Bisnis.com, SURABAYA — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak angkat bicara terkait fenomena rupiah yang semakin terdepresiasi atas dolar Amerika Serikat (AS) maupun mata uang asing lainnya, yang dikhawatirkannya akan berdampak pada roda perekonomian wilayah setempat.

Seperti diketahui berdasarkan data Tradingview, nilai tukar rupiah terpantau melemah 99 poin atau 0,56% ke level Rp17.938 per dolar AS per pukul 12.41 WIB, Rabu (3/6/2026).

Emil menjelaskan dampak dari menguatnya mata uang asing, khususnya dolar AS tersebut menghantam kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah, seperti kaum peternak, yang mengeluhkan harga pakan yang semakin meroket.

Menurutnya, keadaan maupun aktivitas logistik dalam negeri yang efisien dan rendah biaya seharusnya dapat menopang keadaan saat ini yang banyak disebabkan oleh konflik geopolitik global.

"Jadi, contohnya ya kemarin peternak ayam petelur mengeluhkan harga pakan, meskipun jagung itu memang banyak didapat dari dalam negeri, tapi kan efisiensi logistik dalam negeri penting untuk memitigasi kondisi global. Jangan dua-duanya ini terjadi guncangan," ungkap Emil, Rabu (3/6/2026).

Tak hanya masyarakat agraris, Emil menyebut banyak sektor yang saat ini merasakan kesusahan ketika rupiah semakin melemah terhadap mata uang asing terutama dolar AS. Di antaranya, barang-barang impor seperti suku cadang (spare part) peralatan elektronik hingga kendaraan yang juga mengalami kenaikan banderol di pasaran.

Meski demikian, mantan Bupati Trenggalek ini menyatakan Pemprov Jatim akan memprioritaskan sektor pangan dalam menghadapi fenomena tersebut. Sebab, pangan menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika global yang tak kunjung menentu.

"Tentu sekali lagi banyak variabel dan yang punya kendali terhadap masing-masing variabel itu juga beda-beda. Jadi, fokus kami tentu adalah bagaimana yang ada di wilayah kita ini kita optimalkan, jadi pangan adalah prioritas. Nah, bagaimana yang di pangan ini masih harus bisa dijaga seoptimal mungkin," ujar Emil.

Oleh sebab itu, dia mengungkapkan pihaknya akan proaktif dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok dengan memeriksa langsung ke pasar-pasar tradisional. Bila ditemukan kenaikan harga di lapangan, maka Pemprov Jatim akan melakukan intervensi agar harga komoditas tetap ditekan normal dan sesuai dengan patokan pemerintah.

"Harga-harga di pasar harus dijaga, baik itu beras dan lain sebagainya. Beberapa waktu lalu juga ada aturan yang diberlakukan untuk kendaraan-kendaraan yang mengangkut logistik dijamin mendapat BBM dengan harga normal di SPBU. Langkah ini bagian dari komponen yang sangat menentukan harga di level konsumen," tuturnya.

Lebih lanjut, Emil juga menyebut pihaknya melalui Dinas Pertanian akan terus mengawal proses masa tanam berbagai komoditas pangan, terutama pada masa tanam padi agar produksi dan stok beras di Jatim tetap terjaga.

"Jadi menjaga inflasi terkendali ada TPID dan Bank Indonesia, kita terus fokus untuk terutama sektor pangan tadi Jawa Timur kebetulan produsen pangan. Jangan sampai sektor pertanian ini produksi terganggu, jadi memastikan bahwa masa tanam berjalan dengan lancar, jangan sampai tertunda karena hal-hal yang sebenarnya bisa kita cegah," ucapnya.

Emil berharap langkah-langkah strategis yang dilakukan di hulu hingga hilir tersebut dapat menjaga pasokan dan distribusi bahan pangan kepada segenap masyarakat Jatim tetap terjaga, di tengah tren penurunan nilai tukar rupiah dan ancaman bencana kekeringan yang mengintai.

"Jadi itu juga menjadi fokus dari sisi supply, bagaimana dari sisi pasokan ini bisa kita jaga agar tekanan terhadap inflasi tidak mengepung dari semua sisi gitu," pungkasnya.

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan, Selasa (19/5/2026) dengan penurunan hingga 38 poin atau sekitar 0,22% ke posisi Rp17.706 per dolar AS. Pelemahan mata uang Garuda juga terlihat pada data JISDOR BI, dimana hari ini bertengger pada level Rp17.719 per USD.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa sentimen datang dari global yaitu Presiden AS Donald Trump mengatakan menunda serangan yang direncanakan terhadap Iran untuk memungkinkan negosiasi guna mengakhiri perang di Timur Tengah.

“Trump mengatakan pada hari Senin bahwa ada peluang yang sangat baik Amerika Serikat dapat mencapai kesepakatan dengan Iran untuk mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir, beberapa jam setelah mengumumkan penundaan aksi militer untuk memungkinkan pembicaraan,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

BI Janjikan Rupiah Stabil di Bulan Juli, Targetkan Kurs Rp16.200 per Dolar AS



Konflik Timur Tengah secara efektif telah menutup Selat Hormuz, jalur air penting yang membawa sekitar seperlima pasokan minyak global, menimbulkan kekhawatiran akan gangguan pasokan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, pada hari Senin mengkonfirmasi bahwa posisi Teheran telah disampaikan kepada AS melalui Pakistan tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Seorang pejabat Pakistan, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Islamabad telah menyampaikan proposal baru antara kedua pihak tetapi mencatat kemajuan yang lambat. Rupiah Jeblok ke Rekor Terendah, Ekonomi RI dalam Bahaya?



Sementara itu kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim melaporkan bahwa Washington telah setuju untuk mencabut sanksi atas ekspor minyak Teheran selama negosiasi, tetapi seorang pejabat AS membantah klaim tersebut.

Secara terpisah, Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperpanjang pengecualian sanksi selama 30 hari untuk memungkinkan negara-negara yang "rentan terhadap energi" terus membeli minyak Rusia yang diangkut melalui laut.

Selain itu seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan melantik Kevin Warsh sebagai Ketua Fed pada hari Jumat, setelah Senat memberikan suara untuk menyetujuinya untuk masa jabatan empat tahun, menggantikan Jerome Powell. Investor tetap berhati-hati karena pasar mengevaluasi bagaimana arah kebijakan Fed dapat berkembang di bawah kepemimpinan baru.

Dari sentimen domestik, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai menguji ketahanan harga pangan nasional. Ketergantungan tinggi terhadap impor pangan membuat tekanan kurs berpotensi cepat merambat ke harga makanan yang dikonsumsi masyarakat seperti mi instan, roti, tahu-tempe, susu, hingga makanan olahan lainnya pada semester II/2026.

Ketergantungan impor Indonesia terhadap sejumlah komoditas pangan masih sangat tinggi. Gandum sepenuhnya impor, kedelai sekitar 90% masih dipenuhi dari impor. Selain itu bawang putih 95% impor, gula sekitar 60%, serta daging sapi dan kerbau sekitar 54%.

Kondisi pelemahan rupiah ini otomatis meningkatkan biaya impor karena mayoritas transaksi dilakukan menggunakan dolar AS. Pada akhirnya, peningkatan biaya impor ini berisiko menimbulkan kenaikan harga pangan di dalam negeri.

Kondisi tersebut memunculkan fenomena imported inflation atau inflasi impor, yakni tekanan inflasi yang berasal dari pelemahan nilai tukar dan tingginya ketergantungan terhadap barang impor.

Transmisi pelemahan rupiah ke harga pangan konsumen berlangsung berbeda pada tiap komoditas. Untuk gandum dan kedelai, dampaknya bisa terasa hanya dalam hitungan minggu karena industri pengolahan langsung menghadapi kenaikan biaya bahan baku.

Kenaikan harga bahan baku langsung ditransmisikan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga produk di tingkat konsumen. Tekanan tersebut dinilai lebih cepat terasa pada produk olahan dibanding bahan baku mentah karena terdapat efek berantai pada biaya produksi, energi, distribusi, kemasan, dan logistik.

Berdasarkan analisis tersebut, Ibrahim memprediksi bahwa mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan selanjutnya dan berpotensi ditutup melemah dalam rentang Rp17.700-Rp17.750 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — UOB Kay Hian Sekuritas mempertahankan rekomendasi buy untuk saham PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) dan menaikkan target harga menjadi Rp3.600 per saham dari sebelumnya Rp3.500 seiring dengan meningkatnya realisasi sinergi hasil merger.

Adapun merger XL Axiata (EXCL) dan Smartfren (FREN) resmi disahkan pada 15-16 April 2025, membentuk entitas baru bernama PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk.

Analis UOB Kay Hian Sekuritas Willinoy Sitorus memperkirakan kinerja EXCL dibayangi potensi kerugian hingga 2026 akibat beban depresiasi besar pasca merger. Meski demikian, sejumlah analis justru melihat kondisi tersebut sebagai peluang akumulasi karena fundamental perseroan dinilai mulai membaik.

Dia memproyeksikan EXCL masih akan mencatat rugi bersih sepanjang 2026 lantaran perusahaan masih menanggung beban depresiasi dipercepat senilai Rp5 triliun hingga Rp6 triliun.

Beban tersebut berasal dari proses integrasi pasca merger, termasuk konsolidasi menara atau site, penghentian aset lama, penyesuaian tenaga kerja, hingga integrasi jaringan. Sebelumnya pada 2025, EXCL telah membukukan beban satu kali setelah pajak sebesar Rp7,4 triliun terkait proses restrukturisasi dan integrasi tersebut.

Meski masih berat di sisi akuntansi, biaya integrasi diperkirakan mulai turun signifikan tahun ini menjadi sekitar Rp500 miliar. Penurunan terjadi karena sekitar 70%-80% biaya integrasi merger sudah dibukukan pada periode sebelumnya.

Tekanan depresiasi tinggi masih akan berlangsung hingga kuartal III/2026. Namun memasuki kuartal IV/2026, kinerja EXCL diproyeksikan mulai bersih dari dampak depresiasi dipercepat.

“Meski masih mencatat rugi secara akuntansi, laba inti perusahaan diperkirakan tetap membaik seiring kenaikan pendapatan rata-rata per pengguna atau ARPU dan meningkatnya realisasi sinergi hasil merger,” ujarnya dalam riset yang dikutip, Selasa (18/5/2026).

Willinoy juga melihat EXCL berpotensi mengikuti jejak PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. (ISAT) yang mengalami lonjakan valuasi pasca merger.

Sebagai gambaran, saham ISAT mulai mengalami rerating signifikan ketika margin EBITDA naik dari 40,3% pada kuartal I/2022 menjadi 44,1% pada kuartal IV/2022 seiring keberhasilan eksekusi sinergi dan membaiknya prospek bisnis.

Manajemen EXCL juga mempertahankan target kinerja 2026 dengan pertumbuhan pendapatan di kisaran menengah hingga tinggi satu digit, sementara pertumbuhan EBITDA diperkirakan mencapai dua kali laju pertumbuhan pendapatan.

Selain itu, perseroan membidik sinergi merger sebesar US$250 juta hingga US$300 juta.

“UOB Kay Hian mempertahankan rekomendasi beli [BUY] untuk saham EXCL dengan menaikkan target harga menjadi Rp3.600 dari sebelumnya Rp3.500,” tulisnya.

