Jakarta (ANTARA) - Aplikasi pembayaran digital GoPay terus memperkuat inklusi layanan keuangan digital di Indonesia dengan mencatatkan 600 juta transaksi setiap bulan yang berasal dari 26 juta pengguna.

"Saat ini, layanan GoPay memiliki lebih dari 26 juta pengguna aktif bulanan dengan lebih dari 600 juta transaksi tiap bulan," ujar Presiden Direktur GoTo Financial Sudhanshu Raheja, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, aplikasi tersebut hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi keuangan yang praktis dan terjangkau.

Ia mengatakan kini GoPay tidak hanya memfasilitasi fitur pembayaran, tapi juga berbagai layanan keuangan dalam satu aplikasi yang ringan dan mudah diakses.

"Aplikasi GoPay menyediakan layanan keuangan yang murah dan lengkap untuk kebutuhan sehari-hari. Didukung dengan tampilan yang simpel dan ukuran aplikasi yang ringan, aplikasi GoPay dapat diunduh dan digunakan dengan mudah di berbagai jenis smartphone," kata Sudhanshu.

Melalui aplikasi tersebut, lanjut dia, pengguna dapat menikmati harga yang lebih murah untuk pembelian pulsa dan paket data, promo menarik untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, serta transfer gratis untuk pengguna sebanyak 100 kali per bulan dari sesama GoPay atau ke bank manapun.

Sebagai wujud komitmen perusahaan untuk memberikan akses finansial yang mudah dan aman bagi masyarakat, pihaknya pun mengembangkan lima langkah keamanan bagi pengguna.

Pengguna akan dipandu untuk melengkapi langkah-langkah tersebut pada aplikasi untuk memastikan perlindungan berlapis bagi akun mereka, di antaranya melalui penggunaan teknologi biometrik.

Apabila kelima langkah ini sudah terpenuhi, maka pengguna akan mendapat safety score meter 100 persen yang diinformasikan di dalam aplikasi GoPay.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan keuangan yang mudah dan aman bagi seluruh masyarakat, sekaligus mendukung agenda inklusi keuangan di Indonesia," ucap Sudhanshu.

Menurut data Bank Indonesia (BI) per Februari 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,67 miliar transaksi atau tumbuh 40,35 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital.

Volume transaksi melalui aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 9,49 persen yoy dan 22,16 persen yoy, termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 133,20 persen yoy.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) meraih sertifikasi internasional ISO 27701:2019 untuk pelindungan data pribadi nasabah, memperkuat komitmen perseroan terhadap tata kelola dan etika digital di tengah percepatan transformasi teknologi.

Direktur Compliance & Human Capital BSI Arief Adhi Sanjaya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa BSI merupakan first mover dalam implementasi ISO 27701:2019 yang efektif berlaku sejak 16 Desember 2025 dan menjadi bagian dari transformasi menyeluruh yang mencakup sistem, proses, dan budaya organisasi.

“Di era pemanfaatan AI dan data analytics, kepercayaan adalah aset yang tidak dapat digantikan. ISO 27701:2019 memastikan bahwa inovasi digital yang kami kembangkan tetap berlandaskan etika, akuntabilitas, dan pelindungan hak nasabah. Karena bagi BSI, teknologi harus memperkuat amanah dan tanggung jawab, bukan sekadar kecepatan,” ujar Arief.

Perseroan mengambil langkah sertifikasi ini sebagai bagian dari upaya strategis mendukung layanan keuangan modern yang aman, terpercaya, dan beretika, terutama di era di mana penggunaan data dan kecerdasan buatan (AI) yang semakin dominan dalam pengambilan keputusan perbankan.

Standar ISO 27701:2019 merupakan standar internasional untuk Privacy Information Management System (PIMS) yang memastikan organisasi mampu mengelola data pribadi secara sistematis, aman, transparan, dan bertanggung jawab sesuai praktik terbaik global.

Bagi perseroan, pencapaian sertifikasi ini mencerminkan kesiapan dalam menjawab tantangan transformasi digital yang semakin kompleks.

BSI memastikan bahwa seluruh siklus pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, hingga penghapusan, dijalankan dalam kerangka tata kelola yang kuat, terukur, dan berorientasi pada pelindungan hak nasabah.

Dengan demikian, pemanfaatan data dan teknologi, termasuk sistem analitik dan pengembangan AI, tetap berada dalam koridor etika, kehati-hatian, dan akuntabilitas.

Bagi BSI, inovasi digital tidak hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan, tetapi juga sebagai proses membangun kepercayaan jangka panjang.

Sertifikasi ISO 27701:2019 menjadi landasan penting agar setiap pengembangan sistem berbasis data mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan informasi, mencegah bias yang tidak diinginkan, serta menjaga integritas keputusan yang dihasilkan oleh teknologi.

Lebih dari sekadar pemenuhan kepatuhan regulasi, perseroan juga menyampaikan bahwa sertifikasi ini memperkuat tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dan berorientasi masa depan.

Di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi dan etika digital, perseroan menempatkan pelindungan data sebagai bagian integral dari reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan, baik nasabah, regulator, investor, maupun mitra global.

Saat ini, BSI telah dipercaya oleh lebih dari 23 juta nasabah dari berbagai segmen. Dengan diraihnya sertifikasi ISO 27701:2019, perseroan menegaskan komitmennya untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan pertumbuhan nasabah secara berkelanjutan, sejalan dengan penguatan kepercayaan publik terhadap sistem, tata kelola, dan integritas perusahaan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Perlindungan data menjadi prioritas utama KAI Group dalam mendukung kenyamanan dan rasa aman masyarakat

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Group menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan data pribadi serta kepercayaan pelanggan sebagai bagian dari penyelenggaraan layanan yang bertanggung jawab dan transparan.

"Perlindungan data menjadi prioritas utama KAI Group dalam mendukung kenyamanan dan rasa aman masyarakat," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan KAI secara konsisten memperkuat sistem pengamanan data pelanggan melalui penerapan standar internasional.

“KAI berkomitmen menjaga keamanan data pribadi pelanggan dan terus meningkatkan sistem pengelolaan serta pengawasan akses data secara berkelanjutan,” ujar Anne.

Sebagai bagian dari penguatan tersebut, KAI telah menerapkan Sertifikat ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang menjadi acuan dalam melindungi data pelanggan dan sistem operasional dari potensi risiko keamanan informasi.

KAI Group juga menjalankan kewajiban sebagai badan publik dengan mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk penyediaan informasi yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait isu yang mencuat dalam beberapa hari terakhir terkait penyebaran data pelanggan, KAI Group memastikan laporan dan pengaduan yang diterima telah ditangani sejak awal melalui mekanisme internal yang berlaku.

Ia menegaskan setiap dugaan pelanggaran diproses sesuai ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

“KAI Group terus menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, dan kepatuhan terhadap regulasi demi menjaga kepercayaan publik,” kata Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengatur batas waktu rekening dormant dan tidak aktif. Hal ini dilakukan untuk mendorong standarisasi dan penguatan tata kelola pengelolaan rekening di sektor Perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, aturan ini diterbitkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum.

"Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan," kata Dian dikutip dari keterangan resmi, Rabu, (19/11/2025).

Dengan ini, bank harus memiliki kebijakan dan prosedur serta melakukan pengawasan dalam pengelolaan rekening. Bank juga perlu memastikan bahwa nasabah mendapatkan kemudahan pengaktifan dan penutupan rekening melalui kanal bank melalui jaringan kantor fisik dan jaringan digital.

Standarisasi pengelolaan rekening nasabah diharapkan dapat mengurangi perbedaan perlakuan antarbank, memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi nasabah, serta meningkatkan transparansi layanan perbankan.

PONK ini juga mengatur secara lebih seimbang terkait hak nasabah dan bank dalam membuka dan mengelola rekening. Nasabah juga diwajibkanmemberikan informasi yang benar, memperbarui data, serta memilikiitikad baik dalam hubungan dengan bank. Bank akan menampilkan status rekening nasabah dalam kanal digital dan fisik yang menjadi media komunikasi dengan nasabah.

Selain itu, dalam ketentuan ini diatur bahwa bank harus memiliki kebijakan dan prosedur penatausahaan rekening nasabah, mencakup penetapan kriteria rekening tidak aktif dan dormant, mekanisme komunikasi kepada nasabah, serta pembebanan biaya administrasi dan bunga.

Bank juga diharap memiliki sistem yang dapat melakukan flagging rekening. Bank juga menyediakan fitur pengaktifan kembali atau penutupan rekening melalui kanal yang tersedia dan melakukan pelindungan data pribadi dan kerahasiaan nasabah.

Hal ini dilakukan melalui penerapan prinsip pelindungan konsumen, APU-PPT-PPPSPM, strategi anti fraud, dan manajemen risiko dalam setiap aspek pengelolaan rekening termasuk pengawasan yang lebih ketat pada rekening tidak aktif dan dormant untuk mencegah penyalahgunaan rekening.

Dalam melakukan pengelolaan rekening, bank perlu membagi klasifikasi rekening menjadi tiga. Berikut penjelasannya:

1. Rekening aktif yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.

2. Rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari.

3. Rekening dormant yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari.

Sebagai informasi, sebelumnya batas waktu rekening dormant merupakan kebijakan masing-masing bank. Lazimnya bank memberlakukan aturan rekening masuk kategori dormant bila tidak aktif dalam periode 180 hari atau enam bulan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap beredarnya alamat situs Coretax palsu.

Melalui unggahan akun Instagram resminya @ditjenpajakri, DJP menegaskan bahwa beberapa situs palsu beredar dengan domain yang menyerupai laman resmi sistem perpajakan Coretax.

"Belakangan ini banyak beredar situs-situs palsu yang mengatasnamakan Coretax DJP. Jangan sampai #KawanPajak jadi korban! Banyak situs tiruan yang sengaja dibuat untuk mencuri data pribadi dan uangmu," tulis @ditjenpajakri dikutip Selasa (18/11/2025).

DJP kembali mengingatkans situs resmi Coretax DJP hanya coretaxdjp.pajak.go.id. Bukan ukan yang berakhiran .com, .co.id, atau domain-domain lainnya.

Berikut beberapa contoh situs palsu Coretax:

1. coretaxdjp.go.id
2. coretaxonline.com
3. coretaxdjp.co.id
4. Pajakonline-coretax.online
5. coretaxpelayananonline.com

"Pastikan #KawanPajak selalu, cek kembali alamat situs dan akses hanya kanal resmi DJP," tulisnya.

Menjelang pelaporan SPT Tahunan, DJP pun mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivasi akun Coretax. Untuk aktivasi, wajib pajak bisa mendatangi langsung situs Coretax di atas.

Untuk aktivasi akun coretax DJP para wajib pajak langkahnya cukup mudah, berikut ini tahapannya sebagaimana dikutip dari situs DJP:

Langkah 1: Aktivasi Akun Coretax

Syarat utama: sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Cara aktivasi akun adalah sebagai berikut.

1. Buka laman Coretax DJP, lalu pilih Aktivasi Akun Wajib Pajak.

2. Centang pertanyaan Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?.

3. Masukkan NPWP dan klik Cari.

4. Isi email dan nomor ponsel yang terdaftar pada DJP Online. (Jika terjadi perubahan data, hubungi Kring Pajak 1500200 atau kunjungi kantor pajak terderkat).

5. Lakukan verifikasi identitas.

6. Centang pernyataan kemudian klik Simpan.

7. Cek email untuk Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak berisi kata sandi sementara. Pastikan email berasal dari domain resmi @pajak.go.id.

8. Login kembali ke Coretax lalu klick ganti kata sandi dan kemudian buat passphrase.

Langkah 2: Membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP)

KO DJP adalah tanda tangan elektronik resmi yang diterbitkan DJP. Semua dokumen perpajakan melalui Coretax harus ditandatangani dengan KO DJP. Cara membuat KO DJP adalah sebagai berikut.

1. Login di Coretax DJP.

2. Masuk ke Portal Saya lalu klik pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.

3. Isi rincian sertifikat digital, pilih penyedia sertifikat (termasuk yang dikelola DJP).

4. Masukkan ID Penandatangan atau buat passphrase.

5. Centang pernyataan lalu klik Kirim.

6. Jika berhasil, akan muncul notifikasi "Sertifikat Digital Berhasil Dibuat".

7. Unduh bukti tanda terima & surat penerbitan sertifikat digital.

Langkah 3: Validasi Kode Otorisasi

1. Masuk ke Portal Saya yatu Profil Saya.

2. Pilih menu Nomor Identifikasi Eksternal lalu tab Digital Certificate.

3. Pastikan status = VALID. Jika masih INVALID, klik Periksa Status.

4. Jika sukses, klik tombol Menghasilkan.

5. Dokumen Penerbitan Kode Otorisasi DJP akan terbit di menu Dokumen Saya.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, KO DJP Wajib Pajak dipastikan sudah aktif dan tervalidasi. Wajib Pajak pun dapat memenuhi kewajiban mengisi SPT tahunan 2025 mulai awal 2026 dengan aman dan mudah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Peneliti Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Parasurama Pamungkas menilai, peninggalan dan perekaman identitas seperti KTP sebagai jaminan seseorang masuk ke sebuah gedung merupakan tindakan yang dapat mengarah pada pelanggaran.

Seperti dialami banyak orang, gedung perkantoran dan fasilitas publik menerapkan aturan ketat bagi tamu, mulai dari meninggalkan KTP di resepsionis hingga wajib selfie sebelum masuk. Banyak pengelola gedung meminta data yang tidak relevan dengan kebutuhan keamanan.

Tidak sedikit pula yang menyimpan foto wajah hingga salinan KTP tanpa standar keamanan yang jelas yang dalam konteks UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), tindakan seperti ini dapat mengarah pada pelanggaran. Masalah bertambah rumit karena hingga kini pemerintah belum membentuk badan pengawas pelindungan data pribadi seperti yang diperintahkan UU PDP.

"Nah, pengumpulan data pribadi yang sebenarnya tidak relevan dengan aktivitas yang kita lakukan, seperti masuk tower, kemudian daftar akun, itu merupakan sebenarnya ketidakpatuhan pengontrolan terhadap prinsip-prinsip pelindungan data pribadi," kata Parasurama kepada CNBC Indonesia belum lama ini.

Ia menjelaskan, itu bisa menjadi "pelanggaran" karena ada beberapa prinsip yang tidak terpenuhi, semisal tujuan pengumpulan data itu harus terbatas dan relevan. Selain itu pengendali data juga tidak memenuhi unsur keabsahan, sebab data pribadi yang dikumpulkan tidak relevan dan untuk tujuan lain.

Indonesia telah memiliki aturan privasi lewat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sejak 2022. Aturan ini mengatur dengan ketat hak warga RI sebagai pemilik data pribadi serta menetapkan ancaman sanksi bagi perusahaan serta institusi pemerintah yang lalai melindungi data pribadi.

Walau begitu, pelaksanaan UU ini masih tersendat karena pemerintah belum mendirikan badan pengawas pelindungan data pribadi seperti perintah UU. Badan pengawas tersebut seharusnya berdiri 1 tahun sejak UU diterbitkan yang jatuh pada 17 Oktober 2024.

"Kemudian menggunakannya untuk tujuan lain, dan dia juga kehilangan dasar hukumnya untuk melanjutkan atau memproses data-data yang tidak relevan tadi," ujarnya.

Parasurama bilang, pihak pengelola gedung seharusnya bisa mencari cara selain mengumpulkan KTP atau pemindaian wajah, dalam hal ini cara yang tidak berisiko untuk masyarakat. Termasuk menyediakan opsi agar tidak membatasi aktivitas masyarakat untuk mengakses tempat tersebut.

Ia juga menegaskan privasi harusnya bisa diberikan secara default dan by design. Pelindungan atas privasi juga harus dilakukan oleh pengelola area-area terbatas, termasuk untuk gedung.

"Nah, itu sebenarnya merupakan bagian dari pelanggaran data, perlindungan data pribadi. Karena ini sama hal dengan platform digital ya, bagaimana kita bisa menikmati platform yang tidak ada ads dengan membayar misalnya gitu," jelas ia.

Terpisah, Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menjelaskan, foto selfie dan KTP bukan alat identifikasi yang diakui menurut Dukcapil. Berkait keamanannya, Alfons bilang, ini juga bergantung pada pengelolaan datanya, yakni cara mereka menyimpan data, apakah sudah aman atau tidak.

"Lalu apakah itu aman atau tidak ya tergantung lah pengelola datanya, bagaimana dia menyimpan data itu. Kalau dia tidak menyimpan dengan aman ya kalau data bocor ya selesai juga," kata Alfons.

"Yang tidak selesai juga akan bocor datanya gitu loh. Beserta fotonya, mukanya, selfienya, yang tinggal dikerjain pakai AI kan, dipermak lagi," ujarnya menambahkan.

Jakarta, CNBC Indonesia - General Manager Technology Roadmap and Resource Strategy Telkomsel, Hermana Yuniadi menegaskan inklusivitas sangat penting dalam penggunaan AI di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan visi Indonesia Digital dan telah tertuang juga dalam etika AI.

"Inklusi harus ditekankan sebagai quick win. Namun untuk sampai ke sana, maka masyarakat harus disiapkan dan dirangsang untuk menggunakannya agar masyarakat lebih akrab," tegas dia dalam Coffee Morning Tech & Telco Edition, dikutip Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, saat inklusi sudah berjalan maka hal-hal yang lainnya akan mengikuti, termasuk juga perhatian soal keamanan data.

Apalagi Telkomsel juga menyebut penggunaan AI dalam data internet terus mengalami peningkatan. AI disebut memberikan kontribusi cukup besar pada payload dan konektivitas.

Setidaknya data Telkomsel mencatat kenaikannya mencapai 2,5 kali lipat per bulan dan per harinya mencapai 600 Mbps.

"Tapi dari 3 bulan terakhir kita melakukan scrapping lihat usage payload itu peningkatannya sekitar 150% per bulannya. Jadi dari per hari sekitar 600 Mbps, itu per bulannya naik terus 1,5 kali lipat," kata dia.

Hermana mengatakan, saat ini penggunaan AI makin banyak dan besar. Namun hal itu juga tak hanya sekadar soal konektivitas dan data internet. AI diinginkan dapat memperkecil gap pengguna. Harapannya bisa digunakan masyarakat dalam jangkauan yang lebih luas.

Telkomsel sendiri telah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan AI. Kerja sama itu menghadirkan produk-produk AI secara bundling dengan Telkomsel.

Terbaru perusahaan itu menghadirkan kerja sama dengan OpenAI, melalui ChatGPT Go. Telkomsel menghadirkan paket senilai Rp 50 ribu dengan data 3 GB.

Selain itu adapula kerja sama dengan Perplexity Pro. Paketnya berkisar dari Rp 35 ribu hingga Rp 80 ribuan. "Dengan cara itu kita ingin menyampaikan bahwa Telkomsel melihat AI ini bisa dinikmati oleh semua orang," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mega Tbk meraih sertifikasi ISO 27001:2022 untuk memperkuat keamanan informasi serta ISO 27701:2019 untuk meningkatkan perlindungan data pribadi serta kepatuhan terhadap regulasi privasi, mencerminkan komitmen dalam menjaga keamanan informasi dan privasi nasabah.

Direkur Operations & Information Technology Bank Mega Y.B. Hariantono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kedua sertifikasi tersebut menunjukkan kompetensi serta kesiapan yang dimiliki Bank Mega dalam mengelola informasi dan data pribadi nasabah.

ISO 27001:2022 merupakan standar internasional yang memberikan pedoman dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

Standar ini menggunakan pendekatan kontrol yang sistematis untuk membantu organisasi dalam melindungi dan mengelola semua aset teknologi informasi.

Sementara, ISO 27701:2019 merupakan ekstensi dari ISO 27001 yang memiliki fokus secara spesifik pada perlindungan data pribadi untuk membantu organisasi dalam mematuhi regulasi privasi dan mengelola risiko terkait data pribadi dengan lebih baik.

Adapun sertifikasi tersebut diserahkan secara langsung kepada Bank Mega oleh CBQA Global Indonesia selaku badan sertifikasi.

Perseroan menggandeng PT Defender Nusa Semesta, perusahaan yang bergerak di bidang keamanan siber, sebagai konsultan untuk melakukan pendampingan dalam proses implementasi ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019 di Bank Mega yang dilakukan mulai Juni 2025.

Proses sertifikasi ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019 diawali dengan memberikan awareness mengenai keamanan informasi kepada internal Bank Mega yang dilanjutkan dengan melakukan proses gap assessment.

Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan keamanan informasi sesuai dengan standar ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019.

Di akhir proses, Bank Mega melakukan management review untuk memastikan kesiapan pemenuhan ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019 di Bank Mega.

Sertifikasi ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019 tersebut diumumkan pada Agustus 2025 oleh CBQA Global Indonesia sebagai lembaga sertifikasi terakreditasi.

Menurut perseroan, sertifikasi yang berhasil dikantongi ini sekaligus mencerminkan upaya Bank Mega dalam memenuhi regulasi-regulasi yang berlaku, mulai dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Kominfo Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020, hingga Peraturan Mendagri Nomor 57 Tahun 2021.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemindaian wajah atau face recognition mulai digunakan dalam uji coba registrasi eSIM. Kementerian Komdigi juga pernah mengungkapkan penggunanan teknologi tersebut, selain dengan sidik jari.

Registrasi pelanggan dengan verifikasi biometrik bisa mewujudkan terciptanya satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) tiga nomor sesuai dengan database kependudukan Ditjen Dikcapil.

Aturan soal penggunaan biometrik berlaku tak hanya untuk eSIM namun juga bagi SIM Card. Sejauh ini belum ada kewajiban pelanggan lama melakukan sistem pemindaian wajah.

Praktik ini berbeda dengan registrasi sebelumnya yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga untuk melakukan verifikasi.

Reski mengatakan pihak Indosat telah melakukan beberapa kali uji coba dan siap menerapkannya. Namun dia mengingatkan juga konsumen Indonesia ada bermacam-macam dan jangan sampai jadi memberatkan mereka.

"Tapi balik lagi, karena kan kita juga harus melihat konsumen Indonesia ini kan berbagai macam ya. Jangan sampai kemudian jadi memberatkan konsumen. Itu yang kami sampaikan kepada Komdigi. Tolong lihat, kita Indonesia ini ada berapa ribuan pulau," ujarnya.

Ternyata teknologi ini dinilai penting bisa menangkal penipuan. Reski Damayanti, Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison dan Ketua GASA Indonesia mengatakan pentingnya teknologi biometrik itu. Karena wajah yang digunakan hanya milik pengguna asli dan tidak bisa menggunakan wajah orang lain.

"Oh iya, pastinya penting. Karena kan mukanya muka dia ya, kecuali dia bisa pinjem muka orang. Itu udah pasti cukup penting," ujarnya, Jumat (31/10/2025).

Di sisi lain, Reski juga mengungkapkan jangan hanya puas dengan satu teknologi saja. Karena teknologi terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Begitu juga para penipu yang juga terus mengalami perkembangan. Teknologi baru bisa saja digunakan penipu untuk melancarkan aksinya.

"Tapi kita tetap jangan sampai kemudian menurut saya kita merasa puas, karena teknologi terus berkembang dan kita juga harus terus untuk berkembang dari sisi teknologi," kata Reski.

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat Indonesia kini dihadapi oleh modus penipuan m-banking palsu. Oknum penipu akan menggunakan aplikasi perbankan berbahaya yang dikirimkan kepada target korban, bisa lewat email, pesan instan, atau SMS.

Aplikasi yang dikirimkan berupa perangkat yang digunakan oleh pencuri untuk membobol data-data korban, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian finansial pada korban.

Para korban biasanya merasa sedang di dalam aplikasi m-banking, padahal itu situs bohongan. Akibatnya, setelah itu terjadilah pembobolan perangkat dan rekening.

Untuk itu Anda perlu mengetahui ciri-ciri aplikasi m-banking palsu yang dikirimkan untuk modus penipuan online ini.

Nama Dibuat Mirip

Penipu biasanya melakukan beberapa upaya untuk meyakinkan dan memikat korban, salah satunya dengan mengirimkan URL atau link dengan nama yang mirip dengan situs resmi, tapi memiliki sedikit perbedaan. Misalnya, www.bankcuan.com bisa ditambah hurufnya menjadi www.bankcuuan.xyz, atau nama lain menggunakan .apk, dan .tk.

Meminta data pribadi lewat tautan

Modus phishing kerap meminta pengguna mengisi informasi sensitif perbankan seperti nomor kartu kredit, password/PIN, dan kode OTP melalui tautan yang mereka kirim.

Perlu diingat, bank tidak pernah meminta data pribadi lewat link yang dikirim via email atau pesan singkat. Anda bisa melaporkan jika menemukan praktik seperti ini.

Mengatasnamakan bank untuk membuat panik

Pelaku biasanya mengirim email atau pesan dengan nada mendesak, seperti "Akun Anda akan diblokir" atau "Segera verifikasi data Anda".

Tujuannya untuk membuat korban panik dan segera mengklik link menuju aplikasi m-banking palsu.

Muncul peringatan saat diinstal

Saat Anda ingin menginstal sebuah aplikasi, ponsel biasanya akan secara otomatis memperingatkan jika aplikasi tersebut dicurigai berbahaya, terutama aplikasi yang tidak berasal dari sumber resmi seperti Play Store.

Jika muncul peringatan aplikasi berbahaya di ponsel Anda, sebaiknya hentikan proses instalasi aplikasi tersebut agar data-data pribadi di ponsel tetap aman.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kata sandi alias password yang selama ini digunakan untuk menjadi 'gerbang pelindung' ke akun online, sudah mulai ditinggalkan. Layanan pesan singkat populer, WhatsApp, memperkenalkan cara baru tanpa password untuk melindungi cadangan (backup) obrolan (chat) pengguna.

Adapun cara baru tersebut mengandalkan passkey terenkripsi untuk perangkat berbasis iOS dan Android. Dengan begitu, pengguna bisa lebih cepat mengenkripsi rekam jejak chat yang tersimpan di HP menggunakan data biometrik seperti pengenal wajah (face-recognition), pemindai sidik jari (fingerprint), atau kode kunci layar (lock code).

Pembaruan ini sudah dirilis secara bertahap kepada beberapa pengguna. Nantinya, semua pengguna WhatsApp bisa memanfaatkan passkey untuk mengakses backup chat dalam beberapa pekan dan bulan ke depan.

Dikutip dari The Verge, Jumat (31/10/2025), WhatsApp menilai passkey akan memudahkan pengguna untuk mengamankan chat dan panggilan personal pada sistem backup.

Sebagai informasi, enkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end) untuk data backup sudah diperkenalkan sejak 2021 lalu. Namun, WhatsApp memberikan syarat ke pengguna untuk menyimpan kunci enkripsi 64-digit atau membuat password yang tersinkronisasi dengan kunci tersebut.

Adapun passkey merupakan teknologi login yang merupakan pengganti password. Passkey mengintegrasikan sistem otentikasi yang terbangun di dalam perangkat, misalnya face recognition dan fingerprint. Alhasil, pengamanan akses data lebih cepat dan tak perlu ribet dengan password yang belakangan juga kerap dibobol penipu.

WhatsApp sudah meluncurkan dukungan untuk login akun dengan passkey sejak 2023. Dukungan passkey untuk mengamankan backup chat merupakan ekspansi dari penggunaan sistem baru penggantu password.

Dengan begini, bisa dibilang WhatsApp makin mantap untuk benar-benar meninggalkan metode pengamanan dengan password di masa depan.

"Banyak dari kita menyimpan kenangan berharga selama bertahun-tahun di obrolan WhatsApp, melalui file foto, pesan suara yang menyentuh hati, dan percakapan penting," kata WhatsApp dalam pengumumannya.

"Itulah mengapa melindunginya jika Anda kehilangan ponsel atau perlu menggantinya dengan perangkat baru sangatlah penting," WhatsApp menambahkan.

Bukan cuma WhatsApp yang sudah beralih dari penggunaan password ke passkey. Google sudah memperkenalkan sistem passkey pada 2022 silam. Google mengatakan penggunaan passkey dilakukan demi keamanan pengguna. Bahkan, dinilai lebih efektif ketimbang password untuk menangkal berbagai serangan kejahatan di dunia maya.

Perlu diingat Anda perlu mengaktifkan kunci keamanan pada pengaturan HP sebelum mengaktifkan passkey untuk layanan Google. Berikut tahapannya:

- Masuk ke alamat g.co/passkeys

- Konfirmasi masuk dengan akun Gmail yang Anda gunakan

- Klik Lanjutkan

- Konfirmasi pada sistem keamanan perangkat, Passkey sudah selesai diaktifkan.

Pada 2024 lalu, Google mengatakan sudah lebih dari 400 juta orang yang memanfaatkan passkey. Passkey sendiri sudah mendapat dukungan dari platform-platform buatan Microsoft dan Apple.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkap potensi besar Indonesia sebagai pelaku ekonomi digital terbesar dan terkuat, bukan cuma di Asia Tenggara, tetapi juga Asia dan dunia.

Pasalnya, perkembangan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang masif. Indonesia juga memiliki bonus demografis yang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital.

"Jumlah penduduk kita besar, usia produktif, usia muda, middle class kita terus bertambah, sehingga kita harapkan bukan hanya aktif di media sosial, tapi memang benar-benar aktif di ruang digital, termasuk dalam urusan ekonomi," kata AHY dalam acara FEKDI dan IFSE 2025, Kamis (30/10/2025).

Lebih lanjut, AHY menekankan pentingnya penguatan di aspek infrastruktur untuk mendukung ekonomi digital, mulai dari jaringan internet yang merata ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), hingga infrastruktur logisit di darat, laut, dan udara.

Salah satu infrastruktur yang penting untuk dikembangkan adalah data center. Saat ini perkembangan AI mendorong permintaan data center yang membludak di seluruh dunia. Hal ini juga mendatangkan peluang ekonomi yang besar bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Di situlah kita perlu penguatan, duduk bersama, agar data ini benar-benar menjadi aset yang harus kita kelola dan amankan sebaik mungkin. Dengan AI, kita semua juga berharap ekonomi bukan hanya serba digital, tapi juga serba pintar," ia menjelaskan.

Kendati demikian, AHY juga mengingatkan soal konsekuensi peretasan yang kian marak. Serangan siber kerap terjadi di berbagai belahan dunia.

"Kita harus lindungi keamanan data, termasuk privacy masyarakat kita," ia berujar.