REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak seluruh anggota Laskar Merah Putih (LMP) bersama-sama mengawal agenda besar Presiden Prabowo Subianto menjaga swasembada pangan dan kedaulatan pangan nasional.

Menurutnya, perjuangan mencapai kemandirian pangan merupakan tugas seluruh anak bangsa yang harus dijaga bersama. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Silaturahmi Nasional Laskar Merah Putih di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Di hadapan jajaran pengurus dan anggota LMP dari berbagai daerah, Mentan Amran yang juga Dewan Pembina LMP menegaskan, capaian sektor pertanian saat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

“Selama Laskar Merah Putih ada di sisi kami, kami tidak akan mundur. Ini bukan pekerjaan saya sendiri, tetapi pekerjaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menjaga Merah Putih dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan,” kata Mentan Amran.

Menurut dia, berbagai capaian yang diraih sektor pertanian dalam dua tahun terakhir menjadi tonggak penting menuju kemandirian pangan nasional. Saat ini stok beras pemerintah telah mencapai sekitar 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Sejak Republik ini berdiri, inilah stok beras tertinggi yang kita miliki. Tapi ini bukan karena satu orang, melainkan hasil kerja bersama seluruh anak bangsa, TNI, Polri, pemerintah daerah, petani, dan semua pihak yang mencintai Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, kesejahteraan petani juga menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 tercatat 127,73 menjadi yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Menurutnya, keberhasilan ini sekaligus menunjukkan, kebijakan Presiden Prabowo untuk memperkuat sektor pangan berada di jalur yang tepat.

Namun, ia mengakui berbagai upaya perbaikan sektor pertanian tidak lepas dari kritik dan gangguan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati ketergantungan impor.

“Banyak yang tidak senang ketika Indonesia kuat. Dulu Indonesia menjadi pasar besar bagi pangan dunia. Namun, sekarang kita ingin berdiri di atas kaki sendiri. Karena itu kita tidak boleh mundur hanya karena kritik. Kalau kritiknya konstruktif, itu tanda cinta kepada bangsa ini,” ucapnya

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran memaparkan berbagai program strategis pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, mulai dari optimasi lahan, rehabilitasi irigasi hingga program cetak sawah di berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya, pengembangan lahan sawah tidak hanya dilakukan di Merauke, juga di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, serta berbagai daerah lain yang memiliki potensi besar untuk mendukung produksi nasional.

“Merauke hanya sebagian kecil. Yang terbesar justru ada di Sumatera Selatan dan sejumlah wilayah lainnya. Semua ini untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Lahan yang dikelola adalah milik rakyat dan hasilnya untuk rakyat,” tegasnya.

Mentan Amran mengatakan, kerja besar menuju swasembada pangan membutuhkan keberanian dan konsistensi. Karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat, termasuk Laskar Merah Putih, turut mengawal berbagai program strategis pemerintah agar tetap berjalan sesuai tujuan.

“Yang paling sulit setelah merebut kemerdekaan adalah mengisi kemerdekaan. Kita harus menjaga agar bangsa ini mandiri dan berdaulat. Siapa pun nanti yang memimpin, agenda kedaulatan pangan harus terus dikawal,” ucapnya.

Ia juga menegaskan komitmennya memberantas praktik mafia pangan yang merugikan petani dan masyarakat. “Kami tidak akan memberi ruang bagi mafia yang mempermainkan rakyat. Kalau ada yang merugikan petani dan bangsa ini, akan kami tindak. Kami tidak akan mundur,” tegasnya.

Mentan Amran optimistis Indonesia memiliki potensi besar menjadi kekuatan pangan dunia. Dengan dukungan seluruh komponen bangsa, ia meyakini cita-cita besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia mandiri pangan dapat tercapai.

“Mimpi besar Presiden, seluruh pulau di Indonesia mandiri pangan. Pangan aman, protein tercukupi, dan kesejahteraan petani meningkat. Karena itu, mari kita kawal bersama. Ini bukan semata program pemerintah, tetapi perjuangan seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.

IDXChannel- Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik mafia pangan yang dinilai merugikan masyarakat, mengganggu distribusi, serta memengaruhi stabilitas harga pangan nasional, termasuk minyak goreng.

Penguatan pengawasan dilakukan menyusul berbagai dinamika tata niaga pangan yang kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan melalui permainan distribusi, penimbunan, maupun manipulasi harga di lapangan.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Irham Waroihan mengatakan praktik mafia pangan umumnya muncul ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.

“Setiap ada kebijakan strategis untuk kepentingan negara dan masyarakat, mafia pangan selalu bergerak mencari celah. Termasuk dalam tata niaga minyak goreng,” ujar Irham dikutip Jumat (29/5/2026).

Dia mengatakan pemerintah terus memperkuat tata niaga sawit dan minyak goreng agar distribusi serta pasokan kebutuhan masyarakat tetap terjaga. Salah satu langkah yang dilakukan melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) guna memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

Namun, penguatan pengawasan tetap diperlukan agar implementasi kebijakan di lapangan berjalan sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan yang merugikan masyarakat.

Karena itu, Kementan memperkuat pengawasan secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir guna memastikan distribusi pangan berjalan baik, pasokan tetap tersedia, dan harga pangan tetap stabil di masyarakat.

“Pengawasan harus dilakukan secara ketat mulai dari hulu sampai hilir karena ini menyangkut kepentingan rakyat banyak,” katanya.

Kementan juga terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan stabilisasi harga, ketersediaan pasokan, distribusi, hingga pengendalian cadangan pangan berjalan optimal di lapangan.

Apabila ditemukan praktik pelanggaran seperti penimbunan maupun permainan harga, Kementan memastikan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan terukur.

“Penegakan hukum harus memberikan efek jera agar praktik serupa tidak kembali terulang,” kata Irham.

Di tengah dinamika harga pangan, Kementan meminta masyarakat tetap tenang dan percaya terhadap langkah pengawasan yang terus diperkuat.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan yakin bahwa pemerintah akan terus mengambil langkah nyata, baik melalui pengawasan di lapangan maupun penguatan regulasi. Pemerintah tidak akan tinggal diam melawan mafia pangan,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan penegakan hukum terhadap mafia pangan harus dilakukan secara tegas tanpa kompromi demi melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas pangan nasional.

“Seperti arahan Bapak Presiden Prabowo, kita diminta mewujudkan swasembada pangan dan penegakan hukum harus ditegakkan manakala ada yang bermain-main. Tidak ada kompromi,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran juga menegaskan langkah bersih-bersih mafia pangan dilakukan baik terhadap pelaku di luar pemerintahan maupun internal kementerian.

Data Kementan mencatat selama periode 2024–2025 terdapat 94 kasus yang ditangani, terdiri atas 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak, serta 3 kasus yang melibatkan oknum pegawai internal dengan total 77 tersangka.

Selain itu, sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah telah dicabut. Dalam 10 bulan terakhir, Kementerian Pertanian juga telah mengirimkan 260 kasus kepada aparat penegak hukum (APH).

Salah satu pengungkapan terbesar adalah kasus skandal beras oplosan. Dari 268 sampel yang diperiksa di 13 laboratorium pada 10 provinsi, ditemukan 212 merek beras premium dan medium tidak sesuai standar mutu, berat, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah.

Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 85,56 persen beras premium tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Praktik tersebut berpotensi merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun.

Kementan memastikan pengawasan dan penindakan terhadap praktik mafia pangan akan terus diperkuat demi melindungi masyarakat serta menjaga ketahanan pangan nasional.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut mafia pangan kerap bergerak cepat saat pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis yang menyangkut masyarakat luas.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Irham Waroihan mengatakan mereka kerap mencari keuntungan dengan memainkan rantai distribusi, manipulasi harga di lapangan, hingga menimbun bahan pangan.

“Setiap ada kebijakan strategis untuk kepentingan negara dan masyarakat, mafia pangan selalu bergerak mencari celah. Termasuk dalam tata niaga minyak goreng,” kata Irham dalam keterangan resminya, Kamis (28/5/2026).

KOMPAS.com/ PUTU AYU PRATAMA SUGIYO Kondisi Pasar Kebalen di Kota Malang, Jawa Timur sepi pembeli menandakan daya beli masyarakat menurun saat harga kebutuhan pokok merangkak naik pada Kamis (21/5/2026).

Irham menuturkan, praktik mafia pangan itu mengganggu rantai distribusi hingga membuat harga pangan tidak stabil.

Menurutnya, saat ini pemerintah terus memperkuat pengawasan tata kelola pangan di berbagai komoditas.

Dalam pengendalian stok dan harga minyak goreng misalnya, pemerintah mewajibkan eksportir minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO).

Selain memastikan bahan baku dalam negeri tercukupi, pemerintah juga mengawasi rantai pasok sehingga harga di pasar tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Pengawasan harus dilakukan secara ketat mulai dari hulu sampai hilir karena ini menyangkut kepentingan rakyat banyak,” kata dia.

Penguatan tata kelola pangan juga dilakukan Kementan bersama pemerintah daerah, pengusaha, hingga aparat penegak hukum.

Praktik perdagangan yang melanggar hukum seperti penimbunan hingga permainan harga akan ditindak.

Pandawa Borniat/kompas.com Sejumlah harga bahan kebutuhan pokok di Kalimantan Timur diproyeksi mengalami kenaikan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Selasa (17/3/2026)

“Harus memberikan efek jera agar praktik serupa tidak kembali terulang,” tutur Irham.

Sejak menjabat Menteri Pertanian, kata Irham, Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Polri sudah menindak banyak mafia pangan.

Kementan mencatat, selama 2024-2025 terdapat 94 kasus menyangkut persoalan pangan.

Rinciannya, 46 kasus beras, 16 kasus minyak goreng, 27 kasus pupuk, serta 3 kasus yang melibatkan pegawai Kementan.

Kasus-kasus tersebut menyeret 77 orang tersangka.

Selain itu, Kementan juga mencabut 2.231 pengecer dan distributor pupuk bermasalah.

Bahkan, kata Irham, selama 10 bulan terakhir pemerintah telah mengirimkan 260 temuan dugaan tindak pidana ke aparat penegak hukum (APH).

Di antara kasus tersebut adalah beras oplosan.

Temuan itu berawal dari pemeriksaan terhadap 268 sampel beras premium di 13 laboratorium.

Hasilnya, ditemukan 212 merek beras tidak sesuai standar mutu, berat, dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Seperti arahan Bapak Presiden Prabowo, kita diminta mewujudkan swasembada pangan dan penegakan hukum harus ditegakkan manakala ada yang bermain-main. Tidak ada kompromi,” ujar Irham.

