Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menilai kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memperkuat tata kelola dan daya saing sumber daya alam (SDA) nasional.

"Kami melihat kebijakan ini sebagai terobosan pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Fokus utamanya adalah perbaikan sistem dan transparansi perdagangan,” kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

INSA menilai kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam strategis merupakan langkah positif, meski tetap memberikan catatan agar implementasinya tetap menjamin ruang swasta nasional untuk bertumbuh.

Carmelita mengatakan, kebijakan ekspor satu pintu patut diapresiasi, sebagai upaya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia.

Sebelumnya, Presiden resmi mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Ekspor SDA. Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis Indonesia, kebijakan ekspor satu pintu SDA strategis tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.

Untuk keperluan tersebut, Danantara membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor. Pada tahap awal, ekspor satu pintu SDA strategis ditujukan untuk komoditas batu bara, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan paduan besi (ferro aloy).

Meski demikian, Carmelita berharap pembentukan BUMN Ekspor diarahkan untuk memperkuat tata kelola ekspor yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus tetap menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan bangsa, bukan semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan.

Dengan peran tersebut, lanjut Carmelita, BUMN diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional yang merata, memperkuat sektor-sektor strategis, serta membangun kemitraan yang baik dengan sektor swasta nasional.

Sementara itu, sektor swasta harus tetap memperoleh ruang untuk terus berkembang.

Menurut Carmelita, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global saat ini, dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif agar dapat terus berkembang, meningkatkan daya saing, serta memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

"Bagaimanapun swasta nasional merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Karena itu, implementasi kebijakan ini perlu menjaga keseimbangan antara peran BUMN sebagai agen pembangunan bangsa dan ruang bagi sektor swasta untuk terus bertumbuh," ujarnya.

Untuk itu, sambung Carmelita, INSA akan terus mengikuti perkembangan implementasi kebijakan ekspor satu pintu ini karena dampak nyatanya masih memerlukan waktu untuk dapat dinilai secara menyeluruh.

Sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam rantai logistik ekspor nasional, INSA akan mencermati berbagai implikasi kebijakan tersebut terhadap sektor pelayaran nasional, sekaligus memberikan masukan yang konstruktif jika dibutuhkan agar implementasinya mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyiapkan layanan BNIdirect DHE SDA Dashboard untuk membantu eksportir mengelola, memantau, dan memenuhi kewajiban devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, menyatakan kehadiran dashboard tersebut menjadi bagian dari kesiapan BNI dalam mendukung implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2026.

Dia melanjutkan BNIdirect DHE SDA Dashboard dihadirkan untuk membantu eksportir memperoleh visibilitas yang lebih baik atas pergerakan dana hasil ekspor, sekaligus mempermudah pemenuhan kewajiban pelaporan dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Melalui solusi ini, selain kenyamanan bertransaksi, kami ingin membantu eksportir memenuhi ketentuan DHE SDA secara lebih mudah, transparan, dan efisien sehingga mereka dapat lebih fokus mengembangkan bisnis dan memperluas pasar global,” ujar Okki.

Dashboard memungkinkan eksportir memantau dana masuk dan keluar berdasarkan nomor Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE), memonitor rekening khusus DHE SDA, serta melihat saldo dalam mata uang dolar Amerika Serikat (USD) dan yuan China (CNY).

Fitur itu juga dilengkapi notifikasi dana masuk serta fitur unduh laporan DHE SDA untuk mempermudah pelaporan melalui Sistem Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika atau SiMoDIS.

Okki menambahkan BNI akan terus mengembangkan layanan digital berbasis kebutuhan nasabah, termasuk bagi pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekspor.

Perseroan menilai kemudahan pemantauan dana ekspor dan kepatuhan regulasi menjadi bagian penting dalam mendukung daya saing eksportir nasional.

“BNI akan terus mendukung kebutuhan transaksi dan bisnis nasabah melalui berbagai solusi perbankan yang relevan. Ke depan, kami akan terus menghadirkan inovasi pengalaman digital yang optimal bagi nasabah,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berpotensi menjadi instrumen negara untuk memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan nilai tambah ekspor sumber daya alam (SDA), sepanjang memiliki dasar regulasi yang jelas dan tidak menambah beban birokrasi.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, legitimasi mandat DSI sebagai badan usaha milik negara yang menangani ekspor SDA cukup kuat apabila pemerintah memberikan landasan hukum serta penugasan yang jelas.

Menurut dia, DSI perlu memosisikan diri sebagai operator bisnis dan bukan regulator baru agar tidak memunculkan tumpang tindih kewenangan.

Selain itu, Bisman menilai keberadaan DSI juga dapat membantu mengatasi berbagai tantangan dalam industri ekspor komoditas, termasuk praktik under invoicing yang selama ini dinilai merugikan keuangan negara.

Melalui transparansi data dan integrasi informasi perdagangan, peluang untuk menekan manipulasi nilai ekspor dinilai akan semakin besar.

"Asal ini mekanismenya bagus, transparan dan tidak menambah beban birokrasi, maka tidak akan berdampak buruk terhadap investasi," ujar Bisman dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Sistem terintegrasi dinilai perkuat pengawasan ekspor

Bisman mengatakan implementasi sistem pelacakan transaksi yang terintegrasi akan berdampak positif terhadap efektivitas pengawasan volume maupun harga komoditas ekspor di lapangan.

Menurut dia, selama prinsip transparansi dijalankan secara konsisten dan didukung penegakan hukum, sistem tersebut dapat memperkuat tata kelola perdagangan komoditas.

Pemerintah sendiri menerapkan masa transisi pelaksanaan kebijakan mulai Juni hingga Desember 2026. Dalam periode tersebut, kewajiban yang diterapkan baru sebatas pelaporan ekspor.

Bisman menilai langkah tersebut merupakan pendekatan yang bijak dan dilakukan secara hati-hati karena memberikan ruang adaptasi yang memadai bagi pelaku usaha.

Dengan adanya masa transisi, risiko operasional yang berkaitan dengan potensi gangguan kontrak dagang diharapkan dapat diantisipasi dan diminimalkan sejak awal.

Ia juga mengapresiasi adanya proses diskusi selama masa transisi untuk menyusun regulasi operasional yang mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

Menurut Bisman, masukan dari pelaku usaha perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan.

"Suara dan aspirasi pelaku usaha harus benar-benar didengar, agar kualitas kebijakan mempertimbangkan kondisi lapangan. Walaupun keputusan akhir tetap harus yang terbaik untuk kepentingan nasional," ujarnya.

Danantara siapkan diskusi dengan pelaku usaha

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya akan lebih dahulu melakukan diskusi dengan para pelaku usaha untuk memantapkan posisi DSI sebagai penjaga devisa hasil ekspor (DHE).

Salah satu pembahasan dalam masa transisi tersebut adalah penyusunan patokan harga komoditas bersama pemerintah dan pelaku usaha.

“Dalam tahapan transisi selama enam bulan, akan banyak diskusi yang dilakukan termasuk penentuan patokan harga bersama pemerintah dan pelaku usaha,” kata Dony.

Ia menjelaskan, proses diskusi dilakukan agar kebijakan baru tersebut tidak merugikan pelaku usaha ekspor.

Dengan demikian, keberadaan DSI diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan eksportir.

Dony menambahkan, masa transisi akan dievaluasi pada tiga bulan pertama pelaksanaan.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan implementasi kebijakan pada tahap berikutnya, dengan target penerapan penuh mekanisme ekspor melalui DSI mulai 1 Januari 2027.

DSI dinilai perlu bangun kredibilitas di pasar global

Lebih lanjut, Bisman mengatakan persaingan bebas di pasar global menuntut DSI segera membangun kredibilitas, tata kelola perusahaan yang kuat, serta jaringan akses pasar yang luas.

Menurut dia, pembeli internasional umumnya memberikan perhatian besar terhadap kepastian pasokan barang, kualitas komoditas yang konsisten, kepatuhan terhadap kontrak, hingga kemampuan dukungan pembiayaan.

Karena itu, komitmen menjaga integritas operasional dan profesionalisme di seluruh lini dinilai penting untuk membangun reputasi DSI di pasar internasional.

Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk menutup berbagai celah penyimpangan dalam tata niaga ekspor komoditas.

"DSI perlu fokus meningkatkan transparansi dan nilai tambah ekspor nasional. Tata kelola yang profesional dan fair harus menjadi prioritas agar mendapat kepercayaan pasar global. Tata kelola harus bersih dan hindari rente," kata Bisman.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Makassar (ANTARA) - Delegasi Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 menjelajahi berbagai kekayaan budaya dan produk pelaku UMKM lokal berupa kuliner maupun kriya pada pameran Dekranasda Kota Makassar, Sulawesi Selatan di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Rabu.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Makassar tidak hanya kaya akan kuliner, tetapi juga memiliki kerajinan tangan dan wastra yang berkualitas," ujar Ketua Dekranasda Makassar Melinda Aksa.

Salah satu atraksi yang menarik perhatian para tamu berupa demonstrasi pembuatan kain tenun yang dilakukan oleh para perajin.

Selain itu, para tamu menyaksikan proses pembuatan kerajinan berbahan dasar enceng gondok yang diolah menjadi berbagai produk.

Di area lainnya, delegasi berkesempatan melihat langsung proses pembuatan bosara, wadah tradisional khas Bugis-Makassar.

Selama berkeliling di area pameran, Melinda Aksa mendampingi para delegasi dan memberikan penjelasan singkat mengenai proses pembuatan setiap produk yang ditampilkan.

Ia juga menjelaskan nilai budaya yang terkandung di balik berbagai kerajinan tersebut, termasuk upaya pelestarian yang terus dilakukan agar warisan budaya lokal tetap dikenal oleh generasi muda dan masyarakat internasional.

Tak hanya menikmati kerajinan tangan, para delegasi juga diajak mencicipi berbagai kuliner tradisional khas Makassar yang disajikan di sejumlah stan UMKM. Aneka sajian tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu.

Beberapa makanan dan minuman yang diperkenalkan, antara lain minuman markisa, barongko, baroncong, apang, kacang telur, serta berbagai kudapan tradisional lainnya yang selama ini menjadi bagian dari kekayaan kuliner Kota Makassar.

Para delegasi tampak menikmati pengalaman mencicipi langsung makanan khas daerah sambil berdialog dengan para pelaku UMKM mengenai bahan baku dan cara pengolahan.

Mereka juga mengunjungi gerai Dekranasda Kota Makassar yang menampilkan beragam produk unggulan, mulai dari wastra, kain tenun, aksesori, hingga berbagai kerajinan tangan hasil karya para pengrajin binaan Dekranasda.

Di gerai tersebut, para tamu menunjukkan ketertarikan terhadap sejumlah produk yang dipamerkan. Beberapa delegasi bahkan melakukan transaksi pembelian sebagai bentuk ketertarikan produk lokal Makassar.

Melinda Aksa mengatakan keikutsertaan Dekranasda dalam rangkaian IGS menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Kota Makassar kepada dunia internasional.

