REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat energi Feiral Rizky Batubara menilai pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat menjadi salah satu pilar utama untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional sekaligus mengurangi risiko pemadaman listrik berskala besar (blackout).

Menurut Feiral, berbeda dengan pembangkit listrik berbasis cuaca seperti tenaga surya atau angin, panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai baseload atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional.

"Menurut saya, panas bumi bisa menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional, terutama sebagai bagian dari antisipasi risiko blackout. Karakternya stabil, dapat beroperasi 24 jam, tidak bergantung pada cuaca, dan bisa berperan sebagai baseload di sistem kelistrikan," kata Feiral dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan antisipasi blackout tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis pembangkit, tetapi harus menjadi bagian dari strategi besar membangun sistem kelistrikan yang lebih tangguh. Dalam konteks tersebut, panas bumi memiliki nilai strategis karena potensinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Antisipasi blackout harus dilihat sebagai agenda besar penguatan sistem. Dalam kerangka itu, panas bumi dapat menjadi salah satu pilar penting karena potensinya tersebar di banyak wilayah Indonesia," ujarnya.

Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt (GW) atau hampir 40 persen dari total cadangan panas bumi dunia. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai sekitar 2,7 GW, atau sekitar 12 persen dari total cadangan yang tersedia.

Masih besarnya potensi yang belum dimanfaatkan, kata Feiral, membuka peluang untuk meningkatkan ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat keandalan pasokan listrik di tengah meningkatnya kebutuhan energi.

Ia menilai pengembangan panas bumi juga sejalan dengan target pemerintah dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang menargetkan kapasitas panas bumi mencapai 5,2 GW. Target tersebut dinilai cukup ambisius, tetapi masih realistis apabila didukung kebijakan dan investasi yang memadai.

Meski demikian, Feiral mengingatkan pengembangan panas bumi tidak bisa berdiri sendiri. Keandalan sistem kelistrikan nasional juga bergantung pada penguatan jaringan transmisi dan distribusi, peningkatan cadangan daya, pengembangan Battery Energy Storage System (BESS), penyediaan pembangkit cadangan, digitalisasi jaringan listrik, serta diversifikasi sumber energi.

Menurut dia, berbagai aspek tersebut harus dikembangkan secara bersamaan agar sistem kelistrikan memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang lebih baik ketika terjadi gangguan.

PT Pertamina (Persero) mencatat sejumlah capaian positif sepanjang tahun buku 2025.

Hal ini dimulai dari laba bersih Rp55,2 triliun, mempertahankan produksi migas di atas 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), hingga memasok 70 persen kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional.

Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pertamina membukukan pendapatan sebesar US$70,89 miliar atau setara Rp1.167,99 triliun dengan EBITDA mencapai US$11,43 miliar atau Rp188,33 triliun.

Selain mencetak laba, Pertamina juga memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp360,76 triliun melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.

Perseroan turut merealisasikan investasi di dalam negeri senilai US$5,9 miliar atau Rp97,2 triliun serta menyerap Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp531,5 triliun.

Di sektor hulu, produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta BOEPD. Sementara di sektor pengolahan, kilang Pertamina membukukan Yield Valuable Product sebesar 83,7 persen dengan volume pengolahan mencapai 333 juta barel sepanjang 2025.

Pada bisnis hilir, Pertamina memasok sekitar 70 persen kebutuhan BBM nasional. Volume transmisi gas juga tumbuh 4 persen menjadi 587 BSCF, sedangkan volume niaga gas mencapai 305 juta MMBTU.

Di bidang energi baru dan terbarukan, produksi listrik meningkat 3 persen menjadi 8.711 GWh. Perseroan juga berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 2,27 juta ton CO₂e sepanjang 2025 melalui berbagai program dekarbonisasi.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan capaian tersebut menunjukkan Pertamina mampu menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika industri energi global.

Hal itu juga sekaligus memperkuat transisi menuju energi yang lebih rendah karbon.

"Secara keseluruhan, capaian tahun buku 2025 menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong transisi menuju energi yang lebih rendah karbon, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga fundamental keuangan yang sehat dan berkelanjutan," ujar Simon.

Menurutnya, capaian tersebut juga menjadi wujud tanggung jawab Pertamina untuk memastikan energi tetap tersedia dan andal bagi masyarakat, industri, serta berbagai sektor strategis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib Biodiesel 50 atau B50, menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan ini.

“Sudah, sudah siap. Seluruh sektor siap untuk implementasi B50 menjelang diresmikan oleh Presiden,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungo dari Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Anggia menjelaskan kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.

Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa B50 akan diterapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” kata Anggia.

Presiden Prabowo mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026. Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang mulai berlaku pada Rabu (1/7/2026). IESR menilai kebijakan tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi impor solar, tetapi tidak seharusnya menjadi strategi utama transisi energi nasional.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, setiap kebijakan memiliki manfaat sekaligus konsekuensi yang perlu dihitung secara menyeluruh. Menurut dia, percepatan penerapan B50 dilakukan ketika Indonesia menghadapi krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz pada akhir Februari lalu yang memicu kenaikan harga minyak dunia dan mengganggu impor minyak.

“Pemerintah perlu melihat penerapan B50 secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pengurangan impor solar, tetapi juga dari dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan,” kata Fabby, Rabu (1/7/2026).

