RIYADH - Kabinet Kerajaan Arab Saudi , yang dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri operasi militer dan memulai negosiasi yang bertujuan untuk mengamankan kesepakatan permanen.

MBS juga menyampaikan apresiasi atas upaya mediasi yang dilakukan oleh Pakistan dan Qatar untuk membantu memfasilitasi kesepakatan tersebut.

Kabinet menegaskan kembali pentingnya memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz ke kondisi yang ada sebelum 28 Februari, hari pertama perang.

Melansir Al Arabiya, MBS menyatakan harapannya agar perdamaian dapat dicapai dengan cara yang memperkuat keamanan baik di kawasan maupun di dunia yang lebih luas, sambil mempertimbangkan kepentingan keamanan negara-negara regional dan menghormati urusan internal mereka.

Pada pertemuan di Jeddah, Kabinet juga menyambut baik pernyataan yang dikeluarkan oleh para ahli Dana Moneter Internasional (IMF) setelah selesainya konsultasi Pasal IV IMF tahun 2026 dengan Arab Saudi. Pernyataan tersebut menyoroti ketahanan ekonomi Saudi dan kemampuannya untuk menghadapi perkembangan regional, yang didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat, cadangan yang cukup, infrastruktur yang beragam, dan kelanjutan reformasi di bawah Visi 2030.

Kabinet meninjau hasil diskusi dan konsultasi yang diadakan dalam beberapa hari terakhir antara Arab Saudi dan sejumlah "negara sahabat dan saudara." Menurut MBS, keterlibatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dan memperluas kerja sama bilateral dan multilateral di berbagai bidang dengan cara yang melayani kepentingan bersama, memberikan manfaat bersama, dan mendukung upaya keamanan dan stabilitas regional dan internasional.

Kabinet juga menyambut baik terpilihnya Riyadh sebagai markas besar kantor pertama yang didedikasikan untuk keamanan siber di Institut Pelatihan dan Penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNITAR). Kabinet menyatakan bahwa langkah ini mencerminkan kepemimpinan Arab Saudi di bidang keamanan siber dan dibangun di atas upaya dan inisiatif Kerajaan untuk meningkatkan stabilitas dunia maya sekaligus mendukung kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, keraguan berputar-putar di sekitar kesepakatan sementara AS-Iran untuk mengakhiri perang di Timur Tengah dengan peringatan bahwa pengiriman dan ekspor energi dapat membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk pulih, meskipun Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa teks tersebut akan segera dipublikasikan.

Kesepakatan sementara tersebut akan memperpanjang gencatan senjata yang rapuh yang diumumkan pada bulan April selama 60 hari lagi dan membuka kembali Selat Hormuz, yang secara efektif telah diblokir Iran sejak AS dan Israel menyerang Iran pada bulan Februari.

Trump mengatakan teks kesepakatan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Teheran tidak akan memiliki senjata nuklir, dan kesepakatan lengkap akan dipublikasikan secara resmi dalam beberapa hari mendatang.

Berbicara pada pertemuan G7 di Prancis, Trump menambahkan bahwa ia menyukai gagasan untuk mengirimkan kesepakatan Iran ke Kongres untuk ditinjau, sebuah permintaan dari beberapa anggota parlemen Republik.

Para negosiator akan membahas isu-isu sulit seperti masa depan program nuklir Iran selama fase pembicaraan selanjutnya, yang menurut Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi akan dimulai di Swiss pada hari Jumat setelah penandatanganan resmi kerangka kesepakatan.

Dua isu lain yang digunakan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membenarkan perang – mengakhiri dukungan Iran untuk proksi bersenjata regional dan mengekang program rudalnya – diperkirakan tidak akan masuk dalam agenda negosiasi tersebut.

“Iran ingin menyelesaikannya,” kata Trump kepada wartawan tentang fase negosiasi selanjutnya dengan Iran. “Mereka harus kembali berbisnis, dan hubungan sekarang telah dinormalisasi, jadi saya pikir itu akan berjalan cukup cepat.” Sebelumnya ia menggambarkan kesepakatan itu sebagai “benteng terhadap senjata nuklir” bagi Iran.

Wakil Presiden JD Vance dan negosiator utama Iran Mohammad Bagher Ghalibaf diperkirakan akan menghadiri penandatanganan resmi pada hari Jumat.

Harga minyak merosot lebih dari 2 persen ke level terendah tiga bulan baru pada hari Selasa, sehari setelah anjlok hampir 5 persen menyusul berita tentang kesepakatan tersebut, meskipun para pejabat industri mengatakan produksi minyak dan gas Timur Tengah akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih sepenuhnya.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menulis di media sosial pada hari Senin bahwa perjanjian sementara itu adalah "langkah penting" untuk menghentikan pertempuran tetapi mencatat kesepakatan akhir belum akan terwujud.

Vance mengatakan kepada CNN bahwa memorandum yang ditandatangani itu adalah “dokumen yang sangat umum.” Rinciannya akan dirilis dalam dua hari ke depan, kata para pejabat AS.

Kedua belah pihak masih menghadapi tekanan setelah konflik yang menewaskan sedikitnya 7.000 orang, sebagian besar di Iran dan Lebanon, dan mengacaukan pasar energi global.

Kesepakatan tersebut membuat Trump rentan terhadap kritik dari dalam partainya sendiri, sementara para pemimpin Iran dapat menghadapi risiko protes baru jika mereka gagal mengurangi tekanan ekonomi setelah perang yang menghancurkan.

Para pejabat AS dan Iran mengatakan kesepakatan itu pada akhirnya dapat memberikan manfaat ekonomi yang substansial bagi Iran dengan mencabut sanksi dan mencairkan aset asing.

Para pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Iran harus memenuhi tuntutan AS untuk tidak pernah membangun senjata nuklir dan menghentikan dukungan untuk milisi seperti Hizbullah di Lebanon untuk mendapatkan manfaat tersebut.

Para pejabat Iran, yang selalu membantah berniat membangun senjata nuklir, mengatakan mereka hanya sedikit berkompromi dengan menyetujui untuk melanjutkan diskusi diplomatik mengenai program pengayaan uranium Iran yang terhenti akibat perang.

Kedua belah pihak mengatakan Selat Hormuz, yang biasanya dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas alam cair dunia, akan dibuka mulai Jumat.

Pada hari Selasa, televisi pemerintah Iran melaporkan operasi untuk mencabut blokade maritimnya, sambil menekankan bahwa kapal-kapal masih harus berkoordinasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Trump sebelumnya mengatakan bahwa kapal tanker mulai bergerak keluar dari selat, dan Reuters melaporkan bahwa AS – yang telah memberlakukan blokade sendiri terhadap pelabuhan Iran – telah mengawasi sejumlah transfer minyak antar kapal secara rahasia untuk menjaga agar ekspor energi Teluk tetap mengalir.

AS mengatakan selat tersebut akan dibuka tanpa biaya selama 60 hari dan mereka mengharapkan ketentuan tersebut menjadi bagian dari perjanjian akhir. Iran telah mengisyaratkan akan mempertahankan kendali bersama Oman atas selat tersebut.

Para pengirim barang mengatakan bahwa kembalinya lalu lintas normal akan bertahap.

Salah satu kekhawatiran adalah kemungkinan adanya ranjau di jalur air sempit antara Iran dan Oman. Operasi penyapuan ranjau yang menyeluruh akan "membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan," kata seorang pejabat dari perusahaan keamanan maritim Yunani, Diaplous, kepada Reuters pada hari Selasa.

Konflik antara sekutu AS, Israel, dan milisi Hizbullah yang bersekutu dengan Iran di Lebanon, yang telah menyebabkan 1,2 juta orang mengungsi, tetap menjadi komplikasi lain.

Iran mengatakan kesepakatan itu mensyaratkan penghentian penuh permusuhan di sana, tetapi Netanyahu mengatakan Israel akan mempertahankan pasukannya di Lebanon selatan dan mempertahankan hak untuk menanggapi serangan Hizbullah.

Trump telah menyatakan kekecewaannya atas kampanye militer Israel, mengatakan pada hari Selasa bahwa ia "tidak senang" dengan cara Israel menangani dirinya sendiri. Israel belum berpartisipasi langsung dalam pembicaraan damai dengan Iran.

Seorang pejabat AS mengatakan penarikan Israel dari Lebanon, yang diinvasi pada bulan Maret setelah Hizbullah bergabung dalam perang, bukanlah syarat dari kesepakatan tersebut.

Araghchi mengatakan serangan Israel harus segera dihentikan.

TEHERAN - Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada beberapa pemimpin Arab dan Muslim bahwa ia mengharapkan mereka untuk menjalin hubungan formal dengan Israel sebagai imbalan atas kesepakatan gencatan senjata dengan Iran untuk mengakhiri perang.

Axios, mengutip para pejabat tersebut, mengatakan bahwa Trump menyampaikan tuntutan tersebut selama percakapan telepon pada hari Sabtu dengan para pemimpin dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, dan Bahrain.

Menurut sumber yang sama, kedelapan pemimpin tersebut menyatakan dukungan untuk potensi kesepakatan dengan Teheran selama panggilan tersebut.

"Kami mendukung Anda dalam kesepakatan ini," kata seorang pejabat kepada Trump, menurut laporan tersebut, dilansir Press TV.

Seorang pejabat lain yang mengetahui percakapan tersebut mengatakan bahwa presiden AS mengindikasikan bahwa ia selanjutnya akan berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan berharap untuk membawanya ke dalam panggilan bersama dengan kelompok pemimpin Arab dan Muslim yang sama di masa mendatang.

Trump juga mendesak negara-negara yang belum bergabung dengan apa yang disebut Kesepakatan Abraham – serangkaian kesepakatan normalisasi yang dimediasi AS dengan Israel pada tahun 2020 yang ditandatangani di bawah pemerintahan Trump – untuk melakukannya dan menjalin hubungan formal dengan rezim Tel Aviv, tambah para pejabat tersebut.

Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

Salah satu pejabat mengatakan kepada Axios bahwa ada "keheningan di saluran telepon" setelah permintaan Trump, yang mendorong presiden untuk bercanda dan bertanya "apakah mereka masih di sana."

Perkembangan ini terjadi ketika pembicaraan tidak langsung antara Teheran dan Washington, yang dimediasi oleh Pakistan dan difasilitasi oleh Qatar, terus berlanjut berdasarkan proposal 14 poin Republik Islam untuk mencapai memorandum yang bertujuan mengakhiri perang AS-Israel terhadap Iran.

Berbicara dalam wawancara televisi pada hari Sabtu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan bahwa Iran dan Amerika Serikat telah semakin dekat untuk menyelesaikan memorandum 14 poin untuk mengakhiri perang yang dipaksakan, menghentikan agresi maritim Amerika, dan mengamankan pembebasan aset Iran yang diblokir.

Ia menekankan bahwa fokus Iran pada tahap ini tetap sepenuhnya pada pengakhiran perang AS-Israel berdasarkan proposalnya, yang telah diajukan bolak-balik beberapa kali.

Agresi kriminal AS-Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari dengan serangan udara yang menewaskan pejabat dan komandan senior Iran, termasuk Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Angkatan Bersenjata Iran merespons dengan melancarkan operasi rudal dan drone setiap hari yang menargetkan lokasi di wilayah pendudukan Israel serta pangkalan dan aset militer AS di seluruh wilayah tersebut.

Selain itu, Iran membalas serangan tersebut dengan menutup Selat Hormuz, yang mengakibatkan kenaikan harga minyak dan produk turunannya secara signifikan.

Pada tanggal 8 April, empat puluh hari setelah perang dimulai, gencatan senjata sementara yang dimediasi Pakistan antara Iran dan AS mulai berlaku.

Negosiasi berlangsung di ibu kota Pakistan, Islamabad, tetapi terhenti sebelum tercapai kesepakatan di tengah tuntutan maksimalis Washington dan desakan pada posisi yang tidak masuk akal.

TEHERAN - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berpartisipasi dalam panggilan regional bersama pada hari Sabtu dengan Presiden AS Donald Trump, di mana perkembangan terkini dibahas.

Panggilan bersama tersebut dilakukan di tengah upaya yang sedang berlangsung untuk mempersempit kesenjangan antara AS dan Iran dan untuk mencapai kesepakatan antara kedua negara.

MBS dan Trump didampingi oleh para pemimpin Qatar, Yordania, UEA, Bahrain, Mesir, Turki, dengan kepala angkatan darat Pakistan Asim Munir mewakili Islamabad.

“Selama panggilan telepon tersebut, para pemimpin meninjau perkembangan regional terkini, dan menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kepemimpinan Presiden Trump dan komitmennya untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan para pemimpin regional,” kata SPA.

Laporan tersebut menambahkan bahwa para pemimpin juga mengakui upaya mediasi yang dipimpin oleh Pakistan dan “upaya Qatar, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan guna menghentikan eskalasi dan memperkuat keamanan dan stabilitas regional.”

Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa nota kesepahaman tentang kesepakatan perdamaian telah “sebagian besar dinegosiasikan” dengan Iran dan akan membuka Selat Hormuz, dengan rincian yang akan segera diumumkan.

“Aspek dan detail akhir dari Kesepakatan tersebut saat ini sedang dibahas, dan akan segera diumumkan,” tulis Trump di Truth Social.

Trump memposting pengumuman tersebut setelah melakukan panggilan telepon terpisah dengan para pemimpin negara-negara mayoritas Muslim dan Arab serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Sementara itu, Axios melaporkan, AS dan Iran hampir menandatangani kesepakatan yang melibatkan perpanjangan gencatan senjata 60 hari, di mana Selat Hormuz akan dibuka kembali, Iran akan dapat menjual minyak secara bebas dan negosiasi akan diadakan untuk membatasi program nuklir Iran.

Menurut laporan Axios, selama periode 60 hari tersebut, Selat Hormuz akan dibuka tanpa biaya tol dan Iran akan setuju untuk membersihkan ranjau yang ditempatkan di selat tersebut agar kapal dapat lewat dengan bebas.

Sebagai imbalannya, sebagai bagian dari kesepakatan yang diusulkan, AS akan mencabut blokade terhadap pelabuhan Iran dan mengeluarkan beberapa pengecualian sanksi untuk memungkinkan Iran menjual minyak secara bebas, tambah laporan tersebut.

Draf perjanjian tersebut juga mencakup komitmen dari Iran untuk tidak pernah mengejar senjata nuklir dan untuk bernegosiasi mengenai penangguhan program pengayaan uraniumnya dan penghapusan persediaan uranium yang sangat diperkaya, kata laporan Axios.

Iran memberikan komitmen lisan kepada AS melalui para mediator tentang cakupan konsesi yang bersedia mereka berikan terkait penangguhan pengayaan dan penyerahan material nuklir, kata dua sumber kepada Axios.

AS juga akan setuju untuk bernegosiasi mengenai pencabutan sanksi dan pencairan dana Iran selama periode 60 hari, kata laporan Axios.

Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk komentar mengenai laporan tersebut.

TEHERAN - Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan bahwa ia akan menunda "serangan yang dijadwalkan" terhadap Iran atas permintaan para pemimpin regional di Timur Tengah.

Perubahan ini, katanya, terjadi mengingat fakta bahwa "negosiasi serius sedang berlangsung".

“Kesepakatan akan dibuat, yang akan sangat dapat diterima oleh Amerika Serikat, serta semua negara di Timur Tengah, dan sekitarnya,” tulis Trump di akun Truth Social-nya.

Tidak jelas terobosan apa, jika ada, yang telah dibuat dalam negosiasi yang macet untuk mengakhiri konflik antara AS, Israel, dan Iran.

MBS dan Emir Qatar Intervensi Rencana Trump untuk Menyerang Iran, Apa Pemicunya?

1. Negosiasi Harus Terus Berjalan

Namun Trump memuji intervensi para pemimpin termasuk Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman karena mengubah pikirannya.

“Saya telah menginstruksikan Menteri Perang, Pete Hegseth, Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Daniel Caine, dan Militer Amerika Serikat, bahwa kita TIDAK akan melakukan serangan terjadwal ke Iran besok,” tambah Trump, dilansir Al Jazeera.

Namun, ia mencatat bahwa ia “menginstruksikan mereka untuk bersiap melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran, kapan saja, jika kesepakatan yang dapat diterima tidak tercapai”.

Unggahan terbaru Trump ini muncul setelah beberapa hari retorika yang semakin bermusuhan terhadap Iran, dengan presiden menulis sehari sebelumnya bahwa “waktu terus berjalan” bagi para pejabat Iran untuk mencapai kesepakatan, atau jika tidak “tidak akan ada yang tersisa dari mereka”.

Pakistan telah bertindak sebagai mediator sejak AS bergabung dengan Israel dalam menyerang Iran pada 28 Februari, yang memicu perang.

Trump berpendapat bahwa perang itu perlu untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, meskipun negara itu membantah telah berupaya mendapatkannya. Presiden AS mengulangi tema itu dalam unggahan hari Senin, menyebut persenjataan nuklir sebagai garis merah.

“Kesepakatan ini akan mencakup, yang terpenting, TIDAK ADA SENJATA NUKLIR UNTUK IRAN,” tulisnya.

Selain membatasi kemampuan Iran untuk memperkaya uranium, pemerintahan Trump juga berupaya memutuskan hubungan Iran dengan sekutu regional dan membongkar persenjataan rudal serta angkatan lautnya.

Namun, Iran menggambarkan tuntutan Trump sebagai berlebihan. Sementara itu, Iran menyerukan agar aset-aset Iran yang dibekukan dibebaskan dan sanksi asing terhadap perekonomiannya dicabut.

Pengendalian atas Selat Hormuz juga menjadi titik permasalahan, dengan Iran mencekik perdagangan melalui jalur air vital tersebut dan AS menanggapi dengan blokade angkatan lautnya sendiri.

2. Iran Ingin Berdialog

Sebelumnya pada hari Senin, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menulis di media sosial bahwa pemerintahnya akan melindungi kepentingan negaranya, apa pun yang terjadi.

“Dialog bukan berarti menyerah,” kata Pezeshkian. “Republik Islam Iran memasuki dialog dengan bermartabat, berwibawa, dan melindungi hak-hak bangsa, dan tidak akan mundur dari hak-hak hukum rakyat dan negara dengan cara apa pun.”

Iran dan AS mencapai kesepakatan gencatan senjata pada 8 April, setelah serangkaian ancaman dari Trump, termasuk bahwa "seluruh peradaban akan mati" kecuali Iran mengubah tata kelolanya.

Namun gencatan senjata itu rapuh, dengan kedua pihak saling menuduh melakukan pelanggaran.

Pada akhir April, misalnya, Trump mengumumkan akan mengirim utusannya Steve Witkoff dan menantunya Jared Kushner ke Pakistan untuk negosiasi konflik, hanya untuk kemudian membatalkan rencana dan menarik partisipasi mereka karena frustrasi dengan keadaan dialog.

3. Sentimen Negatif di Publik AS

Perang dengan Iran juga terbukti menjadi beban politik bagi Trump, yang Partai Republiknya menghadapi persaingan ketat dalam pemilihan paruh waktu November di AS.

Sebuah jajak pendapat dari The New York Times, yang dirilis pada Senin pagi, menemukan bahwa 64 persen orang dewasa AS percaya bahwa berperang dengan Iran adalah keputusan yang salah.

Perang tersebut telah menelan biaya setidaknya $29 miliar bagi negara itu sejauh ini, menurut pejabat Pentagon, dengan beberapa ahli memperkirakan bahwa biaya tersebut bisa jauh lebih tinggi.

Melaporkan dari Teheran, koresponden Al Jazeera Almigdad Alruhaid mengatakan bahwa retorika Trump tidak banyak berpengaruh untuk mempengaruhi para pemimpin Iran.

“Mereka menunjukkan sikap menantang.”

Selain konsesi terhadap retorika semacam ini dari Donald Trump, mereka juga menekankan pentingnya saling percaya dan saling menghormati,” katanya. “Bahasa seperti ini tidak dapat diterima di sini.”

4. Negara-negara Arab Ingin Solusi Terbaik

Namun beberapa analis mencatat bahwa pesan terbaru Trump tampaknya ditujukan kepada negara-negara Teluk seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, yang telah menghadapi serangan rudal sebagai akibat dari perang yang sedang berlangsung.

Dania Thafer, direktur eksekutif Gulf International Forum, sebuah lembaga yang menyediakan analisis tentang kawasan Teluk, mengatakan bahwa negara-negara tersebut berharap untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dalam konflik tersebut.

“Yang mereka inginkan adalah solusi untuk krisis yang mereka hadapi,” katanya.

Thaper menambahkan bahwa prioritas Trump untuk perang tersebut belum tentu sama dengan sekutu AS di Teluk.

“Perlu disebutkan, dari perspektif negara-negara Teluk, isu nuklir bukanlah prioritas,” jelas Thafer.

“Dari perspektif mereka, pembukaan Selat Hormuz dan penanganan program rudal Iran yang telah meluncurkan ribuan rudal ke negara-negara Teluk adalah isu inti.”

Karena penutupan selat tersebut mendorong harga bahan bakar lebih tinggi, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan bahwa pemerintahan Trump akan mengizinkan "negara-negara yang paling rentan" untuk sementara mengakses minyak Rusia yang diblokir selama 30 hari.

“Perpanjangan ini akan memberikan fleksibilitas tambahan, dan kami akan bekerja sama dengan negara-negara ini untuk memberikan lisensi khusus sesuai kebutuhan,” kata Bessent.

“Lisensi umum ini akan membantu menstabilkan pasar minyak mentah fisik dan memastikan minyak mencapai negara-negara yang paling rentan terhadap kekurangan energi.”

Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan BPI Danantara tengah mengincar tanah yang lokasinya 400 meter dari Masjidil Haram untuk Kampung Haji."Bulan ini, Pak Rosan Danantara (CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani) lagi menge-bid (menawar), melawan beberapa puluh pesaing untuk dapat tanah 400 meter dari Masjidil Haram," ujar Hashim saat menghadiri Economic Briefing 2026 di Jakarta, seperti dikutip Antara pada Kamis (24/4).

Menurut Hashim, Danantara mengincar lahan tersebut lantaran mempertimbangkan usia jamaah haji yang sudah lanjut usia (lansia).

"Jamaah Indonesia yang ke Tanah Suci banyak yang sudah sepuh, sudah umur 60-70 tahun. Harus jalan kaki 9-10 km," ujarnya.

Hashim berharap, apabila tawaran Danantara diterima, jamaah Indonesia dapat berkumpul dengan nyaman, murah, dan dekat dengan Masjidil Haram.

"Saya dengar mau dibangun kurang lebih 15 menara di tempat yang pertama. Nanti ada tempat-tempat lain, restoran nasi padang atau nanti restoran Aceh. Nanti yang tua-tua, sepuh-sepuh, bisa di sana. Bisa istirahat," ujarnya.

Menurut Hashim, langkah terobosan ini bisa terwujud sebab Presiden Prabowo Subianto mendapatkan komitmen dari Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS).

"Indonesia dapat tempat dekat dengan Kabah, dekat dengan Masjidil Haram. 2,5 km. Ini sangat berdampak positif bagi umat Islam di Indonesia," ujarnya.

Pemerintah Indonesia melalui Danantara sebelumnya telah mengamankan lahan total seluas 45 hektare untuk Kampung Haji Indonesia di Mekkah.

Keberadaan Kampung Haji tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem halal global serta meningkatkan multiplier effect ekonomi bagi Indonesia.

[Gambas:Youtube]

TEHERAN - Arab Saudi mengkonfirmasi bahwa Iran telah menyerang Riyadh dan wilayah timurnya, dan memperingatkan bahwa mereka berhak untuk membela diri, termasuk dengan melakukan serangan balasan.

Arab Saudi “menyampaikan kecaman terkerasnya terhadap serangan Iran yang terang-terangan dan pengecut yang menargetkan Riyadh dan wilayah Provinsi Timur, yang telah berhasil dipukul mundur,” kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan.

“Mengingat agresi yang tidak beralasan ini, Kerajaan menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan keamanannya dan melindungi wilayah, warga negara, dan penduduknya, termasuk dengan opsi untuk membalas agresi tersebut.”

Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan militer terhadap Iran pada hari Sabtu, menargetkan para pemimpin tertingginya dan menjerumuskan Timur Tengah ke dalam konflik yang menurut Presiden Donald Trump akan mengakhiri ancaman keamanan bagi AS dan memberi Iran kesempatan untuk menggulingkan penguasa mereka.

Teheran menyebut serangan itu tidak beralasan dan ilegal, dan menanggapi dengan meluncurkan rudal ke Israel dan beberapa negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan Amerika.

Arab Saudi Dirudal Iran, Apa yang Dilakukan Putra Mahkota MBS?

1. Membangun Solidaritas dengan Para Pemimpin Arab Lainnya

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) melakukan panggilan telepon dengan para pemimpin UEA, Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Yordania pada hari Sabtu setelah Iran melancarkan serangan di beberapa lokasi di Teluk.

Putra Mahkota “menegaskan solidaritas dan dukungan penuh Kerajaan kepada negara-negara saudara mereka, dan kesiapan Kerajaan untuk menyediakan semua sumber dayanya untuk membantu saudara-saudaranya dalam setiap tindakan yang mereka ambil sebagai tanggapan terhadap serangan brutal Iran yang menargetkan negara-negara mereka hari ini dan yang merusak keamanan dan stabilitas kawasan,” demikian pernyataan yang diterbitkan di Kantor Berita Saudi (SPA).

Putra Mahkota Arab Saudi mengatakan kepada Emir Kuwait bahwa Kerajaan mendukung Kuwait dalam semua tindakannya untuk mempertahankan kedaulatannya, menurut pernyataan yang diterbitkan di Kantor Berita Kuwait (KUNA).

2. Mengutuk Serangan Iran ke Negara-negara Arab

Putra Mahkota “mengutuk keras agresi tersebut, menggambarkannya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Kuwait, wilayah udara, hukum internasional, dan piagam PBB,” tambah pernyataan itu.

Kantor Emiri Diwan juga melaporkan bahwa Putra Mahkota Saudi melakukan percakapan telepon dengan penguasa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani.

Sebelumnya pada hari Sabtu, Arab Saudi mengutuk serangan Iran terhadap beberapa negara di Teluk dan Timur Tengah, termasuk UEA, Qatar, dan Bahrain.

“Kerajaan Arab Saudi mengutuk dan mengecam sekeras-kerasnya agresi Iran yang terang-terangan dan pelanggaran kedaulatan Uni Emirat Arab, Kerajaan Bahrain, negara Qatar, negara Kuwait, dan Kerajaan Hashemite Yordania,” demikian bunyi pernyataan dari kementerian luar negeri.

RIYADH - Rise Tower, gedung pencakar langit setinggi dua kilometer yang diusulkan di Riyadh, dapat segera menjadi gedung tertinggi di dunia.

Tetapi mengapa Arab Saudi mengejar proyek yang begitu ambisius? Jawabannya terletak pada Visi 2030 yang diusung penguasa de facto Arab Saudi Pangeran Mohammad Bin Salman, strategi nasional kerajaan untuk mendiversifikasi ekonominya, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan mengubah dirinya menjadi pusat bisnis dan pariwisata global.

8 Fakta Rise Tower, Ambisi MBS Bangun Gedung dengan Ketinggian Capai 2 Km

1. 2 Kali Lipat Burj Khalifa

Arab Saudi sedang meletakkan dasar untuk megaproyek ambisius lainnya: sebuah gedung pencakar langit pemecah rekor bernama Rise. Setelah selesai, Rise Tower akan menjadi gedung tertinggi di dunia, menjulang hingga ketinggian yang menakjubkan yaitu dua kilometer—melampaui pemegang rekor saat ini, Burj Khalifa di Dubai (830 meter), serta Menara Jeddah yang belum selesai dibangun.

Melansir parametric-architecture, Proyek Rise, Lumenis adalah rencana untuk membangun menara tertinggi di dunia. Dirancang oleh HKS Architects, menara ini diharapkan akan menjulang lebih dari dua kali tinggi Burj Khalifa di Dubai. Kata Lumenis berasal dari "cahaya" dan melambangkan transformasi, nilai-nilai yang terhubung langsung dengan Visi 2030 Arab Saudi.

Rise Tower telah diakui dengan Penghargaan WAFX 2025 untuk Inovasi Iklim dan Energi. Proyek Rise – Lumenis dikenal karena pendekatannya terhadap keberlanjutan.

Arab Saudi telah lama menjadi pesaing dalam perlombaan global untuk membangun struktur yang lebih tinggi dan lebih berani. Menara Jeddah, yang dirancang untuk mencapai ketinggian satu kilometer, dimaksudkan untuk mencetak rekor tetapi telah menghadapi penundaan konstruksi selama bertahun-tahun. Menara Rise mewakili komitmen baru kerajaan untuk melampaui ekspektasi. Arab Saudi siap membuktikan ketahanan dan tekad untuk menciptakan ikon global baru.

2. Kota Masa Depan

Menara Rise akan berdiri sebagai pusat dari Proyek Kutub Utara, sebuah pengembangan ambisius seluas 306 kilometer persegi di utara Riyadh. Jauh dari sekadar proyek real estat konvensional, Kutub Utara dibayangkan sebagai kota masa depan, yang dirancang dengan keberlanjutan, teknologi cerdas, dan energi terbarukan sebagai intinya.

Lingkungan perumahan, pusat komersial, landmark budaya, dan fasilitas pendidikan akan terjalin bersama menjadi satu ekosistem yang terhubung. Menara Rise akan bertindak sebagai kota vertikal, menarik perhatian global sekaligus menjadi jangkar transformasi perkotaan Riyadh.

Di balik Rise Tower berdiri Dana Investasi Publik Arab Saudi, kekuatan pendorong yang sama yang bertanggung jawab atas banyak usaha paling ambisius kerajaan, termasuk NEOM dan Proyek Laut Merah. Dengan perkiraan biaya lima miliar dolar, menara ini adalah salah satu tambahan paling menarik untuk portofolio dana yang terus berkembang.

3. Hal yang Mustahil

Ambisi untuk membangun menara setinggi dua kilometer di atas tanah akan menjadi preseden dalam sejarah arsitektur. Namun, mewujudkan struktur seperti itu berarti menghadapi beberapa tantangan paling kompleks dalam rekayasa dan desain kontemporer.

Pada skala ini, bangunan harus mampu menahan beban angin ekstrem, mengandalkan sistem fondasi yang belum pernah ada sebelumnya untuk menopang beratnya, mengintegrasikan material yang mampu menahan suhu gurun yang tinggi, dan memperkenalkan strategi sirkulasi vertikal yang dapat mengangkut ribuan penghuni secara efisien di ratusan lantai. Proyek ini bukan sekadar membangun lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi lebih merupakan ujian kemampuan arsitektur untuk mendefinisikan kembali batas-batas teknologi, hunian, dan kehidupan perkotaan.

4. Menahan Beban, Angin, dan Getaran

Semakin tinggi sebuah bangunan, semakin besar pula beban angin yang harus ditanggungnya. Pada ketinggian ekstrem, gaya angin dapat menyebabkan getaran yang cukup kuat untuk memengaruhi stabilitas struktur dan kenyamanan orang-orang di dalamnya. Untuk Menara Rise, para insinyur sedang mengeksplorasi bentuk aerodinamis yang dapat mengalihkan arus angin daripada melawannya secara langsung.

Mereka juga mempertimbangkan penggunaan peredam massa tertala dan sistem pengurangan getaran untuk mengatasi goyangan di tingkat atas. Ide-ide seperti mengintegrasikan turbin angin ke dalam desain dapat mengubah gaya alam ini menjadi sumber energi, membuat menara lebih stabil dan lebih berkelanjutan.

5. Fondasi untuk Menopang Beban

Dengan tinggi dua kilometer, Menara Rise akan memiliki berat lebih dari struktur apa pun yang pernah dibangun. Oleh karena itu, fondasinya harus mampu menopang beban vertikal dan lateral yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fondasi dalam tradisional tidak akan cukup; sebaliknya, para insinyur kemungkinan akan merancang dasar yang menyebarkan beban di area yang luas sambil menancap jauh ke dalam tanah.

Studi geoteknik tingkat lanjut terhadap tanah gurun Riyadh akan memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana fondasi dibangun. Fondasi yang dirancang untuk menahan beban bangunan yang sangat besar sekaligus menahan angin dan gempa bumi akan membuat proyek ini memungkinkan dan aman untuk generasi mendatang.

6. Beradaptasi dengan Iklim Gurun

Lingkungan tempat Menara Rise akan dibangun menghadirkan serangkaian tantangan uniknya sendiri. Iklim gurun Riyadh ditandai dengan panas ekstrem di siang hari, suhu yang lebih dingin di malam hari, dan badai pasir sesekali.

Material yang digunakan dalam konstruksi harus mampu menahan siklus ekspansi dan kontraksi yang konstan ini tanpa melemah seiring waktu. Kaca, baja, dan beton perlu direkayasa untuk menahan tekanan termal, sementara kulit bangunan harus memberikan insulasi dan perlindungan. Keberlanjutan juga berperan di sini, karena perangkat peneduh dan permukaan reflektif dapat mengurangi penggunaan energi sambil menjaga interior tetap nyaman.

7. Transportasi di Dalam Menara

Memindahkan orang secara efisien di dalam gedung yang menjulang setinggi dua kilometer ke langit mungkin merupakan tantangan logistik paling kompleks dari semuanya. Sistem lift tradisional tidak dirancang untuk jarak sejauh itu;

Di atas ketinggian tertentu, kabel menjadi terlalu berat dan tidak efisien. Karena alasan ini, para insinyur sedang mengeksplorasi teknologi seperti lift levitasi magnetik, yang dapat memindahkan orang secara vertikal dan horizontal. Kabin multi-dek juga sedang dieksplorasi yang memungkinkan lebih banyak orang untuk diangkut sekaligus.

8. Landmark Riyadh Berikutnya

Riyadh sudah mengalami perubahan pesat, dengan industri baru, proyek budaya, dan infrastruktur. Penambahan Rise Tower akan mempercepat transformasi ini, memposisikan ibu kota sebagai kota global terkemuka. Sama seperti Burj Khalifa yang menjadi identik dengan Dubai, Rise Tower siap untuk mendefinisikan Riyadh dan Arab Saudi. Rise Tower akan menampung hunian, kantor, hotel, pusat hiburan, dan bahkan taman udara.

Saat Rise Tower menjulang di atas cakrawala gurun, ia mengajak kita untuk membayangkan cara hidup, bekerja, dan terhubung yang baru di kota-kota vertikal masa depan. Akankah ia menjadi ikon budaya seperti Menara Eiffel di Paris atau simbol penemuan kembali seperti Burj Khalifa di Dubai? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti: Rise Tower mengajak kita untuk melampaui batas-batas arsitektur.

TEHERAN - Presiden Iran Masoud Pezeshkian melakukan panggilan telepon dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) setelah kapal induk Amerika Serikat tiba di wilayah tersebut di tengah meningkatnya kekhawatiran akan konflik baru dengan Israel atau AS.

AS telah mengindikasikan dalam beberapa pekan terakhir bahwa mereka sedang mempertimbangkan serangan terhadap Iran sebagai tanggapan atas tindakan keras Teheran terhadap para pengunjuk rasa, yang telah menyebabkan ribuan orang tewas. Presiden AS Donald Trump telah mengirimkan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah tersebut.

Armada AS Sudah Siaga, Ada 4 Poin Curhat Presiden Iran ke MBS

1. Timur Tengah Akan Tidak Stabil

Pezeshkian mengecam "ancaman" AS dalam percakapan telepon dengan pemimpin Arab Saudi pada hari Selasa, mengatakan bahwa ancaman tersebut "bertujuan untuk mengganggu keamanan kawasan, dan tidak akan mencapai apa pun selain ketidakstabilan".

"Presiden menunjuk pada tekanan dan permusuhan baru-baru ini terhadap Iran, termasuk tekanan ekonomi dan campur tangan eksternal, menyatakan bahwa tindakan tersebut gagal melemahkan ketahanan dan kesadaran rakyat Iran," kata pernyataan dari kantor Pezeshkian, dilansir Al Jazeera.

2. MBS Menekankan Solidaritas Negara Islam

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Pangeran Mohammed “menyambut baik dialog tersebut dan menegaskan kembali komitmen Arab Saudi terhadap stabilitas, keamanan, dan pembangunan regional”.

“Beliau menekankan pentingnya solidaritas di antara negara-negara Islam dan menyatakan bahwa Riyadh menolak segala bentuk agresi atau eskalasi terhadap Iran,” kata pernyataan itu, menambahkan bahwa beliau telah menyatakan kesiapan Riyadh untuk membangun “perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan”.

3. MBS Jamin Tak Akan Izinkan Wilayah Udaranya untuk Menyerang Iran

Kantor Berita Resmi Saudi (SPA) melaporkan setelah percakapan telepon tersebut bahwa Pangeran Mohammed mengatakan kepada Pezeshkian bahwa Riyadh tidak akan mengizinkan wilayah udaranya atau wilayahnya digunakan untuk aksi militer terhadap Teheran.

“Yang Mulia Putra Mahkota menegaskan selama percakapan telepon tersebut posisi Kerajaan dalam menghormati kedaulatan Iran, menekankan bahwa Kerajaan tidak akan mengizinkan wilayah udaranya atau wilayahnya digunakan untuk aksi militer apa pun terhadap Iran atau untuk serangan apa pun dari pihak mana pun, terlepas dari asal-usulnya,” lapor SPA.

4. Perlunya Dialog untuk Menyelesaikan Masalah

“Yang Mulia Putra Mahkota juga menegaskan dukungan Kerajaan untuk setiap upaya yang bertujuan menyelesaikan perselisihan melalui dialog dengan cara yang meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut,” tambah kantor berita itu.

“Presiden Iran menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kerajaan atas pendiriannya yang teguh dalam menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Iran dan menyampaikan apresiasinya atas peran yang dilakukan oleh Yang Mulia Putra Mahkota dalam mengerahkan upaya dan inisiatif untuk mencapai keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut.”

Percakapan antara kedua pemimpin itu terjadi setelah Trump berulang kali mengancam akan menyerang Iran selama penindakan keras yang dilakukan Teheran terhadap protes anti-pemerintah bulan ini. Pekan lalu, presiden AS mengirimkan "armada" ke arah Iran tetapi mengatakan dia berharap tidak perlu menggunakannya.

Dalam pidatonya di Iowa pada hari Selasa, Trump kembali mengatakan bahwa "armada" besar sedang menuju Iran dan mengulangi ancamannya, mengatakan bahwa Teheran harus tunduk pada tuntutan AS.

"Ngomong-ngomong, ada armada indah lainnya yang berlayar dengan indah menuju Iran saat ini. Jadi kita lihat saja," kata Trump dalam pidatonya.

"Saya harap mereka membuat kesepakatan. Saya harap mereka membuat kesepakatan. Seharusnya mereka membuat kesepakatan sejak awal. Mereka akan memiliki sebuah negara," katanya, yang tampaknya merujuk pada serangan AS terhadap Iran Juni lalu.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran akan perang baru, seorang komandan dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada hari Selasa mengeluarkan peringatan kepada negara-negara tetangganya.

“Jika mereka melawan Iran, mereka akan dianggap sebagai musuh,” kata Mohammad Akbarzadeh, wakil politik pasukan angkatan laut IRGC, seperti dikutip oleh kantor berita Fars.

Israel melakukan serangkaian serangan terhadap Iran pada Juni 2025, menargetkan beberapa pejabat militer senior dan ilmuwan nuklir, serta fasilitas nuklir. AS kemudian bergabung dalam perang 12 hari untuk membombardir tiga situs nuklir di Iran.

Perang tersebut terjadi menjelang putaran negosiasi yang direncanakan antara AS dan Iran mengenai program nuklir Teheran.

Sejak konflik tersebut, Trump telah mengulangi tuntutan agar Iran membongkar program nuklirnya dan menghentikan pengayaan uranium, tetapi pembicaraan belum dilanjutkan.

Pada hari Senin, seorang pejabat AS mengatakan bahwa Washington “terbuka untuk bisnis” dengan Iran.

“Saya pikir mereka tahu persyaratannya,” kata pejabat itu kepada wartawan ketika ditanya tentang pembicaraan dengan Iran. “Mereka menyadari persyaratannya.”

Ali Vaez, direktur Proyek Iran di International Crisis Group, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kemungkinan Iran menyerah pada tuntutan AS adalah "hampir nol".

Para pemimpin Iran percaya bahwa "kompromi di bawah tekanan tidak akan meredakannya, tetapi malah mengundang lebih banyak tekanan," kata Vaez.

Namun, sementara militer AS meningkatkan kehadirannya di kawasan tersebut, Iran telah memperingatkan bahwa mereka akan membalas jika serangan dilancarkan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan pada hari Selasa bahwa konsekuensi serangan terhadap Iran dapat memengaruhi kawasan secara keseluruhan.

Esmaeil Baghaei mengatakan kepada wartawan, "Negara-negara di kawasan ini sepenuhnya mengetahui bahwa setiap pelanggaran keamanan di kawasan ini tidak hanya akan memengaruhi Iran. Kurangnya keamanan itu menular."

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri asal-usul pemberian kuota haji tambahan dalam perkara dugaan korupsi yang menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Untuk mengungkap latar belakang kuota haji, lembaga anti-rasuah ini memeriksa sejumlah pihak terkait untuk menjadi saksi. Salah satunya, eks Menpora Dito Ariotedjo.

Dalam pemeriksaannya, Dito mengaku bahwa salah satu materi pemeriksaan yang dilayangkan penyidik KPK adalah soal kunjungan kerja saat mendampingi Presiden ke-7 Joko Widodo ke Arah pada Oktober 2023.

Kunjungan kerja itu merupakan sebagai awal mula pemberian kuota haji tambahan untuk 20.000 jemaah dari pemerintah Arab untuk Indonesia. Dito pun ingat betul pembahasan kuota haji berlangsung saat Jokowi melakukan makan siang dengan pangeran Arab saat itu Muhammad bin Salman (MBS).

Namun, Dito juga menekankan bahwa pertemuan itu tidak membahas spesifik soal kuota haji, melainkan ada juga pembahasan soal investasi di Indonesia seperti IKN.

"Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji. Karena kan haji kita butuh banyak kan," ujar Dito di KPK pada Jumat (23/1/2026).

Adapun, dalam catatan Bisnis Jokowi memastikan bahwa Indonesia mendapatkan kuota haji usai menjelaskan secara langsung kondisi antrean haji di Indonesia yang sudah sangat panjang.

Bahkan, kala itu Jokowi mengungkap waktu tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia sudah mencapai 47 tahun sehingga Indonesia membutuhkan tambahan kuota haji.

"Dan alhamdulillah ditanggapi sangat positif," ujar Jokowi setelah melakukan pertemuan bilateral dengan PM Mohammed bin Salman Al-Saud hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean-GCC (Gulf Cooperation Council) pada (20/1/2023).

Peluang Jokowi Diperiksa

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan soal peluang Jokowi diperiksa dalam perkara dugaan rasuah kuota haji harus berdasarkan kebutuhan penyidik.

Oleh sebab itu, Budi tidak mau berandai-andai terkait pemanggilan mantan Presiden ke-7 RI tersebut dalam perkara ini.

"Terkait dengan pemanggilan saksi, siapapun nanti tentu berdasarkan kebutuhan dari penyidik. Ya, nanti kami akan terus update saksi-saksi siapa saja yang kemudian akan dimintai keterangan oleh penyidik," ujar Budi di KPK, Jumat (23/1/2026).

RIYADH - Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyambut baik permintaan dari Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) Yaman yang didukung Saudi untuk mengadakan forum di Riyadh. Itu bertujuan untuk menyelesaikan perpecahan faksi yang mematikan di selatan negara itu yang telah memicu konflik bersenjata di sana dan memicu ketegangan antara negara-negara Arab Teluk.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Kementerian Luar Negeri Saudi menyerukan faksi-faksi selatan untuk berpartisipasi dalam forum di ibu kota Saudi untuk "merumuskan visi komprehensif untuk solusi yang adil bagi masalah selatan".

Sebelumnya pada hari Sabtu, Ketua PLC Rashad al-Alimi menyerukan kepada berbagai kelompok dan tokoh di Yaman selatan untuk berkumpul dalam sebuah pertemuan di Riyadh, menurut Kantor Berita Saba.

Saba mengutip al-Alimi yang menggarisbawahi “keadilan dan sentralitas perjuangan selatan” dan “menolak solusi sepihak atau eksklusif apa pun” untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung.

Ketegangan mematikan telah meletus dalam beberapa hari terakhir, setelah kelompok separatis Dewan Transisi Selatan (STC) melancarkan serangan besar-besaran di provinsi Hadramout dan al-Mahra di Yaman, yang mencakup hampir setengah dari wilayah Yaman.

