Pemerintah akan mengategorikan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pengusaha mikro.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan aturan yang menjadi payung hukumnya akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang kini sedang disiapkan.

Maman menyebut kebijakan tersebut membuat pengemudi ojol berhak memperoleh berbagai insentif dan fasilitas yang selama ini diberikan kepada UMKM.

"Mereka (pengemudi ojol) akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak mendapatkan semua insentif serta fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha mikro," katanya di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Ia menjelaskan salah satu fasilitas yang akan diperoleh pengemudi ojol nantinya adalah pembebasan pajak. Mayoritas pengemudi ojol berpenghasilan di bawah Rp500 juta per tahun, sehingga memenuhi syarat fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi usaha mikro dengan peredaran bruto atau omzet hingga Rp500 juta per tahun.

Selain itu, pengemudi ojol juga akan memperoleh akses terhadap berbagai program pemberdayaan, mulai dari pembiayaan, peningkatan kapasitas, hingga pelatihan usaha.

Maman mengatakan pemerintah saat ini tengah berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi ojol untuk menyiapkan implementasi kebijakan tersebut.

Menurut dia, seluruh pengemudi yang terdaftar di platform aplikasi akan otomatis dikategorikan sebagai pengusaha mikro.

"Sebagian besar teman-teman asosiasi ojol dan segala macam juga mengharapkannya ke arah sana (dikategorikan menjadi pengusaha mikro). Makanya semua ini kita lakukan karena merupakan aspirasi teman-teman penggiat usaha ojol di bawah," ujar Maman.

Ia mengatakan pengemudi ojol nantinya tetap dapat menjalankan pekerjaannya seperti biasa, sekaligus membuka usaha lain. Bahkan, usaha tersebut bisa dijalankan oleh anggota keluarga mereka, sehingga memberikan tambahan sumber penghasilan.

Kementerian UMKM bersama aplikator juga akan menyiapkan beberapa program dan memetakan potensi usaha yang dapat diambil para pengemudi.

"Apa yang terjadi sekarang adalah teman-teman ojol mendapatkan kemanfaatan berupa fleksibilitas waktu. Dari fleksibilitas itu kita juga akan memberi mereka kesempatan membuka usaha di luar pekerjaan sebagai ojol," ujar Maman.

Apabila dalam penggodokan rencana ini ada masalah administrasi yang menghalangi, Maman mengingatkan semangat kebijakan ini adalah pemerintah ingin memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pengemudi ojol.

Menurut dia, persoalan administratif maupun persyaratan teknis tidak perlu menjadi perhatian utama pada tahap awal karena pemerintah, perusahaan aplikasi, dan perwakilan pengemudi masih menyusun teknis pelaksanaannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi pemerintah menurunkan bunga pinjaman program PNM Mekaar menjadi 8% dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Diding S. Anwar, Ketua Bidang Penjaminan RGC Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, penurunan bunga menunjukkan keberpihakan negara kepada jutaan pelaku usaha ultra mikro, khususnya ibu-ibu nasabah Mekaar.

“Kebijakan ini merupakan langkah strategis agar pelaku usaha ultra mikro memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Diding, senin /29/6/2026/.

Diding menilai penurunan bunga tidak hanya meringankan beban usaha. Lebih jauh, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap skema pembiayaan informal berbiaya tinggi, sekaligus memperluas inklusi keuangan nasional.

Namun ia menegaskan keberhasilan program ini perlu didukung pendampingan usaha, literasi keuangan, digitalisasi UMKM, serta akses pasar. “Sebagaimana praktik terbaik Grameen Bank yang dipelopori Prof. Muhammad Yunus,” katanya.

Diding menekankan pembiayaan yang terjangkau harus menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar penyaluran kredit.

Ke depan, ia mendorong PNM Mekaar diintegrasikan dengan perbankan, industri penjaminan, dan program Kredit Usaha Rakyat /KUR/. Tujuannya untuk menciptakan jalur UMKM Naik Kelas, dari usaha ultra mikro menuju usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan berdaya saing.

