Nabire (ANTARA) - Polda Papua Tengah turut serta mendukung program ketahanan pangan tahun ini dengan mengembangkan 56 hektare lahan jagung di Kabupaten Nabire sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui perluasan areal tanam secara bertahap.

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini di Nabire, Rabu, mengatakan pengembangan budidaya jagung merupakan tindak lanjut instruksi Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di daerah.

"Polda Papua Tengah terus menjalankan instruksi Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan. Kami fokus melakukan penanaman jagung dan terus melihat daerah-daerah yang berpotensi untuk dikembangkan," katanya.

Ia menjelaskan, dari delapan kabupaten di Papua Tengah, pengembangan jagung saat ini diprioritaskan di Kabupaten Nabire dan Mimika.

Bahkan di Nabire, penanaman pada kuartal pertama Polda Papua Tengah telah melakukan panen jagung sebanyak 4 ton tepatnya di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi.

Polda Papua Tengah terus berupaya menambah luas areal tanam dengan mengembangkan lahan hibah masyarakat maupun lahan lain yang memiliki potensi untuk pertanian.

“Kami telah menanam jagung di lahan seluas lima hektare dan akan membuka tambahan lima hektare lagi di wilayah Polsek Nabire Barat,” ujarnya.

Ia mengatakan pengembangan budidaya jagung membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari pengelolaan tingkat keasaman tanah hingga penyediaan bibit dan pupuk yang sesuai agar produktivitas tanaman dapat optimal.

Polda Papua Tengah juga telah berkoordinasi dengan Pemprov Papua Tengah agar dapat memanfaatkan lahan pertanian milik masyarakat melalui skema sewa, sehingga lahan yang belum dimanfaatkan dapat diolah menjadi lahan produktif.

"Kami ingin lahan-lahan yang ada bisa dimanfaatkan. Ketika ada ruang untuk dikembangkan, tentu akan kami lakukan secara bertahap," ujarnya.

Sementara itu, Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Gustav R. Urbinas mengatakan pengembangan program ketahanan pangan akan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki Polda Papua Tengah.

Ia menjelaskan pada 2026 terdapat 26 hektare lahan milik personel Polda Papua Tengah dan Polres Nabire di wilayah Nabire Barat yang disiapkan untuk pengembangan kebun jagung.

"Tahap awal lima hektare sudah mulai dibuka dan dikerjakan. Setelah itu akan dilanjutkan ke lahan berikutnya," katanya.

Selain itu, terdapat sekitar 30 hektare lahan tidur di wilayah Karadiri 2 yang juga akan dimanfaatkan untuk budidaya jagung setelah pembukaan lahan seluas 26 hektare selesai.

Dengan pengembangan tersebut, total lahan yang disiapkan Polda Papua Tengah untuk budidaya jagung di Kabupaten Nabire mencapai 56 hektare sebagai upaya mendukung ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan lahan produktif di daerah.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Pemerintah terus memperkuat Koperasi Desa Merah Putih di Papua. Program prioritas nasional tersebut diharapkan mampu memperluas akses usaha masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di berbagai wilayah Papua.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Papua Barat, Legius Wanimbo, mengatakan sekitar Rp194,1 miliar atau 58,03% dari total alokasi Dana Desa 2026 sebesar Rp334,5 miliar akan diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih.

"Sekitar 58,03% Dana Desa 2026 diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih," ujar Legius, Selasa (30/6/2026).

Menurut Legius, anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, penyediaan modal usaha, pembangunan sarana pendukung, hingga pengembangan layanan logistik desa. Program itu juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas pemasaran produk unggulan kampung agar memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

"Dana itu juga termasuk pengembangan layanan logistik desa, penguatan ketahanan pagan, dan pemasaran produk unggulan desa atau kampung," ujarnya

Lihat video: Pemerintah Beri 58,03 Persen Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih



Legius menambahkan setiap kampung memperoleh Dana Desa dengan besaran berbeda karena disesuaikan dengan sejumlah indikator, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis, dan kinerja pemerintah kampung.

Karena itu, pemerintah kampung diminta menyiapkan pengelolaan koperasi secara profesional agar program berjalan efektif dan akuntabel.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan koperasi menjadi bagian penting dalam membangun rantai ekonomi masyarakat dari tingkat kampung. Menurutnya, program tersebut merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan secara terpadu.

"Semua program strategis nasional yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo itu cuma-cuma, syaratnya tanah. Tanah dikasih gratis untuk dibangun. Jadi tanah tetap milik masyarakat," katanya

Fakhiri juga mengajak masyarakat meningkatkan produksi komoditas unggulan agar koperasi mampu menjadi pusat distribusi hasil panen sekaligus menggerakkan ekonomi keluarga.

"Tanamlah kelapa banyak-banyak. Nanti di sini mungkin urus mangga, di bawah pisang, di bawah lagi jambu. Supaya koperasi ini hidup dan ekonomi keluarga bisa jalan," ucapnya.

GORONTALO - PT Brantas Abipraya (Persero) terus mempercepat penyelesaian pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo . Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), bendungan yang progres pembangunannya telah mencapai 94,99% ini diproyeksikan menjadi infrastruktur penting dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, pengendalian banjir, serta penyediaan energi baru terbarukan di Gorontalo.

Sebagai kontraktor pelaksana, Brantas Abipraya terus berkomitmen menyelesaikan pembangunan bendungan sesuai standar mutu, keselamatan, dan tata kelola yang baik guna mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya program Asta Cita Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan air.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana menegaskan, bahwa pembangunan Bendungan Bulango Ulu merupakan wujud nyata kontribusi BUMN konstruksi dalam menghadirkan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Plaza Seremoni IKN Karya Brantas Abipraya Raih Penghargaan Lanskap Internasional MLAA 2026



"Bendungan Bulango Ulu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui percepatan penyelesaiannya, kami berharap bendungan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, mendukung energi baru terbarukan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Gorontalo," ujar Dian.

Bendungan Bulango Ulu memiliki kapasitas tampung sebesar 140,95 juta meter kubik dengan volum efektif 58,61 juta meter kubik. Setelah beroperasi, bendungan ini akan mengairi sekitar 4.950 hektare lahan pertanian melalui Daerah Irigasi Alale, Lomaya, dan Pilohayanga sehingga mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian di Gorontalo.

Selain itu, bendungan ini juga akan menyediakan air baku sebesar 2,2 meter kubik per detik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Tidak hanya mendukung sektor pangan, kehadiran Bendungan Bulango Ulu juga diproyeksikan mampu mereduksi risiko banjir di wilayah hilir Sungai Bolango hingga lebih dari 80 persen, sekaligus menghasilkan energi listrik ramah lingkungan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 4,96 Megawatt.

Kawasan genangan bendungan juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata dan pusat olahraga air yang dapat menggerakkan ekonomi lokal.Bangun BRT Metropolitan Cekungan Bandung, Brantas Abipraya Dukung Transformasi Transportasi

Dari sisi teknis, proyek ini dibangun menggunakan teknologi urugan batu berinti tegak (rockfill dam with vertical core) yang dilengkapi spillway, terowongan pengelak, dan fasilitas hidromekanikal berstandar tinggi. Inovasi konstruksi yang diterapkan bahkan berhasil mencatatkan Rekor MURI untuk terowongan spillway tipe Free Over Flow Elevated dengan kemiringan tertinggi dan terlebar di Indonesia.

Dian menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari aspek fisik, tetapi juga dari tata kelola yang diterapkan selama proses pembangunan.

"Penghargaan Good Corporate Governance yang diraih Brantas Abipraya menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap proyek. Bendungan Bulango Ulu kami bangun dengan mengedepankan integritas, keberlanjutan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan," tambahnya.

Turut mendampingi Wakil Presiden dalam kunjungan tersebut antara lain Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Bupati Bone Bolango Ismet Mile. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dalam menghadirkan infrastruktur yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Melalui pembangunan Bendungan Bulango Ulu, Brantas Abipraya terus mempertegas perannya sebagai agen pembangunan yang menghadirkan infrastruktur berkualitas untuk memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Brisbane (ANTARA) - Di Pelabuhan Brisbane, kapal Madiluna bersandar membawa lebih dari 47 ribu ton pupuk urea dari Indonesia. Sekilas, kedatangan kapal yang berlayar dari Bontang, Kalimantan Timur, itu mungkin hanya bagian dari aktivitas perdagangan biasa, namun tidak bagi Australia.

Dalam kargo kapal itu tersimpan salah satu bahan baku penting yang menopang produktivitas pertanian. Tanpa pupuk yang cukup, produktivitas pertanian bisa menurun, biaya produksi bengkak, dan pasokan pangan menjadi lebih rentan terhadap gejolak.

Tidak mengherankan, jika kedatangan pasokan dari Indonesia memberikan makna tersendiri bagi salah satu negara lumbung pangan dunia itu.

Menurut data Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, sebanyak 70 persen produksi pertanian Australia dikirim ke pasar internasional, mulai dari gandum, kapas, daging sapi, hingga hortikultura. Nilai ekspor pertanian Australia, menurut Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), juga mencapai lebih dari 71 miliar dolar Australia per tahun pada 2023-2024.

Hal tersebut menunjukkan stabilitas pasokan bahan baku pertanian merupakan kepentingan strategis bagi perekonomian negara tersebut. Namun, di balik kekuatan sektor pertaniannya, Australia tetap membutuhkan kepastian pasokan bahan baku tertentu dari negara lain, seperti halnya pupuk urea di tengah tekanan rantai pasok seperti yang terjadi di jalur perdagangan Timur Tengah.

Bagi First Assistant Secretary dari Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, Amanda Chalmers, pengiriman tersebut bukan hanya sebagai transaksi dagang, melainkan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di kawasan.

Pasokan pupuk yang stabil memberi kepastian bagi petani untuk menjalankan musim tanam tanpa dibayangi kekhawatiran akan ketersediaan pupuk. Bahkan, Australia juga terang-terangan menyebutkan masih membutuhkan lebih banyak lagi urea dari Indonesia.

Pengiriman 47.250 ton urea ini merupakan pengiriman ekspor perdana di bawah kesepakatan government to government (G to G) sebesar 250 ribu ton antara Indonesia dan Australia. Peran signifikan Indonesia dipersepsikan Australia sebagai kontribusi dalam ketahanan pangan Australia, ketahanan pangan Indo-Pasifik, dan upaya dalam mitigasi dampak konflik geopolitik terhadap rantai pasok global.

Domestik, lalu ekspor

PT Pupuk Indonesia Persero, BUMN yang memproduksi dan mendistribusikan pupuk urea tersebut menyatakan pengiriman ke Australia, kali ini, berbeda dibanding ekspor pada umumnya karena dilakukan melalui skema G-to-G.

Australia, sesungguhnya bukan pasar baru bagi urea Pupuk Indonesia. Negeri Kanguru itu telah lama menjadi salah satu tujuan utama ekspor pupuk nasional. Namun, hubungan yang selama ini bersifat komersial (business to business), kini berkembang menjadi kemitraan yang lebih erat dan terstruktur.

Kedua negara juga saling melengkapi. Indonesia memasok urea yang dibutuhkan sektor pertanian Australia, sementara Australia menjadi salah satu sumber bahan baku fosfat yang penting bagi industri pupuk Indonesia. Keterhubungan inilah yang membuat kelancaran rantai pasok menjadi kepentingan bersama.