Pemerintah mengeskalasi perang melawan mafia pangan, distributor nakal, hingga perambah lahan ilegal yang menekan kesejahteraan petani. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa target operasi tidak lagi sebatas aktor kecil di lapangan, melainkan menembus jaringan kartel besar, pejabat korup, hingga konglomerat skala global.

Mengirimkan pesan kuat bagi para kartel, Mentan Amran yang mengawal langsung pengiriman 260 kasus ke aparat penegak hukum dalam 10 bulan terakhir memberikan pernyataannya dengan peringatan tegas.

"Satu-satu dulu. Tunggu—ada lagi yang lain. Yang lain, kamu akan menyusul," tegas Amran dikutip dari keterangan persnya, Minggu (24/5/2026).

Data Satgas Pangan Polri mencatat 94 kasus sektor pertanian ditindak pada periode 2024–2025, meliputi komoditas beras, pupuk, minyak goreng, hingga keterlibatan oknum internal, dengan total 77 tersangka. Namun, fokus utama pemerintah saat ini bukan sekadar mengejar angka pidana, melainkan membongkar akar masalah struktural.

Sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah resmi dicabut sepanjang 2024-2025. Langkah ini merupakan tindakan korektif terbesar dalam sejarah tata kelola pupuk bersubsidi.

"Jangan salah memilih kawan. Saya di pihak yang sama dengan rakyat. Kita merah putih. Lawan bersama para mafia pangan dan koruptor," tegas Amran.

Skandal demi skandal yang menyengsarakan masyarakat berhasil diungkap. Di komoditas beras, hasil uji lab terhadap 268 sampel dari 10 provinsi membuktikan 85,56% beras premium di pasaran tidak memenuhi standar mutu maupun HET. Praktik pengemasan ulang beras SPHP menjadi beras premium memicu potensi kerugian konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun.

Kasus serupa terjadi pada MinyaKita, yang dijual di atas HET (Rp18.000/liter) dengan takaran menyimpang. Hingga kini, 20 tersangka kartel minyak goreng telah ditetapkan.

"Keadaan itu tidak boleh kompromi, pidanakan. Kita penjarakan pihak yang bikin susah negara," ujar alumnus Universitas Hasanuddin Makasar tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan penindakan tegas terhadap mafia pangan, mafia pupuk, manipulasi distribusi hingga penguasaan lahan ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat dan negara.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan penindakan tidak lagi hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, tetapi masuk lebih dalam membongkar jaringan kartel, permainan harga, manipulasi stok, korupsi internal, hingga praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Data Satgas Pangan Polri menunjukkan adanya dua fase penindakan yang memiliki karakter berbeda. Pada periode pertama, tahun 2017–2019, mencakup tiga tahun penuh dengan total 784 kasus yang ditangani.

Dari total 784 kasus tersebut, sebanyak 66 kasus penanganan di antaranya terkait dengan komoditas beras. Kemudian, 22 kasus penanganan di komoditas hortikultura, 27 kasus penanganan di komoditas ternak, 13 kasus penanganan di komoditas pupuk, dan 247 kasus lainnya di sektor pertanian. Dari seluruh penindakan itu, aparat berhasil menetapkan 411 tersangka.
Sementara itu, pada periode 2024–2025, yang baru berjalan sekitar dua tahun, telah ditangani 94 kasus sektor pertanian. Perinciannya terdiri atas 46 kasus komoditas beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, serta 3 kasus yang melibatkan oknum internal. Total tersangka yang ditetapkan mencapai 77 orang.

"Penindakan pada periode ini tidak berhenti pada aspek pidana semata. Pemerintah juga melakukan langkah struktural besar melalui pencabutan 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah pada 2024–2025. Langkah tersebut menjadi salah satu tindakan korektif terbesar dalam tata kelola distribusi pupuk," kata Amran dalam keterangannya dikutip dari laman resmi Kementan, Sabtu (23/5/2026).
Amran menegaskan periode penindakan 2024–2026 tidak berhenti di statistik, ditandai dengan terbongkarnya sejumlah kasus besar yang selama ini dinilai membebani masyarakat.
Kasus beras oplosan menjadi salah satu pengungkapan terbesar. Dari pemeriksaan 268 sampel di 13 laboratorium pada 10 provinsi, sebanyak 212 merek beras premium dan medium dinyatakan tidak sesuai standar mutu, berat maupun Harga Eceran Tertinggi (HET). Artinya, sekitar 85,56 persen beras premium yang beredar tidak memenuhi standar.
Ditemukan pula praktik pengemasan ulang beras SPHP yang kemudian dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Potensi kerugian konsumen akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun per tahun. Kementerian Pertanian kemudian melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Praktik serupa juga ditemukan pada distribusi MinyaKita. Produk minyak goreng yang seharusnya dijual sesuai ketentuan HET Rp15.700 per liter ditemukan dijual hingga Rp18.000 per liter dengan takaran yang tidak sesuai.

"Pada sidak Februari 2026, residu MinyaKita bermasalah masih ditemukan beredar, dengan keadaan itu tidak boleh kompromi, pidanakan. Kita penjarakan pihak yang bikin susah negara. Dari pengungkapan jaringan kartel minyak goreng secara keseluruhan, 20 tersangka telah ditetapkan,' tegasnya.
Di sektor pupuk, pemerintah menemukan lima jenis pupuk palsu yang tidak mengandung unsur hara sama sekali. Kandungan nitrogen, kalium dan fosfat tercatat nol, sehingga petani pada praktiknya membeli material yang tidak memberikan manfaat bagi tanaman. Petani sesungguhnya membeli tanah yang dikemas sebagai pupuk.

