Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dengan nominal di bawah Rp50 juta tidak dikenakan pajak alias 0 persen. Namun, harus memenuhi syarat yang ditetapkan.

Pengenaan tarif pajak 0 persen untuk pencairan JHT di bawah Rp50 juta dan saldo di atas Rp50 juta dikenakan tarif pajak final sebesar 5 persen ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

"Untuk penghasilan sampai dengan Rp50 juta, tarifnya 0 dan persifat final. Di atas 50 juta baru kena 5 persen dan bersifat final," ujar Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono dalam Media Briefing di Kantor Pusat DJP, Selasa (30/6).

Namun, relaksasi atau insentif PPh 0 persen ini hanya berlaku dengan syarat yakni dicairkan dalam kurun waktu dua tahun kalender sejak masa pencairan pertama kali di masa pensiun. Apabila lebih, maka akan dikenakan tarif pajak progresif PPh Pasal 21.

"Ini kayak hukuman, Anda nyairin JHT dikasih waktu 2 tahun sejak pensiun, selewat itu fasilitas tidak bermanfaat lagi, tidak berlaku lagi, maka kembali ke pengaturan awal," jelasnya.

Sementara itu, untuk penarikan JHT oleh pekerja saat masih aktif bekerja, mekanisme perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tarif PPh Orang Pribadi yang berlaku.

Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peserta JHT agar tidak menarik lebih awal sehingga peserta mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari program JHT.

Saat ini, tarif pajak OP PPh 21 dibagi menjadi 5 lapisan berdasarkan kategori Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besarannya 5 persen hingga 35 persen.

Rinciannya:

-Lapisan 1: Rp0-Rp60 juta kena tarif 5 persen-Lapisan 2: Rp60 juta-Rp250 juta kena tarif 15 persen-Lapisan 3: Rp250 juta-Rp500 juta kena tarif 25 persen-Lapisan 4: Rp500 juta-Rp5 miliar kena tarif 30 persen-Lapisan 5: di atas Rp5 miliar kena tarif 35 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap tiga persoalan yang menjadi perhatian pemerintah dan PT PLN (Persero) dalam evaluasi gangguan pasokan listrik yang sempat memicu mati lampu bergilir di sejumlah wilayah.

Menurut Bahlil, pemerintah bersama PLN telah membedah sumber persoalan yang berkaitan dengan keandalan pasokan listrik nasional.

"Kami juga tadi membahas tentang keberlangsungan stabilitas pelayanan pemerintah, pelayanan PLN kepada masyarakat khususnya terkait dengan listrik. Tadi sama-sama Dirut PLN (Darmawan Prasodjo) juga sudah kita bedah, ada tiga masalah," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Pertama, persoalan yang berkaitan dengan PLTG. Meski tidak merinci pembangkit mana yang dimaksud, Bahlil menyebut isu tersebut menjadi salah satu faktor yang dibahas dalam evaluasi bersama PLN.

"Satunya itu adalah menyangkut PLTG yang di awal," ujarnya.

Kedua, kebutuhan batu bara berkalori menengah (4.200 kcal/kg hingga 6.200 kcal/kg) untuk proses pencampuran (blending) bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Menurut Bahlil, secara volume pasokan batu bara untuk PLN sebenarnya tidak bermasalah.

Ia menyebut konsumsi batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, penugasan pasokan batu bara dari pemerintah kepada perusahaan tambang berkisar 180 juta hingga 190 juta ton per tahun.

Adapun kontrak yang telah ditandatangani PLN dengan para pemasok mencapai sekitar 134 juta ton.

"Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun. Sekarang kan baru bulan enam. Itu harusnya no issue," katanya.

Namun, persoalan muncul karena PLN membutuhkan batu bara dengan spesifikasi kalori tertentu untuk kebutuhan blending. Bahlil mengatakan pasokan batu bara berkalori menengah yang dibutuhkan PLN kini telah dipastikan aman.

"Ternyata yang PLN keluhkan atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan," ujarnya.

Bahlil juga mengungkapkan cadangan batu bara berkalori tinggi di Indonesia semakin terbatas. Dari total produksi batu bara nasional, hanya sekitar 20 persen yang memiliki kalori di kisaran 5.800 hingga 6.300. Sementara sekitar 80 persen lainnya merupakan batu bara dengan kalori lebih rendah.