Menurut IESR, perluasan mandatori biodiesel memiliki konsekuensi lintas sektor. Peningkatan kebutuhan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk memenuhi kebutuhan B50 berpotensi memengaruhi pasokan bahan baku pangan, mendorong kenaikan harga minyak goreng, meningkatkan tekanan inflasi, serta berdampak pada kesejahteraan petani kecil.

Selain itu, peningkatan permintaan CPO juga dinilai perlu diantisipasi agar tidak memicu tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan tata kelola lahan.

IESR menilai dasar ekonomi penerapan B50 juga perlu dihitung kembali karena kondisi yang melatarbelakanginya telah berubah. Harga minyak dunia mulai menurun, risiko gangguan impor berkurang, diversifikasi sumber impor terus dilakukan, serta produksi solar dari kilang dalam negeri, termasuk Kilang Balikpapan, mulai meningkat.

Di sisi lain, harga CPO masih berada pada level tinggi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya implementasi B50 apabila selisih harga biodiesel dan solar semakin lebar.

Karena itu, IESR meminta pemerintah menghitung ulang beban biaya kebijakan tersebut serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum memperluas penerapan mandatori biodiesel.

IESR menilai elektrifikasi sektor transportasi dan penerapan standar efisiensi bahan bakar merupakan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menurunkan emisi.

Berdasarkan pemodelan IESR, adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) diproyeksikan mampu mengurangi emisi hingga 46 juta ton karbon dioksida pada 2060.

Apabila dikombinasikan dengan kebijakan pembatasan usia kendaraan, jumlah kendaraan listrik diperkirakan mencapai sekitar 66 juta mobil dan 143 juta sepeda motor pada 2060, dengan potensi penurunan emisi hingga 210 juta ton karbon dioksida.

Selain itu, peningkatan penggunaan transportasi umum dari 16 persen menjadi 40 persen pangsa perjalanan diproyeksikan dapat mengurangi emisi hingga 101 juta ton karbon dioksida pada 2060.

Sebaliknya, analisis IESR menunjukkan peningkatan mandatori biodiesel hingga B60 diperkirakan hanya mampu menurunkan emisi sekitar 88 juta ton karbon dioksida pada 2060. Estimasi tersebut juga belum memperhitungkan emisi akibat perubahan penggunaan lahan.

IESR menilai hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan biodiesel saja belum cukup untuk mendukung target dekarbonisasi sektor transportasi.

Menurut IESR, pemerintah perlu memastikan kebijakan biodiesel tidak mengalihkan fokus dari agenda transisi energi yang lebih menyeluruh. Dalam jangka panjang, dekarbonisasi transportasi membutuhkan percepatan kendaraan listrik, penguatan transportasi publik, penerapan standar efisiensi kendaraan, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan infrastruktur pengisian daya.

IESR mendorong pemerintah melakukan evaluasi terbuka terhadap manfaat, biaya, dan risiko penerapan B50 agar kebijakan energi tetap selaras dengan target dekarbonisasi, ketahanan energi, stabilitas harga, dan perlindungan masyarakat.

“Kebijakan energi harus dirancang agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun sektor lain,” tegas Fabby.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 dapat berjalan selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani sawit rakyat. Organisasi petani sawit tersebut menilai program ketahanan energi nasional akan semakin kuat apabila tata kelolanya memastikan petani sebagai pemasok utama bahan baku biodiesel ikut memperoleh manfaat secara adil.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit di dalam negeri. Menurut dia, program B50 merupakan bagian penting dari strategi energi nasional yang perlu didukung dengan tata kelola yang inklusif.

“SPKS mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Namun, tata kelola implementasi B50 perlu terus diperkuat agar manfaatnya juga dirasakan petani sawit rakyat,” kata Sabarudin di Jakarta, Selasa (30/6).

Sabarudin menjelaskan, selama hampir satu dekade pemerintah telah meningkatkan mandatori biodiesel secara bertahap, mulai dari B15, B20, B30, B35, B40, hingga kini memasuki tahap B50. Karena itu, ia menilai momentum penerapan B50 dapat menjadi kesempatan penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan biodiesel bagi petani sawit rakyat.

Menurut dia, evaluasi tersebut diperlukan agar tujuan besar ketahanan energi nasional dapat berjalan beriringan dengan perlindungan pendapatan petani. Dengan demikian, petani tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga menjadi bagian dari keberhasilan program biodiesel nasional.

“Kami mendukung B50 sebagai agenda strategis nasional. Harapan kami, biaya implementasi kebijakan ini tidak menimbulkan tekanan baru terhadap harga TBS petani. Ketahanan energi akan lebih kuat apabila petani sebagai produsen bahan baku juga ikut sejahtera,” ujar Sabarudin.

Harga TBS Petani Perlu Dijaga

Sabarudin mengatakan, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi B50 adalah dampak pungutan ekspor CPO terhadap harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Berdasarkan perhitungan SPKS, kenaikan pungutan ekspor dari 10 persen menjadi 12,5 persen berpotensi menekan harga TBS sekitar Rp833 per kilogram.

Menurut Sabarudin, apabila tekanan harga tersebut terjadi, petani dengan kebun seluas dua hektare berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp1.666.000 setiap bulan. Petani dengan lahan tiga hektare dapat kehilangan sekitar Rp2,5 juta per bulan, empat hektare sekitar Rp3,3 juta, lima hektare sekitar Rp4,1 juta, dan enam hektare hampir Rp5 juta per bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam rencana percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) agar tidak menimbulkan persoalan regulasi maupun implementasi di lapangan.