Akibat praktik kecurangan tersebut, dia menyebut kerugian petani diperkirakan mencapai Rp3,3 triliun. Banyak korban merupakan petani penerima KUR yang mengalami gagal panen hingga tekanan ekonomi. Sebanyak 27 tersangka dari hulu hingga hilir telah ditetapkan, dan 2.231 izin pengecer serta distributor pupuk bermasalah resmi dicabut.
Berlanjut dengan fakta anomali yang ditemukan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Pada 28 Mei 2025, tercatat pengeluaran beras sebesar 11.410 ton dalam satu hari, jauh melampaui rata-rata normal 2.000–3.000 ton per hari. Lonjakan ekstrem ini memunculkan dugaan kuat adanya manipulasi data stok oleh middleman untuk menaikkan harga di tingkat konsumen.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas Pangan Polri langsung diturunkan untuk menyelidiki melakukan pendalaman.

Pemerintah terus memperkuat perang terhadap mafia pangan, mafia pupuk, manipulasi distribusi hingga penguasaan lahan ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat dan negara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus memberantas mafia pangan dan pelaku korupsi di sektor pertanian guna melindungi petani, menjaga stabilitas pasokan, serta mewujudkan ketahanan pangan nasional.

"Pemerintah terus memperkuat perang terhadap mafia pangan, mafia pupuk, manipulasi distribusi hingga penguasaan lahan ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat dan negara," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Penindakan tidak lagi hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, tetapi masuk lebih dalam membongkar jaringan kartel, permainan harga, manipulasi stok, korupsi internal, hingga praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Amran menyebutkan berdasarkan data Satgas Pangan Polri, dua fase penindakan yang memiliki karakter berbeda. Di periode pertama, tahun 2017–2019, mencakup tiga tahun penuh dengan total 784 kasus yang ditangani.

Terdiri dari 66 kasus penanganan di komoditas beras, 22 kasus penanganan di komoditas hortikultura, 27 kasus penanganan di komoditas ternak, 13 kasus penanganan di komoditas pupuk, dan 247 kasus lainnya di sektor pertanian.

"Dari seluruh penindakan itu, aparat berhasil menetapkan 411 tersangka," ujarnya.

Sementara pada periode 2024–2025, yang baru berjalan sekitar dua tahun, telah ditangani 94 kasus sektor pertanian, terdiri atas 46 kasus komoditas beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, serta 3 kasus yang melibatkan oknum internal. Sebanyak 77 orang ditetapkan jadi tersangka atas kasus itu.

Pemerintah juga melakukan pencabutan 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah pada 2024–2025. Langkah tersebut menjadi salah satu tindakan korektif terbesar dalam tata kelola distribusi pupuk.

Ia menuturkan periode penindakan 2024–2026 tidak berhenti di statistik, ditandai dengan terbongkarnya sejumlah kasus besar yang selama ini membebani masyarakat. Kasus beras oplosan menjadi salah satu pengungkapan terbesar.

Dari pemeriksaan 268 sampel di 13 laboratorium pada 10 provinsi, sebanyak 212 merek beras premium dan medium dinyatakan tidak sesuai standar mutu, berat maupun Harga Eceran Tertinggi (HET). Artinya, sekitar 85,56 persen beras premium yang beredar tidak memenuhi standar.

Ditemukan pula praktik pengemasan ulang beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) yang kemudian dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.

Potensi kerugian konsumen akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun per tahun. Kementerian Pertanian kemudian melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Praktik serupa juga ditemukan pada distribusi MinyaKita. Produk minyak goreng yang seharusnya dijual sesuai ketentuan HET Rp15.700 per liter ditemukan dijual hingga Rp18.000 per liter dengan takaran yang tidak sesuai. Pada sidak Februari 2026, residu MinyaKita bermasalah masih ditemukan beredar.

"Kita penjarakan pihak yang bikin susah negara. Dari pengungkapan jaringan kartel minyak goreng secara keseluruhan, 20 tersangka telah ditetapkan," tegasnya.

Di sektor pupuk, pemerintah menemukan lima jenis pupuk palsu yang tidak mengandung unsur hara sama sekali. Kandungan nitrogen, kalium dan fosfat tercatat nol, sehingga petani pada praktiknya membeli material yang tidak memberikan manfaat bagi tanaman.

Kerugian petani akibat praktik itu diperkirakan mencapai Rp3,3 triliun. Banyak korban merupakan petani penerima kredit usaha rakyat (KUR) yang mengalami gagal panen hingga tekanan ekonomi.

"Sebanyak 27 tersangka dari hulu hingga hilir telah ditetapkan, dan 2.231 izin pengecer serta distributor pupuk bermasalah resmi dicabut," terang Amran.

Sebelumnya, pada 28 Mei 2025, juga ditemukan anomali di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Tercatat pengeluaran beras sebesar 11.410 ton dalam satu hari, jauh melampaui rata-rata normal 2.000–3.000 ton per hari.

Lonjakan ekstrem itu memunculkan dugaan kuat adanya manipulasi data stok oleh middleman untuk menaikkan harga di tingkat konsumen. Satgas Pangan Polri langsung diturunkan untuk menyelidiki melakukan pendalaman.

Penindakan juga tidak pandang bulu ke dalam. 11 pejabat Eselon II Kementan sendiri telah dijatuhi sanksi, bahkan di antaranya kini berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang).

"Bukan pencitraan. Tersangka eselon dua di tempat kami DPO sekarang," tegasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara khusus menunjuk Menteri Pertanian sebagai anggota Satgas Percepatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgas PKH)

Satgas PKH mencatat pencapaian bersejarah, yakni 4 juta hektar kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara ilegal oleh perusahaan perkebunan sawit berhasil disita dan dikembalikan kepada negara.

"Ini adalah operasi penertiban lahan terbesar dalam sejarah tata kelola kehutanan Indonesia. Ini menegaskan era pembiaran terhadap perambahan hutan untuk kepentingan korporasi telah berakhir," tuturnya.

Langkah itu, tambah Amran, dipandang sebagai operasi penertiban kawasan terbesar dalam sejarah tata kelola kehutanan nasional dan menjadi sinyal kuat bahwa praktik perambahan kawasan hutan tidak lagi ditoleransi.

Diketahui, Mahkamah Agung menyatakan WG bersalah dalam kasus korupsi fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng. Perusahaan diwajibkan membayar denda Rp1 miliar sekaligus menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp11,88 triliun, dana yang seluruhnya telah disita oleh Kejaksaan Agung.

Melalui Satgas PKH, pemerintah turut mengenakan denda atas kegiatan penanaman sawit ilegal di kawasan hutan. PT MNA dikenai denda Rp8,02 miliar dan PT SAP dikenai denda Rp3,37 miliar.

Total sanksi finansial yang dijatuhkan kepada WG melampaui Rp11,89 triliun, menegaskan bahwa tidak ada korporasi yang terlalu besar untuk diadili.

Di tengah derasnya narasi yang berusaha membalikkan fakta di media sosial, Mentan berharap seluruh rakyat Indonesia tidak mudah terpengaruh mengenai hal itu.

“Jangan salah memilih kawan. Saya di pihak yang sama dengan rakyat. Kita merah putih. Lawan bersama para mafia pangan dan koruptor," ucap Amran.

Di tengah rangkaian pelaksanaan ibadah haji, Mentan juga menyampaikan doa dan harapan agar perjuangan melawan mafia pangan mendapat kekuatan dan keberkahan.

“Di Tanah Suci ini kami memanjatkan doa untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Semoga pertanian kita semakin kuat, petani semakin sejahtera, negeri ini dijauhkan dari praktik korupsi dan mafia yang merugikan rakyat," ucapnya.

"Kami akan terus berjuang, tidak mundur, menjaga pangan dan kepentingan rakyat Indonesia,” tambah Amran.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan perang terhadap mafia pangan belum berakhir, dengan pemerintah terus memperkuat pengawasan dan penindakan guna melindungi petani serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Berbeda dari periode sebelumnya, penindakan sepanjang 2024–2026 menyasar jaringan kartel, manipulator stok, permainan harga, oknum pejabat, perambah hutan, hingga konglomerat sawit, dengan 260 kasus dilimpahkan ke aparat hukum.

“Satu-satu dulu. Tunggu, ada lagi yang lain. Yang lain akan menyusul," tegas Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penindakan mafia pangan dalam dua tahun terakhir mulai menyasar praktik kartel, manipulasi stok, hingga permainan distribusi bahan pokok yang dinilai memengaruhi harga pangan nasional dan merugikan masyarakat. Kementerian Pertanian mencatat sebanyak 260 kasus mafia pangan telah diserahkan kepada aparat penegak hukum dalam 10 bulan terakhir.

Penindakan tersebut mencakup kasus beras oplosan, distribusi minyak goreng, pupuk palsu, hingga dugaan permainan stok pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan mafia pangan dan praktik korupsi di sektor pangan nasional. “Lawan bersama para mafia pangan dan koruptor,” kata Amran, dikutip Sabtu (23/5/2026).

Salah satu pengungkapan terbesar terjadi pada kasus beras oplosan. Dari pemeriksaan 268 sampel di 13 laboratorium pada 10 provinsi, sebanyak 212 merek beras premium dan medium dinyatakan tidak sesuai standar mutu, berat, maupun Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pemerintah juga menemukan praktik pengemasan ulang beras SPHP yang kemudian dijual kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Potensi kerugian konsumen akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun per tahun.

Satgas Pangan Polri turut menyelidiki anomali distribusi beras di Pasar Induk Beras Cipinang. Pada 28 Mei 2025, pengeluaran beras tercatat mencapai 11.410 ton dalam satu hari, jauh di atas rata-rata normal 2.000–3.000 ton per hari. Lonjakan tersebut memunculkan dugaan manipulasi data stok oleh middleman untuk memengaruhi harga beras di tingkat konsumen.

Di sektor minyak goreng, distribusi MinyaKita ditemukan dijual di atas HET Rp15.700 per liter dengan takaran yang tidak sesuai. Aparat juga telah menetapkan 20 tersangka dalam pengungkapan jaringan kartel minyak goreng. “Tidak boleh kompromi, pidanakan. Kita penjarakan pihak yang bikin susah negara,” ujar Amran.

Pemerintah juga menemukan lima jenis pupuk palsu yang tidak mengandung unsur hara. Kerugian petani akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp3,3 triliun.

Sebanyak 27 tersangka kasus pupuk palsu telah ditetapkan dari hulu hingga hilir. Selain itu, pemerintah mencabut 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah sepanjang 2024–2025.

