Bisnis.com, JAKARTA — Operator Wilayah Kerja (WK) Masela, Inpex Masela Ltd., melaporkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan megaproyek gas alam cair (LNG) Abadi Blok Masela kepada Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dikomandoi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan Inpex dalam rapat terbuka Satgas P2SP yang dipimpin langsung oleh Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Selasa (24/2/2026).

Konsorsium energi tersebut menyoroti sejumlah bottlenecking alias titik permasalahan yang berpotensi mengganjal realisasi proyek yang diperkirakan menelan investasi senilai US$20,9 miliar atau sekitar Rp351 triliun.

Dalam laporan Executive Project Director INPEX Masela Jarrad Blinco di hadapan Purbaya dan jajaran Satgas P2SP lainnya, manajemen Inpex menyampaikan sejumlah kekhawatiran terkait kondisi di lapangan.

Terdapat lima tantangan perizinan dan persetujuan utama yang menjadi fokus perhatian Inpex agar difasilitasi oleh Satgas P2SP.

Pertama, mengamankan penerimaan masyarakat (community acceptance) pasca-penerbitan izin pelepasan hutan dan pemanfaatan ruang laut. Kedua, pengamanan area untuk fasilitas laut (marine facilities).

Ketiga, penyelesaian persetujuan AMDAL final setelah tahap FEED rampung. Keempat, memitigasi potensi gangguan sosial di area proyek. Kelima, mengamankan izin dan formalitas administratif untuk memasuki tahap Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI).

"Kami memerlukan bantuan dari pemerintah," ujar Jarrad dalam rapat.

Di samping itu, Inpex sudah mengantongi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kilang darat (OLNG) dari Kementerian Kehutanan pada Januari 2026. Langkah ini disusul dengan terbitnya Persetujuan Lanjutan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup pada awal Februari 2026.

Menyusul progres tersebut, Inpex berencana memulai pekerjaan konstruksi keliling, seperti pemasangan pagar dan jalan pengalihan (diversion road), pada Kuartal II/2026. Di saat yang sama, proses prakualifikasi (PQ) tender EPCI untuk empat paket utama beserta fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS) tengah berjalan.

Dari sisi komersial, perusahaan asal Jepang itu melaporkan telah meneken sejumlah perjanjian tidak mengikat (MoU/LoI) dengan calon pembeli gas potensial, baik dari pasar domestik maupun internasional. Diskusi mengenai pembiayaan (Financing Arrangement) dengan pihak lender juga terus dipacu.

Proyek LGN Abadi Blok Masela

Sebagai informasi, Inpex mengelola Lapangan Gas Abadi dengan hak partisipasi 65%, bersama mitra PT Pertamina Hulu Energi Masela (20%) dan Petronas Masela Sdn. Bhd. (15%).

Inpex telah memulai tahapan desain rekayasa teknis atau front-end engineering design (FEED) secara menyeluruh pada September 2025 lalu. Namun, Ueda mengakui bahwa kenaikan biaya konstruksi menjadi tantangan tersendiri.

Terkait profitabilitas, perusahaan membidik tingkat pengembalian internal (internal rate of return/IRR) sekitar 15%. Inpex membuka peluang untuk bernegosiasi kembali dengan pemerintah Indonesia guna mendapatkan insentif tambahan, seperti dukungan pajak, jika target IRR tersebut sulit tercapai.

Adapun, Proyek LNG Abadi mencakup pembangunan dua train OLNG dengan total kapasitas produksi sebesar 9,5 juta metrik ton per tahun (mtpa), penyaluran gas pipa sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) untuk kebutuhan domestik, dan produksi kondensat sekitar 35.000 barel per hari (bcpd).

Selain untuk ekspor, hasil LNG dari Blok Abadi juga bakal diserap oleh tiga badan usaha milik negara (BUMN). Ketiga perusahaan pelat merah itu yakni PT PLN (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk LNG, dan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk gas bumi.

Panja Alih Fungsi Lahan DPR mendesak penghentian alih fungsi hutan, termasuk untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Ini merepons masifnya alih fungsi hutan dalam beberapa dekade belakangan. Catatan Kementerian Kehutanan, telah terjadi alih fungsi kawasan hutan seluas 6,5 juta hektare pada periode 1980-2025. Ini setara separuh luas pulau Jawa.

Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman menekankan fungsi ekologis yang sudah melekat pada hutan tidak bisa diubah. “Kalau dia hulu sungai, ya sudah, titik. Apa pun alasannya itu harus hutan. Tidak ada cerita, demi strategis apa pun itu diubah,” kata Alex, dalam Rapat Dengar Pendapat Kementerian Kehutanan dengan Panja Alih Fungsi Hutan Komisi IV DPR, pada Rabu (4/2).

Anggota Komisi IV Johan Rosihan menilai bila pemerintah berpihak pada kelestarian hutan, maka kebijakannya tidak akan membuka ruang pengecualian bagi program apa pun yang bisa mengubah fungsi hutan. Tapi, UU Cipta Kerja justru membuka ruang pemanfaatan hutan untuk PSN.

Dia pun mempertanyakan kebijakan kehutanan secara luas. "Apakah Kementerian Kehutanan benar-benar pola kebijakannya, aturan anggarannya benar-benar jaga hutan? Atau kita memang merancang hutan ini sebagai cadangan lahan?” ucap Johan.

Pelepasan Hutan Setelah UU Cipta Kerja Berlaku

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz melaporkan pelepasan kawasan hutan setelah UU Cipta Kerja disahkan pada 2020 atau lima tahun belakangan yaitu seluas 337,45 ribu hektare. Ini lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

Data Kementerian menunjukkan, pelepasan kawasan hutan mencapai 7,22 juta hektare selama empat dekade. Sebelum UU Cipta Kerja disahkan, angka pelepasan kawasan hutan mencapai 6,88 juta hektare. Artinya, bila dirata-rata, sekitar 860 ribu hektare tiap lima tahun.

Penggunaan kawasan hutan secara keseluruhan paling banyak untuk perkebunan kelapa sawit, pengembangan pertanian dan pangan, infrastruktur strategis seperti bendungan, jalan tol, bandara, serta fasilitas publik dan pemerintahan.

Mahfudz menjelaskan, pelepasan kawasan hutan mengikuti aturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, pelepasan kawasan hutan hanya bisa dilakukan pada hutan produksi yang sudah dikonversi. Sementara untuk hutan produksi yang belum dikonversi hanya bisa dilakukan bila ada penetapan PSN.

“Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam kegiatan pelepasan kawasan hutan,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa kawasan hutan yang dilepas untuk peruntukan lain mencapai 2,9 juta hektare dalam kurun 2005–2025 atau 20 tahun terakhir. Mayoritas area kawasan hutan ini beralih fungsi menjadi perkebunan sawit.

“Berdasarkan data dari 2005 hingga 2025 atau 20 tahun terakhir, total perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial mencapai 2,9 juta hektare,” kata Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Senin (19/1/2026).

Rohmat memaparkan bahwa untuk 2025, terdapat dua lokasi berstatus kawasan hutan dengan luas 62,9 hektare yang dilepas. Perubahan sendiri didominasi oleh kegiatan perkebunan, di antaranya untuk komoditas sawit, tebu dan karet. Selain itu, kawasan hutan yang dilepas juga beralih fungsi untuk kepentingan lain seperti pembangunan infrastruktur, kawasan pemukiman dan transmigrasi, serta fasilitas umum dan sosial.

“Kemudian kawasan industri, serta ketahanan pangan dan energi,” tambahnya.

Adapun luas daratan kawasan hutan Indonesia mencapai sekitar 119,67 juta hektare atau setara dengan 62,5% dari luas daratan wilayah Indonesia. Kawasan ini mencakup hutan konservasi seluas 22,06 juta hektare dan hutan lindung seluas 29,34 juta hektare yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem, pelindung keanekaragaman hayati dan pencegah bencana hidrometeorologi.

Selanjutnya terdapat hutan produksi terbatas seluas 26,69 juta hektare, hutan produksi tetap seluas 29,08 juta hektare dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 12,45 juta hektare. Kawasan hutan produksi diarahkan untuk mendukung penyediaan bahan baku industri kehutanan, sekaligus menjadi pengembangan usaha kehutanan berbasis masyarakat.

