core system biro kredit, sistem Eagle menjalankan peran penting dalam mengelola, memproses, menyajikan hingga mendistribusikan data kredit dengan lebih efisien. Tujuannya agar Lembaga jasa keuangan maupun perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan bertanggung jawab.

Melalui peningkatan kecepatan pemrosesan data hingga credit scoring dalam hitungan detik, sistem ini membantu mempercepat proses ketersediaan data kredit maupun data lain untuk meningkatkan akurasi analisis risiko.

Lebih dari itu, kehadiran EAGLE juga diharapkan membawa manfaat luas bagi masyarakat pada khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Dengan akses data kredit yang lebih cepat, akurat dan terintegrasi, masyarakat dapat menikmati proses pengajuan kredit yang lebih mudah, transparan, dan adil.

Hal ini sejalan dengan upaya IdScore mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan (unbank) hingga UMKM, agar mendapatkan akses pembiayaan dalam mendorong aktivitas ekonominya.

“Eagle bukan sekadar pembaruan sistem, melainkan simbol komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi bagi industri keuangan Indonesia. Dengan kecepatan, keamanan, dan keakuratan yang lebih tinggi, IdScore ingin memastikan layanan biro kredit dapat berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan yang lebih membanggakan lagi adalah bahwa sistem EAGLE ini merupakan 100% karya anak negeri,” ujar Tan Glant Saputrahadi, Direktur Utama IdScore, dalam keterangan resminya pada Senin (10/11/2025).
Sebagai biro kredit swasta pertama di Indonesia, IdScore telah melayani lebih dari 500 institusi keuangan, termasuk perbankan, fintech, multifinance, koperasi maupun non lembaga keuangan seperti Perusahaan logistik, transportasi, dan lain-lain.

Dengan penerapan Eagle, IdScore memperkuat posisinya sebagai biro kredit yang menjadi mitra terpercaya dalam menyediakan informasi perkreditan dalam bentuk antara lain; alat analisis risiko, serta berbagai produk inovatif seperti credit scoring, fraud detection, income estimation, portfolio monitoring, eKYE (Know Your Employee).

Saat ini biro kredit tidak hanya sekadar mengelola data perkreditan, melainkan juga menggabungkan data lain. IdScore berkomitmen untuk terus memperkuat pemahaman masyarakat luas terkait pemahaman kredit skoring sebagaimana yang sudah berjalan di negara-negara maju, credit scoring semakin berperan penting dalam setiap aktivitas sehari-hari.

Jika sebelumnya credit scoring hanya digunakan untuk kepentingan pengajuan dan persetujuan kredit, sekarang berbagai aktivitas sudah membutuhkan credit scoring sebagai prasyarat.

Di antara aktivitas tersebut antara lain; perekrutan karyawan, monitoring dan promosi, penunjukan vendor/ mitra kerja, pengajuan beasiswa, validasi rekam transaksi dagang, dan lain-lain.

Sebagai informasi, PT Pefindo Biro Kredit merupakan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan pertama di Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh PT Bursa Efek Indonesia, PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), PT Pegadaian, PT TASPEN (Persero), PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), PT Cipta Alami Rintisan Digital, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), PT Cahaya Teknologi Optima Sejahtera, dan Dana Pensiun Bank Indonesia.

Kegiatan usaha utama perusahaan adalah mengelola informasi perkreditan dalam bentuk penghimpunan dan pengolahan data kredit dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan berupa produk dan/atau layanan, yang bersumber dari data kredit dan data lain yang dimiliki. Data kredit diperoleh dari Sistem Informasi Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK dan beberapa lembaga lainnya.

Sementara itu, data non-kredit diperoleh dari pelaku usaha instansi publik hingga Lembaga-lembaga yang telah bekerja sama dengan Perusahaan untuk menjadi sumber data. Data yang dihimpun Perusahaan kemudian diolah dan disajikan, di antaranya dalam bentuk laporan dan skor kredit (credit scoring).

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menilai penerapan teknologi kecerdasan imitasi (artificial intelligence/AI) menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem deteksi kecurangan (fraud detection system) di sektor keuangan digital.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan kejahatan digital kini semakin marak dan kompleks, termasuk praktik judi online (judol). Oleh sebab itu, alat pendeteksi dini menjadi keharusan

“Sekarang yang juga sangat penting adalah peran AI di dalam mendeteksi fraud, fraud detection system. Fraud yang sekarang ini sangat marak terjadi di dunia digital dalam bentuk apa pun, termasuk judol,” ujar Juda dalam forum FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Menurutnya, AI mampu mengenali pola transaksi mencurigakan dan menganalisis perilaku pengguna secara langsung (real time) sehingga dapat mendeteksi indikasi penipuan digital lebih cepat dan akurat dibandingkan sistem konvensional.

Juda pun mengungkapkan BI kini bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam penanganan kasus fraud di sektor keuangan digital.

Dia menambahkan, dinamika regional juga perlu diwaspadai. Pemerintah Filipina, sambungnya, baru saja mengeluarkan undang-undang yang melarang praktik judi online.

“Dampaknya bisa saja para pelaku atau penggiat judi online pindah ke negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Jadi, kita harus semakin hati-hati,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital BI Endang Trianti menambahkan bahwa penipuan bekerja melalui network atau jaringan. Oleh sebab itu, BI akan berupaya memperkuat jaringan sistem keuangan digital ke depan.

"Fraud itu bekerja dengan network. Kecepatan network itu sangat dimanfaatkan oleh fraudster [penipu]. Maka combating-nya [melawannya] harus juga dengan network menurut saya," ungkap Endang pada kesempatan yang sama.

Inklusi Keuangan

Selain mencegah penipuan di sistem keuangan digital, Juda meyakini AI potensi besar dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

“Jangan bayangkan AI itu seperti robot pengganti manusia. Bayangkan AI sebagai asisten yang sangat pintar, yang sangat pengertian akan kebutuhan penggunanya,” ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa teknologi AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan yang tercipta dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Nantinya, data olahan AI tersebut akan menjadi basis alternative credit scoring alias penilaian kredit alternatif.

Juda mencontohkan, pelaku UMKM yang sudah menggunakan QRIS akan meninggalkan jejak seperti berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, berapa yang disimpan, hingga berapa pelanggannya.

"Ini jejak-jejak digital keuangan dari si ibu ini [pelaku UMKM] bisa diubah oleh AI menjadi sebuah akses keuangan, ketika ibu ini memerlukan pinjaman dari bank atau pinjaman dari fintech lending, yang sering sekarang disebut dengan alternative credit scoring," ungkapnya

Langkah tersebut, sambung Juda, sejalan dengan arah kebijakan BI dalam mendorong transformasi digital sistem pembayaran dan memperluas inklusi keuangan.

Menurutnya, digitalisasi yang inklusif bukan tentang memiliki cip super atau algoritma paling mutakhir. Juda menekankan pentingnya teknologi digitalisasi keuangan untuk menyentuh hidup masyarakat paling membutuhkan.

"Teknologi canggih perlu, tapi tidak cukup. Kita perlu pergeseran paradigma. Kita tidak hanya membutuhkan teknologi yang high-tech [teknologi canggih], tetapi right-tech atau teknologi tepat guna," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi lembaga publik dengan pengelolaan data kesehatan terbesar di Tanah Air.

Informasi lebih dari 285 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan lebih dari 2 juta transaksi layanan kesehatan setiap hari dikelola.