Faiez Maulana

Diplomat Muda Kementerian Luar Negeri RI, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh

IMPLEMENTASI mandatori B50 di Indonesia mulai berlaku per 1 Juli 2026. Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar sebesar 50 persen dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Penerapan mandatori biodiesel di Indonesia dilaksanakan secara bertahap mulai dari B2.5 (2008), B10 (2014), B20 (2016), B30 (2020), B40 (2025), dan B50 (2026). Meskipun kebijakan B50 diterapkan pada 1 Juli 2026, Kementerian ESDM memberikan masa transisi selama 3 bulan (hingga 30 September 2026) bagi badan usaha penyalur BBM untuk menghabiskan sisa stok B40 yang dimiliki.

Mulai 1 Oktober 2026, ketentuan tersebut akan berlaku efektif. Seluruh perusahaan SPBU di Indonesia diwajibkan penuh untuk menyalurkan produk B50 di semua titik penjualan. B50 (Biodiesel 50) yang sehari-hari disebut Biosolar merupakan bahan bakar yang digunakan untuk mesin diesel.

Di Indonesia, biodiesel atau biosolar berasal dari campuran dua bahan utama yaitu olahan dari minyak sawit berupa FAME (Fatty Acid Methyl Ester/Ester Metil Asam Lemak) yang dicampur dengan minyak solar murni yang berasal dari fosil. Angka 50 berarti campuran keduanya dalam komposisi berimbang (50:50).

Minyak sawit termasuk dalam kelompok minyak nabati. Minyak nabati adalah minyak yang diekstrak dari buah, biji atau bagian lain dari tanaman. Selain minyak sawit, tanaman lain yang termasuk minyak nabati adalah kedelai (soybean), kanola/rapeseed, bunga matahari (sun flower), kelapa, jarak, jagung. Minyak nabati merupakan bahan baku utama (feedstock) dalam pembuatan bahan bakar hayati (biofuel).

Sejarah Sawit Indonesia

Pohon kelapa sawit (Elaeis guineensis) bukanlah tanaman asli Indonesia. Sawit merupakan tumbuhan tropis yang berasal dari Afrika Barat. Perkebunan dan industri sawit Indonesia dimulai sejak era kolonial.

Tahun 1848, Dr. D. T. Pryce yang merupakan seorang dokter, peneliti dan kolektor tanaman membawa 4 benih sawit untuk diserahkan ke Johannes Elias Teijsmann, kurator Kebun Raya Bogor saat itu. Dua benih berasal dari pulau Bourbon, Mauritius (Afrika Barat) dan dua benih lainnya dari kebun botani Amsterdam (hortus botanicus Amsterdam).

Dua benih sawit yang dari Amsterdam sebenarnya juga berasal dari Afrika Barat. Pada masa penjelajahan dan kolonialisme, bangsa Eropa membawa tanaman liar dari Afrika ini ke benua Eropa untuk dipelajari dan dikoleksi sebagai tanaman eksotis dan ilmiah.

Di bawah pimpinan Teijsmann, keempat benih tersebut kemudian ditanam di salah satu sudut Kebun Raya Bogor sebagai koleksi tanaman tropis untuk penelitian. Dengan iklim tropis Indonesia dan curah hujan yang tinggi, benih sawit tersebut tumbuh sangat baik hingga mencapai 12 meter.

Pada tahun 1853, pohon sawit tersebut mulai berbuah yang kemudian ditanam kembali dan menjadi sumber benih untuk disebarkan ke berbagai wilayah lain di Indonesia. Sejak tahun 1850-an hingga awal 1900-an, Kebun Raya Bogor bertindak sebagai pusat penelitian botani negara. Lembaga ini memiliki kebijakan untuk membagikan benih kelapa sawit generasi kedua secara gratis kepada para pengusaha kebun Eropa yang tertarik melakukan eksperimen atau sekadar menjadikannya tanaman hias.

Di Sumatera Utara, awalnya bibit-bibit yang diterima dari Bogor hanya digunakan sebagai tanaman hias di pinggir jalan raya maupun pembatas perkebunan (sekitar tahun 1875). Namun, para pengusaha perkebunan melihat potensi lain karena tanaman ini tumbuh jauh lebih subur dibandingkan di tempat asalnya di Afrika.

Tahun 1878, Deli Maatschappij N.V. sebuah perusahaan tembakau dan karet melakukan uji coba budidaya kelapa sawit secara komersial. Uji coba membuktikan bahwa wilayah Sumatera Utara sangat ideal dan memiliki produktivitas tinggi untuk tanaman kelapa sawit.

Varietas hasil ujicoba kemudian menjadi benih sawit terbaik yang dikenal secara global dengan nama Deli Dura. Varietas Deli Dura memiliki cangkang buah yang tebal namun memiliki kandungan minyak yang melimpah dan berkualitas unggul.

Tahun 1911, menggunakan benih-benih varietas Deli Dura, Adrien Hallet pengusaha asal Belgia bersama perusahaan-perusahaan Eropa memelopori pembukaan perkebunan kelapa sawit komersial skala besar pertama di dunia. Hallet pertama kali menanam sekitar 50.000 benih sawit varietas Deli Dura dengan luas 336 hektare yang terletak di daerah Sei Liput (Aceh Tamiang). Setelah berhasil kemudian dilanjutkan di daerah Pulau Raja dan Deli Muda, Sumatera Utara dengan konsensi lahan lebih luas hingga mencapai 2.600 hektar.

Di tahun yang bersamaan, K.Schadt pengusaha asal Jerman juga menanam 2.000 benih sawit varietas Deli Dura di daerah Tanah Itam Ulu, Sumatera Utara. Rintisan dan persaingan Adrien Hallet dan K. Schadt menjadi cikal bakal industri sawit Indonesia hingga menjadi eksportir terbesar CPO sawit dan produk turunannya di dunia saat ini. Indonesia menguasai 58% pangsa produksi minyak sawit global. Jumlah devisa hasil ekspor kelapa sawit Indonesia dan turunannya sepanjang tahun 2025 resmi menembus angka sebesar USD 35,87 miliar (atau sekitar Rp590 triliun).