Wakil Ketua Umum METI Hokkop Situngkir mengatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah yang dijalankan melalui PLN, termasuk penyesuaian berbagai program ketenagalistrikan yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Posisi METI adalah berusaha menjadi mitra kolaborator yang baik untuk bisa nanti jangan sampai ketika proses-proses percepatan itu ada regulasi yang dilanggar serta jangan ada pihak-pihak yang tidak merasa dilibatkan," jelasnya dalam sesi diskusi Menuju 100 GW: Membangun Ekosistem Listrik Desa melalui Pengembangan Kapasitas Lokal dan Pemeliharaan Berkelanjutan di Jakarta pada Selasa (30/6/2026).

Hokkop menilai tantangan implementasi PLTS skala besar tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit, tetapi juga menyangkut kebutuhan lahan, penentuan lokasi proyek, hingga kesiapan sistem kelistrikan yang akan menerima tambahan kapasitas tersebut.

Dia menilai koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi faktor penting mengingat besarnya skala program yang akan dijalankan.

"Ini seribu gigawatt itu berapa hektare lahan yang akan digunakan, berapa lokasi yang akan kita deploy, ke sistem yang bagaimana. Saya rasa METI bisa mengambil angle itu untuk akselerasi dengan baik sehingga program yang disampaikan PLN melalui RUPTL dan tambahan dari Bapak Presiden bisa sinergi," ujarnya.

Terkait kebutuhan penyederhanaan regulasi, Hokkop berpandangan bahwa sektor energi terbarukan memang akan menghadapi berbagai penyesuaian aturan pada tahap implementasi. Hal itu disebabkan karakteristik masing-masing daerah yang berbeda sehingga membutuhkan regulasi pendukung yang tidak selalu sama.

Menurutnya, selama kerangka hukum nasional telah memberikan kepastian yang memadai, pemerintah daerah maupun investor dapat menyesuaikan kebutuhan pengembangan proyek sesuai kondisi wilayah masing-masing.

"Yang penting payung hukum di atasnya sudah cukup jelas. Sehingga, ketika dijalankan, pemda ataupun investor dan lain-lain itu bisa menyesuaikan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengatakan kapasitas PLTS 100 GW merupakan angka yang sangat besar dibandingkan dengan rencana pengembangan pembangkit yang selama ini tercantum dalam RUPTL.

"Kapasitas PLTS 100 GW ini besar sekali. Kalau akan masuk dalam RUPTL 2025–2034 maka perlu perubahan yang cukup besar terhadap perencanaan ketenagalistrikan nasional," katanya.

Dia memaparkan, penyesuaian tersebut mencakup proyeksi kebutuhan listrik nasional, penguatan jaringan transmisi, hingga berbagai aspek teknis lainnya yang diperlukan untuk mengintegrasikan pembangkit energi surya dalam skala besar ke dalam sistem kelistrikan nasional.

Di sisi lain, masuknya kapasitas PLTS dalam jumlah besar akan berdampak terhadap komposisi bauran pembangkit yang selama ini direncanakan pemerintah. Bisman menilai sebagian kapasitas pembangkit lain perlu dikurangi untuk menghindari kelebihan pasokan listrik sekaligus menjaga konsistensi agenda transisi energi.

"Pengurangan paling logis adalah pada PLTU, baik yang eksisting maupun menghentikan rencana pembangunan baru. Ini agar tidak terjadi kelebihan kapasitas dan selaras dengan transisi energi," ujarnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan implementasi mandatori biodiesel B50 siap diberlakukan mulai 1 Juli 2026.

Ia menyatakan pasokan untuk program tersebut dalam kondisi aman dan implementasinya merupakan kelanjutan dari program B40 yang telah berjalan.

"Oh (pasokan B50) aman, lebih. Sudah aman, kan bukan uji coba sudah jalan kan. Sudah jalan B40 sudah. Tinggal naik B50, ini sudah jalan, sudah running," kata Amran di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran menegaskan kesiapan B50 tak hanya dari sisi implementasi, tetapi juga ketersediaan pasokannya. Menurut dia, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok untuk mendukung program tersebut telah tersedia.

"Aman, pokoknya (kesiapannya) aman," tambahnya.

Amran juga mengaitkan penerapan B50 dengan peningkatan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) nasional. Menurutnya, produksi CPO Indonesia meningkat dari sekitar 26 juta ton menjadi 32 juta ton atau bertambah sekitar 6 juta ton.

[Gambas:Youtube]

"Naik dulu 26 (juta ton), sekarang 32 juta ton. 6 juta ton naik (ekspor CPO)," katanya.

Ia menambahkan pemanfaatan CPO sebagai bahan baku energi memberi fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengelola pasokan domestik maupun ekspor sesuai perkembangan harga di pasar global.

"Kami pernah ditanya, 'Pak Mentan, gimana itu B50, B30, macam-macam dan seterusnya?' Sekarang B50. Pak, kalau bisa B50, B70, B100 enggak masalah. Tapi kalau saya, di saat harga naik tinggi, kita lepas. Jadi kita mempermainkan dunia, jangan dunia permainkan kita. Begitu harga dunia turun, kita tarik jadikan solar," ujarnya.

