KEBIASAAN lama Indonesia yang masih dipertahankan dalam pengelolaan ekonomi adalah bagaimana menjaga harga tetap terkesan murah.

Contohnya, Harga BBM ditahan, tarif listrik dijaga, LPG 3 kg dipertahankan, dan harga pangan terus distabilisasi.

Langkah ini secara politis mudah dipahami. Harga murah membuat masyarakat lebih tenang.

Daya beli terlihat terlindungi dan pemerintah juga tampak hadir ketika tekanan ekonomi mulai terasa.

Namun, harga murah tidak selalu berarti biaya ekonominya benar-benar murah.

Sering kali, harga yang tidak naik di pasar hanya berarti biayanya sedang dipindahkan ke tempat lain.

Konsekuensinya lari ke APBN, ke BUMN, ke utang, atau ke ruang fiskal masa depan. Di sinilah letak dilema politik harga murah, terutama ketika rupiah sedang melemah.

Pelemahan rupiah membuat impor menjadi lebih mahal. Energi, pangan, bahan baku industri, hingga komponen produksi banyak yang masih terkait dengan dolar AS.

Ketika dolar makin mahal, biaya ekonomi domestik ikut terdorong naik.

Jika harga jual di dalam negeri tetap ditahan, selisih biaya itu tidak hilang begitu saja. Selalu ada pihak yang harus menanggungnya.

Subsidi tentu penting. Negara memang perlu hadir untuk melindungi kelompok miskin dan rentan ketika harga energi atau pangan bergejolak.

Jadi, masalahnya bukan pada subsidi itu sendiri. Masalah muncul ketika subsidi berubah dari perlindungan sosial menjadi politik harga murah yang terlalu lebar, terlalu lama, dan kurang tepat sasaran.

Dalam teori ekonomi publik, kondisi ini dekat dengan konsep fiscal illusion.

Ringkasnya, fiscal illusion ialah kondisi ketika masyarakat merasakan manfaat harga murah, tetapi tidak sepenuhnya melihat biaya fiskal yang harus dibayar negara di balik kebijakan tersebut.

Harga BBM atau LPG mungkin tidak naik di tingkat konsumen, tetapi APBN harus membayar subsidi atau kompensasi lebih besar.

Akhirnya, masyarakat merasa harga stabil, sementara negara menanggung beban yang makin berat.

Ada juga konsep price distortion. Harga yang terlalu lama ditahan di bawah harga keekonomian dapat mengaburkan sinyal pasar.

Konsumen tidak terdorong menghemat energi. Pelaku usaha sulit membaca biaya produksi secara wajar.

Pemerintah pun harus terus menambal selisih antara harga pasar dan harga yang dipertahankan.

Dalam jangka pendek, kebijakan seperti ini memang menenangkan. Dalam jangka panjang, biayanya bisa sangat mahal.

Kondisi terkini membuat dilema tersebut semakin tajam.

Rupiah melemah cukup dalam, sementara Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 5,50 persen pada 9 Juni 2026 untuk memperkuat stabilitas nilai tukar dan menjaga inflasi.

Pada saat yang sama, inflasi Mei 2026 sudah berada di 3,08 persen secara tahunan. Angka ini masih dalam rentang sasaran, tetapi ruang amannya jelas tidak selebar sebelumnya.

Di sisi fiskal, beban subsidi juga bukan angka kecil. Dalam RAPBN 2026, total subsidi diproyeksikan sekitar Rp 318,9 triliun, dengan subsidi energi sekitar Rp 210,1 triliun.

Angka ini menunjukkan bahwa politik harga murah bukan sekadar keputusan administratif.

Ini adalah keputusan fiskal besar yang memengaruhi ruang belanja negara untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan investasi produktif.

Masalah lainnya, subsidi berbasis komoditas sering kali tidak sepenuhnya tepat sasaran. Ketika barang subsidi tersedia terlalu luas, kelompok yang sebenarnya mampu juga bisa ikut menikmati.

Akibatnya, APBN membayar harga murah bukan hanya untuk masyarakat yang perlu dilindungi, tetapi juga untuk mereka yang sebenarnya sanggup membayar harga lebih wajar.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian. Di mana masalahnya bukan hanya mengarah soal efisiensi, tetapi juga soal keadilan.

Karena itu, perdebatan subsidi jangan dijebak dalam dua sisi koin. Pro rakyat atau anti rakyat.

