Bisnis.com, PADANG ARO - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, mengusulkan ke Kementerian Agama agar ada kebijakan untuk memberikan pendidikan gratis di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) yang merupakan jenjang pendidikan menengah setara SMA.

Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan sejauh ini sinergi pemerintah daerah dengan Kementerian Agama telah memberikan seragam untuk seluruh jenjang pendidikan. Melihat dampak yang bagus, ada baiknya ke depan semakin diperkuat melalui pendidikan gratis untuk pendidikan MAN.

“Kami ingin memperluas akses pendidikan hingga sekolah gratis, harapan ini telah disampaikan langsung ke pemerintah pusat yakni Kemenag,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Khairunas berpandangan bahwa upaya memajukan pendidikan tidak boleh berhenti pada bantuan seragam semata, tapi bisa ditingkatkan yakni bisa wujudkan sekolah gratis di MAN.

Dikatakannya apabila usulan itu diterima Kemenag, maka anak-anak di Solok Selatan bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah di MAN. Apalagi dengan semakin banyaknya anak-anak bersekolah di MAN, akan memberikan dampak yang baik bagi daerah.

“Semakin baiknya anak-anak belajar agama Islam, akan menjadikan Solok Selatan sebagai daerah lahirnya para tokoh yang dapat membangun Solok Selatan lebih baik ke depannya,” tegasnya.

Oleh karena itu, Khairunas menyatakan sangat menginginkan hadirnya kebijakan yang lebih progresif yaitu menggratiskan biaya pendidikan hingga tingkat SLTA, termasuk MAN.

Bupati menjelaskan dengan jumlah peserta didik rata-rata 700 orang per tahunnya dari dua MAN yang ada di Solok Selatan, setidaknya dibutuhkan dana Rp900 juta setiap tahun untuk memberikan fasilitas sekolah gratis pada jenjang pendidikan ini.

Hal tersebut yang juga menjadi alasan Pemkab Solok Selatan untuk mengajak Kementerian Agama berkolaborasi dalam mewujudkan rencana tersebut. Pasalnya, saat ini Solok Selatan telah memberikan fasilitas pendidikan untuk SMA dan SMK dengan skema cost sharing 50:50 dengan Pemprov Sumbar.

"Kami memahami bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai prioritas dan keterbatasan anggaran. Namun besar harapan kami kiranya dapat ditemukan skema kolaborasi yang memungkinkan program ini berjalan. Apakah dukungan tersebut dapat diberikan secara penuh, atau mungkin melalui pola sharing anggaran," sebutnya.

Khairunas menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini penting untuk memastikan tidak ada anak-anak madrasah yang terkendala pendidikan karena persoalan biaya.

“Jadi saat ini kami sebenarnya juga tengah berupaya agar MAN ini terus bertambah di Solok Selatan. Seperti di Kecamatan Sangir Jujuan tengah melakukan percepatan proses pengerjaan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lubuk Malako,” ungkapnya.

Terakhir dibahas pada 2021 silam, kata Khairunas, proses tersebut masih belum dapat diselesaikan karena adanya kendala terkait penerbitan keputusan dari Kementerian PAN-RB. Makanya, bupati memohon arahan, dukungan, dan pendampingan dari Kementerian Agama untuk mempercepat agar proses tersebut bisa dirampungkan.

"Kami datang ke Kemenag dengan semangat kolaborasi, bukan semata-mata mengajukan permohonan bantuan. Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II di Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, memasuki tahap penyelesaian akhir. Komisi V DPR RI optimistis sekolah berkonsep asrama itu dapat mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Optimisme tersebut disampaikan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke lokasi pembangunan pada Jumat (12/6/2026). Dalam kunjungan itu, anggota dewan meninjau langsung progres pembangunan yang dikerjakan PT Brantas Abipraya (Persero).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai progres pembangunan menunjukkan hasil yang positif meski waktu pelaksanaan relatif terbatas. Namun, ia menekankan kualitas pembangunan harus tetap menjadi prioritas hingga proyek selesai.

Komisi V DPR RI juga meminta PT Brantas Abipraya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan pemantauan dan pengawasan agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI meninjau sejumlah fasilitas utama yang tengah dibangun, mulai dari ruang kelas, asrama putra dan putri, rumah susun guru, hingga dapur. Pembahasan juga mencakup integrasi tata ruang mengingat Sekolah Rakyat mengusung konsep boarding school yang akan menampung peserta didik jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II kini telah memasuki tahap akhir. Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan terus melakukan percepatan pekerjaan dan pengawasan ketat agar seluruh fasilitas dapat berfungsi optimal saat tahun ajaran baru dimulai.

"Kami menyambut baik kunjungan kerja Komisi V DPR RI sebagai bentuk dukungan dan pengawasan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II. Masukan yang disampaikan menjadi motivasi bagi Brantas Abipraya untuk terus menjaga kualitas pekerjaan sekaligus memastikan penyelesaian proyek sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Dian, Senin (15/6/2026).

Sekolah Rakyat Jabar II dirancang menampung sekitar 900 hingga 1.080 siswa yang terbagi dalam 36 rombongan belajar. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin dan miskin ekstrem.

Selain memperluas akses pendidikan, kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi sarana pembentukan sumber daya manusia unggul melalui lingkungan belajar yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung yang memadai.

Dian mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program yang memiliki dampak sosial besar karena membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, PT Brantas Abipraya berupaya memastikan pembangunan berjalan sesuai standar mutu dan target waktu yang ditetapkan.

"Sebagai BUMN konstruksi, Brantas Abipraya bangga dapat berkontribusi mewujudkan program ini dan akan terus mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi penerus bangsa," kata Dian.

Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji mengungkapkan program hilirisasi telah mendorong lonjakan signifikan terhadap perekonomian daerahnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Halmahera Tengah tercatat meningkat hingga 1.500 persen sejak industri pengolahan nikel berkembang di wilayah tersebut.

Ikram mengatakan sebelum hilirisasi berjalan, nilai PDRB Halmahera Tengah hanya berada di kisaran Rp3,9 triliun. Namun setelah investasi industri pengolahan nikel masuk, nilainya melonjak menjadi Rp54,8 triliun.

"Sebelum hilirisasi, investasi itu hanya Rp3,9 triliun, PDRB-nya. Tapi begitu masuk pada hilirisasi, itu menjadi Rp54,8 triliun. Itu artinya ada 1.500 persen atau kenaikan 16 kali. Itu dari aspek ekonomi," kata Ikram dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Meski demikian, Ikram menilai keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah juga harus memastikan manfaat industri bisa dirasakan masyarakat di seluruh wilayah, bukan hanya di sekitar kawasan industri.

Kondisi tersebut kemudian membuat dana bagi hasil yang diterima daerah digunakan untuk berbagai program sosial, seperti insentif bagi ibu hamil dan ibu menyusui sebesar Rp1 juta per bulan, bantuan untuk orang tua tunggal dan lansia Rp500 ribu per bulan, hingga pemberian beasiswa.

"Saya berikan beasiswa, dan pendidikan gratis itu mulai dari PAUD sampai S3," pungkas Ikram.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan Sekolah Rakyat setelah menemukan tingginya minat masyarakat terhadap program pendidikan tersebut saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo secara khusus menginstruksikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk menyiapkan lahan dan fasilitas pendukung guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Perintah itu disampaikan setelah pemerintah menemukan jumlah calon siswa Sekolah Rakyat di Bali jauh melampaui kapasitas yang tersedia. Dari hasil penjangkauan yang dilakukan pemerintah, terdapat sekitar 400 calon siswa yang memenuhi kriteria, sementara alokasi yang tersedia hanya untuk 270 siswa.

"Berarti kita harus tambah secepat mungkin. Nanti diusahakan bupati-bupati. Kalau tidak, nanti pemerintah pusat yang sediakan lahannya, cari tanahnya," kata Prabowo saat memberikan arahan di SRMP 17 Tabanan.

Tingginya minat masyarakat tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kebutuhan terhadap pendidikan gratis dan berkualitas bagi kelompok masyarakat kurang mampu masih sangat besar. Karena itu, pemerintah memandang perluasan kapasitas Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Instruksi Khusus kepada Teddy

Selain meminta percepatan pembangunan sekolah baru, Prabowo juga memberikan instruksi khusus kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah yang belum digunakan secara maksimal.

Menurut Prabowo, fasilitas milik kementerian dan lembaga yang kurang dimanfaatkan dapat digunakan sementara untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat hingga pembangunan gedung permanen selesai dilakukan.

"Seskab nanti koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Cari fasilitas mereka yang ada dan kurang dimanfaatkan. Itu dipinjam, sampai sekolah yang permanen jadi," ujar Prabowo.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung tanpa harus menunggu seluruh pembangunan fisik selesai.

