Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan alat berat oleh multifinance tumbuh 1,09% (year on year/YoY) pada kuartal I/2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan pertumbuhan itu membuat pembiayaan mencapai Rp47,24 triliun.

“Atau memiliki porsi 8,69% dari total pembiayaan industri multifinance,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Di sisi lain, OJK memandang kebijakan penyesuaian kuota produksi batu bara dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) berpotensi memengaruhi permintaan pembiayaan alat berat, khususnya dari sektor pertambangan.

Oleh karena itu, ujar Agusman, diversifikasi pembiayaan menjadi hal yang penting bagi industri multifinance. Diversifikasi dilakukan antara lain dengan memperluas ke sektor lain yang memiliki prospek pertumbuhan.

“Untuk menjaga kinerja industri multifinanceyang stabil dan berkelanjutan,” tuturnya.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengatakan kondisi itu membuat pengusaha tambang berhati-hati, baik untuk menambah armadanya atau alat-alat berat lainnya. Pasalnya, dengan alat yang ada saja belum tentu akan digunakan semuanya.

“Kalau misalnya, izinnya sendiri belum diberikan penambahan, bahkan dikurangi. Ya, kalau saya kembali sebab akibat kan, ada permohonan, ya kita proses,” kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno kepadaBisnis, Jumat (24/4/2026).

Suwandi meneruskan, jika tidak ada permintaan baru pembiayaan alat berat, maka industri pembiayaan berharap pada debitur yang sudah ada agar tetap mampu memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya.

Selain itu, lanjutnya, supaya industri pembiayaan bisa tumbuh, maka perusahaan akan berharap pada pertumbuhan pembiayaan modal usaha atau modal kerja.

“Kalau pun turun berarti apakah berhenti menambangnya? Kan enggak. Tetap menambang, paling kalau enggak menambah alat, perlu beri sparepart, perlu beri solar. Nah di situ kami ada kesempatan untuk membiayai,” tutur Suwandi.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono berpendapat kebijakan pemangkasan produksi pada persetujuan RKAB batu bara 2026 sangat berdampak pada industri pertambangan di Indonesia.

Dia berujar bahwa dampak tersebut terutama bagi kelangsungan operasional perusahaan tambang. Pasalnya, banyak rencana tambang ataupun investasi yang sudah dibuat menjadi tidak bisa dieksekusi.

“Begitu pula dengan sektor penyediaan alat-alat berat. Kami mendengar jika sudah banyak perusahaan pertambangan maupun jasa pertambangan [mining contractor] yang telah menunda pemesanan alat-alat berat, hingga ada kejelasan lebih lanjut mengenai target produksi batu bara yang disetujui pemerintah,” bebernya kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Dilanjutkan Sudirman, bahkan sebagian perusahaan sudah ada yang memutuskan untuk membatalkan pemesanan alat-alat berat.

“Namun, seiring telah diberikannya persetujuan RKAB 2026 kepada para pemegang IUP batu bara oleh Dirjen Minerba, yang mana total volume produksi dari keseluruhan IUP batu bara yang telah diberikan persetujuan RKAB-nya itu, diharapkan konfirmasi atas pemesanan alat-alat berat dapat lebih dipastikan,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) mewanti-wanti potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila pemerintah memangkas kuota produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada 2026.

Direktur Eksekutif ASPINDO, Bambang Tjahjono, menuturkan bahwa pemangkasan produksi secara signifikan akan langsung menghantam pelaku usaha jasa pertambangan. Pasalnya, pelaku usaha jasa pertambangan selama ini menjadi ujung tombak operasional tambang batu bara nasional.

“Sekitar 85% hingga 90% tambang batu bara di Indonesia dikerjakan oleh kontraktor. Jadi, kami ini ujung tombaknya. Kami yang pertama kali merasakan dampaknya kalau ada pemangkasan kuota yang signifikan,” ujar Bambang di Jakarta, dikutip Rabu (25/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa ASPINDO menaungi berbagai perusahaan jasa pertambangan, mulai dari kontraktor tambang, supplier, hingga vendor penyedia peralatan dan jasa penunjang lainnya. Dengan struktur industri seperti itu, setiap kebijakan yang menekan volume produksi akan berdampak berantai terhadap seluruh ekosistem usaha.

Bambang menyebut, dampak awal yang paling terasa adalah meningkatnya alat berat yang menganggur (idle). Padahal, sebagian besar peralatan tersebut diperoleh melalui skema pembiayaan atau leasing yang tetap harus dibayar meski tidak beroperasi.

