Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan kendaraan bermotor roda dua atau motor baru dan bekas meningkat 2,74% (year on year/YoY) pada April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan pertumbuhan itu senilai dengan Rp113,07 triliun.

Kendati mengalami pertumbuhan, Agusman menyebut dalam menyalurkan pembiayaan motor, industri multifinance menghadapi tantangan dinamika perekonomian yang dapat memengaruhi penyaluran pembiayaan.

“Untuk menghadapi kondisi tersebut, perusahaan pembiayaan perlu terus memperkuat manajemen risiko, meningkatkan kualitas analisis kredit, serta menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Selasa (16/6/2026).

Untuk diketahui, OJK mencatat piutang pembiayaan di industri multifinance pada April 2026 mencapai Rp514,65 triliun, tumbuh 2,08% secara tahunan. Pertumbuhan ini didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 10,64% YoY.

Dalam empat bulan pertama ini, pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,89%, sedangkan NPF net sebesar 0,78%. Adapun, gearing ratio-nya sebesar 2,14 kali.

“Dalam rangka menekan tren peningkatan NPF, industri multifinance terus didorong untuk melakukan penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas analisis kredit, pemantauan portofolio secara intensif,” sebut Agusman.

Selain itu, lanjutnya, penerapan restrukturisasi pembiayaan secara selektif sesuai prinsip kehati-hatian guna menjaga kualitas pembiayaan di tengah dinamika perekonomian juga penting dilakukan oleh industri multifinance.

Di sisi lain, Agusman membeberkan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) industri multifinance pada April 2026 menurun secara tahunan menjadi 79,21%. Penurunan ini dipengaruhi oleh upaya efisiensi operasional serta pengelolaan biaya yang lebih optimal.

“Ke depan, perusahaan multifinance perlu terus memperkuat efisiensi operasional, menjaga kualitas pembiayaan, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis guna mendukung penurunan BOPO secara berkelanjutan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan di industri multifinance mencapai Rp514,65 triliun pada April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu tumbuh 2,08% secara tahunan.

“Didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 10,64% year on year [YoY],” katanya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Menilik perbandingannya secara bulanan, piutang pembiayaan pada April 2026 naik tipis sebesar 0,10% (month to month/MtM) dari Rp514,09 triliun.

Lebih jauh, dalam empat bulan pertama ini, pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,89%, sedangkan NPF net sebesar 0,78%. Adapun, gearing ratio-nya sebesar 2,14 kali.

Di sisi lain, Agusman membeberkan hingga April 2026 masih ada 8 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum sebesar Rp100 miliar.

“Seluruh perusahaan pembiayaan tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK, yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum,” ucapnya.

Dilanjutkan Agusman, langkah-langkah tersebut antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham existing, mencari investor strategis dan atau merger.

Untuk diketahui, OJK memproyeksikan piutang pembiayaan perusahaan multifinance pada 2026 tumbuh 6%—8% YoY. Merespons hal ini, praktisi dan pengamat industri pembiayaan Jodjana Jody mengatakan outlook OJK tersebut cukup realistis, meski per akhir 2025 piutang pembiayaan multifinance hanya tumbuh tipis 0,61% YoY.

“Saya rasa target OJK cukup realistis dan tentunya bisa terealisasi bila tingkat suku bunga bisa bertahan dan likuiditas di pasar membaik,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Jodjana bercerita untuk 2025 dirinya pernah memprediksi piutang pembiayaan multifinance tumbuh tipis sekitar 5%—6%. Hal ini berkaca pada pasar otomotif yang tergerus hingga 7%—8% dan sudah memperhitungkan diversifikasi pembiayaan ke sektor lain.

Sebab demikian, dia menilai pertumbuhan pada 2026 juga masih berat, mengingat goncangan global yang masih tinggi dan disertai dengan ketidakpastian sektor keuangan di dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi salah satu motor pertumbuhan industri pembiayaan atau multifinance. Meskipun begiti, tekanan daya beli masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi industri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan oleh industri multifinance kepada UMKM pada Maret 2026 mencapai Rp160,60 triliun. Nilai itu hampir setara 30% dari total piutang pembiayaan industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan nilai itu setara dengan 29,54% dari total piutang pembiayaan industri.

“Dalam penyalurannya masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain terkait penguatan kualitas kredit debitur serta pengelolaan risiko yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen,” kata Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Rabu (3/6/2026).

Oleh karena itu, OJK mengimbau agar perusahaan multifinance perlu terus memperkuat kapasitas penilaian kredit, tata kelola, dan manajemen risiko agar penyaluran pembiayaan kepada UMKM dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Bila ditilik dari jenis pembiayaannya, penyaluran pembiayaan modal kerja dan multiguna mengalami peningkatan pada kuartal I/2026. Untuk pembiayaan modal kerja meningkat 6,15% (year on year/YoY) menjadi Rp54,87 triliun.

Kemudian, pembiayaan multiguna tumbuh 1,32% YoY menjadi Rp358,45 triliun dan mendominasi penyaluran pembiayaan multifinance dengan porsi 50,27%. Sementara itu, penyaluran pembiayaan investasi terkontraksi 3,35% YoY menjadi sebesar Rp167,95 triliun.

Agusman turut membeberkan pada Maret 2026, rasio NPF gross industri multifinance tercatat sebesar 2,83%, masih terjaga di bawah batas 5%. Adapun, pada Desember 2025 sebesar 2,51%, Januari 2026 sebesar 2,72%, dan Februari 2026 sebesar 2,78%.

“Kenaikan rasio NPF gross pada awal tahun tersebut merupakan bagian dari dinamika kualitas pembiayaan yang dipengaruhi antara lain kemampuan bayar debitur,” jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, perusahaan perlu memperkuat manajemen risiko, meningkatkan kualitas analisis kredit, serta menggunakan pendekatan yang lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan guna menjaga kualitas portofolio secara berkelanjutan.

Tantangan Penyaluran Pembiayaan UMKM

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyampaikan salah satu hal yang membuat pembiayaan UMKM belum terlalu optimal adalah karena agunan. Sebab itu, perusahaan pembiayaan biasanya menawarkan kredit UMKM kepada nasabah yang sudah melunasi kewajibannya karena memiliki agunan.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan perusahaan pembiayaan saat ini sangat hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Menurutnya, kualitas calon debitur menjadi pertimbangan utama agar pembiayaan tetap sehat.

“Intinya kita sangat hati-hati dan melihat satu persatu calon debitur yang dijaga adalah lebih kepada kualitas,” tuturnya kepadaBisnis, saat dihubungi pada Senin (20/5/2026).

Selain itu, tantangan lainnya adalah pelemahan daya beli masyarakat dan kenaikan harga-harga yang menekan aktivitas usaha.

“Sebenarnya kepada sektor UMKM ya kalau bisnis segala daya belinya masih turun, terus ada kejadian begini, tentu harga-harga bareng naik, tentu UMKM juga ya ngapain dagang ya kalau nanti rugi gitu kan,” sebutnya.

Lebih jauh, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) ini mengatakan tidak ada sektor tertentu yang biasanya diberikan pembiayaan oleh multifinance. Namun, biasanya mengarah kepada usaha yang omzetnya di bawah Rp4,8 juta.

“Ya itu UMKM macam-macam, ada yang bikin baju, bikin hijab, bikin makanan, minuman, ya macam-macam lah. Sektornya ke semua sektor, yang sektornya ya pada usaha menengah dan usaha kecil menengah,” tegasnya.

Sementara itu, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance membeberkan tantangan utama dalam menyalurkan pembiayaan UMKM saat ini adalah menjaga kualitas pembiayaan di tengah tekanan daya beli, kenaikan biaya operasional, serta fluktuasi pendapatan pelaku usaha.

“Sebagian UMKM juga memiliki karakteristik arus kas yang lebih dinamis, sehingga diperlukan analisis yang dalam terhadap kapasitas pembayaran dan keberlanjutan usahanya,” tutur Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani kepadaBisnis, Selasa (2/6/2026).

Oleh karena itu, Adira Finance terus memperkuat proses analisis kredit, pengelolaan risiko, serta pemantauan portofolio untuk memastikan pertumbuhan pembiayaan UMKM tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Adapun, pembiayaan baru UMKM Adira Finance per April 2026 mencapai Rp2,9 triliun. Nilai ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan di segmen UMKM masih tetap terjaga, seiring dengan aktivitas usaha yang terus berjalan dan kebutuhan pelaku usaha untuk mendukung operasional maupun pengembangan bisnisnya,” ucapnya.

Senada, PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) atau CIMB Finance mencatat pertumbuhan ini tercermin dari peningkatan portofolio yang bernilai Rp1,48 triliun pada Februari 2026 menjadi Rp1,54 triliun pada posisi Maret 2026.

“Adapun sektor UMKM yang paling potensial di sepanjang kuartal I/2026 tersebut adalah di bidang jasa dan industri seperti usaha transportasi dan pedagang eceran,” ucap Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman kepadaBisnis, dikutip pada Selasa (2/6/2026).

Ristiawan melanjutkan, di tengah kondisi yang semakin dinamis, CNAF terus menjaga kualitas pembiayaan, termasuk sektor UMKM dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan.

Kemudian, lanjutnya, CNAF memperkuat proses underwriting di awal dan fokus pada profil nasabah dengan fundamental bisnis yang lebih stabil, serta melakukan analisa kelayakan pembiayaan secara lebih komprehensif sesuai dengan karakteristik sektor usaha masing-masing.

“Selain itu, CNAF memperkuat monitoring portofolio secara berkala untuk mendeteksi potensi risiko lebih dini. Kami juga aktif dalam mengingatkan nasabah agar dapat melakukan kewajiban pembayaran angsuran secara konsisten dan tepat waktu,” bebernya.

Kendati begitu, dia tidak memungkiri bahwa saat ini masih ada tantangan yang perlu dihadapi dalam menyalurkan pembiayaan UMKM. Tantangan itu antara lain dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang belum stabil karena tekanan kondisi ekonomi dan kondisi pasar yang terus berkembang.

Dengan begitu, imbuhnya, kondisi tersebut membuat sebagian pelaku UMKM cenderung lebih berhati-hati dan menunda ekspansi bisnis, sehingga turut berdampak pada permintaan pembiayaan.

“Kendati demikian, CNAF tetap berkomitmen untuk memfasilitasi kebutuhan pembiayaan bagi pelaku UMKM, dengan tetap mengedepankan aspek prudensial perusahaan serta proses seleksi dan analisis calon nasabah dari berbagai aspek guna menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembiayaan kendaraan bermotor roda empat atau mobil baru maupun mobil bekas kompak mengalami kontraksi pada kuartal I/2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada Maret 2026, penyaluran kendaraan bermotor roda empat baru terkontraksi 3,17% (year on year/YoY) menjadi sebesar Rp146,56 triliun.

Sementara itu, penyaluran kendaraan bermotor roda empat bekas juga mengalami penurunan sebesar 7,67% YoY menjadi Rp86,73 triliun.

“Meskipun demikian, pembiayaan kendaraan roda empat baru masih mendominasi dengan porsi 26,95% dari total outstanding industri multifinance,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Senin (18/5/2026).

Oleh karena itu, Agusman mengatakan hingga semester I/2026 pihaknya memperkirakan pembiayaan otomotif akan tetap menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan industri multifinance.

“Hal ini seiring dengan kebutuhan pembiayaan kendaraan masyarakat serta peran strategis sektor ini dalam mendukung aktivitas ekonomi,” ucapnya.

Dia turut menyampaikan hingga Maret 2026 piutang pembiayaan industri multifinance tercatat sebesar Rp514,09 triliun, tumbuh 0,61% YoY. Adapun, laba industri mencapai Rp5,99 triliun, tumbuh 6,68% YoY. Menurutnya, pertumbuhan laba tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan dan perbaikan kualitas pembiayaan.

Secara jenis pembiayaan, OJK mencatat pada Maret 2026 penyaluran pembiayaan modal kerja oleh industri multifinance meningkat 6,15% YoY menjadi Rp54,87 triliun. Kemudian, pembiayaanmultiguna juga mengalami peningkatan 1,32% YoYmenjadi Rp258,45 triliun.

“Sehingga mendominasi penyaluran pembiayaan multifinancedengan porsi 50,27%. Sementara itu, penyaluran pembiayaan investasi terkontraksi 3,35% YoYmenjadi sebesar Rp167,95 triliun,” beber Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan oleh industri multifinance kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada Maret 2026 mencapai Rp160,60 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan nilai itu setara dengan 29,54% dari total piutang pembiayaan industri.

“Dalam penyalurannya masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain terkait penguatan kualitas kredit debitur serta pengelolaan risiko yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen,” kata Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Kamis (14/5/2026).

Oleh karena itu, OJK mengimbau agar perusahaan multifinance perlu terus memperkuat kapasitas penilaian kredit, tata kelola, dan manajemen risiko agar penyaluran pembiayaan kepada UMKM dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Bila ditilik dari jenis pembiayaannya, penyaluran pembiayaan modal kerja dan multiguna mengalami peningkatan pada kuartal I/2026. Untuk pembiayaan modal kerja meningkat 6,15% (year on year/YoY) menjadi Rp54,87 triliun.

Kemudian, pembiayaan multiguna tumbuh 1,32% YoY menjadi Rp358,45 triliun dan mendominasi penyaluran pembiayaan multifinance dengan porsi 50,27%. Sementara itu, penyaluran pembiayaan investasi terkontraksi 3,35% YoY menjadi sebesar Rp167,95 triliun.

Agusman turut membeberkan pada Maret 2026, rasio NPF gross industri multifinance tercatat sebesar 2,83%, masih terjaga di bawah batas 5%. Adapun, pada Desember 2025 sebesar 2,51%, Januari 2026 sebesar 2,72%, dan Februari 2026 sebesar 2,78%.

“Kenaikan rasio NPF gross pada awal tahun tersebut merupakan bagian dari dinamika kualitas pembiayaan yang dipengaruhi antara lain kemampuan bayar debitur,” jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, perusahaan perlu memperkuat manajemen risiko, meningkatkan kualitas analisis kredit, serta menggunakan pendekatan yang lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan guna menjaga kualitas portofolio secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan piutang pembiayaan industri multifinancemasih mencatatkan kenaikan hingga kuartal I/2026, tetapi lajunya kembali melambat.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman mencatat bahwa piutang pembiayaan di industri multifinance pada Maret 2026 mencapai Rp514,09 triliun, tumbuh 0,61% (year on year/YoY). Jika dibandingkan secara bulanan, pertumbuhannya hanya sebesar 0,38% (month to month/MtM).

“Hal ini didukung terutama oleh peningkatan pembiayaan modal kerja kerja sebesar 6,15%year on year,” tuturnya dalam alam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Agusman melanjutkan, profil risiko perusahaan pembiayaan masih terjaga dengan rasioNon Performing Financing(NPF) gross tercatat sebesar 2,38% dan NPF net sebesar 0,8%.

“Gearing ratiodari perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,17 kali atau berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali,” ucapnya.

Bila menilik statistiknya, pertumbuhan piutang pembiayaan ini sejak Januari hingga Mei 2025 masih berada di kisaran 3,75%—6,05% YoY. Namun, sejak Juni 2025 pertumbuhannya mulai turun menjadi 1,96% YoY dan pada Desember 2025 hanya mampu tumbuh 0,61% YoY.

Memulai awal 2026, pada Januari 2026 piutang pembiayaan multifinance menapai Rp508,27 triliun, tumbuh 0,78% YoY. Pada Februari 2026, tumbuh 1,01% YoY menjadi Rp512,14 triliun. Namun, pada kuartal I/2026 pertumbuhan kembali melambat di level 0,61% YoY.

Dia turut mengungkapkan saat ini ada 8 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar. Seluruh perusahaan ini telah menyampaikanaction plankepada pihaknya.

Adapun,action planyang disampaikan memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum, antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau upayamerger.

Agusman turut membebekasn bahwa dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama April 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratof kepada 66 perusahaan pembiayaan.

“OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal,” jelasnya.

Di sisi lain,OJK memandang di tengah dinamika perekonomian, perusahaan pembiayaan tetap menargetkan pertumbuhan dengan pendekatan yang lebih selektif dalam memilih debitur guna memitigasi risiko gagal bayar. Ini dilakan untuk menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan kinerja industri.

Sebab demikian, Agusman menilai tantangan yang perlu diwaspadai industri multifinance adalah dinamika perekonomian yang dapat memengaruhi permintaan dan kualitas pembiayaan.

“Untuk itu, perusahaan perlu terus memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas portofolio, mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, serta menjaga pelindungan konsumen,” ucapnya.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menekankan kondisi daya beli masyarakat menjadi salah satu hal yang memengaruhi pertumbuhan perusahaan pembiayaan.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan khususnya untuk pembiayaan multiguna, kendaraan bermotor roda dua dan empat hingga elektronik.

“Daya beli masyarakat pun menjadi satu hal yang tentu menjadi catatan khusus. Harapan kami juga lapangan pekerjaan tetap ada, masyarakat tetap mendapatkanincome, baik dari pengusaha UMKM, baik yang bekerja dan segalanya agar roda perekonomian terus bergerak,” katanya saat dihubungiBisnis, Selasa (5/5/2026).

Menurut Suwandi, pemerintah kini juga terus berusaha keras melalui berbagai upaya. Misalnya melalui perbankan, dengan menekankan pentingnya sinergi dan pelaksanaan yang harmonis antar pemangku kepentingan.

Dia menyebut dari sisi pembiayaan, posisi perusahaan multifinance hanya menerima permintaan kredit dari masyarakat, khususnya di segmen ritel. APPI berharap permintaan tetap terjaga meski ada berbagai tantangan eksternal seperti faktor geopolitik yang mendorong kenaikan harga minyak.

