Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dengan nominal di bawah Rp50 juta tidak dikenakan pajak alias 0 persen. Namun, harus memenuhi syarat yang ditetapkan.

Pengenaan tarif pajak 0 persen untuk pencairan JHT di bawah Rp50 juta dan saldo di atas Rp50 juta dikenakan tarif pajak final sebesar 5 persen ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

"Untuk penghasilan sampai dengan Rp50 juta, tarifnya 0 dan persifat final. Di atas 50 juta baru kena 5 persen dan bersifat final," ujar Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono dalam Media Briefing di Kantor Pusat DJP, Selasa (30/6).

Namun, relaksasi atau insentif PPh 0 persen ini hanya berlaku dengan syarat yakni dicairkan dalam kurun waktu dua tahun kalender sejak masa pencairan pertama kali di masa pensiun. Apabila lebih, maka akan dikenakan tarif pajak progresif PPh Pasal 21.

"Ini kayak hukuman, Anda nyairin JHT dikasih waktu 2 tahun sejak pensiun, selewat itu fasilitas tidak bermanfaat lagi, tidak berlaku lagi, maka kembali ke pengaturan awal," jelasnya.

Sementara itu, untuk penarikan JHT oleh pekerja saat masih aktif bekerja, mekanisme perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tarif PPh Orang Pribadi yang berlaku.

Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peserta JHT agar tidak menarik lebih awal sehingga peserta mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari program JHT.

Saat ini, tarif pajak OP PPh 21 dibagi menjadi 5 lapisan berdasarkan kategori Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besarannya 5 persen hingga 35 persen.

Rinciannya:

-Lapisan 1: Rp0-Rp60 juta kena tarif 5 persen-Lapisan 2: Rp60 juta-Rp250 juta kena tarif 15 persen-Lapisan 3: Rp250 juta-Rp500 juta kena tarif 25 persen-Lapisan 4: Rp500 juta-Rp5 miliar kena tarif 30 persen-Lapisan 5: di atas Rp5 miliar kena tarif 35 persen.

IDXChannel - Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menolak kebijakan pemerintah terkait pemotongan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah menerapkan pemotongan pajak final sebesar 5 persen terhadap saldo JHT yang melebihi Rp50 juta serta tarif progresif tertentu untuk pencairan lanjutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

ASPIRASI menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada pekerja, khususnya buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja yang sedang mengalami tekanan ekonomi.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, menegaskan bahwa JHT bukan bantuan negara, melainkan uang milik pekerja sendiri yang berasal dari potongan upah selama mereka bekerja bertahun-tahun.

“JHT adalah hak pekerja. Itu uang hasil keringat buruh yang dikumpulkan selama masa kerja untuk bekal hidup ketika sudah tidak bekerja lagi. Sangat tidak adil ketika pekerja sedang kesulitan ekonomi, terkena PHK, atau ingin menggunakan JHT sebagai modal usaha, justru masih dipotong pajak,” terang Mirah Sumirat dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Mirah juga menilai kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan bagi pekerja. Selama masih aktif bekerja, buruh sudah taat membayar pajak setiap bulan melalui potongan PPh 21 dari penghasilan mereka. Selain itu, pekerja juga tetap membayar pajak dalam kehidupan sehari-hari melalui konsumsi dan belanja.

“Ketika masih bekerja, buruh sudah dipotong pajak penghasilan setiap bulan. Saat membeli kebutuhan pokok, makan, pakaian, hingga kebutuhan rumah tangga, pekerja juga membayar pajak secara tidak langsung. Masa ketika pekerja sudah tidak bekerja dan ingin mengambil uang miliknya sendiri untuk bertahan hidup, masih juga dipotong pajak? Ini tentu sangat memberatkan dan melukai rasa keadilan,” lanjut Mirah Sumirat.

ASPIRASI menegaskan bahwa kondisi pekerja dan buruh Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Di tengah ancaman PHK massal yang setiap saat mengintai di berbagai sektor industri, para pekerja juga dihadapkan pada tingginya harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya pendidikan anak, kenaikan biaya transportasi dan BBM, meningkatnya biaya kesehatan, serta berbagai tekanan biaya hidup lainnya yang semakin berat.

Dalam situasi seperti sekarang, JHT menjadi harapan terakhir bagi banyak pekerja untuk mempertahankan kehidupan keluarganya setelah kehilangan pekerjaan. Dana tersebut kerap digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, membayar kontrakan rumah, modal usaha kecil, hingga biaya kesehatan keluarga.

Karena itu, ASPIRASI menilai negara seharusnya hadir memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada pekerja, bukan justru mengurangi manfaat JHT melalui pemotongan pajak tambahan pada saat buruh sedang mengalami kesulitan ekonomi.

ASPIRASI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan pembebasan atau relaksasi pajak bagi pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja berupah rendah.