“Enggak semua alat itu bisa dianggurkan begitu saja. Kalau ada kewajiban leasing, imbas keuangannya luar biasa. Tekanan cashflow akan sangat berat,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, pada akhirnya berpotensi memaksa perusahaan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Meski isu PHK belum mencuat secara masif seperti periode-periode sebelumnya saat industri batu bara tertekan, Bambang menilai risiko tersebut tetap nyata.

“Kalau dulu ada isu PHK itu heboh sekali. Sekarang mungkin belum terlihat, tapi dampaknya pasti ada. Biasanya dirumahkan dulu, kemudian bisa berlanjut ke PHK kalau kondisinya berlarut,” ujarnya.

Menurutnya, kontraktor tambang justru menjadi pihak yang paling rentan karena berada di garis depan operasional. Ketika produksi diturunkan, volume pekerjaan otomatis berkurang, sementara beban biaya tetap berjalan.

ASPINDO juga mempertanyakan kejelasan alasan di balik isu pemangkasan kuota RKAB 2026 tersebut. Bambang menyebut, pemotongan produksi tidak hanya berdampak pada perusahaan tambang besar, tetapi juga dapat merembet ke tambang skala kecil yang bergantung pada keberlanjutan proyek.

“Isunya sama, katanya ada pemotongan. Tapi runtutannya apa? Alasannya apa? Ini yang perlu jelas supaya pelaku usaha bisa menyiapkan langkah mitigasi,” katanya.

Pihaknya berharap pemerintah mempertimbangkan secara matang dampak kebijakan terhadap industri jasa pertambangan yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Asal tahu saja, pemerintah berencana memangkas volume produksi batu bara pada tahun ini. Kementerian ESDM pernah menyebut, produksi batu bara akan dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026.

Jumlah itu jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) mengungkapkan bahwa pemangkasan produksi disebut bervariasi dan cukup tajam, berada di kisaran 40% hingga 70%. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu kelangsungan operasional pelaku usaha pertambangan.

Di sisi lain, Kementerian ESDM juga berencana menaikkan porsi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) dari 25% menjadi di atas 30% pada tahun ini.

Bisnis.com, PALEMBANG — Target produksi batubara di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) untuk periode 2026 belum ditetapkan oleh pemerintah pusat hingga kini.

Kepala Bidang Teknik dan Penerimaan Minerba Dinas ESDM Sumsel Armaya Sentanu Pasek mengatakan sebenarnya terdapat angka rencana target produksi pertambangan untuk 2026.

Namun, data tersebut merupakan proyeksi yang disusun pada 2024, saat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) masih berlaku untuk periode tiga tahun.

“Itu masih prakiraan yang dibuat pada 2024, ketika RKAB masih tiga tahunan,” ujarnya, Selasa (27/1/2026).

Armaya menjelaskan sejak diberlakukannya kebijakan RKAB satu tahun, hingga saat ini belum tersedia data resmi terkait target produksi batubara pada 2026.

Meski demikian, dia meyakini perusahaan-perusahaan tambang telah mengajukan usulan RKAB ke pemerintah pusat.

“Perusahaan pasti sudah mengusulkan, tapi apakah sudah disetujui atau belum kami belum mendapat informasinya karena kewenangan ada di pusat,” katanya.

Berdasarkan rencana RKAB sebelumnya, produksi batu bara Sumsel pada 2026 ditargetkan mencapai 156 juta ton.

Target tersebut tersebar di sejumlah daerah, yakni Kabupaten Muara Enim sebesar 63 juta ton, Lahat 40,9 juta ton, Musi Banyuasin 24,4 juta ton, Musi Rawas Utara 13,8 juta ton, Banyuasin 10 juta ton, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 1,79 juta ton, serta Ogan Komering Ulu (OKU) 1,36 juta ton.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) Sumsel, Andi Asmara, mengaku belum sepenuhnya mengetahui detail perubahan kebijakan RKAB yang berlaku saat ini. Namun, pihaknya akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

“Kalau RKAB, kami mengikuti apa yang diinginkan pemerintah,” ujarnya.

Menurut Andi, saat ini pelaku industri pertambangan batu bara di Sumsel masih menghadapi kendala pada aspek angkutan.

“Masih berkutat dengan hambatan pelarangan truk angkutan batu bara,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Glencore International Investments Ltd. terpantau mengurangi kepemilikannya di PT Cita Mineral Investindo Tbk. (CITA) dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL).

