Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memulangkan 32 peserta yang sedang hamil saat mengikuti latihan dasar militer (Latsarmil) dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Mereka dipulangkan usai peristiwa lima calon manajer meninggal dunia saat mengikuti kegiatan Latsarmil. Selain itu, pertimbangan pemulangan adalah alasan kemanusiaan.

Ketut menjelaskan, alasan sejak awal tidak ada syarat pelarangan bagi peserta yang hamil untuk mengikuti pelatihan.

"Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi, dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dipulangkan dengan talent pool," kata

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan dalam konferensi pers di Gedung Kemenhan, Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Ketut menyampaikan, salah satu peserta ada yang sudah melahirkan. Adapun para peserta yang hamil maupun melahirkan tetap dapat kembali melanjutkan pendidikan hingga akhir.

Selain itu, pihaknya juga segera melakukan klasterisasi dan penelusuran ulang (tracing) terhadap kondisi kesehatan peserta, termasuk yang berkaitan dengan potensi penyebaran virus.

Dia mengakui terdapat sejumlah kondisi kesehatan yang tidak terdeteksi pada tahap seleksi awal. Oleh karena itu, dilakukan kembali proses tracing dan pengelompokan peserta berdasarkan tingkat kondisi kesehatan masing-masing.

Langkah tersebut dilakukan agar tujuan pelaksanaan program tetap dapat tercapai dengan mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan peserta.

"Termasuk ini juga kita laksanakan klasterisasi segera dengan tracing yang tadi berkaitan dengan virus. Kemudian memang ada banyak yang bisa seleksi awal sudah tadi sudah dijelaskan itu tidak terdeteksi, kita laksanakan tracing ulang dan klasterisasi sesuai dengan tingkatan kondisi masing-masing. Sehingga tujuan kita tetap tercapai dalam keadaan aman," urainya.

Ketut menambahkan, bahwa peserta masih dalam tahap pendidikan penanaman disiplin atau national building melalui bela negara sehingga kegiatan fisik masih disesuaikan seperti PBB dan PPM.

Oleh karena itu, menurutnya belum ada pelatihan fisik dalam intensitas berat. Pelatihan ini, katanya, diklaim sebagai cara menciptakan calon manajer yang profesional dan disiplin

"Jadi belum ada kegiatan yang memang menentukan kegiatan fisik berat. Proses ini dijalankan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut," jelasnya.

Sebagai informasi, terdapat lima peserta yang meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil. Pertama, Yonanda Muhammad Taufiq, wafat pada 17 Juni 2026 karena henti jantung.

Kedua, Anisa Muyassaroh, meninggal dunia pada 18 Juni 2026 karena heat stroke atau peningkatan suhu secara drastis. Ketiga, Novi Rahmadhani Sihotang, wafat pada 23 Juni 2026 karena TBC. Keempat, Muhammad Rifki Reynaldi Gunawan, wafat pada 26 Juni 2026 karena infeksi paru-paru atau pneumonia. Kelima, Nola Diasari, wafat pada 26 Juni 2026 di mana sebelumnya mengalami henti jantung. Kemhan memberikan santunan Rp50 juta ke setiap keluarga korban.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menata ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan kelompok rentan dan wilayah tertinggal dalam proses evaluasi yang tengah berlangsung.

Ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus utama penguatan program agar manfaat anggaran semakin tepat sasaran.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B diprioritaskan karena menjadi sasaran intervensi gizi yang paling efektif untuk menekan prevalensi stunting.

"Yang notabene memang intervensi kalau bicara stunting itu paling maksimal ada di situ," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Selain memperkuat intervensi pada kelompok 3B, pemerintah juga akan meningkatkan perhatian terhadap pelaksanaan MBG di wilayah 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan akses maupun sumber daya.

"Jadi, bagaimana daerah-daerah yang tertinggal, terluar, terpencil, yang notabene mungkin selama ini perhatian masih kurang, sumber daya juga kurang, itu yang akan diprioritaskan," katanya.

Qodari mengatakan evaluasi yang dilakukan pemerintah bertujuan memperbaiki tata kelola program sehingga kualitas layanan terus meningkat, mulai dari kandungan gizi hingga higienitas makanan yang diterima masyarakat.

"Jadi, saya kira banyak sekali perubahan yang akan terjadi ke depan. Insya Allah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kita, oleh ibu hamil dan ibu menyusui," ujarnya.

Menurut dia, Program MBG selama ini telah memberikan manfaat secara berkelanjutan karena disalurkan setiap hari selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, kecuali pada masa libur sekolah.

Qodari juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Seluruh rencana perbaikan tersebut, kata dia, akan dilaporkan kepada kepala negara.

"Presiden sudah memberikan mandat kepada pimpinan BGN yang baru ini untuk melakukan penataan. Saya percaya bahwa apa yang akan direncanakan pasti dilaporkan kepada presiden, dan ini pasti diperhatikan oleh presiden," katanya.

Evaluasi program juga melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). BGN telah memaparkan sejumlah rencana penyempurnaan kepada DEN untuk memperoleh masukan terhadap arah pengembangan program.

Sebagai bagian dari evaluasi, DEN telah melakukan survei terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memotret pelaksanaan MBG di lapangan. Hasil survei tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan baru BGN dalam menyempurnakan tata kelola program.

"[Survei DEN] bisa menggambarkan populasi yang ada, dan tentunya nanti temuan-temuan itu bisa menjadi masukan bagi pimpinan BGN yang baru," kata Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat dukungan terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui Program Desa Sehat Bebas Stunting di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Program tersebut menyasar empat desa, yakni Sukamanah, Banjarsari, Wanasuka, dan Margamukti.

Program yang menjadi bagian dari BNI Berbagi tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Pangalengan dan Puskesmas Sukamanah. Melalui program ini, BNI menyalurkan dukungan gizi dan edukasi kesehatan bagi kelompok rentan, mulai dari anak berisiko stunting, ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis (KEK), hingga remaja putri.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, Program Desa Sehat Bebas Stunting merupakan wujud kontribusi perseroan dalam mendukung agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui intervensi kesehatan dan gizi masyarakat.

“Program Desa Sehat Bebas Stunting ini merupakan wujud kontribusi BNI dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan mengalami masalah gizi. Program ini menjadi bagian dari komitmen BNI untuk hadir memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Dalam pelaksanaannya, BNI memberikan Paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan kepada 65 anak berisiko stunting selama 52 hari berturut-turut. Selain itu, perseroan juga menyalurkan Paket Nutrisi bagi 12 ibu hamil dengan kondisi KEK selama 60 hari berturut-turut.

Program tersebut juga mencakup pemberian nutrisi dan tablet tambah darah kepada 50 remaja putri sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini. Seluruh rangkaian intervensi akan dilaksanakan selama tiga bulan dengan pendampingan dan pemantauan berkala untuk memastikan efektivitas program.

Okki menjelaskan, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas penting dalam pembangunan nasional. Menurut dia, pencegahan stunting perlu dilakukan sejak dini karena kondisi tersebut dapat menghambat tumbuh kembang anak dan berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

Kabupaten Bandung dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program karena masih membutuhkan penguatan upaya pencegahan stunting. Berdasarkan data SSGI 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Bandung tercatat sebesar 24,1%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Selain pemenuhan gizi, Program Desa Sehat Bebas Stunting juga diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan keluarga, memperkuat peran posyandu, serta mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

BNI menilai, keberhasilan penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, maupun masyarakat. Karena itu, program ini dirancang dengan pendekatan terintegrasi melalui edukasi kesehatan, pendampingan keluarga, dan pemantauan kondisi penerima manfaat.

“Sinergi antara dunia usaha, pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Berlandaskan semangat melayani sepenuh hati, BNI akan terus memperluas kontribusinya dalam mendukung pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang unggul,” kata Okki.

BNI menegaskan, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas perlu dimulai sejak usia dini. Melalui Program BNI Berbagi, perseroan berkomitmen menghadirkan program sosial yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (*)

Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran makan bergizi gratis (MBG) akan lebih difokuskan untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Kemudian ada sekitar 76 sekolah di Pulau Jawa yang dinyatakan tidak akan menerima MBG lagi karena dinilai mampu secara mandiri untuk kebutuhan gizi peserta didiknya.

“Sampai dengan hari ini, tanggal hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa sementara ini (tidak lagi menerima MBG),” ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari, Kamis (18/6), dikutip dari Antaranews.

Agustina kemudian mengatakan bahwa data akan terus diperbarui seiring dengan dilakukannya peningkatan kualitas data yang dilakukan BGN.

Kemudian pada aturan terbarunya, Agustina menjelaskan bahwa anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah yang dinilai mampu, akan dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dari pemerintah.

Daftar Kelompok Prioritas Penerima MBG

1. 3T

Salah satu golongan atau kelompok prioritas yang akan menerima MBG yakni anak-anak yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

2. Masyarakat rentan

MBG kemudian akan disalurkan kepada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan gizi lebih tinggi dan akses yang lebih terbatas terhadap pemenuhan gizi.

3. Ibu hamil dan menyusui

Ketiga, MBG masih akan tetap diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui untuk mencegah tingginya stunting.

4. Balita

Selain itu, balita juga akan mendapat pemberian MBG untuk mendukung tumbuh kembang di periode emas.

Adapun BGN masih terus melakukan pemutakhiran data dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, dan akses terhadap pemenuhan gizi.

Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan sasaran prioritas penerima manfaat program MBG agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

“Pada akhirnya nanti kami benar-benar bisa melakukan refocusing penerima manfaat kepada anak-anak Indonesia ini yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah,” ujar Agustina.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita alias 3B tidak akan menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode hari libur.

Penghentian sementara distribusi itu berlaku untuk seluruh penerima manfaat, baik peserta didik maupun kelompok non-peserta didik.

"Penghitungannya (penghentian layanan MBG) untuk peserta didik maupun non-didik. Kalau 3B itu termasuk non-didik," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Saat Periode Hari Libur dalam Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026.

Sari mengatakan surat edaran itu diterbitkan untuk mendukung optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, serta standarisasi pelaksanaan program MBG di seluruh SPPG.

Menurut dia, BGN sengaja memanfaatkan momentum libur sekolah untuk melakukan pembenahan dan penataan ulang program secara menyeluruh.

[Gambas:Youtube]

"Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan penataan kembali program," ujarnya.

Libur sekolah secara nasional sendiri dijadwalkan berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kebijakan ini berbeda dengan periode Ramadan sebelumnya ketika MBG tetap disalurkan meski sekolah libur melalui mekanisme bundling atau pemberian makanan untuk beberapa hari sekaligus.

Sari mengatakan pada masa libur sekolah kali ini BGN memilih menghentikan seluruh distribusi MBG untuk sementara waktu agar dapat melakukan penataan ulang program dan evaluasi tata kelola secara menyeluruh.

"Mungkin rekan-rekan belum lupa ya waktu di periode yang dulu itu di hari Ramadan, di saat libur pun ada sistem pemberian MBG sistem bundling dan sebagainya. Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG," katanya.

Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku pada libur sekolah tahun ini. Dalam SE 12/2026 disebutkan penghentian distribusi juga berlaku pada hari libur sekolah semester ganjil maupun genap, hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur khusus yang ditetapkan pemerintah daerah, serta hari Sabtu dan Minggu.

Surat edaran itu juga menegaskan tidak ada pelayanan MBG bagi peserta didik maupun non-peserta didik selama periode hari libur. Kelompok non-peserta didik yang dimaksud mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Selain menghentikan distribusi makanan, BGN juga menghentikan pembayaran insentif operasional kepada dapur MBG atau SPPG yang tidak beroperasi selama masa libur.

Agustina menjelaskan selama ini setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari, termasuk bagi dapur yang belum beroperasi penuh atau belum mencapai kapasitas maksimal penerima manfaat.

Selain itu, karena tidak ada distribusi MBG selama masa libur, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tak akan menerima insentif tersebut.

"Maka di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif," ujar Agustina.

BGN memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan. Saat ini terdapat 27.820 SPPG yang telah beroperasi di berbagai daerah.

Dengan asumsi insentif Rp6 juta per hari selama 18 hari masa libur, potensi efisiensi yang diperoleh mencapai sekitar Rp3,004 triliun.

"Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp3.004.560.000.000," katanya.

Selain penghentian sementara distribusi MBG, BGN juga tengah menjalankan program refocusing penerima manfaat guna memastikan intervensi gizi pemerintah lebih tepat sasaran dan penggunaan anggaran negara lebih efisien.

Dalam surat edaran tersebut juga diatur bahwa selama periode hari libur, fasilitas SPPG tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun. Sementara petugas keamanan tetap menjalankan tugas secara bergiliran selama 24 jam sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional ( BGN ) memutuskan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Dalam masa libur sekolah ini, ibu hamil dan balita juga tidak akan menerima menu MBG.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 mengenai penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diterbitkan pada 17 Juni 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, surat edaran tersebut disusun untuk memperkuat pengelolaan operasional program, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menyeragamkan pelaksanaan MBG di seluruh SPPG. Kebijakan itu juga menyesuaikan periode libur sekolah yang ditetapkan pemerintah.

"Jadi, memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi program MBG pada SPPG. Nah, ini Ibu dan Bapak, kebetulan kan memang libur sekolah ya, secara formal dari Kementerian Pendidikan menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026," ujar Arumsari dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dalam surat edaran tersebut, penyaluran MBG dihentikan pada masa libur semester, baik ganjil maupun genap. Penghentian juga berlaku pada hari libur nasional, hari besar keagamaan, libur yang ditetapkan pemerintah daerah, serta setiap Sabtu dan Minggu.

Kebijakan itu berlaku bagi seluruh kelompok penerima manfaat program. Selain peserta didik, kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD juga tidak akan memperoleh MBG selama periode libur berlangsung.

Arumsari menyampaikan, penghentian distribusi MBG turut berdampak pada operasional SPPG. Selama tidak menjalankan kegiatan penyaluran, satuan pelayanan tersebut tidak akan memperoleh insentif dari pemerintah.

"Dan di dalam SE tersebut, setiap SPPG yang selama ini mendapat insentif sebesar 6 juta per hari, walaupun tidak melakukan operasionalisasi secara penuh, misalnya penerima manfaatnya tidak 3.000, lalu belum operasional secara penuh karena tadi penerima manfaatnya belum mencapai 3.000," kata dia.

Maka, kata dia, di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif.

Menurut perhitungan BGN, penghentian sementara program selama masa libur sekolah berpotensi menghasilkan penghematan anggaran yang cukup besar. Nilai efisiensi tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp3 triliun.

"Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3.004.560.000.000. Lumayan angkanya," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat pendidikan karakter di sekolah.

Hal tersebut disampaikan Mu’ti usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, pelaksanaan MBG telah diintegrasikan ke dalam program pembentukan karakter siswa yang dikenal sebagai “7 Kebiasaan Indonesia Hebat”.

“Kemudian terkait dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), kami tegaskan bahwa MBG ini merupakan bagian dari program kami yaitu ‘7 Kebiasaan Indonesia Hebat’: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat,” ujar Mu’ti.

Ia menjelaskan, kementeriannya telah menyiapkan berbagai perangkat pendukung agar program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran perilaku hidup sehat dan pembentukan karakter peserta didik.

“Jadi kami menjadikan MBG sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter, sudah kami terbitkan modul-modulnya,” katanya.

Mu’ti mengungkapkan sejumlah hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga riset menunjukkan manfaat nyata dari pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan kajian yang dilakukan antara lain oleh Universitas Indonesia (UI), MBG dinilai berkontribusi terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran siswa di sekolah, hingga capaian akademik.

“Dan sudah ada penelitian dari UI dan lembaga yang lainnya yang menunjukkan dampak positif MBG terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran di sekolah, dan juga terhadap capaian akademik,” ujarnya.

Dalam laporannya kepada Presiden, Mu’ti juga menyampaikan perkembangan cakupan program MBG yang terus meningkat. Hingga 10 Juni 2026, sebanyak 80,7 persen peserta didik di Indonesia telah menerima manfaat program tersebut.

“Dan karena itu kami juga menyampaikan per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG,” katanya.

Dari total sekitar 53 juta siswa di seluruh Indonesia, sekitar 43 juta di antaranya telah menjadi penerima manfaat MBG. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pemerintah, mayoritas siswa menginginkan program tersebut tetap dilanjutkan karena manfaatnya dirasakan secara langsung.

“Jadi dari 53 juta sekian murid, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik,” tutur Mu’ti.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih mengkaji kemungkinan pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Skema tersebut disebut menjadi salah satu opsi yang tengah dibahas dalam proses penataan menyeluruh di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai rencana BGN melibatkan kantin sekolah dalam program MBG, Prasetyo mengatakan gagasan tersebut masih menjadi bagian dari proses evaluasi dan penataan yang sedang dilakukan pemerintah.

“Itu bagian dari yang sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita. Sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN,” kata Prasetyo

Menurut dia, pemerintah masih mempelajari berbagai model pelaksanaan MBG agar dapat diterapkan secara efektif sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Selain membahas MBG, Prasetyo mengungkapkan bahwa pertemuan Presiden Prabowo dengan Mendikdasmen berlangsung cukup panjang dan didominasi pembahasan sektor pendidikan.

Ia menegaskan perhatian Presiden terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur sekolah hingga peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

“Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa diskusi hampir 2 jam lebih betul-betul pemerintah dan Bapak Presiden sangat concern terhadap masalah pendidikan, baik mengenai infrastrukturnya, kemudian peningkatan gurunya,” tuturnya.

Prasetyo menambahkan, Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap pembaruan materi pembelajaran agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, Mendikdasmen diminta segera membentuk tim yang akan mengkaji dan menyempurnakan buku ajar yang digunakan peserta didik di seluruh Indonesia.

“Termasuk Beliau [Mendikdasmen] diberi tugas untuk sesegera mungkin membentuk tim untuk mempelajari buku ajar atau buku pelajaran bagi seluruh peserta didik kita yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, yang kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar gitu,” tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah akan membuka opsi pengurangan kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prasetyo mengatakan bahwa pengurangan anggaran itu berasal dari perhitungan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Kementerian Keuangan atas hasil penataan ulang program MBG.

"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan. Kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini," katanya dalam konferensi pers pada Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, dari proses penataan yang dilakukan untuk program MBG, pemerintah akan menghitung dengan lebih cermat anggaran yang benar-benar dibutuhkan.

Dia mengatakan bahwa pemerintah memang tengah melakukan penataan menyeluruh untuk program MBG. Pemerintah pun tengah memetakan permasalahan tata kelola di program MBG selama ini.

"Karena memang kan sebetulnya ada klaster-klasternya, ada klaster permasalahan. Jadi yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kami tata ulang, kami benahi," ujar Prasetyo.

Prasetyo juga mengatakan bahwa penataan program MBG ini juga termasuk untuk segera memprioritaskan sasaran di daerah 3T.

"Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B ya, untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun," katanya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah, Maluku Utara mengklaim hasil dari hilirisasi nikel di wilayahnya dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program sosial, mulai dari bantuan bagi ibu hamil, pendidikan gratis, hingga layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah.

Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji mengatakan dana bagi hasil yang diterima daerah dimanfaatkan untuk memperluas program kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

"Dana bagi hasil itu saya kembalikan ke masyarakat," ujar Ikram dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Salah satu program yang dijalankan adalah pemberian insentif bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Menurut Ikram, setiap ibu yang terdata hamil melalui pemeriksaan di posyandu berhak menerima bantuan sebesar Rp1 juta per bulan selama 15 bulan.

"Jadi ibu hamil, begitu terdeteksi dia diperiksa di posyandu, dia hamil. Setiap bulan mendapatkan insentif 1 juta sampai menyusui, selama 15 bulan. Jadi 9 bulan hamil dan 6 bulan menyusui," jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan bantuan kepada orang tua tunggal dan kelompok lanjut usia. Orang tua tunggal, termasuk ibu yang suaminya masih hidup tetapi tidak lagi produktif bekerja, mendapatkan bantuan Rp500 ribu per bulan. Bantuan dengan nominal yang sama juga diberikan kepada warga lansia.

Di bidang pendidikan, Ikram mengatakan pemerintah daerah menanggung biaya pendidikan masyarakat mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga program doktoral.

"Saya berikan beasiswa, dan pendidikan gratis itu mulai dari PAUD sampai S3," ujarnya.

Sementara di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menggratiskan layanan kesehatan bagi seluruh warga yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) daerah tersebut, termasuk jika harus berobat ke luar negeri.

"Kesehatan itu masyarakat Halmahera Tengah dengan NIK 8202, dia berobat sampai dimanapun, di Singapura pun kami bayar, pemerintah membayar," ujar Ikram.

Selain pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah juga menjalankan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Ikram menyebut hingga saat ini pihaknya telah membangun 2.906 unit rumah untuk warga.

"Rumah Layak Huni, saya bangun sudah 2.906 unit," pungkasnya.

Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji mengungkapkan program hilirisasi telah mendorong lonjakan signifikan terhadap perekonomian daerahnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Halmahera Tengah tercatat meningkat hingga 1.500 persen sejak industri pengolahan nikel berkembang di wilayah tersebut.

Ikram mengatakan sebelum hilirisasi berjalan, nilai PDRB Halmahera Tengah hanya berada di kisaran Rp3,9 triliun. Namun setelah investasi industri pengolahan nikel masuk, nilainya melonjak menjadi Rp54,8 triliun.

"Sebelum hilirisasi, investasi itu hanya Rp3,9 triliun, PDRB-nya. Tapi begitu masuk pada hilirisasi, itu menjadi Rp54,8 triliun. Itu artinya ada 1.500 persen atau kenaikan 16 kali. Itu dari aspek ekonomi," kata Ikram dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Meski demikian, Ikram menilai keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah juga harus memastikan manfaat industri bisa dirasakan masyarakat di seluruh wilayah, bukan hanya di sekitar kawasan industri.

Kondisi tersebut kemudian membuat dana bagi hasil yang diterima daerah digunakan untuk berbagai program sosial, seperti insentif bagi ibu hamil dan ibu menyusui sebesar Rp1 juta per bulan, bantuan untuk orang tua tunggal dan lansia Rp500 ribu per bulan, hingga pemberian beasiswa.

"Saya berikan beasiswa, dan pendidikan gratis itu mulai dari PAUD sampai S3," pungkas Ikram.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di antaranya dengan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai penerima manfaat utama program.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 yang diterbitkan Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN dan mulai berlaku efektif pada 2 Juni 2026. Dalam aturan itu, setiap SPPG diwajibkan melayani minimal 300 penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia 0–23 bulan atau yang dikenal sebagai kelompok 3B.

Langkah ini menjadi bentuk evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan MBG yang selama ini dinilai masih terlalu berfokus pada siswa sekolah, sementara kelompok paling rentan terhadap stunting justru belum menjadi prioritas utama.

Ahli gizi sekaligus Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA Jakarta, Leni Sri Rahayu menilai, langkah BGN memperkuat prioritas layanan kelompok 3B merupakan kebijakan yang tepat apabila tujuan utama program MBG memang diarahkan untuk percepatan penurunan stunting.

Menurut Leni, keberhasilan pencegahan stunting sangat ditentukan oleh optimalisasi intervensi pada periode 1.000 HPK, mulai dari masa kehamilan, kelahiran, hingga balita usia 0–23 bulan. "Salah satu tujuan utama program MBG adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penurunan angka stunting dan gizi buruk. Karena itu, sasaran utama program seharusnya berfokus pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia 0–23 bulan," ujar Leni di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Ia mengatakan, pemberian MBG kepada anak sekolah memang penting untuk mendukung pertumbuhan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Namun, apabila tujuan utama program adalah pencegahan stunting, maka fokus intervensi perlu diperkuat pada kelompok 3B yang merupakan sasaran paling menentukan.

Leni mengungkapkan bahwa dari hasil pengamatan di sejumlah SPPG, layanan MBG selama ini masih lebih banyak diberikan kepada siswa sekolah dibanding kelompok 3B. "Kebijakan BGN yang mewajibkan setiap SPPG melayani minimal 300 kelompok 3B menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung pemenuhan gizi pada periode kritis tersebut. Namun hasil pengamatan menunjukkan layanan masih didominasi untuk siswa sekolah, sementara kelompok 3B belum menjadi prioritas utama," katanya.

Meski demikian, Leni mengingatkan bahwa pencegahan stunting tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian MBG setiap hari. Menurutnya, penanganan stunting memerlukan pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi.

Ia menegaskan bahwa intervensi spesifik lain tetap harus diperkuat, seperti pemberian ASI eksklusif, melanjutkan ASI hingga usia dua tahun, suplementasi tablet tambah darah (TTD) bagi ibu hamil, imunisasi, edukasi gizi, hingga berbagai intervensi kesehatan lainnya.

"Pencegahan stunting tidak cukup hanya melalui pemberian MBG setiap hari. Upaya ini harus didukung intervensi lain seperti pemberian ASI eksklusif, suplementasi tablet tambah darah, imunisasi, edukasi gizi, dan intervensi spesifik lainnya," ujarnya.

Selain intervensi spesifik, ia juga menilai intervensi sensitif dalam program 1.000 HPK tetap harus dilaksanakan dan ditingkatkan. Intervensi sensitif yang dimaksud meliputi akses air bersih, sanitasi, kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit infeksi, hingga peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Menurutnya, tanpa dukungan lintas sektor, target penurunan stunting nasional akan sulit dicapai secara optimal. "Kualitas pendidikan, akses sanitasi, penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, edukasi kesehatan yang berkelanjutan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan penanganan stunting," kata Leni.

Ia juga menyoroti pentingnya sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, sejak diluncurkan pada Januari 2025, pengawasan program masih belum berjalan optimal karena pemerintah lebih berfokus pada pembangunan SPPG dan perluasan jumlah sasaran. Padahal, kata dia, aspek kualitas layanan dan ketepatan sasaran merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas program.

Saat ini, pengawasan SPPG memang telah didukung keberadaan KPPG dan Satgas MBG sebagai perpanjangan tangan BGN. Namun Leni menilai mekanisme monitoring harus dilakukan secara lebih komprehensif dan terintegrasi. Menurutnya, pengawasan tidak hanya mencakup jumlah penerima manfaat, tetapi juga harus menyentuh seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, proses produksi makanan, distribusi, ketepatan sasaran penerima manfaat, daya terima makanan, dampak terhadap status gizi, hingga aspek administrasi dan keuangan.

"Pengawasan perlu melibatkan lintas program, lintas sektor, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, hingga masyarakat agar pelaksanaan program benar-benar berjalan sesuai tujuan," ujarnya.

Leni menjelaskan, khusus terkait kebijakan kewajiban layanan kelompok 3B, pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, verifikasi ketepatan sasaran kelompok 3B melalui pengecekan data penerima manfaat agar layanan benar-benar diterima ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia 0-23 bulan.

Proses ini dapat melibatkan puskesmas dan posyandu untuk memastikan ketepatan sasaran dan jumlah penerima manfaat. Kedua, penerapan sistem pendataan yang transparan dan berbasis digital. Pendataan penerima manfaat dilakukan secara by name by address sehingga lebih akurat, mudah dipantau, dan dapat diintegrasikan dengan sistem pencatatan posyandu.

Ketiga, pelaporan rutin pelaksanaan layanan 3B. SPPG diwajibkan menyampaikan laporan berkala terkait jumlah kelompok 3B yang dilayani, jenis menu yang diberikan sesuai standar gizi, serta tingkat daya terima MBG pada kelompok sasaran.

Keempat, monitoring lapangan secara berkala oleh KPPG dan Satgas MBG untuk memastikan layanan berjalan sesuai standar dan benar-benar diterima kelompok sasaran.

Kelima, audit kepatuhan SPPG secara rutin, baik bulanan maupun triwulanan, untuk menilai kepatuhan dapur MBG dalam memenuhi kewajiban pelayanan kelompok 3B. Pengawasan ini penting karena jumlah sasaran 3B bersifat dinamis dan dapat berubah setiap bulan.

Selain itu, Leni juga menilai penting adanya data dasar atau baseline sebelum kebijakan diterapkan. Data tersebut diperlukan untuk mengukur dampak program secara lebih objektif terhadap status gizi dan pola makan kelompok sasaran.

"Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan secara transparan dan berkala untuk memastikan pelaksanaan program sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan yang baik, dampak program dapat dievaluasi lebih akurat," katanya.

Secara nasional, angka stunting Indonesia memang terus mengalami penurunan sejak 2019 hingga 2024. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional telah mencapai 19,8 persen. Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas target pemerintah sebesar 14 persen.

Selain itu, sejumlah wilayah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur masih mencatat angka stunting di atas 30 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa intervensi penanganan stunting belum berjalan merata di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, Leni menilai pemerintah perlu melakukan kajian mendalam di berbagai daerah guna mengidentifikasi persoalan yang paling dominan agar program intervensi dapat disusun lebih tepat sasaran.

"Intervensi sensitif dan spesifik pada periode 1.000 HPK masih perlu terus ditingkatkan karena merupakan kunci utama keberhasilan penanganan stunting di Indonesia," ujarnya.