Mereka juga meminta agar JHT ditempatkan sebagai instrumen perlindungan sosial pekerja, bukan menjadi objek yang memberatkan buruh saat mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, ASPIRASI mendesak pemerintah melibatkan serikat pekerja dalam setiap kebijakan yang menyangkut hak dan jaminan sosial pekerja.

“Negara jangan sampai terkesan mengambil keuntungan dari uang milik pekerja sendiri. Ketika buruh kehilangan pekerjaan, yang mereka harapkan adalah perlindungan dan keberpihakan, bukan tambahan beban,” kata Mirah.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pelaku usaha yang tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen tidak otomatis dikenai tarif pajak badan sebesar 22 persen dari omzet usaha.

Penegasan ini disampaikan menyusul kekhawatiran sebagian pelaku usaha setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang membatasi penerima fasilitas tarif PPh Final 0,5 persen hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), perseroan perorangan, dan koperasi.

Dengan aturan baru tersebut, badan usaha seperti persekutuan komanditer (CV), firma, dan perseroan terbatas (PT) umum tidak lagi dapat menggunakan skema pajak final UMKM.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, tarif PPh Final UMKM 0,5 persen pada dasarnya tidak dihapus.

"Kalau kita baca dengan saksama PP 20 Tahun 2026, dapat kita lihat bahwa tarif PPh Final UMKM 0,5 persen tidak dihapus. Tarif tersebut tetap dipertahankan bagi pelaku UMKM orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi dengan omzet sampai Rp 4,8 miliar setahun," ujar Inge kepada Kompas.com Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, perubahan tersebut dilakukan agar fasilitas perpajakan lebih tepat sasaran kepada pelaku usaha yang masih membutuhkan dukungan dalam tahap awal pertumbuhan usaha.

"Insentif 0,5 persen tetap diberikan kepada pelaku usaha yang memang masih memerlukan dukungan dalam fase tumbuh dan berkembang," kata Inge.

Ia juga meluruskan anggapan bahwa badan usaha yang keluar dari skema PPh Final UMKM akan langsung dikenai pajak sebesar 22 persen dari omzet.

Menurut Inge, dalam rezim pajak umum, pajak dikenakan berdasarkan penghasilan kena pajak atau laba yang diperoleh perusahaan, bukan dari total omzet.

"Untuk badan usaha tertentu yang sudah tidak lagi menggunakan skema final UMKM, pajaknya tidak otomatis menjadi 22 persen dari omzet. Pajak dikenakan berdasarkan penghasilan kena pajak atau laba, bukan seluruh omzet," ujarnya.

Selain itu, perusahaan tetap dapat mengurangkan berbagai biaya usaha sesuai ketentuan yang berlaku sehingga beban pajak yang dikenakan lebih mencerminkan kondisi ekonomi usaha yang sebenarnya.

Inge menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem perpajakan yang lebih adil.

Usaha yang sudah berkembang dan lebih mapan didorong masuk ke rezim pajak umum, sementara pelaku UMKM yang masih membutuhkan dukungan tetap memperoleh fasilitas khusus.

"Kebijakan ini juga bagian dari upaya membangun sistem perpajakan yang lebih adil. Usaha yang sudah lebih mapan didorong masuk ke rezim pajak umum, sementara UMKM yang masih membutuhkan dukungan tetap memperoleh fasilitas," katanya.

Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, DJP menegaskan pemerintah tetap mempertahankan berbagai dukungan bagi UMKM, mulai dari tarif PPh Final 0,5 persen, batas omzet Rp 4,8 miliar per tahun, hingga layanan edukasi dan pendampingan untuk membantu pelaku usaha menjalankan kewajiban perpajakan.

Inge juga membantah anggapan bahwa pengawasan pajak hanya difokuskan kepada UMKM dan kelompok menengah.

Menurut Inge, otoritas pajak terus memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak besar, individu berpenghasilan tinggi (high wealth individual), transaksi lintas negara, serta praktik penghindaran pajak.

"Prinsipnya, setiap kelompok wajib pajak diawasi sesuai profil risiko dan kapasitas ekonominya," ujar Inge.

Ia menegaskan pemerintah tetap berpihak kepada UMKM, namun pada saat yang sama berupaya memastikan fasilitas perpajakan diberikan secara adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

DJP juga membuka ruang dialog dengan pelaku usaha untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik di lapangan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan baru mengenai restitusi dipercepat dan mencabut seluruh ketentuan terkait yang ada sebelumnya. Beleid ini sudah berlaku sejak 1 Mei 2026.

Aturan baru yang memperketat hampir seluruh aturan pengajuan restitusi dipercepat ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Beleid yang diundangkan pada 30 April 2026 tersebut mencabut seluruh aturan sebelumnya yaitu PMK No.39/PMK.03/2018 sampai dengan PMK No.119/2024, sehingga dinyatakan tidak berlaku.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2026," demikian dikutip Bisnis, Sabtu (2/5/2026).

Ruang lingkup PMK baru ini tetap berlaku untuk para Wajib Pajak (WP) dengan tiga kategori sebagaimana aturan sebelumnya, yaitu WP dengan kriteria tertentu, WP yang memenuhi persyaratan tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) nantinya dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) atas tiga kategori WP maupun PKP itu, apabila seluruh syaratnya dipenuhi, atau sebaliknya.

Kesamaan secara umum pada tiga kategori itu adalah penambahan syarat ihwal keterlambatan penyampaian SPT, kepemilikan utang pajak, tidak pernah melakukan pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak, serta tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukper).

Otoritas fiskal melalui PMK tersebut juga memperketat penelitian terhadap kewajiban formal, surat pemberitahuan, maupun pajak masukan yang dikreditkan.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memastikan bahwa aturan baru mengenai restitusi dipercepat ini bukan membatasi hak WP. Aturan baru ini ditujukan untuk menata ulang mekanisme yang direlaksasi pada 2020 lalu.

Saat itu, sebagaimana diketahui, dunia usaha mengalami kesulitan karena krisis pandemi Covid-19.

"Jadi kriteria wajib pajak risiko rendah, kriteria wajib pajak tertentu yang bisa diberikan pengembalian pendahuluan, dan kriteria wajib pajak patuh, itu kami regulasi ulang," terang Bimo kepada wartawan di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Menurut Bimo, pihaknya menemukan banyak WP yang memanfaatkan restitusi dipercepat namun ternyata tidak seharusnya menerima relaksasi tersebut. Bahkan, ada beberapa yang dilakukan bukti permulaan hingga penyidikan.

"Jadi memang ada moral hazard di situ. Maka wajar saja ketika kami mereview aturan yang sudah lima tahun tersebut. Jadi tidak akan mengurangi hak, hanya memang kalau masuk tidak masuk ke kriteria yang kami akan periksa. Itu proses yang biasa, seperti SPT lebih bayar," terangnya.

WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU

Kemenkeu menambahkan sederet klausul aturan yang memperketat syarat bagi WP Kriteria Tertentu untuk bisa memeroleh SKPPKP dari DJP. Pada pasal 3 ayat (2), kriteria untuk WP Kriteria Tertentu tidak berubah.

Yaitu, tepat waktu dalam menyampaikan SPT; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak yang telah memeroleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut; dan tidak pernah dipidana terkait dengan perpajakan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir.

Akan tetapi, pada pasal 3 ayat (4), fiskus menambahkan persyaratan mengenai klausul tidak mempunyai tunggakan pajak bagi WP Kriteria Tertentu yang ingin mengajukan restitusi dipercepat.

Apabila mengacu pada PMK No.39/2018 sebelumnya, tidak mempunyai tunggakan pajak artinya tidak memiliki utang pajak yang melewati batas akhir pelunasan sebelum penetapan sebagai WP Kriteria Tertentu. Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap tunggakan pajak yang pembayarannya telah memperoleh izin penundaan atau pengangsuran.

Pada PMK terbaru, artinya turut diperluas juga ke tunggakan pajak yang sudah melewati daluwarsa penagihan.

Beleid terbaru itu juga menambahkan pada pasal 3 ayat (4) huruf b arti prasyarat tidak memiliki tunggakan pajak. WP yang ingin mengajukan restitusi dipercepat diwajibkan juga tidak pernah melakukan pembayaran melewati batas akhir pelunasan utang pajak untuk semua jenis pajak.

Termasuk tidak pernah melakukan pembayaran melewati batas akhir pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak yang telah memperoleh persetujuan dalam lima tahun terakhir.

Di sisi lain, syarat terkait dengan laporan keuangan bagi pemohon restitusi dipercepat untuk WP Kriteria Tertentu turut ditambah. Awalnya, pada PMK No.39/2018, otoritas fiskal hanya mewajibkan laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) serta wajib disampaikan selama tiga tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan sebagai WP Kriteria Tertentu.

Kini syarat itu diperluas. Lapkeu harus memeroleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP (unqualified opinion) selama tiga tahun berturut-turut dan tidak termasuk WTP dengan paragraf penjelas (modified unqualified opinion).

Beberapa syarat lain yaitu bukan merupakan laporan keuangan yang disajikan ulang, hingga tidak dilakukan koreksi atas laba/rugi fiskal lebih dari 5% berdasarkan hasil pemeriksaan tiga tahun pajak terakhir.

Kemenkeu juga mengubah dan menambahkan kondisi di mana DJP bisa mencabut keputusan penetapan WP Kriteria Tertentu. Tambahannya meliputi keterlambatan penyampaian SPT yang melewati batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya, memiliki utang pajak yang pada saat jatuh tempo belum dilunasi, serta terlambat melakukan pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak yang telah memeroleh persetujuan.

Di sisi lain, penelitian kewajiban formal oleh DJP terhadap permohonan restitusi dipercepat juga menjadi lebih ketat. Dari enam poin aturan yang tertuang pada PMK No.119/2024, terdapat penambahan menjadi 10 poin aturan di PMK teranyar.

Salah satunya yakni terkait dengan proses hukum. Pada aturan sebelumnya, penelitian kewajiban formal mencakup WP tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan bidang perpajakan.

Kini, WP juga harus dipastikan tidak sedang diperiksa atas masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang diajukan restitusi dipercepat.

Setelah penelitian kewajiban formal, DJP juga menindaklanjuti dengan penelitian Surat Pemberitahuan. Otoritas memerinci lebih lanjut secara khusus kaitannya dengan UU PPN, meliputi ekspor barang kena pajak (BKP) berwujud; penyerahan BKP dan/atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN; penyerahan BKP dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut; ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau ekspor jasa kena pajak.

Pasal 6 ayat (10) PMK No.28/2026 juga menambahkan tujuan penelitian terhadap pajak masukan yang dikreditkan oleh WP dengan Kriteria Tertentu. Tujuan baru yang dimuat oleh otoritas fiskal adalah guna memastikan pajak masukan yang dikreditkan tercantum dalam dokumen pemberitahuan impor barang serta surat penetapan pembayaran bea masuk dan cukai.

Lanjut Halaman 2...

WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU

Untuk WP yang memenuhi Persyaratan Tertentu, Kemenkeu pada pasal 9 ayat (2) memerinci lebih lanjut definisi WP tersebut utamanya bagi WP Badan dan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perincian ini menyasar terhadap jumlah peredaran usaha WP Badan maupun jumlah penyerahan PKP.

Untuk WP Badan, diatur bahwa WP yang memenuhi Persyaratan Tertentu adalah mereka yang menyampaikan SPT PPh lebih bayar dengan jumlah peredaran usaha di atas Rp0 sampai dengan Rp50 miliar. Jumlah lebih bayar atau restitusinya dibatasi paling banyak Rp1 miliar.

Sementara itu, PKP yang merupakan WP dengan Persyaratan Tertentu adalah mereka yang menyampaikan SPT PPN lebih bayar dengan jumlah penyerahan di atas Rp0 sampai Rp4,2 miliar, serta jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar.

Sebelumnya, pada PMK No.209/2021, diatur bahwa jumlah lebih bayar yang bisa diajukan restitusi oleh PKP ini bisa mencapai paling banyak Rp5 miliar.

Khusus PKP yang merupakan WP dengan Persyaratan Tertentu, ini tidak berlaku bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau jasa kena pajak dan/atau ekspor BKP dalam pasal 9 ayat (2a) UU PPN dan menyampaikan SPT masa pajak PPN lebih bayar dengan jumlah lebih bayar tidak melebihi batasan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar bagi WP yang memenuhi persyaratan tertentu.

Sebagaimana dengan WP Kriteria Tertentu, otoritas pajak juga dalam PMK terbaru menambah cakupan yang sama untuk mekanisme penelitian surat pemberitahuan dan pajak masukan.

PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

PMK terbaru mengenai restitusi dipercepat ini juga menghilangkan satu klausul kriteria PKP berisiko rendah sebagaimana diatur pada PMK No.119/2024. Di PMK terbaru, kriteria PKP Berisiko Rendah tidak lagi mencakup 'PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d' sebagaimana pada PMK No.39/2018 sampai dengan PMK No.119/2024.

Persyaratan tertentu dimaksud adalah PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar. Sebab, pada Bab WP dengan Persyaratan Tertentu sebelumnya, syarat PKP yang bisa mengajukan restitusi dipercepat sudah lebih diperinci yaitu yang memiliki SPT PPN lebih bayar dengan jumlah penyerahan di atas Rp0 sampai Rp4,2 miliar, serta jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar.

Kemenkeu menambahkan satu klausul yang dapat mecabut keputusan penetapan PKP Berisiko Rendah, yaitu apabila PKP terlambat menyampaikan SPT masa pajak PPN dalam 12 bulan terakhir.

Pada regulasi sebelumnya, pencabutan hanya bisa dilakukan dalam hal adanya pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dan/atau penyidikan perpajakan kepada PKP Berisiko Rendah; dipidana terkait dengan perpajakan berdasarkan kekuatan hukum tetapi; serta tidak

PMK baru juga menambah cakupan penelitian oleh DJP terhadap kewajiban formal maupun pajak masukan yang dikreditkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tujuan utama dalam rencana pengenaan bea keluar atau tarif ekspor batu bara bukanlah penerimaan, melainkan untuk memberantas underinvoicing hingga ekspor ilegal yang dinilai marak.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian ESDM saat ini tengah menghitung formulasi bea keluar batu bara. Rencana ini diharapkan bisa menambah setoran ke penerimaan negara di tengah potensi windfall harga komoditas.

Namun, Purbaya mengungkap bahwa motif asli dari pengenaan bea keluar ini yaitu agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu di pelabuhan bisa memeriksa kapal-kapal eksportir batu bara.

"Jadi saya mau hantam under invoicing sama ekspor ilegal. Sebelumnya Bea Cukai enggak bisa masuk. Barangnya sudah berangkat baru dikasih surat pemberitahuan, barangnya sudah jauh. Kenapa bisa begitu? Karena itu bukan barang kena [pajak]. Jadi kami enggak bisa masuk katanya," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya tak mempermasalahkan apabila nantinya bea keluar batu bara yang diputuskan pemerintah bertarif kecil. Dia pun mengaku Kemenkeu telah mengusulkan besaran tarif ke Kementerian ESDM.

Mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi ini bahkan mengaku tak mempermasalahkan apabila tarif yang diusulkan otoritas fiskal lebih kecil lagi. Tujuan dari pihaknya adalah memastikan Bea Cukai bisa masuk ke kapal eksportir batu bara dan memastikan kepatuhan perpajakannya.

"Jadi underinvoicing udah enggak bisa terjadi lagi atau penyelundupan, segala macam. Udah semakin kecil peluangnya. Sebelumnya kan tidak terkendali," terangnya.

Adapun menurut Purbaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan kementeriannya tidak hanya mempertimbangkan bea keluar untuk batu bara. Ada beberapa komoditas ekspor lain yang rencananya akan dikenai bea keluar.

Untuk diketahui, batu bara sebelumnya memang dikategorikan bukan sebagai barang kena pajak (BKP). Industrinya juga bukan merupakan perusahaan kena pajak (PKP). Namun, usai penerapan UU Cipta Kerja, batu bara dikategorikan sebagai BKP.

Sebelum UU Cipta Kerja berlaku, yang merevisi UU PPN, batu bara adalah barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN berdasarkan pasal 4A UU PPN.

Konsekuensinya, setelah berlakunya omnibus law itu pada 2020, hasil pertambangan batu bara yang diekspor dikenakan PPN 0% sesuai pasal 7 ayat (2) UU PPN serta pajak masukannya terkait dengan ekspor bisa dikreditkan. Apabila pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, maka WP bisa mengajukan restitusi atas kelebihan pajak masukan itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tetap mengenakan pajak terhadap besaran tunjangan hari raya (THR) yang diterima oleh pekerja swasta pada tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya menanggapi usulan berbagai pihak agar THR tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Namun, dia menyebut usulan itu masih memerlukan kajian, sehingga THR swasta tetap dipotong pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Harus kita kaji lagi, ya. Iya [THR dipastikan belum bebas pajak], sesuai dengan peraturan,” kata Yassierli saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026) lalu.

Adapun, pemerintah menetapkan pengenaan pajak THR melalui mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja.

Mengutip unggahan Instagram Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Kemnaker pada Minggu (15/3/2026), THR tetap dikenakan pajak karena merupakan bentuk tambahan penghasilan yang didapatkan oleh karyawan atau pegawai.

Perhitungan pajak tersebut dilakukan menggunakan tarif efektif bulanan (TER) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023.

Dengan menggunakan tarif efektif bulanan, perhitungan PPH Pasal 21 atas THR menggunakan rumus berikut: penghasilan bruto x TER bulanan.

Sebagai contoh, Argi merupakan karyawan tetap PT BGM yang bekerja selama satu tahun penuh 2025 dengan gaji sebulan Rp5.800.000, tanpa penghasilan sampingan, serta menikah tanpa tanggungan (status K/0).

Argi menerima tambahan penghasilan berupa THR 1x gaji pada Maret; uang lembur yang nilainya bervariasi pada Februari, Mei, dan November; bonus 2x gaji pada Oktober; serta premi JKK dan JKM sebesar Rp80.000 per bulan.

Dengan demikian, total penghasilan bruto Argi menjadi Rp11.680.000 pada Maret 2025, yang diperoleh dari gaji bulanan, THR, dan premi JKK-JKM.

Menggunakan tarif TER kategori A sebesar 4%, maka pajak yang dipotong dari penghasilan Argi dihitung menggunakan rumus berikut: Rp11.680.000 × 4% = Rp467.200.

Besaran PPh Pasal 21 bulan Maret inilah yang nanti akan diperhitungkan kembali di akhir tahun untuk menentukan sisa PPh Pasal 21 bulan Desember yang harus dipotong atau dikembalikan, dengan memperhitungkan tambahan penghasilan lainnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Serikat buruh di Jawa Barat menolak keputusan pemerintah mengenakan pajak terhadap Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang lebaran 2026.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengatakan buruh sudah lama menyuarakan hal tersebut namun tidak digubris pemerintah.

"Itu aspirasi lama yang sebelum bulan puasa sudah disuarakan beberapa kali. Pemerintah justru melakukan revisi itu terhadap PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang beberapa industri padat karya yang PPH 21 pajak penghasilan PTKP-nya di bawah 10 juta enggak kena pajak," ucap Roy Jinto dikutip Senin (9/3/2026).

Roy memastikan, kondisi di lapangan tetap berbeda yang mana para buruh tetap mendapatkan potongan pajak untuk THR meski diberikan bukan setiap bulan seperti gaji.

"Tetapi kan THR-nya enggak.THR-nya tetap kena pajak. Padahal kalau kita melihat di sana, THR itu kan bukan semacam penghasilan yang rutin itu setiap bulan didapatkan, kan itu dianggap bonus atau hadiah hari raya yang diterima satu tahun sekali gitu," ucap dia.

Serikat buruh di Jabar, kata dia, sudah menyampaikan keberatan soal potongan pajak THR ini sebelum masuk bulan ramadan, termasuk soal Jaminan Hari Tua (JHT) yang turut terkena potongan pajak.

"Itu sudah beberapa kali kita suarakan, tapi sampai hari ini memang belum direspons dan pemerintah masih tetap menetapkan THR itu dikenakan pajak PPh gitu," katanya.

Potongan pajak THR ini juga secara langsung berdampak kepada para buruh, perusahaan mengalami kondisi yang sama di mana mereka menginginkan agar buruh mendapatkan langsung hak THR secara utuh.

"Berdampak langsung karena kan langsung wajib perusahaan melakukan pemotongan itu. Karena kan perusahaan juga enggak mau kalau enggak dipotong, pasti perusahaan yang menanggung beban kan gitu," tutur dia.

Sementara dalam regulasi, pajak PPh itu harusnya dipotong jika diberikan dari perusahaan ke buruh secara berkala setiap satu bulan, sedangkan THR tidak diterima buruh seperti gaji.

"Ini satu bulan langsung dipotong. Bukan rutin dan kalau kita lihat statement dari pemerintah kan untuk tahun ini tetap pajak THR itu tetap dipotong, karena pemasukan negara sebagian besar dari situ ya," ujarnya.

Menurutnya jika diambil rata-rata semisal upah Kota Bandung 5% atau sekitar Rp200.000 per orang. "Kalau dari buruh formal hampir Rp52 juta kan, ya sekitar bisa Rp10 triliunlah," katanya.

Sementara untuk ASN dan TNI Polri sendiri pajak THR dibayarkan oleh negara dalam artian tidak dilakukan pemotongan atau utuh. Dia menilai ada diskriminasi terhadap sektor swasta meski semuanya mendapatkan potongan pajak.

"Ya, kalau ASN tidak dipotong pajak ke THR, sedangkan mereka juga mendapatkan itu ya berarti diskriminasi dong yang swasta yang dibebankan untuk membiayai negara ini. Pemerintah seharusnya tidak membeda-bedakan untuk urusan pajak THR. Pihak swasta jangan hanya dijadikan alat untuk memberikan keuntungan banyak, sementara uang pajak tersebut juga nantinya kembali ke rakyat. Harusnya kalau memang itu aturan untuk setiap orang yang menerima penghasilan ya, harus dipotong pajak kalau memang itu aturan setiap orang yang mendapatkan penghasilan atau bonus atau hadiah akhir tahun," ujarnya.

Apalagi, uang satu kali gaji ini sudah banyak ditunggu buruh dan mayoritas sudah dipersiapkan untuk memberikan kebutuhan kepada anggota keluarganya dan urusan lainnya.

"Di mana pada saat bulan puasa mau menjelang lebaran, masyarakat terutama buruh sangat membutuhkan dana yang besar untuk perayaan hari raya Idulfitri, menghadapi Lebaran, mudik dan lain sebagainya," pungkasnya.

Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan masih dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tahun ini. Meski begitu, pemerintah membuka peluang untuk mengkaji usulan pembebasan pajak THR yang sebelumnya disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemberian THR pada tahun ini tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga masih dikenakan pajak.

"Iya, sesuai dengan peraturan (tidak bebas pajak)," ujar Yassierli saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Ia menyebut usulan pembebasan pajak THR tersebut masih perlu pembahasan lebih lanjut sehingga belum dapat diterapkan dalam waktu dekat.

"Harus kita kaji lagi ya," kata Yassierli.

Secara regulasi, THR memang termasuk objek PPh Pasal 21. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.

Aturan tersebut kemudian diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.

Saat ini, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER) yang dibagi dalam tiga kategori, yakni A, B, dan C. Penghasilan bruto bulanan terendah yang mulai dikenakan PPh Pasal 21 dalam ketiga kategori tersebut adalah Rp5,4 juta.

Kategori A berlaku bagi wajib pajak dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1), serta kawin tanpa tanggungan (K/0).

Kategori B dikenakan untuk wajib pajak dengan status tidak kawin dengan dua atau tiga tanggungan (TK/2 dan TK/3), serta kawin dengan satu atau dua tanggungan (K/1 dan K/2).

Sementara itu, kategori C berlaku bagi wajib pajak dengan status kawin dan memiliki tiga tanggungan (K/3).

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut karyawan sebenarnya tetap berpeluang menerima gaji dan THR secara utuh tanpa potongan pajak apabila perusahaan menanggung PPh Pasal 21 melalui skema gross up.

Melalui akun Instagram resminya, DJP menjelaskan skema tersebut memungkinkan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar kewajiban pajaknya. Dengan demikian, pajak tetap dibayarkan tanpa mengurangi penghasilan yang diterima pekerja.

"Karyawan bisa menikmati gaji dan THR utuh jika perusahaan memiliki kebijakan menanggung PPh Pasal 21 karyawan dengan memakai skema penghitungan gross up," tulis DJP.

Dalam ilustrasi yang disampaikan DJP, karyawan dengan gaji Rp7,5 juta yang menerima THR satu kali gaji akan membawa pulang sekitar Rp14,1 juta jika pajak tidak ditanggung perusahaan.

Namun, melalui skema gross up, karyawan dapat menerima gaji dan THR secara utuh sebesar Rp15 juta karena pajak ditanggung oleh perusahaan.

Selain itu, pajak yang ditanggung perusahaan tersebut dapat dibukukan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto atau deductible expense dalam perhitungan pajak perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR yang dibayarkan itu juga akan dipotong pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Secara umum, pembayaran THR untuk 2026 tertuang pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) No.M/3/HK.04.00//III/2026 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

“THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih,” terang Menaker Yassierli saat membacakan poin pertama SE tersebut di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

THR diberikan kepada pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) alias karyawan tetap, serta perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak.

Selain harus dibayarkan tujuh hari paling lambat sebelum hari raya keagamaan, THR senilai satu bulan upah diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja kurang dari itu diberikan secara proporsional, yakni masa kerja dibagi 12 bulan lalu dikali nilai upah satu bulan.

THR Tetap Dipotong Pajak

Adapun THR menjadi bagian dari penghasilan pegawai yang termasuk objek pajak penghasilan (PPh) 21. Tata cara dan ketentuan pemungutan pajak itu tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.58/2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.168/2023.

Pemotongan pajak berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER). Pada pasal 2 ayat (4) PP No.58/2023, diatur bahwa terdapat tiga kategori tarif efektif dimaksud, yakni:

Kategori A

Kategori ini diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP):

1. Tidak kawan tanpa tanggungan

2. Tidak kawan dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang; atau

3. Kawin tanpa tanggungan

Kategori B

Kategori ini diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP:

1. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang;

2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang;

3. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang; atau

4. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang

Kategori C

Kategori ini diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP kawan dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang.

Masing-masing dari kategori tersebut memiliki tarif dengan rentang sampai dengan 0% sampai dengan 34%.

Bagaimana Simulasinya?

Sebagai contoh saja, Budi merupakan PKWTT atau karyawan tetap di PT BS. Dia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Dia menerima gaji 15 juta per bulannya. Budi sudah menikah tanpa tanggungan, dan dia menerima THR jelang Lebaran sebesar Rp3 juta.

Untuk itu, berdasarkan PP No.58/2023, Budi masuk ke dalam penghitungan tarif efektif (TER) bulanan kategori A. PPh yang dipotong selain masa pajak Maret (tanpa THR) yakni: Rp15 juta x tarif efektif (6%) = Rp900.000

Kemudian, PPh dipotong untuk masa pajak Maret (dengan THR) yakni: Rp18 juta x tarif efektif (8%) = Rp1,44 juta. Dengan demikian, terdapat selisih Rp540.000 di antara potongan pajak tanpa THR dan potongan pajak dengan THR.

Jakarta: Tunjangan Hari Raya (THR) selalu dinanti pekerja menjelang hari besar keagamaan. Namun, muncul pertanyaan yang kerap berulang setiap tahun apakah THR kena pajak? Untuk 2026, pemerintah menegaskan bahwa THR tetap menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai regulasi yang berlaku.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan kebijakan tersebut tidak berubah.

"Sesuai peraturan," katanya usai konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, seperti yang dikutip dari Antara, Kamis, 5 Maret 2026.

Usulan bebas pajak masih dikaji

Sejumlah kalangan buruh sempat mengusulkan agar THR tidak lagi dikenakan pajak. Namun, pemerintah menyatakan usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan.

"(Usulan) harus kita kaji lagi ya," ujar dia.

Artinya, untuk saat ini skema perpajakan THR tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam sistem pajak nasional.

Kenapa THR Tetap Kena PPh 21?

Secara aturan, THR merupakan bagian dari penghasilan pegawai. Karena itu, THR masuk dalam objek PPh Pasal 21, sama seperti gaji dan tunjangan lainnya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, penghitungan pajak THR menggunakan mekanisme tarif efektif rata-rata (TER).

Skema TER terbagi menjadi tiga kategori TER Bulanan A, TER Bulanan B, dan TER Bulanan C

Pengelompokan ini didasarkan pada besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak.

Tarif yang berlaku berkisar antara 0 persen hingga 34 persen, tergantung pada total penghasilan bulanan yang diterima.

Tidak diatur dalam satu pasal khusus

Perlu dipahami, aturan pajak atas THR tidak diatur dalam satu pasal khusus. Ketentuannya mengikuti hierarki regulasi perpajakan yang berlaku secara umum di Indonesia.

Dengan demikian, selama THR masih dikategorikan sebagai penghasilan, maka tetap menjadi objek pajak.

ASN, TNI, dan Polri terima THR tanpa potongan

Meski pekerja swasta dikenakan PPh 21 atas THR, ada ketentuan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 beserta pembaruannya pada 2025 dan 2026, diatur bahwa Pajak Penghasilan (PPh) atas THR dan gaji ke-13 bagi ASN ditanggung oleh pemerintah.

Artinya, ASN menerima THR secara penuh tanpa potongan pajak dari penghasilan pribadi. Pajaknya dibayarkan oleh negara, bukan dipotong dari THR yang diterima pegawai.

(ANN)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan masih dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tahun ini.

Ia mengatakan, pemerintah akan mengkaji usulan agar THR dibebaskan dari pajak, namun kebijakan tersebut belum dapat diterapkan dalam waktu dekat.

"Harus kita kaji lagi ya," ujar Yassierli saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Ia memastikan pemberian THR pada tahun ini tetap mengikuti aturan yang berlaku dan belum bisa bebas pajak seperti yang diusulkan kalangan buruh.

"Iya, sesuai dengan peraturan (tidak bebas pajak)," tegasnya.

Usulan pembebasan pajak THR sebelumnya disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh.

Secara regulasi, THR memang termasuk objek PPh Pasal 21. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Aturan tersebut kemudian diturunkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mengatur petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.

Saat ini, perhitungan PPh 21 menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER) yang terbagi dalam tiga kategori, yakni A, B, dan C. Penghasilan bruto bulanan terendah yang mulai dikenakan PPh 21 dalam ketiga kategori tersebut adalah Rp5,4 juta.

Kategori A berlaku untuk wajib pajak dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1), serta kawin tanpa tanggungan (K/0).

Kategori B dikenakan bagi wajib pajak dengan status tidak kawin dengan dua atau tiga tanggungan (TK/2 dan TK/3), serta kawin dengan satu atau dua tanggungan (K/1 dan K/2).

Sementara itu, Kategori C berlaku bagi wajib pajak dengan status kawin dan memiliki tiga tanggungan (K/3).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons desakan buruh agar tunjangan hari raya atau THR tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Yassierli memastikan THR tahun 2026 tetap dikenakan PPh Pasal 21 sesuai aturan yang berlaku.

"Sesuai peraturan," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Yassierli tidak merinci lebih jauh. Ia menyebut usulan pembebasan pajak perlu dikaji bersama.

"(Usulannya) harus kita kaji lagi," ujar Yassierli.

THR merupakan bagian dari penghasilan pegawai. Komponen ini termasuk objek PPh Pasal 21.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengatur penghitungan pajak THR menggunakan mekanisme tarif efektif rata-rata atau TER. Skema TER terbagi dalam tiga kategori, yaitu TER bulanan A, TER bulanan B, dan TER bulanan C.

Pengelompokan didasarkan pada besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak.

Tarif yang dikenakan berkisar 0 persen hingga 34 persen. Besaran tarif bergantung pada penghasilan bulanan yang diterima.

Ketentuan pajak THR tidak diatur dalam satu pasal khusus. Aturan mengikuti hierarki regulasi perpajakan yang berlaku.

Aparatur sipil negara, TNI, dan Polri memiliki ketentuan berbeda. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 beserta pembaruannya pada 2025 dan 2026 mengatur PPh atas THR dan gaji ke-13 ditanggung pemerintah.

Ketentuan tersebut membuat ASN menerima THR secara penuh tanpa potongan pajak dari penghasilan pribadi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang