Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pendapatan Daerah Sumatra Selatan (Bapenda Sumsel) melakukan penyesuaian jadwal operasional layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Berdasarkan pengumuman resmi yang diunggah melalui akun media sosial Bapenda Sumsel, layanan Samsat di wilayah hukum Provinsi Sumsel akan tutup sementara pada Rabu-Kamis (27-28 Mei 2026).

Sementara itu, pelayanan tetap dibuka pada Selasa (26 Mei 2026), lalu kembali beroperasi normal pada Jumat (29 Mei 2026) dan Sabtu (30 Mei 2026).

“Berikut disampaikan jadwal operasional pelayanan Samsat wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan,” tulis pengumuman tersebut.

Penyesuaian jadwal itu merupakan keputusan bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel, Bapenda Sumsel, dan PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Sumsel terkait pelayanan kantor bersama Samsat selama libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 1447 H.

Simak rincian jadwal layanan Samsat Sumsel selama periode libur Idul Adha 2026:

• Selasa, 26 Mei 2026: Buka
• Rabu, 27 Mei 2026: Tutup
• Kamis, 28 Mei 2026: Tutup
• Jumat, 29 Mei 2026: Buka
• Sabtu, 30 Mei 2026: Buka

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berharap pelayanan pembayaran pajak kendaraan di Samsat seluruh Jawa Barat bisa seefektif dan efisien layaknya layanan perbankan.

Dedi Mulyadi mengatakan saat ini layanan Samsat sudah mulai efektif melaksanakan isi surat edaran terkait kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama. Menurutnya terobosan yang didorong pihaknya tersebut agar masyarakat makin mudah menunaikan kewajibannya membayar pajak.

“Seluruh langkah ini merupakan upaya membangun kemudahan agar warga Jawa Barat mudah dalam membayar pajak kendaraan. Mereka itu mau bayar pajak. Mau bayar pajak kenapa harus dibuat menjadi berbelit? Semua harus dimudahkan,” katanya, Kamis (9/8/2026).

Dedi menilai kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan harus disikapi dengan pelayanan yang cepat dan efisien. Menurutnya saat ini tercatat ada 5 juta wajib pajak yang masih menunggak dan ditenggarai mengurungkan kewajiban karena dalam implementasi di lapangan pemerintah dinilai menghambat.

“Pada akhirnya malas, logikanya kan sederhana. dengan numpuk sampai jutaan apa dampaknya orang tidak bayar pajak? Orang tidak bayar Jasa Raharja? Setelah itu apa problemnya terjadi kecelakaan mereka tanpa Jasa Raharja apa dampaknya balik lagi ke Pemprov tuh, berapa puluh miliar sih ngobatin orang kecelakaan tanpa jaminan Jasa Raharja?” paparnya.

Menurutnya layanan publik seperti Samsat mesti berkaca pada kemudahan yang diberikan perbankan pada para nasabahnya. Nasabah mengandrungi layanan perbankan karena mulai urusan kemudahan menarik tabungan hingga mengganti kartu ATM dan tabungan yang hilang tidak berbelit.

“Kita harus belajar dari perbankan, ke bank ngambil uang enggak usah bawa buku tabungan cukup bawa ATM. Ganti ATM mudah, ganti buku tabungan mudah, transfer mudah, semuanya dimudahkan sehingga perbankan menjadi idola bagi warga Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan, layanan perbankan yang mensyaratkan keamanan tinggi pun terus berupaya mempermudah nasabahnya terkait transaksi keuangan, hal ini tentu bisa dipraktekan dalam layanan pemerintah. “Pemerintah ngurus [pajak] saja susah, orang bayar pajak itu dimudahin jangan dipersulit, ini harapan saya,” katanya.

Dirinya yakin dengan kemudahan yang tengah diinisiasi oleh Samsat Jabar maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. “Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung karena dinilai tidak menjalankan surat edaran terkait kemudahan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa KTP pemilik pertama.

Langkah tegas tersebut diambil setelah ditemukan masih ada petugas yang tidak memberikan pelayanan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Padahal, kebijakan tersebut sudah diberlakukan di seluruh layanan Samsat di Jawa Barat sejak 6 April 2026.

Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada warga yang telah melakukan penelusuran terkait efektivitas penerapan surat edaran tersebut.

Berdasarkan temuan di lapangan, masih ada petugas yang belum melayani masyarakat sesuai ketentuan baru.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah melakukan investigasi mengenai efektivitas surat edaran gubernur terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang tidak lagi memerlukan KTP pemilik pertama. Namun faktanya masih ada petugas yang belum memberikan pelayanan dengan baik,” katanya, Rabu (8/4/2026).

Menindaklanjuti temuan itu, Dedi langsung mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sementara pimpinan Samsat tersebut.

Ia menambahkan, keputusan tersebut diambil setelah laporan tersebut diproses sejak malam sebelumnya.

“Informasi itu langsung kami tindak lanjuti tadi malam, dan hari ini Kepala Samsat Soekarno-Hatta kami nonaktifkan sementara,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kebijakan tersebut belum berjalan optimal.

"Proses investigasi akan melibatkan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," katanya.

Melalui pemeriksaan tersebut, pemerintah berharap dapat menemukan faktor yang membuat surat edaran gubernur belum sepenuhnya diterapkan di lapangan.