“Kami berharap para delegasi dapat membawa kesan positif tentang budaya, kreativitas, dan produk unggulan Makassar ke negara masing-masing,” ujar dia.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN – Pengamat sekaligus Akademisi dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin menilai kebijakan tata kelola ekspor Sumber Daya Alam (SDA) yang mengatur agar kegiatan ekspor dilakukan satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan mendorong penyerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke pasar keuangan Tanah Air.

Gunawan menyebut DHE akan sangat berguna untuk menambah cadangan devisa negara dan memberikan banyak likuiditas ke sistem keuangan.

"Poin pentingnya adalah menyerap devisa hasil ekspor ke pasar keuangan Tanah Air. Karena harapannya, kehadiran PT DSI akan memberi transparansi yang jelas terhadap lalu lintas devisa ekspor, tidak ada praktek under invoicing dalam bentuk apapun, serta bisa memastikan bahwa devisa hasil ekspor itu harus kembali ke Tanah Air," kata Gunawan, Selasa (23/6/2026).

Gunawan membeberkan keuntungan bagi Indonesia dengan peningkatan devisa, salah satunya memperbesar peluang negara dalam mengatasi tekanan mata uang yang dialami belakangan ini. Devisa tersebut disebutnya menjadi backup otoritas moneter dalam menstabilkan mata uang rupiah.

"Serapan devisa yang optimal akan membuat ekonomi Indonesia lebih tahan banting jika dihadapkan dengan gejolak ekonomi dan politik global dunia yang rentan membuat mata uang mengalami koreksi," tambahnya.

Menanggapi dampak kehadiran kebijakan tersebut yang sempat menekan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani, Gunawan menilai hal itu terjadi karena pelaku usaha mengambil sikap wait and see.

Pelaku usaha disebutnya belum berani mengeluarkan keputusan strategis lantaran belum ada kepastian terkait aturan maupun tatanan teknis pelaksanaan ekspor lewat DSI.

"Jadi memang penting petunjuk teknis kehadiran DSI ini nantinya bisa meyakini pelaku pasar, bahwasanya tidak ada yang berubah secara signifikan terkait dengan tatanan teknis ekspor satu pintu," ujar Gunawan.

Adapun acuan pelaku usaha dalam tata kelola ekspor komoditas strategis adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2026 yang diundangkan pada 20 Mei 2026.

Gunawan mengatakan aturan tersebut telah menegaskan kebijakan pemerintah terkait kebijakan ekspor SDA strategis ke depan.

Dia berharap keberadaan aturan itu terimplementasi dengan baik dan minim dari kesalahan karena menurutnya selama ini masalah sawit lebih banyak di level hilir yang merambat hingga ke hulu dan merugikan petani.

"Tata pelaksanaannya nanti sebaiknya bisa meringkas birokrasi yang dinilai tidak perlu atau justru menghambat," jelasnya.

JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang ”memaksa” seluruh ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro-alloy masuk ke jalur tunggal melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat menjadi instrumen strategis memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Langkah ini dipandang relevan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi rantai pasok, dan perebutan sumber daya strategis global.

Direktur Eksekutif Reform Syndicate, Moh Jusrianto mengatakan, pengelolaan ekspor komoditas strategis secara terpusat bukan lagi sekedar pilihan, tetapi keharusan mendesak demi melindungi kepentingan nasional. Implementasi PP No 24/2026 yang mengalihkan ekspor batu bara, CPO, dan ferro-alloy melalui PT DSI diyakini bakal mendongkrak posisi tawar Indonesia secara signifikan di pasar internasional.

“Aktif mengelola sumber daya alam strategis untuk optimalisasi manfaat sangat relevan di tengah rivalitas geopolitik, fragmentasi rantai pasok, perebutan sumberdaya strategis. Ini membuat ekspor satu pintu bukan lagi pilihan, tapi keniscayaan,” katanya dalam Discourse Forum, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dia menambahkan melalui integrasi tersebut, mekanisme satu pintu diproyeksi mampu memperkuat konsolidasi pasar domestik. Hal ini sekaligus menjadi instrumen penting dalam mengatasi persoalan struktural yang menyebabkan kerugian negara, seperti praktik under-invoicing dan kebocoran devisa hasil ekspor.

Meski demikian, Jusrianto mengingatkan bahwa sentralisasi ekspor harus diiringi tata kelola yang kuat, transparan dan akuntabel. Sebab, tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan inefisiensi birokrasi dan distorsi pasar.

Untuk memastikan cita-cita kedaulatan ekonomi ini tidak menjadi inefisiensi baru, Reform Syndicate menyodorkan lima rekomendasi taktis kepada pemerintah. Pertama, Pemisahan Kekuasaan. Menegakkan batas tegas antara peran regulator (kementerian), operator komersial (PT DSI), dan pengawas.

Kedua, Benteng Independensi. Membentuk dewan pengawas independen yang dilengkapi sistem perlindungan saksi/peniup peluit (whistleblower system). Ketiga, Anti-Oligarki. Menjamin akses dan perlakuan setara bagi perusahaan nasional, koperasi, UMKM, hingga pelaku usaha di daerah.

Keempat, Audit Berbasis Outcome. Menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang terukur dan wajib diaudit secara berkala oleh lembaga independen. Kelima, Mekanisme Sunset Review. Menyediakan klausul evaluasi total yang memungkinkan kebijakan ini direvisi atau bahkan dihentikan jika terbukti merugikan daya saing nasional.

Jusrianto menuturkan, Indonesia membutuhkan pengelolaan SDA yang semakin berdaulat. ”Namun, kedaulatan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika berjalan beriringan dengan efisiensi, transparansi, dan daya saing pasar,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) komoditas sumber daya alam (SDA). Keberadaan entitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan arus devisa ke dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan nilai tukar rupiah.