Saat ini saham EXCL diperdagangkan pada valuasi EV/EBITDA 2026 sebesar 5,3 kali, atau sekitar satu standar deviasi di bawah rata-rata historis pasca merger. Kondisi itu dinilai membuka ruang kenaikan valuasi apabila sinergi merger berjalan sesuai rencana.

Meski demikian, investor tetap perlu mencermati sejumlah risiko, mulai dari pemulihan ARPU yang lebih lambat, perubahan regulasi industri telekomunikasi, proses merger yang berkepanjangan, hingga potensi tekanan harga saham akibat EXCL masih diproyeksikan merugi hingga sembilan bulan pertama 2026.

Namun bagi investor jangka menengah, UOB Kay Hian menilai pelemahan saham EXCL justru dapat menjadi peluang beli dalam horizon investasi 6 hingga 12 bulan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

adalah dengan perusahaan memperkuat penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) untuk melindungi arus kas dari fluktuasi kurs mata uang asing

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memberikan sejumlah rekomendasi mitigasi risiko bagi industri terhadap dampak dari pelemahan atau depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Adapun nilai tukar rupiah pada Senin (18/6) pagi bergerak melemah 33 poin atau 0,19 persen menjadi Rp17.630 dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.597 per dolar AS.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti saat dihubungi di Jakarta, Senin, mengatakan rekomendasi pertama bagi industri dalam memitigasi risiko ini adalah dengan perusahaan memperkuat penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) untuk melindungi arus kas dari fluktuasi kurs mata uang asing.

Esther menilai hal ini karena depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara signifikan dapat menekan industri manufaktur, terutama industri yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor.

“Kondisi ini berimbas langsung pada pasar kerja melalui pembengkakan biaya produksi, kenaikan inflasi impor (imported inflation), ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), serta turunnya serapan tenaga kerja akibat terhambatnya ekspansi usaha,” kata dia.

Lebih lanjut, ia juga merekomendasikan perusahaan atau industri untuk mulai mencari dan bermitra dengan pemasok lokal sebagai alternatif bahan baku impor, meskipun upaya ini diakui memiliki tantangan tersendiri.

“Rekomendasi selanjutnya adalah efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Pelaku usaha melakukan efisiensi (cost cutting) seperti merasionalisasi belanja modal (capex) dan mengoptimalkan modal kerja tanpa mengorbankan kualitas,” ujar Esther.

Selain itu, ia juga menyarankan dunia industri dan usaha untuk mencoba bertransaksi dengan menggunakan mata uang lokal Local Currency Settlement (LCS) terhadap pembayaran perdagangan internasional.

“Semakin banyak perusahaan yang mencoba melakukan pembayaran perdagangan internasional dengan mekanisme Local Currency Settlement atau LCS untuk mengurangi dominasi dan ketergantungan terhadap dolar AS,” kata Esther.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Operasi moneter bank sentral melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dilakukan secara habis-habisan guna menstabilkan kurs yang kian terdepresiasi. Bak simalakama, ongkos dari langkah intervensi 'around the world, around the clock' ini mulai dikhawatirkan berdampak ke likuiditas hingga kredit perbankan.

Untuk diketahui, SRBI diterbitkan sejak September 2023 silam. Saat itu, obligasi milik otoritas moneter berhasil menyerap dana Rp71,5 triliun pada lelang pertamanya di kala nilai tukar rupiah masih pada level Rp15.487 per dolar AS (kurs Jisdor).

Kini, rupiah sudah berada di atas level Rp17.500 per dolar AS. Total oustanding kepemilikan SRBI per April 2026 oleh perbankan dan non-perbankan, domestik maupun asing, sudah melonjak ke Rp957,91 triliun.

BI beberapa kali menyatakan bahwa operasi moneter melalui SRBI adalah salah satu dari tujuh langkah stabilisasi rupiah. Efeknya diklaim manjur untuk memicu aliran modal asing masuk (inflow), yang sampai 30 April 2026 mencapai US$3,3 miliar per data BI.