“Semoga kebijakan ini menjadi momentum memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, serta mempercepat terwujudnya UMKM Naik Kelas menuju Indonesia Emas,” tutup Diding.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%. Adapun, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya. “Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi pemerintah menurunkan bunga pinjaman program PNM Mekaar menjadi 8% dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Diding S. Anwar, Ketua Bidang Penjaminan RGC Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, penurunan bunga menunjukkan keberpihakan negara kepada jutaan pelaku usaha ultra mikro, khususnya ibu-ibu nasabah Mekaar.

“Kebijakan ini merupakan langkah strategis agar pelaku usaha ultra mikro memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Diding, senin /29/6/2026/.

Diding menilai penurunan bunga tidak hanya meringankan beban usaha. Lebih jauh, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap skema pembiayaan informal berbiaya tinggi, sekaligus memperluas inklusi keuangan nasional.

Namun ia menegaskan keberhasilan program ini perlu didukung pendampingan usaha, literasi keuangan, digitalisasi UMKM, serta akses pasar. “Sebagaimana praktik terbaik Grameen Bank yang dipelopori Prof. Muhammad Yunus,” katanya.

Diding menekankan pembiayaan yang terjangkau harus menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar penyaluran kredit.

Ke depan, ia mendorong PNM Mekaar diintegrasikan dengan perbankan, industri penjaminan, dan program Kredit Usaha Rakyat /KUR/. Tujuannya untuk menciptakan jalur UMKM Naik Kelas, dari usaha ultra mikro menuju usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan berdaya saing.

“Semoga kebijakan ini menjadi momentum memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, serta mempercepat terwujudnya UMKM Naik Kelas menuju Indonesia Emas,” tutup Diding.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%. Adapun, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya. “Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman menilai pemangkasan tersebut merupakan kebijakan yang memiliki daya ungkit cukup besar bagi sektor ultra mikro.

Menurutnya, tingginya biaya pembiayaan selama beberapa tahun terakhir kerap menjadi salah satu hambatan utama pelaku usaha ultra mikro untuk meningkatkan skala usaha.

“Ketika bunga diturunkan dari kisaran 18%–24% menjadi 8%, beban cicilan akan turun signifikan sehingga ruang bagi pelaku usaha untuk menambah modal kerja, membeli bahan baku, maupun meningkatkan kapasitas produksi menjadi lebih besar,” katanya kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Rizal meneruskan, kebijakan ini pun relevan di tengah kondisi likuiditas yang masih ketat akibat suku bunga acuan yang relatif tinggi, sehingga intervensi pemerintah menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan sektor usaha paling bawah.

Lebih lanjut, dari sisi akses pembiayaan, dia berpendapat bahwa bunga yang lebih rendah berpotensi meningkatkan permintaan kredit sekaligus mempercepat inklusi keuangan. Namun, peningkatan akses pembiayaan tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas usaha.

“Pengalaman berbagai program pembiayaan mikro menunjukkan bahwa keberhasilan sangat ditentukan oleh kualitas pendampingan usaha, literasi keuangan, digitalisasi, dan akses pasar,” tegas Rizal.

Oleh karena itu, penurunan bunga harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan UMKM, bukan sekadar instrumen pembiayaan. Jika tidak diikuti peningkatan kapasitas usaha, risiko moral hazard dan pembiayaan yang kurang produktif tetap dapat muncul.

Sementara itu, lanjutnya, bagi PNM sendiri kebijakan ini berpotensi memperluas basis nasabah dan meningkatkan penyaluran pembiayaan mengingat program Mekaar telah menjangkau sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro.

Kendati demikian, tegasnya, keberlanjutan model bisnis PNM harus tetap dijaga melalui mekanisme subsidi bunga atau kompensasi fiskal yang memadai agar margin lembaga tidak tertekan.

“Fokus berikutnya bukan hanya mengejar pertumbuhan jumlah debitur, tetapi juga meningkatkan kualitas pembiayaan melalui pengendalian risiko dan tingkat pengembalian pinjaman,” ujar Rizal.