Pemerintah saat ini memang tengah membangun gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Namun, tingginya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah perlu mencari solusi jangka pendek agar lebih banyak siswa dapat segera memperoleh akses pendidikan.

Sekolah Rakyat untuk Warga Kurang Mampu

Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dibangun sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.

Menurutnya, program tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

"Memang Sekolah Rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya," ujar Prabowo.

Dia menilai tujuan utama pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting yang harus diperkuat pemerintah.

"Jadi, pembangunan kita sebagai bangsa, tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik," katanya.

Prabowo menambahkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan kerja keras di berbagai sektor, termasuk pendidikan.

"Kita harus bekerja keras di semua bidang, salah satu adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang," ungkapnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan.

Seleksi Berdasarkan Data Sosial Ekonomi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui mekanisme pendaftaran umum seperti sekolah pada umumnya.

Pemerintah justru melakukan penjangkauan langsung terhadap calon siswa yang memenuhi kriteria dan tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Mereka [siswa] dijangkau, jadi tidak membuka pendaftaran. Akan tetapi, [pemerintah] menjangkau mereka-mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa bersekolah di Sekolah Rakyat," katanya.

Menurutnya, siswa yang diterima merupakan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat warga yang memenuhi syarat namun belum tercatat dalam DTSEN, pemerintah akan melakukan pemutakhiran data sebelum proses penerimaan dilakukan.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat harus berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik titipan maupun pungutan.

"Di sini dilarang suap menyuap, membayar, titipan dari siapapun. Ini disampaikan ke pendamping pemda yang turut melakukan penjangkauan Sekolah Rakyat," ujarnya.

Target Lebih dari 100.000 Siswa

Pemerintah menargetkan kapasitas Sekolah Rakyat terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada tahun ajaran 2025/2026 terdapat lebih dari 15.000 siswa yang telah mengikuti program Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Jumlah tersebut akan bertambah sekitar 32.000 siswa pada tahun ajaran 2026/2027 seiring dengan perluasan kapasitas dan pembangunan fasilitas baru.

Adapun pada tahun ajaran 2027/2028, pemerintah menargetkan jumlah siswa Sekolah Rakyat menembus angka 100.000 orang.

"Tahun depan, 2027-2028 bisa ada lebih dari 100.000 siswa," kata Gus Ipul.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah saat ini telah memiliki 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, pembangunan gedung permanen juga terus berlangsung. Hingga saat ini, terdapat 93 proyek Sekolah Rakyat permanen yang sedang dalam proses pembangunan dengan progres mendekati 80%.

Jaminan Kebutuhan Dasar Siswa

Pemerintah tidak hanya menyediakan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, tetapi juga menjamin berbagai kebutuhan dasar siswa selama mengikuti proses pembelajaran.

Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program tersebut dirancang agar anak-anak dapat belajar secara optimal tanpa terbebani persoalan kebutuhan dasar sehari-hari.

"Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua," ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, April lalu.

Teddy juga menyoroti masih banyaknya anak yang tidak bersekolah, bahkan di kawasan yang berdekatan dengan pusat pemerintahan.

"Di tempat ini tidak jauh dari Pusat Pemerintahan sekitar 3-5 kilometer, masih ada anak putus sekolah, anak tidak sekolah. Ini masalah sejak lama, makanya kita ingin perbaiki, secara bertahap dan berkala tapi dengan cara secepat mungkin," katanya.

Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah menjamin kebutuhan dasar siswa mulai dari tempat tinggal, makanan bergizi, hingga layanan kesehatan.

"Percayalah, di tempat ini nanti anak-anak akan dijamin tempat tinggalnya, makanannya, gizinya, kesehatannya, serta mendapatkan pendidikan yang sangat amat layak," tegas Teddy.

Dengan tingginya minat masyarakat, percepatan pembangunan sekolah baru, serta target lebih dari 100.000 siswa pada tahun ajaran 2027/2028, Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi salah satu program pendidikan sosial terbesar yang dijalankan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di Indonesia.

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Saiful Islam menyebutkan sebanyak Rp578,78 miliar telah dibelanjakan untuk pembangunan sekolah rakyat di Jawa Timur.

"

Kita juga pantau di sini untuk sekolah rakyat, pagunya itu di Jawa Timur adalah sebesar Rp3,4 triliun sudah dibelanjakan sebesar Rp578,78 miliar," katanya di Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Saiful menyatakan realisasi belanja Rp578,78 miliar tersebut merupakan 17 persen dari pagu anggaran secara total sebesar Rp3,4 triliun.

