Pemerintah resmi memperketat peraturan mengenai pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5 persen. Ketentuan baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang telah ditetapkan dan diundangkan pada 22 April 2026.

Melalui aturan ini, pemerintah menutup celah yang selama ini kerap digunakan pelaku usaha untuk tetap menikmati tarif PPh final 0,5 persen.

Sebelum peraturan ini, pengusaha punya ruang untuk memecah usahanya ke beberapa perseroan perorangan agar omzet masing-masing entitas tetap berada di bawah batas Rp4,8 miliar per tahun. Melalui skema ini, setiap entitas dapat memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM.

Namun, melalui PP 20/2026, pemerintah mewajibkan penggabungan omzet wajib pajak orang pribadi dengan seluruh perseroan perorangan yang didirikannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi beserta seluruh wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikannya tidak dapat menggunakan fasilitas PPh final UMKM apabila total peredaran bruto secara keseluruhan melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

"Wajib Pajak orang pribadi beserta seluruh Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan, yang telah menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto secara keseluruhan jumlahnya melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu Tahun Pajak," tulis beleid tersebut.

Dalam peraturan ini, Pemerintah memberikan contoh seorang wajib pajak bernama Tuan D yang menjalankan usaha perdagangan alat komunikasi. Tuan D kemudian mendirikan dua perseroan perorangan, yakni Perseroan Perorangan DJ dan Perseroan Perorangan DX.

Dalam satu tahun pajak, total omzet usaha Tuan D bersama kedua perseroan perorangan tersebut mencapai Rp6 miliar.

Dengan total omzet telah melampaui Rp4,8 miliar, Tuan D beserta kedua perseroan perorangan tersebut tidak lagi berhak menggunakan fasilitas PPh final UMKM 0,5 persen.

Ketentuan serupa juga berlaku untuk perseroan perorangan lain yang didirikan Tuan D di kemudian hari.

Tidak hanya usaha yang dimiliki sendiri, pemerintah juga mengatur penggabungan omzet dalam lingkup keluarga. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) dan (3) PP 20/2026.

Penggabungan itu berlaku pada suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau istrinya memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajaknnya sendiri.

Dalam pasal tersebut disebutkan penentuan batas omzet Rp4,8 miliar bagi pasangan suami istri dilakukan berdasarkan penggabungan seluruh peredaran bruto suami, istri, serta perseroan perorangan yang didirikan keduanya.

Dalam PP 20/2026, Pemerintah mencontohkan kasus Tuan A yang berprofesi sebagai notaris dengan omzet Rp3 miliar dalam satu tahun pajak.

Sementara itu, istrinya, Nyonya Y, menjalankan usaha butik pakaian dengan omzet Rp2 miliar dan memilih menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya secara terpisah.

Di sisi lain, anak mereka yang belum dewasa, Nona V, memperoleh omzet Rp500 juta dari profesinya sebagai penyanyi cilik.

Dengan demikian, total peredaran bruto keluarga tersebut mencapai Rp5,5 miliar dalam satu tahun pajak.

Dengan jumlah yang melampaui batas Rp4,8 miliar, maka pada Tahun Pajak 2027 Nyonya Y tidak lagi dapat menggunakan fasilitas PPh final UMKM 0,5 persen atas usaha butiknya karena jumlah keseluruhan peredaran bruto dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Tuan A Nyonya Y sebagai suami istri, termasuk peredaran bruto dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Nona V pada Tahun Pajak 2026 sebesar Rp5,5 miliar. 

PT Unilever Indonesia Tbk mengungkapkan telah mengantongi dana sebesar Rp8,5 triliun dari pelepasan dua unit usahanya, yakni bisnis es krim dan teh Sariwangi.

Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap mengatakan hasil tersebut berasal dari transaksi divestasi yang rampung pada 2025 dan menjadi bagian dari strategi penataan portofolio bisnis perusahaan.

"Total hasil penjualan, di luar PPN (pajak pertambahan nilai), mencapai Rp8,5 triliun, yakni Rp7 triliun dari bisnis es krim dan Rp1,5 triliun dari Sariwangi," ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Kamis (12/2).

Menurut dia, dari transaksi tersebut perusahaan memperkirakan keuntungan bersih sekitar Rp4,6 triliun, terdiri dari Rp3,8 triliun dari divestasi es krim dan sekitar Rp800 miliar dari Sariwangi.

Benjie menyebut kontribusi unit usaha yang telah dilepas itu sebelumnya cukup signifikan terhadap kinerja penjualan.

Operasi yang kini dikategorikan sebagai bisnis yang dihentikan tersebut tercatat menyumbang sekitar 12,2 persen terhadap total penjualan berdasarkan laporan keuangan penuh 2025.

Setelah dipisahkan, margin kotor meningkat 21 basis poin dan margin laba sebelum pajak naik 63 basis poin, yang mencerminkan profil margin inti perusahaan menjadi lebih kuat.

Selain dampak divestasi, kinerja operasional perusahaan juga menunjukkan tren pemulihan. Penjualan domestik dari operasi berkelanjutan tercatat Rp7,7 triliun pada kuartal IV-2025 atau tumbuh 17,2 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun, penjualan domestik mencapai Rp31 triliun atau meningkat sekitar 4 persen dibanding 2024.

"Pemulihan laba sepanjang 2025 berlangsung kuat dan konsisten, mencerminkan perbaikan kinerja bisnis inti kami," kata Benjie.

Dari sisi laba, perusahaan membukukan laba bersih kuartal IV-2025 sebesar Rp538 miliar yang terdampak biaya transformasi senilai Rp460 miliar. Tanpa biaya tersebut, laba bersih kuartalan diperkirakan mencapai Rp1 triliun.

Untuk sepanjang 2025, laba bersih tercatat Rp3,53 triliun atau tumbuh 21,8 persen secara tahunan.

Perusahaan menilai pelepasan bisnis non-inti tersebut memberi dampak finansial sekaligus strategis. Ia menambahkan meski pemisahan unit usaha mengurangi skala bisnis dalam jangka pendek, langkah itu justru memperjelas fokus strategi dan memperkuat kinerja operasi utama.

"Divestasi ini memberikan nilai tambah secara finansial dan strategis karena memperbaiki struktur margin, menghasilkan kas yang besar, serta menempatkan kami pada posisi yang lebih kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong pemisahan aturan sektor swasta dengan perusahaan milik negara alias BUMN dalam revisi Undang-undang (UU) No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Herman menjelaskan hal ini berkaitan dengan wewenang pengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurutnya, perusahaan pelat merah memiliki arah gerak yang berbeda dengan perusahaan swasta.

“Undang-undang ini harus memisahkan perlakuan terhadap private sector dengan BUMN. Harus ada klausul tersendiri karena BUMN ini menjalankan tugas dan kewenangan negara,” kata Herman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Dia melanjutkan, KPPU yang lahir dari amanat UU No. 5/1999 semestinya menjalankan pengawasan terhadap kekayaan negara agar tak dimonopoli oleh segelintir orang.

Oleh karena itu, Herman mengusulkan agar KPPU melebarkan fungsi pengawasan terhadap aset strategis, misalnya lahan perkebunan milik swasta. Harapannya, kepemilikan lahan dapat dibatasi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Misalnya, perkebunan maksimal 50.000 hektar sudah cukup. Kalau terus berlangsung tanpa batasan, tetap nanti yang kaya menjadi kaya dan yang miskin menjadi miskin," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ine Mirana S. Ruky menyampaikan bahwa desain hukum persaingan usaha Tanah Air mesti lebih adaptif dalam menyesuaikan perkembangan zaman.

Dia menyoroti bahwa naskah UU No. 5/1999 masih menganut ekonomi pasar dengan intervensi negara yang kuat, sebagaimana Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

“Implikasinya, banyak BUMN berada di pasar yang sama dengan swasta, sehingga berpotensi menimbulkan preferential treatment, kemudian distorsi persaingan akibat kebijakan sektoral, kemudian konflik antara tujuan pelayanan publik dan efisiensi pasar,” kata Ine.

Dia memandang bahwa beleid lama tersebut masih ambigu dalam mengatur pengecualian BUMN dan hubungan kebijakan pemerintah atau pengaturan sektoral, ketika dihadapkan dengan prinsip persaingan sehat.

Menurutnya, perubahan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diperlukan untuk menegaskan batas antara kebijakan publik yang sah dan distorsi persaingan, serta memberikan kepastian hukum bagi BUMN, regulator sektoral, dan pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) resmi mengantongi persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) dengan mendirikan bank umum syariah baru bernama PT Bank CIMB Niaga Syariah.

Persetujuan prinsip tersebut diperoleh pada 14 Januari 2026 dan disampaikan perseroan dalam keterbukaan informasi kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Januari 2026.

Dalam keterangannya, manajemen CIMB Niaga menyebutkan bahwa spin-off UUS ini merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban perseroan sesuai dengan Pasal 59 Peraturan OJK (POJK) No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah dicabut sebagian melalui POJK No. 2 Tahun 2024 mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

“Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip dari OJK untuk melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah dengan mendirikan Bank Umum Syariah baru dengan nama PT Bank CIMB Niaga Syariah,” tulis manajemen dalam laporan fakta material tersebut, Kamis (15/1/2026).

Lebih lanjut dijelaskan, pelaksanaan spin-off ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) CIMB Niaga yang diselenggarakan pada 26 Juni 2025.

Sesuai ketentuan OJK, bank umum konvensional yang melakukan pemisahan UUS diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha bank umum syariah hasil pemisahan paling lambat enam bulan sejak tanggal diterbitkannya persetujuan prinsip. Salah satu dokumen persyaratan utama adalah akta pemisahan yang dibuat oleh notaris.

CIMB Niaga menyatakan akan segera melengkapi seluruh persyaratan perizinan yang dibutuhkan, termasuk penandatanganan akta pemisahan antara CIMB Niaga dan PT Commerce Kapital, yang akan dituangkan dalam akta notaris sebagai bagian dari proses pengajuan izin usaha kepada OJK.

Sebelumnya, pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) Bank CIMB Niaga diestimasi rampung pada Mei 2026. Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyampaikan saat ini perseroan secara simultan memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“Kita harapkan di akhir Maret [2026] sudah selesai sehingga nanti di bulan Mei [2026] kita sudah bisa spin-off,” kata Pandji di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dia menuturkan, perseroan telah mengajukan permohonan izin prinsip ke OJK sejak akhir Juli 2025. Dia mengharapkan OJK dapat memberikan restu dalam satu bulan ini alias akhir tahun ini.

Setelah kita pisahkan, kita transfer atau alihkan ke BSN, di mana BSN sebelumnya telah diakuisisi oleh BTN dengan nama lama Bank Victoria Syariah,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (kode saham: BBTN) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Selasa telah menyepakati pemisahan (spin-off) unit usaha syariah (UUS) kepada PT Bank Syariah Nasional (BSN).

“Ini rangkaian terakhirnya dari proses spin-off syariah di mana hari ini seluruh pemegang saham BTN menyetujui UUS BTN, yang jadi bagian dari BTN selama ini, kita pisahkan,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai RUPSLB di Menara BTN, Jakarta, Selasa.

Setelah spin-off, seluruh aset dan kewajiban UUS BTN akan resmi dialihkan ke BSN. Proses finalisasi pelimpahan tersebut akan ditetapkan dalam RUPSLB BSN pada 19 November 2025, sehari setelah BTN menggelar RUPSLB untuk melepas hak dan kewajiban UUS.

Dengan penggabungan tersebut, maka aset BSN mencapai Rp71,3 triliun, menjadikannya bank umum syariah (BUS) dengan aset terbesar kedua di Indonesia.

“Setelah kita pisahkan, kita transfer atau alihkan ke BSN, di mana BSN sebelumnya telah diakuisisi oleh BTN dengan nama lama Bank Victoria Syariah,” kata Nixon.

Sebelumnya pada Juni 2025, BTN telah mengakuisisi saham mayoritas PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Kemudian pada Agustus 2025, BVIS melalui RUPSLB sepakat mengubah nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN).

Nixon menambahkan bahwa BTN juga akan melakukan penambahan modal kepada BSN sehingga nantinya menjadi sekitar Rp6 triliunan.

Selain agenda pemisahan UUS sebagai mata acara rapat pertama, RUPSLB pada Selasa juga menyepakati perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemisahan UUS yang berlaku pada tanggal efektif pemisahan.

Untuk diketahui, BTN sebagai bank umum konvensional (BUK) wajib melakukan pemisahan UUS karena telah memenuhi batas total nilai aset UUS sejak kuartal IV 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 POJK Nomor 12 Tahun 2023.

Berdasarkan laporan keuangan BTN tahun buku 2023 yang dipublikasikan pada kuartal I 2024, tercatat UUS BTN memiliki total aset sebesar Rp54,3 triliun. Adapun per kuartal III 2025, aset UUS BTN naik menjadi Rp68,36 triliun.

UUS BTN menunjukkan tren pertumbuhan yang solid dalam lima tahun terakhir. Secara compound annual growth rate (CAGR) periode 2020-2024, aset tumbuh 16,36 persen.

Adapun pembiayaan tumbuh 15,04 persen dan dana pihak ketiga (DPK) naik 20,12 persen. Kontribusi UUS terhadap total aset BTN juga meningkat dari 9,14 persen pada 2020 menjadi 12,90 persen pada 2024.

Jaringan UUS BTN saat ini mencakup 35 kantor cabang syariah (KCS), 76 kantor cabang pembantu syariah (KCPS), dan 589 kantor layanan syariah yang tersebar di berbagai daerah.

Infrastruktur teknologi yang sebagian besar telah terpisah dari induk, serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, membuat UUS BTN dinilai siap beroperasi secara mandiri.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) mengumumkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin (22/12/2025)

Mengutip keterbukaan informasi, Kamis (13/11/2025), manajemen BSI menyampaikan bahwa pemanggilan resmi RUPSLB akan dilakukan pada 28 November 2025 melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta situs resmi perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara adalah mereka yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 27 November 2025 pukul 16.15 WIB.

BSI juga membuka kesempatan bagi pemegang saham untuk mengusulkan mata acara rapat paling lambat 21 November 2025 pukul 16.00 WIB, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang RUPS.

Pelaksanaan RUPSLB akan dilakukan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI milik KSEI, sejalan dengan ketentuan POJK No.14 Tahun 2025 tentang pelaksanaan e-RUPS. Pemegang saham diimbau memanfaatkan fasilitas e-proxy dan e-voting mulai 28 November hingga 19 Desember 2025 pukul 12.00 WIB.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bank pelat merah kompak menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Desember 2025.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) rencananya akan mengadakan RUPSLB pada 15 Desember 2025. Selanjutnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menjadwalkan RUPSLB pada 17 Desember 2025.

Terakhir, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) akan melaksanakan RUPSLB pada 19 Desember 2025.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk (BBTN) akan mengadakan RUPSLB lebih dahulu atau pada 18 November 2025.

Dalam agenda resmi yang diumumkan direksi, terdapat dua mata acara utama yang akan dibahas dalam RUPSLB tersebut. Pertama, persetujuan atas pemisahan UUS BTN kepada entitas baru bernama PT Bank Syariah Nasional.

Agenda kedua dalam RUPSLB BTN ialah persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar perseroan sehubungan dengan pelaksanaan spin-off tersebut. Perubahan ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal pemisahan resmi UUS BTN ke PT Bank Syariah Nasional.

Adapun tiga bank BUMN lain belum mengumumkan agenda rapat.

BNI akan melakukan pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham pada Jumat (21/11/2025). Kemudian BRI pada Selasa (25/11/2025) dan Bank Mandiri Kamis (27/11/2025). Lazimnya pemanggilan rapat tersebut akan disertai dengan agenda pembahasan.

Jakarta, CNBC Indonesia — Bank pelat merah kompak menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Desember 2025.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) rencananya akan mengadakan RUPSLB pada 15 Desember 2025. Selanjutnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menjadwalkan RUPSLB pada 17 Desember 2025.

Terakhir, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) akan melaksanakan RUPSLB pada 19 Desember 2025.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk (BBTN) akan mengadakanRUPSLB lebih dahulu atau pada 18 November 2025.

Dalam agenda resmi yang diumumkan direksi, terdapat dua mata acara utama yang akan dibahas dalam RUPSLB tersebut. Pertama, persetujuan atas pemisahan UUS BTN kepada entitas baru bernama PT Bank Syariah Nasional.

Agenda kedua dalam RUPSLB BTN ialah persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar perseroan sehubungan dengan pelaksanaan spin-off tersebut. Perubahan ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal pemisahan resmi UUS BTN ke PT Bank Syariah Nasional.

Adapun tiga bank BUMN lain belum mengumumkan agenda rapat.

BNI akan melakukan pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham pada Jumat (21/11/2025). Kemudian BRI pada Selasa (25/11/2025) dan Bank Mandiri Kamis (27/11/2025). Lazimnya pemanggilan rapat tersebut akan disertai dengan agenda pembahasan.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk membahas rencana pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) milik perseroan.

Melalui keterbukaan informasi BEI, rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 18 November 2025, pukul 10.00 WIB di Menara BTN, Jakarta Pusat.

Dalam agenda resmi yang diumumkan direksi, terdapat dua mata acara utama yang akan dibahas dalam RUPSLB tersebut. Pertama, persetujuan atas pemisahan UUS BTN kepada entitas baru bernama PT Bank Syariah Nasional.

Manajemen menjelaskan bahwa langkah pemisahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK No. 12 Tahun 2023 dan POJK No. 2 Tahun 2024. BTN menegaskan bahwa perseroan telah memenuhi syarat batas nilai aset UUS sebagaimana diatur dalam Pasal 59 POJK 12/2023.

"Tercatat bahwa UUS Perseroan memiliki total aset sebesar Rp54,3 triliun. Oleh karena itu, Perseroan selaku Bank Umum Konvensional ("BUK") wajib melakukan pemisahan (spin-off) UUS," terang manajemen dikutip Selasa, (28/10/2025).

Agenda kedua dalam RUPSLB BTN ialah persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar perseroan sehubungan dengan pelaksanaan spin-off tersebut. Perubahan ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal pemisahan resmi UUS BTN ke PT Bank Syariah Nasional.

Sebelumnya, PT Bank Syariah Nasional (BSN) pada Kamis (2/10/2025) meluncurkan identitas baru sebagai bank syariah hasil spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan akuisisi Bank Victoria Syariah.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan kehadiran BSN bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan langkah strategis BTN untuk memperkuat industri keuangan syariah di Tanah Air.

"Nama Bank Syariah Nasional mengandung visi besar melayani seluruh lapisan masyarakat. Sementara kata Nasional menegaskan jangkauan luas, kepercayaan, dan kredibilitas," ujar Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

Adapun identitas syariah menurut Alex, merupakan janji untuk menjalankan prinsip syariah dengan integritas dan profesionalisme.

PT Unilever Indonesia Tbk mencatat adanya penurunan penjualan setelah melepas bisnis es krim yang sebelumnya menyumbang sekitar 10,3 persen dari total pendapatan perusahaan.

Pemisahan ini merupakan bagian dari rencana global Grup Unilever untuk memisahkan divisi es krimnya dan menajamkan fokus bisnis utama di bidang kebutuhan rumah tangga dan perawatan pribadi.

Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap menjelaskan pemisahan bisnis es krim berdampak sementara terhadap skala penjualan, namun justru memperkuat margin dan arah strategis perusahaan.

"Secara keseluruhan, pemisahan ini memang berdampak jangka pendek pada skala usaha, tetapi memperkuat profil margin kami dan memperjelas fokus strategi bisnis ke depan," ujar Benjie Yap dalam konferensi pers laporan kinerja keuangan kuartal III-2025, Kamis (23/10).

Berdasarkan kinerja hingga September 2025, penjualan bisnis es krim tercatat mencapai Rp2,8 triliun atau sekitar 10,3 persen dari total penjualan. Kontribusinya terhadap laba bersih mencapai Rp270 miliar, atau 8,1 persen dari total laba.

Setelah pemisahan, margin kotor Unilever Indonesia justru meningkat 14 basis poin, dan margin laba sebelum pajak naik 37 basis poin dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Margin laba bersih tanpa bisnis es krim juga lebih baik, naik sekitar 28 basis poin dibandingkan tahun lalu," jelasnya.

Benjie menambahkan meskipun kehilangan sebagian volume dari bisnis es krim, perusahaan tetap menunjukkan kinerja keuangan yang solid dengan arus kas bebas mencapai Rp2,8 triliun, naik 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Hal ini mencerminkan disiplin dalam pengelolaan modal kerja dan peningkatan efisiensi operasional. Investasi kami tetap terjaga di kisaran dua persen dari penjualan, terutama untuk proyek efisiensi jangka panjang," katanya.

Unilever Indonesia sebelumnya resmi menandatangani perjanjian pengalihan bisnis es krim senilai Rp7 triliun dengan PT The Magnum Ice Cream Indonesia pada 22 November 2024. Transaksi tersebut mencakup aset tetap, persediaan, dan seluruh kegiatan bisnis es krim yang dimiliki Unilever Indonesia.

Perusahaan menegaskan langkah ini dilakukan sejalan dengan strategi global Unilever untuk memisahkan unit bisnis es krim dan mengembalikan nilai investasinya kepada pemegang saham, sambil memperkuat fokus pada bisnis inti.

"Kami tetap berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan yang menguntungkan dan meningkatkan pengembalian dari bisnis utama kami," ujar Benjie.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai bagi pemegang saham, Unilever juga telah melakukan pembelian kembali 168,8 juta saham hingga akhir September 2025, atau sekitar 14,3 persen dari program buyback yang akan berlangsung hingga 30 Oktober 2025.

Perusahaan juga berencana mendistribusikan 100 persen dividen dari hasil penjualan bisnis es krim, setelah proses pemisahan global selesai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.