Dengan desain kebijakan yang tepat, Rizal melihat penurunan bunga ini berpotensi meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan, memperluas inklusi keuangan, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya.

“Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. terus memperluas jangkauan penetrasi pasarnya di sektor pembiayaan pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

Perseroan mencatat masih terdapat sedikitnya 8 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sama sekali belum pernah mendapatkan akses perbankan (unbankable), dengan porsi signifikan berada di kawasan timur Indonesia.

Guna menangkap potensi tersebut, BRI bakal mengakselerasi penyaluran kredit secara masif melalui ekosistem Holding Ultra Mikro (UMi).

Langkah ini diambil tidak hanya sebagai upaya mempermudah inklusi keuangan dan membebaskan pelaku usaha dari jerat lembaga nonformal, melainkan juga guna memperlebar pangsa pasar holding bentukan BUMN tersebut.

RCEO BRI Regional 15 Makassar Argo Prabowo mengemukakan bahwa hingga saat ini market share dari Holding UMi BRI Group sebenarnya telah mendominasi pasar domestik.

Infrastruktur bersama dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut diklaim telah menguasai sekitar 60% pangsa pasar.

"Secara nasional, Holding UMi saat ini telah menjangkau sekitar 32 juta debitur mikro dan ultra mikro. Namun demikian, ruang pertumbuhan di segmen ini dinilai masih terbuka sangat lebar seiring masih tingginya ketergantungan pelaku usaha kecil pada sumber pembiayaan nonformal," ujarnya kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Berdasarkan pemetaan, pola pembiayaan dari lembaga keuangan informal nonbank masih marak dijumpai pada wilayah kerja Regional 15 Makassar yang membawahi empat provinsi strategis di Indonesia Timur, meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Argo memaparkan kondisi struktural pembiayaan di wilayahnya masih menunjukkan tingginya ketergantungan modal dari lingkaran terdekat, maupun lembaga keuangan ilegal penarik margin tinggi yang memberatkan usaha masyarakat di segmen bottom of the pyramid.

"Kalau kita lihat data, saat ini masih ada sekitar 4% UMKM yang terpaksa menggantungkan pembiayaannya dari keluarga atau teman, kemudian dari rentenir menyerap 2%, bahkan ada 18% yang belum terlayani kredit sama sekali. Kondisi ini sering kita jumpai di wilayah timur, dan itulah yang akan kami sasar secara melalui optimalisasi Holding UMi," tegas Argo.

Senada, Regional Mikro Banking Head BRI Region 15 Makassar Iwan Suprianto memerinci bahwa kondisi secara nasional mencatat ada sekitar 51 juta total pelaku usaha ultra mikro yang masih membutuhkan tambahan modal kerja. Dari total basis data pelaku usaha tersebut, sebanyak 32 juta pelaku usaha telah terakomodasi dalam jangkauan formal Holding UMi BRI Group.

Sementara itu, sekitar 11 juta pelaku usaha masih terjebak pada skema informal termasuk di dalamnya fintech peer-to-peer (P2P) lending berbiaya tinggi, koperasi tidak sehat, serta rentenir. Adapun sisa 8 juta lainnya sama sekali terisolasi dari akses perbankan.

Kendati potensi pasar yang ditawarkan sangat menggiurkan, manajemen BRI tidak menampik adanya tantangan operasional yang kian mengetat di lapangan. Akselerasi ekspansi ke segmen ultra mikro ini dipastikan akan berhadapan langsung dengan jumlah kompetitor yang membidik target pasar serupa.

Akselerasi pemain lembaga keuangan konvensional maupun modern terdeteksi mulai agresif merangsek ke segmen unbankable ini dengan menawarkan penetrasi layanan yang cepat dan integrasi yang mudah.

Kompetitor tersebut datang dari penetrasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), ekspansi unit mikro bank umum lainnya, koperasi simpan pinjam regional, hingga penetrasi agresif tekfin pendanaan bersama (P2P lending).