Ia menuturkan untuk tahun ini terdapat 18 lokasi di Jatim yang menjadi prioritas pembangunan sekolah rakyat.

Sebanyak 18 lokasi tersebut dibagi menjadi empat paket pekerjaan dengan paket pertama menyasar lima lokasi yaitu Kabupaten Sampang, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Tuban.

Paket kedua menyasar empat lokasi meliputi Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Madiun.

Paket ketiga menargetkan empat lokasi yakni Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Kediri, dan Kota Kediri.

Paket keempat akan mencakup pembangunan sekolah rakyat di lima lokasi yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember.

Saiful menjelaskan pembangunan sekolah rakyat dilakukan dalam rangka menghapuskan kemiskinan ekstrem melalui pemberian pendidikan gratis dengan akses yang mudah sesuai proyek strategis nasional (PSN) bidang pendidikan.

"Belanja yang dilakukan dalam rangka untuk pembangunan program sekolah rakyat ini terdiri dari verifikasi perencanaan, pengadaan, dan konstruksi dari pembangunan sekolah rakyat itu sendiri," ujarnya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggenjot pembangunan program Sekolah Rakyat (SR). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut 93 SR permanen siap beroperasi pada pertengahan tahun ini.

Gus Ipul mengatakan bahwa 93 sekolah tersebut merupakan SR tahap II, yakni sekolah permanen yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Secara rinci, pembangunan 69 sekolah ditargetkan rampung sepenuhnya pada 20 Juni mendatang. Sementara, 24 sekolah sisanya merupakan sekolah fungsional, yakni sekolah yang konstruksinya belum selesai sepenuhnya. Meskipun, sekolah tersebut sudah dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Sekolah fungsional itu setidaknya telah memiliki lima sarana utama, yakni asrama, ruang kelas, rumah ibadah, dapur dan ruang makan, serta ruang guru.

"Ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70.000 pekerja," kata Gus Ipul dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (6/5/2026).

Selain mempercepat pembangunan 93 SR permanen, pemerintah juga menambah 10 SR rintisan. Seluruh sekolah tersebut akan tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

SR rintisan sendiri merupakan sekolah yang dirancang menjadi model pemerataan pendidikan guna menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hingga saat ini, telah terdapat 166 SR rintisan yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi.

"Jadi ini adalah tambahan sekolahan rintisan. Ada nanti menggunakan gedung milik Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, dan juga ada yang dari BNN dan dari Kementerian Pertanian," kata Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan program penyediaan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA bagi keluarga pada desil 1 atau sangat miskin dan desil 2 berkategori miskin, mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat yang diharapkan dapat menampung 500.000 siswa.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.

“Keinginan Bapak Presiden [Presiden RI Prabowo Subianto] adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat akhir bulan lalu.

Wakil Ketua Umum Vox Populi Institute Indonesia Indra Charismiadji

Setiap tanggal 2 Mei, kita terjebak dalam ritus tahunan yang penuh romantisme: upacara bendera, pidato keberhasilan semu, dan jargon transformatif. Namun, di Hari Pendidikan Nasional 2026 ini, kejujuran intelektual memaksa kita menatap cermin retak pendidikan Indonesia.

Selama lebih dari dua dekade, skor PISA kita stagnan di papan bawah dunia. Learning Poverty (kemiskinan belajar) menghantui 53% hingga 70% anak kita, sementara skor Human Capital Index (HCI) yang hanya 0,54 mencerminkan hilangnya separuh potensi produktivitas generasi masa depan.

Keterpurukan ini adalah produk dari tiga "dosa besar" sistemik yang telah mendarah daging dalam kebijakan kita.

Pertama, Reduksi Pendidikan Menjadi Sekadar Persekolahan. Kita terjebak dalam sesat pikir bahwa pendidikan hanya terjadi di dalam ruang kelas. Pendidikan, yang seharusnya menjadi proses pemanusiaan manusia, telah direduksi menjadi "persekolahan" (schooling) yang bersifat administratif.

Orientasi kita beralih dari kualitas literasi menjadi sekadar pengejaran ijazah. Akibatnya, angka Learning Adjusted Years of Schooling (LAYS) kita hanya 7,8 tahun; artinya, meski anak Indonesia bersekolah lebih dari 12 tahun (12,4 tahun tepatnya), namun kompetensi mereka hanya setara dengan 7,8 tahun di negara-negara lain.

Di sini, kita mengabaikan wasiat Ki Hajar Dewantara tentang Tri Pusat Pendidikan. Pendidikan yang kokoh wajib mengintegrasikan secara seimbang peran alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda (masyarakat). Ketika peran keluarga dan masyarakat dipinggirkan demi birokrasi sekolah, maka hancurlah pondasi karakter dan literasi dasar anak-anak kita.

Kedua, Komodifikasi Pendidikan sebagai Barang Ekonomi. Pendidikan yang seharusnya menjadi public goods (barang publik) dan hak asasi, kini bergeser menjadi private commodity. Akses terhadap kualitas kini ditentukan oleh tebalnya dompet, bukan tajamnya intelek.

Negara seolah berlepas tangan, membiarkan mekanisme pasar bekerja dalam seleksi pendidikan. Ketika pendidikan dikelola dengan logika pasar, kesenjangan sosial semakin lebar dan kemiskinan antargenerasi menjadi abadi. Ini adalah pengkhianatan nyata terhadap visi keadilan sosial.

Ketiga, Pelanggaran Konstitusi secara Terstruktur. Ini adalah dosa paling fundamental. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa," namun realitanya terjadi pengabaian konstitusional yang sistematis.

Pasal 31 ayat 3 secara eksplisit memerintahkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Namun faktanya, saat ini terbentuk "multisistem" pendidikan yang terfragmentasi, menciptakan standar kualitas yang timpang dan tumpang tindih.

Pelanggaran ini meluas ke pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi kita gagal menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena terjebak menjadi sekadar teaching institutions (lembaga pengajaran) yang hanya mencetak buruh industri, bukan inovator atau penemu.

Pengalokasian anggaran 20% pun seringkali hanya menjadi angka statistik tanpa dampak nyata pada kualitas guru. Negara gagal memastikan setiap anak mendapatkan standar layanan pendidikan bermutu sesuai mandat Pasal 31 ayat 1 hingga 5.

Momentum RUU Sisdiknas: Mengawal Cita-Cita Bangsa

Saat ini, Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah resmi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ini adalah momentum krusial bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh membiarkan proses ini berjalan di lorong gelap kekuasaan tanpa kontrol publik.

Kita harus memastikan bahwa proses revisi dari awal hingga pengesahan dikawal dengan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). UU Sisdiknas yang baru harus benar-benar selaras dengan amanat konstitusi, menghapus dikotomi multisistem yang membingungkan, dan mengembalikan fungsi perguruan tinggi sebagai lokomotif sains.

Hari Pendidikan Nasional 2026 harus menjadi titik balik. Kita butuh restorasi yang mengembalikan pendidikan sebagai hak asasi dan menempatkan Konstitusi sebagai kompas utama. Sudah saatnya kita kembali ke khitah untuk menyelamatkan generasi masa depan dari keterpurukan yang berkepanjangan.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memetakan sebaran anak tidak sekolah (ATS) hingga tingkat daerah untuk menelusuri akar persoalan tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut.

Langkah ini menyusul data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencatat sekitar 106.196 anak di Jawa Barat tidak mengenyam pendidikan, tertinggi secara nasional. Jumlah itu jauh melampaui Jawa Tengah dengan sekitar 59.000 anak dan Jawa Timur sebanyak 53.000 anak.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan persoalan ATS kini menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pendidikan daerah. Pemprov akan menyusun data rinci berbasis wilayah guna memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran.

“Ini yang menjadi perhatian kita hari ini. Nanti kita buat data, di mana saja anak-anak yang tidak sekolah itu,” ujar Dedi, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, persoalan biaya seharusnya tidak lagi menjadi alasan anak putus sekolah. Pemerintah daerah telah menyiapkan skema pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Untuk jenjang sekolah dasar (SD), pembiayaan bahkan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten/kota. “Sekolah negeri dan swasta untuk masyarakat tidak mampu gratis. Di tingkat SD juga sudah ditanggung pemerintah daerah,” katanya.

Setelah pemetaan selesai, pemerintah daerah akan melakukan pendekatan langsung ke lapangan. Aparat desa bersama dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi akan mendatangi anak-anak yang tercatat tidak bersekolah untuk mendorong mereka kembali ke bangku pendidikan.

“Nanti didatangi oleh aparat desa, dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan tim pengawas untuk didorong kembali sekolah,” ujarnya.

Selain itu, Dedi juga menyinggung kesiapan daerah dalam menjalankan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai alternatif untuk memperluas akses pendidikan.

“Daerah harus siap,” ucapnya.