Provinsi Hadramout yang kaya minyak berbatasan dengan Arab Saudi, dan banyak tokoh Saudi terkemuka memiliki asal usul dari provinsi tersebut, sehingga memberikan makna budaya dan sejarah yang penting bagi kerajaan. Perebutan Hadramout oleh STC bulan lalu dianggap oleh Saudi sebagai ancaman.

STC adalah bagian dari koalisi anti-Houthi di Yaman selatan. Namun, dikatakan bahwa mereka memiliki rencana untuk membentuk negara sendiri di Yaman selatan, yang menyebabkan konflik dengan mitranya, pemerintah Yaman yang diakui secara internasional yang dipimpin oleh PLC.

Melansir Al Jazeera, Saudi menuduh mitra koalisinya, Uni Emirat Arab (UEA), mempersenjatai STC, yang operasi militernya kini mengancam untuk memecah Yaman menjadi tiga bagian, sekaligus menimbulkan masalah bagi keamanan nasional Riyadh sendiri.

UEA membantah tuduhan tersebut, dan menegaskan bahwa mereka mendukung keamanan Arab Saudi.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, UEA menyatakan "keprihatinan mendalam" atas eskalasi yang sedang berlangsung dan menyerukan kepada rakyat Yaman "untuk memprioritaskan kebijaksanaan dan menahan diri untuk memastikan keamanan dan stabilitas di negara tersebut".

Koalisi yang didukung Saudi dibentuk pada tahun 2015 dalam upaya untuk menggusur Pemberontak Houthi yang didukung Iran dari Yaman utara.

Namun setelah perang saudara yang brutal selama satu dekade, Houthi tetap berkuasa sementara faksi yang didukung Saudi dan Uni Emirat Arab saling menyerang di selatan.

Pada hari Jumat, serangan udara oleh koalisi pimpinan Saudi menewaskan 20 orang, menurut STC.

Pada Jumat malam, UEA mengumumkan kembalinya seluruh personel angkatan bersenjata UEA dari Yaman, menandakan kemungkinan detente dengan Arab Saudi.

Kementerian pertahanan UEA mengatakan bahwa penarikan pasukannya dari Yaman sesuai dengan keputusannya "untuk menyelesaikan misi yang tersisa dari unit kontra-terorisme".

"Proses ini telah dilakukan dengan cara yang memastikan keselamatan semua personel dan dilakukan dalam koordinasi dengan semua mitra terkait," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di situs web Kantor Berita Emirates.

Di tengah pengumuman penarikan pasukan UEA, STC secara sepihak menyatakan bahwa mereka bertujuan untuk mengadakan referendum kemerdekaan dari utara dalam dua tahun.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, mantan diplomat Yaman dan anggota parlemen Ali Ahmed al-Amrani, bagaimanapun, menolak gagasan pemisahan diri sebagai solusi untuk krisis Yaman, dengan mengatakan bahwa hal itu "tidak mencerminkan konsensus nasional".

Sementara itu, Hisham Al-Omeisy, seorang analis politik dan konflik yang fokus pada Yaman di European Institute of Peace, memperingatkan bahwa jika tidak diselesaikan, kekerasan terbaru di selatan dapat menandai awal fase baru yang berbahaya dalam perang, dengan pasukan yang bersaing berusaha untuk membentuk kembali kendali di lapangan.

"Pada dasarnya kita akan melihat konflik berdarah, setidaknya dalam beberapa hari mendatang, untuk menggambar peta baru di selatan," tambahnya.

"Ini adalah pertempuran yang berkepanjangan," kata Al-Omeisy kepada Al Jazeera, menggambarkan situasi di mana "faksi-faksi yang bertikai mencoba untuk mendapatkan wilayah dan mengamankan kendali.

"Ini adalah perang proksi di dalam perang proksi," katanya, menambahkan bahwa konsekuensinya dapat meluas jauh melampaui perbatasan Yaman.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) pada Rabu (10/12/2025) malam.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut bahwa komunikasi tingkat tinggi tersebut berlangsung hangat dan konstruktif, membahas sejumlah agenda penting yang mencerminkan eratnya hubungan kedua negara.

Menurutnya, Putra Mahkota MBS membuka percakapan dengan menyampaikan dukungan penuh serta belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas bencana yang terjadi di sejumlah wilayah.

Dia menegaskan bahwa solidaritas Arab Saudi akan selalu menyertai Indonesia sebagai negara sahabat.

“Indonesia adalah negara besar serta pemimpinnya adalah Presiden yang kuat dalam menghadap kondisi apa pun,” ujar Putra Mahkota MBS sebagaimana disampaikan dalam keterangan tersebut.

Selain menyampaikan dukungan, Teddy menjelaskan bahwa percakapan telepon tersebut juga membahas kelanjutan rencana pembangunan perkampungan Haji yang dirancang untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah asal Indonesia.

Kedua pemimpin mendiskusikan sejumlah aspek krusial, mulai dari penentuan lokasi, desain dan proses pembangunan, hingga fasilitas yang akan disiapkan demi memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi jamaah.

“Presiden Prabowo dan Putra Mahkota MBS membahas kelanjutan mengenai rencana pembangunan perkampungan Haji yang meliputi penentuan lokasi, proses pembangunan, serta fasilitas yang akan disiapkan, yang nantinya diperuntukkan bagi jamaah haji asal Indonesia,” tulis Teddy.

Pembicaraan ini semakin menegaskan hubungan bilateral Indonesia–Arab Saudi yang terus berkembang, baik dalam konteks kemanusiaan, pembangunan, maupun layanan keagamaan.

Pemerintah Indonesia berharap kerja sama tersebut membawa manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya jutaan jamaah haji Indonesia yang setiap tahun menjadi tamu Allah di Tanah Suci.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS). Dalam sambungan telepon itu dibahas sejumlah hal termasuk pembangunan kampung haji RI di Makkah.

Pangeran MBS menyampaikan ucapan belasungkawa atas bencana yang terjadi di Sumatera, khususnya kepada warga yang terdampak bencana.

“Pertama, Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyampaikan dukungan penuh serta ucapan belasungkawa kepada Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada warga yang terdampak bencana,” tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Sekretariat Kabinet, dikutip Jumat (12/12/2025).

“Indonesia adalah negara besar serta pemimpinnya adalah Presiden yang kuat dalam menghadap kondisi apapun,” sambungnya.

Selanjutnya, Prabowo dan Pangeran MBS turut membahas kelanjutan mengenai rencana pembangunan perkampungan Haji.

"Yang meliputi penentuan lokasi, proses pembangunan, serta fasilitas yang akan disiapkan, yang nantinya diperuntukkan bagi jemaah haji asal Indonesia," ujar Teddy.