Pengamat Pasar Modal Fendi Susiyanto mengatakan penguatan tata kelola ekspor melalui DSI memiliki relevansi dengan masih rendahnya transparansi transaksi ekspor komoditas SDA. Kondisi tersebut tecermin dari banyaknya eksportir komoditas yang memiliki perusahaan afiliasi di luar negeri.

“Jika DSI mampu melakukan pemantauan dan menertibkan transaksi ekspor melalui mekanisme satu pintu, rasanya akan banyak dampak positif yang bisa dinikmati pemerintah dan rakyat Indonesia dari sumber daya alamnya ini,” ujar Fendi, dikutip Bisnis, Selasa (16/6/2026).

Fendi menilai salah satu potensi terbesar yang dapat dioptimalkan DSI adalah pengelolaan DHE komoditas strategis. Selama ini, pemerintah disebut masih menghadapi tantangan untuk mendorong hasil transaksi ekspor kembali masuk ke sistem perbankan nasional.

Padahal, Indonesia merupakan salah satu eksportir utama berbagai komoditas strategis dunia. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ekspor sektor sumber daya alam menyumbang sekitar 60% dari total ekspor nasional.

Tiga komoditas terbesar meliputi batu bara dengan porsi sekitar 8,65%, minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar 8,63%, serta ferro alloy atau paduan besi sekitar 5,82%.

Sepanjang 2024, nilai ekspor batu bara tercatat mencapai US$30,49 miliar, produk sawit US$27,76 miliar, dan ferro alloy sekitar US$13,8 miliar. Secara kumulatif, nilai ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai US$72,05 miliar.

Menurut Fendi, besarnya nilai ekspor tersebut seharusnya dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia apabila pengelolaan devisa dilakukan secara optimal. "Sebagai produsen CPO terbesar di dunia, seharusnya Indonesia memiliki peran yang lebih besar dalam perdagangan CPO internasional, baik dari sisi harga maupun volume,“ sebutnya.

Dia menambahkan optimalisasi DHE juga akan memperkuat posisi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Selama ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi untuk meningkatkan penempatan DHE di dalam negeri.

Akan tetapi, lanjut Fendi, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin pada peningkatan cadangan devisa, meski nilai ekspor komoditas terus melonjak.

Jika DHE ekspor komoditas ini bisa dikelola bank-bank dalam negeri, Bank Indonesia juga bisa memiliki kemampuan yang lebih besar ketika rupiah mengalami tekanan seperti saat ini.

“Indonesia harus berani mengambil kebijakan yang mendukung penguatan rupiah melalui aset-aset strategis seperti ekspor komoditas," kata Fendi.

Selain memperkuat pengelolaan devisa, dia menilai pembentukan DSI juga dapat menjadi momentum untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sumber daya alam. Apalagi, kondisi geopolitik global kata Fendi terus berubah dan semua negara berusaha mengelola aset-aset strategisnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR berencana untuk menggelar rapat bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Danantara terkait dengan dugaan praktik underinvoicing dan transfer pricing ekspor SDA, sekaligus peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam rantai ekspor.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, selama ini pemerintah memiliki Lembag National Single Window (LNSW) yang berada di bawah Kemenkeu. Dia menyebut ingin mendalami pengetahuan LNSW, Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai permasalahan yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto ini.

Sebab, Misbakhun menyebut LNSW sudah memiliki fasilitas maupun kewenangan terkait dengan ekosistem logistik nasional (NLE). Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) bahkan mengintegrasikan berbagai sistem informasi perdagangan seperti Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) dan Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (Simodis).

Pihak Komisi XI DPR menargetkan untuk menggelar rapat dimaksud pada pekan depan.

"Nanti akan kami rapatin sendiri. DSI sama LNSW ini akan mau ke mana arahnya? Di mana sih sebenarnya sumber masalah underinvoicing sama transfer pricing ini? Ya tentunya nanti kalau masalahnya di situ kan pasti kan Bea Cukai dan Pajak. Nah, deteksi selama ini mereka ini tahunya dari mana?," terangnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (15/6/2026).

Misbakhun turut mempertanyakan peran unit di bawah Kemenkeu ini dalam mengawasi terjadinya praktik lancung ekspor SDA. Apalagi, pada pidato di DPR 20 Mei lalu, Presiden Prabowo tidak menggunakan data LNSW, Bea Cukai maupun Pajak saat mengungkap maraknya dugaan praktik underinvoicing ekspor SDA.

Prabowo justru menyimpulkan maraknya praktik underinvoicing selama 34 tahun di Indonesia berdasarkan data UN Comtrade.

Oleh sebab itu, Misbakhun melihat perlu adanya konsolidasi antara strategi baru Presiden dalam mengamankan kebocoran, dengan fungsi LNSW, Bea Cukai, Pajak serta Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BaTII) Kemenkeu.

Tidak hanya dengan otoritas fiskal, Komisi Keuangan DPR juga berencana melaksanakan rapat dengan Danantara Indonesia untuk menggali lebih dalam peran DSI. Harapannya, anak usaha superholding BUMN Indonesia ini tidak tumpang tindih dengan otoritas yang sudah ada.

Misbakhun menyebut hal yang baru diketahui oleh pihaknya saat ini adalha peran DSI sebagai konsolidator. Artinya, BUMN ekspor ini akan mengambil alih peran eksportir SDA sedari proses kontrak dan negosiasi dengan pembeli (buyer).

Hal inilah, lanjut Misbakhun, yang bakal didalami lebih lanjut dari Danantara. Sebab, ada irisan peran DSI ini dengan yang dimiliki oleh LNSW. Unit Kemenkeu ini juga merupakan konsolidator data ekspor impor selama ini.

Rapat dengan Danantara juga diharapkan bisa lebih lanjut menjelaskan peran DSI dalam ekosistem logistik nasional yang sudah ada serta hubungannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

"Nah ini kan harus kami samakan persepsinya dulu di dalam pelaksanaan, jangan sampai kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden seperti itu, sementara selama ini kami sudah menjalankan praktik seperti itu, ada yang perlu diperbaiki seperti apa," terangnya.

Sebagai aset sumber daya alam, mestinya komoditas-komoditas penting dunia itu bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada perekonomian

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pasar modal Fendi Susiyanto menilai keputusan pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memiliki relevansi dengan kondisi lalu lintas ekspor.

Fendi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan lalu lintas ekspor komoditas SDA belum sepenuhnya transparan dan masih membutuhkan penguatan akuntabilitas.

Padahal, SDA merupakan aset strategis bagi perekonomian Indonesia.

“Batu bara, sawit dan nikel sangat strategis dan volume ekspornya sangat tinggi. Sebagai aset sumber daya alam, mestinya komoditas-komoditas penting dunia itu bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada perekonomian,” katanya.

Ia menilai pembentukan DSI dapat menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi ekspor komoditas SDA, terutama karena masih banyak eksportir yang memiliki perusahaan afiliasi di luar negeri.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat aspek transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan komoditas perlu terus diperbaiki.

Fendi menambahkan sebagai produsen kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terbesar di dunia, Indonesia semestinya memiliki posisi yang lebih kuat dalam perdagangan CPO internasional, baik dari sisi harga maupun volume.

Dengan mekanisme pengawasan yang lebih terintegrasi, pemerintah dinilai dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor komoditas.

“Jika DSI mampu melakukan monitoring dan menertibkan transaksi ekspor melalui mekanisme satu pintu, rasanya akan banyak dampak positif yang bisa dinikmati pemerintah dan rakyat Indonesia dari sumber daya alamnya ini,” ujar dia.

Selain itu, Fendi menyoroti potensi pengelolaan devisa hasil ekspor atau DHE. Ia mengatakan selama ini pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menarik kembali hasil transaksi ekspor ke sistem perbankan dalam negeri.

Jika DHE komoditas dapat dikelola lebih optimal oleh bank-bank domestik, hal itu dinilai dapat membantu memperkuat cadangan devisa dan mendukung stabilitas rupiah.

“Indonesia harus berani mengambil kebijakan yang mendukung penguatan rupiah melalui aset-aset strategis seperti ekspor komoditas ini,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan program padat karya bagi warga ber-KTP Jakarta. Tujuannya untuk mengantisipasi tekanan ekonomi saat ini.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan program padat karya dijalankan melalui pelaksana pekerjaan pada sejumlah perangkat daerah. Warga yang terlibat akan memperoleh upah melalui kegiatan perawatan, penataan, dan pemeliharaan lingkungan kota.

Total sebanyak 2.843 kesempatan kerja tersedia. Dia mengatakan kesempatan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan manfaat ekonomi secara langsung dari kegiatan pembangunan di wilayah Jakarta.

"Untuk mengantisipasi terhadap tekanan ekonomi yang ada. Pemerintah DKI Jakarta memutuskan membuka kesempatan kerja padat karya bagi warga Jakarta," kata Pramono Anung di akun Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta.

Adapun sejumlah perangkat daerah yang siap membuka kesempatan kerja di sektor padat karya antara lain:

• Dinas Bina Marga (DBM)
• Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut)
• Dinas Sumber Daya Air (Dinas SDA)
• Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH)

Persyaratan untuk bisa mengikuti kesempatan kerja dalam program padat karya antara lain:

• Warga ber-KTP Jakarta
• Masuk dalam desil 1-5
• Usia produktif (18-59 tahun)
• Belum memiliki pekerjaan saat mendaftar
• Sehat jasmani dan rohani

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris, menjelaskan bahwa peserta padat karya bekerja melalui pihak ketiga atau pelaksana pekerjaan pada masing-masing kegiatan.

Mereka tidak direkrut dalam skema pengangkatan pegawai Pemprov DKI Jakarta maupun Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Kesempatan kerja tersebut bersifat sementara dengan masa kerja sekitar satu hingga tiga bulan, sesuai kebutuhan masing-masing pekerjaan di lapangan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami bahwa program ini merupakan peluang memperoleh penghasilan dalam jangka pendek.

"Peserta padat karya berada dalam mekanisme kerja penyedia jasa pada kegiatan perangkat daerah. Ini bukan pengangkatan pegawai Pemprov DKI Jakarta maupun PJLP, melainkan kesempatan kerja sementara yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan," ujar Afan dalam keterangan tertulis.

Pada tahap awal, pendaftaran dibuka mulai hari ini, Senin (15/6/2026), untuk 37 jenis pekerjaan. Selanjutnya, kesempatan kerja untuk jenis pekerjaan lainnya akan dibuka secara bertahap menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan kontrak penyedia jasa.

Informasi mengenai jenis pekerjaan, lokasi, masa kerja, serta mekanisme pendaftaran akan disampaikan melalui kanal resmi Pemprov DKI Jakarta. Penyampaian informasi dilakukan secara bertahap agar masyarakat memperoleh penjelasan yang lebih lengkap mengenai kesempatan kerja padat karya tersebut.

KETIKA pemerintah mengumumkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai satu-satunya pintu ekspor komoditas strategis Indonesia, sebagian besar perdebatan langsung terfokus pada satu pertanyaan, yakni apakah negara akan memperoleh penerimaan yang lebih besar?

Pertanyaan itu memang penting. Namun, dari kacamata Game Theory (Teori Permainan), pertanyaan strategis yang jauh lebih menarik justru berbeda: apa yang akan dilakukan oleh para pemain lain setelah aturan permainan diubah secara sepihak?

Dalam ilmu ekonomi, hasil akhir dari suatu kebijakan tidak melulu ditentukan oleh niat baik sang pembuat kebijakan. Hasil akhir ditentukan oleh bagaimana pelaku lain merespons kebijakan tersebut.

Ketika satu pemain mengubah strateginya, pemain lain tidak akan duduk diam. Mereka akan melakukan penyesuaian. Di titik inilah, permainan yang sesungguhnya baru dimulai.

Ilusi Kekuatan Absolut dan Pencarian "Outside Option"

Selama puluhan tahun, industri sawit Indonesia beroperasi dalam ekosistem yang relatif terdesentralisasi. Petani menjual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), PKS menjual ke refinery, refinery menjual ke eksportir, dan eksportir menyalurkannya ke pembeli global.

Tidak ada satu titik pun yang sepenuhnya mengendalikan seluruh rantai nilai tersebut.

Hadirnya DSI merombak arsitektur itu secara radikal. Jika sebelumnya banyak penjual berhadapan dengan banyak pembeli, kini negara memosisikan dirinya sebagai titik tengah dari seluruh transaksi ekspor.

Ini adalah langkah yang menyerupai perubahan aturan di tengah berlangsungnya pertandingan.

Pertanyaannya bukanlah apakah Indonesia ingin mematok harga yang lebih tinggi, melainkan bagaimana manuver tersebut akan direspons oleh pemain lain?

Pemerintah tampaknya berpijak pada asumsi bahwa status Indonesia sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia secara otomatis memberikan kekuatan tawar absolut di pasar global.

Asumsi ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar.

Dalam teori permainan, kekuatan tawar tidak semata diukur dari ukuran badan seorang pemain, melainkan dari alternatif yang dimiliki oleh lawan mainnya.

Selama Malaysia masih membanjiri pasar dunia, pembeli global masih memiliki pilihan. Selama minyak kedelai, bunga matahari, dan rapeseed tersedia sebagai barang substitusi, opsi itu tetap terbuka.

Dan selama China dan India masih leluasa mengatur bidak mereka sendiri, Indonesia tidak bisa semata-mata mendikte permainan.

Perusahaan multinasional yang menyerap CPO tidak akan tinggal diam. Mereka sedang menghitung strategi kalkulatif.

Malaysia bisa saja mengambil momentum ini untuk memperbesar pangsa pasarnya, sementara pembeli global akan mendiversifikasi sumber pasokan, dan investor bisa mengalihkan modalnya ke negara pesaing.

Dalam bahasa Game Theory, mereka sedang berburu outside option (opsi di luar kesepakatan). Semakin kuat outside option yang dikantongi pembeli, semakin kerdil pula kemampuan Indonesia untuk mendikte pasar sebagai price setter absolut.

Posisi Indonesia sejatinya lebih tepat dibaca sebagai price leader potensial, yakni pihak yang hanya bisa memengaruhi arah harga, itupun selama pemain lain sudi mengikutinya.

Kompleksitas Papan Catur dan Efek "Countervailing Power"

Situasinya menjadi semakin rumit karena portofolio DSI tidak hanya berisi sawit. Karakteristik ekosistem sawit bertolak belakang dengan komoditas strategis lainnya.

Batu bara beroperasi dalam struktur pasar yang jauh lebih terkonsentrasi, didominasi segelintir pemain raksasa, baik di sisi produksi maupun konsumsi, dengan pembeli utama yang terbatas jumlahnya.

Nikel terintegrasi jauh lebih ketat, menghubungkan secara langsung para pemegang konsesi, smelter, hingga rantai pasok kendaraan listrik global. Sawit justru sebaliknya, tersebar luas dan menghadapi banyak penjual serta banyak pembeli sekaligus.

Jika sawit adalah jaring luas yang didorong oleh hukum permintaan-penawaran, batu bara dan nikel lebih menyerupai struktur berlian atau rantai pasok tertutup yang sudah memusat sejak awal.

Perbedaan anatomi ini menunjukkan bahwa satu desain kelembagaan yang sama belum tentu menghasilkan dampak yang sama pada struktur industri berbeda.

Pemerintah tidak sedang bertanding di satu papan catur, melainkan memainkan beberapa permainan sekaligus dengan aturan dan pemain yang bertolak belakang.

Perbedaan struktur tersebut juga berarti perbedaan respons. Dalam sawit, respons utama kemungkinan muncul melalui diversifikasi pembeli dan penguatan posisi tawar di tingkat perdagangan.

Dalam batu bara, respons lebih mungkin muncul melalui renegosiasi kontrak jangka panjang dan pergeseran volume ke pemasok alternatif.

Dalam nikel, respons dapat berupa penyesuaian investasi di tingkat smelter dan rantai pasok kendaraan listrik. Dengan demikian, kebijakan yang sama berpotensi menghasilkan permainan yang berbeda pada setiap komoditas.

Permainan ini akan mencapai titik didih jika terbentuk konsorsium pembeli. Bayangkan jika raksasa importir di China membentuk blok pembelian bersama untuk menghadapi dominasi DSI.

Jika DSI menciptakan konsentrasi di sisi penawaran (suplai), maka pembeli akan merespons dengan menciptakan konsentrasi di sisi permintaan. Leher jam pasir dilawan dengan leher jam pasir lain.

Inilah yang disebut sebagai countervailing power. Niat awal untuk mengukuhkan posisi Indonesia justru berpotensi memicu polarisasi ekstrem di struktur pasar global.

Respons pasar tidak hanya disetir oleh angka-angka insentif, tetapi juga oleh persepsi mereka terhadap risiko.

Di sinilah Behavioral Economics (Ekonomi Perilaku) mengisi celah yang gagal dijelaskan oleh Game Theory murni.

Daniel Kahneman dan Amos Tversky telah lama membuktikan fenomena loss aversion, manusia cenderung lebih sensitif terhadap potensi kerugian ketimbang potensi keuntungan yang nilainya setara.

Kehilangan sesuatu yang sudah di tangan terasa jauh lebih menyakitkan daripada kegembiraan mendapat durian runtuh.

Ketika aturan main dirombak, pelaku pasar akan lebih fokus meratapi apa yang mungkin hilang (hilangnya fleksibilitas, bertambahnya birokrasi, rusaknya kepastian kontrak) jauh sebelum dampak ekonomi yang riil itu tiba.

Asumsi bahwa pasar selalu merespons secara rasional adalah kenaifan. Keputusan ekonomi digerakkan oleh emosi, narasi pasar, optimisme bias, perilaku mengekor (herd behavior), hingga reaksi berlebihan (overreaction).

Hal yang sama berlaku pada “kepercayaan”. Kepercayaan bukanlah sekadar jargon moral; ia adalah modal ekonomi.

Ketika kepercayaan terhadap stabilitas kebijakan anjlok, pelaku usaha akan membangun benteng pertahanan (diversifikasi aset, kontrak konservatif, eksodus ke pasar alternatif).

Perubahan struktur pasar ini bukan hanya merombak strategi, tetapi juga mengubah persepsi risiko dan persepsi itu seringkali sama krusialnya dengan realitas ekonomi itu sendiri.

Petani Korban Terjauh Sekaligus Terdekat

Di tengah permainan tingkat tinggi ini, ada satu hukum besi yang selalu berlaku: setiap kali kekuatan tawar ditarik dan dikonsentrasikan pada satu titik, kelompok yang paling rentanlah yang harus menjadi penyesuai pertama.

Dalam ekosistem sawit, kelompok itu bernama petani. Mereka tidak memiliki rute langsung ke pasar global. Mereka tidak bisa memindahkan kebunnya ke negara lain. Dan mereka mustahil membentuk konsorsium perlawanan.

Dalam permainan baru ini, petani berada sangat jauh dari meja negosiasi, tapi duduk paling dekat dengan hantaman konsekuensinya.

Dalam banyak permainan yang berlangsung berulang, hasil terbaik tidak selalu diperoleh oleh pemain yang memiliki kekuatan terbesar, melainkan oleh pemain yang mampu membuat komitmen yang dipercaya oleh pemain lain.

Dalam ekonomi, kemampuan menciptakan kepercayaan sering kali lebih berharga daripada kemampuan menciptakan kontrol.

Pertanyaan terpentingnya saat ini bukanlah apakah DSI akan berhasil, melainkan seperti apa wujud keseimbangan baru yang akan tercipta setelah seluruh pemain selesai merombak strateginya.

Kebijakan tidak langsung mencetak hasil; kebijakan menciptakan insentif, dan insentif itulah yang mengubah strategi.

Strategi tersebut lahir dari cara pelaku membedah risiko dan mengukur kepercayaan terhadap aturan yang berlaku.

Pasar tidak merespons teks kebijakan; mereka merespons “cerita” yang mereka yakini di balik kebijakan tersebut. Jika pemerintah menjual DSI sebagai simbol kedaulatan, maka pasar mungkin membelinya sebagai simbol ketidakpastian dan monopoli.

Kebijakan sumber daya alam tidak akan pernah menjadi arena pertarungan sederhana antara “Negara vs Pasar”. Ia adalah ekosistem yang kompleks.

Hasil terbaik jarang lahir dari dominasi mutlak, melainkan ketika para pemain memiliki insentif untuk terus berkolaborasi yang mensyaratkan kredibilitas aturan jangka panjang.

Dan layaknya setiap permainan level master, pemenangnya sering kali bukanlah ia yang membuat langkah pertama, melainkan ia yang paling akurat memprediksi langkah balasan dari lawannya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

PEMERINTAH mendirikan entitas baru di bawah bendera sovereign wealth fund Danantara, yaitu Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Tugas utamanya adalah mengelola ekspor satu pintu komoditas sumber daya strategis, untuk sementara waktu ini, batu bara, kelapa sawit dan ferro alloy.

BUMN ini tengah menata dirinya. Bila seluruh proses selesai dijalankan, maka sepenuhnya menjadi pengendali semua ekspor raw material nasional.

Sayangnya, dari semua persiapan itu tidak terlihat bagaimana roadmap atau peta jalan pengapalan komoditas nasional bila DSI fully fledged kelak. Padahal, aspek yang satu ini sama pentingnya.

Untuk catatan. Pengapalan komoditas nasional selama ini menjadi pemicu terjadinya defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Terutama dari sisi freight, lengkapnya: cost, insurance and freight atau CIF. Jumlahnya triliunan rupiah.

Sesungguhnya sudah diupayakan berbagai kebijakan untuk memperbaiki keadaan yang ada. Yang paling relavan adalah diluncurkannya Peraturan Meteri Perdagangan (Permendag) No. 82 tahun 2017.

Dengan kebijakan ini, eksportir diwajibkan untuk melakukan pengiriman komoditas ke luar negeri menggunakan kapal berbendera Indonesia.

Kala itu, beleid tersebut dinilai sebagai penguatan azas cabotage dan karenanya disebut sebagai beyond cabotage.

Artinya, pengangkutan ekspor nasional oleh kapal berbendera Indonesia; kapal kita tidak lagi hanya melayari lautan domestik, tapi bernavigasi pula di samudera luas.