Rohmat turut melaporkan bahwa upaya pengendalian deforestasi menunjukkan hasil positif. Deforestasi pada 2024 tercatat seluas 175.437 hektare dan turun menjadi 166.450 hektare hingga akhir kuartal III/2025.

Kemudian, dalam rangka mendukung ketahanan pangan, energi, dan air, Rohmat mengemukakan Kementerian Kehutanan mendorong optimalisasi Perhutanan Sosial sebagai Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025–2029. Program ini menargetkan pengembangan sekitar 1,1 juta hektare di 36 provinsi dan lebih dari 3.000 desa, dengan pendekatan agroforestri dan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.

“Perhutanan Sosial tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan energi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan,” jelas Rohmat Marzuki.

Di bidang pengawasan dan penegakan hukum, Kemenhut bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus melakukan penguasaan kembali kawasan hutan dari aktivitas ilegal, termasuk perkebunan sawit dan pertambangan tanpa izin. Hingga saat ini, pemerintah telah mencabut 40 izin PBPH berkinerja buruk seluas 1,5 juta hektare serta menguasai kembali sebagian kawasan konservasi.

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU — Koalisi Masyarakat untuk Marwah Riau (KOMMARI) menyampaikan tanggapan resmi terhadap pernyataan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto, mengenai isu pelepasan 1,6 juta hektare kawasan hutan di Riau. KOMMARI menilai pernyataan tersebut berpotensi mengaburkan fakta dan menyesatkan publik.

Ketua Umum KOMMARI Taufik Tambusai menjelaskan bahwa angka 1,6 juta hektare atau tepatnya 1.638.249 hektare tidak dapat disebut sebagai pelepasan kawasan hutan. Sejak terbitnya SK Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 dan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011, kawasan hutan di Riau belum pernah dikukuhkan secara hukum.

"Padahal kedua SK tersebut secara tegas memerintahkan pengukuhan kawasan hutan," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Rabu (10/12/2025).

Pengukuhan kawasan hutan merupakan amanah peraturan perundang-undangan, antara lain PP Nomor 33/1970, SK Dirjen Kehutanan Nomor 85/1974, UU Nomor 41/1999, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/2001, serta PP Nomor 44/2004. Tahapan pengukuhan mencakup penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan. Dalam areal yang tertera pada kedua SK tersebut terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) yang semestinya dikeluarkan dari kawasan hutan.

"Namun karena penataan batas tidak dilakukan, areal APL tersebut 'terjebak' dalam kawasan hutan yang masih berstatus penunjukan," kata Taufik.

KOMMARI menegaskan bahwa selama proses pengukuhan tidak dijalankan, kawasan hutan belum berkekuatan hukum. Barulah pada 7 Desember 2016 terbit SK Menteri LHK Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 terkait kawasan hutan Provinsi Riau.

Karena itu, areal seluas 1,6 juta hektare tersebut tidak dapat disebut sebagai kawasan yang dilepaskan dari hutan. Pelepasan dan penataan batas adalah dua hal berbeda.

Pelepasan hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan yang sudah dikukuhkan secara hukum, sementara penataan batas merupakan pemisahan hak-hak para pihak yang berbatasan, termasuk tanah masyarakat.

KOMMARI juga menyoroti persoalan lain yang dinilai menarik dalam SK 673, sebagaimana disampaikan Hadi Daryanto. Melalui SK tersebut terdapat upaya menjadikan sekitar 77 ribu hektare kebun kelapa sawit sebagai APL serta melegalkan 340.707,95 hektare konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik 29 perusahaan.

"Padahal, menurut regulasi yang berlaku, HTI hanya boleh berada di Hutan Produksi tetap," katanya.

Dari total tersebut, 13 perusahaan berada di Lansekap Tesso Nilo seluas 153.530,28 hektare; enam perusahaan di Lansekap Kerumutan (37.045,68 hektare); tiga perusahaan di Lansekap Bukit Tiga Puluh (36.126,14 hektare); enam perusahaan di Bengkalis dan Meranti (75.602,97 hektare); serta di Pulau Rupat seluas 38.402,94 hektare.