JAKARTA - Sekolah rakyat pada tahun ini diperkirakan bakal menampung hingga 30.000 ribu siswa. Jika ditambah dengan siswa pada tahun lalu, maka pada tahun ini sekolah rakyat akan menampung 46.000 siswa.

"Kalau tahun lalu hampir 16.000 siswanya, diperkirakan tahun ini kita bisa mencapai sekitar 30.000 siswa. Jadi kalau 30.000 siswa ditambah sekitar hampir 16.000 maka tahun ini itu akan ada 46.000 siswa yang akan ikut proses pembelajaran di Sekolah Rakyat," kata Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Ia menerangkan, saat ini tengah dilakukan seleksi guru dan tenaga pendidikan untuk pembelajaran tahun 2026-2027. Untuk siswanya, kata dia, tidak ada proses pendaftaran. Melainkan dengan penjangkauan.

"Jadi kita tidak ada membuka pendaftaran ya untuk siswa sekolah rakyat tapi penjangkauan, mereka keluarga-keluarga di desil satu desil dua yang ada di Dtsen, atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional," ujar dia.

Karena tidak ada pendaftaran, ia mengimbau agar masyarakat tidak tertipu terhadap pihak yang meminta uang untuk masuk sekolah rakyat. Seleksi para calon siswanya juga diminta selektif dan tidak ada proses penyuapan.

"Untuk itu tidak perlu masyarakat itu untuk apa ya katakanlah melakukan pendekatan, apalagi sampai mau membayar, itu adalah penipuan. Jadi tidak ada itu jadi ikuti saja proses yang ada karena Sekolah Rakyat ini adalah untuk keluarga yang paling tidak mampu," ungkapnya.

"Saya ingin sampaikan, jangan ada suap-menyuap, jangan ada titipan, jangan ada sogok-menyogok ya, jangan ada penyimpangan dalam proses seleksi Sekolah Rakyat," jelas Mensos.

Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memuji kecakapan Pemerintah Iran yang mampu mengelola APBN untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan negara.

Dedi Mulyadi mengatakan di tengah kebijakan fiskal pemerintah pusat yang ketat ke daerah dengan penundaan Dana Bagi Hasil (DBH), dirinya berupaya tetap memprioritaskan anggaran untuk kepentingan warga mulai dari pembangunan jalan, jaminan sosial hingga biaya pendidikan.

“Mungkin para bupati, para gubernur akan pusing. Saya tidak,” katanya lewat keterangan resmi, Senin (9/3/2026).

Pihaknya mengaku sudah paham bagaimana mengelola keuangan lewat efisiensi dan mengatur ritme kerja pegawai lewat kebijakan work from home [WFH]. Pihaknya juga mengorkestrasi efisiensi lewat pengurangan anggaran-anggaran umum di masing-masing dinas namun tetap melahirkan produktivitas yang tinggi.

“Sehingga kebijakan WFH di Jawa Barat hari ini justru melahirkan produktivitas yang tinggi dan efisiennya belanja rutin pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya di situasi keuangan saat ini, pemimpin didorong untuk mencari jalan keluar agar urusan pelayanan publik dan pembangunan tetap dirasakan oleh warga. Sesuai ajaran Islam, pemimpin dituntut untuk mengutamakan kepentingan umat di atas segalanya.

“Karena kondisi keuangan yang berat. Kita harus berikhtiar. Pencipta, pengabdi yang penting bernapaskan Islam. Bernapaskan Islam itu artinya pemerintah mengutamakan keselamatan warganya dibanding kepentingan apapun,” tuturnya.

KDM—panggilan akrabnya, lantas mengambil contoh pada kemampuan Iran dalam mengelola anggaran ribuan triliun untuk 92 juta warga negara. Iran tetap berdiri kokoh meski dihimpit oleh situasi embargo ekonomi yang berat selama bertahun-tahun.

“Dalam perspektif itu saya melihat kenapa Iran bisa bertahan? Karena, satu pemerintahnya efisien. Ulamanya memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa. Dia memilih jadi martir dibanding dia meninggal belakangan. Martirnya menjadi sebuah gerakan heroisme publik. Saya baca berapa APBN Iran? Rp1.000 triliun dari 92 juta penduduk,” katanya.

Dengan anggaran sebesar itu, pemerintahan Iran menurutnya melahirkan keberpihakan yang sangat tinggi pada urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur warga.

“Dari 10 masyarakat usia sekolah, 9 diantaranya kuliah. Apa yang dipelajari? Sains, matematika, fisika, kimia, kedokteran, engineer. Berobat gratis, sekolah gratis, jalan tidak ada yang bolong. lingkungannya bersih, rakyatnya tidak ada yang kelaparan,” tutur KDM.

Ditilik dari anggaran pertahanannya pun hanya mencapai Rp132 triliun, namun karena terkena embargo maka negara tersebut bisa membuat teknologi drone, hulu ledak dan memperkuat seluruh armada perang mereka. “Mereka bisa berperang dengan gagah mempertahankan keyakinannya karena dia membuat sendiri,” ujarnya.

Menurutnya kemampuan Iran menjaga kedaulatan tidak akan terjadi jika pemerintahannya tidak efisien dalam mengelola anggaran, sulit terjadi jika perguruan tinggi mereka tidak fokus melahirkan lulusan-lulusan hebat dengan penelitian yang kuat. “Akhirnya melahirkan produk-produk unggul bagi bangsanya yang bermanfaat,” katanya.

Dari sana, KDM mengaku jika pemerintahannya mampu membuat APBD Rp37 triliun menjadi surplus hal tersebut bukan prestasi bagi pihaknya.

“[Surplus] Bagi saya bukan kebahagiaan, bagi saya bukan kebanggaan. Saya memimpin Jawa Barat kondisi keuangannya hanya Rp26 triliun. Tapi membebaskan pendidikan SMA gratis. Bisa membangun jalan sampai pelosok. Bisa membangun rumah rakyat miskin. Bisa menyiapkan generasi ke depan untuk dia bisa kuliah di bidang-bidang teknologi. Melahirkan engineer baru. Kemudian pemerintahannya efisien," tuturnya.

KDM menuturkan desentralisasi atau otonomi bukan hanya dipahami dalam pembagian kewenangan, bukan hanya dipahami sebagai bagian pembagian keuangan antara pusat daerah sampai desa, tetapi harus dipahami sebagai sebuah ruang di mana kekuatan daerah itu adalah penting.

“Kenapa? Ketika negara dalam ancaman, kalau semuanya terlalu terpusat, daerah-daerah mengalami kelemahan,” pungkasnya.

JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI ) bersuara keras mengenai kasus kematian tragis seorang siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli buku dan pena pada 29 Januari 2026. Peristiwa ini dinilai bukan sekadar kabar duka, melainkan cerminan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak atas pendidikan.

“Di tengah klaim pemerintah tentang anggaran pendidikan yang terus naik, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa nyawa seorang anak bisa melayang hanya karena harga sebuah buku dan pena yang tak terjangkau,” tutur Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidkikan Indonesia (JPPI).

JPPI juga menangkis pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebelumnya menyebutkan bahwa faktor utama anak putus sekolah adalah karena “tidak bisa jajan”. Menurut JPPI, narasi tersebut menyesatkan dan tidak mencerminkan realitas kemiskinan yang dihadapi jutaan keluarga di Indonesia.

“Kasus di NTT ini secara langsung membantah dan membungkam narasi tersebut. Anak-anak kita putus sekolah bukan karena mereka tidak bisa jajan cilok di kantin. Mereka menyerah karena biaya pendidikan yang mencekik,” tegas Ubaid.

Ia mempertanyakan implementasi slogan pemerintah terkait Wajib Belajar 13 Tahun yang terus digaungkan, sementara biaya pendidikan di lapangan dinilai semakin membebani masyarakat. “Ketika sekolah diwajibkan, terus bayarnya bagaimana?” ujarnya.

Dinilai Melanggar Amanat Konstitusi

JPPI menilai tragedi ini terjadi akibat pengabaian amanat konstitusi terkait pembiayaan pendidikan. Pasal 31 UUD 1945, Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 secara tegas memerintahkan negara membiayai pendidikan dasar tanpa pungutan.

Namun dalam praktiknya, pemerintah pusat dan daerah justru dinilai melepaskan tanggung jawab dengan menyerahkan beban biaya operasional sekolah kepada orang tua murid.

“Sekolah yang seharusnya menjadi safe space dan tempat anak-anak belajar, justru berubah menjadi penjara mental yang penuh intimidasi ekonomi,” kata Ubaid.

Kritik Pengalihan Anggaran Pendidikan ke Program Populis

JPPI juga mengkritik keras arah kebijakan anggaran pendidikan yang dinilai mengalami kanibalisasi. Dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk memastikan ketersediaan buku, pena, dan kebutuhan dasar pembelajaran, justru dialihkan untuk mendanai program populis seperti makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional.

Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN disebut tergerus oleh UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Dalam Pasal 22, pendanaan MBG dimasukkan sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan pendidikan. Akibatnya, sekitar 69 persen anggaran MBG bersumber dari dana pendidikan.

Besaran anggaran MBG mencapai Rp223 triliun atau sekitar 29 persen dari total anggaran pendidikan Rp769,1 triliun. “Gara-gara pasal ini, anggaran pendidikan (selain peruntukan MBG) di APBN 2026 kini tinggal 14%, dari yang semestinya 20%,” papar Ubaid.

Ia menilai pemerintah keliru dalam menentukan prioritas kebijakan. “Pemerintah tampak lebih sibuk mengurusi urusan logistik makanan daripada memastikan anak-anak bisa belajar dengan tenang. Apa gunanya perut kenyang jika anak-anak harus menanggung rasa malu dan depresi karena tidak mampu membeli alat tulis? Prioritas ini terbalik dan membahayakan masa depan bangsa,” tandasnya.

Tiga Tuntutan Tegas JPPI

Atas tragedi tersebut, JPPI menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, menghentikan narasi yang menyalahkan anak dengan dalih “kurang jajan” dan mengakui bahwa pendidikan di Indonesia masih mahal bagi masyarakat miskin.

Kedua, melakukan audit menyeluruh terhadap dana BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP) agar bantuan pendidikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan mencakup kebutuhan dasar seperti alat tulis.

Ketiga, mengembalikan alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN dan memastikan penggunaannya fokus pada kebutuhan dasar pendidikan, bukan untuk kepentingan politik atau lembaga baru yang tumpang tindih.

“Jangan biarkan pena yang seharusnya digunakan untuk menulis masa depan, justru menjadi alasan seorang anak kehilangan nyawanya. Negara harus hadir, atau sejarah akan mencatat periode ini sebagai masa di mana pendidikan hanya milik mereka yang mampu membeli pena,” pungkas Ubaid.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta keterlibatan aktif TNI dan Polri untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Diketahui, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan tanpa biaya untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan berkualitas.

Prabowo menyatakan bahwa dukungan dari TNI-Polri diperlukan bukan hanya dalam aspek operasional, tetapi juga dalam pembinaan karakter peserta didik. Ia mendorong agar anggota TNI dan Polri tidak hanya hadir tapi juga berperan dalam memberi teladan bagi para siswa.

“Saya minta juga bantuan TNI dan Polri secara bergilir mungkin mengirim beberapa perwira untuk bantu. Mungkin dikunjungi, bergiliran dan dibina, diberi cara berpakaian yang baik, cara pakai dasi yang baik ya, cara pakai baret yang baik,” kata Prabowo saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat, dikutip Rabu (14/1/2026).

Menurut Prabowo, pengalaman dalam disiplin dan ketertiban yang dimiliki oleh TNI dan Polri bisa menjadi modal penting dalam menguatkan karakter anak-anak yang mengikuti program ini. Ia mencontohkan bagaimana mereka bisa mengajarkan hal-hal sederhana namun penting seperti cara berpakaian rapi dan disiplin dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Selain itu, Prabowo turut mengingatkan para guru agar selalu menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya, khususnya dalam menanamkan nilai kedisiplinan yang menjadi bagian utama dari pembentukan karakter anak.

“Semua unsur yang bekerja keras untuk sekolah rakyat. Terima kasih anak-anakku atas semangatmu. Guru-guru terima kasih, kepala sekolah terima kasih. Saya minta dibina dengan baik. Guru harus selalu memberi contoh. Ya. Guru harus memberi contoh. Saya minta para guru selalu memberi yang terbaik, memberi contoh. Tampil di depan murid harus dalam keadaan yang baik, yang tertib, yang rapi ya,” katanya.

Tak hanya itu, Kepala Negara juga meminta agar jajaran menteri terkait seperti Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya hingga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bekerja sama mengatasi kendala yang masih ada, seperti kekurangan fasilitas sekolah dan perlengkapan pembelajaran, sehingga program ini bisa berjalan optimal.

“Saya minta Seskab dan Mensesneg bantu, Mensos bantu, Menko-Menko diatur nanti. Kalau kita lihat, kita kunjungi, kita lihat lagi yang kurang apa, kita perbaiki ya kan. Kalau ada baret-baret yang kekecilan, diganti yang tidak kekecilan ya,” ujarnya.

Prabowo menilai Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan dan mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah menargetkan pembukaan 500 sekolah Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia hingga tahun 2029.