Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) membentuk satuan tugas (satgas) atau kelompok kerja yang melibatkan guru besar, dosen, peneliti perguruan tinggi, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan strategis pemerintah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

"Terkait masukan-masukan yang teknis, Bapak Presiden meminta kami membentuk semacam satgas atau kelompok kerja yang nantinya berisi insan-insan guru besar, dosen, peneliti dari perguruan tinggi maupun BRIN untuk bisa mengkaji lebih lanjut bersama kementerian teknis terkait," ujar Brian kepada wartawan.

Menurut Brian, pembentukan satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi dan masukan yang disampaikan para pimpinan perguruan tinggi selama rangkaian konvensi.

Sebelumnya, para peserta telah menyampaikan daftar pertanyaan, usulan, dan rekomendasi yang dihimpun dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Masukan tersebut kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada Presiden melalui Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Eduart Wolok.

"Ada beberapa masukan, ada beberapa pertanyaan dan juga hal-hal lain yang disampaikan oleh seluruh peserta. Tentu kami mengkonsolidasikan karena ada beberapa yang mirip-mirip jadi kita satukan," kata Brian.

Dia menjelaskan, Presiden telah menerima langsung berbagai usulan tersebut dan meminta kementerian terkait untuk segera menindaklanjutinya.

Menurut Brian, keterlibatan akademisi diharapkan dapat mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah di berbagai sektor.

"Bapak Presiden berharap sumbangsih dari insan perguruan tinggi dapat mempercepat target-target kebijakan strategis Bapak Presiden yang ada di setiap kementerian," ujarnya.

Brian menambahkan, selama pelaksanaan sarasehan, sejumlah menteri juga telah hadir untuk berdialog secara langsung dengan para akademisi. Diskusi berlangsung intensif dan menghasilkan berbagai masukan yang dinilai dapat memperkuat implementasi kebijakan pemerintah.

"Berbagai masukan itu dilangsungkan cukup intensif sehingga nantinya akan menjadi bahan percepatan," katanya.

Selain menyoroti tindak lanjut hasil sarasehan, Brian juga menyampaikan sejumlah pandangan Presiden terkait pentingnya persatuan nasional dalam membangun bangsa.

Menurutnya, Prabowo menekankan bahwa seluruh potensi bangsa perlu bersatu untuk menghasilkan gagasan, inovasi, dan kontribusi terbaik demi kemajuan Indonesia.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa potensi seluruh bangsa perlu bersatu untuk mengokohkan inisiatif, mengeluarkan gagasan-gagasan, dan tentunya effort terbaik untuk kemajuan bangsa," ujar Brian.

Presiden Ke-8 RI itu, lanjut Brian, juga menegaskan bahwa pengembangan sains, teknologi, riset, dan inovasi merupakan fondasi utama bagi kemajuan bangsa.

"Bapak Presiden selalu menekankan bahwa sains, teknologi, riset, inovasi adalah suatu fundamen yang diperlukan bagi kemajuan bangsa kita," katanya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan bahwa seluruh elemen bangsa berada dalam satu tujuan yang sama untuk memajukan Indonesia.

"Tadi Bapak Presiden juga menyatakan bahwa kita sebagai satu bangsa tentunya berada dalam satu nahkoda kapal besar, kapal bangsa kita," tandas Brian.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti sejumlah pimpinan yang selama ini dipercaya menjalankan tugas negara, termasuk di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, dia menegaskan keputusan tersebut diambil demi menjaga program strategis pemerintah tetap berjalan sesuai tujuan dan berpihak kepada rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

"Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat," kata Prabowo.

Kendati demikian, Presiden Ke-8 RI itu enggan mengomentari lebih jauh pergantian tersebut karena pihak-pihak yang bersangkutan tengah menghadapi proses penyelidikan hukum.

"Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya memengaruhi," ujarnya.

Prabowo mengatakan keputusan tersebut tidak diambil dengan mudah. Ia mengaku teringat pesan ayahnya, almarhum ekonom senior Sumitro Djojohadikusumo, yang selalu mengingatkannya untuk mendahulukan kepentingan rakyat ketika menghadapi situasi sulit.

"Saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, 'Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat: berpihaklah selalu kepada rakyatmu'," tuturnya.

Menurut Prabowo, keputusan mengganti pimpinan diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan mengenai dugaan kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Ia telah meminta klarifikasi dan pendalaman kepada sejumlah lembaga, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan dari pimpinan," kata Prabowo.

Presiden menekankan bahwa kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi, terlebih bagi lembaga yang mengelola program prioritas pemerintah.

"Dalam setiap organisasi selalu pengaruh pimpinan sangat, sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur," ujarnya.

Prabowo menegaskan program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan BGN merupakan program strategis yang menyangkut masa depan generasi Indonesia sekaligus menjadi instrumen pengentasan kemiskinan.

Dia mengatakan berbagai negara maju juga menerapkan program makan bagi anak sekolah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat perekonomian jangka panjang.

"Program ini adalah sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita," katanya.

Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Prabowo meyakini program tersebut akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian desa. Melalui jaringan dapur MBG, hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal dapat terserap secara berkelanjutan.

"Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup. Petani-petani akan meningkat penghasilannya. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak," ujarnya.

Presiden memperkirakan pada fase puncak pelaksanaan, program MBG akan menjangkau sekitar 83 juta hingga 85 juta penerima manfaat melalui sekitar 30.000 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, skala program tersebut berpotensi menciptakan sedikitnya 1,5 juta pekerjaan formal dan sekitar 1,5 juta lapangan kerja tambahan di sektor ekonomi pedesaan.

"Kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta. 30.000 dapur berjalan dengan benar dan baik. Kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan. 3 juta lapangan kerja," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada para peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang telah direkrut dan dilatih untuk memimpin operasional dapur MBG di berbagai daerah.

Ia menilai para sarjana tersebut akan menjadi ujung tombak keberhasilan program karena berperan langsung dalam mengelola layanan pangan bergizi bagi masyarakat.

"Saudara-saudara adalah salah satu unsur utama dari keberhasilan program ini. Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa," kata Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengumumkan pergantian pimpinan BGN dengan menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana.

Selain itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026

Ketiga tersangka itu yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dan eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya serta Lodewyk Pusung.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiardjo Iduansjah berharap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi pemasok (supplier) untuk program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perumahan rakyat, dan sekolah rakyat.

Hal ini didorong lewat program Inabuyer B2B2G Expo 2026 bersama Kementerian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Hippindo.

"Jadi (Inabuyer B2B2G) mendorong keterlibatan UMKM dalam program prioritas nasional, MBG, Perumahan Rakyat, Sekolah Rakyat Pada saat uang berputar di dalam negeri jumlah besar Itu pasti terjadi daya beli," ujar Budiardjo dalam acara Sosialisasi dan Konferensi Pers Inabuyer B2B2G Expo 2026 di Gedung Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Budiardjo menjelaskan upaya ini sejalan dengan amanat pemerintah untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta membuka akses yang lebih besar bagi produk lokal untuk masuk ke pasar modern.

Selain itu, pelaku UMKM juga diharapkan memperoleh akses pasar dan peluang untuk terhubung dengan kebutuhan yang bersifat konkret dan berkelanjutan.

"Dengan adanya ekosistem ini, di dalam B2B (Business to Business), B2G (Business to Goverment) ini kita menjalankan amanat daripada pemerintah untuk membantu UMKM," terangnya.

Inabuyer B2B2G Expo 2026 sendiri akan berlangsung pada 5-7 Mei 2026 mendatang sebagai platform strategis untuk mempertemukan pengusaha UMKM dengan buyer dari sektor pemerintah, BUMN, dan swasta.

Selain itu, acara ini juga akan menghadirkan business matching, pameran produk, diskusi panel, serta penandatanganan MoU dan kontrak kerja sama.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto berencana akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking 21 proyek hilirisasi serta 29 titik pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy pada April 2026.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari rangkaian program strategis pemerintah yang disiapkan untuk memperkuat sektor industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Termasuk 21 proyek hilirisasi yang mohon doa restunya juga insyaallah di bulan April ini juga akan semua bisa dilakukan groundbreaking," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (8/4/2026).

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan groundbreaking sebanyak 29 titik di berbagai kabupaten/kota. Prasetyo menjelaskan bahwa awalnya groundbreaking PSEL dilakukan di 33 titik kabupaten/kota. Akan tetapi, seiring dengan penyesuaian-penyesuaian di lapangan, groundbreaking dilakukan di 29 titik.

Prasetyo menjelaskan pemerintah pun tengah mengebut beragam program industrialisasi dan hilirisasi lainnya. Fokus pemerintah adalah mengeksekusi berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sebelumnya, Danantara memang telah resmi melakukan groundbreaking enam proyek hilirisasi dengan total nilai investasi mencapai US$7 miliar atau sekitar Rp110 triliun pada Februari 2026. Enam proyek awal ini mencakup sektor mineral, energi terbarukan, hingga integrasi pangan.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan investasi untuk enam proyek tersebut seluruhnya berasal dari pendanaan Danantara.

“Dengan enam proyek ini, total investasinya mencapai sekitar US$7 miliar atau kurang lebih Rp110 triliun. Proyek-proyek ini akan menciptakan sekitar 3.000 lapangan kerja secara langsung, dan jumlahnya akan lebih besar secara tidak langsung,” ujar Rosan dalam konferensi pers.

Dari total nilai investasi tersebut, sektor mineral menjadi kontributor utama. Danantara mengalokasikan sekitar US$3 miliar atau hampir separuh dari total investasi tahap pertama untuk pengembangan smelter aluminium terintegrasi, mulai dari pemrosesan alumina hingga menjadi produk aluminium.

Rosan menambahkan seluruh proyek telah melalui proses studi kelayakan (feasibility study) yang komprehensif guna memastikan keberlanjutan investasi secara komersial.

“Ini merupakan salah satu program prioritas Danantara dalam pelaksanaan investasi. Seluruh proyek dilakukan oleh Danantara dan ke depannya kami optimistis dapat berjalan sesuai dengan rencana,” ucapnya.

Sementara, sejumlah daerah saat ini tengah mempercepat pembangunan fasilitas waste to energy seiring dengan target ambisius pemerintah untuk mencapai 100% sampah terkelola secara nasional pada 2029.

Kementerian Lingkungan Hidup juga telah meneken perjanjian kerja sama (PKS) percepatan pengembangan PSEL dengan sejumlah daerah, di antaranya adalah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah untuk kawasan Semarang Raya, dan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan dua kebijakan strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global dan kenaikan harga avtur dunia dalam pertemuan bersama seluruh anggota Kabinet Merah Putih, serta seluruh Eselon 1 Kementerian, Lembaga, dan Badan Pemerintah beserta Dirut BUMN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (8/4/2026).

“Presiden Prabowo menyampaikan dua kebijakan penting di tengah ketidakpastian global dan naiknya harga avtur dunia, yaitu mengenai turunnya harga ongkos haji dan evaluasi kawasan hutan untuk tambang,” tulis Teddy.

Mengenai penyelenggaraan haji tahun ini, Teddy menuturkan bahwa pemerintah pastikan biaya haji tahun ini tidak akan mengalami kenaikan dan bahkan akan diturunkan sekitar Rp2 juta. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempercepat masa tunggu antrean haji yang mulai pada 2026 ditargetkan paling lama menjadi 26 tahun.

“Di tengah naiknya harga avtur dunia, Presiden Prabowo memastikan untuk biaya haji tahun 2026 tidak akan naik, bahkan diturunkan sekitar Rp2 juta rupiah. Antrean haji tidak lagi 48 tahun, mulai tahun 2026 ini antrean haji paling lama 26 tahun,” tulis Teddy.

Sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur dunia yang berdampak kepada kenaikan tarif penerbangan, pemerintah juga akan memberikan dukungan pembiayaan bagi 220.000 jemaah haji terdampak sebesar Rp1,77 triliun.

"Hal tersebut akan ditanggung Pemerintah sehingga masyarakat yang berangkat haji tidak terbebani kenaikan avtur,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan segera merealisasikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah sebagai bagian dari peningkatan layanan bagi jemaah. “⁠Kampung Haji Indonesia di Makkah akan segera dibangun,” sambungnya.

Terkait perlindungan kawasan hutan, Seskab Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“⁠Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM untuk segera mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional serta kawasan hutan untuk dievaluasi dan dikembalikan ke negara bagi yang melanggar,” jelas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan progres terkini penyaluran kredit sejumlah program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan program 3 juta rumah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan hal tersebut sejalan dengan upaya pihaknya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami telah mendorong berbagai program strategis seperti makan bergizi gratis dengan realisasi pembiayaan mencapai Rp1,21 triliun. Kemudian mendukung melalui security cross funding oleh 3 penerbit dan 266 pemodal, serta insentif khusus bagi lembaga jasa keuangan,” tuturnya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, meneruskan bahwa pihaknya juga telah menguatkan ekonomi desa melalui pembiayaan Kopdes Merah Putih yang mencapai Rp174 triliun.

“Serta dukungan terhadap program 3 juta rumah dengan realisasi Rp1,44 triliun untuk 11.468 unit, untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya.

Tak sampai di situ, dia turut menyampaikan bahwa dari sisi UMKM, OJK memperkuat infrastruktur melalui pengembangan credit scoring dan credit registry nasional, integrasi data SLIK, dan sistem pendukung lainnya.

“Serta kebijakan akselerasi pembiayaan melalui kewajiban penyaluran kredit UMKM penyesuaian bobot risiko yang rendah dan penguatan peran pasar modal,” ucapnya.

Sebagai informasi, dalam rapat tersebut juga Kiki memperinci ada delapan program strategis dan prioritas OJK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertama, meningkatkan pembiayaan sektor jasa keuangan. Kedua, penguatan ekosistem dan pembiayaan UMKM. Ketiga, pendalaman pasar keuangan. Keempat, mendorong ekonomi hijau. Kelima, pengembangan keuangan digital yang aman.

Keenam adalah pengembangan sektor jasa keuangan syariah. Ketujuh, penguatan program literasi dan inklusi keuangan serta pelindungan konsumen. Kedelapan, penegakan hukum dan penguatan integritas SJK yang konsisten.

Bisnis.com, JAKARTA - Kolaborasi lintas sektor agar jejaring alumni pendidikan dinilai dapat menjadi katalis solusi nyata atas tantangan nasional dari peningkatan daya saing, inovasi, hingga penguatan ekosistem talenta.

Ketua Umum IABA, Triono Junoasmono (Yongki), menekankan pentingnya memperluas jejaring lintas sektor sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah.

"Termasuk juga dalam kolaborasi IABA diharapkan mampu menghadirkan solusi-solusi konkret atas tantangan nasional," ujarnya dalam pelantikan Pengurus Periode 2025–2029.

Dia menegaskan pihaknya akan mengambil peran yang semakin strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya melalui penguatan ekonomi nasional, percepatan pembangunan SDM unggul, serta kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045 yang selaras dengan Asta Cita.

“IABA berkomitmen agar jejaring alumni tidak berhenti sebagai komunitas semata, melainkan hadir sebagai penggerak kolaborasi yang mampu menghadirkan dampak nyata. Keunggulan global para alumni perlu diterjemahkan ke dalam program dan kemitraan strategis yang memperkuat pembangunan Indonesia.” ujar Yongki.

Sementara itu, Ketua Divisi Humas dan Publikasi Pelantikan IABA, Rheza Ariftha Gentha, menambahkan, IABA ingin memastikan semangat kolaborasi ini tersampaikan secara luas, agar semakin banyak pihak dapat terhubung dan terlibat dalam program-program yang berdampak

Dia menegaskan berkomitmen untuk menghadirkan kontribusi nyata lewat kolaborasi strategis dan program berkelanjutan yang selaras dengan agenda pemerintah, khususnya dalam pengembangan SDM unggul dan talenta masa depan.

"Kami meyakini jejaring alumni yang kuat bila dikelola secara terarah dan kolaboratif dapat menjadi akselerator inovasi sekaligus memperkuat kapasitas nasional," ujarnya.

Dia juga menyatakan kesiapan untuk terus memperluas kemitraan dan menghadirkan program kolaboratif yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, serta memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

IABA juga berkomitem pada kesiapan untuk memperkuat kemitraan dan program kolaboratif yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat serta mendukung agenda strategis nasional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal IABA, Aldian Vounthougerenth Sitompul, menyampaikan pembagian bidang dan program kerja kepengurusan dirancang agar selaras dengan Program Asta Cita Pemerintah, sehingga kontribusi IABA dapat terarah dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

“Lebih dari 150 pengurus dilantik hari ini, dengan bidang-bidang yang diselaraskan dengan Program Asta Cita Pemerintah. Sesuai visi dan misi kami, IABA akan hadir dan siap berkolaborasi dengan siapa pun untuk membangun negeri,” ujar Aldian.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI–Polri 2026 yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/2/2026). Rapim TNI–Polri tahun ini menjadi yang pertama kali diselenggarakan di Istana Kepresidenan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan keterangan tersebut melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet.

Dalam arahannya, Kata Teddy, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TNI–Polri atas peran dan dedikasi mereka, terutama dalam penanganan bencana.

“Presiden memberikan apresiasi besar kepada seluruh prajurit TNI–Polri, khususnya atas kecepatan dalam penanganan bencana di mana pun,” tulis Teddy dalam unggahannya.

Teddy mengatakan Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat kekompakan dan sinergitas TNI–Polri dari level pimpinan tertinggi hingga prajurit terbawah. Penguatan tersebut, perlu mendapat perhatian khusus di wilayah Sumatra.

Selain itu, dia melanjutkan bahwa Kepala negara meminta TNI–Polri untuk terus membuktikan kepercayaan rakyat dengan kesiapsiagaan dan kecepatan dalam membantu masyarakat.

"Buktikan kepercayaan yang diberikan rakyat kepada TNI–Polri dengan selalu siap dan cepat membantu rakyat di mana pun dan kapan pun,” tulis Teddy.

Dalam taklimat tersebut, Presiden juga memberikan apresiasi kepada prajurit TNI–Polri yang mengawal dan mendukung jalannya program strategis pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, kedaulatan pangan dan energi, serta pembangunan jembatan desa untuk warga dan anak sekolah.

Di bidang penegakan hukum, Presiden menegaskan bahwa proses hukum harus dilakukan secara adil.

“Penanganan dan penegakan hukum harus dilakukan seadil-adilnya kepada siapa pun,” tulis Teddy mengutip arahan Presiden.

Dia melanjutkan bahwa Prabowo turut menginstruksikan TNI–Polri untuk bersama pemerintah daerah melaksanakan program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), dimulai dari lingkungan perkantoran dan sekitarnya.

Selain itu, TNI–Polri diminta menjaga seluruh sumber daya alam Indonesia dari berbagai bentuk pelanggaran dan eksploitasi ilegal. Dia menyebut bahwa Presiden juga menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan aparat.

"Kapan pun warga membutuhkan bantuan, maka pada saat itulah TNI–Polri harus langsung turun membantu,” tulis Teddy.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Bank Mandiri terus mempertegas komitmennya sebagai BUMN dan mitra strategis pemerintah dalam mendukung upaya penanganan dan pemulihan bencana Sumatra.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif perseroan dalam program BUMN Peduli untuk pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Pembangunan Huntara ini bukti kehadiran dan kolaborasi BUMN melalui program yang diorkestrasi Danantara Indonesia serta BP BUMN, sebagai upaya mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.

Melalui kolaborasi lintas instansi ini, fokus utama diarahkan pada penyediaan hunian layak, bermartabat, aman dan memenuhi standar untuk tempat tinggal sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak.

Peninjauan pembangunan Huntara dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta jajaran direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan Huntara.

Termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BUMN Karya, PLN, Telkomsel, dan PT Perkebunan Nusantara. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan tujuan negara adalah secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan masyarakat.

“Danantara Indonesia membuktikan kita bisa membangun 600 hunian, semua pihak telah bekerja dengan gemilang, dengan cepat,” ujar Presiden Prabowo di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026).

Menurut CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, capaian pembangunan Huntara hingga awal tahun ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi lintas pihak, terutama peran aktif BUMN dalam mendukung proses pelaksanaan di lapangan.

Ia menuturkan target pembangunan Huntara di Aceh Tamiang telah ditetapkan sejak awal, dan progres hingga 1 Januari 2026 menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya.

“Target pembangunan Huntara di Aceh Tamiang ditetapkan secara jelas sejak awal dan capaian hingga 1 Januari 2026 menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya. BUMN bergerak cepat, bekerja di lapangan dalam kondisi yang tidak mudah, untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak,” jelasnya.

Dony Oskaria, COO Danantara Indonesia menyoroti disiplin eksekusi dan intensitas kerja BUMN dalam mengejar target waktu yang ketat.

“Pembangunan Huntara dilakukan dalam rentang waktu sangat terbatas. BUMN bekerja dengan intensitas tinggi, melakukan percepatan konstruksi, pengadaan material, hingga pengawasan mutu secara simultan agar target tercapai sebelum awal tahun,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi menyampaikan, keterlibatan Bank Mandiri dalam pengadaan Huntara Aceh Tamiang merupakan wujud sinergi nasional BUMN dalam memastikan kehadiran negara dirasakan secara nyata oleh masyarakat terdampak bencana.

“Di bawah koordinasi Danantara Indonesia, sinergi lintas BUMN termasuk Bank Mandiri, saat ini tengah mengakselerasi pembangunan total 600 unit Huntara secara nasional. Kami percaya, sinergi lintas BUMN kunci untuk memastikan proses pemulihan berjalan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Ari.

Selain itu, Danantara Indonesia lewat sinergi lintas BUMN turut memastikan, pembangunan akan terus dirampungkan dengan target 15 ribu unit dalam tiga bulan ke depan, guna memastikan hunian layak sementara dapat segera tersedia bagi keluarga yang terdampak secara langsung.

Lebih lanjut, Ari menambahkan peran Bank Mandiri tidak hanya terbatas pada dukungan pembangunan fisik, juga menjadi bagian dari upaya menyeluruh dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

“Sebagai agen pembangunan, Bank Mandiri berkomitmen terus mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana melalui berbagai inisiatif sosial dan ekonomi, termasuk pendampingan usaha serta akses layanan keuangan yang inklusif,” tambahnya.

Proyek pembangunan Huntara di Aceh Tamiang ini merupakan hasil kolaborasi sejumlah BUMN yang dikoordinasikan oleh PT Hutama Karya di bawah naungan Danantara Indonesia.

Setiap unit dirancang dengan standar kelayakan huni dan mengikuti konsep modular untuk memastikan kecepatan dan kualitas pembangunan, serta dilengkapi fasilitas sosial pendukung.

Fasilitas pendukung meliputi dua kasur per unit, lemari, kipas angin, akses listrik dan Wi-Fi gratis, MCK komunal terpisah guna memastikan standar sanitasi, serta fasilitas umum seperti klinik kesehatan dan taman bermain anak untuk mendukung pemulihan sosial warga.

Melalui sinergi dan akselerasi pembangunan Huntara ini, Bank Mandiri berharap dapat berkontribusi nyata dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana, sekaligus memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan yang adaptif dan responsif dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat.

Berangkatkan 20 Relawan Mandiri Tahap 2

Sejalan dengan inisiatif tersebut, Bank Mandiri juga telah menugaskan 20 Relawan Mandiri Tanggap Bencana untuk melanjutkan pendampingan warga terdampak bencana di Kabupaten Gayo Lues dan sejumlah wilayah lain di Provinsi Aceh.

Para relawan berasal dari lintas unit bisnis dan kantor wilayah, termasuk Mandiri Emergency Response Unit (Team MERU) Mandiri Club, dan menggantikan relawan tahap awal yang sebelumnya bertugas di wilayah tersebut.

Dalam kegiatan pendampingan, relawan membantu penyaluran bantuan logistik dan perlengkapan sekolah, serta mendukung operasional posko tanggap bencana.

Dukungan yang diberikan mencakup pengelolaan dapur umum, layanan kesehatan dasar, kegiatan belajar sementara bagi anak-anak, serta pendampingan psikososial bagi warga terdampak, agar proses penanganan bencana dapat berjalan lebih tertata.

“Seluruh upaya ini diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak melewati masa pemulihan dengan lebih tertata, sekaligus memulihkan kembali rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” pungkas Ari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya mendukung agenda perumahan nasional dengan memperluas penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dukungan ini menjadi bagian dari kontribusi BNI dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah guna menekan backlog perumahan nasional.

Komitmen tersebut tecermin dari partisipasi BNI dalam akad massal KPR FLPP sebanyak 50.030 unit rumah yang dirangkai dengan serah terima kunci pada 2025. Akad massal digelar secara hibrid dan dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).

Sebanyak 300 akad dilaksanakan secara langsung di lokasi dengan melibatkan 11 bank penyalur, sementara 49.730 akad lainnya dilakukan secara daring oleh 39 bank penyalur di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Acara ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Komisioner BP Tapera. Dari BNI, hadir Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan beserta jajaran manajemen.

“BNI berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi MBR melalui pembiayaan KPR FLPP yang mudah, cepat, dan akuntabel,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).

Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilakukan pula serah terima kunci secara simbolis kepada 10 perwakilan MBR dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari tenaga pendidik, pelaku UMKM, buruh, nelayan, hingga anggota TNI.

Mandat FLPP 2026

Sejalan dengan pencapaian tersebut, BNI kembali memperoleh mandat penyaluran 17.356 unit KPR FLPP pada 2026 setelah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BP Tapera.

Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12/2025), bersama 43 bank penyalur.

BNI termasuk dalam 10 bank dengan kuota FLPP terbesar dan diwakili Direktur Network & Retail Funding Rian Eriana Kaslan. Penandatanganan disaksikan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Rian menyatakan penugasan tersebut merupakan kesinambungan peran BNI sebagai agen pembangunan di sektor perumahan.

“Dengan jaringan BNI yang tersebar nasional dan sinergi erat bersama BP Tapera serta Kemen PKP, kami optimistis penyaluran FLPP 2026 dapat berjalan tepat sasaran, prudent, dan memberi kemudahan bagi MBR memiliki rumah pertama,” ujarnya.

Ke depan, BNI akan terus mengoptimalkan peran jaringan kantor dan seluruh area kerja untuk mendukung program perumahan nasional, mulai dari kesiapan debitur, dukungan teknis pelaksanaan akad secara hibrid, hingga edukasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan skema pembiayaan KPR FLPP.

Melalui kontribusi berkelanjutan di sektor perumahan, BNI menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga turut membangun fondasi kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghapus syarat salur dalam pencairan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp43,8 triliun bagi daerah terdampak bencana Sumatra.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut jumlah TKD 2026 yang bebas syarat salur itu mencapai Rp43,8 triliun. Dana itu bisa ditransfer langsung kepada daerah-daerah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

"TKD 2025 sudah ditransfer semua, 2026 akan kita lakukan transfer tanpa syarat salur. Karena kita memahami teman-teman di pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat, dana tersedia, dan jangan sampai terkendala hanya oleh administrasi penyaluran," jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

"Total TKD yang akan tanpa syarat salur di 2026 Rp43,8 triliun," rinci Suahasil.

Berdasarkan realisasi APBN per 30 November 2025, negara sudah membelanjakan Rp2.911,8 triliun. Jumlah tersebut setara 82,5 persen dari pagu anggaran Rp3.527,5 triliun yang tersedia di tahun ini.

Khusus untuk transfer ke daerah yang sudah disalurkan menyentuh Rp795,6 triliun alias 92,1 persen dari pagu 2025. Sedangkan sisanya adalah belanja negara untuk pemerintah pusat senilai Rp2.116,2 triliun atau 79,5 persen.

Keringanan berupa penghapusan syarat salur TKD bukan baru kali ini diumumkan. Wamenkeu Suahasil sudah menyampaikannya ke publik pada Selasa (16/12), selepas menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).

"Kita akan menyederhanakan dan praktis membuat syarat salurnya itu bisa jadi lebih otomatis. Tentu ini setidaknya nanti untuk tahap tanggap darurat, nanti kita lihat lagi situasi yang berikutnya," jelasnya kala itu di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

Suahasil saat itu juga mengatakan bahwa Kemenkeu sedang mengidentifikasi biaya perbaikan infrastruktur terdampak bencana. Ia menekankan pembangunan kembali bakal dilakukan dengan dana APBN 2026.

"Tentu kita menyiapkan anggaran untuk 2026, Pak Menteri Keuangan (Purbaya) juga sudah menyampaikan kita akan siapkan anggarannya. Kita cari dari seluruh anggaran yang ada, ada yang di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, ada yang untuk pembangunan infrastruktur, dan yang lain," ucap Suahasil.

"Tentu akan kita diskusikan sesudah, meskipun masih dalam tahap tanggap darurat, tapi kita mulai mengidentifikasi infrastruktur apa saja yang perlu kita bangun," imbuhnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal memimpin sidang 4 kasus yang diadukan pengusaha kepada pemerintah, termasuk masalah premanisme dan pungutan liar (pungli).

Aduan itu disampaikan kepada Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) melalui laman https://lapor.satgasp2sp.go.id. Purbaya mengungkapkan kasus yang dilaporkan para pengusaha beragam.

"Per hari ini (18 Desember 2025) sudah masuk 4 aduan atas isu pendanaan dan pembiayaan, penegakan hukum yang belum masuk pengadilan (termasuk premanisme dan pungli), lahan dan tata ruang, serta perizinan berusaha," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

"Senin (22/12) targetnya akan disidangkan. Saya akan pimpin sidang itu untuk memastikan yang diadukan mulai bisa ditangani secara bertahap," sambungnya.

Keempat aduan tersebut, menurut Purbaya, saat ini sedang ditangani kelompok kerja (pokja) yang berada di bawah Satgas P2SP. Purbaya menyebut masalah-masalah itu juga disampaikan langsung kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Layanan aduan bagi para pengusaha itu pertama kali diluncurkan pada Selasa (16/12) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua I Satgas P2SP.

Purbaya lalu menekankan hadirnya satgas berfungsi untuk menciptakan iklim investasi dan operasional usaha yang sehat.

Sang Bendahara Negara berharap pemerintah bisa melakukan debottlenecking tersebut.

Berikut 12 kategori isu utama yang bisa dilaporkan:

1. Perizinan berusaha (izin lingkungan, tata ruang, dan sertifikasi)2. Perpajakan, kepabeanan, cukai, PNBP, dan dukungan fiskal3. Lahan dan tata ruang4. Energi dan ketenagalistrikan5. Infrastruktur6. Ketenagakerjaan7. Pendanaan dan pembiayaan8. Impor/ekspor dan logistik9. Perindustrian10. Pengadaan barang dan jasa11. Penegakan hukum yang belum masuk pengadilan, termasuk premanisme dan pungli12. Lainnya