Pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengungkap alasan PT Lippo Cikarang Tbk mau menghibahkan lahan seluas sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, menjadi milik negara.

Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Penandatanganan komitmen hibah itu dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, serta jajaran PT Lippo Cikarang.

Mochtar mengatakan keputusan menghibahkan lahan tersebut merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan penyediaan perumahan nasional.

Ia menyetujui usulan tersebut setelah mendengar kebutuhan rumah masyarakat masih sangat besar. Mochtar berharap langkah Lippo Group dapat menjadi contoh bagi perusahaan besar lainnya untuk ikut mendukung penyediaan perumahan rakyat.

"Kalau setiap pengusaha besar bisa ikut menyumbang kepada pemerintah, maka itu berupa suatu manfaat yang luar biasa bagi bangsa kita," katanya dalam acara Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Tbk di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6).

Di tempat yang sama, Menteri PKP Maruarar mengatakan hibah lahan Meikarta ke negara itu telah melalui proses verifikasi bersama sejumlah lembaga negara, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Empat bulan lalu saya datang ke KPK dan sudah dinyatakan tanahnya clear and clean. Dalam proses itu juga diawasi Kejaksaan Agung dan BPKP sehingga kita bisa melanjutkan proses ini," ujarnya.

Ia mengatakan kawasan seluas 30 hektare tersebut akan dikembangkan menjadi rumah susun bersubsidi dengan berbagai tipe unit, termasuk tipe seluas 45 meter persegi yang dinilai lebih layak bagi keluarga.

Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan lahan hibah Meikarta tersebut diproyeksikan mampu menampung pembangunan sekitar141 ribu unit hunian vertikal.

"Kalau menurut saya ini sebenarnya bukan hanya memberikan lahan, tapi justru memberikan sesuatu yang besar dari lahan karena ini dampaknya akan sangat-sangat besar kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah," kata Rosan.

Menurut Rosan, pembangunan 141 ribu unit rumah susun itu berpotensi memberikan manfaat bagi sekitar 500 ribu hingga 600 ribu orang apabila dihitung berdasarkan jumlah anggota keluarga penerima manfaat.

"141 ribu unit. Itu luar biasa. Kalau kita kali dengan anak, kali dengan istrinya, paling tidak bisa 500 ribu atau 600 ribu. Jadi dampak ini akan sangat-sangat signifikan," ujarnya.

Ia memastikan Danantara akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pengelolaan lahan hingga pembangunan rumah susun dapat berjalan sesuai rencana.

"Sehingga pembangunan ini akan memberikan asas manfaat yang luar biasa, terutama kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah," katanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan ekspor batu bara sudah kembali normal.

Ekspor komoditas itu sempat ditahan sementara untuk mengamankan pasokan untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero).

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengungkapkan volume ekspor yang sempat ditahan tersebut disesuaikan dengan nilai kalori batu bara yang disyaratkan serta kebutuhan operasional PLN. Saat ini, sekitar 141 juta metrik ton (MT) batu bara telah diamankan, dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta MT.

"Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah berjalan kembali secara normal," ujar Anggi dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM, Jumat (26/6).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas dan mitigasi risiko gangguan pasokan listrik ke depan, proses pengadaan energi primer PLN akan diawasi dengan lebih ketat.

Dalam hal ini, proses pengawasan akan melibatkan tim yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta PLN.

Anggi menilai upaya pengawasan tersebut merupakan hal wajar dan diperlukan guna memastikan pelaksanaan kewajiban pemenuhan pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) batu bara berjalan dengan baik.

"Langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim dari BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN, dilakukan untuk memastikan kewajiban DMO, dilaksanakan dengan semestinya untuk memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk tenaga listrik," ujarnya.

Anggi menambahkan tidak ada aturan baru untuk memberlakukan pembatasan ekspor tambahan. Pasalnya, kerangka regulasi yang diperlukan sudah tersedia sehingga pemerintah hanya perlu fokus pada pelaksanaan dan penegakan peraturan yang ada.

Ketentuan itu termasuk yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang salah satunya mengatur terkait pelaksanaan DMO.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah telah mengantongi data 10 perusahaan besar sektor kelapa sawit yang diduga melakukan manipulasi nilai ekspor atau under-invoicing dalam perdagangan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Purbaya menyebut temuan tersebut berasal dari pengambilan sampel acak terhadap perusahaan-perusahaan eksportir terbesar di sektor sawit.

"Saya ambil 10 terbesar. Semuanya melakukan hal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu jadinya. Saya random nih," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Ia mengatakan data yang diserahkan pemerintah kepada aparat penegak hukum sejauh ini baru berasal dari sebagian kecil sampel pemeriksaan. Namun, menurutnya, potensi nilai kerugian sebenarnya bisa jauh lebih besar.

"Dari yang itu saja, dari yang sampel yang kita kasih ke KPK. Kalau dari semuanya kan, ya pasti lebih besar. Karena kan saya hanya sedikit saja (ambil sample-nya)," ujarnya.

Sang Bendahara Negara juga membenarkan angka dugaan kerugian dari sampel yang diperiksa mencapai sekitar US$84 juta. Menurut dia, angka tersebut baru berasal dari sampel kecil pemeriksaan pemerintah terhadap sejumlah transaksi ekspor.

Ia menilai angka itu berpotensi jauh lebih besar apabila praktik serupa ditemukan pada keseluruhan transaksi perusahaan-perusahaan terkait.

"Kalau semua, iya. Kira-kira. Itu kan cuma sample. Yang di-sample segitu. Kalau di-random hasilnya seperti itu, 10 perusahaan seperti itu, ya kira-kira dia melakukan itu untuk semuanya kira-kira (angka kerugian lebih dari US$84 juta)," katanya.

Sebelumnya, Purbaya mengungkap pihaknya menemukan indikasi manipulasi harga ekspor oleh sejumlah perusahaan sawit besar melalui praktik under-invoicing dan transfer pricing.

Modus yang ditemukan, perusahaan mengekspor produk ke perusahaan afiliasi mereka di Singapura dengan harga lebih rendah dari harga sebenarnya. Produk tersebut kemudian dijual kembali ke negara tujuan dengan harga jauh lebih tinggi.

Menurut Purbaya, salah satu perusahaan dalam sampel tercatat melaporkan nilai ekspor sebesar US$2,6 juta, sementara nilai impor yang tercatat di AS mencapai US$4,2 juta.

"Ada yang lebih gila lagi. Satu perusahaan lagi di sini ekspornya US$1,44 juta di sana (impor) US$4 jutaan. Berubah harganya 200 persen," kata Purbaya sebelumnya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ia menilai praktik tersebut selama ini sulit terdeteksi karena data Bea Cukai hanya mencatat data ekspor dari Indonesia, sementara data transaksi lanjutan di negara tujuan tidak terpantau.

Pemerintah kemudian menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pemeriksaan detail kapal per kapal untuk menelusuri dugaan manipulasi tersebut.

"Clear sekali memang yang ada manipulasi harga. Ada under-invoicing, kalau saya bilang. Walaupun namanya keren, under-invoicing dan lain-lain, tetapi basically nipu," ujarnya.

Purbaya mengatakan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mulai menindaklanjuti temuan tersebut. Ia mengaku akan meminta laporan perkembangan penyelidikan pada pekan depan.

Selain di sektor sawit, Kementerian Keuangan juga mengaku menemukan indikasi praktik serupa di sektor batu bara. Namun, Purbaya belum mengungkap detail temuannya.

Ia menegaskan pemerintah tidak berniat mematikan usaha para eksportir. Pemerintah, kata dia, hanya ingin memperbaiki tata kelola ekspor dan memastikan devisa hasil ekspor masuk secara optimal ke dalam negeri.

Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah pembentukan BUMN khusus ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengelola ekspor komoditas strategis.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku heran jika ada orang-orang yang pernah dekatnya menyelewengkan uang rakyat. Padahal, ia sudah memberi kehormatan dan jabatan.

Prabowo juga bercerita pernah menerima laporan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Saat itu, Ateh sempat gemetar ketika melaporkan dugaan penyelewengan kepadanya.

“Saya geleng-geleng kepala, sedih saya. Tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng, saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya beri kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat dia nyeleweng, nyuri uang rakyat bagaimana apa yang harus saya perbuat?” kata Prabowo di acara peresmian Museum Marsinah, Sabtu (16/5/2026).

“Kepala BPKP datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa dia? stres dia. Karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa beberapa orang dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan ngga pemeriksaan, karena dia tau ini deket sama presiden,” sambung dia.

Prabowo kemudian tegas memerintahkan Kepala BPKP untuk memproses temuan tersebut. Prabowo menegaskan, tidak ada perlakuan khusus bagi orang yang sudah menyelewengkan uang rakyat, termasuk orang dekatnya.

Lihat video: Cerita Prabowo Didatangi Kepala BPKP yang Gemetar Minta Izin Periksa Orang Dekatnya



“Dia lihat saya, masalahnya apa, ‘Gimana Pak, petunjuk?. Teruskan pemeriksaan, tidak ada, ngga ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo dekat sama saya, ngga ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan dijaga, bukan diberi wewenang, kepercayaan malah merasa adigang, adigung, adiguno merasa di atas dan merasa negara ini bodoh,” tegas dia.

Prabowo mengaku heran masih ada pihak-pihak yang mencoba melakukan pelanggaran. “Saya heran hari gini masih ada yang nyoba-nyoba di aparat ya, saya heran. Sekarang ada digital, ada macam-macam sekarang, pasti ketahuan deh,” imbuhnya.

Prabowo juga mengaku sedih melihat dampak kasus korupsi terhadap keluarga pejabat yang terlibat. Namun, ia menegaskan, memberikan dukungan kepada Kepala BPKP untuk menindaklanjuti setiap temuan yang ada.

“Saya sedih, di ujung puncak karier yang paling saya sedih nanti anak dan istrinya. Tapi saya katakan jamuan saya kepada BPKP, Anda boleh tanya beliau Pak Ateh, tanya beliau. ‘Jadi gimana Pak?. Teruskan, tidak ada. Siapa pun, begitu menjabat jabatan negara, berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah ngga ada lagi,” tegas dia.

“Saya katakan, mau partai saya sendiri Gerindra, cek sudah berapa yang diproses dan ditahan. Tidak, justru harus memberi contoh,” ucapnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan melantik dua pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (6/5).

Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi posisi kosong setelah pencopotan pejabat terkait data pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).

"Besok akan kita lantik langsung pejabat barunya," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5).

Namun, Sang Bendahara Negara belum mengungkapkan identitas maupun jabatan yang akan diisi oleh kedua pejabat tersebut.

Purbaya mencopot dua pejabat tinggi Kemenkeu setelah menemukan ketidaksesuaian data terkait restitusi pajak atau pengembalian kelebihan bayar pajak wajib pajak.

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan investigasi internal terhadap pejabat yang terlibat dalam pengelolaan restitusi.

"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua akan saya copot. Serius kan? Ada itu, suka-suka menteri lah," ujarnya.

Purbaya mengungkapkan nilai restitusi pajak pada 2025 mencapai Rp361,15 triliun atau meningkat 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia mengaku sempat mempertanyakan proyeksi restitusi kepada jajarannya, tetapi angka yang dilaporkan tidak sesuai dengan realisasi di akhir tahun.

"Di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Staf saya bilang sedikit. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan," ujarnya.

Menurutnya, perbedaan data tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembenahan agar tidak terjadi kesalahan informasi serupa di masa mendatang.

Selain investigasi internal, Purbaya juga meminta audit menyeluruh atas restitusi pajak kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk periode 2016-2025.

"Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan," ujarnya.

Ia juga menyinggung adanya potensi ketidaktepatan perhitungan dalam restitusi, termasuk pada sektor tertentu seperti industri batu bara.

"PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya, net, jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya," ujarnya.

JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Nadiem Makarim menyatakan perhitungan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun tersebut adalah hasil rekayasa.

Hal itu disampaikan Nadiem dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor, dengan agenda pemeriksaan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam persidangan tersebut, sejumlah kejanggalan dalam metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dipaparkan oleh auditor mendapat sorotan. Berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa BPKP tidak menggunakan perbandingan harga pasar riil dalam menentukan kerugian negara.

Auditor menggunakan metode cost accounting, yakni menghitung harga produksi ditambah asumsi margin tertentu. Metode ini bukan membandingkannya dengan harga satuan (unit cost) yang berlaku di pasar pada 2020.

Selain itu, pihak BPKP juga mengabaikan data harga tahun 2018 yang sebanding dengan harga chromebook di 2020, serta tidak memasukkan variabel kondisi pandemi Covid-19 yang memengaruhi fluktuasi harga pasar global saat itu.

"Hari ini mungkin salah satu sidang yang terpenting di dalam seluruh kasus saya. Karena hari ini terbukti secara mutlak bahwa perhitungan kerugian negara itu direkayasa sehingga rugi,” ujar Nadiem, Selasa (14/4/2026).

Lihat video: BABAK BARU! Nadiem Makarim Jalani Sidang Kasus Chromebook



Menurut Nadiem, saksi dari BPKP dan tim yang melakukan audit kerugian dari BPKP mengaku secara terbuka di sidang mereka tidak membandingkan harga beli Chromebook dengan harga pasar.

“Sekarang bayangkan, kita semua tidak perlu pakar untuk tahu kalau kita punya gadget, mau beli gadget, mau beli HP untuk mengetahui apakah harganya itu kemahalan atau tidak. Tentunya akan diperbandingkan dengan harga pasar. Kita cek toko A, toko B, toko C. Ini tidak dilakukan BPKP secara sengaja," ujar Nadiem.

Nadiem menambahkan jika dibandingkan dengan harga pasar yang nyata, pengadaan Chromebook tersebut justru menunjukkan adanya penghematan anggaran karena dibeli di bawah rata-rata harga pasar untuk spesifikasi yang sama.

Senada, Dodi S. Abdulkadir penasihat hukum Nadiem Makarim, menekankan laporan audit BPKP tidak disajikan secara detail dan terkesan menutupi data pembanding dari distributor.

“Harga wajar yang ditentukan oleh BPKP, rata-rata Rp4,3 juta, itu tidak ada di survei harga, tidak eksis, tidak nyata. Jadi dia menggunakan suatu angka yang tidak ada di pasar. Siapa pun kalau mau mengukur kerugian negara harus banding dengan harga pasar, harga online. Ini tidak terjadi. Jadi ini bukti terkuat bahwa ini bukan kerugian yang nyata.” ujarnya

Dodi juga merujuk pada kesaksian mantan Ketua LKPP Roni Dwi Susanto yang menyatakan tidak ada kemahalan harga dalam proyek tersebut.

"Jadi dari ahli LKPP, Ketua LKPP, mantan Ketua LKPP, Pak Roni, sudah menyatakan tidak ada kemahalan harga. Karena kalau ada kemahalan, saat itu LKPP tidak akan menyetujui untuk ditayangkan, jadi ditolak penayangannya,” ujarnya.

“Kemudian sesuai juga dengan Pak Roni, LKPP memegang pernyataan dari prinsipal apabila terjadi kemahalan prinsipal akan mengembalikan uang pemerintah. Itu pernyataan dari Ketua LKPP yang memang pelaku, saksi fakta. Ini kan saksi pendapat, jadi pendapat yang didasarkan kepada dokumen-dokumen, bukti-bukti yang diberikan oleh Jaksa," tegasnya.

Kuasa hukum Nadiem lainnya Ari Yusuf Amir menilai kesaksian ahli BPKP meragukan karena hanya berbasis pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang isinya telah terbantahkan oleh keterangan para distributor dan prinsipal di persidangan.

"Pertanyaan sederhana, ketika ahli mengatakan ada kemahalan harga, tentunya mereka memiliki data berupa data awal, data pembanding. Tadi dia katakan bahwa data awalnya itu dari Berita Acara (BA) klarifikasi dan BAP-BAP. Kita tanyakan kepada ahli, bagaimana seandainya kalau terdapat fakta ternyata BAP itu salah,” ucapnya.

“Karena kita sudah memeriksa semua distributor dan prinsipal dalam persidangan ini yang menjelaskan harga itu tidak kemahalan. Malah mereka melihat harga itu sudah harga yang paling murah. Sehingga apa yang disampaikan dalam BAP berbeda sama sekali. Dari situ saja sudah sederhana sebetulnya. Kalau diakui bahwa sumber datanya adalah BA klarifikasi dan BAP, ketika BAP dan BA klarifikasi ini salah, maka salahlah hasilnya. Sederhana," katanya.

JAKARTA - Kerugian negara dari pengadaan laptop berbasis chromebook disebutkan mencapai Rp1,5 triliun. Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan selama tiga tahun, yakni 2020-2022.

Hal itu sebagaimana disampaikan Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sekaligus Ketua Tim Penghitungan Kerugian Negara Kasus Chromebook Dedy Nurmawan Susilo saat menjadi ahli di ruang sidang dengan terdakwa eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim, Senin (13/4/2026).

Keterangan tersebut disampaikan saat Jaksa meminta Dedy untuk merincikan kerugian yang disebut mencapai Rp1,5 triliun. "Dari Rp1,5 triliun kerugian yang dihitung oleh ahli itu bisa break down per tahunnya 2020 berapa, 2021 berapa, dan 2022 berapa?" tanya Jaksa.

"Kami break down untuk 2020 itu kerugiannya sebesar Rp127,9 miliar, rinciannya ada di laporan kami. Untuk di 2021 itu kerugiannya sebesar Rp544,596 miliar. Lalu di 2022 kerugiannya sebesar Rp895,304 miliar," jawab Dedy.

"Sehingga total dari tiga tahun tadi dari 2020, 2021 dan juga 2022 kerugian nya sebesar Rp1,5 triliun," sambungnya.

Diketahui, Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Jumlahnya mencapai Rp809.596.125.000 atau Rp809 miliar.

Angka itu terungkap berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1/2026).

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000," ujar jaksa.

Jaksa mengatakan dugaan perbuatan melawan hukum Nadiem itu dilakukan bersama mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias IBAM, mantan Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, dan mantan Direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsyah.

Selain itu, kata jaksa, Nadiem diduga memperkaya pihak lain yang merupakan perorangan atau pun korporasi. Dalam dakwaan disebutkan, terdapat 25 orang yang diduga diperkaya dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

Jaksa mengatakan kerugian negara dalam perkara ini mencapai total Rp2,1 triliun. Hasil penghitungan kerugian berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1.567.888.662.716,74 (Rp1,5 triliun) serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp621.387.678.730 (Rp621 miliar) berdasarkan kurs terendah pada kurun waktu Agustus 2020-Desember 2022.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP. Pada intinya, pasal itu mengatur tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau bertindak melawan hukum yang merugikan keuangan negara, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih bakal menggunakan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan kerugian keuangan negara.

Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara.

Syarief beralasan Kejagung mempunyai kajian tersendiri terkait penggunaan perhitungan BPKP sebagai dasar kerugian keuangan negara di kasus-kasus korupsi.

"Untuk putusan MK itu nanti akan kita sampaikan mungkin tersendiri. Kami punya kajian tersendiri sehingga untuk pada saat ini kami masih menggunakan BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara," katanya kepada wartawan dikutip Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, kerja sama dengan BPKP juga masih dilakukan untuk kasus terbaru yang sedang ditangani yakni dugaan korupsi pengadaan minyak mentah Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2018-2015. "Untuk besarnya kerugian keuangan negara, saat ini sedang kami lakukan perhitungan bersama dengan rekan BPKP," ujarnya.

Ia menjelaskan dalam kasus ini PT Pertamina mengalami kerugian karena harus membayarkan biaya pengadaan BBM yang lebih tinggi dari seharusnya.

Lihat video: Said Didu Ungkap di Balik Pembubaran Petral



"Nanti akan disampaikan berapa kerugian keuangan negara atau yang di-CQ dalam hal ini adalah PT Pertamina. Nanti akan kita sampaikan, sedang proses perhitungan. Kami belum berani memberikan perhitungan tapi sedang kami hitung," tuturnya.

Sebelumnya, MK menyatakan BPK adalah lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara.

Pandangan tersebut termuat dalam putusan perkara nomor: 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

Putusan ini diambil oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir masing-masing sebagai anggota.

Pemohon perkara tersebut adalah dua mahasiswa bernama Bernita Matondang dan Vendy Setiawan yang menguji materi Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemohon I sebagai vendor pihak ketiga, sedangkan Pemohon II merupakan mahasiswa Ilmu Hukum.

Puteranegara

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menghitung nilai kerugian keuangan negara di kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2018-2015. Untuk mengungkap hal itu, Kejagung menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengklaim, proses itu sedang dilakukan penyidik dengan bekerja sama dengan BPKP.

"Untuk besarnya kerugian keuangan negara, saat ini sedang kami lakukan perhitungan bersama dengan rekan BPKP," katanya, dikutip, Jumat (10/4/2026).

Syarief menjelaskan dalam kasus ini PT Pertamina mengalami kerugian karena harus membayarkan biaya pengadaan BBM yang lebih tinggi dari seharusnya.

"Nanti akan disampaikan berapa kerugian keuangan negara atau yang di-CQ dalam hal ini adalah PT Pertamina. Nanti akan kita sampaikan, sedang proses perhitungan. Kami belum berani memberikan perhitungan tapi sedang kami hitung," ujarnya.

Syarief menjelaskan kasus ini bermula ketika pejabat Petral membocorkan informasi-informasi rahasia dari internal perusahaan terkait kebutuhan minyak mentah dan gasoline.

Lihat video: Miskinkan! JPU Desak Seluruh Harta Kerry Anak Riza Chalid Disita Negara



Informasi itu kemudian dimanfaatkan oleh bos minyak Mohammad Riza Chalid (MRC) untuk mempengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang dan pengangkutan. "Saudara MRC melalui saudara IRW melakukan komunikasi dengan pejabat pengadaan baik di Petral maupun di Pertamina," ucapnya.

Syarief menjelaskan komunikasi dilakukan antara IRW dengan tersangka BBG, MLY dan TFK. Lewat komunikasi itu, kata dia, terjadi pengkondisian tender dan informasi nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

Pengkondisian itu kemudian menimbulkan kemahalan harga karena pengadaan menjadi tidak kompetitif. Untuk memuluskan rencana Riza Chalid, Syarief menyebut para pejabat Petral kemudian mengeluarkan pedoman yang bertentangan dengan risalah rapat direksi.

Akibatnya tender berhasil dilakukan dan terdapat MoU antara Petral dengan perusahaan Riza Chalid untuk memasok produk kilang minyak tahun 2012 sampai 2014.

"Proses tender atau pengadaan minyak mentah dan produk kilang tersebut menyebabkan rantai pasokan yang lebih panjang dan harga yang lebih tinggi," jelasnya.

"Terutama untuk produk Gasoline 88 atau kita kenal dengan Premium 88 dan Gasoline 92. Sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina," imbuhnya.

Atas perbuatannya, Kejagung menetapkan tujuh orang tersangka yakni BBG selaku Manager Niaga Direktorat Pemasaran dan Niaga PT Pertamina yang sempat menjabat sebagai Managing Director Pertamina Energy Service (PES).

Kemudian AGS yang menjabat selaku Head Of Trading PES periode 2012-2014; MLY selaku Senior Trader PES periode 2009- 2015; NRD selaku Crude Trading Manager PES; TFK selaku VP ISC PT Pertamina dengan jabatan terakhir Direktur Utama PT Pertamina International Shiping.

Selanjutnya Riza Chalid selaku Beneficialy Ownership atau penerima manfaat dari perusahaan Gold Manor, VeritaOil dan Global Energy Resources. Terakhir IRW selaku Direktur di perusahaan milik Riza Chalid tersebut.

JAKARTA - Kerugian negara sebesar Rp1,5 triliun akibat kasus korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim disebut nyata dan pasti. Hal itu diungkap Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sekaligus Ketua Tim Penghitungan Kerugian Negara Kasus Chromebook Dedy Nurmawan Susilo.

Dedy mengungkapkan hal itu saat dimintai pendapatnya sebagai ahli dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk tiga terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (2/4/2026). Tiga terdakwa itu adalah Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus KPA Sri Wahyuningsih, Mantan Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek Ibrahim Arief, serta Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mulyatsyah.

“Saya ingin memastikan apakah Saudara selaku ketua tim dari BPKP bersama tim Saudara dalam melakukan audit yang menyatakan secara profesional bahwa kerugian negara sebesar Rp1.567.888.662.716,74 atau Rp1,5 triliun dalam perkara ini adalah kerugian yang nyata, pasti dan telah terjadi? Bukan asumsi atau potensi kerugian? Bukan perkiraan atau asumsi?" tanya Jaksa Roy Riady dalam persidangan.

“Iya. Menurut kami kerugian itu sudah nyata dan pasti,” jawab Dedy.

Dedy menuturkan, aspek nyata bisa dinilai dari pengadaan yang telah dilakukan. Sedangkan aspek terjadi terpenuhi karena ada uang negara sudah digelontorkan untuk pengadaan Chromebook.

“Nyata itu terkait dengan occurrence-nya, keterjadiannya. 'Terjadi' memang uang sudah keluar, berdasarkan apa? Berdasarkan dari data dari Kementerian Keuangan, memang telah terjadi belanja pemerintah baik di tingkat pusat di kementerian maupun di pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), seperti itu,” ujar Dedy.

Sementara untuk faktor pasti dipenuhi karena angka perhitungan kerugian negara tersebut sudah dihitung dengan metode yang sesuai prosedur BPKP. “Lalu pasti, angkanya juga sudah melalui suatu metode, suatu prosedur yang sebagaimana kami jelaskan tadi, sudah kami lakukan analisis, kami teliti sehingga kami mendapatkan angka yang sudah akurat tadi begitu,” jelas Dedy.

Dia menjelaskan, perhitungan kerugian keuangan negara itu bukan dari prediksi maupun perkiraan. “Jadi, sifatnya bukan asumsi, bukan prediksi maupun perkiraan, tapi itu semua based on evidence, berdasarkan bukti-bukti yang telah kami peroleh dan kami analisis, seperti itu,” ungkap Dedy.

Selain nilai kerugian negara, skema aliran dana sebesar Rp809 miliar yang diduga mengalir ke korporasi yang terafiliasi dengan Nadiem Makarim juga turut dicecar Jaksa Roy Riady. Dia mengungkapkan bahwa jaksa telah mengendus adanya upaya penyamaran transaksi.

"Untuk menguji aliran 809 Miliar itu adalah transaksi tidak wajar yang memperkaya Nadiem lewat korporasi PT Gojek Indonesia adalah uang Rp809 miliar itu berasal dari PT AKAB yang pemiliknya adalah Nadiem sendiri. Walaupun Nadiem berusaha menyamarkan seolah-olah dibuat alibi transaksi hutang piutang, namun jaksa tidak bodoh," kata Roy Riady.

Dia menuturkan, hal tersebut justru membuka aib Nadiem karena dalam satu hari dana Rp809 miliar itu ditransfer kembali ke PT Gojek Indonesia ke PT AKAB. Dia melanjutkan, dalam 1 hari merupakan bentuk transaksi tidak lazim karena dalam catatan AHU dana tersebut merupakan penyetoran modal.

“Layaknya modal seharusnya diperuntukkan untuk usaha. Selain itu, diberikan saham PT Gojek Indonesia ke PT AKAB menunjukkan kalau skema dibangun untuk menyamarkan transaksi namun tetap penerima manfaatnya Nadiem. Inilah kejahatan white collar crime, apalagi kekayaan Nadiem meningkat mencapai 5 triliun saat menjabat sebagai menteri," ujarnya.

Adapun total kerugian negara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disebutkan mencapai Rp2,1 triliun. Selisih angka tersebut berasal dari sektor Chrome Device Management (CDM).

JPU menghitung kerugian sebesar Rp600-an miliar dari CDM berdasarkan harga per unit sebesar USD 38 (menggunakan patokan harga terendah) yang dikalikan dengan total 1,5 juta unit pengadaan. Langkah ini diambil JPU lantaran fakta di lapangan mengungkapkan bahwa CDM tersebut sebenarnya tidak diperlukan atau manfaatnya tidak optimal bagi dunia pendidikan, sehingga seluruh anggaran yang dikeluarkan untuk fitur tersebut dianggap sebagai kerugian negara.

Angka kerugian negara dalam kasus Chromebook mencapai Rp2,1 triliun. Namun, angka tersebut terbagi menjadi dua pengadaan yang berbeda, yaitu untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook dan pengadaan Chrome Device Management (CDM).

Kerugian negara untuk pengadaan Chromebook ditaksir mencapai Rp1.567.888.662.716,74 atau Rp 1,5 triliun. Sedangkan pengadaan CDM, negara mengalami kerugian sebesar 44.054.426 dollar Amerika Serikat atau jika dikonversi dengan kurs terendah antara 2020-2020 sebesar Rp14.105 sebesar Rp621.387.678.730 atau Rp 621,3 miliar.

Dalam persidangan, terungkap fakta bahwa harga 1 unit laptop Chromebook hanya Rp3,6 juta. Dalam kasus ini, Nadiem Makarim bersama tiga terdakwa lainnya disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp2,1 triliun.

Nadiem Makarim didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp809 miliar. Angka ini disebut berasal dari investasi Google ke Gojek atau PT AKAB. Sementara, Mulyatsyah disebut menerima 120.000 dollar Singapura dan 150.000 dollar Amerika Serikat.

Karena itu, Nadiem mendapat keuntungan dari investasi Google meningkat hartanya menjadi Rp5 triliun lebih. Padahal, diketahui produk Google Chrome OS pernah gagal di Kemendikbud namun dipaksakan digunakan lagi.

Perbuatan tersebut dilakukan Nadiem bersama tiga terdakwa lainnya, yaitu Ibrahim Arief, Mulyatsyah, serta Sri Wahyuningsih. Atas perbuatannya, Nadiem dan terdakwa lainnya diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wilan Oktavian mengungkap sistem pembayaran tol nontunai tanpa sentuh (Multi Lane Free Flow/ MLFF) akan kembali diuji coba.

Rencana penerapan MLFF sebelumnya sempat mengalami stagnasi akibat perbedaan hasil uji coba antara BPJT dan badan usaha pelaksana, yaitu PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

BPJT menilai uji coba sebelumnya belum berhasil, sedangkan pihak RITS justru mengklaim sistem tersebut berjalan sukses.

Pada akhir 2025, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhirnya memberikan rekomendasi untuk melanjutkan uji coba MLFF.

"Nah, ini kita rencanakan uji coba," ujar Wilan dalam acara diskusi bersama media di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Kamis (2/4).

Ia menjelaskan uji coba kali ini akan dilakukan secara menyeluruh atau end to end, mulai dari proses unduh aplikasi hingga pembayaran diterima oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan RITS.

Sebelum uji coba penuh dilakukan, BPJT bersama RITS melaksanakan pra uji coba. Dalam proses ini, RITS sudah menyiapkan Term of Reference (TOR).

Dalam tahap prauji coba, sudah dilakukan functional test pada 3-5 Maret yang berfokus pada demonstrasi fitur aplikasi Cantas, yakni platform yang digunakan dalam MLFF.

Hasil functional test tahap awal disebut menunjukkan skenario positif.

BPJT bersama RITS pun akan melanjutkan ke tahap functional test berikutnya agar bisa memenuhi TOR yang ada.

Saat ini, Wilan belum dapat memastikan kapan uji coba MLFF di gerbang jalan tol akan dimulai.

Ia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan akan dilakukan secepat mungkin.

Pembekuan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pernah terjadi di masa kepemimpinan Presiden ke-2 Soeharto.

Mengutip detikcom, pembekuan dilakukan pada 1985 lalu. Soeharto saat itu merumahkan seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai selama 4 tahun lamanya.

Mulanya, Soeharto memanggil Menteri Keuangan Radius Prawiro dan menyampaikan komplain para pengusaha terkait Bea Cukai.

Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga diturunkan untuk menyelidiki ke lapangan.

Ditemukan bahwa alur perizinan di Bea Cukai ternyata cukup panjang, yakni harus melewati 42 meja.

Soeharto akhirnya membekukan Bea Cukai demi memerangi korupsi yang gila-gilaan di instansi tersebut. Penggantinya adalah perusahaan Swiss yang bernama Suisse Generale Surveillance atau SGS3.

Ancaman tersebut kini kembali muncul di era kepemimpinan Presiden ke-8 Prabowo Subianto.

Menurut penuturan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, citra Bea Cukai buruk di mata Presiden Prabowo. Nama institusi itu ternyata tidak hanya jelek di masyarakat maupun media massa.

"Saya bilang begini, 'Image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita (Presiden Prabowo Subianto)'. Jadi, harus kita perbaiki dengan serius," kata Purbaya selepas Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

Purbaya menegaskan dirinya punya waktu satu tahun hingga 2026 mendatang untuk membenahi direktorat tersebut. Jika gagal, Bea Cukai akan dibekukan dan 16 ribu pegawainya dirumahkan.

Seiring dengan ancaman tersebut, Purbaya melihat Bea Cukai mulai berbenah. Dirinya juga yakin bahwa sebenarnya orang-orang di instansi tersebut pintar, tapi perlu diberi perlakuan khusus.

"Bea Cukai sudah cukup bergerak cepat dalam beberapa minggu terakhir. Rupanya, memang orang Bea Cukai pintar-pintar, hanya tinggal digebukin saja," ucapnya dalam Peresmian Alat Pemindai Peti Kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Sari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12).

"Mereka (Bea Cukai) sudah melakukan perbaikan dengan signifikan. Saya harapkan nanti Maret tahun depan (2026) gambaran Bea Cukai akan jauh berbeda dengan yang kemarin-kemarin," imbuh sang menkeu optimistis.