Bukan apakah subsidi perlu atau tidak, tetapi siapa yang menerima, berapa besar, lewat mekanisme apa, dan apakah desainnya masih menjaga kesehatan APBN.

Galibnya subsidi yang baik adalah subsidi yang melindungi kelompok rentan tanpa membuat ekonomi menanggung beban berlebihan.

Di tengah rupiah lemah, pemerintah memang tidak bisa sembarangan menaikkan harga.

Kenaikan harga energi bisa cepat menjalar ke banyak tempat.

Seperti biaya transportasi, harga pangan, dan ekspektasi inflasi.

Tetapi menahan harga terlalu lama juga bukan solusi permanen. Jika beban fiskal membesar, pasar akan mulai mempertanyakan kredibilitas APBN.

Ketika kredibilitas fiskal dipertanyakan, tekanan ke rupiah bisa kembali membesar. Lingkarannya bisa berulang.

Maka, yang dibutuhkan bukan sekadar keberanian menaikkan harga, tetapi keberanian memperbaiki desain subsidi.

Subsidi perlu digeser dari berbasis barang menuju berbasis penerima manfaat.

Bantuan langsung kepada kelompok miskin dan rentan jauh lebih transparan dibanding membuat harga murah untuk semua orang.

Pemerintah juga perlu memperkuat data penerima, integrasi sistem, dan komunikasi publik agar reformasi subsidi tidak dibaca sebagai pencabutan perlindungan.

Politik harga murah memang obat ampuh dalam jangka pendek. Kebijakan ini memberi ketenangan cepat dan mudah dijual secara politik.

Namun, dalam ekonomi yang sedang menghadapi rupiah lemah, tekanan energi, dan ruang fiskal terbatas, harga murah yang tidak tepat sasaran bisa berubah menjadi beban mahal.

Yang harus dijaga bukan ilusi bahwa semua harga bisa terus ditahan, tetapi kepastian bahwa kelompok yang paling membutuhkan tetap dilindungi.

Harga murah tidak boleh menjadi sesuatu manipulatif bagi biaya ekonomi yang semakin besar.

Perlu keluar dari kebiasaan menahan harga untuk semua, lalu menggantinya dengan perlindungan yang lebih tepat, jujur, dan berkelanjutan.

Sebab, negara yang kuat bukan negara yang selalu membuat harga terlihat murah.

Lebih dari itu, yaitu negara yang mampu melindungi rakyat tanpa mengorbankan kesehatan ekonominya sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA - Mulai 2027, Netflix akan melunruckan paket langganan dengan iklan di Indonesia dan 15 negara lainnya.

Langkah ini akan menghadirkan lebih banyak pilihan paket dengan harga yang lebih terjangkau bagi anggota, sekaligus membuka peluang baru bagi brand dan pengiklan untuk menjangkau audiens Netflix.

Selain Indonesia, ekspansi ini juga akan disebar di Austria, Belgia, Kolombia, Denmark, Thailand, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, Polandia, Swedia, dan Swiss.

Paket Netflix dengan iklan menawarkan semua hal yang selama ini disukai orang-orang dari Netflix, dengan harga lebih terjangkau, disertai beberapa iklan di sela-sela tayangan. Kehadiran paket ini juga menjadi peluang baru bagi pengiklan lokal untuk menjangkau audiens yang beragam melalui lingkungan premium dengan pengalaman iklan berkualitas tinggi.

Amy Reinhard, President of Advertising Netflix, mengatakan, bagi pelanggan, ini berarti lebih banyak pilihan untuk menikmati Netflix dengan harga yang sesuai kebutuhan mereka.

"Sementara bagi pengiklan, ini membuka peluang untuk terhubung dengan lebih banyak penggemar Netflix yang aktif dan terlibat di seluruh dunia. Kami melihat potensi pertumbuhan yang sangat besar dan semakin optimistis menyambut masa depan.” ujarnya.

Informasi lebih lanjut mengenai harga dan pilihan paket akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang.

Netflix pertama kali meluncurkan paket dengan iklan pada 2022 di 12 negara, dengan tujuan menghadirkan hiburan berkualitas dengan harga lebih terjangkau bagi anggota, sekaligus menawarkan peluang baru bagi pengiklan. Seiring pertumbuhan bisnis tersebut, Netflix kini memperluas layanan ini ke lebih banyak negara di seluruh dunia.

Saat ini, paket Netflix dengan iklan telah menjangkau lebih dari 250 juta pengguna aktif bulanan secara global, dengan lebih dari 80% anggota paket beriklan aktif menonton setiap minggunya.

Paket Netflix dengan iklan juga terus menunjukkan pertumbuhan positif dan kini menyumbang lebih dari 60% total pelanggan baru pada kuartal pertama tahun ini. Netflix saat ini bekerja sama dengan lebih dari 4.000 pengiklan secara global, naik 70% dibanding tahun sebelumnya dan diproyeksikan meraih pendapatan iklan sekitar US$3 miliar tahun ini, dua kali lipat dibandingkan 2025.

Dengan ragam hiburan untuk berbagai momen, Netflix juga terus memperluas inventaris iklan premium di platformnya. Mulai 2027, pengiklan akan memiliki akses terhadap format iklan baru di podcast dan video vertikal secara global.

Netflix juga terus mengembangkan peluang kolaborasi brand melalui Tudum, situs resmi penggemar Netflix yang mencatat lebih dari 24 juta views setiap bulannya melalui konten eksklusif dan rangkuman tayangan populer.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) ikut berpartisipasi dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) di SMP IT Ruhama, Tapos, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/3/2026). Program ini digelar untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan menjelang Lebaran.

Sekretaris Perusahaan dan TJSL PPI Ira Berlianty Aziz mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menyediakan bahan pangan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. “Kegiatan ini merupakan upaya untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” kata Ira dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3/2026).

Dalam kegiatan itu, PPI menjual sejumlah komoditas pangan dengan harga di bawah pasar, antara lain daging kerbau Rp72 ribu per kilogram, gula pasir Rp17 ribu per kilogram, dan Minyakita Rp15.500 per liter. Selain itu tersedia garam, telur, tepung, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Ira mengatakan, GPM menjadi salah satu langkah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan melalui distribusi langsung.

“Partisipasi PPI dalam GPM ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan akses yang lebih luas terhadap bahan pangan berkualitas dengan harga yang wajar,” kata Ira.

Menurut Ira, kegiatan tersebut mendapat respons dari masyarakat sekitar yang memanfaatkan program untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

PPI juga akan melanjutkan partisipasi GPM di Kantor Kecamatan Bogor Selatan, Empang, Bogor pada 14 Maret 2026 serta di halaman Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta pada 15–17 Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai fenomena barang impor murah yang masuk ke Indonesia dan diperdagangkan di platforme-commerceseperti Shopee—TikTok Cs dapat menggerus daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Data Kementerian UMKM menunjukkan 90% produk di e-commerce merupakan impor dengan harga sangat murah. Per 14 Januari 2026, Kementerian UMKM menemukan banjir produk impor di TikTok hingga Shopee, mulai dari penjualan ballpress pakaian bekas impor yang dibanderol Rp600.000 per 20 pcs, kerudung Rp6.997 per pcs, hingga kemeja Rp20.000 per pcs.

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan fenomena ini merupakan persoalan lama yang hingga kini belum terselesaikan.

“Fakta bahwa 90% produk die-commercemerupakan produk impor merupakan fakta lama yang memang belum terselesaikan, hingga saat ini,” kata Huda kepadaBisnis, Minggu (8/2/2026).

Menurut Huda, kondisi ini disebabkan lantaran sebagian besar konsumen Indonesia masih memilih produk impor sebab harga yang lebih murah. Selain itu, Huda menyebut kekosongan kebijakan terkait barang impor die-commercemembuat produk lokal semakin terdesak.

“Barang impor diperlakukan sama dengan barang lokal die-commerce. Padahal ada dugaan praktik dumping yang dilakukan oleh pihak eksportir [negara] dengan subsidi ekspor,” ujarnya.

Huda mengatakan, jika situasi ini terus berlangsung, produk UMKM lokal akan semakin terpinggirkan dan ruang die-commercesemakin terbatas. Menurutnya, pedagang lebih diuntungkan menjual barang impor, sehingga produsen lokal berpotensi beralih menjadi penjual barang impor.

“Bagi produsen, mereka akan beralih menjadi pedagang barang impor. Akhirnya produsen lokal kita akan gulung tikar,” terangnya.

Celios menyarankan agare-commercemenerapkantaggingasal produk agar konsumen tahu apakah barang itu impor, lokal, atau merek lokal yang diproduksi di dalam negeri. Huda mengatakan, saat ini belum ada aturan yang mengatur sistem tersebut.

