Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih tekor dagang dengan tiga negara yakni China, Australia dan Argentina sepanjang Januari-April 2026.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan untuk defisit perdagangan terbesar Indonesia itu dengan China, nilainya minus hingga US$8,03 miliar.

Hal ini dikarenakan ekspor ke negara ini hanya US$22,76 miliar, sedangkan impornya US$30,79 miliar.

"Ini didorong oleh komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, plastik dan barang dari plastik," ujar Pudji dalam konferensi pers, Selasa (2/6).

Dengan Australian, Indonesia tekor dagang sebesar US$3,05 miliar. Di sebabkan oleh ekspor yang sebesar US$1,10 miliar, jauh di bawah impor US$4,15 miliar.

Komoditas penyumbang defisit dagang dengan Negeri Kanguru itu adalah logam mulia dan perhiasan/permata, serelia hingga bahan bakar mineral.

Kemudian itu, dengan Argentina defisit dagang Indonesia tercatat sebesar US$730 juta. Komoditas penyumbangnya adalah serealia, ampas dan sisa industri makanan, serta ikan krustasea dan moluska.

Sementara itu, tiga negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat yaitu sebesar US$5,76 miliar, India sebesar US$4,41 miliar, dan yang ketiga adalah Filipina sebesar US42,93 miliar.

Secara kumulatif Januari-April, neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus sebesar US$5,64 miliar. Ditopang oleh surplus komoditas non-migas sebesar US$14,16 miliar dan migas yang masih mengalami defisit sebesar US$8,52 miliar.

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menargetkan perusahaan pelat merah bisa untung hingga Rp450 triliun pada 2029.

Dony, yang juga menjabat Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, memperkirakan pada tahun ini BUMN mendulang laba Rp360 triliun.

"Tahun ini kita berharap Rp360 triliun untungnya. Saya sendiri punya harapan paling tidak ketika saya pensiun BUMN (2029) itu bisa memungkinkan keuntungan sedikitnya Rp450 triliun," kata Dony di acara Jogja Financial Festival 2026, JEC, Bantul, DIY, Sabtu (23/5).

Ia mengatakan pada tahun lalu BUMN membukukan laba Rp335 triliun, dan menyetor pajak Rp215 triliun ke kas negara. Karena itu, anggapan perusahaan negara selalu tekor tidak tepat.

"BUMN kita sangat powerful. Jadi itu tidak benar kalau banyak kita baca BUMN tidak pernah untung. Itu keliru," ujarnya.

Dony menegaskan kontribusi BUMN mencapai sepertiga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). Sumbangsih itu berupa setoran pajak dan dividen.

Ia menambahkan sebelum ada Danantara, pengelolaan BUMN berdiri sendiri-sendiri. Dony mengungkap dulu peran Kementerian BUMN sebenarnya bukan pemilik perusahaan negara, melainkan hanya punya kuasa mengelola. Karena tidak ada mekanisme untuk membantu satu BUMN dengan BUMN lain, menyebabkan sulitnya melakukan penyelamatan.

"Akibat daripada pengelolaan yang tidak terintegrasi satu sama lain, kemudian banyak BUMN-BUMN kita menghadapi permasalahan tidak bisa dibantu, tidak bisa diselamatkan," ucapnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal I 2026 atau per 31 Maret defisit Rp240,1 triliun atau sebesar 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit APBN terjadi karena belanja negara lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara.

Hingga akhir Maret 2026 pemerintah mencatat belanja negara naik 31,4 persen ke level Rp815 triliun secara tahunan (year-on-year/yoy).

Adapun pendapatan negara per Maret 2026 tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen secara tahunan. Angka pendapatan itu lebih rendah dari belanja negara per Maret 2026. 

Menurut Purbaya, anggaran yang defisit ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang mengagetkan karena anggaran negara memang didesain defisit.

"Ketika ada defisit, masyarakat jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Purbaya menjelaskan APBN didesain defisit karena memang belanja negara dibuat merata sepanjang tahun. Ia menilai ini merupakan suatu hal yang normal.

"Kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya. Jadi kita berhati-hati dalam hal ini," ujar Purbaya.

