Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB) sepanjang 2025. Realisasinya melebar dari target Rp616,2 triliun.

Defisit terjadi imbas pendapatan yang masuk ke kas negara hanya Rp2.756,3 triliun sedangkan belanja pemerintah mencapai Rp3.451,4 triliun.

"Walaupun defisit membesar ke Rp695,1 triliun, itu lebih tinggi dibandingkan APBN yang sebesar Rp606,2 triliun tapi kita tetap jaga bahwa defisitnya tidak di atas 3 persen. Defisitnya memang naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

Kemudian, keseimbangan primer berada di posisi Rp180,7 triliun atau setara 63,3 persen terhadap APBN tahun ini.

Berdasarkan catatan Purbaya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan penerimaan 91,7 persen dari outlook 2025. Adapun total target penerimaan negara tahun ini adalah Rp2.756,3 triliun.

Pendapatan negara per 31 Desember 2025 diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp300 triliun.

Ada juga yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sejumlah Rp534,1 triliun.

Dari sisi belanja negara, realisasinya mencapai Rp3.451,4 triliun atau setara 95,3 persen dari pagu anggaran yang tersedia pada tahun ini.

Purbaya merinci belanja negara untuk pemerintah pusat tembus Rp2.602,2 triliun atau 96,3 persen.

Selanjutnya, transfer ke daerah (TKD) menyentuh Rp894,triliun alias 92,3 persen terhadap APBN 2025.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6% dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun. Artinya shortfall penerimaan pajak pada tahun 2025 sebesar Rp271,7 triliun.

Angka realisasi penerimaan pajak itu persis dengan prediksi Bisnis sebelumnya.

Informasi yang dihimpun Bisnis menyebut bahwa realisasi sementara penerimaan pajak 2025 hanya di kisaran 87% dari target APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp2.189,3 triliun. Artinya jika data itu benar, realisasi penerimaan pajak 2025 hanya di kisaran Rp1.917 triliun.

Angka ini jauh dari batas minimal target Direktorat Jenderal Pajak alias DJP di angka Rp2.005 triliun. Kinerja buruk penerimaan pajak tahun 2025 akan menjadi beban besar bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada tahun ini. Apalagi target penerimaan pajak 2026 menembus angka Rp2.357,7 triliun.

Sekadar catatan jika penerimaan pajak sesuai dengan skenario pemerintah yakni di outlook 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun, pertumbuhannya akan mencapai 13,5%. Sementara itu, jika menggunakan skenario yang tercantum dalam maklumat Dirjen Pajak sebesar Rp2.005 triliun, pertumbuhannya menembus 17,5%.

Sayangnya, angka paling pesimistis realisasi sementara yang muncul (angkanya bisa berubah karena proses konsolidasi terus berlangsung) berada di angka Rp1.917 triliun, jika dibandingkan dengan target tahun 2026, pertumbuhan penerimaan pajak yang seharusnya dikejar oleh pemerintah menembus angka 22,9%.

Persoalannya dalam catatan Bisnis, target pertumbuhan pajak sebesar 13,5%-22,9% seperti simulasi di atas akan sangat sulit tercapai, karena biasanya realisasi penerimaan pajak berada di bawah angka pertumbuhan alamiahnya.

Sebagai contoh, pada tahun 2024 lalu misalnya, pertumbuhan penerimaan pajak hanya berada di angka 3,5%. Padahal pada waktu itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03% dan inflasi di angka 1,57%. Artinya pertumbuhan penerimaan pajak di angka 3,5% masih jauh di bawah profil pertumbuhan alamiahnya yang seharusnya bisa berada 6,6%.

Sementara itu sampai dengan November 2025 lalu, kinerja pajak masih terkontraksi di level 3% year on year. Kalau menggunakan simulasi full year berdasarkan realisasi sementara, di angka Rp1.917 triliun, penerimaan pajak masih terkontraksi sekitar 0,8%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6% dari target APBN sebesar Rp2.183,9 triliun. Artinya shortfall penerimaan pajak pada tahun 2025 sebesar Rp266,3 triliun.

Angka realisasi penerimaan pajak itu sejalan dengan prediksi Bisnis sebelumnya.

Informasi yang dihimpun Bisnis menyebut bahwa realisasi sementara penerimaan pajak 2025 hanya di kisaran 87% dari target APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp2.189,3 triliun. Artinya jika data itu benar, realisasi penerimaan pajak 2025 hanya di kisaran Rp1.917 triliun.

Angka ini jauh dari batas minimal target Direktorat Jenderal Pajak alias DJP di angka Rp2.005 triliun. Kinerja buruk penerimaan pajak tahun 2025 akan menjadi beban besar bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada tahun ini. Apalagi target penerimaan pajak 2026 menembus angka Rp2.357,7 triliun.

Sekadar catatan jika penerimaan pajak sesuai dengan skenario pemerintah yakni di outlook 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun, pertumbuhannya akan mencapai 13,5%. Sementara itu, jika menggunakan skenario yang tercantum dalam maklumat Dirjen Pajak sebesar Rp2.005 triliun, pertumbuhannya menembus 17,5%.

Sayangnya, angka paling pesimistis realisasi sementara yang muncul (angkanya bisa berubah karena proses konsolidasi terus berlangsung) berada di angka Rp1.917 triliun, jika dibandingkan dengan target tahun 2026, pertumbuhan penerimaan pajak yang seharusnya dikejar oleh pemerintah menembus angka 22,9%.

Persoalannya dalam catatan Bisnis, target pertumbuhan pajak sebesar 13,5%-22,9% seperti simulasi di atas akan sangat sulit tercapai, karena biasanya realisasi penerimaan pajak berada di bawah angka pertumbuhan alamiahnya.

Sebagai contoh, pada tahun 2024 lalu misalnya, pertumbuhan penerimaan pajak hanya berada di angka 3,5%. Padahal pada waktu itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03% dan inflasi di angka 1,57%. Artinya pertumbuhan penerimaan pajak di angka 3,5% masih jauh di bawah profil pertumbuhan alamiahnya yang seharusnya bisa berada 6,6%.

Sementara itu sampai dengan November 2025 lalu, kinerja pajak masih terkontraksi di level 3% year on year. Kalau menggunakan simulasi full year berdasarkan realisasi sementara, di angka Rp1.917 triliun, penerimaan pajak masih terkontraksi sekitar 0,8%.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku susah tidur menjelang tutup buku APBN 2025.

Pasalnya, di tahun pertama menjabat sebagai menkeu, Purbaya harus menghadapi risiko pelebaran defisit.

"Saya pikir kalau Menteri Keuangan 31 Desember sudah tenang, rupanya belum tuh. Semalam saja saya enggak bisa tidur, uangnya masuk nggak ya, uangnya masuk nggak ya? Defisitnya bisa melebar," ujar Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (31/12).

Ia mengungkapkan penerimaan pajak tahun ini diperkirakan tak mencapai target.

Menurut Purbaya, sejumlah faktor membuat realisasi penerimaan pajak pada 2025 tidak mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kondisi ekonomi yang melemah pada sebagian besar tahun ini menjadi alasan utama pemerintah mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dalam penarikan pajak.

"Pajak seperti yang Anda lihat sebelum-sebelumnya, berada di bawah target yang di APBN, jadi kita enggak memungkiri itu kan, karena ekonomi jelek beberapa bulan sebelumnya, sembilan bulan pertama tahun ini," ujar Purbaya.

Ia menjelaskan pemerintah secara sadar menunda sejumlah upaya penarikan pajak karena menilai langkah tersebut justru berpotensi memperburuk kondisi ekonomi jika dilakukan saat aktivitas usaha belum sepenuhnya pulih.

"Terus, ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai ekonominya bagus, kan percuma juga kalau saya kerjakan juga akan enggak masuk juga uangnya, malah memperburuk ekonomi," ujarnya.

Purbaya mengatakan kebijakan fiskal pada 2025 lebih diarahkan pada pendekatan counter cyclical, yakni menjaga agar beban terhadap perekonomian tidak terlalu berat di tengah proses pemulihan.

Pemerintah memilih untuk tidak menekan dunia usaha dan masyarakat secara berlebihan agar pemulihan ekonomi yang mulai berjalan dapat terus berlanjut.

"Jadi kita lakukan kebanyakan counter cyclical yang secara enggak langsung nih, di mana saya tidak membebani ekonomi secara berlebihan, sehingga proses recovery yang baru terjadi bisa berjalan terus," kata Purbaya.

Meski realisasi pajak belum sesuai target, Purbaya optimistis kondisi ekonomi akan menunjukkan perbaikan yang lebih nyata pada awal tahun depan. Ia meyakini momentum pemulihan akan semakin terlihat dalam beberapa bulan pertama.

"Ini saya yakin akhir tiga bulan pertama tahun depan sudah akan lebih terlihat dengan lebih jelas bahwa ekonomi kita memang bergerak ke arah yang semakin cepat," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Purbaya, akan terus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan dinamika ekonomi agar penerimaan negara tetap terjaga tanpa menghambat laju pemulihan.

Per November lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)baru mengumpulkan penerimaan 82,1 persen dari outlook 2025 yakni Rp2.351,5 triliun dari Rp2.865,5 triliun.

Pendapatan negara per November 2025 diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp1.634,4 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp269,4 triliun.

Sementara, belanja pemerintah sudah mencapai Rp2.911,8 triliun. Karenanya, defisit APBN tercatat Rp560,3 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp560,3 triliun atau 2,35 persen dari produk domestik bruto (PDB) per November 2025.

APBN tekor imbas pendapatan yang masuk ke kas negara baru Rp2.351,5 triliun. Sementara, belanja pemerintah sudah mencapai Rp2.911,8 triliun.

"Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

Kemudian, keseimbangan primer berada di posisi Rp82,2 triliun atau setara 74,8 persen terhadap APBN tahun ini.

Berdasarkan catatan Purbaya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan penerimaan 82,1 persen dari outlook 2025. Adapun total target penerimaan negara tahun ini adalah Rp2.865,5 triliun.

Pendapatan negara per November 2025 diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp1.634,4 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp269,4 triliun.

Ada juga yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sejumlah Rp444,9 triliun.

Dari sisi belanja negara, realisasinya mencapai Rp2.911,8 triliun atau setara 82,5 persen dari pagu anggaran Rp3.527,5 triliun yang tersedia pada tahun ini.

Purbaya merinci belanja negara untuk pemerintah pusat tembus Rp2.116,2 triliun atau 79,5 persen. 

Selanjutnya, transfer ke daerah (TKD) menyentuh Rp795,6 triliun alias 92,1 persen terhadap APBN 2025.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengantongi Rp11,48 triliun dari pengemplang pajak per hari ini, Rabu (19/11).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan ada 200 pengemplang pajak dengan total tunggakan Rp50 triliun-Rp60 triliun.

Targetnya, DJP bisa mengumpulkan sekitar Rp20 triliun hingga akhir 2025.

"Data terakhir per hari kemarin (Rabu, 19 November 2025), dari target kami sampai Desember sekitar Rp20 triliun, kami sudah bisa mengumpulkan dari 200 pembayar pajak yang melakukan tunggakan terbesar tersebut itu sekitar Rp11,487 triliun," ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

"Ada kenaikan yang cukup signifikan di minggu terakhir ini dari minggu kemarin, Jumat (14/11) sampai Rabu (19/11), Rp1,3 triliun. Jadi, total Rp11,487 triliun," sambung Bimo.

Anak buah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa itu mengatakan komitmen pembayaran dari 200 pengemplang pajak juga sudah disampaikan kepada DJP.

Purbaya sebelumnya melaporkan baru sanggup mengantongi Rp8 triliun dari para pengemplang pajak.

"Sebagian masih mau bayar cicilan, sebagian lagi masih dikejar. Tapi yang Rp50 triliun itu akan kekejar pelan-pelan, baru Rp8 triliun sekarang kira-kira. Kemungkinan besar tertagih (target Rp20 triliun di 2025), mereka jangan main-main sama kita!" kata Purbaya dalam Media Briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (14/11).

Sang Bendahara Negara itu menekankan tidak melupakan target penerimaan negara di 2025.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu berjanji terus melakukan sejumlah effort untuk mengumpulkan pendapatan ke kas negara.

"Ada beberapa yang belum bayar pajak secara penuh akan kita approach, kita datangi supaya mereka bayar pajak tepat waktu. Ada beberapa ratus pengusaha yang belum bayar pajak tepat waktu, kita akan kirim surat cinta ke mereka supaya bayar tepat waktu," jelas sang menteri.

"Jadi, segala effort diarahkan untuk yang belum bayar pajak, bayar pajak sesuai dengan aturan. Salah satu juga yang meningkatkan kualitas atau penarikan pajak dengan memperbaiki coretax. Sekarang sudah lebih bagus dibandingkan sebelumnya, kelihatannya seperti itu," imbuh Purbaya.

Kemenkeu sendiri telah mengumpulkan penerimaan Rp2.113,3 triliun atau 73,7 persen per Oktober 2025. Adapun total target penerimaan negara tahun ini adalah Rp2.865,5 triliun.

Khusus penerimaan pajak baru terkumpul Rp1.459,0 triliun atau 70,2 persen dari outlook 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp371,5 triliun atau 1,56 persen dari produk domestik bruto (PDB) per September 2025.

Dompet negara tekor imbas pendapatan yang masuk ke kas negara baru Rp1.863,3 triliun. Di lain sisi, pemerintah sudah membelanjakan uangnya hingga Rp2.234,8 triliun.

"Hingga September 2025, defisit anggaran tercatat sebesar Rp371,5 triliun atau setara 1,56 persen terhadap PDB. Lebih rendah dari outlook (defisit) setahun penuh, sebesar 2,78 persen PDB," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

Adapun keseimbangan primer tercatat surplus Rp18 triliun atau setara 16,4 persen terhadap APBN tahun ini.

Berdasarkan catatan Purbaya, Kementerian Keuangan mengumpulkan penerimaan 65 persen dari outlook 2025. Sedangkan total target penerimaan negara tahun ini adalah Rp2.865,5 triliun.

Pendapatan negara per September 2025 dikantongi dari penerimaan pajak senilai Rp1.295,3 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp221,3 triliun.

Ada juga yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp344,9 triliun.

Sementara itu, belanja negara yang menyentuh Rp2.234,8 triliun sudah setara 63,4 persen dari pagu anggaran yang tersedia untuk tahun ini.

Lebih lanjut, Purbaya merinci belanja negara untuk pemerintah pusat senilai Rp1.589,9 triliun atau 59,7 persen sedangkan transfer ke daerah (TKD) tembus Rp644,9 triliun alias 74,6 persen terhadap APBN 2025.

Jakarta: Olahkarsa bersama S&P Global dan Sustainable1 menyelenggarakan Indonesia Corporate Sustainability Outlook (ICSO) 2025 yang akan digelar pada 24 Juli mendatang di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta.

Acara ini menjadi panggung tahunan utama untuk mendorong praktik keberlanjutan dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau. ICSO 2025 mengusung tema "Advancing Indonesia’s Green Economy with Sustainability Innovations," yang bertujuan untuk menyatukan pemangku kepentingan dari berbagai sektor guna berbagi inovasi dan strategi terbaru dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Tahun ini, ICSO 2025 hadir dengan Sustainability Leaders Forum, tempat berkumpulnya para eksekutif dan pengambil kebijakan tingkat atas untuk berdiskusi tentang arah pertumbuhan berkelanjutan lintas industri dan regulasi.

Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati Sustainable Business Exhibition yang menampilkan berbagai solusi nyata, inisiatif, dan produk dari perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasikan komitmen ESG mereka secara konkret.

Beberapa pembicara kunci yang telah dikonfirmasi antara lain Terence Teoh, Associate Director
Climate & Sustainability Services S&P Global Sustainable1; Imam Rachman, President Director of
Indonesia Stock Exchange (IDX); John Anis, CEO of Pertamina New and Renewable Energy (PNRE); Rully Yusuf, Executive Vice President ESG of Pegadaian; Eka Suhendra, Director of Business Planning of Pertamina International Shipping.

Kemudian ada Bernadus Irmanto, Acting CEO and Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer at Vale Indonesia; Katherine Grace, Chief of Corporate Affairs and Sustainability of Permata Bank & Chairwoman of Indonesia Corporate Secretary Association; Rine, Chief People Officer of Amartha Mikro Fintek, serta Mohamad Bijaksana Junerosano selaku CEO & Founder Waste4change. Dan masih banyak pemimpin hebat nantinya yang akan mengikuti forum ini.

“Transformasi ekonomi hijau tak bisa ditunda. Tujuan inisiasi ini juga untuk mempercepat transisi menuju ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan, lewat promosi inovasi dalam pembiayaan hijau, energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan penerapan model ESG yang berdampak nyata."

"Kami juga berharap forum ini dapat menjadi wadah untuk para delegasi agar bisa belajar banyak, mampu berinovasi, mengaplikasikan dampak nyata nya dan juga beradaptasi dengan prinsip keberlanjutan secara holistik,” ujar perwakilan Media Center Indonesia Corporate Sustainability Outlook 2025.

Rangkaian ICSO 2025 sendiri tidak hanya terfokus dengan acara utama yang akan diselenggarakan pada 24 Juli, namun telah dimulai sejak berbagai pra-event, termasuk Indonesia Green Jobs Summit (IGJS); job fair bertema green career yang menjembatani talenta muda dengan perusahaan ramah lingkungan.

Kemudian ada Sustainability Insight Series, webinar rutin Olahkarsa yang membahas tren dan praktik keberlanjutan korporasi; Sustaination, program YouTube yang menyoroti solusi inovatif dan berdampak dari perusahaan; serta LeadersTalk Sustainable, podcast series YouTube yang menampilkan percakapan inspiratif bersama para pemimpin keberlanjutan lintas sektor.

Indonesia Corporate Sustainability Outlook 2025 terbuka untuk profesional lintas industri, investor, akademisi, dan publik yang ingin memperdalam wawasan tentang ESG dan pertumbuhan berkelanjutan.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(MMI)