Penindakan turut menyasar internal Kementerian Pertanian. Sebanyak 11 pejabat Eselon II dijatuhi sanksi dan beberapa di antaranya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). “Bukan pencitraan. Tersangka eselon II di tempat kami DPO sekarang,” kata Amran dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI.

Di luar sektor pangan, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Amran sebagai anggota Satgas Percepatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgas PKH).

Satgas tersebut disebut telah menyita dan mengembalikan empat juta hektare kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh perusahaan sawit. Amran menegaskan pemerintah masih terus mendalami jaringan kartel pangan, manipulator stok, hingga pelaku besar di sektor distribusi dan perkebunan sawit nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah terus memerangi mafia pangan, mafia pupuk, manipulasi distribusi hingga penguasaan lahan ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat dan negara. Di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, penindakan tidak hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, tetapi masuk lebih dalam membongkar jaringan kartel, permainan harga, manipulasi stok, korupsi internal, hingga praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Data Satgas Pangan Polri menunjukkan adanya dua fase penindakan yang memiliki karakter berbeda. Pada periode pertama, tahun 2017–2019, mencakup tiga tahun penuh dengan total 784 kasus yang ditangani.

Total kasus ini terdiri dari 66 kasus penanganan di komoditas beras, 22 kasus penanganan di komoditas hortikultura, 27 kasus penanganan di komoditas ternak, 13 kasus penanganan di komoditas pupuk, dan 247 kasus lainnya di sektor pertanian. Dari seluruh penindakan itu, aparat berhasil menetapkan 411 tersangka.

Sementara pada periode 2024–2025, yang baru berjalan sekitar dua tahun, telah ditangani 94 kasus sektor pertanian. Rinciannya terdiri atas 46 kasus komoditas beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, serta 3 kasus yang melibatkan oknum internal. Total tersangka yang ditetapkan mencapai 77 orang.

Penindakan pada periode ini tidak berhenti pada aspek pidana semata. Pemerintah juga melakukan langkah struktural melalui pencabutan 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah pada 2024–2025. Langkah tersebut menjadi salah satu tindakan korektif terbesar dalam tata kelola distribusi pupuk.

Periode penindakan 2024–2026 tidak berhenti di statistik, ditandai dengan terbongkarnya sejumlah kasus besar yang selama ini dinilai membebani masyarakat. Skandal besar yang selama ini merugikan rakyat berhasil diungkap satu per satu.

Beras Oplosan Hingga Distribusi MinyaKita

Kasus beras oplosan menjadi salah satu pengungkapan terbesar. Dari pemeriksaan 268 sampel di 13 laboratorium pada 10 provinsi, sebanyak 212 merek beras premium dan medium dinyatakan tidak sesuai standar mutu, berat maupun Harga Eceran Tertinggi (HET). Artinya, sekitar 85,56 persen beras premium yang beredar tidak memenuhi standar.

Ditemukan pula praktik pengemasan ulang beras SPHP yang kemudian dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Potensi kerugian konsumen akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp 99,35 triliun per tahun. Kementerian Pertanian kemudian melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Praktik serupa juga ditemukan pada distribusi MinyaKita. Produk minyak goreng yang seharusnya dijual sesuai ketentuan HET Rp 15.700 per liter ditemukan dijual hingga Rp 18.000 per liter dengan takaran yang tidak sesuai. Pada sidak Februari 2026, residu MinyaKita bermasalah masih ditemukan beredar. Dari pengungkapan jaringan kartel minyak goreng secara keseluruhan, 20 tersangka telah ditetapkan.

Di sektor pupuk, pemerintah menemukan lima jenis pupuk palsu yang tidak mengandung unsur hara sama sekali. Kandungan nitrogen, kalium dan fosfat tercatat nol, sehingga petani pada praktiknya membeli material yang tidak memberikan manfaat bagi tanaman.

Petani sesungguhnya membeli tanah yang dikemas sebagai pupuk. Kerugian petani akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp 3,3 triliun. Banyak korban merupakan petani penerima KUR yang mengalami gagal panen hingga tekanan ekonomi. Sebanyak 27 tersangka dari hulu hingga hilir telah ditetapkan, dan 2.231 izin pengecer serta distributor pupuk bermasalah resmi dicabut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mengungkap tata kelola minyak goreng di Indonesia sulit dikendalikan karena ulah mafia pangan.

Amran mengatakan, Indonesia merupakan eksportir minyak goreng, memasok komoditas penting itu ke pasar dunia.

Namun, harga minyak goreng di pasar domestik justru kerap mengalami kenaikan.

“Minyak goreng saja naik padahal kita ekspor luar negeri,” kata Amran saat ditemui di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).

Amran kemudian menjelaskan keganjilan kondisi pasar pangan di Indonesia, termasuk minyak goreng.

Berdasarkan hukum pasar, seharusnya harga minyak goreng bisa turun karena produksi melimpah dan permintaan turun.

Menurut Amran, fenomena itu terjadi tidak terlepas dari keberadaan mafia pangan.

Mereka mengacaukan rantai pasok komoditas pangan namun pemerintah yang dimarahi masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Satgas Pangan memberantas mafia agar tata kelola pangan di Indonesia bisa dibenahi.

“Jadi kita yang di-bully padahal pelakunya adalah mafia yang mafianya harus diberesin di republik ini,” tutur Amran.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menyebut, hukum pasar yang berlaku di seluruh dunia tidak relevan dengan kondisi pasar pangan di Indonesia.

Menurutnya, para ekonom yang memandang hukum pasar sederhana harus mencermati keberadaan mafia dan dampaknya pada tata kelola pangan di tanah air.

“Ada mafia, sayang, ada mafia, saudaraku, yang harus diberesin di republik ini,” kata dia.

Amran mengatakan, sepanjang 2024 hingga 2025 Satgas Pangan Polri sudah gencar mengusut kasus mafia pangan.

Selama kurun waktu tersebut, Satgas Pangan sudah menindak 92 kasus yang di antaranya terdiri dari 16 kasus minyak goreng, 46 kasus terkait beras, 27 kasus pupuk, 3 kasus pegawai Kementerian Pertanian, dengan menjerat 76 tersangka.

“Banyaknya mafia dan banyak pendukungnya ini yang bikin susah,” tutur Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyebut terdapat pihak swasta yang menjanjikan proyek di Kementerian Pertanian (Kementan) dengan permintaan imbalan fee Rp 300 juta.

Amran mengatakan, terduga pelaku berinisial H mengaku menjadi representasi Kementan dan meminta uang dari pihak swasta lain berinisial R.

“Dia mengatasnamakan kementerian pertanian meminta uang pada orang yang ditemukan satu orang Rp 300 juta,” kata Amran saat ditemui di kediamannya, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Amran menegaskan pihaknya terus memerangi mafia di sektor pangan dan di lingkungan Kementan.

Ia telah meminta Polri mengusut kasus ini hingga ke akarnya.

Jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti terdapat pegawai Kementan yang terlibat, ia bakal menjatuhkan sanksi maksimal.

“Kalau ada (pegawai) yang terlibat di (Kementerian) Pertanian aku pastikan aku pecat,” tegas Amran.

Menurutnya, tidak lagi ruang untuk memberikan nasihat dan peringatan kepada para mafia dan koruptor.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menyebut, pada tahun lalu pihaknya sudah memecat pegawai yang memalak Rp 27 miliar kepada mitra Kementan.

Pegawai yang sempat menjabat direktur itu juga menjanjikan proyek di lingkungan Kementan.

“Kami mohon kalau ada mengatasnamakan kementerian jangan percaya bahwa di sana bisa diatur dan seterusnya,” tutur Amran.

Ia menegaskan, pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementan menggunakan sistem online single submission pada e-Katalog.

Adapun e-Katalog merupakan platform digital dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sebagai menteri, dirinya bahkan tidak bisa menentukan perusahaan mana yang memenangkan lelang.

Karena sistem pengadaan yang semakin ketat itu, kata Amran, orang-orang yang berusaha berbuat curang tidak bisa mencampuri proses pengadaan.

“Sistem ini yang menentukan siapa yang menang siapa yang kalah karena tidak bisa dititip tidak bisa dilobi ketahuan seperti sekarang,” kata dia.

Amran sendiri mengaku kerap didatangi pengusaha yang meminta menjadi pemenang proyek pengadaan di lingkungan Kementan.

Ia tidak memenuhi permintaan tersebut dan mengarahkannya untuk mengikuti proses tender sesuai aturan yang berlaku.

“Sekarang banyak yang datang ke saya banyak yang datang banyak yang datang Pak bisa enggak dimenangkan saya bilang silakan masuk ke sistem. Ada juga yang tidak menang Pak garuk kepala saja saya tidak tahu maksudnya,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyebut masyarakat berharap pelaku kasus dugaan beras premium oplosan dihukum seberat-beratnya.

Pernyataan itu Amran sampaikan saat dimintai tanggapan terkait berkas perkara dugaan beras oplosan yang di tangan Bareskrim Polri sudah dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Ya dihukum seberat-beratnya, sederhana saja,” kata Amran saat ditemui di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).

Amran mengatakan, harapan tersebut bukan keinginan Kementerian Pertanian atau dirinya selaku Menteri Pertanian.

Masyarakat, kata Amran, menantikan tindakan tegas terhadap mafia di sektor pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Netizen publik menginginkan itu publik rindu dengan ketegasan seperti yang diperintahkan Bapak Presiden sedangkan kita benar saja masih difitnah apalagi kalau berbuat salah,” tutur Amran.

Sebagai informasi, dugaan kasus beras oplosan berawal dari temuan Amran dan timnya pada 26 Juni 2025.

Amran mendapati anomali kualitas dan harga beras premium di pasaran.

Pihaknya menurunkan tim ke 10 provinsi yang diperiksa, Kementerian Pertanian mengumpulkan 268 sampel beras dari 212 merek.

Hasilnya, ditemukan sejumlah merek beras premium yang beredar di bawah standar regulasi sebesar 85,56 persen, serta ketidaksesuaian harga eceran tertinggi (HET) sebesar 59,78 persen.

Shela Octavia Barang bukti beras yang ditampilkan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Kamis (24/7/2025).

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengumumkan dugaan kasus beras oplosan sudah dinyatakan P21 oleh pihak kejaksaan.

Artinya, jaksa menilai berkas penyidikan yang dikumpulkan oleh penyidik Bareskrim Polri sudah lengkap dan siap dibawa ke pengadilan.

“Dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kantor Kejaksaan Agung dan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur,” kata Ade Safri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/5/2026).

Perkara itu menjerat Presiden Direktur PT Buyung Poetra Sembada, SB selaku produsen merek Topi Koki dan pemilik toko Sam Yauw, RSS yang memproduksi beras merek “Jelita”

Mereka diduga menjual beras premium yang tidak sesuai mutu dan tanpa melalui proses quality control yang ditetapkan.