"Integrasi layanan co-location milik holding kami yakin akan menjadi senjata pamungkas dalam menghadirkan efisiensi cost of fund, kecepatan proses, serta kemudahan akses bagi para pelaku UMKM, sekaligus menjadi motor baru pertumbuhan bisnis berkelanjutan perbankan nasional," papar Iwan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui serangkaian insentif dan relaksasi di sektor keuangan.

Salah satu kebijakan terbaru adalah rencana pemangkasan bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya berkisar 18%–24%.

Kebijakan yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Pemerintah memastikan perubahan hanya berlaku pada tingkat suku bunga, sementara persyaratan program tetap sama.

Plafon pembiayaan juga tidak berubah, yakni maksimal Rp15 juta per debitur, dengan implementasi yang ditargetkan dimulai setelah aturan pelaksana diterbitkan.

Dorongan tersebut hadir di tengah masih tingginya risiko pembiayaan di segmen UMKM. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM mencapai 4,68% pada Mei 2026, jauh di atas rata-rata NPL industri perbankan yang berada di level 2,17%.

Sepanjang Januari–Mei 2026, NPL UMKM juga konsisten berada di kisaran 4,6%–4,68%, mencerminkan tantangan kualitas kredit yang masih membayangi sektor tersebut.

Meski demikian, penyaluran kredit UMKM tetap menunjukkan pertumbuhan. Kredit untuk segmen usaha mikro meningkat dari Rp658,2 triliun pada April 2026 menjadi Rp664,7 triliun pada Mei 2026.

Sementara itu, kredit usaha kecil naik menjadi Rp509,9 triliun, sedangkan pembiayaan usaha menengah berada di level Rp334,8 triliun. Pemerintah berharap biaya pinjaman yang lebih rendah mampu mempercepat ekspansi pembiayaan dan mendorong lebih banyak pelaku usaha naik kelas.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1.700 pelaku usaha mikro memperoleh layanan terpadu dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Layanan itu berupa kemudahan legalitas usaha, sertifikasi, pelindungan usaha, hingga akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Layanan tersebut diberikan saat Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar Kementerian UMKM pada Senin (29/6/2026).

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, memastikan kementeriannya terus memperkuat ekonomi UMKM lewat penciptaan ekosistem usaha yang semakin mudah, aman, dan berdaya saing.

"Kami ingin kegiatan seperti ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pendampingan yang mendukung setiap proses tumbuh kembang UMKM Indonesia," ujar Maman saat Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Senin.

Ia mencatat pihaknya, menjalankan tiga langkah strategis untuk mempercepat transformasi usaha mikro.

Ketiga langkah ini meliputi pendataan dan layanan terintegrasi melalui aplikasi SAPA UMKM, pelatihan wirausaha baru melalui Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) Produktif, serta pendampingan pengembangan usaha melalui lembaga inkubator.

Ketiga program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, sekaligus membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

"Hari ini sekitar 1.700 UMKM memperoleh berbagai layanan dan manfaat. Kami berharap festival ini dapat terus diselenggarakan di berbagai daerah sebagai bentuk pelayanan yang benar-benar dirasakan pelaku UMKM, bukan sekadar kegiatan seremonial," paparnya.

Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Jakarta juga diisi dengan penyerahan akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara massal kepada 350 pelaku UMKM melalui tujuh lembaga penyalur, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI, BTN, Bank Jakarta, dan PT Pegadaian.

Selain itu, sepuluh pelaku UMKM menerima berbagai bentuk fasilitasi, antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, Sertifikat Merek, Sertifikat SNI Bina UMK, Sertifikat Perseroan Perorangan, Sertifikat SP-PIRT dan SLHS, izin edar BPOM, bantuan modal pengembangan usaha, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kementerian UMKM juga memberikan penghargaan kepada 17 lembaga inkubator berpredikat Grade A yang dinilai berhasil mendampingi UMKM meningkatkan kualitas produk, kapasitas usaha, dan akses pasar.

Beberapa di antaranya adalah LPA2I IPB, Inkubator Bisnis Universitas Indonesia, Cimahi Technopark, DKST ITB, dan IBISMA UII.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai penguasaan teknologi menjadi kebutuhan penting agar UMKM mampu meningkatkan produktivitas, memahami kebutuhan pasar, serta memperluas peluang usaha.

