Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai kisaran 43.000 orang hingga Juni 2026.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan angka sementara karena pendataan terus dilakukan oleh Barenbang.

Dia mengatakan data PHK yang dihimpun Kemnaker juga dapat diakses publik melalui portal Satu Data Ketenagakerjaan yang diperbarui setiap bulannya.

“Kalau nggak salah [PHK] 43.000-an kemarin ya, sampai bulan Juni. Artinya kan kami selalu update, nanti dilihat saja itu,” kata Anwar di Kantor Pusat Pasar Kerja Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Ketika ditanya terkait sektor terbanyak yang menyumbang angka PHK hingga pertengahan tahun ini, dia menyampaikan bahwa salah satunya mencakup sektor manufaktur.

Anwar menjelaskan bahwa yang dilakukan pihaknya saat ini tak terbatas pada pemantauan, melainkan juga melakukan langkah mitigasi agar PHK tidak makin meluas.

Menurutnya, Kemnaker saat ini terus memperbaiki pelayanan terkait jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang dapat dimanfaatkan pekerja terdampak PHK guna menunggu pekerjaan baru maupun mengakses pelatihan kerja.

Di samping itu, pihaknya juga mengoptimalkan dialog sosial yang melibatkan pekerja, baik secara bipartit maupun tripartit.

“Itu untuk mencarikan solusi-solusi yang optimal terkait dengan persoalan tersebut,” tuturnya.

Selain itu, Anwar juga menyampaikan bahwa Kemnaker juga memperhitungkan strategi penyerapan angkatan kerja baru ke dalam pasar kerja Tanah Air.

Dengan demikian, pihaknya mengharapkan bahwa terdapat solusi bagi pekerja terdampak PHK maupun bagi calon pekerja yang tengah berupaya mencari penghidupan.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Sucofindo (Persero) membuka lowongan kerja untuk posisi Technical Inspector/Engineer Perkeretaapian sebagai pegawai kontrak di Project Management Unit (PMU) Transportasi.

Kesempatan ini ditujukan bagi lulusan minimal S1 Teknik, terutama yang memiliki pengalaman di industri perkeretaapian nasional (KAI, LRT, MRT, dan sejenisnya).

Pendaftaran lowongan kerjaPT Sucofindo ini dibuka hingga 10 Juli 2026. Pelamar yang memenuhi persyaratan akan mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan perusahaan.

Posisi ini merupakan pegawai kontrak pada PMU Transportasi dengan lokasi penempatan di Jakarta. Meski demikian, kandidat yang diterima harus bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh wilayah kerja PT Sucofindo (Persero).

Persyaratan Umum Lowongan Kerja PT Sucofindo

Pelamar yang ingin mengikuti rekrutmen ini harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI).
• Lokasi penempatan di Jakarta.
• Bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh wilayah kerja PT Sucofindo (Persero).
• Komunikatif, disiplin, teliti, serta mampu bekerja secara individu maupun dalam tim.
• Mampu bekerja di bawah tekanan dan di lapangan (on-site), termasuk di area operasional kereta api yang masih aktif.
• Diutamakan memiliki pengalaman di industri perkeretaapian nasional, seperti KAI, LRT, MRT, atau sejenisnya.
• Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari instansi pemerintah maupun perusahaan swasta.
• Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai PT Sucofindo, baik sebagai kakak, adik, orang tua, maupun anak kandung, tiri, atau angkat.
• Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan dipanggil mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Persyaratan Khusus Lowongan Kerja PT Sucofindo

Selain persyaratan umum, pelamar juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

• Pendidikan minimal S1 Teknik.
• Memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun di bidang perkeretaapian.
• Menguasai satu atau lebih bidang berikut: Standar Teknis Sarana KA, Sistem Sinyal, Telekomunikasi dan Elektrikal KA, atau Jalur Rel dan Struktur Jembatan KA, yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
• Memahami regulasi perkeretaapian yang berlaku.
• Menguasai perangkat lunak yang berkaitan dengan bidang perkeretaapian.
• Bersedia bertindak sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) dalam kegiatan survei.
• Diutamakan memiliki sertifikat kompetensi yang relevan.
• Memiliki kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta pemecahan masalah dalam operasional perkeretaapian.

Cara Daftar

Bagi yang berminat dengan lowongan kerja di atas, pelamar dapat melakukan pendaftaran melalui situs resmi karier PT Sucofindo sesuai informasi yang diumumkan perusahaan atau di https://www.sucofindo.co.id/career/engineer-perkeretaapian/.

Adapun batas akhir penerimaan lamaran adalah sampai 10 Juli 2026.

Apabila memiliki pertanyaan terkait proses rekrutmen, pelamar dapat menghubungi PT Sucofindo melalui alamat email info.rekrut@sucofindo.co.id. Perusahaan menyebutkan jawaban akan diberikan paling lambat 1 x 24 jam setelah pertanyaan diterima.

PT Sucofindo mengimbau pelamar agar hanya memperoleh informasi rekrutmen melalui kanal resmi perusahaan.

Perusahaan juga menegaskan seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun dan tidak menjanjikan penggantian biaya akomodasi, transportasi, konsumsi, maupun pengeluaran lainnya.

Untuk itu, masyarakat diminta waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen PT Sucofindo.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyampaikan bahwa kehadiran akal imitasi (AI) di sektor kesehatan tak semata-mata menjadi ancaman bagi ketersediaan lapangan kerja dokter maupun perawat.

Ekonom Senior ILO Janine Berg menyampaikan bahwa alih-alih mengeliminasi tenaga kesehatan, teknologi tersebut diprediksi akan mengubah lanskap pekerjaan sektor kesehatan melalui berbagai penyesuaian tugas.

Hasil riset ILO yang dilakukan di tiga negara yakni Indonesia, Kenya, dan Belanda menunjukkan penggunaan model large language model (LLM) dapat meningkatkan kualitas diagnosis medis.

Di Indonesia, hasil kolaborasi riset dengan IMERI Universitas Indonesia (UI) mencatat skor rata-rata diagnosis praktisi medis meningkat dari kisaran 40 poin menjadi hampir 50 poin ketika menggunakan bantuan AI.

"Profesional kesehatan relatif kebal terhadap risiko pergantian tenaga kerja akibat AI, lantaran rentang tugas mereka yang sangat memerlukan keterlibatan manusia," kata Janine secara virtual dalam diskusi yang diselenggarakan ILO di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menerangkan, penerapan AI justru berpotensi mengambil alih beban administratif rutin yang selama ini memicu burnout di kalangan dokter dan perawat.

Menurutnya, AI dapat menjadi alat bantu di tengah ancaman kekurangan 30 juta tenaga kesehatan global pada 2030, merujuk pada estimasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Janine lantas menjelaskan grafik yang memetakan tingkat risiko pekerjaan sektor kesehatan dapat digantikan sepenuhnya oleh AI. Berdasarkan hasil sigi tersebut, tugas yang berkaitan dengan aktivitas klinis memiliki skor risiko yang rendah, sementara tugas administratif memiliki skor yang jauh lebih tinggi (0,4-0,45).

Kendati demikian, dia menggarisbawahi aspek yang patut menjadi pertimbangan utama bagi pengelola rumah sakit dan pembuat kebijakan dalam adopsi AI.

Dia menyampaikan bahwa investasi teknologi tersebut tidak boleh dilakukan secara tanpa melibatkan sudut pandang tenaga medis sebagai pengguna akhir.

"Merekalah [tenaga medis] yang benar-benar harus paling didengarkan tentang kebutuhan mereka, bagaimana itu bisa dirancang, dan tentu saja bagaimana itu bisa dikelola," tegas Janine.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbaikan pada fenomena ketidaksesuaikan keahlian atau skill mismatch yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dari beberapa sudut pandang.

Semuanya membutuhkan kerja sama antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri tempat tenaga kerja akan ditempatkan. Penyelesaian skill mismatch akan membuat celah kerja (employment gap) terkikis.

Dengan demikian, pencari kerja dapat lebih capat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Ekonom sekligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, menyalahkan kurikulum saja untuk urusan skill mismatch dinilai terlalu sempit.

Masalah link and match memang nyata karena banyak kampus belum menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan industri, terutama dalam data, digital, bahasa, komunikasi profesional, riset terapan, dan pemecahan masalah.

"Akan tetapi, dari kacamata ekonomi, akar masalah juga terletak pada struktur industri," kata dia kepada Kompas.com, ditulis pada Selasa (23/6/2026).

Ia menambahkan, ketika ekonomi mengalami deindustrialisasi dini, pertumbuhan bergeser ke sektor jasa bernilai tambah rendah, dan investasi tidak cukup menciptakan pekerjaan profesional.

"Maka lulusan terbaik pun akan berdesakan di pasar kerja yang sempit," imbuh dia.

Menurut Syafruddin, kampus dapat memperbaiki kurikulum, tetapi jika industri tidak tumbuh pada sektor manufaktur modern, energi bersih, agroindustri, kesehatan, pendidikan, teknologi, riset, dan jasa profesional, maka serapan lulusan tetap lemah.

Jadi, masalahnya bukan memilih antara kualitas lulusan atau struktur industri. Keduanya saling mengunci.

Pasalnya, kurikulum yang lemah menciptakan lulusan kurang siap kerja. Struktur industri yang dangkal menciptakan terlalu sedikit pekerjaan berkualitas. Sedangkan, kebijakan publik harus memperbaiki dua sisi itu sekaligus.

Membangun program transisi kerja nasional

Menurut dia, intervensi jangka pendek paling mendesak ialah membangun program transisi kerja nasional bagi lulusan baru.

Pemerintah perlu mencegah lulusan menunggu terlalu lama tanpa pengalaman kerja karena masa tunggu itulah yang mempercepat human capital lost.

Program ini dapat berbentuk magang berbayar enam hingga 12 bulan, apprenticeship atau magang industri, subsidi upah sementara bagi perusahaan yang merekrut fresh graduate, proyek digitalisasi UMKM, riset terapan kampus-industri, dan penempatan tenaga terdidik di sektor prioritas daerah.

Di samping itu, subsidi perekrutan perlu diberikan dengan syarat perusahaan memberi pelatihan terstruktur, mentor, upah layak, sertifikasi, dan peluang kontrak lanjutan.

Pemerintah juga perlu membangun basis data lulusan, lowongan, keterampilan, dan masa tunggu kerja secara real time.

Dalam jangka pendek, tujuan utamanya bukan sekadar menurunkan angka pengangguran, tetapi menjaga agar keterampilan lulusan tetap aktif.

"Jika negara gagal merespons cepat, pengangguran terdidik akan berubah menjadi stok modal manusia yang terdepresiasi, dan biaya pemulihannya akan jauh lebih mahal," ucap dia.

Tidak semua salah sistem pendidikan

Peneliti Ekonomi di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kurang sepakat apabila seluruh kesalahan yang mengakibatkan skill mismatch ini dibebankan kepada sistem pendidikan.

"Memang ada persoalan kualitas lulusan dan relevansi kurikulum yang perlu dibenahi, tetapi akar masalahnya jauh lebih kompleks," ucap dia.

Bahkan dalam banyak kasus, ia bilang, masalah yang lebih mendasar justru terletak pada struktur ekonomi yang belum mampu menciptakan cukup banyak pekerjaan berkualitas.

Selama dua dekade terakhir, kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian Indonesia mengalami pelemahan relatif, sementara penciptaan lapangan kerja lebih banyak terjadi di sektor jasa informal dengan produktivitas yang lebih rendah.

Akibatnya, Yusuf bilang, jumlah lulusan pendidikan tinggi tumbuh lebih cepat dibandingkan kemampuan industri menyerap tenaga kerja berkeahlian tinggi.

Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya menghadapi mismatch keterampilan, tetapi juga mismatch antara pasokan tenaga kerja terdidik dan permintaan tenaga kerja dari sektor produktif.

Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak cukup hanya memperbaiki kurikulum. Dalam jangka pendek, yang paling mendesak adalah memperkuat jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Yusuf berpandangan, pemerintah perlu memperluas program pelatihan berbasis kebutuhan industri, memperkuat sistem magang yang benar-benar terintegrasi dengan proses rekrutmen, serta membangun informasi pasar kerja yang lebih akurat agar lulusan mengetahui keterampilan yang sedang dibutuhkan.

"Pada saat yang sama, insentif investasi ke sektor-sektor padat keterampilan perlu diperkuat agar permintaan terhadap tenaga kerja terdidik meningkat," ucap dia.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Mismatch Pendidikan–Pekerjaan Pemuda Indonesia: Implikasi Bagi Bonus Demografi, yang dirilis pada 31 Oktober 2025 mengungkap pekerja yang bekerja sesuai dengan tingkat pendidikannya baru mencapai 64,64 persen.

Sedangkan sisanya, atau sebanyak 35,36 persen bekerja tidak sesuai tingkat pendidikan mereka.

Sementara itu, sebanyak 22,36 persen pekerja mengalami overeducated dan 13 persen undereducated.

Kondisi ini berarti terdapat 35,36 persen pekerja muda yang tidak berada pada posisi kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka, mencerminkan ketidaksesuaian antara pasokan keterampilan lulusan dengan permintaan riil dunia kerja.

Di samping itu, secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional untuk penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas di Indonesia pada periode 2017-2024 terus mengalami penurunan, dari 5,56 persen apada 2017 menjadi 4,91 persen pada Februari 2024.

Namun demikian, secara lebih rinci, kondisi tersebut menunjukkan tantangan yang lebih serius.

Pada 2024, TPT pemuda masih berada di level 12,24 persen, lebih dari dua kali lipat TPT nasional.

Tren pengangguran pemuda ini bahkan pernah melonjak hingga hampir 15,7 persen pada 2020, beriringan dengan dampak pandemi yang menutup banyak peluang kerja baru.

Perbedaan tajam antara TPT nasional dan TPT pemuda menunjukkan ketidakselarasan antara pertumbuhan kesempatan kerja dengan kebutuhan pemuda.

Perbaikan dari dua sisi

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto menjelaskan kebijakan untuk menyelesaikan skill mismatch harus dirumuskan dengan hati-hati.

Pasalnya, perbaikan yang dilakukan haruslah mampu mereformasi kedua belah sisi. Kebijakan yang hanya mengelola supply lulusan tanpa menyentuh struktur penciptaan permintaan hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

"Dan hal yang sebaliknya juga berlaku," ucap dia.