“Tapi tentunya pemerintah akan lebih tahu bagaimana mengelola secara moneter maupun secara fiskal. Apabila ini dikelola dengan baik, terus turun ke masyarakat, nanti bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan, harapannya pemerintah juga bisa mengundang investor, dan harapan lainnya juga adalah orang tetap berbelanja, khususnya di industri pembiayaan,” jelasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai direktur utama PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) ini menilai piutang pembiayaan multifinance pada Februari 2026 sempat menandakan suatu hal yang baik karena pada akhir 2025 industri hanya mampu tumbuh di bawah 1%.

“Tentunya secara industri kami mempunyai target yang dicanangkan bersama ya. Artinya bahwa bersama dengan OJK kami menginginkan kalau bisa tahun 2026 ini kita tumbuh 6% minimal,” tutupnya.

Piutang Pembiayaan Masih Tumbuh

PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) atau BFI Finance mencatat piutang pembiayaan dikelola (managed receivables) sebesar Rp26,8 triliun, tumbuh 5,5% YoY per kuartal I/2026.

Presiden Direktur BFI Finance Sutadi mengatakan dari jumlah tersebut, sebesar 57,8% atau setara Rp15,5 triliun disalurkan untuk pembiayaan modal kerja dari beragam skala usaha.

Oleh karena itu hingga Maret 2026, BFI Finance mencatatkan total aset sebesar Rp25,3 triliun. Pada periode yang sama, perseroan menyalurkan pembiayaan baru sebesar Rp5,5 triliun, relatif stabil dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

“Stabilnya penyaluran ini mencerminkan resiliensi bisnis Perusahaan di tengah ketidakpastian, sekaligus menunjukkan konsistensi dalam menerapkan prinsip selektivitas dan disiplin risiko,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Sementara itu, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) atau Adira Finance mencatat piutang pembiayaan yang dikelola perusahaan meningkat sebesar 18% YoY menjadi Rp64,7 triliun sepanjang kuartal I/2026.

Adapun, penyaluran pembiayaan baru Adira Finance tumbuh seginifikan 52% menjadi Rp11,9 triliun. Seluruh segmen mencatatkan pertumbuhan, baik pada segmen otomotif maupun non-otomotif.

Direktur Utama Adira Finance, Dewa Made Susila, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan efektivitas strategi Perseroan dalam menangkap peluang pasar secara selektif dengan fokus pada pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Pada saat yang sama, Perusahaan juga terus memperluas jangkauan operasional dengan mengoperasikan 879 jaringan usaha [termasuk cabang dan satelit] diseluruh indonesia yang diikuti dengan peningkatan jumlah pelanggan aktif dari 2,0 juta nasabah pada 1Q25 menjadi 2,6 juta nasabah pada 1Q26,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (5/5/2026).

Di sisi lain, seiring dengan pertumbuhan aset yang dikelola, total pendapatan Adira Finance meningkat 7% YoY menjadi Rp3,2 triliun. Sementara itu, beban penyisihan penurunan nilai tercatat menurun 7% YoY menjadi sekitar Rp635 miliar, sejalan dengan pengelolaan risiko yang tetap disiplin dan kualitas portofolio yang terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) atau BFI Finance mencatat piutang pembiayaan dikelola (managed receivables) sebesar Rp26,8 triliun, tumbuh 5,5% (year on year/YoY) per kuartal I/2026.

Presiden Direktur BFI Finance Sutadi mengatakan dari jumlah tersebut, sebesar 57,8% atau setara Rp15,5 triliun disalurkan untuk pembiayaan modal kerja dari beragam skala usaha.

Oleh karena itu hingga Maret 2026, BFI Finance mencatatkan total aset sebesar Rp25,3 triliun. Pada periode yang sama, perseroan menyalurkan pembiayaan baru sebesar Rp5,5 triliun, relatif stabil dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

“Stabilnya penyaluran ini mencerminkan resiliensi bisnis Perusahaan di tengah ketidakpastian, sekaligus menunjukkan konsistensi dalam menerapkan prinsip selektivitas dan disiplin risiko,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Sutadi menjelaskan bahwa pendekatan selektif dan disiplin menjadi kunci dalam mengantisipasi volatilitas pasar serta menjaga fondasi keberlanjutan bisnis. Sebab itu, BFI Finance optimistis dapat terus menjaga postur risiko yang sehat.

Dari sisi komposisi portofolio, pembiayaan kendaraan roda empat, baik refinancing maupun pembelian unit, masih mendominasi dengan porsi sebesar 68,1%.

Sementara itu, pembiayaan berjaminan roda dua berkontribusi sebesar 8,0%, pembiayaan alat berat dan mesin 15,0%, serta pembiayaan beragun properti dan lainnya sebesar 8,9%.

Kualitas pembiayaan perusahaan juga tetap terjaga baik. Hingga 31 Maret 2026, rasio Non-Performing Financing (NPF) bruto dan neto masing-masing tercatat sebesar 1,57% dan 0,25%. Kemudian, rasio coverage terhadap NPF bruto sebesar 2,71 kali.

“Dari sisi kinerja keuangan, BFI Finance membukukan pendapatan sebesar Rp1,7 triliun, meningkat 3,1% YoY. Kemudian, laba bersih pada periode yang sama tercatat sebesar Rp354,3 miliar,” ucap Sutadi.

Lebih lanjut, dia turut menyampaikan rasio profitabilitas tetap solid dengan Return on Assets (RoA) sebesar 7,0% dan Return on Equity (RoE) sebesar 13,0%. Sementara itu, rasio gearing terjaga di level 1,2 kali.

Lebih jauh, pada Januari 2026, BFI Finance telah melunasi pokok dan bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2023 Seri C tepat waktu. Selain itu, Fitch Ratings Indonesia juga memberikan peringkat nasional jangka panjang BFI Finance di level AA-(idn) dengan outlook stabil.

“Sebagai lembaga keuangan yang independen, kami akan terus mengoptimalkan diversifikasi sumber pendanaan serta memperkuat kolaborasi strategis dengan para mitra. Dengan manajemen risiko yang solid, kami optimis dapat terus menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan industri multifinance pada Februari 2026 masih didominasi oleh pembiayaan multiguna, di tengah kecenderungan perusahaan pembiayaan menyalurkan kredit secara lebih selektif untuk menjaga kualitas portofolio.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan pembiayaan multiguna memiliki porsi terbesar dalam struktur pembiayaan industri.

“Pembiayaan industri multifinance pada Februari 2026 didominasi oleh pembiayaan multiguna dengan porsi 50,22% dan tumbuh 1,28% yoy menjadi Rp257,17 triliun,” ujar Agusman dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Sementara itu, pembiayaan investasi tercatat memiliki porsi 32,79%, tetapi mengalami kontraksi sebesar 2,89% year on year menjadi Rp167,92 triliun. Adapun pembiayaan modal kerja menunjukkan pertumbuhan tertinggi, yakni 8,31% year on year dengan nilai mencapai Rp54,63 triliun dan porsi 10,67%.

Menurut Agusman, ke depan pembiayaan multiguna diperkirakan masih akan menjadi penopang utama pertumbuhan industri multifinance sepanjang 2026.

Di sisi lain, peluang bisnis baru di industri multifinance dinilai terus berkembang seiring upaya diversifikasi pembiayaan di luar sektor otomotif. Namun, pengembangan segmen baru tersebut tetap harus selaras dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian.

Dia juga menilai perusahaan pembiayaan saat ini masih mencermati kondisi ekonomi dalam menyalurkan pembiayaan. Hal itu tercermin dari pendekatan yang lebih selektif dalam memilih debitur guna memitigasi risiko gagal bayar.

Agusman mengatakan langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan kinerja industri, terutama karena sektor multifinance memiliki keterkaitan erat dengan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dia menambahkan, tantangan utama yang perlu diwaspadai industri multifinance pada 2026 adalah dinamika perekonomian yang berpotensi memengaruhi permintaan pembiayaan sekaligus kualitas kredit. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan perlu terus memperkuat manajemen risiko dan menjaga pelindungan konsumen.

Meski demikian, OJK memproyeksikan industri multifinance masih memiliki prospek pertumbuhan positif. Hal itu antara lain didukung oleh dinamika konsolidasi dan masuknya investasi di sektor tersebut, termasuk melalui aksi merger dan akuisisi.

Pembiayaan Mobil Baru Masih Terbesar

Berdasarkan data OJK, penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor roda empat baru masih menjadi kontributor terbesar dalam industri multifinance. Per Februari 2026, nilai pembiayaan mobil baru mencapai Rp143,28 triliun atau setara 26,47% dari total penyaluran pembiayaan industri.

Sementara itu, pembiayaan kendaraan roda empat bekas tercatat sebesar Rp88,36 triliun dengan porsi 16,32%.

Agusman mengatakan pembiayaan otomotif, termasuk mobil bekas, masih menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan industri karena menawarkan skema pembiayaan yang relatif lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sedangkan terkait maraknya praktik jual-beli kendaraan dengan skema dokumen kendaraan saja atau STNK only, OJK menegaskan praktik tersebut perlu dihentikan karena berpotensi merugikan konsumen dan mengganggu keberlangsungan industri pembiayaan.

Menurut Agusman, penanganan praktik tersebut membutuhkan sinergi berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan transaksi pembiayaan dilakukan melalui jalur resmi dengan dokumen yang sah dan lengkap

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kinerja sektor Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) tetap terjaga pada Februari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyampaikan, di sektor pembiayaan, utang pembiayaan perusahaan pembiayaan tercatat tumbuh 1,01% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp512,14 triliun, dibandingkan posisi Januari 2026 yang tumbuh 0,78% YoY.

“[Pertumbuhan ini ] didukung oleh pembiayaan modal kerja yang meningkat 8,31% YoY,” kata Agusman dalam konferensi pers daring RDKB OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).

OJK juga memastikan profil risiko perusahaan pembiayaan tetap terkendali. Hal ini tercermin dari rasio non-performing financing (NPF) gross sebesar 2,78% dan NPF net sebesar 0,81%. Selain itu, gearing ratio tercatat 2,13 kali, masih jauh di bawah ambang batas maksimum 10 kali.

Pada pembiayaan modal ventura, OJK melaporkan pertumbuhan sebesar 0,78% YoY dengan total pembiayaan mencapai Rp16,46 triliun pada Februari 2026.

Sementara itu, industri pinjaman daring (pindar) menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Agusman mengungkapkan, outstanding pembiayaan pindar tumbuh 25,75% YoY menjadi Rp100,69 triliun, lebih tinggi dari pertumbuhan Januari 2026 yang sebesar 25,52% YoY.

“Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,54%,” ungkapnya.

Di sisi lain, industri pegadaian mencatat lonjakan penyaluran pembiayaan sebesar 61,78% YoY menjadi Rp152,42 triliun dengan risiko kredit yang tetap terjaga. Agusman mengatakan, mayoritas pembiayaan pegadaian disalurkan melalui produk gadai yang mencapai Rp126 triliun atau sekitar 83,01% dari total pembiayaan.

Dalam pengembangan sektor keuangan, OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta kementerian dan lembaga terkait telah meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan ekosistem bullion 2026–2031. Langkah ini diambil untuk memperkuat ekosistem bullion nasional sekaligus mendukung hilirisasi emas dan pendalaman pasar keuangan.

Terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban permodalan, OJK masih menemukan sejumlah pelaku industri yang belum memenuhi ketentuan.

Agusman mengungkapkan, sebanyak 9 dari 144 perusahaan pembiayaan belum memenuhi kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar. Selain itu, 10 dari 65 penyelenggara pindar juga belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

Namun demikian, OJK memastikan seluruh perusahaan tersebut telah menyampaikan rencana aksi (action plan) untuk memenuhi ketentuan permodalan, antara lain melalui penambahan modal oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, hingga opsi merger.

Adapun dalam upaya penegakan kepatuhan, selama Maret 2026 OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 22 perusahaan pembiayaan, 2 perusahaan modal ventura, dan 31 penyelenggara pindar atas pelanggaran yang ditemukan melalui pengawasan maupun tindak lanjut pemeriksaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan baru oleh industri multifinance pada Januari 2026 sebesar Rp78,16 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan nilai itu didominasi oleh pembiayaan multiguna.

“Pada Januari 2026, penyaluran pembiayaan baru industri multifinance tercatat Rp78,16 triliun, didominasi multiguna dengan porsi 47,47%,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (16/3/2026).

Agusman merincikan bahwa secara nominal pembiayaan multiguna mencapai Rp37,10 triliun, pembiayaan investasi sebesar Rp18,72 triliun, dan pembiayaan modal kerja senilai Rp17,04 triliun.

Meski pembiayaan multiguna mendominasi, dia memperkirakan segmen pembiayaan modal kerja masih akan menjadi salah satu penopang pertumbuhan multifinance pada 2026. “Hal ini seiring dengan kebutuhan masyarakat dalam pengadaan barang atau jasa dan ekspansi usaha,” tuturnya.

Lebih jauh, dia turut mengungkapkan pada Januari 2026 pertumbuhan pembiayaan tertinggi ada di Provinsi Papua Selatan, dengan nilai sebesar Rp484,69 miliar.

“Pertumbuhan tertinggi per Januari 2026 tercatat di Provinsi Papua Selatan sebesar 116,09% YoY, antara lain didorong peningkatan pembiayaan alat berat yang mencapai Rp484,69 miliar,” ujar Agusman.

OJK, katanya, menilai bahwa proyeksi pertumbuhan piutang pembiayaan multifinance sebesar 6%-8% pada 2026 adalah hal yang realistis, dengan mempertimbangkan target industri dan kondisi perekonomian.