Mengacu pada data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 20 Januari 2026, Glencore tercatat melepas sejumlah saham CITA dan NCKL, masing-masing sebanyak 248.400 lembar dan 53,09 juta lembar.

Dengan pelepasan sejumlah saham emiten nikel tersebut, kepemilikan Glencore di Cita Mineral Investindo berkurang dari 1,25 miliar (1.252.285.384) atau setara dengan 31,62% menjadi 1,25 miliar (1.252.036.984) atau setara dengan 31,61%.

Sementara itu, kepemilikan Glencore di Trimegah Bangun Persada atau Harita Nickel per 20 Januari 2026 tercatat sebanyak 4,13 miliar lembar saham NCKL atau setara dengan 6,56% turun dari sebelumnya 4,19 miliar lembar (6,64%).

Adapun, rekening efek yang ditunjuk Glencore International Investment untuk melego saham CITA dan NCKL tersebut adalah Citibank, N. A.

Sebagai gambaran, Glencore tercatat sebagai pemegang saham signifikan dengan porsi di atas ambang kepemilikan strategis, baik di CITA maupun di NCKL.

Mengacu pada Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Desember 2025, Glencore tercatat mengempit sebanyak 1,25 miliar lembar saham CITA atau setara dengan 31,64%.

Sementara itu di Harita Nickel, Glencore tercatat menggenggam sebanyak 4,53 miliar lembar saham NCKL atau setara dengan 7,19% per 31 Desember 2025.

Mengacu pada laporan tersebut, sepanjang bulan berjalan hingga 20 Januari 2026, Glencore terpantau telah melego sebanyak 1 juta lembar (1.006.300) saham CITA.

Di sisi lain, sepanjang bulan berjalan hingga 20 Januari 2026, Glencore terpantau telah melego sebanyak 395,29 juta lembar saham NCKL.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga nikel belakangan ini dinilai lebih memiliki dasar yang lebih struktural setelah pasar global keluar dari fase kelebihan pasokan yang terjadi dalam 2 tahun terakhir.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama menyampaikan bahwa normalisasi pasokan menjadi faktor utama yang menopang pergerakan harga nikel saat ini.

Dia menjelaskan bahwa pada 2023–2024, pasar nikel global berada dalam kondisi oversupply yang tinggi. Kondisi tersebut dipicu oleh melemahnya permintaan dari sektor baja tahan karat serta kendaraan listrik secara global.

“Sifat yang struktural ini lebih dipengaruhi oleh adanya normalisasi pasokan setelah sebelumnya mengalami fase oversupply yang sangat tinggi,” ungkap Nafan saat dihubungi Bisnis, Rabu (7/1/2026).

Di sisi lain, pasar juga sempat tertekan oleh ekspansi kapasitas produksi yang masif di Indonesia, baik melalui penerapan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) maupun Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF).

Namun demikian, memasuki 2026, arah kebijakan mulai berubah melalui isu pengetatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Nafan menilai bahwa sebagai produsen nikel terbesar di dunia, setiap langkah Indonesia dalam membatasi atau mengurangi peningkatan kapasitas produksi nikel akan berdampak langsung pada harga dunia.

Sementara itu, implementasi kebijakan RKAB yang lebih ketat pada tahun ini juga diperkirakan menjadi katalis utama kenaikan harga karena menciptakan keterbatasan suplai di tengah permintaan yang tetap ada.

Kenaikan harga nikel dunia memberikan dampak positif langsung bagi emiten berbasis nikel karena berpotensi meningkatkan harga jual rata-rata (ASP).

Kendati fundamental mendukung, Nafan memandang bahwa kenaikan harga saham emiten nikel seperti PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), hingga PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) sebagian besar sudah tecermin dalam harga pasar saat ini atau priced-in.

Menurutnya, pelaku pasar perlu mencermati indikator teknikal, mengingat lonjakan tajam dalam waktu singkat berisiko membawa saham-saham nikel ke area jenuh beli atau overbought.

“Jika sudah overbought, tentunya wajar saja akan terjadi rawan koreksi karena terjadi lonjakan harga yang cukup tajam dalam waktu singkat,” tambah Nafan.