Ia mengungkapkan,terdapat beberapa hal bisa dilakuan pemerintah untuk memperbaiki kondisi skill mismatch dalam jangka pendek.

Pertama, pemerintah dalam melakukan perluasan magang nasional. Sejauh ini program magang nasional arahnya sudah benar, tetapi skalanya belum proporsional.

Pelaksanaan magang nasional yang ada masih memiliki cakupan (coverage) yang terbatas dan belum menyentuh para pekerja atau calon pekerja yang membutuhkan secara menyeluruh.

Menurut Suhindarto, terdapat celah desain yang serius, yakni program ini hanya menjangkau lulusan yang lulus maksimal 1 tahun terakhir.

Padahal mereka yang sudah menganggur selama dua hingga tiga tahun justru paling membutuhkan jembatan kembali ke pasar kerja.

Kemudian, pemerintah juga dapat memberikan subsidi upah untuk UMKM. Intervensi ini jadi yang paling terbukti secara global tetapi belum ada di Indonesia. Berbagai negara telah mengimplementasikan subsidi
perekrutan tenaga kerja usia muda.

"Subsidi yang ditargetkan dengan tepat terbukti cost-effective dalam membantu pemuda menganggur mendapatkan pekerjaan," ucap Suhindarto

Subsidi premi program jaminan sosial

Peneliti utama SMERU Research Institute Asep Suryahadi menuturkan, kebijakan yang dapat diambil untuk mendorong penyerapan tenaga kerja baru yakni dengan subsidi premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Hal ini karena salah satu komponen biaya tenaga kerja bagi perusahaan adalah iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah dapat mensubsidi sebagian iuran jaminan sosial bagi tenaga kerja yang baru direkrut selama 6 hingga 12 bulan pertama.

Ini secara langsung menurunkan beban biaya langsung perusahaan tanpa mengurangi hak perlindungan pekerja.

Selain itu, regulator juga dapat membuat sertifikasi kompetensi gratis berskala masif.

Asep berpandangan, banyak industri enggan merekrut fresh graduate karena ijazah dinilai belum menjamin keahlian praktis.

Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk mendanai uji kompetensi dan sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau sertifikasi internasional lainseperti AWS, Microsoft, Cisco untuk bidang IT) secara gratis bagi lulusan baru sebelum mereka melamar kerja.

"Langkah ini menekan biaya training yang biasanya harus ditanggung perusahaan," ungkap dia.

Menghitung kebutuhan tenaga kerja di masa depan

Asep menjelaskan, praktik terbaik (best practice) untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja di masa depan adalah dengan menyusun macro-manpower planning (perencanaan tenaga kerja makro).

Pemerintah juga dapat melakukan pengembangan occupational outlook secara berkala untuk memetakan bright outlook occupations atau pekerjaan yang diproyeksikan tumbuh pesat dalam 10 tahun ke depan.

Tak lupa, pemerintah juga perlu menghitung declining occupations atau pekerjaan yang kemungkinan besar akan berkurang banyak atau hilang dalam 10 tahun ke depan.

Selain itu, pemerintah juga bisa membentuk Dewan Keterampilan, yang terdiri dari asosiasi industri, pelaku usaha utama, akademisi, dan perwakilan buruh di sektor-sektor strategis.

"Dewan ini bertugas merumuskan standar kompetensi masa depan (SKKNI) dan memberikan mandat kepada dunia pendidikan mengenai jenis kompetensi yang akan banyak dibutuhkan dalam 10 tahun ke depan," tutup dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MALANG — Fenomena kutu loncat atau kebiasaan berpindah-pindah pekerjaan kerap dilekatkan pada generasi Z (Gen Z), sehingga memunculkan stigma mereka kurang loyal dan mudah menyerah. Fenomena ini sebenarnya pergeseran mendasar terkait cara mereka memandang makna dan tujuan dari sebuah pekerjaan.

Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kenny Roz, menilai jika generasi sebelumnya menjadikan pekerjaan sebagai sumber stabilitas ekonomi jangka panjang, Gen Z justru melihat dunia kerja sebagai wadah untuk terus belajar, berkembang, dan mengaktualisasikan diri.

Menurutnya, tingginya perputaran karyawan muda ini sangat dipengaruhi oleh ekosistem digital yang serba cepat, di mana ketidakcocokan antara janji perusahaan dan kondisi asli di lapangan menjadi pemicu utama kepergian mereka.

“Faktor utama yang membuat mereka lebih rentan resign adalah ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realitas kerja. Karena mereka terbiasa memperoleh informasi secara instan, ketika perusahaan tidak memberikan ruang berkembang atau visi misinya tidak sejalan, mereka tidak ragu mencari peluang lain yang dirasa lebih pas,” ujar Kenny, sapaan akrab Kenny Roz, dikutip Jumat (19/6/2026).

Lebih dari itu, kata dia, kompensasi finansial atau gaji besar kini bukan lagi senjata pamungkas untuk mengikat loyalitas Gen Z. Talenta muda masa kini memiliki standar evaluasi yang lebih kompleks saat memilih tempat berkarier, yang mencakup fleksibilitas jam kerja, keseimbangan hidup (work-life balance), kesehatan mental yang terjaga, serta hubungan atasan-bawahan yang suportif.

“Kini mereka tidak hanya bertanya soal besaran gaji, tetapi juga apakah pekerjaan tersebut memberikan kesempatan berkembang, memiliki makna, dan membuat mereka merasa dihargai sebagai individu seutuhnya. Bahkan, banyak yang bersedia menerima gaji lebih rendah jika lingkungan kerjanya sehat dan tidak toksik,” jelasnya.

Menyikapi dinamika angkatan kerja baru ini, perusahaan dituntut untuk segera merombak strategi retensi karyawan agar tidak terus-menerus kehilangan talenta potensial.

Langkah strategis yang krusial adalah menjembatani kesenjangan komunikasi antara pemimpin senior yang masih mendewakan hierarki dan senioritas, dengan Gen Z yang lebih menyukai transparansi, budaya kerja inklusif, dan kolaborasi aktif.

“Perusahaan yang berhasil mempertahankan talenta Gen Z bukanlah yang sekadar menawarkan gaji tertinggi, tetapi yang mampu mendengarkan kebutuhan karyawannya secara proaktif. Perusahaan harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang menghargai manusia sebagai aset utama melalui survei kepuasan maupun kanal dialog yang aman,” tegasnya.

Pada akhirnya, dia menilai, fenomena Gen Z sebagai kutu loncat ini semestinya tidak lagi dilihat sebagai kelemahan, melainkan sinyal dan kritik konstruktif bagi dunia industri agar mau beradaptasi.

Sinergi antara perusahaan yang responsif terhadap budaya kerja modern dan generasi muda yang terus mengasah kompetensinya akan bermuara pada terbentuknya ekosistem profesional yang jauh lebih produktif, inovatif, dan berkelanjutan di masa depan. (k24)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kabar baik bagi lulusan baru yang ingin berkarier di industri pertambangan. PT Pamapersada Nusantara (PAMA) membuka lowongan kerja melalui program Fresh Graduate Development Program (FGDP).

Adapun posisi lowongan pekerjaan yang dibuka yakni Business Development Officer dengan penempatan kerja di Head Office Jakarta.

Lowongan kerja ini menjadi salah satu peluang bagi sarjana teknik yang ingin terlibat dalam pengembangan bisnis perusahaan Grup Astra tersebut.

Berdasarkan informasi yang diumumkan melalui laman resmi rekrutmen perusahaan, pendaftaran lowongan kerja PT Pamapersada Nusantara Jakarta kali ini dibuka hingga 27 Juni 2026.

Tugas Business Development Officer

Dalam posisi ini, kandidat yang terpilih akan bertanggung jawab mencari peluang dan mengelola pengembangan bisnis baru (new project) maupun bisnis yang sedang berjalan.

Selain itu, Business Development Officer juga berperan mewakili manajemen perusahaan dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan hubungan pelanggan, mulai dari penyediaan informasi, pengelolaan cash-in management, penanganan keluhan dan kepuasan pelanggan, hingga pemantauan proyek.

Tugas tersebut dilakukan untuk memastikan kepuasan pelanggan, khususnya para pemilik tambang, dalam menjalin kerja sama dengan PAMA.

Persyaratan Lowongan Kerja PAMA

PT Pamapersada Nusantara menetapkan sejumlah persyaratan umum yang harus dipenuhi pelamar, yaitu:

• Sudah menyelesaikan studi.
• Memiliki IPK minimal 3,50.
• Tidak buta warna.
• Sudah menerima vaksin booster Covid-19.
• Bersedia melakukan perjalanan dinas ke area job site PAMA.
• Belum pernah mengikuti proses seleksi di PAMA dalam satu tahun terakhir.
• Bersedia mematuhi seluruh persyaratan perundang-undangan, peraturan perusahaan, serta ketentuan terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keselamatan operasi, dan lingkungan hidup.

Untuk persyaratan khusus, perusahaan membuka kesempatan bagi lulusan program sarjana (S1) dari jurusan:

• Teknik Pertambangan
• Teknik Geologi
• Teknik Sipil

PAMA mengutamakan kandidat yang berasal dari universitas bereputasi (reputable university).

Selain latar belakang pendidikan, pelamar juga diwajibkan memiliki skor TOEFL minimal 500.

Kandidat yang dicari adalah mereka yang mempunyai keterampilan interpersonal yang baik serta mampu berkomunikasi secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), baik internal maupun eksternal perusahaan.

Pendaftaran lowongan kerja PT Pamapersada Nusantara untuk posisi Business Development Officer dapat dilakukan melalui laman resmi rekrutmen perusahaan. Batas akhir pengiriman lamaran ditetapkan pada 27 Juni 2026.

Bagi Anda yang berminat dengan lowongan kerja di atas dan memenuhi persyaratan, dapat melakukan pendaftaran melalui portal karier resmi PAMA di career.pamapersada.com

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sering disebut sebagai teknologi yang berpotensi menggantikan jutaan pekerjaan manusia.

Namun, pendiri Amazon, Jeff Bezos, memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, AI justru akan membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kebutuhan terhadap tenaga manusia di masa depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bezos saat menghadiri konferensi teknologi di Paris.

Di tengah kekhawatiran global mengenai dampak AI terhadap dunia kerja, miliarder asal Amerika Serikat itu menegaskan bahwa teknologi bukanlah ancaman bagi manusia, melainkan alat yang dapat membantu menciptakan produktivitas dan peluang baru.

AI diprediksi menciptakan lebih banyak pekerjaan

Perkembangan AI dalam beberapa tahun terakhir memicu berbagai spekulasi mengenai masa depan pekerjaan. Banyak pihak khawatir teknologi ini akan menggantikan peran manusia di berbagai sektor industri.

Namun, Bezos menilai kekhawatiran tersebut berlebihan. Ia justru melihat AI sebagai pendorong munculnya profesi baru yang saat ini mungkin belum pernah dibayangkan sebelumnya.

"Saya tahu ada banyak kekhawatiran yang dimiliki banyak orang, termasuk banyak orang pintar, bahwa AI akan membuat manusia menjadi tidak dibutuhkan dan sebagainya," kata Bezos dikutip dari BBC, Kamis, 18 Juni 2026.

"Saya sangat tidak setuju dengan sudut pandang ini. Dan saya pikir, sebenarnya, AI akan menciptakan kekurangan tenaga kerja," tegasnya.

Ia menjelaskan gambaran optimis tentang peran AI di masa depan dalam masyarakat. Menurutnya, manusia dibatasi bukan oleh kurangnya ambisi, tetapi oleh hambatan yang dapat dihilangkan oleh teknologi.

Ia pun berbicara tentang usaha AI barunya, Prometheus, yang justru membantu percepatan manufaktur fisik terutama pada sektor yang semakin terotomatisasi.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Idea Indonesia Akademi Tbk (IDEA) resmi memperluas jangkauan pasarnya ke kancah internasional. Aksi korporasi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama PT Binawan Inti Utama dan PT Vokati Teknologi Indonesia.

Langkah ini bertujuan membangun ekosistem penempatan tenaga kerja global yang terintegrasi, sekaligus menangkap peluang dari tingginya permintaan supply tenaga kerja di pasar luar negeri.

IDEA akan mengambil peran sebagai rekrutmen, pelatihan, dan penyedia talenta, dengan fokus penguatan penetrasi pasar di wilayah Sumatera.

Binawan akan bertindak sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dengan jaringan global luas, dan Vokati menjadi penyedia infrastruktur digital untuk efisiensi operasional, pengelolaan data, dan monitoring.

Secara makro ekonomi, kolaborasi ini dirancang untuk merespons tingginya permintaan tenaga kerja terampil di negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, Australia, dan Eropa Timur.

Saat ini, potensi serapan pasar dari jaringan global yang dimiliki mencapai lebih dari 10.000 posisi di berbagai sektor produktif, mulai dari hospitality, manufaktur, hingga layanan kesehatan.

Commercial Director Binawan, Fariz Amry, mengatakan tingginya permintaan ini harus dioptimalkan lewat konsolidasi industri.

"Tantangan terbesar saat ini adalah standarisasi kualitas dan pemenuhan volume kuota. Kolaborasi bersama lembaga pelatihan dan pemanfaatan teknologi adalah kunci optimalisasi momentum pertumbuhan ini," jelasnya lewat keterangan pers, Senin (15/6/2026).

Dari sisi operasional, Direktur Operasional Binawan, Danu Samsi Purnomosidho, mencatat rekam jejak IDEA dalam pengembangan SDM regional menjadi aset strategis untuk mengamankan keberlanjutan supply chain talenta siap kerja.

Untuk menekan risiko operasional dan meningkatkan transparansi, Vokati mengintegrasikan seluruh rantai pasok proses rekrutmen ke dalam platform digital.

Direktur Utama Vokati, Muhammad Iqbal, menyebut digitalisasi end-to-end ini akan meningkatkan kepercayaan pasar dan meminimalkan biaya friksi dalam proses penempatan.

Selain itu, konsorsium ini berkomitmen menerapkan prinsip ethical recruitment guna memitigasi risiko hukum dan finansial di masa depan, sekaligus menjaga reputasi korporasi di mata mitra internasional.

Bagi IDEA, aliansi strategis ini menjadi katalis penting dalam mendiversifikasi portofolio bisnis dan memperkuat posisinya di industri edukasi dan vokasi nasional.

Direktur Utama PT Idea Indonesia Akademi Tbk, Eko Desriyanto, menyatakan optimisnya terhadap dampak ekonomi dari kerja sama ini.

"Kami tidak hanya membangun program penempatan, melainkan sebuah ekosistem talenta global yang menghubungkan pendidikan, teknologi, dan akses pasar internasional. Sinergi ini akan mendorong pertumbuhan kinerja perseroan secara berkelanjutan (sustainable growth) melalui hilirisasi talenta Indonesia ke pasar global," pungkas Eko.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para pekerja untuk memahami dan memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan, sekaligus penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa JKP dirancang untuk memperkuat pelindungan sosial sekaligus meningkatkan kesiapan pekerja dalam menghadapi dinamika dunia kerja.

“JKP menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pelindungan sosial sekaligus mendukung peningkatan kompetensi dan kesiapan kerja pekerja,” ujar Indah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

Indah menambahkan, salah satu fokus layanan JKP adalah bimbingan jabatan melalui konseling karier.

Layanan ini membantu peserta memahami potensi, minat, dan kompetensi kerja yang dimiliki, menyusun rencana karier baru pasca PHK, serta memperoleh arahan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.

Selain itu, konseling karier juga berperan dalam mengurangi stres dan kebingungan akibat kehilangan pekerjaan, meningkatkan kesiapan untuk kembali memasuki dunia kerja, serta memberikan rekomendasi pelatihan atau program peningkatan keterampilan (reskilling) guna memperbesar peluang memperoleh pekerjaan baru.

Adapun layanan bimbingan jabatan dan konseling karier diberikan oleh aparatur ketenagakerjaan atau pengantar kerja pada instansi yang membidangi ketenagakerjaan sesuai tugas pelayanan penempatan tenaga kerja.

Indah menambahkan, pekerja diharapkan memahami syarat kepesertaan Program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

“Kami mengajak pekerja untuk memahami syarat kepesertaan dan manfaat program JKP agar dapat memanfaatkan seluruh layanan yang telah disiapkan pemerintah secara optimal,” ujar Indah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bank Dunia mencatat kondisi pasar tenaga kerja Indonesia dihadapkan tantangan menyusutnya angka pekerja kelas menengah hingga 50 persen lebih dalam tujuh tahun. Jika pada 2018 porsi pekerja kelas menengah mencapai 14,5 persen, pada 2025 tersisa 7 persen saja. 

"Pekerja yang memperoleh pendapatan kelas menengah telah turun tajam dari 14,5 persen pada 2018 menjadi sedikit di atas 7 persen pada 2025," tulis Bank Dunia dilansir Jumat (12/6).

Meskipun begitu, dalam laporan Indonesia Economic Prospects: Managing Risks, Unlocking Productivity yang dirilis Juni 2026, Bank Dunia mengklaim terdapat perbaikan pada pasar kerja RI. Hal itu seiring pemulihan pertumbuhan ekonomi awal tahun. Namun, kualitas pekerjaan masih menjadi persoalan struktural yang belum teratasi.

Bank Dunia mencatat jumlah pekerja di Indonesia bertambah sekitar 1,9 juta orang pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen.

Meski demikian, lembaga tersebut menilai sebagian besar lapangan kerja baru justru tercipta di sektor-sektor dengan produktivitas relatif rendah.

Hampir separuh pekerjaan baru terserap di sektor pertanian serta akomodasi dan jasa makanan-minuman. Sebaliknya, sektor yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi, seperti jasa keuangan, tercatat stagnan bahkan mengalami kontraksi.

[Gambas:Youtube]

Di sisi lain, pekerja dengan keterampilan menengah dan tinggi juga menghadapi tekanan pendapatan. Bank Dunia mencatat upah riil kelompok pekerja tersebut turun sekitar 1 hingga 2 persen per tahun sejak 2018.

Kondisi itu turut berdampak pada susutnya jumlah pekerja kelas menengah di Indonesia.

Bank Dunia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian struktural di pasar tenaga kerja Indonesia. Ekonomi memang mampu menciptakan lapangan kerja, tetapi belum cukup menghasilkan pekerjaan yang produktif dan berupah baik untuk mendorong mobilitas ekonomi masyarakat.

"Tren ini menggarisbawahi adanya ketidaksesuaian struktural. Perekonomian menghasilkan lapangan kerja, tetapi belum cukup banyak pekerjaan produktif dan berupah tinggi yang dibutuhkan untuk menopang mobilitas ke atas dan memperluas kelas menengah," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Laporan tersebut juga menyoroti tingginya angka setengah menganggur (underemployment) di Indonesia. Per Agustus 2025, sebanyak 32,7 persen pekerja tercatat bekerja dengan jam kerja yang lebih sedikit dibandingkan yang mereka inginkan.

Angka tersebut terus meningkat secara bertahap sejak 2022 dan menjadi indikasi bahwa kualitas pekerjaan yang tersedia masih relatif rendah.

Bank Dunia menilai kondisi pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan perbaikan dalam setahun terakhir. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah pekerja dan menurunnya tingkat pengangguran.

Namun, di balik perbaikan tersebut, kualitas lapangan kerja yang tersedia masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia mencatat jumlah penduduk yang bekerja bertambah 1,9 juta orang pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen.

Meski demikian, Bank Dunia menilai perbaikan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar kerja yang sehat karena sebagian besar pekerjaan baru justru tercipta di sektor-sektor dengan produktivitas relatif rendah.

"Pasar tenaga kerja membaik seiring pemulihan pertumbuhan ekonomi pada awal tahun, tetapi kualitas pekerjaan tetap menjadi masalah struktural yang berkelanjutan," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Lembaga tersebut menjelaskan hampir separuh dari tambahan lapangan kerja selama setahun terakhir terserap ke sektor pertanian serta akomodasi dan layanan makanan-minuman. Sektor pertanian menambah sekitar 490 ribu pekerja, sementara sektor akomodasi dan restoran menyerap sekitar 420 ribu pekerja baru.

[Gambas:Youtube]

Sebaliknya, sektor-sektor yang umumnya membutuhkan keterampilan lebih tinggi justru tidak menunjukkan pertumbuhan berarti. Bahkan, sektor jasa keuangan tercatat kehilangan sekitar 60 ribu pekerja dalam periode yang sama, sedangkan sejumlah sektor profesional lainnya cenderung stagnan.

Menurut Bank Dunia, kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia memang mampu menciptakan lapangan kerja, tetapi belum cukup banyak menghasilkan pekerjaan yang produktif dan berupah lebih baik.

"Perbaikan kualitas pekerjaan masih terbatas," tulis Bank Dunia.

Laporan tersebut juga menyoroti tingginya angka setengah menganggur (underemployment), yakni kelompok pekerja yang sudah memiliki pekerjaan tetapi jam kerjanya lebih sedikit dari yang mereka inginkan.

Per Agustus 2025, tingkat setengah menganggur tercatat mencapai 32,7 persen dan terus menunjukkan tren meningkat sejak 2022. Bank Dunia menilai kondisi itu menjadi salah satu indikasi masih lemahnya kualitas pasar tenaga kerja di Indonesia.

Selain itu, laporan tersebut mencatat upah riil pekerja menengah dan berkeahlian tinggi mengalami penurunan sekitar 1-2 persen per tahun sejak 2018.

Pada saat yang sama, proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan setara kelas menengah juga terus menyusut. Jika pada 2018 kelompok tersebut mencakup 14,5 persen pekerja, pada 2025 jumlahnya tinggal sedikit di atas 7 persen.

Bank Dunia menyebut tren tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian struktural di pasar kerja nasional.

"Ekonomi menghasilkan lapangan kerja, tetapi belum cukup banyak pekerjaan yang produktif dan berupah baik untuk menopang mobilitas ekonomi masyarakat serta memperluas kelas menengah," tulis lembaga itu.

Ke depan, Bank Dunia mengingatkan lemahnya implementasi reformasi struktural berpotensi memperburuk kondisi tersebut. Menurut mereka, penciptaan lapangan kerja bagi kelas menengah dapat terhambat, sementara daya beli rumah tangga juga berisiko menghadapi tekanan yang lebih besar.

PAPUA SELATAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menyebut kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wanam menjadi bagian dari proses pembangunan dan penciptaaan lapangan kerja. Kehadiran PSN Wanam menjawab persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Papua.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, kehadiran negara untuk membangun Papua diwujudkan melalui berbagai PSN yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi. Program tersebut mencakup pengembangan sawah skala besar untuk produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu terintegrasi industri bioetanol.

"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," katanya, Rabu (10/6/2026).

Apolo berpandangan, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti hanya karena adanya perdebatan politik maupun kampanye penolakan yang berkembang. Justru, berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 15 ribu pekerja pada 2027.

Pemprov Papua Selatan juga secara aktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama pembangunan tersebut. Pemerintah daerah meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.

Lihat video: Kunker Perdana di Merauke, Presiden Prabowo Bertemu Petani dan Masyarakat



"Kami meminta agar sekitar 80% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," ujar Apolo.

Menurut Apolo, keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang selama puluhan tahun justru sering dituntut berbagai pihak. Karena itu, pemerintah menilai penting untuk melihat pembangunan secara utuh dan objektif, termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah tidak menampik adanya dinamika dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan PSN. Sebagian kelompok mendukung, sementara sebagian lainnya menyampaikan keberatan. Namun bagi Apolo, perbedaan sikap tersebut merupakan hal yang lazim dalam setiap proses pembangunan.

“Yang terpenting adalah memastikan seluruh masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan tidak hanya menerima narasi dari satu sudut pandang. Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," jelasnya.

Apolo juga menegaskan aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan. Berbagai proyek yang berjalan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat yang nyata dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Papua Selatan berharap PSN dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Papua. "Pembangunan harus diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami," ucapnya.