“Dengantagging, sebenarnya kita bisa melalukan kebijakan diskriminasi produk impor misalkan, atau pembatasan. Platform/toko harus menyediakan minimal 50% etalasenya untuk produk lokal, itu bisa dilakukan asalkan kita punyatagging,” jelasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menuturkan derasnya produk impor berharga murah telah mendistorsi pasar domestik dan mempersempit ruang usaha bagi UMKM.

“Kalau pasarnya tidak dilindungi, kita akan kalah bersaing dengan produk-produk luar. Ini faktanya kita temukan bahwa masih 90%, khususnya die-commerce, 90% produk yang beredar die-commerceadalah produk impor dengan harga yang sangat murah,” kata Temmy dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).

Temmy menilai kondisi tersebut membuat produk UMKM yang selama ini menjadi andalan perekonomian semakin sulit bersaing, terutama dalam hal harga.

Terlebih, dia menjelaskan masuknya produk impor tidak hanya melalui jalur laut, melainkan juga jalur darat dan udara dengan harga yang sangat rendah, sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan pasar.

Lebih lanjut, Temmy mengatakan bahwa kondisi ini sejalan dengan hasil survei Kementerian UMKM yang menunjukkan preferensi konsumen Indonesia die-commercemasih didominasi oleh dua faktor utama, yakni harga dan kualitas, tanpa memperhatikan asal negara produk.

“Preferensi konsumen kita di Indonesia ini untuk membeli produk khususnya die-commercehanya ada dua, harga dan kualitas, tanpa memperdulikan negara asal barang tersebut. Yang penting pokoknya harga yang murah, barangnya bagus, dari mana tidak peduli,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai dominasi produk impor di e-commerce merupakan persoalan lama yang hingga kini belum terselesaikan.

Menurut dia, tingginya porsi produk impor di e-commercetidak lepas dari perilaku konsumen yang masih sangat berorientasi pada harga.

“Faktornya lagi-lagi masyarakat yang masih memilih barang impor karena harga lebih murah. Kita tidak bisa pungkiri bahwa konsumen kita masih price oriented consumer,” kata Huda kepada Bisnis pada Jumat (6/2/2026).

Huda mengatakan harga menjadi faktor penentu dalam pembelian barang. Selain itu, dia melihat adanya kekosongan kebijakan terkait pengaturan barang impor di e-commerce.

Dia mengatakan pihaknya selalu mengusulkan adanya produk tagging di platform e-commerce untuk memberitahukan kepada konsumen asal barang tersebut.

Huda mengatakan, hingga saat ini belum ada aturan yang mewajibkan platform e-commerce menampilkan informasi asal barang secara jelas dan terstandar.

“Pengenaan tagging origin of product yang sampai saat ini belum ada aturan soal ini,” katanya.

Huda menjelaskan tagging barang berfungsi untuk pendataan barang impor, barang lokal, maupun barang merek lokal yang diproduksi di dalam negeri. Tanpa sistem tersebut, lanjut dia, pemerintah akan kesulitan merumuskan kebijakan terkait barang impor di e-commerce.

Dengan adanya sistem penandaan itu, Huda menilai Indonesia dapat menerapkan kebijakan pembatasan atau perlakuan berbeda terhadap produk impor.

“Platform/toko harus menyediakan minimal 50% etalasenya untuk produk lokal. Itu bisa dilakukan asalkan kita punya tagging. Tapi sampai sekarang nampaknya belum mau mereka,” katanya.

Dia menambahkan praktik penandaan asal barang sebenarnya bukan hal baru dan telah diterapkan di platform global seperti Alibaba.

Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengungkap produk impor sebanyak 90% masih membanjiri platform e-commerce seperti Shopee hingga TikTok. Kondisi ini dinilai berpotensi menggerus daya saing produk lokal, khususnya pelaku UMKM.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan derasnya produk impor berharga murah telah mendistorsi pasar domestik dan mempersempit ruang usaha bagi UMKM.

“Kalau pasarnya tidak dilindungi, kita akan kalah bersaing dengan produk-produk luar. Ini faktanya kita temukan bahwa masih 90%, khususnya di e-commerce, 90% produk yang beredar di e-commerce adalah produk impor dengan harga yang sangat murah,” kata Temmy dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).

Berdasarkan pemantauan Kementerian UMKM per 14 Januari 2026, produk impor masih membanjiri berbagai platform e-commerce seperti TikTok hingga Shopee. Ditemukan penjualan ballpress pakaian bekas impor yang dibanderol Rp600.000 per 20 pieces (pcs).

Selain itu, terdapat pakaian jadi dengan harga sangat murah, seperti kerudung seharga Rp6.997 per pcs hingga kemeja yang dibanderol Rp20.000 per pcs. Menurut Temmy, kondisi tersebut membuat produk UMKM semakin sulit bersaing, terutama dari sisi harga.

Dia menuturkan derasnya produk impor tidak hanya masuk melalui jalur laut, tetapi juga jalur darat dan udara dengan harga sangat murah sehingga berpotensi merusak mekanisme pasar.

Temmy juga mengungkap hasil survei Kementerian UMKM yang menunjukkan preferensi konsumen Indonesia di e-commerce masih didominasi dua faktor utama, yakni harga dan kualitas, tanpa mempertimbangkan asal negara produk.

“Preferensi konsumen kita di Indonesia ini untuk membeli produk khususnya di e-commerce hanya ada dua, harga dan kualitas, tanpa memperdulikan negara asal barang tersebut. Yang penting pokoknya harga yang murah, barangnya bagus, dari mana tidak peduli,” tuturnya.

Selain dibanjiri produk impor murah, pelaku UMKM juga masih menghadapi kendala dari sisi pembiayaan dan akses pasar. Temmy menyebut pelaku UMKM kerap terkendala riwayat kredit di SLIK, keterbatasan agunan, hingga tingkat suku bunga kredit yang relatif tinggi.

Data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) 2025 menunjukkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih didominasi skema mikro sebesar 69,8%, disusul skema kecil 30% dan super mikro 0,2%.

Di samping itu, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas nasional baru mencapai 15,7% dari total ekspor. Angka ini masih tertinggal dibandingkan Singapura yang mencapai 41%, Thailand 29%, dan Malaysia 28%.

“Kalau kita melihat angka ekspor kita memang masih kecil dibandingkan negara Asia. Global value chain kita masih rendah, baru 4,1%,” tuturnya.

Menurut Temmy, kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menjadikan produk dalam negeri sebagai tuan rumah di pasar domestik.

“Kalau kita bilang produk barang negeri harus menjadi tuan rumah, itu tugas terbesar saat ini,” ujarnya.

Struktur pelaku UMKM di Indonesia juga masih didominasi usaha mikro. Sistem Informasi Data Tunggal KemenUMKM pada 2024 mencatat sebanyak 99,71% pelaku UMKM merupakan usaha mikro, sementara usaha kecil hanya 0,24% dan usaha menengah 0,06%.

Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih tidak akan mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih justru akan memangkas rantai distribusi berbagai komoditas, sehingga harga menjadi lebih murah bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Dia pun membantah tudingan bahwa KopDes/Kel Merah Putih bisa membunuh UMKM. Menurutnya, hal tersebut tidaklah benar.

“Enggak dong, kan yang tadi saya sampaikan. Gas LPG 3 kilo, kita potong mata rantai distribusinya, Koperasi Desa akan mendapatkan harga yang murah, harga agen,” kata Ferry saat ditemui di sela-sela acara Kompas100 CEO Forum di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

Selain itu, Ferry menuturkan keberadaan KopDes/Kel Merah Putih juga akan menyalurkan pendistribusian pupuk secara langsung kepada kelompok tani.

Apalagi, dia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemangkasan rantai distribusi agar harga di tingkat masyarakat menjadi lebih terjangkau.

Lebih lanjut, Ferry menilai, persaingan antara KopDes/Kel Merah Putih dan ritel modern merupakan hal yang wajar dalam dunia usaha, namun dengan tetap mengikuti aturan arena kompetisi yang adil.

“Yang penting arenanya itu diatur adil. Jangan yang satu, retail modern boleh, kok yang lain nggak boleh. Kalau arena bermainnya sehat, fair, ya silahkan berkompetisi. Kita lihat aja siapa yang kalah, siapa yang menang,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan desain bangunan KopDes/Kel Merah Putih disusun untuk memenuhi berbagai fungsi layanan desa.

Adapun, anggaran untuk membangun setiap KopDes/Kel Merah Putih mencapai Rp1,65 miliar tersebut setara dengan sekitar Rp2,93 juta per meter persegi.

