Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengungkapkan rata-rata pengeluaran pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim mencapai Rp73,5 triliun per tahun selama periode 2018-2024.

“Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun,” ujar Herman Saheruddin dalam Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan nominal tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim. Namun, hal tersebut juga menunjukkan masih besarnya kesenjangan pembiayaan terkait iklim.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia membutuhkan Rp794 triliun hingga Rp800 triliun per tahun untuk mencapai target nol emisi (Net Zero Emission/NZE) pada 2060.

“Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta,” katanya.

Herman menyatakan pemerintah memposisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan iklim, tapi sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta.

Pihaknya pun meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil apabila pemerintah dan para pelaku pasar mampu membangun kerja sama yang solid untuk mengatasi permasalahan iklim.

Hal tersebut karena diperlukan ekosistem pembiayaan yang komprehensif, terdiversifikasi, dan kolaboratif untuk merealisasikan target iklim Indonesia.

“Karena itu, Indonesia telah mengembangkan arsitektur pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber daya dari sektor publik dan swasta, serta dari mitra domestik maupun internasional,” ucap Herman.

Ia menuturkan dari sisi pembiayaan publik, pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, insentif fiskal, dan instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk (sukuk hijau), SDG Bonds, Blue Bonds (obligasi biru), serta Disaster Pooling Fund (dana bersama penanggulangan bencana).

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan dukungan dari sektor perbankan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, blended finance (bauran pembiayaan), serta kerja sama internasional melalui bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dan lembaga keuangan internasional.

“Setiap sumber pembiayaan harus saling melengkapi agar aksi iklim dapat dilaksanakan pada skala kecepatan yang dibutuhkan,” tutur Herman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan transisi energi merupakan bagian penting dalam membangun masa depan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Kita dianugerahi sumber energi yang melimpah dan tersebar di seluruh Nusantara seperti panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, bioenergi, gas serta mineral kritis untuk teknologi masa depan. Dari itu kita berharap semua potensi sumber tenaga energi bisa kita manfaatkan. Bukan hanya untuk Indonesia sekarang, tapi untuk Indonesia masa depan,” katanya dalam agenda peluncuran buku Strategi Transisi Energi Berbasis Kewilayahan Menuju Indonesia Emas 2045.

Rachmat, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan untuk menuju transisi energi maka akan terjadi transformasi besar yang mengubah struktur ekonomi dan ketenagakerjaan secara radikal. Karena itu, jalan menuju transisi dinilai harus dikelola secara adil, bertahap, dan berencana.

Dalam Buku yang disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama Program Energi GIZ Indonesia & ASEAN, pendekatan baru dalam perencanaan energi nasional dibahas dengan menempatkan aspek kewilayahan sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan transisi energi. Pendekatan itu dianggap relevan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sistem energi, tingkat pembangunan, dan potensi sumber daya yang sangat beragam antar wilayah.

Dengan pendekatan tersebut, strategi transisi energi diharapkan dapat dirancang lebih adaptif dalam mendukung pembangunan yang inklusif sekaligus mempercepat pencapaian target energi dan iklim nasional.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A A Teguh Sambodo menekankan bahwa strategi transisi energi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat konsumsi energi di setiap wilayah.

“Hal ini tentu menjadi perhatian apabila kita melihat karakteristik yang berbeda, dan transisinya mungkin kita perlu sesuaikan. Pada daerah dengan konsumsi energi riil yang sangat rendah, kebijakan pertumbuhan, dorongan dan penyiapan infrastruktur, serta pengembangan ekosistemnya dalam rangka mendorong pelaksanaan transisi energi mungkin bisa berbeda,” kata Teguh.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi untuk mencapai visi negara maju pada tahun 2045, sekaligus memenuhi komitmen penurunan emisi dan target Net Zero Emissions (NZE). Karena itu, transisi energi perlu dirancang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi dengan agenda pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pemerataan pembangunan, dan ketahanan energi.

Temuan dalam buku ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit energi terbarukan, tetapi juga menyangkut transformasi ekonomi, pembangunan industri, ketahanan energi, pemerataan pembangunan wilayah, serta penciptaan peluang pertumbuhan baru bagi Indonesia.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, lembaga pembangunan, dan masyarakat, Indonesia dianggap berpeluang besar untuk membangun sistem energi yang lebih bersih, tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste menegaskan komitmen pemerintah Jerman dalam mendukung transformasi energi Indonesia melalui kemitraan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

“Jerman dan Indonesia telah membangun kerja sama yang kuat di sektor energi. Transisi energi merupakan peluang untuk memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Kami bangga dapat terus mendukung Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui kerja sama yang berbasis pengetahuan, inovasi, dan kemitraan jangka panjang,” ujar dia.

Melalui kegiatan itu, Kementerian PPN/Bappenas dan GIZ berharap dapat memperkuat dialog nasional mengenai arah transisi energi Indonesia sekaligus memperkaya proses penyusunan kebijakan energi nasional, termasuk pembaruan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan penguatan implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan bahwa bioenergi akan menjadi salah satu pilar penting ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target Net Zero Emissions (NZE) 2060 . Dalam hal ini, biomassa diyakini akan menjadi salah satu sumber energi penting dalam bauran energi nasional menuju NZE 2060.

Hal tersebut disampaikan Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Hokkop Situngkir dalam Audiensi dengan Dewan Energi Nasional (DEN) baru-baru ini. Hokkop menjelaskan, Indonesia memiliki potensi biomassa dari limbah agro mencapai sekitar 80 juta ton per tahun. Namun, pemanfaatannya baru sekitar 20 juta ton yang sebagian besar justru terserap untuk kebutuhan ekspor dan industri.

"Pada 2025, PLN hanya menyerap sekitar 2,35 juta ton biomassa untuk kebutuhan pembangkit. Sementara ekspor biomassa sudah mencapai sekitar 8,5 juta ton dan sisanya oleh sektor industri. Ini menunjukkan potensi bioenergi nasional masih sangat besar untuk dioptimalkan bagi kepentingan domestik," kata Hokkop dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Senada, anggota DEN Johni Jonathan Numberi mengatakan biomassa akan menjadi salah satu sumber energi yang berperan penting dalam bauran energi nasional menuju NZE 2060. Menurut Johni, pemerintah melalui PP Nomor 40 Tahun 2025 telah menetapkan energi baru terbarukan sebagai tulang punggung sistem energi masa depan. Dalam skenario tersebut, biomassa diproyeksikan terus meningkat pemanfaatannya bersama energi surya dan gas bumi.

"PLTU kita rata-rata memiliki umur ekonomis umur operasi yang panjang. Karena itu, cofiring biomassa menjadi langkah yang penting untuk mengurangi emisi sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik nasional," kata dia.

PLN EPI menargetkan penyerapan biomassa mencapai 10 juta ton pada 2030, meningkat dari target sekitar 3,65 juta ton pada 2026. Pencapaian target tersebut diperkirakan mampu menghasilkan nilai ekonomi hampir Rp 4 triliun dan menurunkan emisi hingga sekitar 11 juta ton karbon ekuivalen.

Selain biomassa, PLN EPI mulai mempercepat pengembangan Compressed Biomethane Gas (CBG) yang berasal dari limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME). Indonesia memiliki hampir 3.000 pabrik kelapa sawit yang menghasilkan sekitar 130 juta metrik ton POME setiap tahun.

Menurut Hokkop, uji coba pemanfaatan CBG telah dilakukan pada salah satu pembangkit milik PT Nusantara Power dan menunjukkan hasil yang menjanjikan. "Kami berharap kalau biomassa bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi PLTU, maka CBG juga bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi di PLTG, PLTMG maupun PLTGU," ujarnya.

DEN menilai pengembangan bioenergi perlu didukung oleh kebijakan lintas sektor. Johni menjelaskan sektor energi tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian ESDM semata karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga, mulai dari sektor pertanian, kehutanan, industri hingga keuangan.

Komut PLN EPI Ajak Pengusaha Muda Kolaborasi Suplai Biomassa



PLN EPI juga mulai mengembangkan biohidrogen sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Seiring meningkatnya kebutuhan energi bersih global, biohidrogen dinilai memiliki peluang besar untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor.

"Kami melihat biohidrogen menjadi salah satu peluang besar ke depan karena permintaan global mulai meningkat. Potensinya berasal dari biomassa maupun limbah organik yang sangat melimpah di Indonesia," kata Hokkop.

Pengembangan bioenergi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan perhitungan PLN EPI, setiap pemanfaatan 100 ribu ton biomassa per tahun dapat melibatkan sekitar 500 petani dan 18 kelompok tani, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat hingga Rp 450 ribu per bulan.

Saat ini PLN EPI telah mengembangkan fasilitas produksi biomassa di Tasikmalaya dan Ciamis melalui kolaborasi dengan petani, koperasi, BUMDes, UMKM, BUMD, dan mitra swasta. Untuk memenuhi target biomassa tahun lalu, PLN EPI bekerja sama dengan sekitar 150 mitra di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, PLN EPI memperkirakan pengembangan bioenergi hingga 2030 dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp5,1 triliun, tambahan penerimaan negara Rp670 miliar, pemanfaatan limbah hingga 20 juta ton, serta menciptakan sekitar 150 ribu lapangan kerja hijau.

Kendati demikian, pengembangan bioenergi diakui masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kepastian harga dan penguatan ekosistem industri. Untuk itu, PLN EPI mengusulkan pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBI) sebagai acuan harga nasional bioenergi.

"Kami berharap ke depan ada Indonesian Bioenergy Index atau IBI. sehingga pasar menjadi lebih stabil, investor lebih percaya diri, dan industri bioenergi bisa berkembang lebih cepat," tutur Hokkop.

Johni menambahkan keberhasilan program biomassa sangat bergantung pada kepastian pasokan bahan baku, standar kualitas, dukungan harga yang kompetitif, serta koordinasi kebijakan lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi bioenergi nasional. Dengan sumber daya yang melimpah dan dukungan kebijakan yang tepat, bioenergi berpeluang menjadi penggerak utama transisi energi, ketahanan energi, serta ekonomi hijau Indonesia menuju NZE 2060.

Di akhir acara, Satya Widya Yudha selaku pemimpin rapat dari DEN menyampaikan tiga kesimpulan tindak lanjut untuk mempercepat pengembangan industri bioenergi nasional. Pertama, DEN akan mendorong dukungan kebijakan lintas sektor, antara lain meminta Kementerian ESDM mengkaji pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBEI) sebagai acuan harga yang independen dari harga energi fosil, mandatori cofiring biomasa pada PLTU batubara, serta penyusunan standar mutu, sertifikasi, dan traceability produk bioenergi.

PLN EPI diminta mengkaji pemetaan rantai pasok dan keekonomian harga biomasa, sementara Kementerian Keuangan diharapkan menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal. Kedua, DEN akan memfasilitasi sinkronisasi pembangunan infrastruktur energi dan logistik biomassa, terutama di wilayah sentra produksi. Ketiga, DEN akan membentuk forum koordinasi strategis lintas sektor dari hulu hingga hilir untuk menyinkronkan kebijakan dan mengawasi implementasinya.

JAKARTA - Peran biogas di Indonesia mendapatkan atensi yang lebih besar sebagai bagian dari upaya pencapaian target Net Zero Emission sesuai Paris Agreement tahun 2015. Kesepakatan ini jauh sebelum perang Amerika Serikat dan Israel versus Iran.

Ketua Asosiasi Biogas Indonesia (ABgI) Muhammad Abdul Kholiq mengatakan, kelebihan biogas pada aspek pengolahan dan pemanfaatan limbah organik menjadi energi terbarukan. Penerapan teknologi biogas membawa beberapa manfaat antara lain pengurangan beban cemaran lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pemanfaatan biogas sebagai energi terbarukan.

“Pengolahan limbah organik di antaranya limbah pabrik kelapa sawit atau POME, limbah pabrik tapioka, dan limbah organik lainnya, menjadi biogas berarti pengurangan beban pencemaran ke lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan perolehan biogas sebagai energi terbarukan," ujar Abdul, Jumat (19/6/2026).

Biogas dari digester atau reaktor biogas skala kecil dengan bahan baku antara lain kotoran hewan ternak, limbah tahu, dan limbah organik lainnya. Biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk kompor biogas di dapur warga.

Biogas skala besar skala industri dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti gas alam atau batu bara, until pembangkit listrik (PLTBg), co-firing, dan BioCNG atau compressed biomethane (CBM).

ABgI bersama mitra dan pemangku kepentingan terkait proaktif menyelenggarakan kegiatan diseminasi dan sosialisasi potensi dan praktek penerapan teknologi biogas dan berbagai bentuk pemanfaatan biogas.

Dari aspek bahan baku, potensi biogas di Indonesia sangat besar. Saat ini, dari sekitar 1.000 pabrik kelapa sawit (PKS) baru sekitar 10% (atau kurang) yang sudah memiliki instalasi biogas. Belum lagi potensi bahan baku potensial lainnya seperti limbah pabrik tapioka dan industri agro lainnya, limbah pertanian, kotoran hewan ternak, dan juga sampah organik (dari pasar, dari dapur, dan sebagainya).

Beberapa negara yang cukup marak penerapan teknologi biogas antara lain China, India, dan Nepal untuk digester biogas skala kecil. "Kita boleh bangga telah membangun 45-50 ribuan digester biogas, namun India menargetkan 60 ribuan digester biogas dalam setahun," ucapnya.

Untuk biogas skala besar banyak diterapkan di berbagai negara Eropa seperti Jerman, Austria, Belanda, dan lainnya, juga USA dan beberapa negara di Amerika Latin, Afrika, serta Asia.

Menurut Abdul, tantangan pengembangan biogas antara lain fokus pemilik PKS lebih ke minyak sawit atau CPO (panen kebun maksimal dan efisiensi pabrik), lokasi PKS jauh dari jaringan listrik, kemampuan SDM operator instalasi biogas.

“Untuk pengembangan biogas di Indonesia perlu penguatan ekosistem dan sinergi antarpihak. Pemerintah, industri atau swasta baik pengembang maupun user, lembaga pendanaan baik perbankan maupun nonperbankan, termasuk pendanaan hijau/green financing, akademik dan lembaga riset, dan juga media perlu bahu-membahu, bekerja sama mendorong penerapan teknologi biogas yang lebih masif di Indonesia," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjadi Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities. Forum terdiri dari sejumlah perwakilan pimpinan kota di dunia untuk membahas penanganan krisis iklim dunia.

Penunjukan tersebut dinilai menjadi pengakuan Jakarta dalam upaya penanganan iklim di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania (ESEAO), serta menjadi contoh bagi kota-kota besar yang berkembang pesat.

Pramono mengatakan upaya ini mampu mendorong Jakarta memperkuat posisinya sebagai kota global untuk mencapai target net zero emission sehingga berdampak kepada masyarakat.

"Bagi Jakarta, komitmen terhadap aksi iklim bukan sekadar wacana, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata yang holistik dan melibatkan berbagai sektor. Melalui peran sebagai Vice Chair Steering Committee C40, Jakarta terus memperkuat posisinya sebagai kota global dengan mendorong kepemimpinan kolektif menuju pencapaian net zero emission, sekaligus menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/5/2026).

Di sisi lain, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menyampaikan penunjukan tersebut menandakan kemampuan Jakarta dalam kerja sama internasional dan diplomasi antarkota di tingkat global.

“Kepercayaan yang diberikan kepada Gubernur Pramono Anung sebagai Vice Chair Steering Committee C40 Cities mencerminkan pengakuan dunia terhadap peran Jakarta sebagai kota yang aktif mendorong solusi iklim, pembangunan berkelanjutan, dan diplomasi kota,” jelasnya.

Menurutnya, Pramono akan mewakili suara kawasan ESEAO di tingkat global. Nantinya, Pramono akan membangun kerja sama dengan gubernur dan wali kota di dunia untuk mengatasi persoalan krisis iklim melalui langkah-langkah strategis.

“Momentum ini sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai mitra penting dalam jejaring kota global untuk membangun masa depan perkotaan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, C40 Cities merupakan jaringan global yang terdiri dari hampir 100 kota besar di dunia dengan komitmen bersama untuk menangani krisis iklim.

Organisasi ini mendorong kolaborasi antarkota melalui pertukaran pengetahuan, pengembangan inovasi kebijakan, serta percepatan penerapan solusi iklim yang memberikan dampak nyata.

Kota-kota yang tergabung dalam C40 merepresentasikan lebih dari 700 juta penduduk dunia dan menyumbang sekitar seperempat perekonomian global. Dengan cakupan tersebut, C40 dinilai menjadi salah satu platform paling berpengaruh dalam mendorong aksi iklim di kawasan perkotaan.

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi energi dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) melalui penandatanganan Joint Study Agreement (JSA) mengenai studi teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) pada ajang IPA Convex 2026, Kamis (21/5/2026). Kolaborasi strategis ini dilakukan bersama Holding Migas PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), dan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam rangka pengembangan amonia rendah karbon (blue ammonia) di Indonesia.

Melalui kerja sama ini, para pihak akan melakukan studi komprehensif guna mengkaji aspek teknis, legal, ekonomi, dan komersial terkait pengembangan ekosistem CCS. Fokus utama sinergi ini adalah menciptakan rantai pasok amonia rendah karbon yang efisien dan berkelanjutan, mulai dari penangkapan emisi karbon, transportasi CO₂, hingga injeksi CO₂ ke dalam formasi geologi bawah tanah yang aman.

“Dalam kerja sama CCS ini, PGN mengambil peran sebagai penyedia transportasi CO₂. Langkah ini merupakan salah satu pilar penting dalam strategi step out PGN untuk memperluas portofolio bisnis ke ranah energi bersih dan dekarbonisasi,” jelas Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta.

Untuk mendukung inisiatif tersebut, PGN akan mengoptimalkan aset dan sumber daya yang dimiliki, termasuk infrastruktur gas bumi eksisting serta kapabilitas dalam pengembangan jaringan pipa. Salah satu strategi yang dikedepankan adalah pemanfaatan right of way (ROW) jalur pipa gas bumi yang telah ada untuk pengembangan jaringan transportasi CO₂.

“Kerja sama ini merupakan wujud nyata PGN dalam mengintegrasikan infrastruktur gas bumi dengan teknologi masa depan guna menekan emisi karbon. Pemanfaatan ROW jalur pipa eksisting akan mempercepat integrasi ekosistem CCS secara efisien, sekaligus menegaskan peran kami sebagai transporter utama CO₂ ke depan,” ujar Hery.

Studi bersama ini akan memetakan wilayah-wilayah strategis yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem CCS dan produksi amonia rendah karbon. Fokus area awal dalam koridor studi ini meliputi Jawa Barat dan Jawa Timur, yang memiliki klaster industri dengan kebutuhan/intensitas energi yang besar. Selain itu, para pihak juga akan mengkaji potensi wilayah lain yang dinilai strategis dari sisi infrastruktur dan keekonomian.

Sinergi antara Pertamina Group dan Pupuk Indonesia ini diharapkan dapat menjadi pionir dalam pengembangan CCS di Indonesia. Dengan menggabungkan kompetensi sektor hulu dari PHE, kekuatan infrastruktur dari PGN, serta kapabilitas industri pupuk dan amonia dari Pupuk Indonesia, proyek ini ditargetkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional yang lebih ramah lingkungan.

Publik tidak hanya menunggu hasil, tetapi juga arah. Penunjukan ini membuka ruang harapan bahwa pendekatan terhadap lingkungan di Indonesia akan bergerak lebih inklusif dan berkeadilan.

Jakarta (ANTARA) - Ketika seorang aktivis buruh yang pernah berhadapan dengan kekuasaan kini justru dipercaya mengelola kebijakan lingkungan, publik seakan-akan dihadapkan pada pertanyaan mendasar tentang arah pembangunan Indonesia hari ini.

Penunjukan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada 27 April 2026 bukan sekadar peristiwa politik biasa, melainkan sebuah penanda bahwa isu lingkungan tidak lagi bisa dipandang sebagai domain teknis yang terpisah dari realitas sosial ekonomi masyarakat.

Peristiwa ini menjadi titik temu antara ekologi dan keadilan sosial yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri.

Dalam lanskap pembangunan modern, hubungan antara lingkungan dan ekonomi bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan.

Konsep environmental justice atau keadilan ekologis menegaskan bahwa kerusakan lingkungan hampir selalu berdampak paling besar pada kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti petani, nelayan, dan buruh.

Dalam lingkup Indonesia, hal ini bukan sekadar teori. Konflik agraria, pencemaran industri, hingga degradasi sumber daya alam berulang kali menunjukkan bahwa mereka yang hidup paling dekat dengan alam justru menjadi pihak yang paling pertama merasakan dampaknya.

Rekam jejak Jumhur yang berangkat dari aktivisme sosial memberi perspektif berbeda dalam melihat persoalan ini. Ia bukan produk laboratorium kebijakan atau teknokrat murni, melainkan seseorang yang memahami bagaimana kebijakan dirasakan di lapangan.

Ini menjadi penting karena selama ini banyak kebijakan lingkungan berhenti pada tataran regulasi tanpa mampu menjawab realitas sosial yang kompleks. Pendekatan yang terlalu teknis seringkali gagal menjangkau dimensi kemanusiaan dari persoalan lingkungan itu sendiri.

Biaya Ekologis

Data memperlihatkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia tidak sederhana. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada 2024 memang menunjukkan angka 73,53, yang secara umum mencerminkan tren perbaikan. Namun, di balik angka tersebut tersimpan ketimpangan yang mencolok.

Wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi justru mencatat kualitas lingkungan yang lebih rendah, seperti Jakarta yang hanya berada di angka 56,39, diikuti Banten 62,54, Jawa Barat 66,09, dan DIY 68,44.

Pola ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan berpotensi menghasilkan biaya ekologis yang besar.

Lebih jauh lagi, dalam pemeringkatan global Environmental PerformanceIndex 2024, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan dampak lingkungan absolut tertinggi di dunia.

Posisi ini sejajar dengan negara-negara besar seperti Brasil, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya menghadapi persoalan domestik, tetapi juga menjadi bagian dari tantangan global yang semakin kompleks.

Di sinilah perdebatan tentang kapasitas teknis seorang menteri menjadi menarik. Kritik terhadap ketiadaan latar belakang teknis memang relevan, tetapi tidak sepenuhnya menentukan.

Dalam studi tata kelola lingkungan, efektivitas kebijakan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan membangun koalisi, memastikan kepatuhan, serta menggerakkan dukungan publik. Kebijakan lingkungan sering kali gagal bukan karena kurangnya pengetahuan, tetapi karena lemahnya implementasi dan minimnya legitimasi sosial.

Jumhur membawa modal sosial yang jarang dimiliki pejabat publik. Kepercayaan dari kelompok buruh dan masyarakat sipil memberi peluang untuk membangun jembatan antara kebijakan dan penerimaan publik.

Ini menjadi penting karena banyak kebijakan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan industri dan penggunaan sumber daya alam, sering berbenturan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Tanpa dukungan sosial yang kuat, kebijakan tersebut cenderung sulit dijalankan secara konsisten.

Di sisi lain, Indonesia telah menetapkan berbagai komitmen ambisius, mulai dari target net-zero emisi pada 2060 hingga perlindungan 30 persen wilayah darat dan laut pada 2030 dalam kerangka global.

Komitmen ini mencerminkan keseriusan negara dalam merespons isu perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa komitmen di atas kertas sering kali tidak cukup.

Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana menerjemahkan komitmen tersebut menjadi kebijakan yang nyata, terukur, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penanganan Sampah

Prioritas awal yang disampaikan, seperti penanganan sampah dan kepatuhan terhadap kesepakatan internasional, terlihat sederhana, tetapi justru menyentuh persoalan paling mendasar.

Sampah, misalnya, adalah isu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan mencerminkan kualitas tata kelola lingkungan secara langsung. Keberhasilan dalam isu ini dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kepercayaan publik terhadap agenda lingkungan yang lebih luas.

Ke depan, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan, tetapi juga dengan konsistensi penegakan aturan. Program seperti PROPER yang menilai kinerja lingkungan perusahaan, harus dijalankan secara tegas dan transparan.

Demikian pula dengan dorongan terhadap pelaporan ESG (Environmental, Social, and Governance) korporasi yang tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan.

Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar dalam kebijakan lingkungan sering kali lahir dari keberanian politik, bukan semata dari keunggulan teknis.

Keberanian untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologi, serta keberpihakan pada kelompok yang paling rentan, menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, latar belakang aktivisme yang dimiliki dapat menjadi kekuatan, selama diimbangi dengan kemampuan membangun sistem dan tim yang solid.

Publik tidak hanya menunggu hasil, tetapi juga arah. Penunjukan ini membuka ruang harapan bahwa pendekatan terhadap lingkungan di Indonesia akan bergerak lebih inklusif dan berkeadilan.

Namun, harapan tersebut harus diuji oleh realitas kebijakan yang konkret. Lingkungan bukan sekadar isu masa depan, melainkan persoalan hari ini yang menentukan kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang.

Jika keberanian dan keberpihakan mampu berjalan beriringan dengan kapasitas yang terus diperkuat, maka langkah ini bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih mendasar dalam cara Indonesia memandang hubungan antara manusia dan alamnya.

*) Prof. Dr. Ir. Perdana Wahyu Santosa, MM., CRP., CSA. adalah Profesor Ekonomi dan Bisnis, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific.

Copyright © ANTARA 2026

KARAWANG - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), sebagai sekretariat dari Kadin Net Zero Hub , bekerja sama dengan Karawang International Industrial City (KIIC), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan World Resource Institute (WRI) Indonesia, menyelenggarakan kegiatan “Road to Net Zero: Penguatan Kapasitas Tenant KIIC dalam Dekarbonisasi ” guna mempercepat transisi menuju industri rendah karbon di kawasan.

Kegiatan ini menegaskan peran strategis kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus kontributor signifikan terhadap emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, transformasi menuju industri rendah karbon menjadi kebutuhan mendesak, sekaligus peluang untuk meningkatkan daya saing global.

Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani menekankan, bahwa kesiapan industri dalam beradaptasi terhadap tuntutan keberlanjutan akan menentukan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. “Kawasan industri seperti KIIC memiliki potensi besar untuk menjadi low-carbon industrial hub. Selain terkait dengan kepatuhan, hal ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memperkuat daya saing. Namun, dibutuhkan kolaborasi ekosistem yang kuat untuk menciptakan transformasi ini,” terangnya.

IBCSD dan Kadin Net Zero Hub Dorong Akselerasi Dekarbonisasi di Kawasan Industri MM2100



Chair Kadin Net Zero Hub, Elim Sritaba, menegaskan pentingnya memulai perjalanan dekarbonisasi secara bertahap dan terukur. “Dekarbonisasi bukan agenda jangka pendek, tetapi transformasi fundamental yang harus dimulai dari sekarang. Banyak perusahaan masih bertanya bagaimana memulai dan apa dampaknya terhadap biaya. Karena itu, Kadin Net Zero Hub hadir sebagai platform kolaborasi untuk mendampingi perusahaan, dimulai dari perhitungan emisi, hingga penyusunan strategi yang sesuai dengan kapasitas masing-masing.”

Melalui forum ini, peserta memperoleh pemahaman praktis yang disampaikan oleh WRI Indonesia sebagai knowledge partner Kadin Net Zero Hub, mencakup perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK), identifikasi sumber emisi (Scope 1, 2, dan 3), serta langkah awal penyusunan baseline emisi sebagai dasar strategi dekarbonisasi. Forum ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pelaku industri untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem transisi rendah karbon.



Industri Besi dan Baja Menuju Emisi Nol Bersih, Kadin Net Zero Hub Perkuat Pendampingan



Salah satu peserta, Choti Lusiana, mewakili perusahaan smelter tenant KIIC, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan nilai tambah dalam memperkuat implementasi dekarbonisasi di tingkat perusahaan. “Kami telah memiliki target net zero dari headquarter pada 2030 dan saat ini sedang menjalankan berbagai inisiatif untuk mencapainya. Pemaparan dalam forum ini sangat insightful, terutama dalam memberikan perspektif dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, sehingga membantu kami dalam mendorong implementasi dekarbonisasi secara lebih terarah.”

Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mendorong komitmen lanjutan dari tenant kawasan industri KIIC dalam menyusun peta jalan dekarbonisasi, sekaligus memperkuat kolaborasi multipihak dalam mendukung target nasional net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat.

Bisnis.com, JAKARTA — Biaya yang diperlukan untuk mencapai target nol emisi karbon (net zero) hingga 2050 dinilai lebih rendah dibandingkan dampak fiskal dari lonjakan harga bahan bakar fosil seperti minyak dan gas.

Mengutip Bloomberg, laporan terbaru dari Climate Change Committee (CCC), lembaga penasihat iklim pemerintah Inggris, menyebutkan bahwa negara tersebut perlu mengeluarkan biaya tahunan sekitar 4 miliar poundsterling atau sekitar US$5,4 miliar hingga 2050 untuk tetap berada di jalur pencapaian target nol emisi.

Jumlah tersebut dinilai relatif kecil jika dibandingkan dengan biaya yang timbul akibat lonjakan harga energi fosil seperti yang terjadi pada 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Dalam simulasi yang dilakukan CCC, lonjakan harga energi setara dengan krisis 2022 yang terjadi sekali hingga 2040 dapat meningkatkan tagihan energi rumah tangga rata-rata hingga 59% apabila penggunaan bahan bakar fosil tetap dipertahankan.

Sebaliknya, apabila transisi menuju dekarbonisasi terus berjalan, kenaikan tagihan energi rumah tangga diperkirakan hanya sekitar 4%.

Laporan tersebut juga mengutip estimasi dari Office for Budget Responsibility yang menyebut pemerintah Inggris mengeluarkan sekitar 41,7 miliar poundsterling untuk program bantuan tagihan energi pada 2022–2023 akibat lonjakan harga energi.

Sementara itu, total dampak kenaikan harga energi terhadap perekonomian diperkirakan mencapai 183 miliar poundsterling dalam empat tahun, menurut estimasi Energy & Climate Intelligence Unit.

Harga gas di Inggris sendiri telah meningkat lebih dari 50% sejak konflik di Timur Tengah memanas. Kondisi tersebut kembali memicu perdebatan mengenai strategi ketahanan energi negara tersebut.

Pemerintah Inggris sejauh ini tetap mempertahankan kebijakan perluasan pembangkit energi terbarukan serta melarang eksplorasi minyak dan gas baru di kawasan Laut Utara yang telah menua.

Namun kebijakan tersebut mendapat kritik dari pemimpin oposisi partai Reform UK, Nigel Farage, yang mendorong peningkatan produksi minyak dan gas domestik guna menekan biaya energi.

“Memproduksi gas sendiri dapat menurunkan tagihan listrik secara signifikan,” ujarnya.

Farage menilai Inggris seharusnya memanfaatkan sumber daya minyak dan gas domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi.

Adapun CCC dibentuk oleh parlemen Inggris pada 2008 sebagai lembaga independen yang bertugas memberikan rekomendasi kebijakan serta memantau kemajuan negara tersebut dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

Melalui sinergi antara kebijakan teknis pemerintah dan dukungan kuat dari legislatif, Indonesia optimistis mencapai target net zero emission pada 2060, sembari memastikan kemandirian energi nasional tetap terjaga

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra menilai perlunya penguatan sinergi eksekutif dan legislatif dalam rangka mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060.

"Melalui sinergi antara kebijakan teknis pemerintah dan dukungan kuat dari legislatif, Indonesia optimistis mencapai target net zero emission pada 2060, sembari memastikan kemandirian energi nasional tetap terjaga," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sinergi eksekutif dan legislatif akan menavigasi masa depan regulasi migas dan mengakselerasi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.

"Indonesia tengah berada di persimpangan krusial dalam peta jalan energi nasional yang menuntut harmonisasi kebijakan antara aspek teknis dan landasan hukum," jelasnya saat bertemu Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno.

Eddy mengundang Hangga untuk berdiskusi mengenai reformasi regulasi, ketahanan energi, dan target transisi menuju energi bersih.

Eddy menegaskan perubahan di sektor ESDM tidak hanya bersifat teknis, tetapi merupakan keputusan politik strategis, yang memerlukan dukungan kuat di tingkat legislatif.

"Melalui Komisi XII DPR, legislatif tengah mendorong penguatan regulasi sektor ESDM, termasuk pembahasan RUU Migas yang akan mengakomodasi isu low carbon dan dekarbonisasi," katanya.

Selain itu, RUU EBET menjadi fokus penyesuaian untuk menyelaraskan kebijakan dengan rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL), yang mana salah satu terobosan yang diusulkan adalah penerapan skema sewa jaringan agar distribusi listrik dari EBT lebih fleksibel tanpa membebani sistem nasional.

Pada kesempatan itu, Hangga juga memaparkan capaian Indonesia yang mampu mendistribusikan BBM dan LPG kepada masyarakat serta memastikan akses ke listrik salah satunya melalui program bantuan pasang baru listrik (BPBL).

Meski demikian, lanjutnya tantangan besar masih membayangi sektor LPG dengan porsi impor menyentuh 76 persen, sehingga program seperti dimetil eter (DME) dan jaringan gas (jargas) rumah tangga penting untuk dapat dikembangkan.

Selanjutnya, menurut Hangga, kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) dan penguatan infrastruktur LNG juga menjadi krusial demi menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan memenuhi kebutuhan gas pipa domestik.

Sedangkan, untuk mengejar target produksi minyak bumi nasional sebesar 1,6 juta barel per hari, pemerintah terus mendorong kerja sama teknis global, termasuk langkah PT Pertamina (Persero) menggandeng perusahaan Halliburton dalam mengoptimalkan oil field recovery.

"Dengan pencapaian lifting minyak sesuai target APBN 2025, maka diharapkan pada tahun ini bisa tercapai lagi," sebut Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui program Pertamina UMK Academy menyalurkan hibah teknologi tepat guna senilai Rp900 Juta. Teknologi tepat guna sebagai pendukung produksi ini dialokasikan untuk 100 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Para penerima manfaat terdiri dari 25 Champion dan 75 Nominator program UMK Academy. Hal ini menjadi dukungan Pertamina dalam mendorong UMK naik kelas, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kemandirian usaha secara berkelanjutan.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhamad Baron, menyampaikan bahwa Pertamina UMK Academy merupakan wujud nyata dukungan Pertamina terhadap agenda pembangunan nasional. Program tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintah poin 3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pengembangan infrastruktur.

"Melalui pelatihan, pendampingan, dan hibah alat produksi yang tepat guna, kami berharap UMKM binaan dapat tumbuh lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing,” ujar Baron.

Dari total nilai hibah tersebut, sebanyak Rp555 juta telah direalisasikan, sementara sisanya akan disalurkan dan dituntaskan pada bulan Januari ini.

Hibah alat produksi diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha guna mendukung peningkatan kualitas produk, efisiensi proses produksi, serta pengembangan bisnis yang lebih terstruktur. Selain bantuan alat, peserta juga mendapatkan pembekalan ilmu bisnis dan pendampingan berkelanjutan sebagai fondasi penguatan ekosistem UMKM nasional.

Muhamad Baron menegaskan Pertamina berharap program ini dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi UMKM binaan.

“Kami berharap sinergi yang terbangun melalui Pertamina UMK Academy dapat terus berlanjut, sehingga UMKM Indonesia semakin naik kelas, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Salah satu penerima manfaat yakni Melani Septina, pemilik usaha kerajinan sepatu bermerek NOBF asal Mojokerto. Melani menerima hibah berupa mesin jahit, mesin seset, mesin press, dan mesin gauge, yang membantu mengatasi keterbatasan produksi, khususnya dalam pengembangan sampel produk yang sebelumnya terkendala ketersediaan alat.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Pertamina atas dukungan dan pendampingan yang sangat berarti bagi perjalanan usaha kami. Dengan dukungan alat produksi dan pembekalan bisnis, kami kini dapat mengembangkan produk dengan lebih optimal, memiliki workshop dan mini store, serta membuka peluang kolaborasi dengan pengrajin sepatu di Mojokerto agar dapat tumbuh bersama dalam satu ekosistem usaha yang inklusif,” ujar Melani.

Selain bantuan alat dan pendampingan, kesempatan mengikuti berbagai pameran yang difasilitasi Pertamina turut membuka akses pasar yang lebih luas serta memperkuat branding UMKM lokal.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten minyak dan gas (migas) seperti PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG), PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) sampai PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) bakal menghadapi tantangan lesunya harga komoditas menyusul lonjakan produksi global.

Research Analyst MNC Sekuritas, Christian Sitorus dalam risetnya yang terbit 17 Desember 2025 mengatakan produksi minyak global diperkirakan akan meningkat sekitar 3,1 juta barel per hari (mbpd) pada 2025 dan bertambah 2,5 mbpd pada 2026. Di sisi lain, pertumbuhan permintaan hanya mencapai 770.000-770.000 barel per tahun.

"Kondisi ini berpotensi menciptakan surplus pasokan dan peningkatan persediaan sehingga memperbesar kemungkinan tekanan harga akan berlanjut," kata Christian, dikutip Senin (29/12/2025).

Sementara itu, untuk subsektor gas menunjukkan prospek yang lebih stabil. Christian menjelaskan, proyeksi permintaan global untuk gas akan mencapai 4.120-4.300 miliar kaki kubik (bcm) pada 2026 hingga 2028. Permintaan tersebut utamanya didukung oleh pertumbuhan di pasar Asia sebesar 3,5% sampai 4%.

Khusus pasar domestik, Christian mengatakan permintaan gas di Indonesia akan meningkat 117-126 bcm pada 2026 sampai 2028. Namun, kebijakan Net Zero, penerapan pajak karbon, serta elektrifikasi transportasi berpotensi menahan pertumbuhan konsumsi minyak dalam jangka menengah.

Dari faktor kebijakan pemerintah, SKK Migas menargetkan investasi sekitar US$16 miliar pada 2026, dengan fokus pada pengeboran 100–110 sumur eksplorasi serta penyelesaian proyek gas utama seperti Tangguh Train 3, Indonesia Deepwater Development (IDD), dan Abadi Masela. Target lifting ditetapkan sekitar 610 kbpd untuk minyak dan 1,0 mboepd untuk gas, sehingga total lifting mencapai 1,59–1,62 mbpd.

"Meski demikian, tantangan struktural masih berlanjut, termasuk tingkat penurunan alamiah yang tinggi, proses perizinan yang panjang, serta keekonomian cadangan di mana hanya sekitar 60% sumber daya yang ekonomis pada harga minyak di bawah US$80 per barel," ungkapnya.

Mempertimbangkan kondisi sektoral tersebut, MNC Sekuritas mempertahankan rekomendasi netral untuk sektor migas. Pertimbangan rekomendasi ini adalah kondisi surplus minyak, saat pasokan meningkat sekitar 3,1 mbpd sementara permintaan hanya tumbuh moderat sekitar 0,8 mbpd. Disparitas antara pasokan dan permintaan ini disebut berpotensi menekan margin.

Dari beragam saham emiten migas, MNC Sekuritas memberikan rekomendasi saham pada AKRA dengan target harga Rp2.000. Target harga ini dinaikkan dari target sebelumnya dalam riset 30 Oktober 2025 sebesar Rp1.450. Pada penutupan pasar Senin (29/12/2025), saham AKRA tidak berubah di level Rp1.250.

Rekomendasi tersebut disematkan sekuritas lantaran diversifikasi pendapatan yang dimiliki AKRA di tengah jatuhnya harga migas. Per akhir September 2025, AKRA membukukan total pendapatan sebesar Rp32,39 triliun, tumbuh 13,22% year on year (YoY) dibanding total pendapatan kuartal III/2024 sebesar Rp28,61 triliun.

Segmen perdagangan dan distribusi menopang pendapatan utama perseroan. Perinciannya, pendapatan dari kontrak pelanggan meningkat 13,28% YoY dari Rp28,40 triliun menjadi Rp32,17 triliun. Sedangkan, pendapatan sewa naik 5% YoY dari Rp208,89 miliar menjadi Rp219,35 miliar. Dari sisi bottom line, laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih tumbuh 12,30% YoY dari Rp1,47 triliun menjadi Rp1,65 triliun.

Sementara menilik kinerja emiten migas lainnya, MEDCO dalam periode yang sama membukukan koreksi pendapatan 1,45% YoY dari US$1,78 miliar menjadi US$1,75 miliar. EBITDA perseroan juga turun 3% YoY menjadi US$946 juta, dibanding US$979 juta pada periode yang sama 2024.

Penurunan EBITDA itu seiring dengan penurunan rata-rata harga minyak dari US$80 per barel menjadi US$68 per barel atau turun 15%. Pada saat yang sama, harga gas rata-rata stabil di US$6,9 per mmbtu.

Dari sisi bottom line, laba bersih MEDC juga terpangkas 68,65% YoY dari US$273,27 juta menjadi US$85,64 juta. Koreksi ini disebabkan oleh harga minyak yang lebih rendah dan kontribusi anak usaha PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) yang mengalami rugi US$37 juta.

Sementara bagi ENRG yang punya eksposur lebih besar pada komoditas gas, menorehkan pertumbuhan laba bersih 8,54% YoY menjadi US$55,65 juta. Di top line, ENRG mencatat pertumbuhan penjualan 13,05% YoY menjadi US$361,38 juta.

Dari sisi kinerja bisnisnya, rata-rata produksi minyak ENRG meningkat 6% YoY menjadi 8.381 barel per hari, dengan produksi gas susut 2% menjadi 223,6 juta kaki kubik. Hanya saja, hal ini dapat dikompensasi dengan harga jual. Rata-rata harga minyak perseroan susut 14% YoY menjadi US$71,14 per barel sedangkan harga rata-rata gas meningkat 7% YoY menjadi US$6,79 per juta kaki kubik.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.