JAKARTA - Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit oleh PT SIP perlu dilakukan menyeluruh dan transparan. Ketegasan aparat penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia.

Menurut dia, kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama yang diperhatikan investor sebelum menanamkan modal. Karena itu, apabila terdapat dugaan praktik ekspor yang merugikan negara, maka proses penegakan hukum harus berjalan profesional dan tanpa pandang bulu.

“Kasus ini harus menjadi momentum menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi semua pelaku usaha. Investor yang sehat justru membutuhkan kepastian bahwa negara mampu menindak setiap dugaan pelanggaran secara objektif dan berdasarkan fakta hukum,” ujar Hardjuno, Kamis (18/6/2026).

Apabila dugaan terhadap PT SIP terbukti, maka dampaknya tidak hanya terkait potensi kehilangan penerimaan negara, tetapi juga menyangkut kredibilitas tata kelola sektor ekspor nasional. Sebaliknya, jika PT SIP tidak terbukti melanggar, proses hukum yang transparan juga akan memberikan kepastian bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Kejagung mengakui sedang menyelidiki dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit oleh PT SIP. Perusahaan tersebut diduga melakukan ekspor di bawah harga pasar untuk menekan kewajiban pajak dan menyembunyikan keuntungan.

Kejagung juga telah mendalami informasi terkait fasilitas perbankan dan skema pembiayaan yang digunakan PT SIP sebagai bagian dari proses penyelidikan yang masih berlangsung.

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya dalam program pelindungan jaminan sosial, sebagai upaya memberikan kepastian dan rasa aman dalam bekerja.

Yassierli menyampaikan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen negara untuk memastikan pekerja terlindungi dari berbagai risiko kerja sejak mulai bekerja hingga memasuki masa tidak produktif.

"Negara hadir untuk memastikan pekerja tidak menghadapi risiko sendirian. Melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja memperoleh pelindungan dari risiko kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, hingga jaminan di hari tua," ujar Yassierli dalam keterangan resmi, Sabtu (6/6/2026).

Dia menjelaskan, pelindungan tersebut mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Seluruh skema ini dirancang untuk memberikan kepastian pelindungan bagi pekerja dan ketenangan bagi keluarga.

Menurut Yassierli, kepesertaan sejak awal bekerja menjadi langkah penting untuk memastikan pelindungan berjalan secara berkelanjutan, mengingat risiko kerja dapat terjadi tanpa bisa diprediksi.

Dia juga menekankan pentingnya penguatan kesadaran dan kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik di kalangan pekerja maupun pemberi kerja, agar pelindungan dapat dirasakan secara lebih luas dan merata.

"Bekerja bukan hanya tentang menerima upah, tetapi juga memastikan adanya jaring pengaman ketika risiko datang tanpa peringatan. Karena itu, pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh pekerja penerima upah," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Melalui perjanjian ini, masyarakat memperoleh kepastian dalam proses legalisasi tanah yang mereka manfaatkan

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo menyatakan komitmen untuk memberi kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat melalui Reforma Agraria.

“Reforma Agraria di atas HPL (Hak Pengelolaan) Badan Bank Tanah ini menjadi wujud nyata komitmen negara dalam memberikan akses yang lebih adil terhadap tanah bagi masyarakat,” ujar Aribowo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Aribowo menambahkan, dengan adanya kepastian hukum, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan lahan secara lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendukung pembangunan daerah.

Pada Selasa (3/6), berlangsung penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara Badan Bank Tanah dan para Subjek Reforma Agraria pada Selasa di Aula Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kalimantan Selatan.

Melalui penandatanganan tersebut, sebanyak 98 warga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, selangkah lebih dekat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah tersebut melalui program Reforma Agraria di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Redistribusi Tanah yang dilaksanakan melalui kolaborasi Badan Bank Tanah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sinergi tersebut bertujuan membuka akses masyarakat terhadap legalitas tanah sekaligus mendorong pemanfaatan lahan yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.