Selain biodiesel, Amran juga menyinggung pengembangan bioetanol sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Ia mengklaim mulai hari itu Indonesia tidak lagi mengimpor sekitar 5 juta ton solar, yang disebutnya sebagai tonggak baru bagi sektor pertanian dan energi.

"Hari ini adalah tonggak sejarah. Tidak impor solar lagi, 5 juta ton," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan mandatori B50 mulai berlaku secara nasional pada 1 Juli 2026. B50 merupakan bahan bakar diesel yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar, sebagai kelanjutan dari program B20, B30, hingga B40.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan berbagai pengujian teknis terhadap B50 telah selesai dilakukan sebelum implementasi.

Pengujian mencakup kendaraan angkutan, alat berat pertambangan, ekskavator, kapal, kereta api, hingga mesin dan kendaraan sektor pertanian. Pemerintah menyebut hasil pengujian menunjukkan performa B50 lebih baik dibandingkan B40, antara lain karena memiliki kadar air yang lebih rendah.

Pemerintah juga menetapkan masa transisi selama tiga bulan dalam penerapan B50 secara nasional. Masa tersebut digunakan untuk menghabiskan stok B40 yang masih tersedia di lapangan sekaligus menyesuaikan proses pencampuran (blending) hingga implementasi B50 berjalan penuh.

Program B50 diproyeksikan mampu menekan impor solar, meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit nasional, serta mendukung transisi energi melalui pengurangan emisi gas rumah kaca.

Selain itu, pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat menghasilkan penghematan devisa dari berkurangnya impor bahan bakar fosil.

Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli. Sebab, penerapan B50 berpotensi membuat biaya energi justru membengkak, memicu perebutan bahan baku minyak sawit, hingga menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

CEO IESR Fabby Tumiwa menilai pemerintah perlu meninjau dampak penerapan B50 secara lebih menyeluruh, bukan hanya pengurangan impor solar. "Tapi juga dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan," kata Fabby, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (30/6).

Dia mengatakan, dasar ekonomi kebijakan B50 perlu dievaluasi karena kondisi yang melatarbelakanginya telah berubah. Kebijakan ini awalnya disiapkan sebagai respons terhadap masalah pasokan dan lonjakan harga energi akibat penutupan Selat Hormuz.

Namun sekarang, risiko gangguan pasokan minyak dinilai sudah turun, begitu juga dengan harganya. Indonesia juga mulai meningkatkan produksi solar di dalam negeri, termasuk dengan menambah kapasitas Kilang Balikpapan.

Sebaliknya, harga minyak sawit mentah (CPO) masih berada di level tinggi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya implementasi B50, terutama apabila selisih harga biodiesel dan solar semakin melebar.

Karena itu, IESR meminta pemerintah menghitung ulang beban subsidi maupun kompensasi yang dibutuhkan, sekaligus menyiapkan strategi mitigasi sebelum program B50 diperluas.

Lembaga tersebut juga mengingatkan peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel berpotensi mengganggu pasokan bahan baku pangan, mendorong kenaikan harga minyak goreng, memicu inflasi, hingga memengaruhi kesejahteraan petani kecil.

"Peningkatan permintaan bahan baku juga perlu diantisipasi agar tidak mendorong tekanan baru terhadap daya dukung lingkungan dan tata kelola," ujar Fabby.

IESR: Elektrifikasi Lebih Efektif dari B50

IESR menilai kebijakan pencampuran biodiesel seperti B50 masih dapat diterima sebagai strategi transisi jangka pendek untuk menekan impor solar. Namun, menurut Fabby, kebijakan tersebut tidak seharusnya menjadi strategi utama transisi energi dalam jangka panjang.

"Dibandingkan penerapan B50, elektrifikasi sektor transportasi dan penerapan standar efisiensi bahan bakar merupakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi," kata Fabby.

Berdasarkan pemodelan IESR, elektrifikasi transportasi mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, menekan emisi, serta memperkuat ketahanan energi nasional, terutama apabila diiringi peningkatan pasokan listrik dari energi terbarukan.

Adopsi kendaraan listrik berbasis baterai disebut berpotensi memangkas emisi hingga 46 juta ton CO2 pada 2060. Angka pemangkasan emisi bisa mencapai 210 juta ton CO2 bila dibarengi dengan kebijakan pembatasan usia kendaraan. Estimasi ini dengan skenario 66 juta mobil listrik dan 143 juta sepeda motor listrik pada 2060.

Sedangkan peningkatan penggunaan transportasi umum dari sekitar 16 persen menjadi 40 persen pangsa perjalanan diperkirakan dapat memangkas emisi hingga 101 juta ton CO2 pada tahun yang sama.

Di sisi lain, penerapan biodiesel hingga B60 juga diproyeksikan mampu menurunkan emisi sekitar 88 juta ton CO2 pada 2060. Namun, Fabby menegaskan angka tersebut belum memasukkan emisi akibat perubahan penggunaan lahan sehingga manfaat penurunan emisinya diperkirakan tidak sebesar yang terlihat.

Karena itu, dia mengingatkan agar kebijakan B50 tidak mengalihkan fokus pemerintah dari agenda dekarbonisasi transportasi yang lebih mendasar: percepatan adopsi kendaraan listrik, pengembangan transportasi publik, penerapan standar efisiensi kendaraan, peningkatan bauran energi terbarukan, serta penyediaan infrastruktur pengisian daya yang lebih merata.

"Dalam jangka panjang, dekarbonisasi transportasi membutuhkan kombinasi kebijakan yang lebih kuat," kata dia.

Pemerintah Tetap Jalankan B50

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tetap akan memberlakukan mandatori B50 mulai 1 Juli meski harga minyak dunia telah menurun. Menurut dia, Indonesia perlu memaksimalkan sumber energi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, khususnya solar.

"Ini sudah menjadi kebijakan negara. Ini kita sedang mode bertahan (survival mode), supaya tidak bergantung pada pasokan global untuk memenuhi kebutuhan BBM, khususnya solar," kata Bahlil pada April lalu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah akan menerapkan masa transisi selama tiga bulan sejak B50 mulai diberlakukan.

Masa transisi berlangsung pada 1 Juli hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok B40 yang masih beredar. Mulai 1 Oktober 2026, seluruh titik distribusi dan badan usaha diwajibkan menyalurkan BBM jenis B50.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak para perusahaan bahan bakar minyak (BBM) untuk segera menurunkan harga jual bensin. Dia bahkan memperingatkan akan ada masalah besar apabila para peritel tidak segera mengikuti arahannya.

Melalui unggahan di platform Truth Social pada Senin (29/6/2026) waktu setempat, Trump meminta seluruh pengecer bensin segera memangkas harga di tingkat konsumen.

"Para pengecer bensin harus segera menurunkan harga jual mereka. Segera." Kata Trump dikutip dari Al Jazeera, Selasa (30/6/2026).

Dia juga menegaskan bahwa praktik pengambilan keuntungan secara berlebihan (price gouging) merupakan tindakan ilegal.

"Jika para peritel tidak melakukannya, akan ada masalah besar. Mulailah menargetkan harga sekitar US$2,50 per galon," tulisnya.

Trump menambahkan para pengecer harus segera merespons seruannya dan menurunkan harga demi kepentingan masyarakat Amerika.

Selain menyasar para peritel, Trump juga mengkritik pemerintah negara bagian California. Dia mendesak California untuk menurunkan pajak atas bahan bakar yang dinilai telah membebani konsumen.

Menurut Trump, tarif pajak bahan bakar di California berpotensi melampaui harga produk itu sendiri apabila tidak segera dikoreksi.

"Sebentar lagi pajaknya akan lebih tinggi daripada harga produknya. Amerika Serikat tidak akan membiarkan hal itu terjadi, begitu pula rakyat California yang dirugikan oleh pajak yang tidak masuk akal dan pemerintah mereka sendiri," ujarnya.

Gubernur California Gavin Newsom, dari Partai Demokrat, merupakan salah satu pengkritik paling vokal terhadap Trump pada masa jabatan keduanya, terutama terkait kebijakan pemerintah federal yang mendorong peningkatan produksi bahan bakar fosil.

Di sisi lain, California justru terus mempercepat pengembangan energi terbarukan dan menargetkan sistem kelistrikan bebas emisi karbon dalam dua dekade mendatang.

Namun, seiring lonjakan harga bensin setelah pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, pemerintahan Trump mendorong peningkatan produksi energi domestik.

Pemerintah juga menggunakan kewenangan darurat untuk mengaktifkan kembali salah satu jaringan pipa minyak di California yang ditutup sejak 2015 akibat tumpahan minyak berskala besar.

Secara terpisah, pekan lalu Trump mengaku telah memerintahkan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan minyak besar terkait tingginya harga bensin.

Menurut Trump, perusahaan migas belum menurunkan harga jual BBM di SPBU meskipun harga minyak mentah yang mereka beli telah turun tajam.

"Harga minyak turun seperti batu. Dengan kata lain, konsumen sedang diperas. Saya telah menginstruksikan Departemen Kehakiman (DOJ) untuk segera menyelidiki hal ini," tulis Trump dalam unggahan Truth Social pada 24 Juni.

Desakan Trump agar harga bensin segera diturunkan muncul ketika dirinya menghadapi kritik atas keputusan melancarkan perang terhadap Iran serta dampaknya terhadap meningkatnya biaya hidup jutaan warga Amerika Serikat.

Tekanan politik juga semakin besar menjelang pemilihan paruh waktu (midterm) yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.

Trump berulang kali menyatakan harga bahan bakar akan "turun drastis" setelah konflik dengan Iran berakhir. Namun, sejumlah ekonom menilai klaim tersebut terlalu optimistis dan memperkirakan konflik tersebut justru akan memicu dampak ekonomi yang lebih panjang, termasuk terhadap harga energi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi berkomitmen untuk memperluas pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Tahun lalu, otoritas mencatat pembiayaan perbankan berkelanjutan tumbuh 3,28 persen. 

"Pada 2025, pembiayaan perbankan berkelanjutan mencapai Rp2.114,6 triliun atau tumbuh 3,28 persen secara tahunan," kata Ketua OJK yang akrab disapa Kiki dalam keterangan resmi, Selasa (30/6). 

Lewat komitmen pembiayaan berkelanjutan, Kiki berharap mampu mendukung transisi energi dengan mengarahkan aliran modal menuju sektor-sektor yang sejalan dengan target pembangunan rendah karbon.

"UMKM tetap menjadi segmen portofolio terbesar, sementara sektor energi terbarukan dan konservasi keanekaragaman hayati mencatat pertumbuhan tertinggi," jelasnya. 

Ke depan, OJK mengajak lembaga keuangan dan investor untuk bersama mengembangkan produk pembiayaan transisi dan skema blended finance yang selaras dan didukung rencana transisi yang kredibel.

Sebelumnya, BloombergNEF mengungkapkan bahwa investasi global di bidang transisi energi mencapai rekor US$2,3 triliun pada 2025, meningkat 8,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara spesifik, Inggris mencatat kenaikan sebesar 36 persen menjadi US$85 miliar.

[Gambas:Youtube]

Adapun sebagian besar investasi mengalir ke sektor transportasi, energi terbarukan, dan infrastruktur jaringan listrik, menunjukkan peningkatan kepercayaan pasar terhadap ekonomi hijau.

Sementara itu, transformasi menuju net-zero di Indonesia diproyeksi dapat meningkatkan peluang ekonomi sebesar US$3,8 triliun hingga 2050. Peluang ini mulai tercermin dari meningkatnya penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang mencapai 14 persen sepanjang Januari-Agustus 2026.

Pasar pembiayaan berkelanjutan di Indonesia juga tumbuh signifikan meningkat 12 kali lipat dari US$0,5 miliar pada 2015 menjadi US$6,3 miliar pada 2024.

Bagi Indonesia dan ASEAN, perkembangan transisi energi membuka peluang besar untuk memperkuat posisi kawasan sebagai destinasi investasi iklim yang kredibel dan kompetitif. Artinya, partisipasi sektor swasta menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat mobilisasi investasi dan implementasi transisi energi.

Sebagai upaya memperkuat momentum tersebut di tingkat nasional, Kadin Indonesia menyatakan dukungannya terhadap RE100 melalui penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Ketua OJK, Wakil Ketua MPR, serta Wakil Ketua Komisi XII DPR RI.

Sejalan dengan upaya tersebut, The Climate Group menekankan pentingnya memperluas partisipasi pelaku usaha Indonesia dalam agenda transisi energi global.

"Saat ini lebih dari 440 perusahaan telah bergabung dalam RE100, termasuk perusahaan global seperti Unilever, Samsung, dan Nike. Melalui kemitraan dengan institusi di Indonesia, kami berharap dapat menyambut perusahaan pertama yang berkantor pusat di Indonesia sebagai anggota RE100 pada tahun ini," ujar Head of RE100 and Energy Operations di The Climate Group Ollie Wilson dalam keterangan resminya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan emisi karbon Amerika Serikat (AS) di angka 3,2% pada 2025 menjadi yang tertinggi di antara negara-negara berekonomi besar dunia. Lonjakan tersebut juga empat kali lebih tinggi dibandingkan dengan emisi China secara absolut berdasarkan Statistical Review of World Energy edisi ke-75 yang dirilis Energy Institute bekerja sama dengan Ember, Kearney, dan KPMG.

Dalam laporan yang dirilis pada Selasa (30/6/2026) tersebut, emisi karbon yang dihasilkan China hanya naik 0,3% secara tahunan, sementara India tumbuh 0,9%. Kedua angka ini masih berada di bawah kenaikan rata-rata global sebesar 1,1%.

Total emisi yang dihasilkan dari sektor energi menembus 35,80 miliar ton setara karbon dioksida (CO₂e) sepanjang 2025, bertambah sekitar 310 juta ton dari 35,49 miliar ton pada tahun sebelumnya. AS menjadi kontributor terbesar dari kenaikan volume emisi ini, yakni hampir sepertiganya di angka 129,5 juta ton CO₂e.

Lonjakan emisi di AS terutama dipicu oleh kenaikan pembangkitan listrik berbasis batu bara sebesar 13%. Tren tersebut berbanding terbalik dengan sejumlah kawasan lain yang justru mempercepat transisi menuju energi bersih.

Energy Institute mencatat arah transisi energi global kini makin terfragmentasi. China membukukan rekor baru pembangkitan listrik tenaga angin dan surya dengan total pasokan yang melampaui gabungan seluruh negara lain, sementara pembangkitan listrik berbasis batu bara terus menurun.

India juga mencatat penurunan pembangkitan batu bara, minyak, dan gas secara bersamaan, diiringi lonjakan pembangkitan energi terbarukan hampir 24%.

Di Eropa, pembangkitan energi terbarukan tumbuh 7%, meski peningkatannya tertahan oleh melemahnya pembangkitan listrik tenaga air dan sedikit penurunan produksi listrik tenaga angin. Inggris menjadi pengecualian dengan lonjakan pembangkitan listrik tenaga surya sebesar 37%.

Sebaliknya, di AS pembangkitan listrik tenaga surya meningkat 28%, sedangkan pembangkitan listrik tenaga angin hanya tumbuh 3%. Pada saat yang sama, pembangkitan listrik berbasis batu bara melonjak 13% dan menjadi faktor utama peningkatan emisi karbon negara tersebut.

Dari sisi produksi energi, kawasan Amerika kini menghasilkan minyak sekitar 20% lebih banyak dibandingkan Timur Tengah. Produksi minyak dan gas AS meningkat 4% sepanjang 2025, membalikkan kondisi dua dekade lalu ketika produksi Timur Tengah masih sekitar 20% lebih tinggi dibandingkan kawasan Amerika.

Laporan tersebut juga mencatat produksi minyak Amerika tumbuh 4,8% sehingga membantu meredam dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasokan energi global.

Secara keseluruhan, permintaan energi dunia meningkat 1,7% pada 2025. Seluruh sumber energi utama kembali mencatat rekor konsumsi tertinggi untuk tahun kedua berturut-turut.

Meski demikian, efisiensi energi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tetap berada di level 2%, jauh di bawah target peningkatan efisiensi tahunan sebesar 4% yang disepakati dalam COP28.

Di tengah kenaikan permintaan energi, energi terbarukan untuk pertama kalinya menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan total pasokan energi (total energy supply/TES) di luar periode resesi. Energi surya menyumbang sekitar 71% dari pertumbuhan tersebut.

Secara global, pembangkitan listrik tenaga surya meningkat 30%, sementara kapasitas penyimpanan energi berbasis baterai melonjak 66%, menjadikannya teknologi energi bersih dengan pertumbuhan tercepat.

Permintaan listrik dunia juga tumbuh 3% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pasokan energi secara keseluruhan. Kenaikan tersebut didorong meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, pusat data (data center), dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Untuk pertama kalinya, seluruh tambahan permintaan listrik global dipenuhi oleh sumber energi rendah karbon. Energi terbarukan dan tenaga air bahkan melampaui batu bara sebagai sumber pembangkitan listrik terbesar, sementara pembangkitan berbasis bahan bakar fosil secara keseluruhan mengalami penurunan.

China mencatat pertumbuhan konsumsi listrik tercepat di antara negara-negara ekonomi besar, yakni di atas 5%, dengan tambahan konsumsi listrik yang setara total penggunaan listrik Jerman selama satu tahun. Sementara itu, permintaan listrik AS tumbuh 3%, sejalan dengan rata-rata global.

Laporan tersebut juga untuk pertama kalinya mencatat konsumsi listrik pusat data dunia yang mencapai 788 terawatt hour (TWh) pada 2025, dengan sekitar 40% di antaranya berasal dari AS.

Ketika pemerintah menargetkan pembangunan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam beberapa tahun ke depan dengan kebutuhan investasi sekitar US$100 miliar atau setara Rp1.800 triliun, sebagian besar diskusi publik masih berkutat pada pertanyaan yang sama: apakah Indonesia mampu membangunnya? Perdebatan didominasi oleh isu teknologi, pembiayaan, hingga kapasitas jaringan listrik.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting. Namun bagi negara agraris seperti Indonesia, ada pertanyaan yang tidak kalah penting, yaitu: dapatkah ambisi 100 GW PLTS menjadi strategi ketahanan pangan nasional?

Selama ini, narasi transisi energi umumnya bergerak dalam jalur yang sempit: energi, investasi, listrik, lalu emisi. Padahal bagi jutaan warga desa yang hidup dari pertanian, perikanan, dan usaha pangan skala kecil, hubungan yang lebih relevan adalah energi, pangan, pendapatan, dan kesejahteraan.

Dengan kata lain, investasi Rp1.800 triliun untuk PLTS seharusnya tidak hanya dipandang sebagai proyek energi, melainkan peluang transformasi sistem pangan terbesar dalam sejarah Indonesia.

100 GW PLTS dan Ketahanan Pangan

Sistem pangan global mengonsumsi sekitar 30% energi dunia dan menghasilkan 31% emisi gas rumah kaca (FAO, 2025), khususnya untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan. Pada saat yang sama, sebagian besar produksi energi juga sangat intensif, misalnya pada pembangkit listrik tenaga batu bara, reaktor nuklir, maupun produksi bahan bakar nabati. Ketika air semakin langka, kemampuannya untuk menopang pembangunan juga ikut tergerus.

Menurut FAO (2025), dengan populasi dunia yang diperkirakan mencapai hampir 10 miliar jiwa pada 2050, sehingga secara mendesak dibutuhkan strategi untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan untuk semua populasi dan dengan tetap menjaga target pembatasan pemanasan global hingga 1,5°C. Dengan kata lain dibutuhkan transformasi sistem pangan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan rendah emisi menjadi kebutuhan mendesak.

Pengembangan energi terbarukan, seperti PLTS di sektor pertanian seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi energi bersih. Melainkan juga mempertimbangkan efisiensi penggunaan lahan, perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang berpotensi terdampak oleh perubahan penggunaan lahan.

Penggunaan energi terbarukan dalam rantai produksi pangan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, memperkuat akses energi di wilayah pedesaan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomi produk pangan (IRENA, 2022).

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa energi surya dapat diperluas secara cepat dan inklusif melalui berbagai model. Bangladesh berhasil menghadirkan listrik bagi sekitar 20 juta penduduk melalui program Solar Home Systems. Pakistan mengalami pertumbuhan pesat penggunaan PLTS atap rumah tangga, sementara India mengembangkan microgrid pertanian dan proyek PLTS di atas kanal irigasi untuk mendukung kebutuhan energi sekaligus sektor pertanian.

Kenapa Energi dan Pangan tidak Dapat Dipisahkan?