Bila dibedah pendapatan negara pada kuartal I 2026 yang sebesar Rp574,9 triliun, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp462,7 triliun.

Penerimaan perpajakan bila didetailkan lagi, yang berasal dari pajak sebesar Rp394,8 triliun dan di kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp112,1 triliun. Sementara itu, penerimaan hibah sebesar Rp100 miliar.

Kemudian, belanja negara sebesar Rp815 triliun jika didetailkan paling besar adalah belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,3 triliun. Detailnya, belanja kementerian/lembaga sebesar Rp281,2 triliun dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp329,1 trilliun. Sementara itu, transfer ke daerah sebesar Rp204,8 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tembus Rp135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Februari 2026.

Defisit ini lebih tinggi dibandingkan realisasi Februari 2025 yang tercatat sebesar Rp30,7 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB.

"Defisit APBN tercatat sekitar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap PDB yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa periode Februari 2026 yang diselenggarakan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3).

Purbaya menjelaskan belanja negara pada tahun ini memang dirancang lebih merata sepanjang tahun, sehingga menyebabkan lonjakan defisit APBN di awal tahun.

"Ada yang bilang, 'Tahun lalu kan surplus, kenapa tahun ini defisit?' Ya memang desain APBN kita defisit dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa," ujar Purbaya.

Defisit ini disebabkan oleh penerimaan negara yang seret sedangkan belanja cukup masif.

Pendapatan negara hingga 28 Februari tercatat hanya Rp358 triliun, jauh lebih kecil dari belanja sebesar Rp493,8 triliun.

Penerimaan pajak hingga Februari tercatat sebesar Rp245,1 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp44,9 triliun.

Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp68 triliun dan tidak ada penerimaan hibah.

Belanja negara terdiri belanja pemerintah pusat Rp346,1 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp147,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun itu terbagi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp155 triliun dan non kementerian/lembaga sebesar Rp191 triliun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat posisi Indonesia masih tekor transaksi dengan tiga negara utama. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia surplus US$41,05 miliar sepanjang 2025 (Januari-Desember). 

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan ketiga negara penyumbang defisit terbesar ke dalam negeri tersebut adalah China, Australia dan Brasil.

"China penyumbang defiist terdalam, yakni US$22,17 miliar. Komoditasnya mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya," kata Ateng dalam Konferensi Pers, Senin (2/2).

Sedangkan, Australia menyumbang defisit sebesar US$4,88 miliar dengan komoditas serealia, bahan bakar mineral dan bijih logam, terak dan abu. Lalu, Brasil menyjmbang defisit US$1,76 miliar dengan komoditas ampas dan sisa makanan industri hingga kapas.

Sementara itu, negara penyumbang surplus terbesar ke dalam negeri adalah Amerika Serikat (AS) sebesar US$21,12 miliar, India sebesar US$13,62 miliar dan Filipina sebesar US$8,33 miliar.

Lima komoditas penyumbang surplus secara kumulatif adalah lemak dan minyak hewani/nabati; bahan bakar mineral; besi dan baja; nikel dan barang daripadanya; serta alas kaki.

Sedangkan, komoditas penyumbang defisit adalah mesin dan peralatan mekanis; mesin dan perlengkapan elektrik; plastik dan barang dari plastik; instrumen optik, fotografi, sinematografi dan medis; serta serealia.

Untuk selama Desember 2025 saja, neraca perdagangan mengalami surplus US$2,51 miliar. Surplus berasal dari transaksi perdagangan sektor nonmigas senilai US$4,60 miliar, sektor migas defisit US$2,09 miliar.

Surplus ini terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$26,35 miliar lebih tinggi dari impor yang tercatat US$23,83 miliar per Desember 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB) sepanjang 2025. Realisasinya melebar dari target Rp616,2 triliun.

Defisit terjadi imbas pendapatan yang masuk ke kas negara hanya Rp2.756,3 triliun sedangkan belanja pemerintah mencapai Rp3.451,4 triliun.

"Walaupun defisit membesar ke Rp695,1 triliun, itu lebih tinggi dibandingkan APBN yang sebesar Rp606,2 triliun tapi kita tetap jaga bahwa defisitnya tidak di atas 3 persen. Defisitnya memang naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

Kemudian, keseimbangan primer berada di posisi Rp180,7 triliun atau setara 63,3 persen terhadap APBN tahun ini.

Berdasarkan catatan Purbaya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan penerimaan 91,7 persen dari outlook 2025. Adapun total target penerimaan negara tahun ini adalah Rp2.756,3 triliun.

Pendapatan negara per 31 Desember 2025 diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp300 triliun.

Ada juga yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sejumlah Rp534,1 triliun.

Dari sisi belanja negara, realisasinya mencapai Rp3.451,4 triliun atau setara 95,3 persen dari pagu anggaran yang tersedia pada tahun ini.

Purbaya merinci belanja negara untuk pemerintah pusat tembus Rp2.602,2 triliun atau 96,3 persen.

Selanjutnya, transfer ke daerah (TKD) menyentuh Rp894,triliun alias 92,3 persen terhadap APBN 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp560,3 triliun atau 2,35 persen dari produk domestik bruto (PDB) per November 2025.

APBN tekor imbas pendapatan yang masuk ke kas negara baru Rp2.351,5 triliun. Sementara, belanja pemerintah sudah mencapai Rp2.911,8 triliun.

"Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

Kemudian, keseimbangan primer berada di posisi Rp82,2 triliun atau setara 74,8 persen terhadap APBN tahun ini.

Berdasarkan catatan Purbaya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan penerimaan 82,1 persen dari outlook 2025. Adapun total target penerimaan negara tahun ini adalah Rp2.865,5 triliun.

Pendapatan negara per November 2025 diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp1.634,4 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp269,4 triliun.

Ada juga yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sejumlah Rp444,9 triliun.

Dari sisi belanja negara, realisasinya mencapai Rp2.911,8 triliun atau setara 82,5 persen dari pagu anggaran Rp3.527,5 triliun yang tersedia pada tahun ini.

Purbaya merinci belanja negara untuk pemerintah pusat tembus Rp2.116,2 triliun atau 79,5 persen. 

Selanjutnya, transfer ke daerah (TKD) menyentuh Rp795,6 triliun alias 92,1 persen terhadap APBN 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menduga masih ada kementerian/lembaga (K/L) yang menyerah untuk membelanjakan anggaran 2025.

Purbaya memang tidak menyebut berapa potensi anggaran yang akan dikembalikan K/L kepadanya. Namun, ia memastikan akan memonitor pergerakan anggaran sampai akhir bulan ini.

"Ini kan belum habis bulannya ya. Saya duga sih akan ada yang balikin lagi beberapa (K/L), sampai akhir November (2025) kita monitor," ucap Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Sebelumnya, Purbaya mengungkap ada K/L yang mengembalikan anggaran kepada Kementerian Keuangan senilai Rp3,5 triliun. Kendati, ia tak mengungkapkan ke publik K/L mana yang dimaksud.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu kemudian menjelaskan rencana penggunaan anggaran tak terpakai tersebut.

Setidaknya ada dua opsi yang disiapkan oleh Purbaya. Pertama, anggaran dialihkan ke kementerian/lembaga lain. Kedua, uang tersebut dipakai untuk menambal defisit APBN 2025.

"Rencananya, ya kita lihat ada enggak yang bisa spend lebih cepat nanti kalau di November-Desember (2025). Kalau Desember bisa spend, ya kita salurkan ke sana," tuturnya.

"Tapi kalau enggak, ya kita gunakan untuk mengurangi defisit anggaran kita supaya lebih terkendali," sambung Purbaya.

Adapun posisi APBN per 31 Oktober 2025 defisit Rp479,7 triliun atau 2,02 persen dari produk domestik bruto (PDB).

APBN tekor lantaran pendapatan yang masuk ke kas negara baru Rp2.113,3 triliun, sedangkan belanja negara tembus Rp2.593,0 triliun.

"Angka defisit ini berarti dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN sebesar 2,78 persen PDB untuk saat ini," ujar Purbaya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin defisit anggaran pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak akan melampaui batas 3 persen.

Purbaya tetap mendorong ekonomi Indonesia terus tumbuh di kuartal IV 2025. Namun, ia memastikan dorongan itu tak akan membuat APBN tekor.

"Defisitnya masih aman di bawah 3 persen, enggak usah takut saya langgar prinsip kehati-hatian pengelolaan fiskal," kata Purbaya di Jakarta, Minggu (16/11).

Per 30 September 2025, defist APBN menyentuh Rp371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menetapkan defisit pada APBN 2025 di angka Rp 662 triliun atau 2,78 persen PDB.

Untuk tahun depan, pemerintah telah menetapkan defisit APBN 2026 2,68 persen.

Pada kesempatan itu, Purbaya mengatakan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah saat ini tak membuat APBN tekor. Ia mencontohkan pergeseran Rp200 triliun duit pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke lima bank Himbara.

"Saya keluarin Rp200 triliun ke perbankan, itu juga enggak ada uang baru, itu uang dipindahkan aja ke bank, masih punya saya (pemerintah)," ujarnya.

Purbaya berkata ekonomi Indonesia mengalami perbaikan dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengatakan ekonomi akan tumbuh 5,6-5,7 persen pada kuartal IV 2025. Ia juga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen tahun depan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan pendapatan negara hingga September 2025 kemarin baru tembus Rp1.863,3 triliun.

Realisasi penerimaan negara itu baru mencapai 65 persen dari target. Penerimaan juga lebih rendah dari realisasi yang berhasil dicapai pemerintah pada periode sama tahun lalu yang sudah berhasil mencapai Rp2.008, 6 triliun.

Purbaya merinci pendapatan negara per September 2025 dikantongi dari penerimaan pajak senilai Rp1.295,3 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp221,3 triliun. Ada juga yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp344,9 triliun.

Purbaya menambahkan masih seretnya penerimaan negara pada September tersebut dipicu beberapa faktor. Salah satunya; penurunan harga komoditas global.

"Penurunan harga komoditas global mempengaruhi penerimaan perpajakan di sektor migas dan tambang," katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (14/10).

Di tengah pendapatan yang masih seret itu, Purbaya menambahkan belanja negara sudah menyentuh Rp2.234,8 triliun sudah setara 63,4 persen dari pagu anggaran yang tersedia untuk tahun ini.

Purbaya merinci belanja negara untuk pemerintah pusat senilai Rp1.589,9 triliun atau 59,7 persen. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) tembus Rp644,9 triliun alias 74,6 persen terhadap APBN 2025.

Dengan kata lain, per September kemarin, APBN sudah tekor Rp371,5 triliun atau 1,56 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Hingga September 2025, defisit anggaran tercatat sebesar Rp371,5 triliun atau setara 1,56 persen terhadap PDB. Lebih rendah dari outlook (defisit) setahun penuh, sebesar 2,78 persen PDB," ujar Purbaya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp371,5 triliun atau 1,56 persen dari produk domestik bruto (PDB) per September 2025.

Dompet negara tekor imbas pendapatan yang masuk ke kas negara baru Rp1.863,3 triliun. Di lain sisi, pemerintah sudah membelanjakan uangnya hingga Rp2.234,8 triliun.

"Hingga September 2025, defisit anggaran tercatat sebesar Rp371,5 triliun atau setara 1,56 persen terhadap PDB. Lebih rendah dari outlook (defisit) setahun penuh, sebesar 2,78 persen PDB," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

Adapun keseimbangan primer tercatat surplus Rp18 triliun atau setara 16,4 persen terhadap APBN tahun ini.

Berdasarkan catatan Purbaya, Kementerian Keuangan mengumpulkan penerimaan 65 persen dari outlook 2025. Sedangkan total target penerimaan negara tahun ini adalah Rp2.865,5 triliun.

Pendapatan negara per September 2025 dikantongi dari penerimaan pajak senilai Rp1.295,3 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp221,3 triliun.

Ada juga yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp344,9 triliun.

Sementara itu, belanja negara yang menyentuh Rp2.234,8 triliun sudah setara 63,4 persen dari pagu anggaran yang tersedia untuk tahun ini.

Lebih lanjut, Purbaya merinci belanja negara untuk pemerintah pusat senilai Rp1.589,9 triliun atau 59,7 persen sedangkan transfer ke daerah (TKD) tembus Rp644,9 triliun alias 74,6 persen terhadap APBN 2025.