“Melalui perjanjian ini, masyarakat memperoleh kepastian dalam proses legalisasi tanah yang mereka manfaatkan. Tahap berikutnya adalah penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama para penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Aribowo.

Setelah proses penandatanganan selesai, seluruh dokumen akan ditindaklanjuti untuk penerbitan Sertipikat Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah sesuai peraturan yang berlaku.

Hulu Sungai Selatan menjadi wilayah ketiga yang telah melaksanakan perjanjian pemanfaatan program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah. Sebelumya telah dilaksanakan di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur dengan total alokasi seluas 1.870 Ha dan Cianjur, Jawa Barat dengan alokasi seluas 203 Ha.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai target penciptaan lapangan kerja formal yang ditetapkan pemerintah harus diiringi dengan adanya kepastian kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan dunia usaha.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan dunia usaha saat ini masih menghadapi tekanan berat, mulai dari kenaikan biaya produksi, pelemahan daya beli masyarakat, volatilitas nilai tukar, tingginya biaya logistik dan energi, hingga ketidakpastian perdagangan global.

Menurutnya, berbagai indikator industri juga menunjukkan pelemahan yang masih berlangsung. PMI manufaktur Indonesia pada April 2026 kembali masuk fase kontraksi untuk pertama kalinya dalam sembilan bulan terakhir, rupiah masih tertekan di kisaran Rp17.600 per dolar AS, sementara tren Indeks Kepercayaan Industri (IKI) terus melemah sejak awal tahun.

"Kondisi ini tentu memengaruhi tingkat confidence pelaku usaha, terutama industri yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor bahan baku dan barang modal," kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Dia memandang penciptaan lapangan kerja formal tidak bisa hanya bertumpu pada target pemerintah semata, melainkan harus ditopang kebijakan yang memperkuat daya saing dan ketahanan sektor industri nasional.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan kebijakan fiskal, perizinan, ketenagakerjaan, perdagangan, energi, logistik, hingga pembiayaan bergerak dalam arah yang sama untuk menciptakan ekosistem usaha yang efisien dan memiliki kepastian hukum.

Menurut Shinta, keputusan dunia usaha untuk berekspansi dan merekrut pekerja formal sangat dipengaruhi tingkat keyakinan terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi ke depan.

"Ketika biaya usaha lebih efisien, investasi bergerak, akses pembiayaan lebih kompetitif, dan hubungan industrial tetap kondusif, maka ruang bagi perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja formal akan semakin terbuka dan berkelanjutan," ujarnya.

Dia menegaskan, pekerjaan formal yang berkualitas menjadi fondasi penting bagi penguatan daya beli masyarakat, perluasan kelas menengah, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembukaan lapangan kerja besar-besaran dan peningkatan serapan kerja formal sebagai salah satu sasaran pembangunan yang akan ditempuh pemerintah pada 2027.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

"Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2027 dari sebelumnya 35% di tahun 2026, atau naik 5,81%," ujar Prabowo.

Masalah tata kelola dan keterbukaan informasi menjadi penting supaya tidak menambah kekhawatiran pelaku usaha

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai transparansi dan tata kelola menjadi faktor penting dalam kebijakan pemerintah yang menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) sebagai eksportir tunggal sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA).

Menurut Dipo, keterbukaan mekanisme perdagangan dan peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang disiapkan pemerintah sebagai platform pengelolaan dan pencatatan perdagangan ekspor komoditas SDA strategis menjadi penting untuk menjaga kepastian usaha di tengah dinamika ekonomi global.

“Masalah tata kelola dan keterbukaan informasi menjadi penting supaya tidak menambah kekhawatiran pelaku usaha,” kata Dipo kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menilai bahwa secara prinsip kebijakan penataan ekspor komoditas SDA oleh pemerintah itu memiliki tujuan yang baik, terutama untuk mengatasi praktik under-invoicing yang dinilai telah berlangsung cukup lama.

“Secara spirit saya melihat kebijakan (tata kelola ekspor SDA di BUMN tunggal) itu oke, karena memang selama ini ada masalah under-invoicing yang sudah cukup lama,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya menyebut praktik under-invoicing dalam ekspor komoditas SDA diperkirakan telah merugikan negara hingga sekitar Rp15.400 triliun dalam kurun 34 tahun.

Namun demikian, Dipo mengingatkan implementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan secara hati-hati mengingat dunia usaha saat ini masih menghadapi berbagai tantangan global.

Menurut dia, ketidakpastian geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga tekanan imported inflation membuat banyak pelaku usaha masih berada dalam posisi wait and see.

Dipo menilai pemerintah perlu memastikan mekanisme pelaksanaan DSI berjalan secara terbuka, termasuk terkait proses perdagangan, mekanisme penentuan harga, dan peran BUMN dalam rantai ekspor komoditas SDA.

Ia mengatakan kejelasan mekanisme tersebut diperlukan agar pelaku usaha tetap memiliki kepastian dalam menjalankan kegiatan perdagangan dan investasi.

“Nah ini juga harus jelas dari sisi mekanismenya, apakah nanti BUMN ini hanya pass through untuk ekspornya, atau juga mengambil keuntungan. Kalau mengambil keuntungan, nilainya juga harus jelas,” ucap Dipo.

Selain itu, ia mengingatkan implementasi kebijakan tersebut perlu memperhatikan kondisi dunia usaha agar tidak memunculkan ketidakpastian baru di pasar.

Menurut Dipo, pemerintah perlu memastikan proses transisi berjalan secara jelas dan transparan sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan eksportir dan investor.

“Concern utama itu juga ada di bagian eksekusi. Misalnya, mereka yang selama ini sudah ekspor batu bara selama 20 tahun terakhir dengan satu mitra, tiba-tiba sekarang ada perantara baru. Jadi menurut saya tata kelola BUMN ini harus benar-benar terbuka dan transparan,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Dipo menilai kebijakan tersebut juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap tingkat keuntungan perusahaan eksportir karena dapat memengaruhi valuasi emiten yang bergerak di sektor komoditas terkait.

Ia mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan dampak lanjutan terhadap pasar modal dan kepercayaan investor agar implementasi kebijakan tetap berjalan kondusif.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam yang mengatur penataan perdagangan sejumlah komoditas strategis nasional.

Dalam kebijakan tersebut, BUMN ditetapkan menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani sebelumnya mengatakan pemerintah saat ini masih memfokuskan proses pendataan dan pelaporan transaksi ekspor komoditas SDA sebagai bagian dari penguatan tata kelola perdagangan nasional.

Menurut Rosan, seluruh transaksi ekspor komoditas strategis nantinya wajib tercatat dalam sistem DSI untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data perdagangan.

Pemerintah juga menyiapkan masa transisi mulai Juni hingga Desember 2026 sebelum implementasi penuh sistem perdagangan ekspor melalui platform yang disiapkan pemerintah.

Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas kemudian menyebut DSI pada tahap berikutnya akan berperan sebagai pembeli komoditas strategis nasional sebelum dipasarkan kembali ke pasar global sebagai bagian dari penguatan tata niaga ekspor SDA.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mempercepat deregulasi dan menyederhanakan perizinan di Indonesia. Prabowo menilai regulasi yang rumit membuat investasi terhambat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di acara penyerahan uang hasil rampasan ke kas negara di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). Dia meminta seluruh kementerian dan lembaga mencari jalan untuk mengurangi ketidakefisienan.

"Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?" kata Prabowo.

Presiden juga menyinggung banyaknya aturan turunan yang terus bermunculan meski pemerintah sudah melakukan penyederhanaan regulasi. Prabowo menduga sebagian regulasi dibuat untuk membuka peluang penyimpangan.

"Regulasi sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk... terus terang saja saya sampaikan...untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar," ujarnya.

"Sudah kita sederhanakan, ada KL-KL yang bikin lagi peraturan menteri, peraturan teknis, peraturan ini," sambung Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo meminta Mensesneg Prasetyo Hadi mengumpulkan para pakar untuk membentuk Satgas Khusus Deregulasi. Satgas tersebut bertugas menyederhanakan aturan dan mempercepat perizinan.

"Ya Saudara-saudara, Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin Satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit," ungkapnya.

Prabowo menegaskan pemerintah harus membantu pengusaha yang serius ingin bekerja dan berinvestasi. Sementara pihak yang melakukan pelanggaran akan ditertibkan.

"Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali Saudara sekalian ya," imbuhnya.

Prabowo mencontohkan persoalan izin impor gas untuk rumah sakit yang menurutnya sempat menghambat pasokan. Ia menilai masalah tersebut terjadi hanya karena proses perizinan yang berbelit.

"Perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal ya. Saya monitor ya masalah impor kalau tidak salah gas untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu, ini itu akhirnya... akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin," tegas Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria mengatakan transformasi atau streamlining badan usaha milik negara (BUMN) maupun anak usaha BUMN disertai dengan kepastian hukum.

“Transformasi BUMN tidak hanya berfokus pada penguatan bisnis, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan dengan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko yang terukur,” ujar Dony dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Upaya yang ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum dalam rangka penataan ulang BUMN yakni dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Perspektif Hukum atas Strategic Alignment Program Penataan BUMN & Anak Usaha BUMN: Kepastian Hukum, Tata Kelola, dan Mitigasi Risiko” di Wisma Danantara Indonesia pada Selasa (12/5).

Kegiatan ini turut menghadirkan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna, serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas institusi dalam mendukung transformasi BUMN.

FGD tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai aspek hukum dalam proses penataan dan streamlining BUMN maupun anak usaha BUMN.

Melalui diskusi ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan mendorong terciptanya kepastian hukum, penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta langkah mitigasi risiko yang terukur dalam setiap proses transformasi korporasi.

Forum ini juga menjadi ruang diskusi konstruktif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengelola BUMN dalam menyamakan perspektif terkait implementasi kebijakan strategis penataan BUMN.

Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut, diharapkan proses transformasi BUMN dapat berjalan lebih optimal, terukur, serta memiliki landasan regulasi yang kuat dalam menghadapi tantangan bisnis dan dinamika ekonomi global.

BP BUMN bersama Danantara Indonesia terus mendorong sinergi lintas kelembagaan guna memastikan pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional, prudent, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Melalui kolaborasi dengan kementerian, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan, BP BUMN dan Danantara berkomitmen memastikan setiap proses transformasi dan penataan BUMN berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, sehingga mampu memperkuat daya saing BUMN di tingkat global sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai keberlanjutan dan kepastian kerja bagi para peserta Magang Nasional sangat penting untuk ditelaah lebih jauh dengan industri.

“Grand design dari program magang yang mestinya harus disesuaikan dengan kebijakan industri atau kebijakan pengembangan usaha, bisnis dan sektor yang mana (yang relevan) itu menjadi sangat penting,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dengan mempertimbangkan relevansi program dan kebutuhan dunia kerja, lanjut dia, diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman sebelum memasuki pasar kerja, tapi juga kepastian dalam memulai karier dengan matang.

“Jadi diperlukan dialog, koordinasi dengan pihak industrinya supaya nanti program magang ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan arah prioritas ke depan,” ujar dia.

Senada dengan Faisal, Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan perusahaan juga diharapkan memiliki kepastian bagi para peserta magang agar dapat bekerja setelah menjalani setidaknya enam bulan dari program itu.

“Kita tetap mendorong adanya kepastian karier peserta magang yang diperjelas. Itu yang paling penting dari program Magang Nasional ini,” kata Nailul.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 11.949 orang telah menyelesaikan Magang Nasional Tahap I.

Kemnaker pun masih melakukan pengumpulan data terkait jumlah peserta magang yang sudah direkrut oleh perusahaan tempat mereka menjalankan program.

Dari informasi terakhir, Kemnaker mencatat sudah ada perusahaan yang merekrut 20-30 persen dari peserta magang tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

MANADO - Dirjen Pemdes Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo menegaskan batas desa urgent (penting) untuk segera diselesaikan. Ini karena penegasan batas desa untuk menciptakan kepastian hukum, perencanaan pembangunan tepat sasaran, dan mengurangi konflik antar desa.

“Serta mendukung efektivitas pemerintah desa, dan dasar dalam penataan wilayah luas (kabupaten, provinsi, dan negara),” kata La Ode Ahmad P Bolombo dalam paparannya saat pelaksanaan Kick Off Meeting Penegasan Batas Desa Bagi Pemerintah Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP) di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (30/4/2026).

Dalam program ILASPP ini, Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Bank Dunia. Program ini dilaksanakan selama lima tahun dari 2025 -2029 dengan total target 5.000 desa. Pada tahap pertama, penegasan batas desa dilakukan di tiga kabupaten di Sulawesi, yaitu Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara, Donggala dan Toli Toli di Sulawesi Tengah.

Penegasan batas desa akan dilakukan di 457 desa. Kabupaten Bolaang Mongondow mencakup seluruh desa yang berjumlah 200 desa. Untuk Kabupaten Donggala sebanyak 154 desa dan Kabupaten Toli Toli sebanyak 103 desa.

“Maksudnya, meningkatkan kapasitas dan koordinasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penetapan batas desa yang tertib dan sesuai regulasi. Tujuan ILASPP adalah mendukung pemerinta daerah di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan penetapan batas desa,” katanya.

Dia menjelaskan, hingga saat ini penegasan batas desa mencapai 14,49 persen atau sebanyak 10.909 desa di seluruh Indonesia. Ada 10 provinsi dengan capaian batas desa tertinggi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, NTT, Lampung, Sumatera Selatan, dan Aceh.

Adapun 10 provinsi dengan capaian batas desa terendah adalah Papua Pegunungan, Papua Selatan, Gorontalo, Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Papua, dan Sulawesi Tenggara.

Pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa ini meliputi serangkaian proses tahapan, yaitu sosialisasi di kabupaten, kecamatan, pengumpulan dan penelitian dokumen batas desa secara historis maupun yuridis, tahapan pelacakan, dan sebagainya.

Jakarta (ANTARA) - PLN Icon Plus bersama Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) menjalin kerjasama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) guna memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha serta mendukung percepatan transformasi digital yang dijalankan perusahaan tersebut di berbagai wilayah.

Direktur Utama PLN Icon Plus, Chipta Perdana menyatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan yang baik.
Menurut dia pendampingan hukum dari Kejaksaan dinilai menjadi elemen penting untuk memastikan setiap langkah bisnis berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Kami tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga memastikan seluruh prosesnya berdiri di atas fondasi hukum dan tata kelola yang kuat.” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Sementara itu Senior Manager PLN Icon Plus SBU Regional Jawa Bagian Tengah Leandra Agung Tri Radi Putra, menegaskan bahwa kolaborasi tersebut akan memperkuat pelaksanaan operasional dan pengembangan layanan di wilayah kerja.

“Dukungan pendampingan hukum ini memberikan keyakinan bagi kami dalam menjalankan berbagai program pengembangan jaringan dan layanan digital. Selain itu, kerja sama ini juga membantu memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada Rabu (15/4) tersebut mencakup pendampingan dalam pengambilan keputusan strategis, penyusunan dan penelaahan kontrak, penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara, penertiban aset, hingga penagihan piutang.

Hal itu sejalan dengan peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, INDRAMAYU- Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa mulai memasuki tahap penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

DiKabupaten Indramayu, pemerintah menekankan keberhasilan program bergantung pada kejelasan data lahan, tahapan teknis, serta penyelesaian isu sosial di tingkat masyarakat.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),Tb. Haeru Rahayu, menyatakan revitalisasi tambak ditujukan untuk mengubah pola budidaya tradisional menjadi sistem yang lebih modern dan terintegrasi.

Target utamanya adalah meningkatkan produktivitas tambak sekaligus memperbaiki nilai ekonomi hasil perikanan budidaya.

Program ini tidak hanya mencakup Indramayu, tetapi juga meliputi tiga wilayah lain di Jawa Barat, yakniKabupaten Bekasi,Kabupaten Karawang, danKabupaten Subang.

"Seluruh kawasan tersebut memanfaatkan lahan negara yang berada di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan, dengan skema pengelolaan lintas kementerian," kata Haeru, Rabu (8/4/2026).

Bupati Indramayu,Lucky Hakim, mengatakan tahapan awal program saat ini masih difokuskan pada proses pendataan dan pemetaan lahan. Menurutnya, langkah ini menjadi kunci sebelum masuk ke tahap berikutnya, termasuk penentuan kompensasi bagi masyarakat terdampak.

“Besaran kompensasi belum bisa ditentukan sebelum pengukuran dan pematokan lahan dilakukan secara menyeluruh,” ujarnya.

Namun, proses tersebut belum berjalan sepenuhnya mulus. Di lapangan, terdapat sebagian kelompok masyarakat yang menolak pematokan lahan sebelum adanya kepastian nilai kompensasi.

Kondisi ini menciptakan kebuntuan awal yang harus diselesaikan melalui dialog antara pemerintah dan warga.

Pemerintah daerah menilai perbedaan pandangan tersebut sebagai bagian dari dinamika yang harus dikelola. Sejumlah sosialisasi telah dilakukan, termasuk menerima aspirasi warga yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa. Pemda memastikan seluruh masukan tetap difasilitasi dan diteruskan ke pemerintah pusat.

Dari sisi tata kelola, pemerintah menegaskan seluruh proses dilakukan secara terukur dan berada dalam pengawasan. Inspektorat kementerian dilibatkan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Sementara itu, dari sisi skala investasi, KKP memberikan gambaran besarnya proyek revitalisasi tambak yang sedang disiapkan. Sebagai pembanding, pemerintah saat ini tengah mengembangkan tambak udang terintegrasi diWaingapudengan luas hampir 2.000 hektare dan nilai investasi mencapai Rp7,2 triliun.

Untuk kawasan Pantura Jawa, nilai investasi yang disiapkan diperkirakan jauh lebih besar, yakni mencapai tiga hingga empat kali lipat dari proyek Waingapu. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional.

KKP menegaskan, program revitalisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup penataan ekosistem tambak secara menyeluruh. Aspek lingkungan, efisiensi budidaya, serta peningkatan kesejahteraan pembudidaya menjadi fokus utama dalam pelaksanaannya.

Meski demikian, keberhasilan program sangat ditentukan oleh penyelesaian persoalan di tingkat tapak, khususnya terkait status lahan dan penerimaan masyarakat. Tanpa kejelasan dua aspek tersebut, percepatan implementasi berpotensi terhambat.

Pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk melanjutkan dialog sebagai jalan keluar atas perbedaan yang muncul. Koordinasi lanjutan juga dijadwalkan dengan DPRD setempat guna memperdalam pembahasan teknis program.

BANDUNG - Kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah menjadi sorotan penting, seiring meningkatnya interaksi antara negara, warga negara, dan dunia usaha. Isu ini dinilai krusial untuk memastikan perlindungan hukum yang adil sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan.

Eman Achmad Sulaeman mengangkat persoalan tersebut dalamSidang Promosi Doktor di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat. Dia secara khusus membedah kompetensi absolut pengadilan negeri dalam menangani perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).

Penelitian ini mengulas dinamika hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang dalam praktiknya kerap memicu perdebatan mengenai batas kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

“Dalam praktik, masih sering terjadi ketidakpastian forum. Gugatan yang seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri justru dinyatakan sebagai kewenangan PTUN, dan sebaliknya. Kondisi ini berpotensi merugikan para pencari keadilan,” ujar managing partner kantor hukum Eman Achmad & Co ini, dikutip Senin (23/2/2026).

Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung, data perkara, serta wawancara mendalam dengan hakim agung, akademisi, dan praktisi hukum. Hasil kajian menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah dalam konteks tertentu, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada hak perseorangan dan harta kekayaan warga masyarakat.

Menurut Eman, kunci utama terletak pada kejelasan parameter dalam menilai perbuatan pemerintah. “Parameter yang jelas sangat dibutuhkan untuk menentukan kapan pengadilan negeri mempunyai kewenangan mengadili suatu perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dan kapan hal tersebut menjadi kewenangan mengadili pengadilan tata usaha negara. Tanpa itu, kepastian hukum akan selalu menjadi persoalan,” tegasnya.

Memperhatikan fenomena perebutan kompetensi tersebut, dalam disertasinya, Eman menyarankan kepada Mahkamah Agung untuk mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Pertimbangannya memuat ketentuan-ketentuan yang telah menimbulkan salah tafsir yang mengisyaratkan seolah-olah bahwa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah adalah hanya kompetensi absolut PTUN.

Di mana dalam praktik di lapangan saat ini telah terjadi kebingungan dalam menerapkan domain peradilan mana dalam penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah.

Dalam rumusannya, Eman menetapkan parameter aplikatif yang merujuk pada unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diperkuat oleh yurisprudensi dan doktrin hukum yang berkembang. Ia juga menemukan dasar yang memungkinkan penerapan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) terhadap pemerintah dalam situasi tertentu, khususnya ketika negara menguasai atau mengendalikan risiko yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada hak perseorangan dan harta kekayaan warga masyarakat.

“Ketika negara berada pada posisi pengendali risiko atas suatu akibat yang merugikan hak perseorangan atau hak atas harta kekayaan warga masyarakat, maka beban tanggung jawab pemerintah bersifat mutlak dan beban pembuktian tidak seharusnya berada pada sisi warga negara. Prinsip keadilan menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang lebih memperhatikan kepentingan warga masyarakat sebagai korban,” jelas Eman.

Pendekatan ini dinilai penting tidak hanya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara, tetapi juga untuk memberikan kepastian dan rasa aman bagi dunia usaha dalam berinteraksi dengan suatu kebijakan dan tindakan Pemerintah.

Eman menambahkan di sisi pemerintah hasil penelitian ini akan berguna bagi Pemerintah dalam melakukan manajemen risiko atas perbuatan-perbuatan atau kebijakannya. Kebijakan pemerintah itu harus dibuat dengan mempertimbangkan apakah dampaknya dapat menimbulkan risiko yang mengakibatkan kerugian pada hak perseorangan atau harta kekayaan warga masyarakat.

Dia mengusulkan agar pemerintah harus terlebih dahulu melakukan analisis dengan menggunakan parameter yang ditawarkan dalam disertasinya untuk menilai apakah kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan Pemerintah yang ada saat ini atau yang akan dilakukan, akan menimbulkan risiko yang merugikan warga masyarakat dan kemudian melakukan mitigasi risiko tersebut sejak awal jika ada.

Sebagai profesional manajemen risiko hukum, Eman mengingatkan pemerintah agar berhati-hati jika kendali atas risiko tersebut hanya berada di Pemerintah maka Pemerintah harus bertanggung jawab secara mutlak atas perbuatannya yang mengakibatkan kerugian kepada warga masyarakat. Pemerintah tetap bertanggung jawab meskipun tidak ada kesalahan dalam perbuatannya tersebut.

Kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan seperti kebijakan atau peraturan terkait pembukaan lahan hutan, kebijakan makanan bergizi gratis atau kebijakan pembatasan kepada swasta pengelola bahan bakar minyak untuk mengimpor bahan bakar minyak, merupakan beberapa contoh kebijakan pemerintah yang berpotensi dapat diterapkannya pertanggungjawaban Pemerintah secara mutlak apabila akibat kebijakan tersebut kemudian berdampak pada timbulnya kerugian pada hak perseorangan atau harta kekayaan warga masyarakat.

Ke depan, Eman berharap gagasan hukum yang ia tawarkan dapat menjadi rujukan praktis bagi aparat penegak hukum, hakim, serta pembuat kebijakan dalam membangun sistem peradilan yang lebih konsisten, pasti, dan berkeadilan di Indonesia.