Bisnis.com, JAKARTA — PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) mengatur strategi guna menjaga keberlangsungan tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah terhadap industri baja.

Corporate Secretary Krakatau Steel Fedaus memastikan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi opsi terakhir yang akan diambil perseroan di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Perusahaan lebih mengedepankan langkah efisiensi berbasis redistribusi tenaga kerja antarunit bisnis.

Menurutnya, pekerja dari unit yang tidak lagi optimal bisa dialihkan ke lini usaha lain yang masih membutuhkan tenaga kerja. Strategi ini dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan pengurangan karyawan secara langsung.

“[PHK] itu adalah opsi yang sangat terakhir yang kita lakukan. Kalau kita bisa efisiensikan, bisa kita transport ke departemen lain,” katanya, belum lama ini.

Fedaus menambahkan, apabila langkah efisiensi tetap harus dilakukan, perusahaan akan menjalankannya secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Adapun saat ini, KRAS berupaya memperbaiki kinerja dan stabilisasi dengan sokongan dana dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Bahkan, perseroan baru saja ikut melakukan simbolisasi peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk proyek hilirisasi baja terintegrasi pada 29 April 2026 di Cilacap, Jawa Tengah.

Adapun KRAS mengharmonisasi dua proyek investasi yang berlokasi di Cilegon untuk carbon steel dan Morowali untuk stainless steel bersama mitra strategis. Proyek pertama adalah pembangunan fasilitas produksi slab baja karbon berkapasitas 1,5 juta ton per tahun dengan investasi sebesar US$200 juta.

Proyek kedua, di bawah koordinasi Danantara, adalah fasilitas produksi slab stainless steel berkapasitas 1,2 juta ton per tahun dengan investasi US$320 juta.

Fedaus menjelaskan, setiap pembangunan pabrik baru pasti membuka lapangan kerja baru. Umumnya, membutuhkan sekitar 900 hingga 1.100 tenaga kerja, baik dari tenaga kerja internal maupun eksternal. Semua bergantung pada kebutuhan dan mempertimbangkan peralatan yang ada.

Selain menjaga serapan tenaga kerja, Krakatau Steel juga fokus pada peningkatan kompetensi karyawan. Perusahaan menyiapkan program pelatihan untuk mendukung modernisasi peralatan dan kesiapan menghadapi potensi masuknya investor baru. “Kita akan upgrade skill,” imbuhnya.

Ke depan, perseroan menilai tenaga kerja industri baja harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk digitalisasi, kecerdasan buatan, serta sistem otomasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dalam 3 bulan mendatang, lantaran kenaikan harga komoditas energi akibat konflik geopolitik global hingga kebijakan perekonomian dalam negeri.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel telah membuat harga bahan bakar minyak (BBM) industri melambung. Meningkatnya harga energi disebutnya membuat biaya produksi juga membengkak, sehingga perusahaan akan punya pertimbangan untuk menekan biaya ketenagakerjaan.

“Kalau dia sudah menekan labor cost atau biaya buruh, maka ujung-ujungnya efisiensi. Ini yang sudah disampaikan oleh para pimpinan perusahaan kepada serikat-serikat pekerja di tingkat perusahaan. Ancaman PHK sudah di depan mata, besar-besaran,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, dikutip pada Selasa (7/4/2026).

Dia melanjutkan, risiko ini kian besar mengingat BBM industri tidak bersubsidi, di samping pemerintah yang memutuskan belum akan meningkatkan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi.

Apabila perang berlangsung lebih panjang, maka Said menyebut biaya bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin di industri akan lebih besar dibandingkan keuntungan suatu perusahaan dari sisi penjualan produk.

Pihaknya lantas menyinggung kebijakan dalam negeri yakni impor ratusan ribu mobil operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dari India. Menurut Said, apabila pengadaan unit kendaraan itu dikerjakan oleh industri otomotif dalam negeri, maka justru akan menyerap 20.000 hingga 50.000 tenaga kerja.

“Kalau mobil impor yang dari India tadi dikerjakan di Indonesia, maka akan memperpanjang kontrak, juga menambah tenaga kerja yang baru. Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan,” tuturnya.

Adapun, berdasarkan portal Satu Data Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan total pekerja yang terkena PHK pada Januari 2026 mencapai 359 orang. Tenaga kerja yang terdampak PHK ini merupakan yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Lebih lanjut, PHK paling banyak terjadi di Jawa Barat dan Sumatra Selatan yang masing-masing tercatat sebanyak 49 orang pada bulan pertama tahun ini.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat dan Sumatra Selatan yaitu sekitar 13,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian dikutip dari Satu Data Ketenagakerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Meta, induk Instagram dan Facebook, makin agresif mengadopsi kecerdasan buatan (AI) untuk moderasi konten di seluruh platformnya. Strategi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi bisnis berbasis teknologi.

CEO Meta, Mark Zuckerberg, menyebut AI kini mampu menggantikan sejumlah fungsi manusia, terutama pekerjaan yang bersifat repetitif. Perusahaan menilai sistem AI terbaru mampu memberikan penegakan kebijakan yang lebih konsisten dibandingkan metode konvensional.

"Selama beberapa tahun ke depan, kami akan menerapkan sistem AI yang lebih maju ini dan mengurangi ketergantungan pada vendor pihak ketiga untuk penegakan konten," tulis Meta dalam pernyataan resmi, dikutip Selasa (31/3/2026).

Seiring transformasi ini, muncul laporan terkait potensi efisiensi tenaga kerja global. Meta disebut tengah mempertimbangkan pemangkasan hingga 20% dari total karyawan atau sekitar 16.000 pekerja dari basis sekitar 79.000 tenaga kerja global.

Langkah ini dikaitkan dengan upaya menekan biaya sekaligus mendukung lonjakan investasi AI.

Rencana tersebut juga didorong oleh kebutuhan pendanaan infrastruktur AI yang sangat besar. Meta dilaporkan menyiapkan investasi hingga US$600 miliar untuk pembangunan pusat data hingga 2028, sehingga efisiensi organisasi menjadi salah satu strategi utama.

Selain faktor biaya, efisiensi tenaga kerja juga dipicu oleh peningkatan produktivitas berbasis AI. Zuckerberg mengungkapkan bahwa proyek yang sebelumnya membutuhkan tim besar kini dapat diselesaikan oleh individu dengan dukungan teknologi AI, mencerminkan perubahan struktur kerja di perusahaan teknologi.

Langkah restrukturisasi ini juga mencerminkan tren yang lebih luas di industri teknologi global. Sejumlah perusahaan besar mulai mengalihkan anggaran dari tenaga kerja ke investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Di sisi lain, Meta tetap mempertahankan peran manusia dalam proses moderasi, khususnya untuk pengambilan keputusan kompleks. AI difokuskan pada pengawasan konten berskala besar seperti penipuan dan aktivitas ilegal.

Perusahaan juga memperluas penggunaan AI melalui peluncuran asisten Meta AI untuk layanan pelanggan. Fitur ini memungkinkan pengguna menyelesaikan berbagai kendala akun secara otomatis melalui chatbot di dalam aplikasi.

Meski menjanjikan efisiensi, transformasi ini tetap menghadirkan tantangan, terutama terkait keamanan data dan keandalan sistem. Namun, dengan investasi besar dan strategi terintegrasi, Meta optimistis AI akan menjadi fondasi utama pertumbuhan bisnis ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) mewanti-wanti potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila pemerintah memangkas kuota produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada 2026.

Direktur Eksekutif ASPINDO, Bambang Tjahjono, menuturkan bahwa pemangkasan produksi secara signifikan akan langsung menghantam pelaku usaha jasa pertambangan. Pasalnya, pelaku usaha jasa pertambangan selama ini menjadi ujung tombak operasional tambang batu bara nasional.

“Sekitar 85% hingga 90% tambang batu bara di Indonesia dikerjakan oleh kontraktor. Jadi, kami ini ujung tombaknya. Kami yang pertama kali merasakan dampaknya kalau ada pemangkasan kuota yang signifikan,” ujar Bambang di Jakarta, dikutip Rabu (25/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa ASPINDO menaungi berbagai perusahaan jasa pertambangan, mulai dari kontraktor tambang, supplier, hingga vendor penyedia peralatan dan jasa penunjang lainnya. Dengan struktur industri seperti itu, setiap kebijakan yang menekan volume produksi akan berdampak berantai terhadap seluruh ekosistem usaha.

Bambang menyebut, dampak awal yang paling terasa adalah meningkatnya alat berat yang menganggur (idle). Padahal, sebagian besar peralatan tersebut diperoleh melalui skema pembiayaan atau leasing yang tetap harus dibayar meski tidak beroperasi.

“Enggak semua alat itu bisa dianggurkan begitu saja. Kalau ada kewajiban leasing, imbas keuangannya luar biasa. Tekanan cashflow akan sangat berat,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, pada akhirnya berpotensi memaksa perusahaan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Meski isu PHK belum mencuat secara masif seperti periode-periode sebelumnya saat industri batu bara tertekan, Bambang menilai risiko tersebut tetap nyata.

“Kalau dulu ada isu PHK itu heboh sekali. Sekarang mungkin belum terlihat, tapi dampaknya pasti ada. Biasanya dirumahkan dulu, kemudian bisa berlanjut ke PHK kalau kondisinya berlarut,” ujarnya.

Menurutnya, kontraktor tambang justru menjadi pihak yang paling rentan karena berada di garis depan operasional. Ketika produksi diturunkan, volume pekerjaan otomatis berkurang, sementara beban biaya tetap berjalan.

ASPINDO juga mempertanyakan kejelasan alasan di balik isu pemangkasan kuota RKAB 2026 tersebut. Bambang menyebut, pemotongan produksi tidak hanya berdampak pada perusahaan tambang besar, tetapi juga dapat merembet ke tambang skala kecil yang bergantung pada keberlanjutan proyek.

“Isunya sama, katanya ada pemotongan. Tapi runtutannya apa? Alasannya apa? Ini yang perlu jelas supaya pelaku usaha bisa menyiapkan langkah mitigasi,” katanya.

Pihaknya berharap pemerintah mempertimbangkan secara matang dampak kebijakan terhadap industri jasa pertambangan yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Asal tahu saja, pemerintah berencana memangkas volume produksi batu bara pada tahun ini. Kementerian ESDM pernah menyebut, produksi batu bara akan dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026.

Jumlah itu jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) mengungkapkan bahwa pemangkasan produksi disebut bervariasi dan cukup tajam, berada di kisaran 40% hingga 70%. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu kelangsungan operasional pelaku usaha pertambangan.

Di sisi lain, Kementerian ESDM juga berencana menaikkan porsi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) dari 25% menjadi di atas 30% pada tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PAL Indonesia buka suara perihal nasib karyawan di tengah rencana konsolidasi BUMN galangan kapal yang menempatkan perseroan sebagai induk alias holding.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan asesmen tenaga kerja secara total setelah proses merger rampung.

“Begitu sudah bergabung, kita akan melakukan asesmen secara total, sehingga kita akan tetap mempertahankan karyawan-karyawan yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup,” kata Kaharuddin saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ketika ditanya apakah hal itu berarti terdapat potensi pengurangan karyawan, dia menuturkan bahwa efisiensi mestinya akan ada.

Kaharuddin mengaku harus realistis karena dituntut untuk menghasilkan satu tim yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola industri galangan kapal Tanah Air.

“Jadi tidak hanya sekedar mengumpulkan orang. Karena yang kita harapkan adalah bagaimana membangun industri maritim dan ekosistemnya,” ujarnya.

Menurutnya, permasalahan ini telah beberapa kali dibahas dalam pertemuan antara direksi BUMN galangan kapal lainnya, dan akan terus berlanjut.

Dia juga menambahkan bahwa merger juga bertujuan untuk mengatasi kendala terbesar BUMN galangan kapal, yakni keuangan.

“Sehingga memang tujuan ini adalah untuk menyehatkan dan kemudian menyelamatkan dari beban-beban masa lalu, dari galangan-galangan kapalnya,” pungkas Kaharuddin.

Sebagai catatan, saat ini terdapat empat BUMN yang fokus pada pengembangan industri galangan kapal selain PT PAL Indonesia, yaitu PT Industri Kapal Indonesia (Persero) atau IKI, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) atau DKB, PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) atau DKS, serta PT Dok dan Perkapalan Air Kantung.

Dalam perkembangan sebelumnya, Danantara Indonesia mewajibkan PT PAL Indonesia menjadi jangkar sekaligus penggerak industri perkapalan nasional. Salah satunya adalah untuk memasok kebutuhan kapal dari BUMN pelayaran seperti Pelni, ASDP, hingga anak usaha Pertamina.

CTO Danantara Sigit Puji Santosa mengatakan, penugasan kepada PT PAL harus diiringi keterlibatan luas pelaku industri galangan kapal di berbagai daerah.

"Tentunya PT PAL ini tidak bisa sendiri. PT PAL harus dibantu oleh ekosistem teman-teman yang ada di Indonesia ini, apakah yang di Batam, Riau, Sumatra, di Jawa ataupun di Lombok dan lain-lain," kata Sigit dalam agenda Diskusi Strategis Industri Maritim, Kamis (5/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyoroti penerapan aturan pengupahan baru yang dinilai perlu dikaji secara lebih hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebih bagi industri padat karya, khususnya sektor alas kaki.

Direktur Eksekutif Aprisindo, Yoseph Billie Dosiwoda, mengatakan kenaikan upah yang tidak selaras dengan pertumbuhan produktivitas berpotensi memicu peningkatan biaya produksi.

"Pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga maupun tekanan efisiensi tenaga kerja," kata Billie kepada Bisnis, Senin (22/12/2025).

Dia menambahkan bahwa dalam situasi ekonomi yang masih penuh tantangan, setiap tambahan beban biaya harus dicermati secara matang. Tanpa langkah mitigasi yang memadai, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan tekanan lanjutan terhadap operasional perusahaan.

Menurut Billie, mitigasi dan pembinaan perlu dipersiapkan sejak awal, terutama bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial. Dengan demikian, penyesuaian kebijakan pengupahan tidak serta-merta berujung pada langkah pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebagai wadah pelaku industri alas kaki yang bersifat padat karya, Aprisindo menilai kebijakan pengupahan seharusnya mempertimbangkan karakter industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Oleh karena itu, Aprisindo mengusulkan agar perhitungan upah lebih menitikberatkan pada angka inflasi daerah, bukan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Billie menyampaikan bahwa rentang alpha (α) yang digunakan dalam formulasi pengupahan sebaiknya berada pada kisaran 0,1 hingga 0,3. Pendekatan tersebut dinilai lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan dunia usaha, khususnya industri alas kaki.

Maka harapan kami kepada pemerintah daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati, agar bijak dalam menetapkan kebijakan pengupahan. Jangan hanya mengejar angka tinggi, tetapi mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

Dia mengemukakan bahwa pengupahan sektoral yang ramah dan berimbang justru akan menjaga stabilitas industri serta mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja. Hal ini dinilai lebih baik dibandingkan kebijakan upah tinggi yang berujung pada lay-off.

Aprisindo juga mendorong penguatan konsep tripartit antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja. Menurut dia, relasi yang bersifat mutualisme dan berimbang sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan industri, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih berat.

“Jangan sampai kebijakan upah ini bukan mendukung pertumbuhan perekonomian lebih baik tapi malah meningkatkan angka pengangguran dan angka kemiskinan bagi negara,” ujarnya.

Billie berharap seluruh pemangku kepentingan dapat melihat kondisi ini secara lebih objektif. Kebijakan pengupahan, menurutnya, harus mampu menciptakan iklim industri yang kondusif, menjaga produktivitas tetap stabil, serta sejalan dengan kemampuan pelaku industri yang selama ini berkontribusi membuka lapangan kerja dan menyumbang penerimaan pajak bagi negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memanggil manajemen PT Multistrada Arah Sarana Tbk, produsen ban merek Michelin di Cikarang, untuk meminta penjelasan terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan tersebut. Pemanggilan dilakukan setelah muncul laporan dari serikat pekerja mengenai pengurangan ratusan tenaga kerja di pabrik ban itu.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menyampaikan pihaknya telah meminta klarifikasi langsung kepada perusahaan mengenai kondisi terkini. Kemenperin menegaskan agar setiap langkah penyesuaian tenaga kerja dilakukan sesuai ketentuan hukum dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi.

“Kami sudah meminta klarifikasi kepada perusahaan dan mengingatkan bahwa seluruh proses penyesuaian tenaga kerja wajib mematuhi aturan ketenagakerjaan serta menjamin hak pekerja terpenuhi,” ujar Febri dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip Rabu (5/11/2025).

Dari hasil pertemuan, pihak PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) menjelaskan saat ini perusahaan sedang mengalami penurunan permintaan pasar global yang berdampak pada turunnya produksi. Kondisi tersebut memaksa perusahaan melakukan langkah efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja di sejumlah bagian.

Kemenperin mencatat, perusahaan ban tersebut beroperasi di kawasan berikat dan sebagian besar hasil produksinya diekspor, salah satunya ke Amerika Serikat. Penurunan permintaan dari pasar ekspor menjadi salah satu faktor utama yang menekan volume produksi dalam beberapa bulan terakhir.

Menindaklanjuti situasi ini, Kemenperin meminta agar seluruh mekanisme ketenagakerjaan ditempuh dengan benar. Proses PHK, konsultasi dengan serikat pekerja, serta penerapan perjanjian kerja bersama (PKB) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan.

“Kami mendorong dialog tripartit antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja agar keputusan diambil secara adil, transparan, dan menjaga stabilitas hubungan industrial,” kata Febri.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bersama sejumlah anggota dewan mendatangi langsung pabrik Multistrada di Cikarang pada Senin (3/11/2025). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kerja Satuan Tugas (Satgas) PHK yang dibentuk DPR untuk menindaklanjuti laporan serikat pekerja.

Dasco meminta perusahaan menghentikan sementara proses PHK sampai seluruh mekanisme ketenagakerjaan diperiksa kembali. Ia menilai perlu ada komunikasi lebih terbuka antara pihak perusahaan dan pekerja agar penyelesaian dilakukan secara adil.

Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) SP KEP SPSI PT Multistrada, Guntoro, menyebut sebanyak 370 karyawan telah terdampak PHK, terdiri atas 200 pekerja di bagian produksi dan sisanya di bagian logistik. Menurutnya, alasan efisiensi dan restrukturisasi disampaikan perusahaan karena penurunan permintaan global.

Kemenperin menegaskan, sektor industri ban nasional memiliki peran strategis dalam rantai pasok otomotif dan manufaktur Indonesia. Pemerintah akan terus menjaga iklim usaha yang sehat, mendorong inovasi, serta memastikan keberlanjutan investasi di sektor ini.

Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Kemenperin menyiapkan langkah pendampingan, seperti penilaian kondisi industri dan tenaga kerja bersama pihak terkait, hingga program peningkatan kompetensi melalui Balai Diklat Industri (BDI) bila dibutuhkan. Kemenperin juga memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dan pekerja agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Kementerian memastikan akan terus memantau perkembangan kasus PHK ini dan menyampaikan hasil verifikasi resmi setelah data lengkap diperoleh. Pemerintah berharap penyelesaian dapat dilakukan secara konstruktif tanpa menimbulkan gejolak di lapangan.

PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) mulai beroperasi secara komersial pada Agustus 1995. Perusahaan ini dimiliki langsung oleh Compagnie Générale des Établissements Michelin (Michelin) sebagai entitas anak dan produsen ban merek Michelin di Indonesia. Produk pabrik tersebut tidak hanya dilepas ke pasar domestik, tetapi juga ke berbagai wilayah Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika.