JAKARTA - Perkembangan Artificial Intelligence (AI) tidak lagi sekadar menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga mengubah secara fundamental cara manusia berkomunikasi, mengonsumsi informasi, hingga membangun kepercayaan terhadap media.

Pembahasan tersebut menjadi fokus utama dalam acara bertajuk The 3rd Mercu Buana International Conference on Communication Science (MICoCS) yang diselenggarakan Universitas Mercu Buana di Hotel Mercure, Nusa Dua, Bali, Senin (29/6/2026).

Konferensi internasional itu kedatangan akademisi komunikasi dari Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan China untuk membahas masa depan ilmu komunikasi di era kecerdasan buatan.

Menurut Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunimasi FIKOM Universitas Mercu Buana Dr. Heri Budianto

tema kegiatan kali ini adalah transformasi komunikasi di era AI, konferensi ini mengupas berbagai tantangan baru mulai dari perubahan perilaku audiens, industri media digital, komunikasi lintas budaya, hingga pentingnya inklusi digital.

Saat membuka acara, Ketua MICoCS 2026 Assoc. Prof. Dr. Afdal Makkuraga Putra, menegaskan keberhasilan komunikasi di masa depan tidak cukup bergantung pada kecanggihan teknologi semata.

“Autentisitas, transparansi algoritma, hubungan emosional dengan audiens, serta penguatan literasi digital menjadi faktor yang menentukan terciptanya ekosistem komunikasi yang sehat, inklusif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi yang semakin pesat,” terang Afdal, melalui siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Salah satu narasumber MICoCS, Dr. Ayesha Ashfaq dari University of the Punjab, Pakistan, menyoroti bagaimana algoritma AI telah mengubah pola konsumsi berita masyarakat.

Menurutnya, sistem rekomendasi berbasis AI kini berperan besar menentukan informasi yang diterima pengguna melalui media sosial maupun platform digital.

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut memunculkan tantangan baru berupa filter bubble, echo chamber, serta meningkatnya risiko penyebaran misinformasi.

"Viralitas bukan lagi ukuran utama kredibilitas sebuah informasi. Karena itu, transparansi algoritma dan peningkatan literasi AI menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital," paparnya.

Kemudian, Prof. Dr. Gerald Goh Guan Gan dari Multimedia University, Malaysia menilai kesenjangan digital pada era AI tidak hanya berkaitan dengan akses internet atau perangkat teknologi, tetapi juga menyangkut persoalan yang lebih kompleks seperti bias algoritma.

Sementara itu, Dr. Liu Hao dari Zhejiang Business Technology Institute, China, memaparkan hasil penelitiannya mengenai efektivitas komunikasi digital dalam membangun citra destinasi wisata melalui media sosial.

Penelitiannya menemukan pengalaman nyata yang dibagikan kreator konten jauh lebih efektif dibandingkan promosi formal dalam membangun keterlibatan audiens.

Lalu, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Prof. Dr. Ahmad Mulyana memperkenalkan Mulyana Model, sebuah model konseptual yang menjelaskan transformasi industri makna pada era digital melalui perspektif mediamorfosis.

Mulyana menjelaskan ekonomi digital kini ditandai oleh berkembangnya ekonomi perhatian (attention economy), ekonomi kreator, monetisasi data, hingga kapitalisme platform.

JAKARTA - Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi—Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta telah menyelenggarakan The 6th International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS) 2026 pada Rabu (10/6/2026). Konferensi internasional ini mengangkat tema “Governing for All: Integrity, Transparency, Inclusiveness, and Poverty Eradication Amidst Global Turbulence.”

Konferensi ini mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk membahas strategi penguatan tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab tantangan global sekaligus mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan dan jajaran LAN, akademisi, peneliti, serta perwakilan berbagai institusi nasional dan internasional. Konferensi ini dilaksanakan secara blended, baik secara luring yang bertempat di Aula Corporate University ASN LAN Jakarta dan daring melalui media Youtube PoliteknikSTIALANJakarta dan Zoom Meeting.

Dalam sambutannya, Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan harus terus dilakukan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif terhadap perubahan.

Integritas dan transparansi dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Sementara itu, Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Choirul Muluk menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan tata kelola yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam sesi pertama, Profesor Thomas Pepinsky dari Cornell University, Amerika Serikat (AS) memaparkan materi “Working in the Midst of Things: Scholarship, Citizenship, Service, and Politics". Dia menjelaskan bahwa akademisi tidak bekerja terpisah dari realitas sosial, melainkan berada di tengah dinamika masyarakat, pemerintahan, dan politik.

Menurutnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Akademisi memiliki peran sebagai warga negara yang aktif dalam mendorong demokrasi, keadilan sosial, dan akuntabilitas pemerintahan.

Selain menghasilkan publikasi ilmiah, lanjut Pepinsky, mereka juga perlu berkontribusi melalui pengabdian kepada masyarakat dan memberikan masukan berbasis bukti ilmiah dalam proses pengambilan kebijakan.

Dia menambahkan, integrasi antara scholarship, citizenship, service, dan politics dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan sosial dan tata kelola pemerintahan.

Profesor Fernanda Natasha B.C. dari University of Brasilia, memaparkan materi bertajuk “Are Participatory Institutions Democratic? Frameworks for Analyzing Socio-State Complex Interfaces".

Dia membahas efektivitas institusi partisipatif dalam memperkuat demokrasi melalui hubungan antara negara dan masyarakat. Berbagai mekanisme partisipasi seperti forum konsultasi publik, dewan masyarakat, dan participatory budgeting dinilai dapat memperluas keterlibatan warga dalam proses kebijakan.

Namun, kata Natasha, partisipasi tidak otomatis menghasilkan demokrasi yang lebih baik. Untuk menjadi demokratis, institusi partisipatif harus menjamin representasi yang luas, inklusivitas, pengaruh nyata terhadap kebijakan, serta distribusi kekuasaan yang lebih seimbang antara negara dan masyarakat.