"Semoga Kementerian UMKM bersama para lembaga inkubator terus memperkuat proses inkubasi usaha sehingga semakin banyak generasi muda terdorong menjadi wirausaha dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," ucap Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengapresiasi penyelenggaraan festival sebagai pusat layanan terpadu yang memudahkan UMKM memperoleh berbagai fasilitas pendukung usaha.

Mulai dari perizinan, sertifikasi, pembiayaan, asuransi usaha, hingga pelindungan hukum melalui sedikitnya 39 stan dari berbagai kementerian, lembaga, dan mitra strategis.

"Acara ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi simbol komitmen negara untuk hadir di tengah pelaku UMKM yang setiap hari bekerja keras menghidupi keluarga sekaligus menggerakkan roda perekonomian bangsa," ungkap dia.

Oleh karena itu, DPR RI mendorong Kementerian UMKM terus memperkuat kebijakan yang memudahkan proses perizinan, memperluas akses pembiayaan, mempercepat sertifikasi, memberikan kepastian hukum, serta membangun ekosistem usaha yang melibatkan perbankan, perguruan tinggi, komunitas, platform digital, dan masyarakat.

Ia berharap berbagai kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas akses pasar, membangun jejaring, sekaligus menciptakan lebih banyak peluang kesejahteraan melalui kewirausahaan.

"Saya memandang kemudahan dan pelindungan harus berjalan beriringan. Kemudahan berarti negara memberikan ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk berusaha, sedangkan pelindungan berarti negara memastikan para pelaku UMKM tidak menghadapi berbagai tantangan sendirian," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan penurunan suku bunga pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar menjadi 8 persen akan berlaku bagi seluruh nasabah. Airlangga menyampaikan seluruh nasabah PNM Mekaar, termasuk yang saat ini masih dikenakan bunga lebih tinggi, nantinya akan memperoleh penyesuaian suku bunga.

"Semua nasabah. Jadi yang sekarang menerima bunga tinggi, di depan ada periode tertentu untuk turun ke bunga PNM," ujar Airlangga saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Senin (29/6/2026).

PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bagian dari BRI Group, bagi pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan, dan belum bankable atau belum memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

Airlangga mengatakan implementasi kebijakan tersebut masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ia berharap kebijakan tersebut dapat mulai dijalankan dalam beberapa bulan ke depan.

"Kita berharap dalam bulan-bulan depan bisa dijalankan," ujarnya.

Selain itu, Airlangga memastikan tidak ada perubahan persyaratan bagi penerima pembiayaan PNM Mekaar. Perubahan kebijakan hanya menyangkut penyesuaian tingkat suku bunga.

Semua nasabah. Jadi yang sekarang menerima bunga tinggi, di depan ada periode tertentu untuk turun ke bunga PNM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan penurunan suku bunga pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar menjadi 8 persen akan berlaku bagi seluruh nasabah.

Airlangga menyampaikan seluruh nasabah PNM Mekaar, termasuk yang saat ini masih dikenakan bunga lebih tinggi, nantinya akan memperoleh penyesuaian suku bunga.

"Semua nasabah. Jadi yang sekarang menerima bunga tinggi, di depan ada periode tertentu untuk turun ke bunga PNM," ujar Airlangga saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Senin.

PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bagian dari BRI Group, untuk para pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan, dan belum bankable atau memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

Airlangga mengatakan implementasi kebijakan tersebut masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ia berharap kebijakan tersebut dapat mulai dijalankan dalam beberapa bulan ke depan.

"Kita berharap dalam bulan-bulan depan bisa dijalankan," ujarnya.

Selain itu, Airlangga memastikan tidak ada perubahan persyaratan bagi penerima pembiayaan PNM Mekaar. Perubahan kebijakan hanya menyangkut penyesuaian tingkat suku bunga.

Ia menjelaskan salah satu syarat utama penerima pembiayaan PNM Mekaar adalah perempuan, dengan plafon pinjaman maksimal Rp15 juta.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan nasabah yang membutuhkan pembiayaan di atas Rp15 juta akan diarahkan ke skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia menambahkan pemerintah juga akan meningkatkan jumlah nasabah PNM Mekaar sekaligus mendorong debitur yang usahanya telah berkembang untuk naik kelas ke program KUR.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan penurunan suku bunga pembiayaan PNM Mekaar dari 18–25 persen menjadi 8 persen sebagai bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha ultramikro.

Pemerintah memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga bunga pinjaman turun menjadi 8 persen bagi sekitar 10–15 juta nasabah PNM Mekaar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp320 triliun pada 2026, menjadi peluang yng cukup besar bagi industri penjaminan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan volume bisnis dan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

“Namun demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang memadai, terutama terkait potensi peningkatan klaim, konsentrasi risiko, dan kualitas kredit debitur,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Senin (19/6/2026).

Sejalan dengan itu, lanjut Ogi, rencana penurunan bunga kredit mikro menjadi di bawah 10% pun berpotensi memperluas akses pembiayaan UMKM. Untuk diketahui, per hari ini, Senin (29/6/2026), pemerintah resmi memangkas bunga kredit ultra mikro menjadi 8%.

Namun, tegasnya, industri tetap perlu menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan prinsip kehati-hatian melalui penguatan underwriting, monitoring portofolio, serta penetapan pricing yang sesuai dengan profil risiko.

“OJK melihat bahwa kondisi ekonomi yang masih dinamis perlu diantisipasi oleh industri asuransi kredit dan penjaminan melalui penguatan manajemen risiko, underwriting, serta pemantauan kualitas portofolio secara lebih ketat,” sebut Ogi.

Lebih jauh, dia menilai bahwa karakteristik UMKM yang sebagian masih memiliki keterbatasan data historis memang menimbulkan tantangan dalam proses penilaian risiko. Namun, UMKM tetap merupakan sektor strategis yang perlu didukung.

“Oleh karena itu, OJK terus mendorong pemanfaatan data, termasuk akses SLIK, penguatan tata kelola, serta penerapan mekanisme risk sharing yang sehat agar pertumbuhan pembiayaan dan penjaminan dapat berlangsung secara berkelanjutan,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan alokasi plafon program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 naik menjadi Rp320 triliun.

Dia menyebut angka ini lebih tinggi dibandingkan pada 2025 yang sebesar Rp286,61 triliun. Sementara itu, lanjutnya, untuk subsidi yang disiapkan kurang lebih sekitar Rp38 triliun.

“[Plafon KUR] dinaikkan menjadi Rp320 triliun. Nah ada kenaikan angka yang kurang lebih sekitar Rp40 triliun. Kenapa seperti itu? Karena memang Pak Presiden concern sekali terhadap ekonomi kerakyatan,” katanya dalam raker bersama Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Tak hanya kenaikan plafon KUR, untuk tahun depan Maman menyebut target alokasi ke KUR produksi akan bertambah menjadi 65%. Adapun, untuk tahun ini alias 2025 target ke sektor produksi sebesar 60% penyaluran. Dia optimistis hingga Desember 2025 bisa mencapai 61% penyaluran.

“Yang tahun ini kita ditargetkan 60%, Alhamdulillah Desember nanti sampai di 61%. Kita tahun depan minta ditargetkan di 65% ke sektor produksi, itu sudah diketok juga,” tegasnya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%. Adapun, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya.

“Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

“Persyaratannya kan itu plafonnya Rp15 juta. Syaratnya satu yang mutlak, hanya untuk ibu-ibu,” terangnya.

Lebih lanjut, Airlangga menambahkan implementasi kebijakan tinggal menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Namun, pemerintah menargetkan program tersebut dapat mulai dijalankan dalam beberapa bulan ke depan.

Dia juga memastikan penurunan bunga akan berlaku bagi seluruh nasabah Mekaar, termasuk debitur yang saat ini masih membayar bunga tinggi.