Oleh karena itu, strategi investasi yang disarankan adalah tetap mencermati realisasi kebijakan RKAB di lapangan. Pasalnya, efektivitas pengurangan produksi ini masih memerlukan pembuktian implementasi untuk memastikan keberlanjutan tren kenaikan harga nikel di masa depan.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan sistem digital MinerbaOne dinilai merupakan langkah positif pemerintah dalam mempercepat proses perizinan sektor pertambangan mineral dan batu bara. Namun, kesiapan sistem dan sumber daya manusia agar kebijakan ini tidak justru menghambat.

Chairman Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandi Arif mengatakan pada 2023 proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sempat terhambat karena sistem digitalisasi untuk mineral belum berjalan.

“Batu bara sudah terdigitalisasi, tetapi untuk mineral saat itu belum. Dari daerah ke pusat ada sekitar 4.000–5.000 pengajuan, dikurangi batu bara sekitar 900-an, jadi tetap banyak sekali,” ujar Irwandi dalam dalam agenda Bisnis Indonesia Forum bertajuk 'Evaluasi & Dampak Kebijakan RKAB Digital, Selasa (21/10/2025).

Menurut dia, keterlambatan digitalisasi sempat membuat proses evaluasi RKAB dilakukan manual dan memakan waktu lama.

Bahkan, kala itu terdapat 29 parameter dalam matriks RKAB yang kemudian disederhanakan menjadi 5. Namun, karena keterlambatan penerbitan keputusan menteri, terjadi kekacauan administrasi.

Kini, seluruh proses sudah beralih ke sistem MinerbaOne yang terhubung ke berbagai kementerian dan lembaga. Meski demikian, sistem baru itu belum bebas dari kendala.

“Kalau proses digital berhenti di satu tahapan, perusahaan harus mengulang dari awal. Ini tentu menyulitkan dan seharusnya ada mekanisme kemudahan,” tuturnya.

Dia menilai, pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem digital MinerbaOne, kemampuan SDM, dan jaminan kontinuitas operasional.

“Kalau delapan hari tidak ada persetujuan otomatis disetujui, itu hal positif. Tapi di daerah, tidak semua perusahaan siap dengan digitalisasi," jelasnya.

Menurut dia, perbedaan kapasitas sistem antara pusat dan daerah dapat menimbulkan persoalan besar, baik bagi pelaku usaha maupun pemerintah. Padahal, salah satu prinsip utama pengelolaan Minerba adalah meningkatkan penerimaan negara dan mengontrol pasar.

“Tidak ada yang benar-benar bisa mengontrol pasar kecuali melalui produksi, dan itu pun bukan satu-satunya faktor. Contohnya, penurunan permintaan baja akibat perang global berdampak pada harga nikel,” jelasnya.

Lebih jauh, dia menilai sistem RKAB tiga tahun sebenarnya lebih ideal bagi perusahaan tambang karena memberikan ruang perencanaan jangka panjang.

“Tambang itu tidak bisa direncanakan tahunan. Dengan tiga tahun, perusahaan bisa membuat rencana investasi lebih stabil, sementara pemerintah tetap bisa melakukan evaluasi setiap tahun," imbuhnya.

Selain membantu stabilitas investasi, sistem RKAB tiga tahun disebut mendukung prinsip tata kelola pertambangan yang baik, mulai dari eksplorasi, peningkatan pendapatan negara, hingga pengaturan aset dan investasi domestik.

“Sebaliknya, RKAB satu tahun memang memungkinkan penyesuaian produksi lebih cepat, tapi menambah beban administratif, baik bagi Ditjen Minerba maupun perusahaan,” ujarnya.

Dia menambahkan, banyak perusahaan kini harus menurunkan SDM hanya untuk mengisi sistem MinerbaOne. Pasalnya, dari ribuan pegawai, sebagian dialihkan untuk urusan administrasi digital.

"Ini jelas memengaruhi produktivitas tambang dan pada akhirnya produktivitas nasional,” tambahnya.

Meski kebijakan baru ini tujuannya baik, pemerintah perlu memperhitungkan dampak administratif dan kesiapan sistem.

“Koreksi dan pengawasan tetap bisa dilakukan dengan skema tiga tahun tanpa harus memberatkan industri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan investasi global, Glencore International Investment Ltd. terpantau kian gencar mengurangi kepemilikannya di saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk. atau Harita Nickel pada awal tahun 2026 ini.

Mengacu pada Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Desember 2025, perusahaan investasi yang bermarkas di Hanover Square, London, Inggris tersebut pada akhir 2025 menggenggam sebanyak 4,53 miliar lembar (4.534.708.000) atau setara dengan 7,19%.