Kepentingan Nasional, Daya Saing, dan Dinamika Geopolitik Global

Pemerintah mewajibkan penggunaan biodiesel yang berasal dari minyak sawit merupakan strategi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Pemanfaatan minyak nabati untuk bahan bakar (biofuel) juga dilakukan oleh negara lain yang memiliki sumber bahan baku nabati lokal yang melimpah. Tujuannya sama yaitu untuk mengamankan kepentingan nasional masing-masing negara.

Brasil, sejak 1 Agustus 2025 telah menetapkan B15 (campuran minyak kedelai dan solar murni) serta bioetanol E30 (campuran olahan tebu dan jagung dengan bensin). Kedelai, tebu dan jagung merupakan produk unggulan nabati Brasil.

Amerika Serikat sebagian besar menggunakan minyak kedelai sebagai campuran untuk memproduksi biodiesel mereka. Bahkan Uni Eropa sendiri yang menghambat biodiesel Indonesia masuk ke pasarnya juga menggunakan minyak nabati untuk bahan bakar.

Minyak nabati yang Uni Eropa gunakan berasal dari rapeseed/canola dan bunga matahari (sun flower). Olahan minyak nabati yang digunakan untuk bahan bakar dieselnya disebut hydrotreated vegetable oil. Tanaman rapeseed dan bunga matahari merupakan tanaman yang tumbuh subur di Eropa.

Menteri ESDM menyampaikan bahwa penerapan B50 sepenuhnya akan swadaya karena bahan bakunya baik minyak sawitnya maupun minyak solarnya seluruhnya produksi dalam negeri. Disampaikan juga bahwa implementasi B50 dapat menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun. Selain itu, program ini juga diproyeksikan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2 pada 2026 serta menyerap lebih dari 2,2 juta tenaga kerja.

Memanfaatkan sawit untuk biodiesel guna konsumsi domestik juga sebagai katalis menjaga stabilitas harga jual CPO di pasar dunia yang seringkali terguncang akibat eskalasi geopolitik global. Indonesia akan dapat memainkan keran buka tutup produksi sawit di global sesuai dengan kepentingan nasional.

Hal ini menandakan terciptanya kemandirian energi bahan bakar diesel sekaligus meningkatkan daya tawar Indonesia. Penggunaan biodiesel akan menghemat APBN karena mengurangi bahkan meniadakan impor solar. Selain itu tentu saja nir-impor solar berarti mengurangi ketergantungan Indonesia dengan negara lain.

Biodiesel sebagai sumber energi terbarukan mendapatkan tantangan yang tidak mudah. Uni Eropa sebelumnya melakukan hambatan baik tarif dan non-tarif agar produk unggulan Indonesia tersebut tidak masuk ke pasar mereka. Namun dengan menswitch bagian besar produksi CPO sawit menjadi biodiesel tentu saja mengubah peta permainan global. Indonesia juga memenangkan gugatan terhadap Uni Eropa mengenai sawit Indonesia melalui putusan WTO DS593.

Indonesia kini menjadi pemimpin global dalam implementasi mandatori biodiesel. Capaian B50 merupakan yang tertinggi di dunia. Penerapan B50, produsen sawit terbesar dunia serta hilirisasi produk sawit harus dioptimalkan untuk Indonesia menjadi leader dalam green industry. Kebijakan demi kepentingan rakyat telah diambil. Kapal Indonesia harus terus maju. Sekali Layar Berkembang, Surut Kita Berpantang.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyoroti pentingnya keseragaman acuan harga minyak sawit mentah (CPO) untuk dijadikan dasar menilai kewajaran harga transaksi ekspor.

Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal Gapki Yustinus Lambang Setyo Putro dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai keberadaan acuan harga yang seragam akan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus memudahkan otoritas dalam mengidentifikasi transaksi yang benar-benar mengandung indikasi under invoicing.

“Yang paling kami butuhkan adalah kepastian regulasi dan kepastian acuan harga. Dengan begitu, pelaku usaha memiliki pedoman yang jelas, sementara pemerintah juga mempunyai dasar yang sama dalam melakukan pengawasan,” kata dia.

Menurutnya, penilaian terhadap dugaan under invoicing tidak dapat hanya didasarkan pada selisih harga semata.

“Kalau kita berbicara under invoicing, fokusnya adalah harga. Pertanyaannya, harga mana yang akan dipakai untuk menentukan bahwa suatu transaksi itu under invoicing atau sudah memenuhi prinsip kewajaran (arm's length principal)?” ujar Yustinus.

Lebih jauh, ia menjelaskan Indonesia memang telah meluncurkan Bursa CPO pada 2023. Namun, hingga kini bursa tersebut belum menjadi rujukan utama pasar karena belum banyak pelaku usaha yang aktif menjadi anggota.

Sementara itu, pemerintah masih menggunakan harga referensi yang merupakan kombinasi beberapa indikator internasional, antara lain harga CIF Rotterdam, Malaysian Palm Oil Board (MPOB), dan referensi Bursa CPO Indonesia.

Menurutnya, belum adanya satu acuan nasional menyebabkan interpretasi mengenai kewajaran harga dalam transaksi ekspor masih berpotensi berbeda antara pelaku usaha dan otoritas.

Ia menilai, harga ekspor sawit juga dipengaruhi banyak variabel sehingga tidak bisa dibandingkan secara langsung hanya dengan satu angka referensi.

Faktor pertama adalah jenis/kategori produk komoditas sawit mulai dari CPO, kernel, dan berbagai produk hilir yang masing-masing memiliki harga dan klasifikasi HS Code, tarif bea keluar dan pungutan ekspor yang berbeda. Selain jenis produk, syarat penyerahan barang (terms of sales) juga menentukan harga transaksi.

Faktor lainnya adalah jenis kontrak perdagangan, dan kualitas produk yang menentukan harga. Misalnya, kadar Free Fatty Acid (FFA) pada CPO harus berada di bawah standar tertentu, yakni tidak lebih dari 5 persen.

“Demikian pula produk yang telah memiliki sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO atau ISPO memiliki nilai ekonomi yang berbeda dibandingkan produk tanpa sertifikasi,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai mekanisme pengawasan ekspor sawit di Indonesia sudah sangat ketat, tapi perlu ditegaskan lagi dengan penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran seperti under invoicing yang mengganggu kontribusi terhadap penerimaan negara.

"Sistem yang ada di Indonesia sudah sangat baik. Yang perlu dilakukan adalah law enforcement. Mekanisme pengawasannya sudah tersedia, dan Gapki selalu mendorong seluruh anggota untuk mematuhi ketentuan perpajakan," ujar Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal Gapki Yustinus Lambang Setyo Putro, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan under invoicing menjadi sorotan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Lebih lanjut, pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN pelaksana sekaligus perantara tunggal ekspor tiga komoditas strategis yakni kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy, untuk meningkatkan transparansi dan menutup celah praktik under invoicing.

Yustinus menjelaskan pengawasan ekspor telah dilakukan secara berlapis, mulai dari proses perizinan melalui Indonesia National Single Window (INSW), sistem CEISA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemeriksaan fisik barang, pemantauan devisa hasil ekspor oleh Bank Indonesia, hingga pemeriksaan pajak terhadap kewajaran nilai transaksi.

Selain itu, Yustinus juga mengingatkan agar transfer pricing tidak langsung disamakan dengan under invoicing.

Menurutnya, transfer pricing merupakan praktik bisnis yang lazim dalam transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan afiliasi.

"Pelanggaran baru terjadi apabila terdapat mispricing, yakni manipulasi harga, volume, atau jenis barang untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya," katanya.

Ia menjelaskan bahwa penilaian under invoicing tidak dapat dilakukan hanya dengan membandingkan harga jual.

Pada komoditas kelapa sawit, misalnya, Indonesia belum memiliki satu harga acuan nasional yang sepenuhnya diterima seluruh pelaku usaha.

Harga referensi pemerintah sendiri merupakan kombinasi berbagai sumber internasional, termasuk dari Belanda dan Malaysia.

Selain itu, harga ekspor dipengaruhi banyak faktor komersial, seperti jenis produk (CPO, kernel, atau produk turunannya), kualitas dan sertifikasi seperti ISPO maupun RSPO, lokasi penyerahan barang yang memengaruhi biaya logistik, waktu transaksi, serta jenis kontrak yang digunakan.

Meski demikian, Yustinus menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti menjual jauh di bawah harga yang wajar tanpa dasar komersial yang dapat dipertanggungjawabkan tetap dapat dikategorikan melakukan under invoicing.

"Gapki selalu mendorong seluruh anggotanya untuk mematuhi setiap ketentuan perpajakan dan perdagangan yang berlaku. Kalau memang ada yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku," kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Program biodiesel harus menjadi kebijakan yang memberi manfaat bagi seluruh pelaku industri sawit, terutama petani sebagai penyedia bahan baku utama

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai pelaksanaan mandatori biodiesel 50 persen (B50) perlu diiringi dengan perhatian kepada petani sawit rakyat.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan hal ini penting agar harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani bisa terjaga dan tidak menambah tekanan baru.

“Program biodiesel harus menjadi kebijakan yang memberi manfaat bagi seluruh pelaku industri sawit, terutama petani sebagai penyedia bahan baku utama,” kata Darto.

Sementara itu, ia menyebut petani di lapangan saat ini masih harus menghadapi kenaikan biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya tenaga kerja, hingga ongkos perawatan kebun yang terus meningkat.

Apabila harga TBS kembali turun akibat meningkatnya pungutan dan implementasi B50, lanjutnya, maka kesejahteraan petani sawit akan semakin tergerus.

“Karena itu, POPSI meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi B35 dan B40 sebelum memutuskan pemberlakuan B50 secara nasional,” ujar Darto.

Evaluasi tersebut ia sebut harus mencakup dampaknya terhadap harga TBS, keberlanjutan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), kemampuan fiskal pemerintah, daya saing ekspor sawit Indonesia, inflasi komoditas turunan sawit, serta kesejahteraan petani.Darto menambahkan, ketahanan energi nasional tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kesejahteraan jutaan petani sawit.

“Jika seluruh beban kebijakan terus dibebankan kepada petani, maka yang terjadi bukan transisi energi yang berkeadilan, melainkan tekanan berlapis terhadap petani sawit Indonesia,” kata Darto

Lebih lanjut, POPSI mengusulkan agar pemerintah menerapkan flexi blending, dengan B30 sebagai batas minimum.

Sementara, peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara fleksibel sesuai kondisi produksi minyak sawit (CPO) nasional, harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta kebutuhan energi dalam negeri.

Darto menilai, pendekatan tersebut dinilai jauh lebih rasional dibanding memaksakan target pencampuran yang tinggi ketika seluruh konsekuensi pembiayaannya justru dibebankan kepada petani.

Di sisi lain, peneliti dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti turut menggarisbawahi pentingnya mengubah pendekatan pemerintah.

"Pilihannya bukan B50 'ya atau tidak'; melainkan B50 murni versus B50 yang dijalankan dengan sustainable," kata Yayan.

Ia menilai, mandat B50 sebagai upaya kedaulatan energi jika tidak memperhatikan keberlanjutan akan memberikan beban multidimensi dari sisi fiskal, hingga tekanan harga pangan.

"Namun, jika dipadukan dengan reformasi struktural seperti peningkatan produktivitas pekebun rakyat, penggunaan bahan baku dari limbah seperti minyak jelantah dan fleksibilitas campuran biodiesel, justru berbalik memberikan manfaat," katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mendorong pengembangan Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) sebagai strategi meningkatkan produksi protein hewani nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor daging dan susu sapi.

Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan Widiastuti mengatakan kebutuhan protein hewani masyarakat terus meningkat, sementara produksi susu dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional.

“SISKA menjadi solusi berbasis sumber daya lokal yang mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung kemandirian protein hewani nasional,” kata Widiastuti dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, konsep integrasi sapi dan kelapa sawit memanfaatkan limbah perkebunan seperti bungkil inti sawit, pelepah, dan daun sawit sebagai pakan ternak, ditambah pemanfaatan rumput yang tumbuh di area perkebunan.

Skema tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi usaha peternakan karena dapat menekan biaya pakan hingga 40 persen.

Selain meningkatkan efisiensi, SISKA juga dinilai berpotensi memperkuat populasi sapi nasional melalui pemanfaatan lahan perkebunan sawit yang tersedia.

Indonesia saat ini memiliki sekitar 16,38 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Apabila separuh luas lahan tersebut dimanfaatkan untuk program integrasi, potensi tambahan populasi mencapai sekitar 2,73 juta ekor sapi untuk kegiatan penggemukan maupun pembibitan.

Menurut Widiastuti, peningkatan populasi sapi domestik menjadi penting untuk memperkuat pasokan protein hewani nasional di tengah tingginya kebutuhan daging sapi.

Ia menyebut impor daging sapi Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 297 ribu ton sehingga peningkatan produksi dalam negeri perlu terus didorong.

Selain mendukung pasokan protein hewani, program integrasi sapi dan sawit juga membuka peluang peningkatan pendapatan petani melalui diversifikasi usaha.

Kotoran sapi yang dihasilkan dari sistem integrasi tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik sehingga membantu mengurangi penggunaan pupuk kimia dan herbisida di perkebunan.

Meski demikian, lanjut dia, pengembangan SISKA masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kebutuhan investasi, dukungan regulasi, serta sinergi antara pemerintah, perusahaan perkebunan, koperasi, dan masyarakat.

Menurut dia, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar integrasi sapi dan kelapa sawit dapat berkembang lebih luas dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani maupun peternak.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menjadikan integrasi sapi-sawit sebagai penggerak kesejahteraan petani dan peternak sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada protein nasional,” ucapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani mulai berangsur stabil setelah pemerintah bergerak cepat mengumpulkan berbagai pihak dalam menyikapi harga yang sempat turun.

"Jumlahnya 1.900 (perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit). Jadi alhamdulillah sudah membaik, hari ini sudah 70-80 persen (yang membeli TBS sesuai harga di masing-masing daerah)," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.

Amran mengatakan perbaikan harga mulai terlihat setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab penurunan harga tandan buah segar sawit yang sempat terjadi di berbagai sentra produksi nasional.

Menurut dia, sekitar 70 hingga 80 persen perusahaan sawit telah kembali menyesuaikan harga pembelian tandan buah segar sesuai perkembangan pasar setelah pemerintah melakukan koordinasi intensif.

Ia menjelaskan mayoritas perusahaan telah mematuhi mekanisme harga yang berlaku, sementara sebagian kecil perusahaan masih memerlukan tindak lanjut agar kepatuhan terhadap ketentuan dapat ditingkatkan.

Amran mengungkapkan persoalan harga sawit mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat dirinya masih menjalankan ibadah haji di Tanah Suci beberapa waktu lalu.

Setibanya di Indonesia, Kementerian Pertanian langsung melakukan analisis mendalam dan menggelar pertemuan dengan ratusan perwakilan perusahaan, asosiasi, petani, serta unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melalui Satgas Pangan Polri.

Pemerintah menyoroti kondisi yang dinilai tidak lazim karena harga minyak sawit mentah dunia justru mengalami kenaikan ketika harga tandan buah segar menurun.

Selain harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia yang meningkat, penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) juga seharusnya memberikan dukungan terhadap harga sawit di tingkat petani domestik.

Amran menilai penurunan harga tandan buah segar tidak memiliki alasan yang kuat apabila dibandingkan dengan perkembangan harga komoditas global.

Karena itu, pemerintah melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap berbagai faktor yang diduga mempengaruhi pembentukan harga tandan buah segar di sejumlah wilayah sentra perkebunan sawit.

Amran menegaskan dampak dari penurunan harga sawit dirasakan oleh sekitar 15 juta petani sehingga persoalan tersebut harus segera ditangani demi melindungi pendapatan masyarakat.

Pemerintah juga telah mengirimkan surat kepada perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga sebagai bentuk peringatan sekaligus dorongan agar segera mengikuti ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga bersurat kepada kepolisian untuk menindaklanjuti hal itu karena terjadi anomali. Yang mana, Amran menyebut sekitar 274 perusahaan diduga belum menaikkan harga pembelian TBS sesuai ketentuan yang ditentukan.

"Ini nggak bener sehingga kami menyurat ke Kapolri, tembusan Kapolda, Dirkrimsus seluruh Indonesia supaya diperiksa. Karena ini tidak masuk akal. (Harga CPO) dunia naik, dolar menguat, terus ini (TBS) turun, ini sangat tidak masuk akal. Ini ada yang (diduga) mempermainkan TBS kita," ucap Amran.

Melalui berbagai langkah tersebut, Amran optimistis harga tandan buah segar sawit akan terus membaik dan stabil sehingga kesejahteraan petani dapat terjaga serta aktivitas industri berjalan normal.

Adapun harga TBS mengacu pada ketetapan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan gubernur, sehingga besaran harga yang diterima petani dapat berbeda antarwilayah sesuai hasil penetapan resmi daerah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Harga CPO dunia naik 47 persen, kurs dolar naik lebih dari 10 persen, tetapi harga TBS justru turun, ini anomali

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit agar naik hingga 10 persen mengikuti kenaikan harga crude palm oil (CPO) dunia.

Ia mengungkapkan persoalan harga TBS menjadi perhatian langsung Presiden. Saat menunaikan ibadah haji beberapa waktu lalu, Mentan mengaku dua kali dihubungi Presiden Prabowo untuk memastikan langkah pemerintah dalam melindungi petani sawit.

"Ini sekali lagi saya ulangi, perintah Bapak Presiden via telepon, beliau mengatakan bela petani 15 juta orang. Harga TBS harus naik seperti semula, bahkan naik 10 persen dari harga semula. Itu langsung perintah beliau," kata Mentan usai Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Amran mengatakan arahan Presiden menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan sekitar 15 juta petani sawit dengan mengembalikan harga TBS ke level semula bahkan mendorong kenaikan sekitar 10 persen.

Ia menjelaskan kenaikan tersebut dinilai wajar karena didukung oleh tren penguatan harga minyak sawit mentah atau CPO dunia serta peningkatan nilai tukar dolar terhadap rupiah.

Amran menambahkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah berangsur pulih dan pemerintah bersama Satgas Pangan serta kepolisian akan mengawal pemulihan penuh tanpa kompromi.

"Tapi alhamdulillah sekarang sudah 70 persen normal dan tinggal 30 persen. Mulai hari ini enggak ada lagi kompromi. Kalau masih ada turunkan harga, kita tindak lanjuti. Dirkrimsus, Kasatgas tindak lanjuti. Dan hadir seluruh Indonesia pada hari ini," ujarnya.

Menurutnya penurunan harga TBS di tingkat petani yang terjadi beberapa waktu terakhir merupakan sebuah anomali. Bahkan semestinya harga komoditas itu naik sekitar 10 persen mengikuti kenaikan harga CPO dunia.

Dia menegaskan di tengah kenaikan harga CPO dunia dan penguatan dolar AS yang mencapai lebih dari 10 persen terhadap rupiah, harga TBS justru sempat mengalami penurunan hingga sekitar 17 persen di sejumlah wilayah.

Adapun harga TBS mengacu pada ketetapan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan gubernur, sehingga besaran harga yang diterima petani dapat berbeda antarwilayah sesuai hasil penetapan resmi daerah.

“Kami punya data. Harga CPO dunia naik 47 persen, kurs dolar naik lebih dari 10 persen, tetapi harga TBS justru turun, ini anomali. Tidak ada alasan harga tidak kembali normal, bahkan harusnya naik sekitar 10 persen dari harga sebelumnya,” ujarnya.

Dia meminta kepada ratusan perusahaan kelapa sawit yang masih menahan kenaikan harga TBS di tingkat petani agar segera menaikkan.

Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan memeriksa sekitar 270-300 perusahaan yang diduga belum mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan daerah, meski harga CPO dunia dan nilai tukar dolar AS justru mengalami kenaikan.

Keputusan itu dihasilkan dalam rapat koordinasi tersebut yang dihadiri asosiasi petani, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda dari 25 provinsi sentra sawit.

“Hari ini kita sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi. Kenapa? Nilai dolar dengan rupiah itu selisih kenaikannya 10 persen. Jadi minimal sama dengan seperti semula,” tegas Amran.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik yang merugikan petani sawit. Berdasarkan data yang dihimpun Kementan, terdapat sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan hidupnya pada komoditas strategis tersebut.

“Kita harus jaga petani kita. Ada 15 juta petani sawit di Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka. Kalau harga dunia naik, kurs naik, tetapi harga (TBS) di petani turun, itu tidak masuk akal,” beber Amran.

Lebih lanjut Amran mengatakan hasil evaluasi rapat menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah berangsur pulih. Namun pemerintah menargetkan pemulihan penuh dalam waktu segera.

“Mulai hari ini tidak ada lagi kompromi. Harga harus kembali normal. Yang belum menyesuaikan akan kami periksa,” tegasnya.

Untuk mempercepat pengawasan, Kementan akan mengirimkan data perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga kepada seluruh Dirkrimsus Polda dan Kapolda di daerah, disertai lampiran harga acuan yang ditetapkan gubernur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit harus kembali pulih untuk melindungi sekitar 15 juta petani komoditas tersebut.

"Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani (sawit) sesuai data kami, data Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) itu ada 15 juta petani seluruh Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka," kata Mentan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Amran memastikan pemerintah akan terus mengawal pemulihan harga tandan buah segar kelapa sawit demi menjaga kesejahteraan jutaan petani di seluruh Indonesia.

Upaya itu dilakukan karena belasan juta petani sawit di dalam negeri menggantungkan pendapatan dan kehidupan keluarganya pada komoditas tersebut.

Karena itu, pemerintah meminta seluruh perusahaan sawit agar mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

Pemerintah juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga sesuai kondisi pasar.

Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Pertanian, sekitar 70 persen harga TBS kelapa sawit di berbagai daerah mulai menunjukkan pemulihan setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan sektor sawit.

Amran mengatakan pemerintah terus mengawal proses pemulihan harga agar seluruh petani sawit dapat kembali memperoleh harga yang sesuai dengan kondisi pasar dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, dari sekitar 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit, masih terdapat sekitar 300 perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai kondisi yang seharusnya.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Pertanian telah melaporkan perusahaan-perusahaan terkait kepada Satgas Pangan Polri guna dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut terhadap penyebab belum pulihnya harga TBS.

Pemerintah menegaskan harga TBS harus mengacu pada ketetapan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan gubernur, sehingga besaran harga yang diterima petani dapat berbeda antarwilayah sesuai hasil penetapan resmi daerah.

"Kalau Rp3.200 per kg harusnya tetap Rp3.200 per kg. Ada Rp3.600 per kg (maka harus) kembali ke Rp3.600 per kg berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti Pergub, Peraturan Gubernur. Harga yang dikeluarkan oleh gubernur," kata Amran.

Pemerintah menargetkan pemulihan harga dapat segera mencapai 100 persen agar manfaat perbaikan pasar dapat dirasakan langsung oleh petani sawit.

Ia juga menegaskan harga TBS yang turun dalam beberapa waktu terakhir tidak boleh merugikan petani yang menjadi tulang punggung sektor perkebunan nasional.

Mentan Amran didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memimpin langsung Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit secara terbuka di Kementerian Pertanian.

Penegasan itu disampaikan usai rapat bersama asosiasi sawit, petani, eksportir, Satgas Pangan, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Yang 300 ini kita akan periksa, kita akan cek kenapa dia tidak naikkan seperti semula

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan sekitar 300 perusahaan sawit akan diperiksa karena belum menaikkan harga tandan buah segar (TBS) sesuai kondisi pasar yang seharusnya mendukung kenaikan harga.

"Hari ini masih ada kurang lebih 300 dari totalnya 1.900 perusahaan yang bergerak sektor kelapa sawit. Yang 300 ini kita akan periksa, kita akan cek kenapa dia tidak naikkan seperti semula," kata Mentan usai Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Mentan menyampaikan pihaknya telah melaporkan langsung 300 perusahaan itu kepada Satgas Pangan Polri. Hal itu sebagai langkah pengawasan terhadap ratusan perusahaan sawit yang belum menyesuaikan harga pembelian TBS di tingkat petani.

Kementerian Pertanian mencatat terdapat sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang masih mempertahankan harga di bawah kondisi yang diharapkan.

Amran mengatakan data tersebut akan disampaikan kepada aparat Satgas Pangan Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Ini langsung diperiksa. Enggak (langsung) disanksi, harus melalui pemeriksaan dulu. Langsung diperiksa. Surat hari ini kita berikan, diperiksa," tegasnya.

Menurut dia, proses pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui penyebab belum dilakukannya penyesuaian harga oleh perusahaan.

Pemerintah menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan petani memperoleh harga yang adil sesuai kondisi pasar.

Meski demikian, pemerintah tidak akan langsung menjatuhkan sanksi sebelum proses verifikasi selesai dilakukan.

Amran menjelaskan terdapat kemungkinan sebagian perusahaan sebenarnya telah menaikkan harga namun belum masuk dalam laporan resmi. Karena itu, pemeriksaan akan dilakukan secara objektif dan berdasarkan data yang terverifikasi.

"Tetapi mana tahu data ini ternyata dia sudah naikkan seperti harga sebelumnya, kami sudah minta juga Dirkrimsus insya Allah ditindaklanjuti khusus TBS ya, harga TBS," beber Amran.

Pemerintah berharap seluruh perusahaan segera mengikuti kesepakatan bersama untuk mengembalikan harga TBS demi menjaga kesejahteraan petani sawit. Adapun harga TBS setiap daerah berbeda-beda sesuai.

"Kalau Rp3.200 per kg harusnya tetap Rp3.200 per kg. Ada Rp3.600 per kg (maka harus) kembali ke Rp3.600 per kg berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti Pergub, Peraturan Gubernur. Harga yang dikeluarkan oleh gubernur," kata Amran.

Mentan Amran didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memimpin langsung Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit secara terbuka di Kementerian Pertanian.

Rapat tersebut turut melibatkan asosiasi sawit, petani, eksportir, dan Satgas Pangan Polri dan berbagai pihak terkait lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dalam rantai perdagangan sawit, setiap tambahan biaya yang muncul di tingkat ekspor umumnya akan diteruskan ke bawah melalui rantai pasok hingga akhirnya memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menekankan pentingnya transparansi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis agar petani komoditas seperti kelapa sawit tetap terlindungi.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyoroti transparansi tersebut khususnya dalam perhitungan harga, mekanisme pengawasan, serta skema perlindungan petani sebelum kebijakan ini dijalankan secara penuh.

“Dalam rantai perdagangan sawit, setiap tambahan biaya yang muncul di tingkat ekspor umumnya akan diteruskan ke bawah melalui rantai pasok hingga akhirnya memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani,” kata Darto.

Adapun pemerintah telah menetapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang dibentuk untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

DSI diberi tugas untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam penting seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO) dan ferro alloy.

Pembentukan DSI dilakukan sebagai upaya pemerintah menutup potensi kerugian negara yang selama ini terjadi dalam perdagangan ekspor yang muncul akibat praktik seperti under invoicing dan transfer pricing.

“Apabila margin yang diambil oleh BUMN ekspor menjadi komponen biaya baru dalam perdagangan, maka risiko terbesar justru dapat ditanggung oleh petani melalui penurunan harga TBS. Karena itu pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan beban tambahan bagi petani sawit,” ujar Darto.

Selain itu, PP 24/2026 dalam Pasal 4 mengatur kewajiban ekspor melalui BUMN Ekspor dapat dikecualikan bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan pemerintah yang memuat ketentuan investasi, divestasi dan/atau pengolahan/pemurnian di dalam negeri.

“Penilaian POPSI soal pasal 4 ini adalah, pada satu sisi pemerintah menyatakan ingin mengatasi under invoicing, tetapi di sisi lain PP membuka mekanisme pengecualian yang diputuskan melalui rapat koordinasi kementerian yang bisa membuka celah untuk lobi dan menimbulkan ketidakpastian usaha,” kata Darto.

Ia menambahkan penting bagi regulator untuk menjelaskan secara terukur berapa tambahan devisa negara yang diharapkan dari penerapan skema ekspor satu pintu tersebut.

“Jika alasan utama kebijakan adalah menyelamatkan devisa negara maka pemerintah perlu menyampaikan target, mekanisme pencapaiannya, serta manfaat yang akan diterima masyarakat, termasuk petani sawit,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami telah mengidentifikasi dua hari yang lalu 139 pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian di bawah harga yang ditetapkan di daerah masing-masing

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah segera mencabut izin pabrik kelapa sawit yang membeli tandan buah segar (TBS) petani di bawah ketentuan guna melindungi kesejahteraan petani sawit nasional.

Dalam jumpa pers usai Rapat Hilirisasi Perkebunan di Jakarta, Jumat, Sudaryono mengatakan pemerintah menindaklanjuti keluhan petani sawit terkait turunnya harga pembelian tandan buah segar di berbagai daerah Indonesia.

"Kami telah mengidentifikasi dua hari yang lalu 139 pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian di bawah harga yang ditetapkan di daerah masing-masing," kata Sudaryono.

Setelah pengumuman dan rapat sebelumnya dilaksanakan, tercatat sebanyak 16 pabrik kelapa sawit mulai melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga pembelian tandan buah segar petani di daerah.

Meski demikian, pemerintah menilai masih banyak pabrik kelapa sawit yang belum menyesuaikan harga pembelian sesuai ketentuan sehingga pihaknya kembali melakukan rapat lanjutan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan industri sawit.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Menteri Pertanian Sudaryono bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian serta dihadiri Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan BUMN sektor perkebunan.

Selain itu, pemerintah juga mengundang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), asosiasi petani sawit, perusahaan eksportir, hingga perusahaan refinery guna membahas stabilisasi harga tandan buah segar tingkat petani.

Pemerintah menilai persoalan turunnya harga tandan buah segar merupakan masalah yang dapat diselesaikan karena harga dan permintaan minyak sawit dunia justru mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut pemerintah, gejolak harga terjadi pada rantai tengah perdagangan sawit karena harga di tingkat hilir dan pasar global relatif stabil tanpa penurunan harga maupun volume permintaan ekspor.

Karena itu, pemerintah meminta pelaku usaha hilir seperti refinery dan eksportir tetap melakukan transaksi perdagangan mengacu pada harga yang dibentuk melalui lelang PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) serta menghindari praktik penarikan harga atau withdraw.

"Jadi ada pembentukan harga lelang di KPBN mengacu pada harga CPO (crude palm oil) dunia dan lain-lain, dan kita menginginkan dan kami meminta kepada pelaku usaha sawit di hilir itu acuan KPBN itu jadi acuan dan kemudian hindarkan withdraw," tegasnya.

Pemerintah berharap pembelian besar dengan harga yang baik di tingkat hilir dapat memberikan efek domino kepada pabrik kelapa sawit sehingga harga pembelian tandan buah segar petani ikut meningkat.

Kementerian Pertanian juga meminta kepala daerah menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 terkait tata kelola penetapan harga tandan buah segar sawit tingkat provinsi.

Menurutnya hingga saat ini baru beberapa provinsi yang aktif menetapkan harga pembelian tandan buah segar dengan melibatkan pemerintah daerah, pabrik kelapa sawit, asosiasi, dan mengacu harga sawit global.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian meminta seluruh kepala daerah aktif melakukan pemantauan harga pembelian tandan buah segar serta memastikan pabrik kelapa sawit membeli hasil petani sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan, tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin, dan jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan," kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Upaya menghentikan kebocoran devisa ini memang perlu bayaran lewat upaya yang ekstra

Jakarta (ANTARA) - Pada 20 Mei 2026, di podium Rapat Paripurna DPR, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan satu perubahan struktural yang segera menggerakkan pasar, memicu rapat darurat asosiasi pengusaha, dan membuat sektor komoditas nasional mulai berhitung ulang.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam, yang menetapkan BUMN sebagai eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi.

Untuk menjalankan mandat itu, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia, perusahaan yang baru didirikan pada 19 Mei 2026 dengan mayoritas saham dipegang oleh PT Danantara Investment Management sebesar 99 persen.

Kebijakan ini lahir dari satu premis yang sudah lama jadi sorotan bahwa Indonesia adalah produsen terbesar beberapa komoditas dunia, tetapi penerimaannya tidak sebanding dengan volumenya.

Tujuan utama kebijakan ini adalah memberantas praktik under-invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor, sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan sumber daya alam. Presiden menyebut angka 150 miliar dollar AS per tahun sebagai potensi kebocoran yang selama ini tidak terdeteksi, atau lebih tepatnya, tidak tertangkap.

Pemerintah sejak awal menekankan bahwa kebijakan ini tidak mengambil alih aset atau operasional perusahaan. Skema yang dipakai adalah marketing facility, DSI bertindak sebagai kanal penjualan tunggal, bukan pengelola produksi. Perusahaan swasta tetap menjalankan seluruh proses hulu, dari tambang hingga pabrik pengolahan, tetapi semua transaksi ekspor harus melalui satu pintu: PT DSI. Dana hasil penjualan internasional kemudian diteruskan kembali kepada perusahaan pemilik barang.

Komoditas yang terdampak pun dibatasi hanya pada segmen ekstraktif-mentah. Sektor manufaktur, farmasi, industri kreatif, dan produk jadi tidak masuk dalam kewajiban ini. Pemerintah berencana memperluas pengaturan tersebut ke berbagai komoditas SDA strategis lainnya sebagai bagian dari reformasi tata kelola ekspor nasional, artinya CPO, batu bara, dan ferro alloy hanya menjadi ujung tombak, bukan batas akhir kebijakan.

Transisi dan implementasi

Implementasinya dibagi dalam dua tahap. Pada tahap pertama, berlaku masa transisi 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Transaksi ekspor masih dilakukan oleh perusahaan dengan pembeli, tetapi dokumentasi ekspor sudah disampaikan kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang pada periode ini mencantumkan nama pelaku usaha sebagai pemilik barang, sementara eksportir tercatat atas nama DSI. Sedangkan pada tahap transisi lanjutan yang berlaku 1 September sampai dengan 31 Desember 2026, skema berjalan secara hibrida di mana perusahaan yang siap dapat sepenuhnya mengalihkan transaksi dan kontraknya melalui BUMN Ekspor. Mulai 1 Januari 2027, seluruh proses transaksi ekspor, kontrak pengiriman barang hingga pembayaran, dilakukan sepenuhnya oleh Danantara Sumber Daya Indonesia.

Penetapan implementasi penuh kebijakan ekspor pada 2027 ini berbeda dari gambaran awal yang menggunakan tenggat September 2026 sebagai titik penerapan penuh. Pemerintah merespons kekhawatiran pelaku usaha dengan melunak sedikit pada linimasa, meski tidak mengubah arah kebijakan.

Kebijakan ekspor satu pintu ini berjalan paralel dengan perubahan kebijakan devisa. PP Nomor 21 Tahun 2026 mewajibkan eksportir SDA merepatriasi 100 persen devisa hasil ekspor ke dalam negeri, dengan eksportir nonmigas wajib menempatkan seluruh Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA pada rekening khusus selama minimal 12 bulan, penempatan DHE SDA diwajibkan melalui bank Himbara, dan konversi ke rupiah dibatasi maksimal 50 persen.

Kombinasi dua regulasi itu, ekspor satu pintu dan kewajiban repatriasi penuh, menutup dua jalur yang selama ini diidentifikasi pemerintah sebagai sumber kebocoran dengan manipulasi harga saat transaksi dan parkir devisa di bank luar negeri.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir menyatakan DSI akan menjalankan tiga peran, yaitu memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan, mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal, dan melakukan konsolidasi data serta efisiensi tata kelola ekspor komoditas SDA strategis.

Pemerintah memposisikan fungsi pengawasan terpusat DSI seperti sistem deteksi real-time untuk memantau volume dan harga jual riil, dengan kabar bahwa teknologi AI akan diintegrasikan untuk mendeteksi potensi transfer pricing secara otomatis.

Respons dari kalangan industri tidak seragam. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mempertanyakan nasib kontrak jangka panjang, mekanisme pemindahan dokumentasi, dan kepastian hukum atas kewajiban yang sedang berjalan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.

Permintaan klarifikasi itu wajar mengingat kompleksitas operasional yang terlibat. Ekspor batu bara dan sawit bergerak dalam ekosistem kontrak yang panjang, melibatkan klausul harga yang disesuaikan secara berkala dan jaringan pembeli yang dibangun bertahun-tahun. GAPKI mengingatkan bahwa masing-masing eksportir sudah memiliki basis pasar tersendiri yang perlu dijaga kontinuitasnya.

Di sektor sawit, ada satu pertanyaan yang lebih spesifik mengenai apakah DSI akan mengenakan biaya jasa atas fungsi pemasaran yang dijalankannya. Emiten sawit di bursa masih menilai dampaknya terbatas selama kepastian soal biaya tambahan itu belum ada.

Menjawab itu, CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa kontrak jangka panjang tidak akan diterminasi secara sepihak, tetapi Danantara akan memantau ketat klausul penetapan harga. Jika harga yang dipatok terindikasi jauh di bawah harga pasar global, evaluasi menyeluruh akan langsung dilakukan. Artinya, volume kontrak tidak disentuh, tapi klausul harga berada di bawah radar DSI. Ini bukan jaminan tanpa syarat.

Pemerintah menegaskan bahwa fungsi utama platform DSI lebih ke arah monitoring, bukan mengambil alih perdagangan ekspor swasta, sistem akan digunakan untuk memantau harga, volume, hingga tujuan ekspor komoditas. Penjelasan ini sedikit menggeser posisi kebijakan dari eksportir tunggal ke platform pengawasan aktif, meski secara regulasi, kewenangan DSI sebagai satu-satunya nama di dokumen ekspor tidak berubah.

Preseden dari negara lain

Perusahaan pertambangan milik negara Chili, Codelco di Chili, mengelola tembaga sebagai tulang punggung ekspor negara dengan menyumbang hampir seperlima pendapatan ekspor nasional, sambil tetap membiarkan perusahaan swasta menambang dalam kerangka regulasi yang ketat.

Perusahaan BUMN migas Qatar, QatarEnergy, mewajibkan semua kontrak LNG jangka panjang ditandatangani oleh entitas negara. Sedangkan Saudi Aramco mengintegrasikan seluruh rantai pasok minyak dalam satu komando, memberikan Arab Saudi kekuatan penentuan harga di pasar global.

Ketiga model itu memiliki satu benang merah yang relevan untuk kasus DSI, di mana keberhasilan mereka ditopang oleh kepastian hukum atas kontrak lama, infrastruktur digital yang mampu memproses dokumen ekspor dalam hitungan jam, dan insentif yang memastikan swasta tetap mau berinvestasi. Tanpa ketiga faktor itu, mekanisme satu pintu berisiko berubah dari pengawasan menjadi hambatan.

Upaya menghentikan kebocoran devisa ini memang perlu bayaran lewat upaya yang ekstra. Indonesia mengekspor lebih dari 65 miliar dollar AS per tahun dari tiga komoditas yang masuk kebijakan ini. Jika kebijakan berjalan mulus dalam implementasinya di lapangan, kekayaan sumber daya alam negara menjadi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia seperti dalam Pasal 33 UUD 1945 semakin dekat.

Copyright © ANTARA 2026