Gedung KopDes nantinya berukuran 20x30 meter, yang mencakup gerai toko seluas 6x17 meter, serta klinik desa 3,5x10 meter yang dapat digunakan bidan maupun dokter.

Kemudian, juga ada gudang pupuk berukuran 4x6 meter, ruang gudang bahan pokok, dan area khusus untuk penempatan gas melon subsidi (LPG 3 kg) agar KopDes/Kel Merah Putih sekaligus menjadi agen distribusi.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai pakaian lokal masih kesulitan menyaingi baju bekasthrifting di pasar menengah ke bawah. Pakaian bekas menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas baik.

Seperti diketahui, pemerintah akan mensubtitusi baju thrifting yang dijual para pedagang, seperti di Pasar Senen, dengan baju lokal.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai upaya substitusi thrifting dengan pakaian lokal bukan perkara mudah.

“Harga dan kualitas pakaian lokal masih terbilang belum bisa bersaing dengan pakaian bekas impor,” kata Bhima kepada Bisnis, Senin (17/11/2025).

Bhima menjelaskan, segmentasi baju bekas impor berada di kelas menengah ke bawah dengan harga murah meski tetap bermerek (branded). Sementara itu, pakaian lokal seharusnya bersaing dengan baju baru impor yang pasarnya menengah ke atas.

“Pedagang pakaian thrifting pastinya rasional, mau menjual barang kalau ada yang beli. Harus dicek dulu segmennya sama tidak dengan pakaian lokal yang jadi pengganti,” ujarnya.

Menurut Bhima, jika pemerintah ingin menggantikan thrifting dengan produk lokal, maka perlu memastikan pedagang tetap mendapatkan marjin yang sama. Di samping itu, sambung dia, pemerintah bantuan modal melalui prioritas kredit usaha rakyat (KUR) berbunga rendah bisa diberikan kepada pedagang dan produsen pakaian lokal.

“Agregasi data pakaian lokal itu apa sudah terima kredit murah dari pemerintah semua? Kalau belum harus dipastikan insentif pemerintah bisa membuat pakaian lokal harganya bersaing,” tuturnya.

Bhima juga menyoroti tren mode anak muda sebagai tantangan bagi pakaian lokal. Dia menilai, agar tetap relevan, produk lokal perlu terus berbenah dan menyesuaikan diri dengan model-model terbaru.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menuturakan pemerintah sudah mulai melakukan substitusi dari menjual barang thrifting ke produk lokal secara bertahap. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah kami jalankan kok, sudah mulai kami pelan-pelan kami lakukan substitusi. Per hari ini [pedagang thrifting] sudah mulai jalan semua kok, pelan-pelan,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (17/11/2025).

Maman menegaskan pemerintah memastikan pedagang thrifting masih dapat berjualan dalam waktu dekat lantaran mereka masih memiliki stok lama. Namun, lanjut dia, pasokan thrifting tersebut akan menipis seiring pengetatan larangan impor barang bekas.

Meski begitu, Maman menyatakan pemerintah tidak akan membiarkan para pedagang kehilangan sumber usaha, dan berencana mendorong mereka beralih menjual produk-produk merek lokal sebagai substitusi ketika stok barang impor bekas benar-benar habis.

“Tapi kan lama-lama kan pasti kan supply pasokan produknya kan pasti akan menipis. Nah itu kan nggak boleh kita biarkan. Makanya nanti kita ganti dengan produk brand lokal,” terangnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengubah mekanisme penindakan barang-barang impor ilegal yang berhasil disita oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti baju bekas dalam bal atau balpres.

Selama ini, ia mengatakan negara rugi saat menindak barang tangkapan impor ilegal itu dengan cara dibakar. Konsep pemusnahan barang ilegal yang didapati itu, menurutnya, memakan biaya hingga Rp 12 juta untuk satu kontainer.

"Kan saya selalu komplain itu balpres, saya tangkap barangnya, orangnya enggak bisa didenda, terus saya mesti memusnahkan barangnya," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

"Itu mahal tuh satu kontainer itu sekitar Rp 12 juta kalau enggak salah. Rugi, abis itu kasih makan orang yang ditahan, rugi besar kita. Jadi mau kita ubah," ucapnya.

Purbaya mengatakan, salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan, dan juga telah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto ialah memanfaatkan hasil penindakan itu dengan cara tidak dimusnahkan, melainkan dijual kembali dengan harga murah ke masyarakat atau UMKM.

Ia mengaku juga sudah melakukan konsultasi dengan Asosiasi Garment dan Textile Indonesia atau AGTI. Hasilnya, balpres ilegal yang masuk serta berhasil ditindak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu akan dicacah untuk dijadikan bahan baku atau dijual murah.

"Ini juga atas arahan presiden, ini mesti dimanfaatkan, jangan dibakar begitu saja. Kita pikir-pikir gimana, apa boleh enggak kita cacah ulang? Boleh. Jadi kita ketemu dengan AGTI, menawarkan bisa enggak mereka mencacah ulang balpres itu. Nanti sebagian mereka pakai, sebagian dijual ke UMKM dengan harga murah," ucap Purbaya.

Purbaya mengatakan, hasil konsultasi dengan AGTI didapati sejumlah pengusaha yang siap menampung barang hasil penindakan itu untuk dicacah. Ia memastikan kebijakan ini akan jalan pekan depan dan telah mendapatkan persetujuan juga dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

"Minggu depan diskusi dengan mereka ya. jadi langsung ketuk palu, langsung jalan. Jadi yang di gudang-gudang itu dikeluarin semuanya, tempatnya juga kosong. Jadi itu bisa dipakai untuk bahan baku industri kan, dalam bentuk benang dan lain-lain. Nanti UMKM akan bisa memakai sebagai bahan dengan biaya yang lebih murah," paparnya.

"Saya juga sudah bicara dengan Kementerian UMKM, Pak Maman, beliau setuju dengan kerjasama seperti ini, karena nanti UMKM yang tahu namanya kan, nama UMKM-nya beliau. Kalau saya kan nggak tahu, nanti distribusi UMKM-nya lewat Pak Menteri UMKM," tegas Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Satu lagi penantang iPhone hadir dari China. Huawei baru saja meluncurkan ponsel tipis bernama Mate 70 Air.

Penamannya juga mirip dengan HP tipis pertama Apple yang baru dirilis iPhone 17 Air. Sebagai perbandingan, HP Huawei terbaru berukuran 6,6 mm atau lebih tebal dari iPhone 5,64 mm.

Meski dengan ukuran tipis, Huawei membuktikan tak mengorbankan aspek penting dalam ponselnya. Biasanya ponsel tipis membuang beberapa spek yang dianggap mengganggu untuk ukuran perangkat.

Salah satunya dari segi baterai. Huawei tetap menghadirkan kapasitas besar, seperti model perangkat dengan ukuran lebih tebal biasanya, dengan 6.500 mAh.

Dari segi layar, Tech Buzz melaporkan ukurannya 7 inci. Sementara chipnya dengan Kirin 9020B dan RAM 12 GB atau bisa meningkatkan ke Kirin 9020A yang lebih cepat dengan RAM 16GB.

Kedua chip itu adalah versi downclock Kirin 9020. Penggunananya menunjukkan Huawei ingin mengutamakan efisiensi baterai dari performa.

Ketipisan Mate 70 Air juga tak mengorbankan sistem kamera belakang. Terdapat tiga lensa di sana, termasuk telephoto 12 MP.

Tech Buzz mencatat biasanya telephoto jadi salah satu fitur pertama yang dipangkas untuk menghadirkan ponsel tipis. Namun Huawei membuktikan hal itu tak terjadi pada Mate 70 Air.

Mate 70 Air diluncurkan dalam acara khusus di China. Saat peluncuran ponsel dibanderol US$590 atau Rp 9,8 jutaan. Sementara itu, iPhone Air di China dibanderol mulai 7.999 yuan atau Rp18,7 jutaan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Keberadaan Warung Madura kerap kali berdekatan dengan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Bahkan ada salah satu Warung Madura yang gerainya bersebelahan persis dengan salah satu ritel modern.

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia pada Jumat (31/10/2025), ada Warung Madura yang menempel persis dengan Indomaret, tepatnya di Petukangan Utara, Jakarta Selatan.

Namun, Warung Madura tersebut masih terbilang baru, di mana pedagang Warung Madura tersebut mengatakan tokonya baru beroperasi sekitar dua bulan.

"Baru jalan 2 bulan sih di sini, ya mencoba peruntungan di sini," kata Surya (samaran) pedagang Warung Madura saat ditemui CNBC Indonesia, Jumat (31/10/2025).

Ketika ditanya apakah ada ketakutan membuka gerai persis di sebelah Indomaret, dirinya mengungkapkan tidak ada karena rezeki sudah ada yang mengatur.

"Ya rezeki kan sudah ada yang atur, mengapa harus takut, selama ini belum ada pihak yang tidak terima kalau saya buka di sini," lanjutnya.

Surya menambahkan, alasan Ia memantapkan untuk membuka Warung Madura persis di sebelah Indomaret karena tokonya buka selama 24 jam, harganya cenderung lebih murah, dan menjual barang-barang tertentu yang tidak dijual di Indomaret

"Kalau Indomaret kan nggak 24 jam, hanya sampai jam 10 malam, di sini 24 jam, bagi-bagi 2 shift, kemudian harganya lebih murah dan bisa beli satuan/eceran, seperti contoh shampo, di Indomaret nggak ada yang sachet-an, di sini ada. Ada lagi misal beras kan juga di sini bisa beli ga harus per karung, bisa sekilo," jelasnya.

Apalagi menurutnya, di dekat tokonya ada kampus dan juga cukup banyak kontrakan, sehingga kehadirannya dapat membantu para mahasiswa yang sedang membutuhkan barang-barang tertentu yang lebih murah.

"Di sini kan ada kampus, ya bisa buat membantu mahasiswa di sekitar sini yang butuh barang tertentu, apalagi kami buka 24 jam, sangat membantu sekali buat mahasiswa," ujarnya.

Foto: Warung madura yang menempel persis dengan Indomaret, di Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Jumat, (31/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra) Warung madura yang menempel persis dengan Indomaret, di Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Jumat, (31/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge mengumumkan penandatanganan perjanjian kerja sama multi-tahun dengan Qualcomm Technologies, Inc. untuk penyediaan solusi platform Qualcomm Dragonwing FWA yang akan mendukung proyek broadband terjangkau Surge.

Direktur Solusi Sinergi Digital Shannedy Ong menjelaskan kolaborasi ini merupakan pencapaian penting dalam misi WIFI untuk menghadirkan konektivitas broadband terjangkau ke seluruh pelosok Indonesia.

“Dengan memanfaatkan platform Dragonwing FWA dalam perangkat CPE FWA 1,4 GHz kami, Surge dapat mempercepat penetrasi broadband dan menghadirkan akses internet cepat dan terjangkau bagi jutaan rumah tangga yang selama ini belum terlayani dengan baik,” ujar Shannedy dalam keterangan resminya, Rabu (22/10/2025).

Kolaborasi dengan Qualcomm ini berfokus pada jaringan Fixed Wireless Access (FWA) Surge di spektrum 1,4 GHz, khususnya perangkat Customer Premises Equipment (CPE) yang menghadirkan konektivitas langsung ke rumah-rumah di Indonesia.

Platform Surge akan mengintegrasikan platform Dragonwing FWA, sebuah solusi konektivitas menyeluruh yang mencakup teknologi Modem, RF Front End, dan Wi-Fi, untuk menghadirkan akses broadband berkinerja tinggi, hemat energi, dan terjangkau—sangat sesuai untuk spektrum 1,4 GHz.

Proyek ini mendukung misi WIFI dalam memperluas jangkauan broadband tetap nirkabel secara nasional—terutama di wilayah-wilayah tertinggal dan semi-perkotaan—sejalan dengan agenda transformasi digital Indonesia.

“Qualcomm Technologies bangga dapat bekerja sama dengan SURGE dalam mendukung tujuan inklusi digital Indonesia,” kata ST Liew, President, SEA, Taiwan, and ANZ Qualcomm Technologies.

Dia menuturkan platform Dragonwing FWA Qualcomm merupakan solusi komprehensif yang dirancang untuk memperluas jangkauan dan kinerja akses nirkabel tetap, membantu operator seperti Surge mentransformasi konektivitas bagi keluarga Indonesia dan menjembatani kesenjangan digital.

Adapun kesepakatan ini menegaskan komitmen jangka panjang Surge dalam membangun ekosistem broadband yang inklusif dengan mengintegrasikan infrastruktur, perangkat, dan layanan, serta memanfaatkan inovasi Qualcomm yang telah teruji selama puluhan tahun dalam teknologi komunikasi nirkabel.