Keduanya diduga melakukan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Jo.

Pasal 8 Ayat (1) Huruf a dan atau huruf f Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai terang-terangan menuding praktik mafia pangan sebagai penyebab harga bahan pokok tetap tinggi meski produksi dan stok melimpah.

Kondisi itu dinilai menjadi anomali yang menunjukkan persoalan pangan nasional bukan lagi semata produksi, melainkan tata niaga dan distribusi yang dikuasai segelintir pelaku besar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras dan minyak goreng tidak masuk akal jika melihat posisi Indonesia sebagai produsen besar dunia.

“Indonesia anomali, kok stok banyak, kadang harga beras di satu tempat, minyak goreng naik, padahal kita adalah produsen terbesar dunia,” ujarnya dalam Dialog Swasembada Pangan, dikutip Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut mengindikasikan adanya permainan distribusi dan spekulasi oleh mafia pangan. Pemerintah pun meminta satuan tugas pangan fokus memburu produsen dan distributor besar yang diduga memainkan pasokan, bukan pedagang kecil di tingkat eceran.

“Yang dicari adalah produsen dan distributor besarnya,” katanya.

Amran menegaskan pemerintah tidak akan berkompromi terhadap praktik spekulasi pangan. Dia mencontohkan penindakan mafia minyak goreng yang disebutnya menghasilkan 76 tersangka dalam satu tahun.

Pernyataan Amran mengemuka di tengah sorotan terhadap tingginya harga pangan di tingkat konsumen, meski stok nasional relatif aman dan produksi sejumlah komoditas meningkat. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengapa harga tetap mahal sementara petani justru tidak menikmati keuntungan besar.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance M. Rizal Taufikurahman menilai persoalan utama berada pada rantai distribusi pangan nasional yang panjang dan tidak efisien.

“Tingginya harga pangan di level konsumen tetapi tidak dinikmati petani menunjukkan adanya masalah serius pada rantai distribusi pangan nasional,” ujarnya ketika dihubungi.

Dia mencatat harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada 2025 rata-rata sekitar Rp6.669 per kilogram, sementara harga beras di konsumen jauh lebih tinggi setelah melewati penggilingan, distribusi, dan perdagangan.

Artinya, margin terbesar justru dinikmati pelaku distribusi dan perdagangan, bukan petani sebagai produsen utama.

Dia mengemukakan komoditas yang paling rentan terhadap praktik manipulasi pasar antara lain beras, minyak goreng, gula, cabai, dan daging sapi. Karakteristik komoditas tersebut umumnya memiliki permintaan tinggi, distribusi panjang, serta keterlibatan impor atau kuota besar sehingga rawan penimbunan dan permainan stok.

Inflasi pangan pun masih menjadi sumber utama tekanan biaya hidup rumah tangga. Menurut Rizal, kelompok volatile food pada 2025 masih banyak dipengaruhi harga beras, cabai, bawang, dan ayam ras yang sangat sensitif terhadap gangguan distribusi.

Cara Kerja Mafia Pangan

Di sisi lain, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai praktik mafia pangan selama ini berjalan sistematis melalui manipulasi data, pengaturan kuota impor, hingga penguasaan rantai distribusi nasional.

Menurut dia, mafia pangan memperoleh keuntungan besar terutama dari impor komoditas strategis seperti gula.

“Coba bayangkan, impor gula 6 juta ton itu bisa mendekati Rp100 triliun. Ini tempat permainan yang sangat nyata,” ungkapnya dalam Dialog Swasembada Pangan bersama Mentan.

Said Didu juga mengungkap pola permainan kuota impor yang disebut telah terorganisir. Menurut dia, kapal pembawa komoditas sering kali sudah berada di dekat pelabuhan bahkan sebelum kuota impor resmi diumumkan.

“Kuota keluar minggu ini, minggu depan kapal sudah masuk di Tanjung Priok. Artinya kapalnya sudah ada di luar sebelum kuota keluar,” katanya.

Dia menilai kondisi tersebut membuat pasokan praktis telah lebih dahulu dikuasai kelompok tertentu sehingga pelaku lain kesulitan memperoleh barang, termasuk BUMN pangan.

Menurut Said Didu, keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas pangan saat ini tidak lepas dari langkah penertiban praktik mafia pangan dan penguatan produksi domestik.

Dia juga menilai stabilitas pangan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas politik nasional. Jika pemerintah gagal menjaga harga dan pasokan pangan, gejolak sosial dan tekanan politik dapat meningkat.

Meski demikian, kalangan ekonom menilai solusi persoalan pangan tidak cukup hanya melalui operasi pasar atau penindakan sesaat. Pembenahan mendasar harus dilakukan pada tata niaga dan distribusi pangan nasional.

Rizal mengatakan reformasi distribusi dan digitalisasi rantai pasok menjadi langkah paling penting untuk memutus ruang permainan spekulan.

Pemerintah dinilai perlu memperkuat data stok nasional, memperpendek rantai distribusi, memperbesar akses petani ke pasar langsung, serta memperkuat penegakan hukum terhadap kartel dan penimbunan.

Tanpa pembenahan tersebut, anomali harga pangan diperkirakan akan terus berulang. Produksi melimpah tidak otomatis membuat harga murah jika distribusi dan penguasaan pasokan masih terkonsentrasi pada segelintir pemain besar.