“Semua nasabah. Jadi yang sekarang menerima bunga tinggi, ke depan ada periode tertentu untuk turun ke 8%,” imbuhnya.

Dia menambahkan pemerintah juga akan terus meningkatkan jumlah penerima manfaat Mekaar. Adapun nasabah yang usahanya berkembang akan didorong naik kelas melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Nantinya, pelaku usaha dapat beralih ke skema KUR untuk pembiayaan di atas plafon Rp15 juta.

Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan penurunan bunga tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang merespons aspirasi jutaan nasabah Mekaar selama bertahun-tahun.

Menurutnya, para perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro yang tergabung dalam program Mekaar dalam 15 tahun terakhir mengharapkan penurunan bunga pinjaman yang selama ini berada di kisaran 18%–24%.

“Alhamdulillah kemarin ada arahan dari Pak Presiden sebagai sebuah bentuk keseriusan dan komitmen yang paling tinggi Pak Presiden kepada masyarakat paling bawah, agar bunga pinjaman kepada 12 juta ibu-ibu ultra mikro super mikro yang tergabung dalam program Mekaar diturunkan di bawah 10% dan kemarin kita sudah menindaklanjuti,” kata Maman.

Dia menilai kebijakan tersebut menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha ultra mikro. Saat ini pemerintah bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyelesaikan aspek regulasi dan mekanisme agar kebijakan tersebut segera diimplementasikan.

Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) telah menjangkau dan melayani 23,3 juta nasabah PNM Mekaar di seluruh Indonesia, ini upaya meneguhkan peran sebagai lembaga pemberdayaan yang hadir untuk membuka akses pembiayaan dan pendampingan bagi masyarakat.

"Setiap pembiayaan yang diberikan harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup nasabah dan keluarganya," kata Direktur Utama PNM Kindaris di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa perusahaan pelat merah tersebut telah melayani 23,3 juta nasabah PNM Mekaar di seluruh Indonesia, di mana mayoritas merupakan perempuan prasejahtera yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Keberhasilan tersebut lanjut Kindaris, tidak hanya diukur dari besarnya penyaluran pembiayaan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan oleh nasabah dan keluarganya.

Melalui pendekatan yang menggabungkan pembiayaan, pendampingan usaha, dan penguatan karakter, PNM berupaya memastikan setiap layanan yang diberikan mampu mendorong perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Kindaris melanjutkan bahwa dampak tersebut tercermin dari berbagai hasil kajian independen yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan nasabah. Kajian INDEKSTAT (2025) mencatat pendapatan bersih nasabah meningkat dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, atau bertambah sekitar Rp875 ribu per bulan.

Pada saat yang sama, kemampuan pengembangan usaha nasabah juga meningkat hampir 29 persen, menunjukkan bahwa akses pembiayaan yang disertai pendampingan mampu memperkuat kapasitas usaha ultra mikro untuk tumbuh dan bertahan.

Kindaris menegaskan bahwa misi utama perusahaan tidak hanya menghadirkan akses permodalan, tetapi juga menciptakan dampak yang mampu mengubah kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

"Karena itu kami tidak hanya hadir sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai sahabat pemberdayaan yang mendampingi perempuan prasejahtera untuk tumbuh, berdaya, dan memiliki masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Saat ini perusahaan pembiayaan itu, melayani nasabah di 36 provinsi melalui 58 kantor cabang dan lebih dari 4.000 unit layanan Mekaar. Didukung oleh lebih dari 43 ribu Account Officer yang setiap hari mendampingi nasabah secara langsung, perusahaan terus memperkuat pendekatan pemberdayaan yang menyentuh hingga tingkat akar rumput.

Ia menambahkan bahwa mayoritas nasabah merupakan kelompok yang sebelumnya tergolong unbankable dan unfeasible, dengan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal maupun teknologi digital.

Karena itu, Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu meyakini bahwa pemberdayaan harus dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi juga melalui pendampingan yang membangun kepercayaan diri, kapasitas usaha, dan ketahanan ekonomi keluarga.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026