Untuk mencapainya, Agusman menyarankan agar perusahaan pembiayaan mengoptimalkan potensi sektor dan wilayah yang prospektif. “Tentunya juga dengan tetap menjaga kualitas aset dan manajemen risiko,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan industri multifinance mencapai Rp506,50 triliun pada Desember 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan nilai itu tumbuh 0,61% year-on-year (YoY).

“Didukung pembiayaan modal kerja yang meningkat sebesar 10,06% year-on-year,” ucapnya dalam keterangan resmi Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK, Jumat (6/2/2026).

Menilik perbandingannya secara bulanan atau month-to-month (MtM), piutang pembiayaan turun sangat tipis 0,006% dari Rp506,82 triliun.

Lebih lanjut, Agusman menyampaikan bahwa profil risiko perusahaan pembiayaan pada Desember 2025 masih dalam kondisi terjaga.

“Non Performing Financing [NPF] gross tercatat 2,51 persen dan NPF net sebesar 0,77 persen,” sebutnya.

Tidak hanya NPF, dia turut membeberkan gearing ratio perusahaan pembiayaan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali, yakni 2,18 kali.

Di lain sisi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan piutang pembiayaan perusahaan multifinance pada 2026 tumbuh 6%—8% YoY.

Agusman membeberkan optimistis itu didorong oleh terbitnya POJK 35/2025 atau deregulasi yang menyederhanakan dan menyesuaikan beberapa ketentuan.

“Kita kan memberikan beberapa paket deregulasi kemarin, dengan POJK kita yang baru itu. Jadi seperti misalnya uang muka, DP untuk pembelian kendaraan bermotor, mobil, kita buat lebih gampang, lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian juga untuk UMKM dan seterusnya, jadi seperti itu background-nya,” ucapnya kala ditemui seusai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di Jakarta, Kamis (5/2/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance membeberkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan modal kerja.

Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi menyebut tantangan itu terkait ketahanan arus kas debitur, dinamika usaha yang dipengaruhi kondisi ekonomi, dan sensitivitas terhadap perubahan suku bunga, serta biaya pendanaan.

“Perusahaan menghadapi tantangan tersebut dengan melakukan analisis pembiayaan secara selektif, pemantauan portofolio yang berkelanjutan, serta penyesuaian strategi penyaluran dan pricing secara terukur agar tetap kompetitif dan sehat,” ucapnya kepada Bisnis, Kamis (8/1/2026).

Kendati demikian, Cincin berpendapat pembiayaan modal kerja pada 2026 masih tetap positif, mengingat karakter yang relatif stabil bila dibandingkan dengan segmen konsumtif.

Sebab itu, WOM Finance memperkirakan pembiayaan produktif seperti modal kerja tetap berperan penting dalam mendukung pertumbuhan industri multifinance.

“Perusahaan juga melihat bahwa pembiayaan modal kerja akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan, yang dijalankan secara seimbang bersama segmen pembiayaan lainnya, dengan tetap mengedepankan prinsip analisa risiko yang sesuai,” tegas Cincin.

Sebagai gambaran, dia membeberkan pembiayaan modal kerja di perusahaannya menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dan sejalan dengan kebutuhan pembiayaan produktif di pasar.

“Permintaan masih terjaga, khususnya untuk mendukung kelancaran operasional dan pengembangan pelaku usaha. Saat ini, persentase kontribusi pembiayaan modal kerja terhadap total portofolio perusahaan tercatat lebih dari 19%,” bebernya.

WOM Finance, jelasnya, memfokuskan penyaluran pembiayaan pada sektor usaha yang memiliki kebutuhan likuiditas yang jelas dan perputaran bisnis yang relatif stabil, seperti sektor UMKM.

Adapun pada 2026, lanjutnya, WOM Finance menargetkan pembiayaan modal kerja memberikan kontribusi lebih dari 18% terhadap total portofolio perusahaan.

“Untuk mencapai target ini, perusahaan menjalankan strategi melalui optimalisasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, penguatan jaringan distribusi, serta pengelolaan risiko yang disiplin guna menjaga kualitas portofolio,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa pembiayaan modal kerja masih menjadi tulang punggung pertumbuhan industri multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut hal itu tercermin dari pembiayaan modal kerja yang tumbuh 9,28% (year on year/YoY) per Oktober 2025.

“Yang mencapai Rp53,19 triliun atau sebesar 10,53% dari total piutang pembiayaan industri multifinance,” ungkapnya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Kamis (1/1/2026).