Pengalaman Brasil menunjukkan bahwa forum partisipatif dapat menjadi sarana penting dalam memperkuat keadilan sosial, meskipun masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi kebijakan, keterbatasan representasi, dan dinamika politik yang berubah-ubah.

Sedangkan Profesor Lucy Taksa dari Deakin Business School, Australia, memaparkan perkembangan konsep Diversity, Equity, and Inclusion (DEI).

Menurutnya, DEI berkembang dari upaya mengatasi diskriminasi menuju pendekatan yang lebih komprehensif dalam menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif.

Diversity berkaitan dengan keberagaman individu, equity menekankan keadilan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok, sedangkan inclusion berfokus pada terciptanya lingkungan yang menerima dan menghargai semua orang.

Meskipun banyak negara telah menerapkan kebijakan DEI, berbagai bentuk ketimpangan masih terjadi, terutama terhadap perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, kelompok migran, dan minoritas lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan DEI tidak cukup diukur dari kebijakan formal, tetapi juga dari perubahan budaya organisasi dan praktik sehari-hari yang mendukung kesetaraan. Lingkungan yang beragam dan inklusif terbukti mampu meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kualitas pengambilan keputusan organisasi.

Sementara itu, Fannie Wu yang juga dari Deakin Business School, Australia, membahas materi “An Intersectionally and Non-Binary Lens to Understanding Inequality".

Dia menjelaskan bahwa ketimpangan sosial harus dipahami melalui perspektif interseksionalitas, yaitu pengakuan bahwa pengalaman individu dipengaruhi oleh berbagai identitas yang saling beririsan seperti gender, etnis, kelas sosial, usia, agama, dan disabilitas.

Selain itu, pendekatan non-biner mengkritik klasifikasi identitas yang terlalu sederhana dan mengakui keragaman pengalaman manusia yang lebih kompleks.

Perspektif ini, kata Wu, menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya berfokus pada satu kategori sering kali gagal menjangkau kelompok yang menghadapi berbagai bentuk kerentanan secara bersamaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik harus lebih inklusif, sensitif terhadap keberagaman, dan mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat agar upaya pengurangan ketimpangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sedangkan pakar dari Timor-Leste, A. Letencio de Deus, memaparkan materi “Imperative Character Development in Public Administration of Timor-Leste: Strategic Reasons and Institutional Mechanisms".

Dia menekankan bahwa keberhasilan administrasi publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kompetensi teknis, tetapi juga oleh karakter aparatur negara.

Nilai-nilai seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, dan komitmen terhadap pelayanan publik menjadi faktor utama dalam membangun birokrasi yang efektif dan dipercaya masyarakat.

Menurutnya, pengembangan karakter aparatur perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, program kepemimpinan, kode etik, serta sistem pengawasan yang mendukung budaya organisasi yang berintegritas.

Dia menambahkan, reformasi birokrasi yang berkelanjutan harus mencakup perubahan budaya dan perilaku aparatur, bukan hanya perbaikan struktur dan prosedur organisasi.

Dalam penyelenggaraan ICoGPASS 2026 ditetapkan sebagai the best presenter offline, best presenter online, best moderator, dan best partner, serta best paper. Rinciannya adalah best presenter offline: Jojor Onom (The University of Sumatera Utara), Jeron Joseph (Asia School of Business), Dede Kosasih, Sulisnia Defan Amatullah, Wardatul Fauziah (Politeknik STIA LAN Jakarta), Muhammad Yoga Prabowo dan Amin Firdaus (Politeknik Keuangan Negara STAN), serta Dzakiyatunnada (Politeknik STIA LAN Jakarta).

Sedangkan kategori best presenter online: Azaria Eda Pradana (Universitas Diponegoro), Fitriana Khairunnisa (Politeknik STIA LAN Jakarta/Badan Standardisasi Nasional), Rachelia Eni Putri (Politeknik STIA LAN Jakarta), Irfan Amidar (Politeknik STIA LAN Jakarta), dan Putri Anisah Fitriani.

Untuk kategori best moderator: Tutik Rachmawati, Nana Yuliana, dan Wahyu Pramudita. Kemudian untuk kategori best partner adalah Universitas Diponegoro.

Ada tiga yang masuk kategori best paper, yakni The paradox of Digital Transparency in Government Science Communication (Yutainten, National Research and Innovation Agency), Deliberative Planning in Indonesia: Is it Effective to Implement (Nabil El Fikri, R. slamet Santoso, Muhammad Faried Wajdy-UNDIP), dan From Marine Natural Capital Valuation to Fiscal Integrity: A Governance Design for Blue Natural Capital Value at Risk in Indonesia (Fahdrian Kemala, Romadhaniah, Roswita Berliana Siregar, Sari Melani, Helmi Satria Fahmi, Kurnia Fitra Utama).

Secara keseluruhan, konferensi ICoGPASS 2026 menegaskan bahwa tantangan global saat ini menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, kolaboratif, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat. Integritas, transparansi, partisipasi, keberagaman, dan penguatan kapasitas aparatur menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui forum ini, peserta diharapkan memperoleh wawasan baru serta membangun jejaring kerja sama internasional yang dapat memperkuat praktik tata kelola pemerintahan dan mendukung pengentasan kemiskinan di berbagai negara.

JENEWA - Konfederasi ASPEK Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat jejaring gerakan pekerja internasional melalui kunjungan resmi ke kantor pusat UNI Global Union di Jenewa, Swiss, pada 3 Juni 2026. Kunjungan dilakukan Presiden dan Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia di sela pelaksanaan International Labour Conference ke-114.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus memperluas kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan yang tengah mengubah lanskap ketenagakerjaan global.

Delegasi ASPEK Indonesia diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal UNI Global Union, Christy Hoffman didampingi Michalla Lafferty dan Joanna Katsoulas. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, dengan fokus pada penguatan solidaritas pekerja lintas negara.

Berbagai isu strategis menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, mulai dari dampak transformasi digital terhadap hubungan kerja, perkembangan ekonomi platform, tantangan pengorganisasian pekerja di era digital, perlindungan sosial, hingga perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dan sejumlah negara lainnya.

Bagi ASPEK Indonesia, kunjungan ini memiliki makna historis. UNI Global Union merupakan federasi serikat pekerja internasional yang mewakili lebih dari 20 juta pekerja sektor jasa di berbagai negara dan menjadi induk afiliasi internasional ASPEK Indonesia.

Hubungan keduanya telah terjalin sejak awal berdirinya ASPEK Indonesia pada 1999. Pada masa Reformasi, ketika Indonesia memasuki era baru kebebasan berserikat dan demokratisasi hubungan industrial, dukungan dari jaringan serikat pekerja internasional melalui UNI Asia Pacific turut berperan dalam mendorong lahirnya organisasi pekerja yang independen, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan pekerja.

Karena itu, kunjungan ke kantor pusat UNI Global Union tidak sekadar menjadi agenda organisasi, melainkan juga refleksi atas perjalanan panjang ASPEK Indonesia selama lebih dari dua dekade. Dari organisasi yang lahir di tengah semangat perubahan pasca-Reformasi, ASPEK Indonesia kini berkembang menjadi bagian aktif dari jaringan gerakan pekerja internasional yang memperjuangkan hak, perlindungan, dan kesejahteraan pekerja.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi, digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), serta munculnya berbagai bentuk pekerjaan baru menuntut organisasi pekerja untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan perannya sebagai pembela kepentingan pekerja.

Dalam kesempatan itu, ASPEK Indonesia dan UNI Global Union menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, memperluas akses terhadap pekerjaan layak, memperkuat perlindungan sosial, serta meningkatkan kapasitas organisasi serikat pekerja sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan.

Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia Muhamad Rusdi mengatakan, tantangan yang dihadapi pekerja saat ini semakin bersifat global sehingga membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antargerakan pekerja di berbagai negara.

“Banyak tantangan yang dihadapi pekerja Indonesia hari ini sesungguhnya merupakan bagian dari perubahan global. Karena itu, membangun hubungan yang kuat dengan organisasi pekerja internasional bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Yang terpenting adalah bagaimana jejaring tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pekerja Indonesia,” ujar Rusdi dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Menurut dia, kehadiran ASPEK Indonesia di kantor pusat UNI Global Union menunjukkan bahwa suara pekerja Indonesia semakin menjadi bagian dari percakapan global mengenai masa depan dunia kerja.

Dari perspektif sejarah organisasi, perjalanan ini mencerminkan kesinambungan yang kuat. Jika pada 1999 ASPEK Indonesia lahir dengan dukungan solidaritas internasional, maka lebih dari dua dekade kemudian organisasi tersebut hadir di Jenewa sebagai mitra aktif dalam jaringan gerakan pekerja global.

Bagi ASPEK Indonesia, nilai sebuah jejaring internasional tidak diukur dari luasnya hubungan yang dibangun, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dapat dihadirkan bagi pekerja. Setiap kolaborasi internasional diharapkan bermuara pada satu tujuan utama, yakni memperkuat perlindungan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas harapan bagi pekerja Indonesia di tengah dunia kerja yang terus berubah.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Asia Trade Union Congress (KSPSI ATUC) mengirimkan dua delegasi Indonesia untuk menghadiri Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114. Kegiatan yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) ini diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada 1–13 Juni 2026.

Dua perwakilan yang ditunjuk KSPSI ATUC adalah William Yani Wea selaku perwakilan KSPSI ATUC pimpinan Andi Gani Nena Wea dan Tonny Pangaribuan yang menjabat sebagai Bendahara KSPSI ATUC. Kehadiran keduanya di forum internasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat suara pekerja Indonesia dalam pembahasan isu-isu ketenagakerjaan global.

Sidang ILC merupakan forum tertinggi tahunan ILO yang mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dari 187 negara anggota. Forum ini menjadi wadah strategis dalam merumuskan standar ketenagakerjaan internasional sekaligus membahas berbagai tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

Pada ILC ke-114 tahun ini, sejumlah agenda penting menjadi fokus pembahasan. Salah satunya adalah penguatan dialog sosial dan tripartitisme guna mendorong hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja di tengah perubahan ekonomi dan teknologi yang semakin cepat.

Selain itu, isu ekonomi platform digital juga menjadi perhatian utama. ILO tengah membahas penyusunan standar internasional terkait pekerjaan berbasis platform, termasuk perlindungan bagi pengemudi daring, kurir digital, dan pekerja aplikasi lainnya melalui rancangan konvensi dan rekomendasi internasional mengenai pekerjaan layak di sektor tersebut.

Agenda lain yang tak kalah penting adalah transformasi menuju kesetaraan gender di dunia kerja. Pembahasan mencakup upaya menghapus diskriminasi, menutup kesenjangan upah, mencegah kekerasan berbasis gender, serta memperluas akses perempuan terhadap posisi kepemimpinan dan perlindungan sosial.

Sementara itu, melalui Committee on the Application of Standards, ILO juga akan melakukan evaluasi terhadap penerapan konvensi dan rekomendasi ketenagakerjaan internasional oleh negara-negara anggota, termasuk terkait kebebasan berserikat, perlindungan hak pekerja, dan jaminan kerja layak.

William Yani Wea yang juga Ketua Umum Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP - IMPPI) menegaskan keikutsertaan delegasi Indonesia dalam ILC 114 menjadi momentum penting untuk menyuarakan kepentingan pekerja Indonesia di tingkat global.

“Perubahan dunia kerja akibat digitalisasi, ekonomi platform, dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan perlindungan yang kuat terhadap pekerja. Kehadiran kami di ILC menjadi bagian dari perjuangan agar pekerja Indonesia tetap mendapatkan hak, perlindungan, dan pekerjaan yang layak di tengah perubahan global,” ujar William, Selasa (2/6/2026).

Senada, Tonny Pangaribuan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pekerja Maritim Indonesia Tangguh (PMIT) menilai forum ILC memiliki peran strategis dalam membangun solidaritas internasional antarserikat pekerja di berbagai negara.

“Forum ILC bukan hanya tempat membahas standar internasional, tetapi juga ruang untuk memperkuat solidaritas global antarpekerja. KSPSI ATUC ingin memastikan bahwa kepentingan buruh Indonesia ikut menjadi bagian dari arah kebijakan ketenagakerjaan dunia ke depan,” kata Tonny.

Partisipasi delegasi KSPSI ATUC dalam ILC ke-114 diharapkan dapat memperkuat kontribusi gerakan serikat pekerja Indonesia dalam mendorong terciptanya dunia kerja yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menyerukan agar negara anggota Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa di kawasan Asia-Pasifik memperkuat kerja sama regional.

Seruan itu Pemerintah Indonesia sampaikan kepada para menteri dari seluruh kawasan yang berkumpul dalam Sesi ke-38 Konferensi Regional FAO untuk Asia Pasifik (APRC38) di Brunei Darussalam, guna menegosiasikan kolaborasi dan prioritas aksi dengan FAO.

"Negara Anggota FAO di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia, telah sangat aktif dalam berbagai inisiatif FAO yang mendukung solusi lokal," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Ali Jamil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ali yang mewakili pemerintah saat itu menyampaikan bahwa Indonesia mengusulkan untuk menjajaki wadah transformasi sistem pangan sub-regional Asia Tenggara untuk meningkatkan koordinasi, menukar pengetahuan, dan mendukung pembiayaan, termasuk melalui Kerja Sama Selatan-Selatan.

Ia juga mengatakan Indonesia sedang menjajaki reformasi struktural dan penguatan tata kelola untuk menempatkan petani sebagai pusat dari transformasi sistem pangan dan pertanian.

Menurut dia, pertanian merupakan pusat perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 14 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan menopang kehidupan lebih dari 40 juta orang, yang mayoritas merupakan petani kecil.

Gambaran serupa juga terjadi di seluruh Asia-Pasifik. Petani kecil di kawasan itu, yang mencakup 80 persen dari seluruh produsennya, menghasilkan 54 persen dari produksi pertanian dan perikanan global.

Sesi ke-38 Konferensi Regional FAO untuk Asia dan Pasifik (APRC38) bertepatan dengan waktu kritis bagi sistem agripangan yang menghadapi tekanan kian besar dari ketegangan geopolitik dan dampak iklim.

Konferensi itu bertujuan untuk memperkuat kapasitas pertanian kawasan guna meningkatkan ketahanan pangan bagi semua, terutama dalam memastikan bahwa petani kecil merasakan manfaat teknologi dan perdagangan.

Saat membuka konferensi itu, Putra Mahkota Kesultanan Brunei Darussalam Pangeran Al Muhtadee Billah menyerukan kepada negara anggota untuk bekerja sama guna meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan di kawasan tersebut.

“Kita bertemu di waktu yang penting. Sistem pangan di seluruh wilayah berada di bawah tekanan yang meningkat; perubahan iklim telah mempengaruhi cara kita menanam dan memproduksi pangan, ekosistem alami telah tertekan, dan rantai pasokan masih rentan,” katanya.

Ia menekankan konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah terus mengganggu perdagangan global dan pasar energi. Dalam situasi tersebut, ia mengingatkan pentingnya menjadikan ketahanan pangan sebagai fokus utama dalam upaya kolektif negara-negara.

Sementara itu, Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu mengatakan naiknya harga energi dan pupuk, penurunan pendapatan dari ekspor pertanian ke negara-negara Timur Tengah, dan ketidakpastian yang berkelanjutan.

Hal itu disebabkan konflik tahun 2026 di Timur Tengah, meningkatkan volatilitas di pasar komoditas pertanian dan tekanan inflasi global.

Selain itu, tekanan jangka panjang dari dampak iklim semakin intensif, termasuk kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, serta degradasi lahan dan air.

“Kita harus membangun ketahanan dari dalam, karena tidak ada bantuan eksternal yang akan berkelanjutan tanpa kemauan kolektif kita sendiri,” kata Qu.

Qu mencatat Asia-Pasifik, yang mencakup lebih dari separuh populasi dan produksi pangan dunia, telah membuat kemajuan luar biasa dalam produktivitas pertanian, perdagangan, dan inovasi teknologi.

Namun, kawasan itu juga memiliki jumlah populasi yang mengalami kerawanan pangan lebih besar dibandingkan kawasan lainnya.

“Sumber daya publik saja tidak akan cukup,” katanya.

Sehingga ia mendesak para peserta konferensi untuk terlibat dalam pembicaraan mengenai pembiayaan dan investasi sistem agripangan, yang menjadi pusat beberapa dialog meja bundar di APRC38.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Lebih dari 53 negara dilaporkan akan hadir dalam konferensi internasional pertama tentang transisi dari energi fosil di Santa Marta, Kolombia, pada 24–29 April 2026. Sejumlah organisasi lingkungan mendorong pemerintah Indonesia untuk ikut serta. Namun hingga kini, Indonesia belum tercantum dalam daftar peserta.

Mengutip situs resmi, konferensi ini ditujukan untuk menindaklanjuti upaya dan komitmen transisi yang sebelumnya dibahas dalam konferensi global PBB di bidang iklim COP. "Konferensi ini akan menghasilkan laporan yang memetakan jalur-jalur pendukung bagi transisi yang adil, teratur, dan setara dari energi fosil. Dokumen ini diharapkan menjadi salah satu masukan bagi peta jalan yang sedang disusun oleh presidensi COP30," demikian tertulis.

Beberapa negara Asia yang dilaporkan hadir antara lain Singapura, Filipina, Vietnam, Bangladesh, dan Maladewa. Dari Eropa, Uni Eropa akan hadir bersama sejumlah negara anggota seperti Jerman dan Prancis. Inggris juga dilaporkan akan hadir.

Sedangkan negara produsen besar minyak yang disebut akan hadir antara lain Kanada, Brasil, Meksiko, Australia, dan Angola. Sedangkan produsen utama seperti Amerika Serikat, Rusia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Iran belum masuk dalam daftar peserta.

Pegiat Lingkungan Beberkan Nilai Strategis Konferensi Bagi Indonesia, Desak Pemerintah Hadir

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari lembaga-lembaga pegiat lingkungan mendesak pemerintah untuk berpartisipasi dalam konferensi internasional tersebut. Konferensi ini dinilai sebagai kesempatan langka bagi Indonesia untuk ikut membentuk kerangka perjanjian global di bidang transisi energi.

Peneliti Lingkungan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Jaminie Exa Kamilia berpendapat bahwa sebagai net importir migas sekaligus negara yang sangat bergantung pada energi fosil, Indonesia punya kerentanan tinggi dalam ketahanan energi.

“Transisi dari energi fosil bukan hanya penting dari kacamata ketahanan energi, tapi juga krusial untuk memerangi krisis iklim dan dampak lingkungan terhadap masyarakat. Untuk itu, Indonesia wajib hadir di setiap forum iklim," ujar Jasmine di Jakarta (15/4).

Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam konferensi bisa membuka peluang untuk benar-benar merealisasikan berbagai inisiatif transisi energi, seperti percepatan adopsi energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk pengembangan proyek 100 GW PLTS, hingga moratorium PLTU batu bara baru serta implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP).

Selama ini, berbagai kebijakan tersebut kerap terbentur kendala, terutama berupa pendanaan dan infrastruktur kelistrikan yang belum optimal mendukung EBT. "Penting bagi negara yang menghadapi banyak kendala seperti Indonesia untuk ikut, agar mendapat dukungan internasional dan tidak berhenti di janji atau ‘omon-omon’,” ujar Iqbal.

Field Organizer 350 Indonesia Suriadi Darmoko menambahkan, konferensi ini juga bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mendanai langkah-langkah meninggalkan energi fosil alias phaseout. "Komitmen pemerintah 100 GW PLTS tidak akan cukup tanpa phaseout. Untuk phaseout butuh koordinasi global," kata dia.

JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) menegaskan perannya dalam jejaring akademik global melalui penyelenggaraan International Conference on Economics, Business, Social and Humanities (ICEBSH) 2026.

ICEBSH sendiri berlangsung bersamaan dengan International Conference on Applied Science, Technology, and Engineering (ICASTE) 2026. Kegiatan ini digelar secara hibrida pada awal bulan ini di Busan, Korea Selatan.

Konferensi yang mengusung tema “People, Planet and Technology: Building Resilient Futures for Sustainable Development” tersebut terselenggara berkat kolaborasi dengan Kun Shan University, Taiwan, dan Pusan National University, Korea Selatan, yang juga bertindak sebagai tuan rumah.

Tema ini menjadi landasan bagi pertemuan akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk merumuskan solusi lintas disiplin terhadap tantangan global.

Rektor Untar, Prof. Dr. Amad Sudiro dalam sambutannya menegaskan bahwa tema yang diangkat mencerminkan urgensi kolaborasi dalam menghadapi masa depan. Ia menyampaikan bahwa keberlanjutan masa depan sangat bergantung pada kemampuan manusia dalam menjaga sesama, melestarikan lingkungan, serta memanfaatkan teknologi secara bijak.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa dunia saat ini bergerak sangat cepat, menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang harus direspons secara kolaboratif. Sinergi lintas bidang, seperti ekonomi, ilmu sosial, dan teknik, diharapkan mampu melahirkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan.

Ia juga mendorong para peserta untuk aktif berbagi gagasan, memperluas wawasan, serta membangun kolaborasi yang kuat. Menurutnya, kerja sama global menjadi kunci dalam menciptakan masa depan yang tangguh dan berdaya saing.

Konferensi ini menghadirkan sejumlah pembicara utama, di antaranya Dr. Riela Provi Drianda (Tokyo City University), Dr. Linda Lin-chin Lin (Kun Shan University), Prof. Dr. Kuldeep K. Saxena (Galgotias University), dan Prof. Ju-chul Jeong (Pusan National University).

Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untar, Dr. Hetty Karunia Tunjungsari menegaskan bahwa konferensi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada diskursus akademik.

Ia menyampaikan bahwa kontribusi ilmiah dalam ICEBSH dan ICASTE 2026 diharapkan mampu menghasilkan pengetahuan yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik, praktik industri, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi lintas negara dan disiplin menjadi kunci dalam menjawab kompleksitas tantangan global sekaligus menjadi katalis terciptanya dialog yang bermakna, riset yang berdampak, dan kerja sama berkelanjutan.

Dalam sesi pleno, para pembicara internasional menyampaikan perspektif strategis terkait keberlanjutan global. Dr. Riela Provi Drianda menekankan pentingnya transformasi pelestarian budaya agar tetap relevan, dengan memanfaatkan budaya populer sebagai jembatan bagi generasi muda sekaligus memperluas jangkauan melalui media modern.

Dr. Linda Lin-chin Lin menyoroti pentingnya keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan teknologi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa teknologi harus mampu meningkatkan kualitas hidup tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Prof. Dr. Kuldeep K. Saxena mengangkat isu limbah elektronik dan mikroplastik sebagai tantangan global yang memerlukan solusi kolaboratif dengan tetap mengedepankan tanggung jawab lingkungan. Prof. Ju-chul Jeong menambahkan pentingnya pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan adaptif dalam menghadapi dinamika perubahan zaman.

Ketua Pelaksana Konferensi, Nadia Ayu Rahma Lestari menegaskan bahwa penyelenggaraan ICEBSH dan ICASTE 2026 diharapkan mampu menciptakan sinergi antara bidang sosial-humaniora dan sains-teknologi dalam satu platform kolaboratif, sekaligus membuka peluang kerja sama riset lintas negara yang lebih luas.

JAKARTA - BINUS SCHOOL Education menjadi tuan rumah Asia-Pacific Young Leaders Convention (APYLC) 2026 pada 20–24 April 2026 di BINUS SCHOOL Serpong.

Forum internasional ini menjadi wadah bagi pelajar sekolah menengah atas dari berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik untuk berkolaborasi, memperluas perspektif global, serta mencari solusi atas dinamika dunia saat ini.

Memasuki tahun penyelenggaraan ke-9, APYLC 2026 mempertemukan delegasi dari BINUS SCHOOL Education (Indonesia), Kaichi High School (Jepang), Nan Chiau High School (Singapura), dan Changshu Lunhua Senior High School (Tiongkok).

Mengusung tema “Root for Change: Feeding Minds, Healing Communities, Empowering Futures”, para delegasi diajak untuk membahas isu global dengan berlandaskan tiga tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai pijakan utama, yaitu SDG 2 (Zero Hunger), SDG 3 (Good Health and Well-being), serta SDG 8 (Decent Work and Economic Growth).

Director of BINUS SCHOOL Education, Sherrierose Garcia Gonzales mengatakan, tema APYLC tahun ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang menyeluruh dalam menjawab tantangan global.

“Melalui platform ini, kami ingin mendorong generasi muda untuk memahami kompleksitas lanskap global saat ini serta mengembangkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berkelanjutan,” ungkapnya.

Dia juga berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk berkontribusi melalui ide dan aksi nyata.

APYLC 2026 juga turut disambut baik oleh Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang hadir sebagai pembicara utama dalam opening ceremony pada Senin (20/4). Dia menekankan pentingnya kolaborasi dan empati dalam menjawab tantangan global.

“APYLC bukan sekadar forum, tetapi menjadi titik awal bagi generasi muda untuk mulai mengambil peran dalam membentuk masa depan yang ingin mereka wujudkan. Menjawab tantangan global juga tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan di dalam komunitas, agar kita dapat menciptakan dampak yang bermakna,” ujarnya.

JAKARTA - Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar sikap politik emosional, melainkan amanat konstitusi dan hukum internasional yang lahir dari Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto .

Dalam acara pembukaan Seminar Nasional 'Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini' dalam rangka Peringatan 71 Tahun Konferensi Asia Afrika yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026), Hasto mengingatkan kembali bahwa pada 1955, para pemimpin dari 29 negara telah menandatangani komunike politik yang secara spesifik mendukung hak bangsa Arab atas Palestina.

Ia menilai, komitmen tersebut merupakan tonggak sejarah bangsa-bangsa Asia-Afrika berani bersatu menyuarakan keadilan tanpa campur tangan kekuatan Barat.

"Dalam komunike KAA, sangat jelas disebutkan bahwa adanya ketegangan di Timur Tengah akibat masalah Palestina adalah bahaya bagi perdamaian dunia. KAA menyerukan pelaksanaan resolusi PBB dan penyelesaian damai. Inilah hukum internasional yang kita ciptakan sendiri melalui Semangat Bandung," kata Hasto.

Menurutnya, tanpa pegangan sejarah yang kuat, diplomasi Indonesia akan terlihat gamang. Oleh karena itu, PDIP terus mendorong narasi pembebasan bagi bangsa-bangsa tertindas sebagai inti dari politik luar negeri bebas aktif.

"Karena itulah Indonesia dengan rekam jejak sejarah yang luar biasa tersebut harus menjadi suri teladan di dalam implementasi perjuangan keadilan, kemanusiaan sebagai narasi pembebasan umat manusia yang mengalami ketertindasan," ujarnya.

Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk berpartisipasi dalam konferensi internasional pertama di dunia untuk transisi dari energi fosil di Santa Marta, Kolombia pada 24-29 April.

Konferensi internasional First Conference on Transitioning Away from Fossil Fuels (TAFF) ini dinilai sebagai kesempatan langka bagi Indonesia untuk ikut membentuk kerangka perjanjian global di bidang transisi energi.

Sejauh ini, sebanyak 45 negara telah mengkonfirmasi partisipasi dalam konferensi ini, bersama 2.608 organisasi dan komunitas yang turut mendukung. Komisi Eropa serta presidensi konferensi iklim COP30 dan COP31 juga dijadwalkan hadir.

Peneliti Lingkungan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Jaminie Exa Kamilia berpendapat bahwa sebagai net importir migas sekaligus negara yang sangat bergantung pada energi fosil, Indonesia punya kerentanan tinggi dalam ketahanan energi.

“Transisi dari energi fosil bukan hanya penting dari kacamata ketahanan energi, tapi juga krusial untuk memerangi krisis iklim dan dampak lingkungan terhadap masyarakat. Untuk itu, Indonesia wajib hadir di setiap forum iklim, terutama TAFF ini," ujar Jasmine di Jakarta (15/4).

Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam TAFF bisa membuka peluang untuk benar-benar merealisasikan berbagai inisiatif transisi energi, seperti percepatan adopsi energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk pengembangan proyek 100 GW PLTS, hingga moratorium PLTU batu bara baru serta implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP).

Selama ini, berbagai kebijakan tersebut kerap terbentur kendala, terutama berupa pendanaan dan infrastruktur kelistrikan yang belum optimal mendukung EBT.

"Penting bagi negara yang menghadapi banyak kendala seperti Indonesia untuk ikut, agar mendapat dukungan internasional dan tidak berhenti di janji atau ‘omon-omon’,” ujar Iqbal.

Field Organizer 350 Indonesia Suriadi Darmoko, menambahkan konferensi ini juga bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mendanai langkah-langkah meninggalkan energi fosil alias phaseout. "Komitmen pemerintah 100 GW PLTS tidak akan cukup tanpa phaseout. Untuk phaseout butuh koordinasi global," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi siapa pun yang pernah duduk di ruang sidang Dispute Settlement Body WTO menyusun argumen, menghitung peluang, dan berharap bahwa sistem yang ada benar-benar bekerja adil penutupan MC14 (Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-14) di Yaoundé, Kamerun, pada 30 Maret 2026 bukan sekadar berita diplomatik. Ia terasa seperti pengingat pahit tentang seberapa jauh jarak antara janji multilateralisme dan kenyataan di meja perundingan.

Konferensi berakhir tanpa kesepakatan pada agenda-agenda utamanya. Namun, justru di situ letak cerita yang sesungguhnya karena untuk pertama kalinya dalam dua dekade, kebuntuan itu bukan semata produk dari lemahnya negara berkembang, melainkan dari teguhnya mereka. Dan dari keteguhan itu, ada peluang yang layak untuk dirawat.

Selama 26 tahun, moratorium bea masuk atas transmisi elektronik unduhan, streaming, layanan cloud, dan sebagainya berjalan atas nama "sementara" yang tidak pernah berakhir. Di MC14, ia akhirnya kedaluwarsa. Bukan karena semua pihak sepakat untuk mengakhirinya, melainkan karena Amerika Serikat bersikeras pada perpanjangan permanen yang ditolak oleh koalisi negara berkembang.

Penolakan itu bukan impulsif. Moratorium yang dirancang untuk ekonomi digital 1998 sudah tidak relevan untuk lanskap 2026, di mana nilai ekonomi makin tertanam dalam perangkat lunak, data, dan algoritma. Estimasi menunjukkan bahwa moratorium permanen berpotensi merugikan negara berkembang sekitar US$10 miliar pendapatan tarif per tahun sementara sebagian besar manfaatnya mengalir ke raksasa teknologi AS. Ini bukan argumen proteksionisme; ini argumen keadilan struktural.

Yang penting untuk dipahami adalah berakhirnya moratorium tidak serta-merta memicu perang tarif digital. Hingga kini belum ada pemerintah yang benar-benar memungut bea atas transmisi elektronik. Yang berubah adalah posisi tawar. Indonesia kini memasuki negosiasi lanjutan di Jenewa bukan sebagai pihak yang memohon pengecualian, melainkan sebagai pihak yang memegang kartu dan itu perbedaan yang fundamental dalam sebuah perundingan.

PERIKANAN & PERTANIAN

Dua isu lain yang langsung menyentuh hajat hidup jutaan warga Indonesia subsidi perikanan dan ketahanan pangan berakhir tanpa keputusan final, tetapi dengan kerangka yang boleh jadi lebih menguntungkan dari sebelumnya.

Pada subsidi perikanan, koalisi negara berkembang berhasil mempertahankan tuntutan masa transisi 25 tahun, disiplin lebih ketat terhadap armada industri jarak jauh, dan perlindungan permanen bagi nelayan skala kecil. Bagi Indonesia, ini bukan abstraksi kebijakan ini menyangkut jutaan nelayan yang menggantungkannafkah pada subsidi bahan bakar domestik. Negosiasi Fase II di Jenewa masih terbuka, dan posisi yang diperjuangkan di Yaoundé menjadi modal awal yang solid.

Di bidang pertanian, kebuntuan negosiasi justru mempertahankan fleksibilitas kebijakan yang dibutuhkan khususnya kemampuan menjaga stok dan stabilitas harga komoditas strategis. Satu capaian kecil tetapi bermakna: MC14 mengadopsi penguatan implementasi operasional ketentuan Special and Differential Treatment (SDT) dalam perjanjian SPS dan TBT. Setelah bertahun-tahun hak itu hanya tertulis di atas kertas, langkah ke tataran operasional, meski terbatas, adalah sinyal bahwa agenda pembangunan belum tersingkir dari meja WTO.

Sejak Amerika Serikat memblokir penunjukan anggota baru Appellate Body (Badan Banding) pada 2019, sistem penyelesaian sengketa WTO praktis timpang. Pihak yang kalah dalam panel dapat mengajukan banding ke badan yang tidak berfungsi dan sengketa pun menggantung tanpa resolusi. Banyak negara berkembang merasakan langsung ketimpangan ini: keputusan panel yang semestinya memberikan kepastian hukum menjadi tidak final, sementara tekanan ekonomi dari pihak yang lebih kuat terus berjalan.

Bagi Indonesia, memiliki Appellate Body yang berfungsi secara efektif bukan kemewahan. Ini adalah kebutuhan strategis. Tanpa mekanisme banding yang efektif, sistem penyelesaian sengketa hanya menguntungkan pihak yang sudah kuat. Itulah yang harus menjadi garis merah Indonesia dalam setiap forum reformasi WTO ke depan: bukan sekadar mendukung reformasi, tetapi memastikan reformasi itu mengembalikan keadilan prosedural yang menjadi fondasi sistem multilateral.

MC14 bukan akhir dari cerita ia adalah awal dari fase negosiasi yang lebih menentukan. Dan Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk tidak sekadar hadir, tetapi memimpin.

Tiga agenda mendesak. Pertama, membangun posisi teknis yang matang tentang tata kelola e-commerce pasca-moratorium bukan untuk memulai perang tarif, melainkan untuk memastikan aturan digital global yang lahir dari Jenewa mencerminkan kepentingan pembangunan, bukan hanya kepentingan korporasi teknologi. Kedua, memperkuat koordinasi dengan India dan negara kepulauan dalam negosiasi subsidi perikanan Fase II didukung oleh data domestik yang kuat dan argumentasi yang terukur. Ketiga, dan ini yang paling mendesak: Indonesia perlu keluar dari posisi pasif dalam isu reformasi WTO dan mengajukan proposisi konkret tentang bagaimana Appellate Body dipulihkan, bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat lebih inklusif, dan bagaimana SDT diterjemahkan dari prinsip ke praktik.

Sistem perdagangan multilateral memang tengah dalam ujian terberatnya. Tetapi ujian itu juga membuka kesempatan langka untuk menulis ulang aturan dengan cara yang lebih adil. Negara-negara berkembang, yang selama ini lebih sering menjadi objek dari aturan yang dibuat orang lain, kini memiliki momentum dan koalisi untuk menjadi subjek yang menentukan arahnya.

Indonesia, dengan pengalaman, kapasitas, dan kepentingannya yang nyata, tidak boleh menyia-nyiakan momentum itu.

JAKARTA - Sudirman Said bersama delegasi lintas-generasi, sektor, dan profesi menemui pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jakarta, Rabu (15/4/2026). Pertemuan ini sebagai ikhtiar mengorganisasi harapan gerakan perubahan yang berfondasikan ketuhanan atau moralitas.

Rombongan diterima langsung Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Ketua KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin, beserta jajarannya.

Sudirman Said menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah untuk berdiskusi sekaligus mengasah nurani dengan para tokoh sandaran moral. “Kami datang menemui para tokoh moral dengan niat untuk terus mengasah nurani. Kami pun ingin mendengar pandangan dan nasihat yang tidak saja didasari keluasan ilmu, tapi juga napas spiritualitas yakni kebijaksanaan dan kedalaman suara ilahiah," ujar Sudirman dikutip Kamis (16/4/2026).

Menurut dia, solusi yang harus dicari dari persoalan kebangsaan dewasa ini adalah solusi “beyond politics”, yakni politik sebagai jalan kemanusiaan dan kebangsaan, bukan politic as usual apalagi jalan brutal berebut kekuasaan.

Aktivis lainnya Yanuar Nugroho menekankan peran otoritas moral sebagai penuntun nurani ketika batas antara benar dan menguntungkan kian kabur dalam ruang publik. "Krisis sosial tak terlepas dari krisis moral. Ketidakadilan struktural terjadi karena kegagalan dalam pilihan etis," ucapnya.

Pakar hukum Feri Amsari menyoroti kecenderungan penguasa yang menerabas konstitusi demi kepentingan kelompok. "Konstitusi bilang A, yang dilakukan presiden adalah Z. Walhasil, aturan disetel sesuai kepentingan, ubah undang-undang. Kalau berkonstitusi kita begini terus, maka negeri ini sedang dalam banyak ancaman ke depan," tegas Feri.

Dari sektor usaha, Anton Supit mengkritik maraknya inkompetensi dari para pengambil kebijakan. “Inkompetensi itu lebih bahaya daripada kejahatan,” kata Anton.

Sinyalemen tersebut diperkuat oleh riset dari Indonesian Business Council (IBC) yang mengungkapkan adanya empat aspek defisit dalam perekonomian Indonesia sekarang, yaitu: jobs deficit, investment deficit, fiscal deficit, hingga trust deficit. Penyebabnya adalah 3 C. “Ketiadaan certainty (rule of law) dan capability untuk menggerakkan dunia usaha, serta berkurangnya capital,” tambahnya.

Di bidang kesehatan sosial, Diah Satyani Saminarsih menuturkan kondisi masyarakat marjinal kian terhimpit oleh kebijakan yang dianggap over-simplifikatif. Sementara itu, Shofwan Al-Banna menyoroti kebijakan luar negeri yang impulsif dan egois. "Akarnya terletak pada keterlibatan kita yang amat tinggi tanpa diikuti institusionalisasi yang baik, tidak hanya personalisasi, tapi egoisasi," ujarnya.

Aktivis asal Yogyakarta Untoro Hariadi mengusulkan penguatan masyarakat sipil agar menjadi pilar atau “saka tatal” kokoh yang berdaya tawar tinggi dalam proses bernegara.

Ketua KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin sangat mengapresiasi keberanian masyarakat sipil yang tetap konsisten berbakti kepada bangsa kendati harus menghadapi banyak risiko. Bagi gereja, kehadiran Forum Lintas-Generasi ini anugerah Tuhan yang menambah kekuatan untuk terus berdiri sebagai komunitas pengharapan.

"Kehadiran Anda-anda ini seperti memberi kami multivitamin, yang meneguhkan dan menguatkan kami untuk menjadi komunitas pengharapan. Kami merasa diajak untuk memikirkan dan menyuarakan kebenaran lebih lantang lagi," ungkapnya.

Senada dengan Mgr Antonius, Kardinal Suharyo mengungkapkan kekagumannya terhadap perjuangan delegasi yang dilandasi oleh cinta Tanah Air dan juga iman yang mendalam kepada Tuhan.

Suharyo mengingatkan meski secara fisik Indonesia telah merdeka, tapi bangsa ini sedang menghadapi tantangan berat berupa "dosa struktural" yakni kekuatan jahat yang menyusup ke dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi.

Dia menekankan pentingnya posisi moral yang teguh tanpa kompromi politik atau ekonomi sebagaimana yang telah diteladankan Paus Leo. "Inspirasi kita adalah iman. Agamanya boleh berbeda-beda, tapi imannya satu. Kita berbicara ini adalah atas dasar moralitas murni untuk Tuhan dan juga Tanah Air," katanya.