Bisnis.com, BANDUNG - Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kabupaten Sumedang memperketat pengawasan terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjamin standar kualitas pangan bagi masyarakat.

Langkah ini dilakukan melalui peninjauan langsung untuk memastikan implementasi Prosedur Operasional Standar (SOP) telah berjalan sesuai regulasi.

Ketua Satgas MBG yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati menjelaskan lokasi yang dipantau meliputi SPPG Situraja Utara, Situraja 2 Mandiri, Situmekar, Tarunajaya, serta SPPG Yayasan Insan Peduli Berkarya.

"Kami memantau dan evaluasi di 6 titik SPPG Situraja, Darmarja, Cisitu. Kami juga akan kunjungi semua SPPG di Kabupaten Sumedang," kata Tuti.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Tuti mengungkapkan secara umum SOP yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pangan telah berjalan dengan baik di lapangan.

Meski demikian, terdapat sejumlah instrumen krusial yang tetap menjadi fokus pengawasan, mulai dari aspek legalitas hingga pengolahan limbah.

"Banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi oleh SPPG mulai dari Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sudah terbit dan Sertifikat halal, Penjamah Makanan dan IPAL. Harus kita pastikan berjalan dengan benar," tegasnya.

Tuti menjelaskan pemantauan ini berfungsi sebagai media evaluasi sekaligus pemberian rekomendasi bagi pengelola SPPG. Meski dinilai telah memenuhi kriteria dasar, terdapat catatan kecil yang perlu segera diperbaiki guna mengoptimalkan operasional dapur gizi tersebut.

"Secara keseluruhan SPPG sudah sangat bagus tinggal sedikit kekurangan. Mulai dari layout, kebersihan, penempatan dari alur awal sampai akhir," imbuhnya.

Melalui standarisasi yang ketat ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan mulus tanpa kendala teknis maupun risiko kesehatan.

Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemenuhan gizi yang aman, higienis, dan berkelanjutan.

"Semuanya sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Rekomendasi akan kami berikan sehingga pelaksanaan MBG di Kabupaten Sumedang akan lebih baik lagi," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tidak memakai makanan olahan pabrik besar sebagai menu Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga melibatkan pelaku usaha kecil.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyebut imbauan itu sesuai Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengatur dapur MBG untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan UMKM, perseroan perorangan, koperasi, Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes.

"Jangan lagi pakai biskuit, roti dari perusahaan besar. Semua makanan harus diproduksi warga sekitar dapur, baik itu UMKM, maupun oleh ibu-ibu PKK," kata Nanik dalam di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (12/12).

Ia lalu mencontohkan kerja sama bagus di Depok, Jawa Barat, antara dapur MBG dengan masyarakat setempat. Di sana, roti dibuat oleh ibu-ibu orang tua siswa sekolah. Para orang tua juga membuat bakso rumahan, nugget homemade, rolade homemade, dan sebagainya.

Nanik menjelaskan semua memang harus memiliki izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), yang merupakan izin edar bagi produk makanan atau minuman olahan yang diproduksi industri rumah tangga atau UMKM. PIRT berlaku untuk produk makanan dan minuman dengan risiko rendah hingga menengah.

PIRT ini diterbitkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Karena itu, Nanik meminta kepada Pemerintah Kota Probolinggo untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan izin PIRT.

"Tolong Pak Wali, Bu Wawali, Dinkes, dipermudah izin PIRT-nya, untuk usaha kecil agar mereka bisa memasok dapur-dapur SPPG," ujarnya.