KOMMARI menilai persoalan kawasan hutan di Riau tidak bisa dilepaskan dari absennya proses pengukuhan selama puluhan tahun. Akibatnya, banyak hak masyarakat maupun badan hukum terjebak di dalam kawasan yang hanya berstatus penunjukan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 14 ayat 2 UU Nomor 41/1999, yang mewajibkan pengukuhan untuk memberikan kepastian hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membantah telah memberikan izin pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar saat dirinya menjabat sebagai Menteri Kehutanan (Menhut).

Menurutnya, kebijakan tersebut bukanlah pemberian izin pembukaan lahan baru untuk lahan sawit yang memicu deforestasi, melainkan upaya penataan ruang demi menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Zulhas menuturkan, jauh sebelum Indonesia merdeka, wilayah-wilayah Nusantara berada di bawah kekuasaan berbagai kesultanan yang mengakui hak ulayat dan hak adat.

Setelah wilayah-wilayah itu bergabung ke dalam NKRI, maka seluruh tanah secara hukum menjadi milik negara.

"Dulu itu sewaktu Indonesia belum ada, kita ini kesultanan, negara bangsa, hak ulayat, hak adat, hak masyarakat. Sumatra ada Kesultanan Deli, Cirebon ada Kesultanan Cirebon. Yang masih ada sultannya sekarang cuma Jogja. Yang lain itu masuk NKRI, tanahnya semua punya NKRI," paparnya dalam acara BIG Conference 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Lebih lanjut, Zulhas bilang sejak zaman Belanda, di kawasan tersebut sudah berdiri berbagai kampung, desa, dan masyarakat adat.

Ditambah lagi dengan adanya pemekaran wilayah yang membentuk kabupaten, kota, pasar, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan kecamatan.

Seluruh pembangunan dan penataan wilayah tersebut membutuhkan Rencana Tata Ruang (RTR).

Pelepasan sebagian kawasan hutan itu pun dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tata ruang.

"Itu namanya tata ruang. Rencana tata ruang agar ada kepastian hukum bagi masyarakat atas permintaan tokoh masyarakat, tokoh adat, bupati, gubernur, masyarakat luas," ungkap Zulhas.

Karena itu, dia menegaskan bahwa pelepasan 1,6 juta hektar kawasan hutan bukanlah pemberian izin baru.

Luasan lahan tersebut semata-mata untuk memberikan kepastian ruang bagi wilayah yang sudah berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Zulhas mencontohkan seperti Kota Palangkaraya, yang secara administrasi pernah tercatat berada dalam kawasan hutan.

Menurutnya, wilayah-wilayah yang sudah menjadi pemukiman warga wajib memiliki status hukum yang jelas.

"Dilihat, tidak ada izin baru. Itulah yang 1,6 juta itu, untuk kepastian ruang. Seperti Palangkaraya, itu kawasan hutan, padahal kota. Jadi harus ada kepastian, tetapi tidak ada izin baru sama sekali," ucap dia.

Sebelumnya, dasar kebijakan pelepasan lahan 1,6 juta hektar tersebut tercantum dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014 yang ditandatangani Zulhas menjelang akhir masa jabatannya.

Kedua SK tersebut berisi perubahan status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan untuk kebutuhan tata ruang daerah.

Menurut Hadi Daryanto, mantan Sekjen Kementerian Kehutanan pada periode tersebut, langkah pelepasan lahan itu tidak berkaitan dengan pemberian izin kebun sawit.

Perubahan peruntukan kawasan dilakukan untuk mengakomodasi usulan resmi dari pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga aspirasi masyarakat Riau yang memerlukan kepastian ruang untuk pembangunan.

"Menhut menerbitkan SK 673/2014 seluas 1.638.294 hektar sebagai kawasan non-hutan dalam rangka tata ruang provinsi akibat pemekaran kota dan kabupaten,” ujarnya dikutip dari Kontan, Sabtu (6/12/2025).

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang