Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina EP (PEP) dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) untuk mendukung kegiatan operasi produksi minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja (WK) Rokan. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Muhamad Arifin.

Melalui perjanjian ini, PEP akan memasok gas kepada PHR guna mendukung kebutuhan operasional di WK Rokan. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari inisiatif strategis Regional 1 Subholding Upstream Pertamina dalam menjaga keberlanjutan pasokan gas serta mendukung produksi migas nasional.

“Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi nyata antar entitas di lingkungan Subholding Upstream Pertamina guna memastikan keberlanjutan pasokan energi untuk mendukung operasi hulu migas nasional, khususnya di Wilayah Kerja Rokan,” jelas Direktur Utama PHR Muhamad Arifin.

PJBG yang berlaku untuk periode 2026 hingga 2030 ini memiliki karakteristik khusus mengingat sumber gas PEP tidak terhubung langsung dengan infrastruktur gas milik PHR. Implementasi penyaluran gas dilakukan melalui skema virtual pipeline dengan metode swap gas.

Skema ini terlaksana melalui sinergi berbagai pihak, yakni PEP dan PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang (PHE Jambi Merang) sebagai produsen gas, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai konsumen gas sekaligus titik pertukaran (swap point), serta PT Pertamina Gas sebagai operator jaringan pipa gas.

Volume penyaluran gas dalam kerja sama ini direncanakan sebesar 30 Billion British Thermal Units per Day (BBTUD). Selain menyelesaikan PJBG, PEP dan PHR juga telah menyepakati Swap Gas Agreement yang implementasinya telah memperoleh persetujuan dari SKK Migas.

Kerja sama tersebut menjadi bentuk nyata sinergi antar produsen, konsumen, dan transporter gas di wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan (Sumbagtengsel) dalam mendukung keandalan pasokan energi nasional serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina EP (Pertamina EP) menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Cikarang Listrindo, pada Rabu (20/5/2026) lalu, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) ke-50 tahun 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan.

Perjanjian jual beli gas ini, yang berlaku hingga 16 September 2035, akan mendukung pemenuhan kebutuhan industri di wilayah Jawa Barat. Pasokan gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP ini berasal dari Lapangan Akasia Bagus, Jatibarang Field, dengan total volume mencapai 20 miliar standar kaki kubik (BSCF).

Pada kesempatan yang sama, PT Pertamina EP juga menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk mendukung produksi dan operasi minyak dan gas bumi Wilayah Kerja Rokan di Provinsi Riau. PJBG ini berlaku hingga 31 Desember 2030 dengan total volume mencapai 35 triliun British Thermal Unit (TBTU).

Hadir dalam penandatanganan perjanjian tersebut Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat, Direktur PT Cikarang Listrindo Yudho Pratikto, dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Muhamad Arifin.

Kerja sama antara PT Pertamina EP dan PT Cikarang Listrindo ini merupakan langkah strategis dalam memastikan ketersediaan energi yang andal dan berkelanjutan bagi sektor industri nasional, khususnya di Jawa Barat.

“Kesepakatan jangka panjang ini diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan energi dan berkontribusi positif terhadap daya saing industri di Jawa Barat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat dalam siaran persnya.

Melalui kedua perjanjian jual beli gas ini, perusahaan memastikan penerimaan bagian negara atas penjualan gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP di wilayah Jawa dan Sumatra, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

IDXChannel – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK MIgas) melaporkan perkembangan terbaru proyek Lapangan Gas Abadi Blok Masela. Penandatanganan jual-beli gas dari proyek tersebut ditargetkan pada Mei 2026 mendatang.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa manajemen PT JGC Jepang sebagai konsultan Front End Engineering Design (FEED) atau desain teknis kontruksi Proyek Abadi Masela telah datang ke SKK Migas untuk melaporkan progress terbaru pada Selasa (7/4/2026).

“SKK menyampaikan instruksi Menteri bahwa FEED harus dapat diselesaikan paling telat akhir tahun ini,” kata Djoko kepada IDX Channel dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).

Dengan begitu, Djoko menargetkan tender tender Engineering Procurement Construction (EPC) Blok Masela dapat dilaksanakan pada Oktober 2026. Sementara itu, Gas Sales Agreement (GSA) dapat ditandatangani pada Mei 2026.

“GSA dapat diteken Mei, saat pegelaran akbar hulu migas acara IPA Convex, yang direncanakan dihadiri Presiden RI dan Menteri seperti tahun lalu,” tuturnya.

Sejauh ini, Pertamina berpeluang menjadi pembeli utama gas dari Blok Masela. Selain itu, terdapat lima calon pembeli lainnya yang berasal dari perusahaan energi global, yaitu Osaka Gas Jepang, Kyushu Elektrik Jepang, Shell Trading, BP Trading, dan Chevron Trading.

Di sisi lain, SKK Migas juga menerima surat dari CEO Inpex, Takayuki Ueda, yang menyatakan kesediaan perusahaan Jepang itu untuk mengirimkan kargo LPG dari Australia ke Indonesia.

“Surat dari CEO Inpex bahwa Inpex bersedia mengirim cargo cargo LPG dari Produksi Inpex di Australia untuk Indonesia,” ungkap Djoko.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bertemu dengan CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda, Minggu (15/3/2026). Pertemuan tersebut untuk memastikan percepatan proyek Blok Masela yang nilainya mencapai USD20 miliar atau sekitar Rp339 triliun (dengan kurs Rp16.900 per dolar AS).

Bahlil bahkan mengapresiasi kemajuan pembangunan proyek ini, yang telah mencapai sekitar 25 persen. Melihat kemajuan yang signifikan ini, Bahlil menegaskan keinginannya agar Proyek Abadi Masela dapat memajukan FEED pada kuartal kedua 2026 atau selambatnya di kuartal ketiga tahun ini, supaya secara paralel dapat melakukan tender EPC.

"Karena kami berkeinginan ini bisa cepat supaya jangan ulur-ulur lagi. Ini 27 tahun, masa kita mau tunggu sampai usia saya 60 tahun baru jadi kan. Apalagi itu kampung ibu saya. Jadi saya pikir bisa tahun ini kita semua tender EPC," ujar Bahlil dalam pertemuan itu.

Untuk mencapai target FEED tersebut, Bahlil menawarkan kepada INPEX supaya produksi Lapangan Abadi Masela yang mencapai 9 Million Tonnes Per Annum (MTPA), apabila belum ada pembeli serius hingga akhir April 2026, agar dibeli oleh Danantara, termasuk pasokan untuk program hilirisasi.

"Supaya ada kepastian buyer. Saya menghargai buyer luar negeri, tapi pada saatnya sekarang negara Indonesia harus hadir, untuk bersama-sama dengan INPEX dalam rangka memastikan operasi. Jadi kami saja yang membeli," ujar Bahlil.

Menanggapi Menteri ESDM, CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda juga menyampaikan komitmennya untuk segera menyelesaikan Proyek Abadi Masela.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta pembeli gas terproses menandatangani lima amendemen perjanjian jual beli gas terproses (PJBG Terproses).

Penandatanganan tersebut disaksikan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, serta Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti, di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Penandatanganan amendemen ini merupakan bagian dari implementasi surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pelaporan produksi dan lifting Natural Gas Liquid (NGL).

Sebelumnya, telah dilaksanakan serangkaian proses negosiasi antara pihak penjual dan pembeli gas terproses hingga mencapai kesepakatan bersama.

Lima amandemen Perjanjian Jual Beli Gas Terproses yang ditandatangani, yaitu:

1. Amendemen Kedua PJBG Terproses antara PT Pertamina EP dengan PT Pertamina Gas
2. Amendemen Ketiga PJBG Terproses antara PT Pertamina EP dengan ESSA Industries
3. Amendemen Kesatu PJBG Terproses antara PT Pertamina EP dengan PT Bina Bangun Wibawa Mukti

4.Amendemen Kedua PJBG Terproses antara PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, PT Pertamina EP, Kodeco Energy Co Ltd, dan PT Mandiri Madura Barat dengan PT Pertamina Gas

5.Amendemen Kedua PJBG Terproses antara Petronas Carigali Ketapang II Limited dengan PT ArsyEnergy Resources

Dengan produksi LPG sekitar 1.000 metric ton (MT), penyesuaian pencatatan ini diperkirakan dapat menambah pencatatan lifting minyak bumi sekitar 11.693 barel per hari (bph).

Ke depan, sejumlah fasilitas produksi LPG di berbagai wilayah kerja di Indonesia diharapkan turut mengimplementasikan pencatatan dan pelaporan serupa, di antaranya:

• LPG Plant Cilamaya, Jawa Barat
• LPG Plant PT Sumber Aneka Gas, Jawa Timur
• Rencana pembangunan LPG Tomori, Sulawesi
• Rencana pembangunan LPG Jambi Merang

Implementasi ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi pelaporan produksi serta membantu pencapaian target lifting nasional. Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengatakan penandatanganan amendemen ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola industri hulu migas nasional.

“Langkah ini bukan hanya sekadar penyesuaian administratif, tetapi merupakan upaya penting dalam memperkuat tata kelola pencatatan produksi dan lifting migas nasional, sehingga tercatat lebih akurat, transparan, dan selaras dengan kebijakan pemerintah,” ujar Djoko dalam keterangan resmi, Rabu (11/3/2026).

Menurut Djoko, implementasi pencatatan NGL sebagai lifting minyak bumi merupakan bagian dari penyempurnaan tata kelola sektor hulu migas.

“Ini menunjukkan bahwa kita terus melakukan penyempurnaan tata kelola industri hulu migas, agar potensi produksi yang ada dapat tercatat secara optimal dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi negara,” tambahnya.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Desti Melanti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh KKKS sebagai penjual gas terproses, para pembeli gas, serta tim SKK Migas yang telah mendukung implementasi pencatatan dan pelaporan lifting NGL.

“Pencatatan ini dilakukan dengan menyesuaikan pengelompokan komoditas NGL menjadi lifting minyak bumi. Implementasi pencatatan tersebut telah dilaksanakan sejak 1 Maret 2026,” tutur Desti.

Dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung finalisasi amandemen perjanjian gas terproses tersebut. “Sejak 1 Maret 2026, produksi NGL secara resmi telah dicatatkan dan dilaporkan sebagai bagian dari komoditas minyak bumi,” ujar dia.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Revisi Prosedur Teknis Penyaluran Gas Terproses antara pihak Penjual dan Pembeli. Penandatanganan turut dilakukan oleh Kepala Divisi Produksi dan Pemeliharaan Fasilitas (PPF) SKK Migas, Desta Andra Djumena, dan disaksikan oleh Pjs Deputi Eksploitasi SKK Migas, Surya Widyantoro.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA —PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI) menjalin kerja sama jual beli gas bumi dengan PT Indogas Kriya Dwiguna.

Kerja sama itu dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Astrindo Nusantara Infrastruktur dengan PT Indogas Karya Dwiguna pada 24 Februari 2026.

Direktur Utama BIPI Ray Anthony Gerungan menyampaikan kerja sama itu merupakan bagian dari strategi perseroan dalam memperkuat portofolio bisnis energi dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan

“Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal bagi Astrindo dalam memperluas ekosistem bisnis gas dan LNG, sekaligus memperkuat sinergi dengan mitra strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Ray dalam keterangan resmi, Kamis (26/2/2026).

Sebagai informasi PT Indogas Kriya Dwiguna (IKD) merupakan perusahaan yang memiliki Kesepakatan Bersama dengan PT Kangean Energy Indonesia Ltd entitas anak usaha dari PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG).

Lebih lanjut, rencana kerja sama jual beli gas bumi antara BIPI dengan IKD sejalan dengan tujuan untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi dan pemanfaatan gas alam di Indonesia.

Ray menjabarkan bahwa kerja sama ini merupakan langkah awal potensi penyaluran gas alam dari IKD kepada Astrindo, melalui entitas anaknya tidak langsung yaitu PT Para Amartha LNG. Penyaluran gas alam itu bertujuan untuk mendukung kegiatan pengolahan gas alam cair (LNG) melalui fasilitas Mini LNG Plant.

MoU berlaku selama 1 tahun seiak tanggal penandatanganan. Rencana kerja sama ini mencakup pembahasan sumber pasokan, volume indikatif, kualitas gas, skema penyaluran, serta kajian teknis terhadap fasilitas Mini LNG milik PAL guna memastikan kelayakan operasional dan keberlanjutan pasokan energi.

“Penandatanganan MoU ini belum memberikan dampak langsung terhadap kondisi keuangan perseroan, namun diharapkan dapat memberikan potensi dampak positif terhadap kegiatan operasional dan pengembangan portfolio bisnis energi perseroan di masa mendatang, khususnya dalam pengembangan bisnis LNG.”

Bisnis.com, JAKARTA – Harga minyak global yang sedang jatuh berisiko menekan margin pendapatan emiten minyak dan gas (migas) Indonesia, tak terkecuali emiten migas afiliasi Grup Bakrie PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG).

Data US Energy Information Administration (2025) memproyeksi pasar minyak global pada 2026 akan berada dalam kondisi oversupply. Pasokan minyak global diproyeksi akan berada pada kisaran 107,4 juta barel per hari (bph), meningkat dibandingkan 2025 sebesar 106,2 juta bph. Dari sisi permintaan, konsumsi minyak global pada 2026 diperkirakan akan berada pada kisaran 105,2 juta barel per hari, meningkat terbatas dari 103,9 juta bph pada 2025.

Kondisi ini membuat harga minyak melandai. Pada awal 2026 ini, harga WTI berada di kisaran US$58 per barel dan Brent di US$64 per barel. Level tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan awal 2025, di mana WTI berada di sekitar US$78 per barel dan Brent US$82 per barel.

Menanggapi hal itu, Investor Relations Advisor Energi Mega Persada Herwin W Hidayat mengatakan secara umum ada dua faktor yang membuat ENRG bisa meredam dampak turunnya harga minyak global terhadap kinerja top line perseroan.

Pertama, sekitar 80% sampai 85% dari total produksi ENRG berasal dari gas. Sisanya, hanya 15%-20% saja yang berasal dari minyak. Menurutnya, harga gas cenderung lebih stabil dibandingkan dengan harga minyak yang lebih befluktuasi.

Kedua, perjanjian jual beli produk gas dari anak-anak usaha ENRG memiliki jangka waktu yang lebih panjang, yaitu 5-7 tahun, dibandingkan dengan perjanjian jual beli minyak yang harus diperbaharui setiap tahun.

"Harga jual gas yang cenderung lebih stabil dan perjanjian jual beli gas yang memiliki jangka waktu yang lebih panjang merupakan bentuk hedging atau praktik lindung nilai yang baik terhadap harga minyak yang lebih berfluktuasi," kata Herwin kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Menilik kinerja keuangan terbaru yang dirilis perseroan, penjualan neto ENRG dalam periode 9 bulan pertama 2025 tumbuh 13,0% year on year (YoY) menjadi US$361,38 juta. Dari angka tersebut, penjualan gas bumi berkontribusi sebesar US$220,49 juta atau meningkat 9,36% YoY. Sebaliknya, penjualan segmen minyak mentah turun 3,54% YoY menjadi US$112,14 juta.

Dalam periode ini, harga jual rata-rata minyak susut 14% YoY menjadi US$71,14 per barel, meski secara volume produksinya meningkat 6% YoY menjadi 8.381 bpd. Sebaliknya, volume produksi gas turun 2% YoY menjadi 223,6 juta kaki kubik (mcf) per hari, namun terkompensasi dengan harga rata-rata jual yang naik 7% YoY menjadi US$6,79 per mcf.

Sementara itu, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan mengatakan harga minyak global yang turun bisa berdampak terhadap kinerja operasional emiten migas upstream yang melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi.

"Biaya produksi per barel cenderung tetap (fixed), jadi ketika harga jual turun mendekati biaya produksi, margin laba bersih akan tergerus lebih dalam dibandingkan penurunan pendapatannya (operating leverage)," ujarnya.

David melihat, penurunan harga minyak global yang signifikan, Brent dari US$82 ke US$64 dan WTI dari US$78 ke US$58, akan berdampak langsung pada variabel pendapatan emiten. Pasalnya, harga jual rata-rata atau average selling price (ASP) emiten migas berkorelasi positif dengan harga minyak dunia.

"Dengan penurunan harga Brent sekitar 22% secara YoY, pendapatan emiten migas pada kuartal I-2026 nanti diproyeksikan akan turun secara tahunan juga. Penurunan ini terjadi karena volume produksi yang meningkat terbatas, berdasarkan data konsumsi global yang hanya naik tipis, dan ini tidak akan mampu mengkompensasi kejatuhan harga jual per barel," ujarnya.

Melansir Bloomberg Terminal, pendapatan ENRG sepanjang 2025 ditaksir akan tumbuh 15,35% YoY menjadi US$538,67 juta dengan laba bersih yang juga naik 18,89% YoY ke US$90 juta. Berikutnya, di periode 2026 pendapatan ENRG ditaksir naik 10,83% YoY menjadi US$597 juta dengan laba bersih sebesar US$112,33 juta.

Sementara itu, sebanyak lima analis (100%) merekomendasikan beli ENRG dengan target harga Rp1.906, mencerminkan potensial return 65,1% dari harga Rp1.155. Pada penutupan pasar Selasa (10/2/2026), saham ENRG turun 2,59% ke Rp1.130.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri BUMN, Rini Soemarno periode 2014-2019 sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk. atau PGN (PGAS) dengan PT Inti Alasindo Energy (PT IAE)

Selain itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Gas Bumi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) tahun 2020-2022 Sentot Harijady Brajanto Tri Putro; Mantan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM tahun 2020-2024 Tutuka Ariadji; dan Direktur Utama Pertamina Gas Agustus 2018-Maret 2022 Wiko Migantoro.

Mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan terhadap Rini untuk mendalami penggabungan perusahaan BUMN di bidang minyak dan gas.

"Dalam pemeriksaan hari ini, Saksi Sdr. RMS dimintai keterangan terkait Holdingisasi BUMN Minyak dan Gas dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN," kata Budi dalam keterangan tertulis.

KPK telah menahan dua tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Direktur Komersial PGN periode 2016–2019, Danny Praditya (DP), serta mantan Direktur Utama PT Isargas periode 2011–2024, Iswan Ibrahim (ISW), yang juga menjabat Komisaris PT IAE periode 2006-2024.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari keputusan DP yang memaksakan pembelian gas dari PT IAE. Padahal pembelian tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017 serta tidak melalui prosedur tata kelola yang semestinya.

DP kemudian menginisiasi kerja sama melalui bawahannya tanpa melibatkan unit Pasokan Gas yang berwenang. Dia memerintahkan tim pemasaran menyusun kajian dan menjalin kerja sama dengan grup ISARGAS, termasuk meminta pembayaran uang muka sebesar USD15 juta.

Namun, uang yang dibayarkan pada 9 November 2017 itu tidak dibelanjakan untuk pembelian gas, tetapi dialokasikan menutup utang IAE/ISARGA kepada pihak ketiga. Padahal, perjanjian kerja sama baru ditandatangani pada 2 November 2017, hanya sepekan sebelum pembayaran dilakukan.

Bahkan, kerja sama tetap berjalan meskipun hasil uji kelayakan pada 2018 menyatakan ISARGAS tidak layak diakuisisi. Skema jual-beli gas dinilai melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana disampaikan BPH Migas dan Kementerian ESDM.

Pada 2021, BPH Migas dan Komisaris Utama PGN merekomendasikan penghentian kontrak sekaligus menyarankan langkah hukum. Pada Oktober 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan negara merugi sebesar US$15 juta akibat transaksi tersebut

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina tahun 2018-2024, Nicke Widyawati dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Gas Negara (PT PGN).

Selain Nicke, KPK juga memeriksa Marta Kurniawan selaku ASN; Mohammad Alfansyah selaku Kasubdit Niaga Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM sejak tahun 2015-2018; Muhammad Wahid Sutopo selaku Mantan Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT PGN Tbk; dan Rainoc Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Januari 2024-sekarang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan seluruhnya diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Budi menjelaskan para saksi didalami mengenai proses perjanjian jual beli gas antara PT PGN dengan PT Inti Alasindo Energy (PT IAE).

"Termasuk terhadap saksi Sdr. NW, selaku Dirut PT Pertamina (Persero) Tahun 2018 s.d 2024, penyidik meminta keterangan perihal holdingisasi BUMN Minyak dan Gas dalam hal ini PT Pertamina dan PT PGN pada saat periode Nicke Sebagai Dirut Pertamina," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (4/5/2026).

KPK telah menahan dua tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Direktur Komersial PGN periode 2016–2019, Danny Praditya (DP), serta mantan Direktur Utama PT Isargas periode 2011–2024, Iswan Ibrahim (ISW), yang juga menjabat Komisaris PT IAE periode 2006-2024.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari keputusan DP yang memaksakan pembelian gas dari PT IAE. Padahal pembelian tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017 serta tidak melalui prosedur tata kelola yang semestinya.

DP kemudian menginisiasi kerja sama melalui bawahannya tanpa melibatkan unit Pasokan Gas yang berwenang. Dia memerintahkan tim pemasaran menyusun kajian dan menjalin kerja sama dengan grup ISARGAS, termasuk meminta pembayaran uang muka sebesar USD15 juta.

Namun, uang yang dibayarkan pada 9 November 2017 itu tidak dibelanjakan untuk pembelian gas, tetapi dialokasikan menutup utang IAE/ISARGA kepada pihak ketiga. Padahal, perjanjian kerja sama baru ditandatangani pada 2 November 2017, hanya sepekan sebelum pembayaran dilakukan.

Bahkan kerja sama tetap berjalan meskipun hasil uji kelayakan pada 2018 menyatakan ISARGAS tidak layak diakuisisi. Skema jual-beli gas dinilai melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana disampaikan BPH Migas dan Kementerian ESDM.

Pada 2021, BPH Migas dan Komisaris Utama PGN merekomendasikan penghentian kontrak sekaligus menyarankan langkah hukum. Pada Oktober 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan negara merugi sebesar US$15 juta akibat transaksi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“PGN”) dan Dart Energy (Tanjung Enim) Pte. Ltd (“Dart Energy”) berkolaborasi dalam rencana pemanfaatan pasokan gas yang berasal dari pengembangan lapangan gas metana batubara atau Coalbed Methane (CBM) dari Wilayah Kerja Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam upaya bersama mengoptimalkan potensi sumber daya gas domestik sekaligus mendukung diversifikasi pasokan gas bumi nasional.
PGN dan Dart Energy menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dimana Dart Energy akan memasok CBM kepada PGN pada Rabu, (17/12/2025). Inisiatif ini akan menambah alternatif sumber pasokan, sekaligus memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan potensi gas yang sebelumnya belum optimal.
"Pemerintah memberikan apresiasi PGN serta Dart Energy atas tercapainya PJBG ini. Pemerintah mendukung penuh dan mengupayakan Tanjung Enim menjadi Proyek Strategis Nasional. Semoga melalui PJBG ini penyaluran gas dari Tanjung Enim secara tepat waktu untuk memenuhi industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat dan menjadi best practice pemanfaatan CBM yang berkontribusi nyata pada kedaulatan energi," ujar Firdaus Wajdi selaku Sub Koordinator Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional Ditjen Migas.
SKK Migas mengapresiasi bahwa PJBG ini merupakan capaian yang sangat penting, bukan sekedar pemanfaatan gas bumi, tetapi juga CBM. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, meliputi Ditjen Migas, SKK Migas, KKKS, PGN, dan NU Energy. Dukungan dan upaya dari PGN turut mewujudkan pemanfaatan CBM yang akan diintegrasikan dengan infrastruktur yang tersedia, baik melalui jaringan pipa maupun beyond pipeline.
“Melalui kerja sama ini, PGN sebagai Subholding Gas Pertamina siap mendukung pengembangan dan pemanfaatan WK GMB Tanjung Enim. Dengan pengalaman dan kapabilitas PGN dalam mengelola infrastruktur yang terintegrasi, diharapkan dapat menjembatani sumber gas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelanggan,” ujar Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN Rachmat Hutama saat mewakili PGN dalam penandatanganan PJBG.
"CBM menjadi new chapter dalam pemanfaatan energi di Indonesia. Kerjasama ini akan mendukung tiga hal, pertama adalah pemanfaatan clean energy yang sejalan dengan upaya pemerintah di masa transisi energi menuju NZE 2060. Kedua, CBM yang dimanfaatkan dalam kerja sama ini diproduksi dari sumber domestik sehingga signifikan dalam optimalisasi energi dalam negeri. Ketiga adalah unlock resource CBM yang berpeluang untuk mendorong Indonesia memiliki new resource dalam pemenuhan supply - demand energi nasional," ujar CEO NuEnergy Gas Lim Beng Hong. NuEnergy Gas merupakan perusahaan induk (holding company) dari Dart Energy.
Lim Beng Hong menambahkan bahwa mereka melihat kerjasama ini lebih dari jual beli gas tetapi strategic partnership dan siap untuk kerjasama yang lebih lanjut ke depannya.
PGN juga berharap bahwa kolaborasi antara PGN dan Dart Energy dapat dikembangkan lebih lanjut melalui peluang kerja sama lainnya yang saling memberikan nilai tambah. Dengan semangat kemitraan jangka panjang, PGN optimistis kerja sama ini akan memberikan manfaat nyata bagi industri, masyarakat, dan perekonomian nasional.
PGN mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya kerja sama ini. Semoga kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi positif pada agenda ketahanan energi dan transisi energi Indonesia secara bertahap maupun berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Mubadala Energy dan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) telah menandatangani heads of agreement (HoA) untuk jual beli gas dari lapangan gas di Laut Andaman.

Melalui kemitraan strategis ini, Mubadala, perusahaan energi global yang berkantor pusat di Abu Dhabi, dan PLN EPI, Sub Holding PLN di bidang penyediaan energi primer, akan bekerja sama untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan energi Indonesia dengan mengoptimalkan gas bumi yang lebih bersih dan bersumber dari dalam negeri dalam rangka memastikan keandalan pasokan listrik dan transisi energi.

HoA ini menjadi dasar untuk memprioritaskan pasokan energi bagi wilayah Sumatra Utara dan Aceh, termasuk memanfaatkan potensi lapangan gas Tangkulo yang terletak sekitar 65 kilometer dari lepas pantai bagian utara Pulau Sumatra, yang memiliki cadangan gas lebih dari 2 trillion cubic feet (TCF).

Abdulla Bu Ali, President Director Mubadala Energy Indonesia, menyampaikan bahwa kesepakatan ini mencerminkan komitmen Mubadala terhadap masa depan energi Indonesia. Dengan bekerja sama dengan PLN EPI, Mubadala bertujuan untuk menghadirkan solusi energi yang andal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan domestik serta memperkuat keamanan energi nasional.

”Ini merupakan langkah penting dalam rencana pengembangan proyek gas Tangkulo di Blok South Andaman,” Kata Abdulla melalui siaran pers, Sabtu (29/11/2025).

Sektor energi khususnya kelistrikan di Indonesia tumbuh rata-rata 5,3% per tahun hingga 2034 sehingga membutuhkan pengembangan infrastruktur dan diversifikasi sumber pasokan demi memastikan ketahanan energi jangka panjang.

Dengan menggabungkan keahlian global dan keunggulan operasional Mubadala Energy, serta rencana pertumbuhan dan kapabilitas domestik PLN EPI, kolaborasi ini bertujuan menghadirkan solusi yang menjamin energi yang andal dan berkelanjutan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan strategi Indonesia untuk meningkatkan keamanan energi, mengoptimalkan sumber daya domestik, dan membangun ekosistem energi yang tangguh yang sekaligus mendorong transisi energi bersih.

Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia Rakhmad Dewanto mengatakan, PLN EPI mendukung pengembangan lapangan gas baru di Indonesia dan menyambut baik pengembangan lapangan gas Tangkulo di Blok South Andaman oleh Mubadala Energy.

”Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari pengembangan portofolio pasokan gas untuk kelistrikan dalam rangka mendukung ketahanan energi dan transisi energi di Indonesia,” ujar Rakhmad.

Penandatanganan HoA ini disaksikan oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto yang menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong kolaborasi antara pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.

Djoko menuturkan, dengan ditandatanganinya HoA ini selanjutnya Mubadala segera mengajukan plan of development (PoD) untuk pengembangan lapangan gas Tangkulo Blok South Andaman kepada SKK Migas.

SKK Migas, kata Djoko, berkomitmen akan menyelesaikan PoD kurang dari 1 bulan atau pada Desember dan selanjutnya SKK Migas segera menyampaikan ke Menteri ESDM untuk mendapat persetujuan.

"Dengan diselesaikannya PoD ini maka RRR [reserve replacement ratio] 2025 yang merupakan salah satu KPI SKK Migas, telah mencapai target lebih dari 100% sebagaimana yang ditugaskan kepada SKK Migas oleh Komwas [Komisi Pengawas] SKK Migas di bawah pimpinan menteri ESDM selaku ketua Komwas SKK Migas.”, pungkas Djoko.

HoA ini menjadi landasan untuk pembahasan lebih lanjut terkait kerangka teknis dan komersial. Komitmen Mubadala Energy untuk mendukung kebutuhan domestik menegaskan perannya sebagai mitra jangka panjang terpercaya di Indonesia, serta PLN EPI yang terus memimpin inisiatif untuk menjamin pasokan energi yang andal dan berkelanjutan bagi bangsa.

IDXChannel - Mubadala Energy, perusahaan energi internasional yang berkantor pusat di Abu Dhabi dan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Sub Holding PLN di bidang penyediaan energi primer, menandatangani Heads of Agreement (HoA) untuk jual beli gas dari lapangan gas di Laut Andaman.

Kerangka kerja ini menandai tonggak penting bagi sektor energi Indonesia.

Melalui kemitraan strategis ini, Mubadala Energy dan PLN EPI akan bekerja sama untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan energi Indonesia dengan mengoptimalkan gas bumi yang lebih bersih dan bersumber dari dalam negeri dalam rangka memastikan keandalan pasokan listrik dan transisi energi.

HoA ini menjadi dasar untuk memprioritaskan pasokan energi bagi wilayah Sumatra Utara dan Aceh, termasuk memanfaatkan potensi lapangan gas Tangkulo yang terletak sekitar 65 kilometer dari lepas pantai bagian utara Pulau Sumatra, yang memiliki cadangan gas lebih dari 2 Trillion Cubic Feet (TCF).

President Director Mubadala Energy Indonesia, Abdulla Bu Ali, mengatakan kesepakatan ini mencerminkan komitmen terhadap masa depan energi Indonesia.

”Ini juga merupakan langkah penting dalam rencana pengembangan proyek gas Tangkulo di Blok South Andaman," Kata Abdulla, dalam keterangan resmi, Sabtu (29/11/2025).

Sektor energi khususnya kelistrikan di Indonesia tumbuh rata-rata 5,3 persen per tahun hingga 2034, sehingga membutuhkan pengembangan infrastruktur dan diversifikasi sumber pasokan demi memastikan ketahanan energi jangka panjang.

Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia, Rakhmad Dewanto, mengatakan PLN EPI mendukung pengembangan lapangan gas baru di Indonesia dan menyambut baik pengembangan lapangan gas Tangkulo di Blok South Andaman oleh Mubadala Energy.

"Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari pengembangan portofolio pasokan gas untuk kelistrikan dalam rangka mendukung ketahanan energi dan transisi energi di Indonesia," ujar Rakhmad Dewanto.

Penandatanganan HOA ini disaksikan oleh Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto yang menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong kolaborasi antara pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.

“Dengan ditandatanganinya HoA ini selanjutnya Mubadala segera mengajukan POD untuk pengembangan Lapangan Gas Tangkulo Blok Andaman kepada SKK Migas. SKK Migas berkomitmen menyelesakan POD kurang dari 1 bulan, dengan kata lain akan diselesaikan pada Desember dan selanjutnya SKK Migas akan segera menyampaikan ke Menteri ESDM untuk mendapat persetujuan," kata Djoko.

Dengan diselesaikannya POD ini, maka Reserve Replacement Ratio (RRR) 2025 yang merupakan salah satu KPI SKK Migas, telah mencapai target lebih dari 100 persen sebagaimana yang ditugaskan oleh Komwas (Komisi Pengawas) di bawah pimpinan Menteri ESDM.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset berupa tanah dan bangunan 2 lantai, serta 13 pipa milik PT Banten Inti Gasindo (PT BIG) di Cilegon, Banten.

Penyitaan ini merupakan tindak lanjut penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait perjanjian jual-beli gas di lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) tahun 2017-2021.

"Penyidik melakukan penyitaan aset yaitu PT BIG, yang merupakan perusahaan ISARGAS Group. Penyitaan atas PT BIG dalam bentuk tanah dan bangunannya, dengan luasan bidang tanah 300 m2, dan bangunan kantor 2 (dua) lantai, yang berlokasi di Kota Cilegon," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025).

Budi mengatakan, 13 pipa yang disita memiliki total panjang 7,6 km. Aset yang disita diduga dikuasai Arso Sadewo alias AS.

"Penyitaan dilakukan sejak pekan lalu hingga rampung pemasangan plang sitanya pada 28 Oktober 2025," ujar Budi.

Budi menjelaskan, penyitaan aset-aset tersebut sebagai upaya dalam optimalisasi aset recovery atas kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini senilai US$15 juta.

Arso Sadewo merupakan Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE). Dia ditetapkan tersangka dan ditahan pada Selasa (21/10/2025) dalam perjanjian jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara atau PGN Tbk tahun 2017-2021.

Sebelum Arso, pada 11 April 2025 KPK lebih dulu menahan Komisaris PT IAE (2006-2023), Iswan Ibrahim dan Direktur Komersial PT PGN (2016-2019), Danny Praditya. Kemudian pada 1 Oktober 2025 KPK menahan Direktur Utama PT PGN, Hendi Prio Santoso (HPS).

Dalam konstruksi perkaranya, kasus ini bermula ketika PT IAE mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan kucuran dana.

ISW meminta Arso Sadewo (AS) selaku Komisaris Utama dan Pemilik saham mayoritas PT IAE melakukan kerja sama jual-beli gas dengan PT PGN melalui opsi akuisisi menggunakan metode pembayaran advance payment sebesar US$15 juta.

Padahal pembelian tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017 serta tidak melalui prosedur tata kelola yang semestinya.

Yugi Prayanto (YG) selaku kerabat dekat HPS memperkenalkan kepada AS. Alhasil, HPS menyetujui pembelian gas bumi oleh PT PGN dari PT IAE.

Setelah kesepakatan tersebut, AS memberikan komitmen fee sebesar SGD 500.000 kepada HPS di kantornya yang berlokasi di Jakarta.

Bahwa kemudian, atas komitmen fee tersebut, HPS memberikan sebagian uang, sejumlah USD10.000, kepada YG sebagai imbalan karena telah diperkenalkan kepada AS.