Perspektif ini sejalan dengan pendekatan Water-Energy-Food (WEF) Nexus yang berkembang dalam berbagai studi internasional. Pendekatan tersebut berangkat dari satu gagasan sederhana: persoalan air, energi, pangan, dan ekosistem tidak dapat diselesaikan secara terpisah karena semuanya saling bergantung.

Keberhasilan di satu sektor belum tentu menghasilkan keberlanjutan secara keseluruhan. Menurut Ghosh dan Nelson (2025) permintaan terhadap pangan, air, dan energi terus meningkat secara signifikan. Diperkirakan pada 2050, kebutuhan pangan akan meningkat lebih dari 50%, kebutuhan energi hingga 19%, dan kebutuhan air hingga 30%.

Menurut Alhajeri dkk (2024) pemanfaatan energi surya semakin banyak diterapkan dalam sistem Water–Energy–Food (WEF) yang terintegrasi, dengan mengintegrasikan pembangkitan listrik bersama proses desalinasi, irigasi, dan produksi pupuk. Pendekatan ini menempatkan sektor energi sebagai bagian dari sistem yang saling berinteraksi dengan sektor air dan pangan, bukan sebagai sektor yang dikelola secara terpisah.

PLTS menyediakan infrastruktur energi yang memungkinkan transformasi sistem pangan. Energi surya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa irigasi, fasilitas penyimpanan dingin, pengolahan hasil pertanian, hingga teknologi pertanian presisi, sehingga tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi rantai pasok pangan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pertumbuhan populasi, ekspansi perkotaan, perubahan pola konsumsi, serta eksploitasi sumber daya alam membuat tekanan terhadap sistem air, pangan, dan energi semakin meningkat. Ketergantungan pada energi fosil tidak hanya berkontribusi terhadap emisi karbon, tetapi juga sangat boros air (Nair & Timms, 2020).

Pembangkit listrik tenaga batu bara, misalnya, membutuhkan volume air yang besar untuk sistem pendinginan. Sementara itu, ekspansi perkebunan dan aktivitas ekonomi ekstraktif telah mempercepat deforestasi yang merusak siklus hidrologi alami.

Pelajaran tersebut sangat relevan bagi Indonesia. Bayangkan pemerintah berhasil membangun 100 GW PLTS. Produksi listrik meningkat, emisi turun, dan produktivitas pertanian naik karena penggunaan pompa air tenaga surya semakin luas.

Namun tanpa tata kelola yang baik, eksploitasi air tanah juga dapat meningkat, tekanan terhadap ekosistem bertambah, dan ketahanan pangan jangka panjang justru melemah. Dalam skenario seperti ini, transisi energi berhasil, tetapi ketahanan sistem pangan gagal.

Karena itu, keberhasilan 100 GW PLTS tidak boleh diukur hanya dari jumlah panel yang terpasang atau kapasitas listrik yang dihasilkan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah energi tersebut mampu mendukung transformasi sistem pangan yang berkelanjutan?

Sayangnya, sebagian besar diskusi di Indonesia masih menggunakan lensa energi, teknik, atau pembiayaan. Yang belum banyak dibahas adalah dampaknya terhadap produksi pangan, sumber daya air, ekosistem, dan penghidupan masyarakat pedesaan.

Pentingnya Pengembangan PLTS 100 GW Berbasis Partisipasi Komunitas Lokal

Di sinilah dimensi demokrasi energi menjadi penting. Banyak roadmap transisi energi masih bersifat teknokratis dan berpusat pada negara. Fokusnya adalah koordinasi kebijakan, sinkronisasi data, dan efisiensi sistem.

Namun persoalan air, energi, dan pangan pada dasarnya juga merupakan persoalan politik. Siapa yang menentukan prioritas penggunaan sumber daya? Siapa yang memperoleh manfaat ekonomi? Siapa yang menanggung biaya sosial dan lingkungan?

Dua model pembangunan 100 GW PLTS dapat menghasilkan jumlah listrik yang sama, tetapi dampak sosial yang sangat berbeda. Model pertama bertumpu pada proyek-proyek besar yang dimiliki korporasi. Model kedua berbasis koperasi energi, BUMDes, dan kepemilikan komunitas.

Secara teknis keduanya berhasil menghasilkan listrik. Namun dalam model kedua, manfaat ekonomi lebih banyak tinggal di desa, partisipasi masyarakat lebih besar, dan peluang pengurangan kemiskinan menjadi lebih nyata. Pendekatan ini menempatkan desa bukan sebagai lokasi proyek, melainkan sebagai aktor utama transisi.

Energi terbarukan harus dihubungkan dengan produktivitas ekonomi lokal melalui irigasi tenaga surya, penyimpanan dingin hasil perikanan, pengolahan hasil pertanian, dan penguatan UMKM desa. Pada saat yang sama, perlindungan ekosistem harus menjadi fondasi agar peningkatan produktivitas tidak merusak sumber daya yang menopangnya.

Pertanyaan tentang 100 GW PLTS pada akhirnya bukan sekadar “bisakah Indonesia membangunnya?”. Pertanyaan yang lebih penting adalah: untuk siapa energi itu dibangun, dan manfaat apa yang ingin kita ciptakan?

Jika dirancang dengan benar, 100 GW PLTS bukan hanya proyek transisi energi. Ia dapat menjadi strategi ketahanan pangan nasional, pengurangan kemiskinan pedesaan, dan demokratisasi pembangunan Indonesia.