Yang disasar oleh aturan ini adalah komoditas batu bara dan CPO. Ekspor keduanya saat itu menghadapi persoalan pelik terkait moda transportasi pengiriman. Permendag mewajibkan eksportir mengirimkan barangnya menggunakan kapal berbendera Indonesia.

Pelaku usaha bereaksi keras atas kebijakan dimaksud. Soalnya tidak ada kejelasan seputar kemampuan angkut dan jumlah kapal berbendera Indonesia yang bisa digunakan untuk mengangkut pesanan batu bara dan CPO ke luar negeri.

INSA menyatakan siap, tetapi tidak dapat menunjukkan armadanya. Hanya sebatas klaim. Sampai hari ini masalah kesiapan armada nasional untuk mengangkut hasil ekspor komoditas belum terselesaikan.

Penggunaan kapal-kapal asing untuk pengapalan komoditas ke luar negeri karena postur armada domestik saat ini didominasi oleh armada berukuran kecil, yang jika dipergunakan untuk mengangkut komoditas dalam jumlah masif tidak akan efisien.

Kapal kecil otomatis membuat ritase menjadi semakin tinggi dan akan berdampak pada peningkatan ongkos yang harus dikeluarkan untuk mengekspor suatu komoditas.

Untuk pengapalan masif, kapal yang digunakan biasanya tipe post panamax, handymax, dll. Makanya pelaku usaha akhirnya beralih menggunakan kapal asing dengan kapasitas yang lebih besar tersebut, yang bisa didapatkan relatif mudah di luar negeri. Hal yang sama juga berlaku untuk pengangkutan impor.

Selain soal postur armada, skema perdagangan (terms of trade) berperan pula dalam defisit transaksi berjalan yang ada.

Hingga saat ini, 90 hingga 100 persen ekspor batu bara menggunakan skema Free on Board (FOB). Dengan skema ini, pembeli yang akan menanggung biaya pengiriman dan asuransi/CIF.

Sedangkan, penjual hanya menerima beres saja hingga barangnya sampai ke titik pelabuhan muatnya.

Jika nantinya DSI keluar dengan kebijakan pengapalan ekspor komoditas nasional menggunakan skema CIF, tentunya hal ini menambah biaya yang ditanggung oleh eksportir lokal.

Hari ini pemerintah mendirikan DSI dan masalah pengapalan komoditas batu bara dan CPO (dan berbagai hasil tambang lainnya nanti) tetap belum terselesaikan.

Hal inilah yang barangkali menjadi penyebab mengapa aspek pengapalan tidak, atau belum, dibahas oleh manajemen DSI karena begitu rumitnya.

Menariknya, kalangan INSA juga tidak/belum terdengar suaranya. Sepertinya organisasi ini “tahu diri” atas kekurangannya.

Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD 2025, dalam liga perkapalan dunia, Indonesia berada di urutan ke-13 dengan jumlah kapal sebanyak 13.218 unit atau sekitar 11,7 persen dari total armada dunia.

Dalam kategori tonase, armada nasional setara dengan 34.251 DWT, sekira 1,4 persen dari tonase yang ada.

Layak diperhatikan adalah kategori ukuran atau size-nya. Rata-rata ukuran armada nasional adalah 2,591.2 DWT. Terhitung cilik per unit kapalnya.

Diperlukan terobosan besar agar dapat membalik keadaan dan DSI diharapkan bisa mengawalinya dengan kebijakan pengapalan komoditasnya yang lebih pro-nasional.

Namun, ya, itu tadi, sampai kini perusahaan pelat merah ini tidak jelas rencana aksi pelayarannya. Atau, mungkin belum waktunya dipublikasikan. Entahlah.

Salah satunya, dengan menerapkan kebijakan open registry atau registrasi terbuka. Praktik ini acap dilakukan oleh negara bendera kemudahan (flag of convenience) seperti Panama, Liberia dan Kepulauan Marshall antara lain.

Negara FoC memberikan keringanan pajak, aturan gaji ABK dan sebagainya kepada shipowner yang ingin menggunakan benderanya.

Keringanan pajak ini diberikan ketika mereka meregistrasi kapal. Saking mudahnya, pajak ini cukup dibayarkan sekali saja saat mendaftar. Selebihnya tidak perlu.

Aturan gaji ABK tidak kurang mudahnya, tidak ada kewajibannya minimum wages, terserah operator kapal. Indonesia menganut prinsip tertutup alias close registry di mana hanya entitas nasional yang bisa mengibarkan Merah Putih.

Gagasan open registry perlu dikemukakan mengingat UU Cipta Kerja (No. 6 Tahun 2023) yang ada memberikan celah masuk untuk itu.

Spirit ini juga tercantum dalam Pasal 14A UU Pelayaran yang baru: “sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia, maka kapal asing dapat melakukan kegiatan khusus di wilayah perairan Indonesia. Namun, kegiatan khusus tersebut tidak termasuk mengangkut penumpang dan atau barang”.

Selanjutnya, "Ketentuan mengenai kegiatan khusus yang dilakukan oleh kapal asing akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)”.

Jika Indonesia ingin menerapkan open registry, kemudahan yang diberikan harus terbatas pada bidang pajak, kepastian hukum dan lainnya tanpa perlu mengorbankan aspek keselamatan dan kondisi kerja pelaut.

Pilihan menerapkan open registry perlu dipikirkan secara serius oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto Joko Widodo berulang kali mengatakan akan mendorong keterlibatan asing dalam mendorong ekonomi nasional. Apa pun risikonya.

Maka, ide ini perlu didiskusikan oleh publik kemaritiman nasional. Pasti ada pro dan kontra. Perdebatan ini sesuatu yang lumrah. Dan, DSI bisa memfasilitasinya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang