Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengusulkan pemerintah memperluas pemberian Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (Wilus) bagi kawasan industri. Skema ini dinilai dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjamin kepastian pasokan listrik bagi sektor manufaktur.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan banyak kawasan industri sudah memiliki kemampuan finansial, kesiapan teknis, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem kelistrikan mandiri yang tetap terhubung dengan jaringan nasional. Namun, regulasi dan perizinan dinilai masih menjadi hambatan.

"Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi kawasan industri yang ingin memiliki Wilayah Usaha Ketenagalistrikan sendiri,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Menurut Ma’ruf, industri membutuhkan kepastian pasokan energi, terutama ketika investasi telah masuk, pabrik beroperasi, dan tenaga kerja bergantung pada aktivitas produksi.

Usulan Wilus ini muncul seiring gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dinilai menjadi pengingat bahwa sistem ketenagalistrikan nasional perlu diperkuat di tengah meningkatnya kebutuhan energi di sektor industri.

Keandalan listrik, lanjut Ma'ruf, kini menjadi salah satu faktor utama daya saing industri.

"Peristiwa pemadaman yang terjadi belakangan ini harus dilihat sebagai alarm penting bahwa sistem kelistrikan nasional memerlukan lapisan pengaman yang lebih kuat. Ketahanan energi nasional tidak cukup hanya mengandalkan satu sistem yang terpusat," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa gangguan listrik dalam durasi singkat sekalipun dapat menimbulkan kerugian ekonomi, mulai dari terhentinya produksi, kerusakan bahan baku, tertundanya pengiriman, hingga tambahan biaya akibat penggunaan sistem cadangan.

Pada industri berproses kontinu seperti petrokimia, baja, semikonduktor, pusat data, dan farmasi, pemadaman juga dapat menghentikan operasi dalam waktu lama karena proses pemulihan tidak cepat.

HKI yang menaungi lebih dari 170 kawasan industri menilai tantangan tersebut akan semakin besar seiring masuknya investasi di sektor kendaraan listrik, hilirisasi mineral, pusat data, kecerdasan buatan (AI), hingga manufaktur berteknologi tinggi yang membutuhkan pasokan listrik andal.

Oleh karena itu, HKI menilai keberadaan Wilus di kawasan industri menjadi semakin relevan. Meski demikian, Ma’ruf menegaskan usulan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran PT PLN (Persero) sebagai tulang punggung sistem kelistrikan nasional.

Dalam skema yang diusulkan, PLN tetap menjadi backbone jaringan nasional, sementara kawasan industri dapat berperan sebagai mitra strategis melalui pengembangan pembangkit mandiri, microgrid industri, captive power, sistem penyimpanan energi, hingga pembangkit energi terbarukan yang terhubung ke jaringan nasional.

Ma’ruf menyebut model tersebut telah diterapkan di sejumlah negara industri, dengan kawasan industri memiliki sistem energi cadangan untuk mengurangi risiko gangguan pasokan.

“Ketika terjadi gangguan pada salah satu sistem, sistem lainnya dapat menjadi cadangan sehingga risiko pemadaman dapat diminimalkan,” tambahnya.

Selain perluasan Wilus, HKI juga mendorong percepatan kebijakan wheeling listrik, penguatan microgrid industri, serta fleksibilitas penggunaan pembangkit berbasis gas, energi terbarukan, dan teknologi penyimpanan energi.

Menurut Ma’ruf, arah kebijakan tersebut sejalan dengan transformasi industri menuju sektor yang lebih hijau dan berbasis keberlanjutan.

HKI juga mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membuka ruang diskusi terkait penguatan sistem ketenagalistrikan nasional dan partisipasi swasta dalam penyediaan energi.

Ma’ruf berharap pembahasan tersebut dapat berlanjut ke kebijakan yang lebih progresif agar kawasan industri memiliki ruang memperkuat ketahanan energi tanpa mengabaikan integrasi dengan sistem nasional.

“Dalam banyak kasus, keputusan investasi ditentukan oleh seberapa pasti listrik tersedia selama 24 jam tanpa gangguan. Karena itu, penguatan ketahanan energi kawasan industri harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi nasional," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) segera mengambil langkah terukur agar gangguan sistem kelistrikan yang memicu pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa tidak kembali terulang.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat bersama jajaran terkait di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

"Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah membantu PLN dalam memenuhi kebutuhan batu bara berkalori menengah yang dibutuhkan untuk operasional pembangkit listrik.

Dia mengakui secara prinsip pengadaan batu bara merupakan transaksi bisnis antarpelaku usaha atau business to business (B2B). Namun, pemerintah memutuskan untuk turun tangan guna memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat tetap terjaga.

"Kami dari Kementerian ESDM sudah membantu PLN dalam rangka mencarikan batu bara yang medium kalori itu. Sebenarnya B2B. Pemerintah enggak boleh terlalu banyak masuk ke dalam ini, B2B. Tapi karena ya udahlah, kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik," katanya.

Bahlil juga memastikan kewajiban pemenuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) batu bara tetap berjalan dan pasokan untuk kebutuhan pembangkit PLN dalam kondisi aman.

"DMO tetap, DMO tetap," ujarnya saat ditanya mengenai ketersediaan stok batu bara berkalori menengah.

Sementara itu, terkait rencana penerbitan peraturan menteri (Permen) yang mengatur skema pasokan batu bara, termasuk kemungkinan penyesuaian kebijakan terkait co-blending, Bahlil menyatakan pemerintah masih melakukan kajian dan belum mengambil keputusan final.

"Kami masih kaji, belum ada keputusan," katanya.

Sebelumnya, pemerintah bersama PLN telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gangguan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Evaluasi tersebut mencakup aspek pasokan energi primer, kondisi pembangkit, tata kelola pengadaan batu bara, hingga kebutuhan pemeliharaan pembangkit guna memastikan keandalan sistem ketenagalistrikan nasional tetap terjaga.

Pemerintah berharap langkah-langkah perbaikan tersebut dapat menjamin stabilitas pasokan listrik serta mencegah terulangnya pemadaman bergilir di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membentuk tim khusus untuk mengawasi rantai pasok dan pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero) menyusul kembali terjadinya persoalan pasokan energi primer yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional.

Bahlil mengatakan pembentukan tim tersebut dilakukan agar persoalan serupa tidak terus berulang. Menurut dia, gangguan pasokan batu bara bukan pertama kali terjadi karena kasus serupa juga pernah terjadi pada 2022.

"Pemerintah, karena 2022 kan kejadian begini juga. Jadi bukan kejadian baru bagi PLN. Tahun 2022 juga begini. Masa setiap tahun kita [menghadapi] masalah begini terus?" ujar Bahlil usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Sebagai regulator, kata Bahlil, pemerintah tidak ingin persoalan pasokan batu bara terus berulang sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai pasok energi primer untuk pembangkit listrik.

"Menurut kami dari pihak regulator melihat kalau ini tidak diawasi, kami tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim," katanya.

Bahlil menjelaskan tim pengawasan tersebut akan beranggotakan unsur lintas lembaga, mulai dari PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

"Tim pengadaannya itu terdiri dari PLN, Dirjen Batu Bara, BPKP, Inspektur Jenderal," ujarnya.

Pemerintah juga membuka peluang pelibatan aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pendampingan dalam proses pengawasan pengadaan batu bara.

"Dan tidak menutup kemungkinan kami melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi," kata Bahlil.

Selain persoalan rantai pasok, Bahlil mengakui PLN juga melaporkan adanya kendala terkait pemeliharaan atau maintenance pembangkit. Namun, dia enggan memerinci lebih jauh dan meminta agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada manajemen PLN.

"Nanti tanya kepada PLN. Yang jelas PLN sampaikan bahwa ada persoalan maintenance juga," ujarnya.

Terkait kemungkinan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik, Bahlil menegaskan hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan PLN sebagai operator sistem ketenagalistrikan nasional.

"Itu tanya di PLN karena itu urusan PLN," katanya.

Sebelumnya, pemerintah bersama PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Evaluasi tersebut mencakup aspek pasokan batu bara, kondisi pembangkit, hingga tata kelola pengadaan energi primer guna memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan gangguan pada sistem kelistrikan yang sempat memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa telah teratasi.

Hal tersebut disampaikan Bahlil berdasarkan laporan yang diterimanya dari Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

"Mulai hari ini itu sudah tidak ada terjadi gangguan lagi. Itu menurut Dirut PLN ya," ujar Bahlil kepada wartawan.

Bahlil tidak merinci pembangkit listrik mana saja yang sebelumnya mengalami gangguan. Saat ditanya apakah salah satunya merupakan pembangkit di Cirebon, dia mengaku tidak mengingat nama pembangkit yang dimaksud.

"Nama-namanya kan saya tadi lupa ya, nama-namanya saya sudah lupa," katanya.

Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa persoalan teknis terkait operasional dan pelayanan sistem kelistrikan sepenuhnya menjadi kewenangan PLN sebagai operator ketenagalistrikan nasional.

Sementara itu, dia melanjutkan pemerintah melalui Kementerian ESDM berperan sebagai regulator yang mengawasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

"Karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama PLN telah melakukan evaluasi menyeluruh terkait gangguan sistem kelistrikan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Evaluasi tersebut mencakup persoalan pasokan energi primer, kondisi pembangkit, hingga kebutuhan pemeliharaan (maintenance) guna menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan nasional.

PLN sebelumnya juga menyatakan bahwa kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik sejak Minggu (21/6/2026) seiring pulihnya salah satu pembangkit besar yang sebelumnya mengalami gangguan teknis dan mulai masuk kembali ke dalam sistem.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan gangguan pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Cilacap menjadi salah satu penyebab pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pembangkit yang mengalami gangguan adalah PLTU Cilacap Unit 1 berkapasitas 300 megawatt (MW) dan PLTU Cilacap Unit 4 berkapasitas 1.000 MW.

Menurutnya, gangguan pada kedua pembangkit tersebut kini telah teratasi sehingga proses pemulihan sistem kelistrikan dapat dilakukan secara bertahap.

"PLTU [yang gangguan] itu PLTU Cilacap 1 sama 4. Gitu, Insyaallah sudah enggak ada masalah kira-kira," ucap Tri ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Sebelumnya, pemadaman listrik bergilir terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa akibat gangguan pada dua pembangkit berkapasitas besar. Namun, PT PLN (Persero) belum mengungkap identitas pembangkit yang mengalami kendala tersebut.

Tri menjelaskan gangguan yang terjadi berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan pembangkit.

"Sebenarnya maintenance sih, maintenance," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan kondisi sistem kelistrikan Jawa terus membaik seiring dengan percepatan pemulihan pembangkit dan pengamanan pasokan energi primer.

Menurut Darmawan, salah satu pembangkit milik produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) yang mengalami gangguan operasional pada pekan lalu telah kembali beroperasi dan tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa pada Minggu (21/6/2026) pukul 18.00 WIB.

"Dengan demikian, pemadaman bergilir yang terjadi pada minggu lalu saat ini telah berhasil diminimalisasi," ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Dia menambahkan pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit saat ini juga telah berjalan normal sehingga mendukung penguatan sistem kelistrikan.

"Pasokan energi primer yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembangkit telah berjalan dengan lancar. Sehingga upaya penguatan pembangkit berjalan dengan baik," imbuhnya.

Untuk menjaga keandalan sistem, PLN menyatakan terus melakukan pemantauan dan penguatan pembangkitan serta rantai pasok energi primer.

"Kami terus memonitor upaya perbaikan sistem kelistrikan Pulau Jawa selama 24 jam, tujuh hari dalam seminggu, secara berkelanjutan. Kami melakukan upaya terbaik agar perbaikan yang telah berlangsung dapat terus terjaga dan ditingkatkan," kata Darmawan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Dalam pertemuan itu, PLN melaporkan perkembangan pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa setelah terjadi pemadaman bergilir pada pekan lalu.

Darmawan mengatakan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik sejak Ahad (21/6/2026). Perbaikan tersebut membuat pemadaman bergilir yang sebelumnya terjadi berhasil diminimalkan.

"Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir," kata Darmawan sebelum bertemu Presiden.

Menurut Darmawan, membaiknya kondisi sistem kelistrikan didukung mulai normalnya pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik milik PLN maupun pembangkit swasta atau independent power producer (IPP). Kondisi itu memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

Selain itu, satu pembangkit besar milik mitra yang sebelumnya mengalami kendala teknis telah berhasil dipulihkan dan kembali tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa pada Ahad malam. Pembangkit tersebut kini kembali memasok listrik ke sistem sehingga membantu memperkuat cadangan daya.

Darmawan menjelaskan sebelumnya terdapat dua pembangkit besar milik mitra PLN yang mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem. Menyikapi kondisi tersebut, PLN bersama mitra pembangkit langsung melakukan perbaikan.

"Kami minggu lalu langsung menurunkan tim PLN bersama dengan mitra kami untuk melakukan perbaikan. Dan ada kabar yang baik tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa," ujarnya.

PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir pada pekan lalu. Selain mempercepat pemulihan pembangkit, perseroan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer serta penguatan keandalan pembangkit milik PLN maupun mitra IPP.

Menurut Darmawan, PLN terus memantau kondisi sistem kelistrikan selama 24 jam setiap hari guna menjaga keandalan pasokan listrik di Pulau Jawa.

Dalam kesempatan itu, PLN turut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta kerja sama para pemasok dan mitra pembangkit dalam menjaga pasokan listrik nasional.

"Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar upaya all out dari kami semuanya ini bisa dimudahkan dan berjalan dengan lancar. Kami mengapresiasi dukungan dari pemerintah dan kekompakan seluruh mitra kami sehingga bersama-sama dapat menjaga keandalan penyediaan energi ke depan," kata Darmawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik setelah terjadi pemadaman bergilir pada pekan lalu.

Hal itu disampaikan Darmawan saat memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Darmawan mengatakan bahwa sejak Minggu (21/6/2026), pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa mulai dapat diminimalisir seiring membaiknya kondisi sistem kelistrikan.

“Kami ingin menyampaikan kabar baik. Bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik, dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir,” ujar Darmawan.

Kendati demikian, ia tetap menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat gangguan pasokan listrik tersebut.

Menurutnya, perbaikan sistem ditopang oleh mulai mengalirnya pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik milik PLN maupun pembangkit swasta atau Independent Power Producer (IPP).

“Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau Independent Power Producer, minggu lalu mulai mengalir. Dan itu memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Pulau Jawa,” katanya.

Selain itu, PLN juga sempat menghadapi gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang menyebabkan pembangkit tersebut keluar dari sistem. Salah satu pembangkit kini telah berhasil dipulihkan dan kembali memasok listrik ke sistem Jawa.

“Hari Jumat kami menyampaikan ada dua pembangkit besar milik mitra kami yang mengalami kendala teknis dan terpaksa keluar dari sistem. Dan ada kabar yang baik tadi malam, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik,” ujarnya.

Darmawan menjelaskan PLN bersama mitra pembangkit langsung menerjunkan tim untuk melakukan perbaikan segera setelah gangguan terjadi. Upaya tersebut dilakukan secara intensif untuk memulihkan keandalan pasokan listrik.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), atas dukungan dalam proses pemulihan sistem kelistrikan.

“Kami memberikan apresiasi luar biasa atas dukungan, arahan, dan bimbingan dari pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dalam hal ini Bapak Menteri Bahlil Lahadalia,” ujarnya.

Lebih lanjut, PLN melakukan pembenahan tata kelola rantai pasok energi primer serta penguatan keandalan pembangkit, baik milik perseroan maupun mitra IPP. Seluruh upaya dilakukan secara intensif dengan pemantauan 24 jam setiap hari.

“Kami melakukan upaya all out, 24 jam 7 hari seminggu, baik itu dalam melakukan monitoring, memetakan seluruh upaya kami agar perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan,” tuturnya.

Meski kondisi mulai membaik, PLN tetap meminta dukungan masyarakat agar proses pemulihan sistem dapat berjalan lancar dan keandalan listrik terus terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri semen mulai merasakan dampak dari kebijakan pengurangan beban listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Pelaku usaha mewanti-wanti pembatasan pasokan listrik yang berkepanjangan berpotensi memangkas utilisasi pabrik hingga 50%, sekaligus meningkatkan biaya produksi.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia (ASPERSSI) Lilik Unggul Raharjo mengatakan sebagian besar pabrik semen di Jawa Barat telah menerima permintaan untuk menurunkan konsumsi listrik dengan skema yang berbeda-beda.

"Ada yang diminta mengurangi beban pemakaian 50%, ada juga yang diminta kurangi beban selama tiga jam sehari,” katanya kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Sementara itu, pabrik semen terintegrasi di Jawa Timur belum menerima permintaan pengurangan beban. Namun, dia mengungkapkan telah terjadi pemadaman listrik mendadak di unit penggilingan akhir di Gresik. Adapun di Jawa Tengah hingga saat ini belum terdapat kendala serupa.

Menurut Lilik, pembatasan konsumsi listrik tersebut berpotensi menekan kinerja industri semen, terutama dari sisi produksi dan utilisasi pabrik. Apabila kebijakan pengurangan beban listrik terus berlangsung dalam jangka panjang, Lilik memperkirakan utilisasi industri semen dapat mengalami penurunan yang cukup signifikan.

"Potensi terburuk penurunan utilisasi bisa mencapai 30% sampai 50% pada kondisi pengurangan beban," prediksinya.

Dia mengingatkan risiko yang lebih besar muncul apabila pemadaman listrik terjadi secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Kondisi tersebut dapat memicu kerusakan pada peralatan produksi yang bernilai tinggi.

"Kalau sering mati mendadak, sudah ada beberapa pengalaman terjadi kerusakan fatal di alat," tegas Lilik.

Untuk meminimalkan dampak tersebut, industri semen katanya telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Salah satunya dengan menyesuaikan rencana produksi dan jadwal pemeliharaan mengikuti jadwal pengurangan beban listrik.

Selain itu, perusahaan juga akan merevisi rencana distribusi apabila pembatasan listrik telah dipastikan berlangsung karena volume produksi ikut terdampak. Selain itu, pelaku usaha akan melakukan pemeriksaan terhadap sistem proteksi seluruh peralatan vital guna mengantisipasi kerusakan apabila terjadi pemadaman mendadak.

Lilik menilai, komunikasi yang intensif antara PT PLN (Persero) dan pelaku industri menjadi faktor penting agar perusahaan dapat menyesuaikan operasi pabrik secara lebih efektif. PLN diminta terbuka terkait kemampuan kapasitas pasokan tenaga listrik.

Di sisi lain, dia berharap pemerintah dapat memastikan keandalan pasokan energi primer untuk menjaga kontinuitas operasional industri. “Harapan utama ke Kementerian ESDM agar menjamin supply batu bara ke pembangkit PLN dan juga suppply batu bara ke industri semen," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa imbas gangguan teknis dan masalah pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Darmawan menyebut, saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Jawa menghadapi tantangan gangguan teknis dari dua operasi pembangkit listrik besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Kedua PLTU tersebut tidak dapat memasok listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.

Bisnis.com, JAKARTA — pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu kelancaran produksi, distribusi, hingga kepastian operasional perusahaan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi perhatian serius pelaku usaha.

Berdasarkan komunikasi Apindo dengan pelaku usaha di sejumlah daerah dan kawasan industri, gangguan listrik berpotensi menghambat aktivitas operasional perusahaan.

"Memang terdapat kekhawatiran, terutama karena gangguan atau pemadaman listrik dapat menghambat proses produksi, menunda penyelesaian pesanan, mengganggu jadwal pengiriman, serta menambah biaya operasional," katanya saat dihubungi, Minggu (21/6/2026).

Menurut Shinta, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa berhentinya aktivitas produksi selama pemadaman berlangsung. Bagi industri yang mengandalkan proses produksi berkelanjutan, gangguan listrik dapat memicu biaya tambahan yang lebih besar.

Dia menjelaskan, perusahaan harus menanggung biaya restart mesin, penggunaan generator set (genset), tambahan konsumsi bahan bakar, hingga risiko kerusakan bahan baku maupun barang dalam proses produksi. Selain itu, keterlambatan pemenuhan kontrak kepada pembeli juga berpotensi terjadi apabila gangguan listrik berlangsung berulang.

"Sektor yang paling rentan terdampak umumnya adalah sektor yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan kontinyu," ujarnya.

Tidak hanya industri besar, Shinta menyebut pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dinilai menghadapi risiko yang tidak kalah besar. Banyak pelaku UMKM belum memiliki kapasitas maupun sumber daya untuk menyediakan pasokan listrik cadangan ketika terjadi pemadaman.

Akibatnya, gangguan listrik berpotensi menekan produktivitas usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi daerah.

Apindo pun meminta pemerintah segera menemukan solusi atas kondisi tersebut. Di sisi lain, organisasi pengusaha itu mendorong penguatan keandalan sistem kelistrikan nasional agar gangguan serupa tidak terus berulang.

Shinta menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap kecukupan cadangan daya, keandalan pembangkit, kesiapan jaringan transmisi dan distribusi, ketersediaan energi primer, hingga sistem mitigasi saat terjadi gangguan.

Menurutnya, bagi pelanggan industri dan kawasan industri, aspek komunikasi juga menjadi faktor penting. Pelaku usaha membutuhkan pemberitahuan dini serta respons yang cepat agar dapat menyesuaikan jadwal produksi dan meminimalkan kerugian.

"Untuk pelanggan industri dan kawasan industri, pemberitahuan dini, kanal komunikasi yang jelas, serta respons yang cepat tanggap dibutuhkan agar pelaku usaha dapat menyesuaikan jadwal produksi, mengamankan bahan baku, mengatur tenaga kerja, dan meminimalkan kerugian operasional," katanya.

Lebih lanjut, Apindo mengingatkan bahwa keandalan pasokan listrik tidak hanya berpengaruh terhadap kegiatan operasional harian perusahaan, tetapi juga terhadap persepsi investor terhadap kepastian berusaha di Indonesia.

Hal itu terutama berlaku bagi sektor manufaktur, kawasan industri, dan industri berbasis teknologi yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan berkesinambungan.

Karena itu, Apindo berharap pemerintah dan PT PLN (Persero) memperkuat koordinasi untuk memastikan pemulihan berlangsung cepat sekaligus mencegah gangguan serupa terjadi kembali.

"Listrik merupakan prasyarat utama kegiatan ekonomi. Karena itu, mitigasi, transparansi, dan percepatan pemulihan menjadi sangat penting agar dampaknya terhadap kegiatan usaha dapat diminimalkan dan tidak kontra-produktif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan," ujar Shinta.

Sementara itu, Associate Principal Energy Shift Indonesia (ESI) Ahmad Zuhdi menambahkan, di tengah munculnya gangguan pasokan listrik, pemerintah dinilai perlu bergerak cepat dan merancang kebijakan yang optimal baik untuk jangka pendek maupun perbaikan struktural dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek, Zuhdi mengatakan pemerintah perlu segera meningkatkan stok batubara pada PLTU yang saat ini kekurangan karena berbagai Faktor. Sementara itu, dalam jangka panjang, pemerintah dan PLN perlu mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis sumber energi pembangkit.

"Pemerintah dan PLN harus menyadari kalau bergantung besar pada PLTU akan memberikan peluang untuk kejadian ini terulang lagi. Dibutuhkan diversifikasi ke sumber lain dan penguatan seluruh ekosistem pendukung seperti integrasi grid, dan sistem penyimpanan energi yang intermittent," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia megungkapkan bahwa pemadaman listrik yang terjadi berulang di wilayah Jawa berisiko mengikis minat investasi sektor manufaktur.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menyatakan keandalan pasokan energi merupakan pilar utama penentu daya saing industri nasional.

Menurutnya, gangguan listrik di Pulau Jawa selaku pusat kegiatan industri akan langsung memicu multiplier effect negatif terhadap produktivitas dan kepastian operasional pelaku usaha global.

“Jika gangguan pasokan listrik terjadi berulang dan tidak segera ditangani, tentu akan menjadi catatan bagi investor karena berpotensi meningkatkan biaya operasional dan risiko bisnis,” ujar Erwin kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Erwin menjelaskan bahwa dalam kalkulasi penanaman modal, penanam modal asing maupun domestik kini tidak hanya menyoroti variabel tarif energi kelistrikan semata.

Lebih dari itu, tingkat kepastian pasokan dan stabilitas infrastruktur jaringan listrik menjadi indikator paling krusial sebelum modal tersebut direalisasikan ke dalam ekosistem manufaktur.

Kadin memetakan sektor dengan proses produksi terus-menerus (continuous process) seperti industri baja, petrokimia, semen, tekstil, serta makanan dan minuman menjadi klaster yang paling terdampak dari fenomena pemadaman listrik belakangan ini.

Bagi industri padat modal tersebut, padamnya daya listrik dalam hitungan jam tidak hanya menghentikan lini produksi saja, melainkan berpotensi merusak bahan baku dan mesin-mesin pabrik.

“Kerugian tidak hanya berasal dari berhentinya produksi, tetapi juga dari biaya pemulihan operasional yang sering kali jauh lebih besar dibanding durasi pemadaman itu sendiri,” kata Erwin.

Kondisi ini kian diperparah oleh lonjakan beban biaya operasional akibat penggunaan pembangkit cadangan seperti genset yang menguras bahan bakar tambahan secara masif.

Selain membengkaknya beban energi, pelaku industri manufaktur juga terpaksa mengalokasikan anggaran lembur karyawan demi mengejar ketertinggalan target output produksi yang sempat terhenti.

Ketidakpastian ini pun dinilai merembet pada terhambatnya jadwal logistik pengiriman barang, yang berpotensi merusak reputasi pemanufaktur domestik di mata pembeli internasional.

Seiring hal tersebut, Kadin mememinta pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk segera memprioritaskan penguatan ketahanan sistem kelistrikan nasional secara menyeluruh.

Hal tersebut diperlukan guna menjamin ketersediaan energi primer, meningkatkan kapasitas transmisi, serta membenahi sistem mitigasi dan komunikasi darurat kepada segenap pelanggan industri.

“Karena itu Kadin mendorong pemerintah dan PLN untuk terus memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional, memastikan ketersediaan energi primer, meningkatkan keandalan pembangkit dan jaringan transmisi, serta memperbaiki sistem mitigasi dan komunikasi kepada pelanggan industri,” pungkas Erwin.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa imbas gangguan teknis dan masalah pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Kami atas nama PT PLN ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," ujar Darmawan dalam video konferensi pers yang dirilis PLN.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara terkait terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa selama beberapa waktu belakangan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan penyebab pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa adalah adanya gangguan teknis dan masalah pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Darmawan menyebut, saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Jawa menghadapi tantangan gangguan teknis dari dua operasi pembangkit listrik besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Kedua PLTU tersebut tidak dapat memasok listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.

"Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa," kata Darmawan dalam video konferensi pers yang dirilis PLN, dikutip Minggu (21/6/2026).

Untuk memastikan penyediaan listrik berjalan lancar, PLN juga tengah mengamankan pasokan batu bara, terutama jenis kalori menengah (medium rank coal), untuk memenuhi kebutuhan PLTU. Upaya tersebut dilakukan dengan mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan para pemasok batu bara yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah.

"Kami berkoordinasi secara intens, kontinu, terus-menerus dengan tim Dirjen Minerba sehingga proses penandatanganan kontrak ini bisa berjalan dengan cepat," tutur Darmawan.

Dia pun memastikan pasokan batu bara tersebut sudah mulai mengalir ke PLTU di seluruh Pulau Jawa.

Isu Kekurangan Pasokan Batu Bara

Sementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman bergilir yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.

Bahlil menuturkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional.

Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180 sampai 190 juta ton, jauh lebih banyak dari kebutuhan batu bara secara nasional.

“Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," ungkap Bahlil dalam keterangan resminy.

Bahlil menuturkan, persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional dan distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN.

Dia pun mengatakan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN untuk memastikan langkah penanganan dilakukan secepat mungkin.

Bahlil juga meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta memperkuat mitigasi guna mencegah gangguan serupa di masa mendatang.

"Saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut (PLN) untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Ditjen Listrik. Kita regulasinya, sedangkan yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," tuturnya.

Dia juga kembali menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dari sisi regulasi dan jaminan pasokan energi. Oleh karena itu, pelaksanaan teknis di lapangan kini menjadi fokus utama yang harus segera dituntaskan oleh PLN.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa mulai menekan aktivitas industri baja. Pelaku usaha memperingatkan gangguan pasokan listrik yang berlanjut berpotensi menghambat produksi karena proses manufaktur baja sangat bergantung pada ketersediaan listrik yang stabil.

Ketua Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Harry Warganegara mengatakan, pemadaman listrik di beberapa daerah telah memengaruhi operasional pabrik, meski dampaknya berbeda-beda di setiap wilayah bergantung pada durasi dan pola pengurangan beban.

"Berdasarkan informasi dari pelaku industri, di Jawa Timur pemadaman umumnya berlangsung sekitar 4 hingga 6 jam," ujarnya kepada Bisnis,Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, dengan kapasitas produksi minimal sekitar 100 ton hingga 200 ton per jam, penghentian operasi selama periode tersebut berpotensi menyebabkan kehilangan produksi sekitar 400 ton hingga 1.200 ton.

Selain Jawa Timur, salah satu industri baja lapis di kawasan Cikarang juga melaporkan mengalami pemadaman listrik hingga delapan jam. Meski demikian, pemadaman dilakukan secara bergiliran sehingga tingkat dampaknya tidak sama bagi seluruh perusahaan.

Di sisi lain, pelaku industri baja di DKI Jakarta melaporkan hingga kini belum mengalami pemadaman listrik. Dengan demikian, kegiatan produksi di wilayah tersebut masih berlangsung normal.

Kendati begitu, IISIA mengingatkan bahwa keberlanjutan pasokan listrik menjadi faktor krusial bagi industri baja. Gangguan yang berlangsung lebih lama berpotensi memperbesar kerugian produksi dan mengganggu pemenuhan permintaan pasar.

"Kalau pemadaman lanjut terus, ya repot semua pastinya," tegasnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menerapkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa menyusul gangguan teknis pada pembangkit serta kendala pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Jawa menghadapi tantangan gangguan teknis dari dua operasi pembangkit listrik besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Kedua PLTU tersebut tidak dapat memasok listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.