"Memang untuk menyangkut dengan sekarang kan yang batu bara high calorie itu semakin hari semakin sedikit. Dari total produksi batu bara kita 100 persen, itu yang medium yang 5.800 sampai 6.300 itu tidak lebih dari 20 persen. 80 persennya itu yang medium ke bawah," ujar Bahlil.

Karena itu, pemerintah membuka kemungkinan melakukan pengaturan baru terkait pencampuran batu bara agar kebutuhan pembangkit tetap terpenuhi di tengah berkurangnya pasokan batu bara berkalori tinggi.

"Memang harus ada modifikasi. Modifikasi itu nanti kita akan atur secara baik," ujarnya.

Ketiga, aspek pemeliharaan atau maintenance pembangkit dan jaringan kelistrikan. Menurut Bahlil, PLN perlu mempercepat perawatan fasilitas agar gangguan yang memicu pemadaman tidak kembali terulang.

"Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," kata Bahlil.

Meski demikian, Bahlil menyebut berdasarkan laporan yang diterimanya dari manajemen PLN, gangguan operasional yang sebelumnya terjadi telah berhasil diatasi.

Ia mengatakan mulai hari ini tidak ada lagi gangguan yang berdampak pada pelayanan listrik kepada masyarakat.

"Mulai hari ini itu sudah tidak ada terjadi gangguan lagi. Itu menurut Dirut PLN ya. Karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator," ujarnya.

PT PLN (Persero) mengakui adanya kendala teknis dan gangguan pada dua pembangkit di balik pemadaman listrik atau mati lampu secara bergilir di sejumlah wilayah Jawa beberapa hari belakangan ini.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan ada kendala teknis pada operasional pembangkit.

Selain itu, ada ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan, sehingga tidak dapat beroperasi sementara.

"Dua unit pembangkit besar mengalami gangguan, sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," kata Gregorius dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6).

Gregorius menyampaikan sistem kelistrikan Jawa sejatinya saat ini beroperasi dan terkendali secara baik.

Namun, akibat kendala pada pembangkit tersebut, guna menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, maka PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

Gregorius mengatakan PLN terus berkerja sama melakukan percepatan pemulihan serta mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain.

PLN juga melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

PT PLN (Persero) akhirnya buka suara mengenai seringnya pemadaman listrik atau mati lampu secara bergilir di sejumlah daerah Jawa beberapa hari belakangan ini.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan sistem kelistrikan Jawa saat ini sebenarnya beroperasi dan terkendali secara baik.

Namun, dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

Selain itu, ada dua pembangkit besar PLN yang mengalami gangguan, sehingga tidak beroperasi sementara yang menyebabkan turunnya kemampuan sistem pasokan listrik.

"Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," kata Gregorius dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6).

Menurutnya, perseroan terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain. PLN juga melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini dipastikan bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Kawasan Depok, Jawa Barat (Jabar) dan sekitarnya mengalami pemadaman listrik pada Senin (15/6) sore.

Dalam sejumlah unggahan di media sosial, kawasan Depok yang listriknya padam ada Sukmajaya, Jatijajar, dan Kalimulya.

Menurut akun resmi media sosial X PT PLN (Persero) @pln_123, pemadaman listrik di Depok hari ini karena PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik.

"Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan kendalan pasokan listrik bagi masyarakat, admin sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik, yang memerlukan pengaturan pasokan listrik atau manajemen beban," tulis @pln_123 dalam unggahannya pada pukul 16.29 WIB.

Perseroan menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam penyediaan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Perusahaan setrum pelat merah ini juga memastikan seluruh petugas operasional disiagakan untuk memastikan sistem kelistrikan tetap aman dan andal.

"Estimasi waktunya secara bertahap, proses penormalan pasokan listrik dilakukan PLN baik di sistem kontrol maupun di lapangan, sejak awal terjadi gangguan," tulis @pln_123.

Lebih lanjut PLN menyebut tim teknis terus melakukan penanganan intensif untuk memulihkan keseluruhan sistem kelistrikan.

Pemerintah memperkuat tata kelola ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam strategis sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Langkah tersebut ditandai dengan terbitnya tiga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi.

Ketiga regulasi tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026, yakni Permendag Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Batubara, Permendag Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Kelapa Sawit, dan Permendag Nomor 17 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Paduan Besi.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis yang mengatur pelaksanaan ekspor ketiga komoditas oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor, dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa ketiga aturan ini dirancang untuk memastikan pengelolaan ekspor berjalan lebih tertib dan akuntabel. Pemanfaatan sumber daya alam nasional diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi negara.