Di balik kontribusi ekspor itu, kebutuhan pupuk untuk petani dalam negeri tetap diutamakan. Menurut Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, pemerintah tetap menempatkan pemenuhan kebutuhan domestik sebagai prioritas utama. Volume yang dikirim ke luar negeri berasal dari kapasitas produksi yang memang dirancang melebihi kebutuhan nasional.

Artinya, ekspor bukan dilakukan karena mengalihkan jatah petani Indonesia, melainkan memanfaatkan surplus yang tersedia. Struktur industri pupuk nasional, sejak awal memang dibangun untuk melayani pasar dalam negeri, sekaligus pasar ekspor.

Berdasarkan data Pupuk Indonesia, potensi ekspor urea dari Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebesar 1,5 juta ton pada 2026, namun dengan komitmen utama tetap pada kebutuhan dalam negeri. Adapun kebutuhan urea nasional ditaksir mencapai 6,3 juta ton per tahun pada 2026, sementara target produksi urea Pupuk Indonesia mencapai 7,8 juta ton.

Lebih jauh, ekspor ini mencerminkan perubahan peran Indonesia di pasar pupuk internasional. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi produsen komoditas, melainkan mulai menempatkan diri sebagai pemasok strategis yang membantu menjaga keberlanjutan pasokan di kawasan.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai komoditas strategis, mulai dari energi hingga pangan dan pupuk, berkali-kali terdampak oleh konflik geopolitik, gangguan logistik, maupun kebijakan proteksionis. Akibatnya, keamanan pasokan menjadi pertimbangan yang sama pentingnya dengan harga.

Selain Australia, Pupuk Indonesia juga mencatat beberapa negara, seperti India, Bangladesh, dan negara-negara lainnya juga sedang memulai penjajakan untuk mendapatkan ekspor pupuk dari Indonesia.

Tidak berhenti di Brisbane

Menurut perusahaan manufaktur dan distributor pupuk di Australia, Incitec Pivot Fertilisers, urea yang tiba dari Indonesia akan digunakan untuk mendukung produksi kapas, gandum, buah-buahan, dan sayuran di Queensland dan wilayah utara New South Wales, sebelum sebagian lainnya dikirim ke Geelong.

Sebagian hasil pertanian tersebut pada akhirnya kembali memasuki pasar Indonesia sebagai bahan baku industri maupun kebutuhan konsumsi.

Alur itu menandakan betapa eratnya keterhubungan sistem pangan modern. Produksi di satu negara sering kali bergantung pada pasokan bahan baku dari negara lain. Ketika satu mata rantai terganggu, dampaknya dapat menjalar jauh melampaui batas wilayah.

Di tengah dunia yang semakin rentan terhadap gangguan rantai pasok, kemampuan Indonesia menyediakan pasokan secara konsisten telah menjadi aset strategis.

Pengiriman urea ke Australia menjadi penanda bahwa peran Indonesia di kawasan terus berkembang, dari sekadar konsumen komoditas global menjadi salah satu penyangga keberlangsungan produksi pangan regional.

Kerja sama dua negara dan kawasan semestinya bisa terus lebih erat ke depan. Konflik geopolitik di berbagai jalur perdagangan dunia seperti Selat Hormuz, Terusan Suez, Laut Merah dan lainnya dapat mendorong kedua negara untuk membangun kekuatan ekonomi bersama di kawasan.

Indonesia dan Australia berada dalam posisi yang relatif menguntungkan. Kedua negara bertetangga langsung, memiliki hubungan politik yang stabil, serta berada di kawasan yang tidak menjadi pusat konflik geopolitik global. Kedekatan geografis tersebut menciptakan jalur perdagangan yang lebih aman dan efisien dibandingkan banyak rute internasional lain yang rentan terganggu.

Karena itu, kedatangan Madiluna di Brisbane sesungguhnya mewakili cerita yang lebih besar daripada sekadar ekspor pupuk, namun juga peran besar Indonesia sebagai stabilisator pangan di Kawasan.

Copyright © ANTARA 2026

Bulog siap mendukung dan bersinergi dengan seluruh pihak agar penyelenggaraan kegiatan ini berjalan sukses, aman dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan ketahanan pangan nasional

Gorontalo (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Pekan Nasional (Penas) Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVII Tahun 2026 di Provinsi Gorontalo, menjadi momentum strategis memperkuat ketahanan pangan nasional, sektor pertanian dan perikanan.

Ahmad Rizal di Gorontalo, Selasa mengatakan berada di daerah itu untuk mengawal langsung persiapan puncak kegiatan Penas KTNA XVII.

Penas KTNA, kata dia, merupakan ajang penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, petani, nelayan, serta seluruh pemangku kepentingan pangan.

"Bulog siap mendukung dan bersinergi dengan seluruh pihak agar penyelenggaraan kegiatan ini berjalan sukses, aman dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan ketahanan pangan nasional," katanya.

Penas KTNA XVII Tahun 2026 menjadi salah satu agenda nasional strategis yang mempertemukan petani, nelayan, penyuluh, akademisi, pelaku usaha dan pemerintah dari seluruh Indonesia.

Ia mengatakan kehadiran Presiden Republik Indonesia pada acara puncak diharapkan menjadi penguat semangat transformasi sektor pangan menuju terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.

Melalui koordinasi yang intensif bersama TNI, Polri, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, Perum Bulog optimistis pelaksanaan Penas KTNA XVII Tahun 2026 di Gorontalo, dapat berlangsung dengan aman, tertib dan sukses.

Pihaknya pun melakukan serangkaian koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo, guna memastikan kesiapan pelaksanaan acara puncak yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Rangkaian koordinasi dilakukan Ahmad Rizal diawali dengan kunjungan ke Markas Komando Resor Militer (Makorem) 133/Nani Wartabone yang disambut langsung oleh Komandan Korem (Danrem) 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Hardo Sihotang.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai aspek kesiapan pelaksanaan kegiatan, khususnya terkait dukungan pengamanan dan kelancaran agenda nasional yang akan menghadirkan ribuan peserta dari seluruh Indonesia.

Selanjutnya, ia melakukan kunjungan ke Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo dan diterima langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo Inspektur Jenderal Polisi Widodo.

Pertemuan tersebut membahas sinergi dan langkah-langkah strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan Penas KTNA berjalan aman dan lancar.

Sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor, Ahmad Rizal juga menghadiri rapat persiapan yang diselenggarakan di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.

Rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai capaian Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara perlu diikuti peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani agar berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ia mengatakan capaian tersebut patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras petani serta dukungan berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong produksi pangan nasional.

"Kita sudah memiliki capaian baik terkait beras. Ini patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras petani dan dukungan kebijakan," kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Food and Agriculture Organization (FAO) menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton, meningkat sekitar 4 juta ton atau 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 30,62 juta ton.

Selain itu, FAO memperkirakan stok beras Indonesia berpotensi meningkat menjadi 7,8 juta ton pada periode 2026-2027.

Saat ini, pemerintah mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah melampaui 5 juta ton.

Menurut Eliza, keunggulan Indonesia di kawasan Asia Tenggara terutama ditopang oleh besarnya basis produksi beras nasional, termasuk luas lahan sawah yang signifikan.

Namun demikian, ia menilai produktivitas padi Indonesia masih tertinggal dibandingkan Vietnam yang mampu menghasilkan produksi lebih tinggi per satuan luas lahan.

"Pemerintah perlu reorientasi prioritas. Kebijakannya harus bergeser tidak hanya mengejar volume produksi saja, tetapi menuju peningkatan produktivitas yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.

Produktivitas padi nasional saat ini masih berada di kisaran 5,2 ton per hektare, sedangkan Vietnam telah mencapai sekitar 6 ton per hektare.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas budi daya padi di Indonesia.

Ia mengatakan peningkatan produktivitas menjadi penting karena tantangan sektor pertanian ke depan tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan regenerasi petani.

Karena itu, menurut Eliza, kebijakan pertanian perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kapasitas petani agar hasil panen dapat terus meningkat tanpa hanya bergantung pada perluasan lahan.

"Untuk menjadi benar-benar resilien dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian iklim dan demografi, Indonesia harus berani keluar dari zona nyaman angka total produksi dan mulai serius mengejar efisiensi serta produktivitas yang lebih tinggi lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau Muhammad mengingatkan bahwa tingginya produksi beras tidak otomatis mencerminkan kuatnya ketahanan pangan nasional.

"Tidak bisa disamakan dengan ketahanan pangan secara keseluruhan kalau bicara soal produksi beras secara tahunan," kata Galau.

Menurut dia, ketahanan pangan juga ditentukan oleh efisiensi distribusi, stabilitas harga, kualitas rantai pasok, serta kemampuan masyarakat mengakses pangan secara merata.

Galau menilai keberlanjutan produksi beras perlu dibarengi perbaikan sistem distribusi dan peningkatan kesejahteraan petani agar manfaat kenaikan produksi dapat dirasakan secara luas.

Ia menambahkan kebijakan pangan juga perlu memberi perhatian lebih besar kepada petani skala kecil yang masih menjadi tulang punggung produksi pertanian nasional, sekaligus memperkuat kemampuan sektor pertanian menghadapi dampak perubahan iklim.

"Bukan hanya tentang kuantitas produksi yang bisa kita capai, tetapi bagaimana sistemik rantai pasoknya, stabilitas harga di level rumah tangga, dan kesejahteraan petani," ujar dia.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi salah satu fokus utama untuk menjaga keberlanjutan swasembada beras.

Kementerian Pertanian menyebut upaya tersebut dilakukan melalui penguatan irigasi dan pompanisasi, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta optimalisasi lahan guna meningkatkan hasil panen dan indeks pertanaman.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk penguatan irigasi, pompanisasi, dan penyediaan benih unggul guna menjaga produktivitas pertanian di tengah risiko cuaca ekstrem. Program tersebut mencakup pengelolaan lahan hingga 1,5 juta hektare serta bantuan 80 ribu unit pompa air yang ditargetkan menjangkau sekitar 1 juta hektare lahan sawah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas unggul dan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas tanpa bergantung sepenuhnya pada perluasan lahan.

Kementerian Pertanian mencatat benih padi unggul yang dikembangkan memiliki potensi hasil lebih dari 8 ton per hektare, sementara upaya modernisasi alat dan mesin pertanian diharapkan dapat semakin meningkatkan efisiensi usaha tani serta menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Prinsipnya adalah penuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.

Brisbane (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ekspor pupuk ke Australia, dan juga rencana pengiriman ke sejumlah negara lain, tidak akan mengganggu pasokan bagi petani dalam negeri karena kebutuhan domestik tetap menjadi prioritas utama.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan ekspor dilakukan setelah kebutuhan pupuk nasional terpenuhi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Prinsipnya adalah penuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Untuk ekspor karena desainnya industri kita untuk ekspor dan arahan dari Bapak Presiden adalah kalau gudang-gudang kita penuh dengan pupuk, maka kita tidak boleh membiarkan sahabat-sahabat Indonesia kekurangan dengan pupuk," kata Rahmad dalam pernyataan pers, di Brisbane, Australia, Selasa.

Rahmad menjelaskan Indonesia memiliki kapasitas produksi yang melebihi kebutuhan domestik. Kondisi tersebut membuat industri pupuk nasional memiliki surplus struktural, sehingga sebagian produksi memang dirancang untuk pasar ekspor.

Menurut dia, ekspor dilakukan dengan memanfaatkan surplus produksi 2026, sehingga tidak mempengaruhi kebutuhan urea dalam negeri. Indonesia memiliki kapasitas produksi pupuk yang lebih besar dibandingkan kebutuhan nasional, sehingga sebagian produksi memang dirancang untuk pasar ekspor.

Berdasarkan data Pupuk Indonesia, potensi ekspor urea dari Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebesar 1,5 juta ton pada 2026, namun dengan komitmen utama tetap pada kebutuhan dalam negeri. Adapun kebutuhan urea nasional ditaksir mencapai 6,3 juta ton per tahun. ada 2026, sementara target produksi urea Pupuk Indonesia mencapai 7,8 juta ton.

"Kita memiliki kapasitas yang memang lebih besar dari kebutuhan petani kita. Surplus ini bukan karena krisis, kemudian kita ekspor. Tetapi desain struktural industri pupuk di Indonesia adalah sebagian ekspor oriented," ujarnya.

Pada pekan ini, sebanyak 47.250 ton pupuk urea dari Indonesia tiba di Pelabuhan Brisbane, Australia. Pengiriman tersebut merupakan bagian dari kesepakatan ekspor sebanyak 250.000 ton antara Indonesia dan Australia hingga akhir 2026 melalui skema kerja sama antarpemerintah (Government to Government/G to G).

Pemerintah Australia menyambut kedatangan pasokan pupuk dari Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Australia dan kawasan.

First Assistant Secretary Department of Agriculture, Fisheries and Forestry Australia Amanda Calmers mengatakan pasokan pupuk urea dari Indonesia sebesar 47.250 ton memberikan kepastian dan kepercayaan kepada para petani di negara tersebut sekaligus berperan penting mendukung ketahanan pangan di Australia dan kawasan.

"Kedatangan urea dari Indonesia hari ini adalah kesepakatan komersial yang didukung oleh kedua pemerintah dan merupakan contoh dari kemitraan dan persahabatan kita yang mendalam," kata Amanda.

Ia mengatakan kerja sama tersebut mencerminkan hubungan erat antara Australia dan Indonesia yang selama ini terjalin sebagai negara bertetangga sekaligus mitra strategis. Hubungan ekonomi kedua negara juga terus berkembang seiring implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

"Australia memang memiliki kepercayaan yang mendalam dan ikatan yang tak terputus dengan Indonesia, tetangga dan mitra kita. Mereka juga teman kita," ujar Amanda.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Brisbane (ANTARA) - Ekspor pupuk urea PT Pupuk Indonesia sebanyak 47.250 ton yang merupakan pengiriman perdana di bawah skema antarpemerintah (Government to Government/G to G) antara Indonesia dan Australia tiba di Pelabuhan Brisbane, Australia, Senin.

Pengiriman itu merupakan bagian perdana dari kesepakatan ekspor sebanyak 250 ribu ton antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Puluhan ribu ton bahan baku sektor pertanian tersebut dibawa oleh Kapal Madi Luna dari Bontang, Kalimantan Timur, pada Mei 2026.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di Pelabuhan Brisbane, Australia, menjelaskan ekspor pupuk tersebut untuk memperkuat ketahanan pangan serta stabilitas rantai pasok pupuk di kawasan Indo-Pasifik.

"Australia dari waktu ke waktu selalu jadi pasar utamanya pupuk urea Indonesia. Tapi pengiriman ini spesial, karena diatur melalui skema G to G dan melalui kontrak jangka panjang," katanya.

Rahmad mengatakan pada pengiriman perdana tersebut, volume ekspor mencapai 47.250 ton. Pengiriman selanjutnya akan dilakukan bertahap hingga Desember 2026 dengan total volume sebesar 250.000 ton.

Menurut dia, ekspor pupuk itu akan memperkuat posisi Indonesia sebagai stabilisator pasokan pupuk di regional dan mendukung langkah pemerintah Indonesia untuk memperkuat diplomasi pangan.

"Pentingnya Indonesia dan Australia saling kerja sama, karena kedua negara saling membutuhkan," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono mengatakan kerja sama Indonesia dan Australia semakin erat, terutama setelah berlakunya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Menurut Siswo, nilai perdagangan kedua negara meningkat signifikan dalam lima tahun yakni terakhir dari sekitar 14 miliar dolar Australia menjadi 32 miliar dolar Australia.

Dengan kerja sama pasokan pupuk tersebut, kata Siswo, hubungan Indonesia dan Australia dalam mendukung ketahanan pangan masing-masing negara akan semakin erat.

Menurut Siswo, hubungan perdagangan kedua negara bersifat saling menguntungkan karena Indonesia juga mengimpor berbagai komoditas pertanian dari Australia, termasuk kapas dan gandum yang menjadi bahan baku penting bagi industri nasional.

"Indonesia yang kuat menguntungkan Australia dan Australia yang kuat menguntungkan Indonesia," kata Siswo.

Sementara itu, Asisten Sekretaris Pertama Departemen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Australia Amanda Calmers mengatakan pasokan pupuk dari Indonesia memberikan kepastian bagi petani Australia sekaligus mendukung ketahanan pangan di kawasan.

"Pupuk ini memberikan kepastian dan keyakinan yang dibutuhkan para petani kami, tetapi juga memberikan ketahanan pangan bagi Australia dan kawasan yang kita miliki bersama," ujar dia.

Menurut mitra operator Pupuk Indonesia di Australia Incitec Pivot Fertilisers, pasokan pupuk tersebut akan digunakan untuk mendukung produksi kapas, gandum, buah-buahan, dan sayuran di Queensland dan wilayah utara New South Wales sebelum sebagian lainnya dikirim ke Geelong.

"Hasil pertanian yang ditanam Australia nantinya akan kembali menemukan jalannya ke Indonesia, dan hubungan antara Pupuk Indonesia, Incitec Pivot, serta pemerintah Indonesia dan Australia merupakan hubungan yang sangat penting ketika kita berupaya memastikan ketahanan pangan dan ketersediaan pupuk bagi petani Australia," ujar Chief Operating Officer Incitec Pivot Fertilisers Scott Bowman.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Lebak (ANTARA) - Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terus memperkuat perannya sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional dengan produksi beras daerah ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga memasok berbagai wilayah di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek).

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar mengatakan petani di daerah tersebut mampu mendukung produksi beras nasional melalui pola tanam dua kali dalam setahun.

"Kita minta petani jika musim panen maka kembali melakukan percepatan tanam guna keberlanjutan produksi pangan," kata Rahmat di Lebak, Minggu.

Pemerintah Kabupaten Lebak mengapresiasi kerja keras para petani yang menjadikan daerah tersebut masuk dalam kategori lumbung pangan di Provinsi Banten. Produksi beras Kabupaten Lebak selama ini juga dipasok ke berbagai daerah di luar wilayahnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jabotabek.

Petani di Kabupaten Lebak mengelola lahan sawah dengan luas tambah tanam (LTT) mencapai 100 ribu hektare per tahun dan menerapkan indeks pertanaman (IP) dua kali tanam dalam setahun.

Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, Kabupaten Lebak bersama Kabupaten Serang masuk dalam 10 kabupaten pemasok beras nasional untuk kebutuhan masyarakat Jabotabek.

"Kami mendorong produksi pangan di Lebak terus meningkat dan terbukti pada 2025 sebanyak 725.813 ton gabah kering pungut (GKP) dan jika dikonversikan beras mencapai 380.000 ton," katanya.

Menurut Rahmat, kebutuhan konsumsi beras masyarakat Kabupaten Lebak yang berjumlah sekitar 1,4 juta jiwa mencapai 140 ribu ton per tahun. Dengan total produksi beras mencapai 380 ribu ton, daerah tersebut memiliki surplus sekitar 240 ribu ton yang dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Karena itu, sisa produksinya beras sekitar 240 ribu ton surplus dan bisa menyumbangkan pangan nasional.

Ia menambahkan bahwa sektor padi sawah masih menjadi sumber pendapatan utama petani dibandingkan komoditas hortikultura maupun palawija.

Produksi beras terbesar di Kabupaten Lebak berasal dari wilayah selatan, antara lain Kecamatan Malingping, Wanasalam, Banjarsari, dan Bayah.

Dari sisi ekonomi, usaha tani padi sawah juga dinilai masih menjanjikan. Nilai investasi usaha pertanian padi sawah mencapai sekitar Rp10 juta per hektare dengan produktivitas rata-rata gabah pungut sebesar lima ton per hektare.

"Bila harga gabah pungut itu Rp6.500/kg dengan produktivitas 5 ton, sehingga bisa menghasilkan pendapatan Rp32.500.000/hektare," katanya.

Ketua Gabungan Kelompok Tani Sukabungah Kabupaten Lebak Ruhiana mengatakan usaha pertanian padi masih memberikan keuntungan yang baik bagi petani, terutama karena hasil panen dapat diserap oleh Bulog dengan harga gabah pungut Rp6.500 per kilogram.

Menurut dia, biaya pengelolaan pertanian padi sekitar Rp10 juta per hektare dengan produktivitas rata-rata lima ton gabah kering.

"Kami menjual empat ton gabah kering dengan harga Rp6.500 per kg bisa menghasilkan pendapatan ekonomi Rp26 juta, sedangkan satu ton untuk cadangan pangan keluarga," katanya.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Cilacap, Jawa Tengah (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta program ketahanan pangan yang dijalankan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah dapat ditiru.

Titiek saat kunjungan kerja ke Nusakambangan, Sabtu mengapresiasi kinerja Kementerian Imipas dalam menggalakkan ketahanan pangan dengan melibatkan warga binaan pemasyarakatan.

"Saya atas nama Komisi IV mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imipas. Mudah-mudahan usaha ini bisa ditiru, diduplikasi di tempat-tempat lainnya," kata dia.

Legislator bidang pertanian itu menyoroti langkah Kementerian Imipas mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif, di antaranya tambak udang vaname, ikan sidat, kebun jagung, cabai, kebun buah hingga budidaya kambing dan sapi.

Menurut Titiek, program ketahanan pangan tersebut tidak hanya bermanfaat dari segi ekonomi, tetapi juga untuk pribadi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Di Nusakambangan, warga binaan yang sudah tidak berisiko tinggi diikutsertakan dalam program ketahanan pangan. Adapun, narapidana yang dilibatkan ialah mereka yang sudah menjalani setengah dari masa pidana dan melewati asesmen.

Ia menyebut bekal keterampilan selama diikutsertakan dalam program ketahanan pangan bisa digunakan oleh WBP untuk kehidupan setelah kembali ke masyarakat. Terlebih, selain tambahan keterampilan, warga binaan juga diberikan premi atas kerjanya.

"Itu yang luar biasa di sini," ucap Titiek.

Dia pun menyoroti transformasi Nusakambangan dari pulau isolasi yang dikenal menyeramkan, menjadi pusat ketahanan pangan. Ia menyebut kebijakan Menteri Imipas Agus Andrianto tersebut sebagai langkah yang kreatif.

"Kalau saja di kabinet isinya orang-orang seperti Pak Agus ini mungkin Pak Presiden (Prabowo Subianto) bisa tidur tenang," katanya.

Di samping itu, ia mengatakan transformasi yang terjadi di Pulau Nusakambangan menjadi bukti bahwa ketahanan pangan dapat dilakukan di sektor mana pun, termasuk kementerian yang berhubungan dengan pemasyarakatan.