Dedi Mulyadi menegaskan, seluruh petugas Samsat harus berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal dan memudahkan masyarakat, khususnya dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Ia juga mengingatkan seluruh penyelenggara layanan Samsat di Jawa Barat agar mematuhi surat edaran gubernur dan tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Dedi turut mengapresiasi peran masyarakat yang aktif melaporkan persoalan pelayanan publik. Menurutnya, informasi dari warga sangat membantu pemerintah dalam memperbaiki kualitas layanan.

“Semoga kita semua memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah menerbitkan surat edaran yang menghapus kewajiban membawa KTP pemilik pertama saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Kebijakan tersebut berlaku mulai 6 April 2026.

Dalam aturan yang tertuang dalam surat edaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA 2026, masyarakat cukup membawa STNK untuk memperpanjang pajak kendaraan di kantor Samsat.

Dengan kebijakan tersebut, proses pembayaran pajak kendaraan diharapkan menjadi lebih mudah dan praktis bagi masyarakat

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mengumumkan terobosan baru yang mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan.

Melalui kebijakan tersebut, masyarakat yang hendak melakukan perpanjangan pajak kendaraan tahunan di layanan Samsat tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik pertama kendaraan. Wajib pajak cukup membawa STNK kendaraan yang akan diperpanjang.

Dedi Mulyadi mengatakan kebijakan ini diambil untuk memperlancar pelayanan pembayaran pajak kendaraan di seluruh wilayah Jawa Barat sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Menurutnya, selama ini banyak masyarakat yang mengalami kendala saat hendak membayar pajak kendaraan karena tidak memiliki akses terhadap KTP pemilik pertama kendaraan, terutama bagi kendaraan yang sudah berpindah tangan.

“Perpanjangan kendaraan bermotor atau pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor tidak perlu membawa KTP pemilik pertama kendaraan Anda. Cukup bawa STNK saja,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Ia berharap kebijakan tersebut dapat mendorong semakin banyak masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang selama ini telah berkontribusi melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ia menyebut peningkatan kepatuhan masyarakat tersebut turut berdampak pada percepatan pembangunan di daerah.

“Berkat bantuan Bapak dan Ibu semua yang membayar pajak kendaraan bermotor, pendapatan terus meningkat dan pembangunan jalan terus kita lakukan,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kemudahan layanan ini dapat mempercepat proses pelayanan di kantor Samsat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor administrasi kendaraan bermotor.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memperlancar kewajiban perpajakan kendaraan bagi masyarakat tanpa terbebani persyaratan administratif yang selama ini sering menjadi kendala.

Sebelumnya, Video dugaan pungutan liar saat pembayaran pajak mobil di Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial. Seorang warga mengaku diminta tambahan uang sebesar Rp700.000 agar proses pembayaran pajak kendaraannya bisa dilakukan.

Video itu diunggah di akun TikTok Deni Priaone. Dalam rekaman, Deni menyebut biaya tambahan tersebut untuk "nembak" KTP pemilik asli kendaraan.

Petugas menjelaskan bahwa biaya tersebut muncul karena data kepemilikan kendaraan bukan atas nama Deni, sehingga diperlukan penyesuaian administrasi.

Merespons video tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan akan segera menindaklanjuti dugaan pungli tersebut. Ia mengatakan laporan dari masyarakat langsung ditindaklanjuti agar masalah cepat ditangani.

Selain itu, Dedi juga mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan.

"Saya ucapkan terima kasih atas pengaduannya dan segera kami tindaklanjuti dengan langkah penanganan yang cepat dan tepat," katanya, Sabtu (4/4/2026).

Bisnis.com,BANDUNG--Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat mengintegrasikan sistem pengaduan antara kantor pusat dan 34 Samsat di seluruh Jawa Barat.

Kepala Bapenda Jabar, Asep Supriatna mengatakan, integrasi sistem pengaduan bernama Dashboard Pengaduan Digital (Drupadi) ini merupakan wujud transparansi dan percepatan layanan publik.

"Sistem ini menjadi langkah inovatif dalam menangani aduan masyarakat secara cepat, tepat, dan terintegrasi," katanya, Selasa (11/11/2025).

Platform ini dapat menghimpun berbagai laporan dari kanal daring maupun luring, seperti call center, whatsapp chat, medsos, email, sapawarga, pojok samsat dan media lainnya seperti media sosial gubernur dan google review.

Pimpinan dan stakeholder pun, kata dia, dapat memantau jumlah, jenis, serta status pengaduan secara real time, sehingga tindak lanjut bisa dilakukan dengan lebih cepat.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 1.533 aduan masuk. Seluruh aduan tersebut, masuk dari berbagai media diantaranya 148 aduan melalui call center, 909 melalui chat WhatsApp, 238 melalui sosial media, 37 melalui email, 98 melalui aplikasi Sapa warga, 48 aduan melalui pojok Samsat dan 55 aduan melalui media lainnya.

"Dari 1.533 aduan, kini tersisa dua aduan saja yang masih dalam proses koordinasi," katanya.

Aduan melalui Drupadi pun, kata dia, terpantau secara real time mulai dari jumlah, jenis aduan hingga status pengaduannya.

"Drupadi memberikan transparansi pelayanan, peningkatan kepercayaan publik dan akses informasi yang mudah. Melalui satu dashboard masyarakat mudah mengakes informasi dan dilibatkan dalam proses pengawasan layanan publik," katanya.