"Kemendag menerapkan berbagai instrumen pengaturan ekspor untuk memastikan pelaksanaan ekspor komoditas SDA strategis oleh BUMN Ekspor berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya dalam keterangan tertulis, kamis (11/6).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap. Pendekatan ini memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha selama masa transisi berlangsung.

"Melalui kebijakan ini, pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA strategis, mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi negara, memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi, serta mendukung hilirisasi dan stabilitas ekonomi nasional," kata dia.

Lebih lanjut dirinya memaparkan, implementasi kebijakan ini diberlakukan secara bertahap untuk menjaga kelancaran transisi dan memberi ruang penyesuaian bagi pemangku kepentingan.

Pada Tahap I, yang berlangsung dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026, ekspor masih dapat dilakukan melalui perizinan yang telah diterbitkan sebelumnya. Namun, pelaku usaha diwajibkan menyampaikan laporan dan dokumen ekspor kepada BUMN Ekspor, dan pemerintah akan melakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama.

Memasuki Tahap II, paling lambat 1 Januari 2027, seluruh ekspor komoditas strategis hanya boleh dilakukan oleh BUMN Ekspor. Seluruh proses mulai dari pra-kepabeanan (pre-clearance), kepabeanan (customs clearance), hingga pasca-kepabeanan (post-clearance) akan dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Untuk batu bara, cakupan regulasi meliputi antrasit, batu bara termal, lignit, dan gambut dalam kode HS 2701 hingga HS 2703. Selama Tahap I, ekspor tetap menggunakan mekanisme Eksportir Terdaftar (ET) dan Laporan Surveyor (LS) atas nama pelaku usaha, dengan perizinan ET yang tetap berlaku hingga 31 Desember 2026.

Pengaturan kelapa sawit mencakup komoditas yang sebelumnya diatur dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2024 beserta perubahannya. Kewajiban pemenuhan pasar domestik melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita tetap dipertahankan, termasuk distribusi hingga lini ke-2 dan alokasi kepada BUMN Pangan.

Sementara untuk paduan besi, regulasi mencakup 15 pos tarif 8 digit turunan HS 7202 yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni barang yang dilarang diekspor, barang yang wajib disertai Laporan Surveyor, dan barang yang dapat diekspor tanpa Laporan Surveyor.

Dengan berlakunya ketiga Permendag baru ini, ketentuan ekspor batu bara dan paduan besi dalam Permendag Nomor 23 Tahun 2023 beserta perubahannya resmi dicabut. Ketentuan ekspor kelapa sawit dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 2 Tahun 2025 juga dinyatakan tidak berlaku.

Tommy menegaskan, penguatan tata kelola ekspor SDA strategis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan nasional.

"Pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan ekspor komoditas strategis tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekspor, tetapi juga mampu mendorong hilirisasi, menjaga pasokan dalam negeri, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional," pungkasnya.

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menargetkan perusahaan pelat merah bisa untung hingga Rp450 triliun pada 2029.

Dony, yang juga menjabat Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, memperkirakan pada tahun ini BUMN mendulang laba Rp360 triliun.

"Tahun ini kita berharap Rp360 triliun untungnya. Saya sendiri punya harapan paling tidak ketika saya pensiun BUMN (2029) itu bisa memungkinkan keuntungan sedikitnya Rp450 triliun," kata Dony di acara Jogja Financial Festival 2026, JEC, Bantul, DIY, Sabtu (23/5).

Ia mengatakan pada tahun lalu BUMN membukukan laba Rp335 triliun, dan menyetor pajak Rp215 triliun ke kas negara. Karena itu, anggapan perusahaan negara selalu tekor tidak tepat.

"BUMN kita sangat powerful. Jadi itu tidak benar kalau banyak kita baca BUMN tidak pernah untung. Itu keliru," ujarnya.

Dony menegaskan kontribusi BUMN mencapai sepertiga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). Sumbangsih itu berupa setoran pajak dan dividen.

Ia menambahkan sebelum ada Danantara, pengelolaan BUMN berdiri sendiri-sendiri. Dony mengungkap dulu peran Kementerian BUMN sebenarnya bukan pemilik perusahaan negara, melainkan hanya punya kuasa mengelola. Karena tidak ada mekanisme untuk membantu satu BUMN dengan BUMN lain, menyebabkan sulitnya melakukan penyelamatan.

"Akibat daripada pengelolaan yang tidak terintegrasi satu sama lain, kemudian banyak BUMN-BUMN kita menghadapi permasalahan tidak bisa dibantu, tidak bisa diselamatkan," ucapnya.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan pengembangan produk baru di pasar modal tetap berjalan di tengah gejolak pasar dan tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), salah satunya exchange traded fund(ETF) emas.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pengembangan instrumen investasi baru menjadi bagian dari upaya pendalaman pasar modal domestik.

"ETF emas kita harapkan segera bisa terbit," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Senin (18/5).

Selain ETF emas, BEI juga tengah menyiapkan pengembangan produk derivatif dengan tambahan underlying baru.

"Kemudian produk-produk derivatif dengan tambahan underlying itu juga akan terus jalan sesuai dengan schedule," katanya.

Jeffrey mengatakan pengembangan produk tetap menjadi prioritas di tengah volatilitas pasar keuangan global dan meningkatnya ketidakpastian di pasar domestik.

Menurutnya, diversifikasi instrumen investasi diperlukan agar pasar modal Indonesia semakin dalam dan mampu menarik lebih banyak partisipasi investor.

BEI juga optimistis pasar modal domestik tetap memiliki basis investor yang kuat. Hingga pekan lalu, jumlah investor pasar modal Indonesia tercatat telah menembus 27 juta investor.

"Yang khusus investor saham itu kira-kira 9,7 juta. Selebihnya adalah investor reksadana," ujar Jeffrey.

Ia menambahkan jumlah investor aktif juga terus meningkat. Investor aktif bulanan bahkan sudah mencapai lebih dari 1 juta investor.

"Baik yang harian, mingguan, bulanan, tahunan itu semuanya meningkat juga. Aktif bulannya sudah di atas 1 juta," katanya.

IHSG ditutup melemah 1,85 persen ke level 6.599 pada perdagangan Senin (18/5). Tekanan pasar dipicu tingginya ketidakpastian global, mulai dari tensi geopolitik hingga arus keluar dana asing dari pasar domestik.

Meski demikian, Jeffrey menegaskan BEI tetap fokus memastikan perdagangan berjalan teratur, wajar, dan efisien di tengah fluktuasi pasar.

"Yang kami pastikan berjalan dengan baik adalah infrastruktur perdagangan, kemudian juga pengaturan dan pengawasan itu berjalan terus dengan baik," ujarnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan fitur Life Goals pada aplikasi wondr by BNI. Fitur ini bertujuan membantu nasabah merencanakan kebutuhan keuangan jangka panjang, termasuk mempersiapkan dana ibadah haji secara lebih terstruktur dan terarah.

Lewat fitur Life Goals, nasabah dapat menetapkan target tabungan sesuai tujuan keuangan tertentu, seperti 'Tabungan Haji', lengkap dengan pengaturan nominal setoran rutin dan jangka waktu yang disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan, inovasi ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menghadirkan solusi keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mempersiapkan ibadah haji yang membutuhkan perencanaan matang.

"Melalui fitur Life Goals di wondr by BNI, kami ingin membantu nasabah merencanakan tujuan keuangan mereka secara lebih terstruktur, termasuk untuk mewujudkan impian menunaikan ibadah haji," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Sebagai sebuah perjalanan spiritual, ibadah haji membutuhkan kesiapan finansial yang direncanakan sejak dini. Tingginya biaya penyelenggaraan haji dan panjangnya masa tunggu keberangkatan membuat perencanaan keuangan menjadi aspek penting bagi calon jemaah.

Melalui fitur Life Goals, nasabah dapat memantau perkembangan tabungan secara transparan melalui sistem yang terintegrasi di aplikasi wondr by BNI. Selain itu, fitur ini juga dilengkapi simulasi dan estimasi keuangan guna membantu pengguna menyusun rencana yang lebih realistis dan sesuai target.

BNI menilai pendekatan digital tersebut dapat mendorong kebiasaan menabung secara konsisten dan bertahap, sehingga tujuan finansial jangka panjang dapat dicapai tanpa memberikan beban berlebihan bagi nasabah.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan digital yang tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga membantu nasabah mencapai berbagai tujuan hidupnya," pungkas Okki.

Melalui pengembangan fitur perencanaan keuangan di wondr by BNI, perseroan berharap dapat memperkuat literasi finansial masyarakat sekaligus menghadirkan pengalaman layanan digital yang lebih personal, praktis, dan sesuai kebutuhan nasabah.

Indonesia dan Rusia tengah menjajaki kerja sama strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pasokan produk minyak jangka panjang.

Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilyov mengungkapkan pihaknya telah menerima permintaan dari Indonesia terkait suplai produk petroleum.

"Kami telah menerima permintaan dari mitra Indonesia untuk pasokan produk minyak. Saat ini kami sedang bekerja secara serius untuk menyusun kontrak jangka panjang dengan harga yang saling menguntungkan," ujar Tsivilyov Senin (13/4), dikutip dari TASS.

Ia menambahkan, kerja sama yang tengah disusun tidak bersifat jangka pendek, melainkan mengarah pada pengaturan sistemik dengan kontrak jangka panjang antara kedua negara.

Langkah ini menjadi sinyal upaya Indonesia dalam mengamankan pasokan energi di tengah ketidakpastian global, terutama akibat gejolak geopolitik yang memengaruhi distribusi minyak dunia.

Kerja sama dengan Rusia juga dinilai dapat menjadi "jangkar" baru bagi pasokan energi Indonesia, di saat sejumlah negara mulai memperketat distribusi energi untuk menjaga kebutuhan domestik masing-masing.

Sejauh ini, belum dirinci volume maupun jenis produk minyak yang akan dipasok dalam kerja sama tersebut. Namun, pembahasan kontrak jangka panjang disebut masih terus berlangsung antara kedua belah pihak.

[Gambas:Youtube]

Indonesia dan Rusia tengah menjajaki kerja sama strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pasokan produk minyak jangka panjang.

Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilyov mengungkapkan pihaknya telah menerima permintaan dari Indonesia terkait suplai produk petroleum.

"Kami telah menerima permintaan dari mitra Indonesia untuk pasokan produk minyak. Saat ini kami sedang bekerja secara serius untuk menyusun kontrak jangka panjang dengan harga yang saling menguntungkan," ujar Tsivilyov Senin (13/4), dikutip dari TASS.

Ia menambahkan, kerja sama yang tengah disusun tidak bersifat jangka pendek, melainkan mengarah pada pengaturan sistemik dengan kontrak jangka panjang antara kedua negara.

Langkah ini menjadi sinyal upaya Indonesia dalam mengamankan pasokan energi di tengah ketidakpastian global, terutama akibat gejolak geopolitik yang memengaruhi distribusi minyak dunia.

Kerja sama dengan Rusia juga dinilai dapat menjadi "jangkar" baru bagi pasokan energi Indonesia, di saat sejumlah negara mulai memperketat distribusi energi untuk menjaga kebutuhan domestik masing-masing.

Sejauh ini, belum dirinci volume maupun jenis produk minyak yang akan dipasok dalam kerja sama tersebut. Namun, pembahasan kontrak jangka panjang disebut masih terus berlangsung antara kedua belah pihak.

[Gambas:Youtube]

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan setiap Jumat mulai hari ini.

Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian pola kerja baru di lingkungan instansi pemerintah. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan kebijakan tersebut telah langsung dijalankan sesuai arahan pemerintah.

"BGN menerapkan pola kerja baru, budaya kerja baru sesuai arahan Pak Presiden (Prabowo Subianto) dan sudah diterapkan mulai hari ini," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/4).

Ia menjelaskan penerapan WFH dilakukan dengan pengaturan khusus, terutama bagi unit kerja yang berkaitan dengan pelayanan publik agar operasional tetap berjalan.

"Untuk bidang pelayanan publik, kita atur ada yang WFH Jumat, bagi yang Jumat WFO (work from office), maka mereka melakukannya Senin. Kita atur secara bergantian," lanjut Dadan.

Menurutnya, skema tersebut memungkinkan kegiatan pelayanan tetap berjalan tanpa gangguan, sekaligus menyesuaikan dengan kebijakan fleksibilitas kerja yang sedang diterapkan pemerintah.

Dengan sistem bergantian tersebut, pegawai tetap dapat menjalankan tugasnya baik dari kantor maupun dari lokasi kerja lain, tanpa mengurangi fungsi layanan kepada masyarakat.

Pemerintah sebelumnya menetapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini bertujuan mendorong efisiensi energi di tengah dinamika global, termasuk dengan pembatasan penggunaan mobil dinas dan peningkatan penggunaan transportasi publik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan ASN yang menjalankan WFH tetap harus siaga dan responsif.

ASN diwajibkan menjaga perangkat komunikasi tetap aktif dan merespons panggilan atau pesan dalam waktu singkat, dengan pengawasan berbasis geo-location selama jam kerja.

[Gambas:Youtube]