"Cambuk juga buat kementerian yang terkait dengan ketahanan pangan supaya lebih giat lagi untuk kita mencapai apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden dan kita semuanya," kata Titiek.

Maka dari itu, menurut dia, apa yang terjadi di Nusakambangan dapat dicontoh oleh pihak lain.

"Nusakambangan saja bisa kayak begini, bagaimana tempat lain? Sebenarnya ini semua kemauan kita. Kita mau tidak untuk memproduksi bahan-barang pangan ini? Kalau pejabatnya malas, ya, cukup begitu, duduk, begitu-gitu saja, ya, enggak terjadilah yang kayak begini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Agus menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan perbaikan dalam kerja-kerja ketahanan pangan di lingkungan Kementerian Imipas.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Cilacap (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi mengapresiasi program ketahanan pangan yang dikembangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan karena berhasil mengubah lahan tidak produktif menjadi kawasan penghasil berbagai komoditas pangan.

Usai mengunjungi sejumlah lokasi kegiatan ketahanan pangan di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu sore, dia mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa berbagai sektor pangan dapat dikembangkan secara optimal apabila didukung kemauan dan kreativitas pengelola.

"Hari ini (20/6) kami dari Komisi IV DPR RI datang ke Nusakambangan untuk melihat langsung upaya meningkatkan ketahanan pangan. Kami melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini menjadi lahan produktif, mulai dari padi, anggur, peternakan ayam, budi daya udang hingga sidat," katanya.

Menurut dia, hasil yang dicapai Lapas di Nusakambangan layak menjadi contoh bagi daerah maupun instansi lain yang memiliki lahan potensial untuk dikembangkan guna mendukung program swasembada pangan nasional.

Dia menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung program prioritas pemerintah.

"Saya atas nama Komisi IV DPR RI mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Imipas beserta jajarannya. Mudah-mudahan ini bisa ditiru dan diduplikasi di tempat-tempat lain," kata legislator yang akrab disapa Titiek Soeharto itu.

Menurut dia, keberhasilan pengembangan kawasan pangan di Nusakambangan membuktikan bahwa berbagai wilayah di Indonesia memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan produksi pangan apabila dikelola secara serius.

"Kalau Nusakambangan saja bisa seperti ini, apalagi daerah lain. Indonesia memiliki tanah yang subur dan sumber daya alam yang besar. Tinggal bagaimana kita mengolah bumi dan laut ini agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," katanya.

Selain menghasilkan berbagai komoditas pangan, program tersebut juga dinilai memiliki dampak sosial karena melibatkan warga binaan pemasyarakatan dalam kegiatan produksi.

Menurut dia, keterlibatan warga binaan menjadi nilai tambah karena mereka memperoleh keterampilan dan insentif yang dapat menjadi bekal saat kembali ke masyarakat.

"Yang lebih penting lagi, program ini melibatkan warga binaan. Sebelum mereka kembali ke masyarakat, mereka dibekali keterampilan dan mendapatkan premi dari pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat menjadi bekal saat bebas nanti," kata Titiek

Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan kunjungan Komisi IV DPR RI menjadi masukan penting untuk penyempurnaan program ketahanan pangan yang dikembangkan di lingkungan pemasyarakatan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ibu Ketua Komisi IV DPR RI beserta rombongan. Beberapa evaluasi dan arahan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti untuk perbaikan program yang sudah berjalan," katanya.

Ia mengatakan pemanfaatan lahan tidak produktif tidak hanya dilakukan di Nusakambangan, tetapi juga diterapkan di berbagai lapas dan rumah tahanan negara (rutan) di seluruh Indonesia.

Menurut dia, seluruh jajaran pemasyarakatan didorong mengoptimalkan lahan yang tersedia guna mendukung ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan internal warga binaan dan petugas.

"Ini juga merupakan upaya membantu pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Misalnya untuk kebutuhan telur, kami mendorong lapas dan rutan memproduksi sendiri sehingga tidak menambah tekanan permintaan di pasar dan berkontribusi terhadap inflasi," kata Agus.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Produksi pangan bukan hanya persoalan teknis budidaya, tetapi juga persoalan tata kelola yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak

Jakarta (ANTARA) - Ketika Indonesia berhasil membangun Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga melampaui lima juta ton, pencapaian tersebut layak disyukuri sebagai fondasi penting dalam perjalanan menuju ketahanan pangan yang lebih kuat.

Bahkan bangsa ini boleh saja berbangga hati untuk menyebut pencapaian ini sebagai rekor baru dan cadangan beras tertinggi, sepanjang Indonesia merdeka.

Ini adalah fakta kehidupan yang tak mungkin dapat ditolak kebenarannya. Stok cadangan beras Pemerintah saat ini benar-benar sangat kokoh dan tidak merisaukan.

Tetapi bangsa ini tidak boleh terlena untuk terus mempertahankan kondisi ini. Dan senantiasa menyadari bahwa di balik setiap ton beras yang tersimpan, terdapat kerja keras jutaan petani, dukungan kebijakan pemerintah, koordinasi antarlembaga, hingga tata kelola logistik yang tidak sederhana.

Lebih dari itu, cadangan pangan merupakan simbol hadirnya negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya.

Cadangan Beras Pemerintah merupakan persediaan beras dan gabah yang dikuasai dan dikelola pemerintah.

Pengelolaannya didelegasikan oleh Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog. Kehadiran CBP memiliki fungsi strategis, yakni untuk menjaga stabilitas pasokan pangan nasional, meredam lonjakan harga, serta menjadi bantalan ketika negara menghadapi keadaan darurat, mulai dari bencana alam hingga kerawanan pangan.

Perkembangan terbaru menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga Juni 2026, volume Cadangan Beras Pemerintah telah mencapai sekitar 5,3 juta ton.

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Pertanian, jumlah tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Bulog.

Yang tidak kalah penting, peningkatan stok tersebut berasal dari lonjakan produksi dalam negeri hasil panen petani Indonesia. Pemerintah juga menegaskan bahwa pada periode ini tidak dilakukan impor beras konsumsi.

Capaian tersebut memberikan pesan penting bahwa membangun ketahanan pangan bukanlah sesuatu yang mustahil apabila produksi nasional mampu tumbuh secara konsisten.

Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, gangguan rantai pasok, hingga ketidakpastian geopolitik, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari hasil sendiri menjadi modal strategis yang sangat berharga.

Namun, justru pada saat keberhasilan itu diraih, kehati-hatian perlu semakin diperkuat. Sejarah menunjukkan bahwa banyak keberhasilan besar justru mulai melemah ketika rasa puas menggantikan semangat untuk terus berbenah.

Produksi berkelanjutan

Rekor cadangan beras seharusnya tidak menjadi tujuan akhir, melainkan fondasi untuk melangkah lebih jauh. Ketahanan pangan tidak dapat dijaga hanya dengan menyimpan stok dalam jumlah besar. Tetapi juga harus terus diperkuat melalui produksi yang berkelanjutan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 34,6 juta ton. Angka tersebut menjadi fondasi penting bagi terbentuknya cadangan beras yang kuat.

Namun, produksi pertanian memiliki karakter yang sangat dinamis. Curah hujan yang berubah, kekeringan berkepanjangan, banjir, serangan hama, hingga perubahan iklim dapat mengubah situasi dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, keberhasilan hari ini tidak otomatis menjamin keamanan pangan pada masa mendatang apabila upaya meningkatkan produksi berhenti dilakukan.

Penguatan Cadangan Beras Pemerintah harus berjalan beriringan dengan upaya menggenjot produksi beras setinggi-tingginya. Bahkan, pemerintah didorong terus menghadirkan berbagai terobosan inovatif yang mampu meningkatkan produktivitas sehingga swasembada beras tidak berhenti sebagai capaian sesaat, melainkan menjadi kondisi yang terus terjaga.

Strategi yang selama ini dijalankan Kementerian Pertanian memberikan gambaran mengenai arah pembangunan sektor perberasan nasional.

Pilar pertama adalah peningkatan produktivitas. Langkah ini dilakukan melalui penggunaan benih unggul dan padi hibrida yang memiliki potensi hasil lebih tinggi, penerapan sistem tanam jajar legowo agar populasi tanaman meningkat, pemupukan berimbang sesuai karakteristik wilayah, penggunaan pupuk organik dan hayati, perbaikan sistem irigasi, serta pendampingan penyuluh pertanian langsung kepada petani di lapangan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas teknologi dan pendampingan yang diterapkan.

Pilar kedua adalah perluasan areal tanam. Optimalisasi lahan diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang sama dapat dipanen dua hingga tiga kali dalam setahun.

Perbaikan jaringan irigasi melalui JITUT, JIDES, dan tata air mikro menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas. Selain itu, program pompanisasi bagi lahan tadah hujan, pembukaan sawah baru, hingga pemanfaatan lahan perkebunan, kehutanan, maupun lahan terlantar melalui pola tumpang sari menjadi alternatif untuk memperluas kapasitas produksi nasional.

Pilar ketiga berfokus pada pengamanan produksi. Tantangan perubahan iklim menjadikan upaya mitigasi banjir dan kekeringan sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Di saat yang sama, pengendalian organisme pengganggu tanaman, termasuk hama dan penyakit, menjadi faktor penting agar produktivitas tetap terjaga.

Pemanfaatan alat dan mesin pertanian juga memiliki peran besar dalam mengurangi kehilangan hasil saat panen maupun pascapanen yang selama ini masih cukup tinggi.

Sementara itu, pilar keempat menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan manajemen. Regulasi yang semakin baik, data pertanian yang semakin akurat, serta koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani akan menentukan efektivitas seluruh program yang dijalankan.

Produksi pangan bukan hanya persoalan teknis budidaya, tetapi juga persoalan tata kelola yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak.

Modal berharga

Jika dicermati, keempat pilar tersebut sebenarnya memiliki benang merah yang sama, yakni meningkatkan hasil panen di lahan yang sudah ada, membuka potensi lahan baru secara bijaksana, dan memastikan petani mampu mengurangi risiko gagal panen.

Kesemua langkah tersebut saling melengkapi dalam memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.

Lebih jauh lagi, ketahanan pangan sejatinya bukan hanya urusan pemerintah atau petani. Dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, penyuluh, pemerintah daerah, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam membangun sistem pangan yang tangguh.

Inovasi teknologi, pengembangan varietas unggul, efisiensi distribusi, pengurangan kehilangan hasil, hingga peningkatan kesejahteraan petani merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Karena itu, keberhasilan membangun cadangan beras di atas lima juta ton patut diapresiasi sebagai modal yang sangat berharga. Namun, apresiasi tersebut sebaiknya tidak membuat semua pihak terlena.

Ketahanan pangan bukanlah tujuan yang selesai dicapai dalam satu musim panen, melainkan proses panjang yang membutuhkan konsistensi, kerja sama, dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tantangan baru.

Swasembada beras akan tetap kokoh selama produksi terus tumbuh, produktivitas terus meningkat, dan petani memperoleh dukungan yang memadai untuk terus menanam.

Rekor hari ini memang membanggakan, tetapi masa depan pangan Indonesia akan lebih ditentukan oleh kemampuan menjaga semangat untuk terus menghasilkan, berinovasi, dan bekerja bersama.

Cadangan beras yang kuat bukan sekadar prestasi statistik, melainkan wujud nyata dari ikhtiar bangsa dalam memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI.

Copyright © ANTARA 2026