Tekanan outflow pada pasar SBN, maupun saham yang dipicu badai MSCI, mendorong BI menaikkan imbal hasil (yield) obligasinya sebagai kompensasi. Meski tren inflow terjadi, ini bukan tanpa ongkos. Porsi SRBI menanjak Rp234,68 triliun sejak November 2025, saat itu masih Rp723,23 triliun.

Posisi SRBI sampai akhir April 2026 merupakan yang tertinggi sejak November 2024, yakni Rp969,16 triliun. Saat itu, rupiah berada di level Rp15.856 per dolar AS. Setelah itu, sedikit demi sedikit BI mulai mengurangi porsi SRBI di pasar.

Levelnya sempat mencapai titik terendah sejak pertengahan 2024, yaitu pada Oktober 2025 di Rp705,8 triliun. Setelahnya, porsi SRBI kian menanjak hingga akhir April lalu nyaris Rp960 triliun.

Posisi SRBI (triliun rupiah)	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26
*sampai 30 April 2026
Bank	549,76	563,50	587,55	601,90	618,31	589,42	614,78	637,64	638,92	673,90
Non-bank	179,14	148,23	115,59	102,82	103,72	134,19	137,99	169,81	170,25	227,83
Residen (domestik)	32,36	25,70	24,76	16,03	17,06	20,13	16,09	19,02	26,35	35,66
Nonresiden (asing)	146,78	122,52	90,82	86,79	86,66	114,05	121,90	150,79	143,91	192,17
Lain-lain	11,88	3,89	6,00	1,09	1,20	7,29	1,99	29,76	22,04	56,19
Total	740,78	715,61	709,13	705,81	723,23	730,90	754,76	837,22	831,21	957,91
Kurs JISDOR	16.459	16.461	16.692	16.625	16.661	16.720	16.796	16.779	16.999	17.378
Sumber: Posisi SRBI (Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas)

Outstanding beban utang ini sejalan dengan yield SRBI yang kian menanjak guna menarik minat investor. Dari 4,80% untuk tenor 6 bulan, 4,85% untuk 9 bulan, dan 4,87% untuk 12 bulan pada awal tahun ini, yield SRBI per lelang terakhir 13 Mei 2026 lalu masing-masing di 6,21%, 6,3% dan 6,45%.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai agresivitas penerbitan SRBI memang efektif untuk menahan gejolak rupiah dalam jangka pendek. Akan tetapi, dia memandang itu belum cukup untuk mengembalikan rupiah ke kondisi stabil secara berkelanjutan.

SRBI dengan imbal hasil yang makin tinggi diakui membuat aset rupiah lebih menarik bagi investor, terutama investor asing yang mencari instrumen berjangka pendek, aman, dan likuid.

Di satu sisi, BI bisa menaikkan daya tarik rupiah melalui jalur imbal hasil tanpa menaikkan suku bunga acuan. Akan tetapi, Josua mengingatkan bahwa instrumen ini hanya sebagai penahan tekanan dan bukan pembalik arah kurs.

Sebab, rupiah masih terdepresiasi di level hingga melampaui Rp17.500 per dolar AS di tengah derasnya aliran dana asing ke SRBI. Josua mencatat secara year-to-date, obligasi BI ini menarik aliran masuk sekitar US$5,70 miliar sedangkan pasar saham dan obligasi masih mencatat tekanan.

"Jadi, SRBI membantu mengurangi tekanan, tetapi tidak mampu sendirian menghapus penyebab pelemahan rupiah. Masalah utamanya, tekanan rupiah saat ini bukan hanya masalah kekurangan imbal hasil, melainkan juga masalah kepercayaan dan risiko eksternal," terangnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, SRBI hanya memberi waktu bagi rupiah untuk tidak melemah terlalu cepat. Apalagi, selama harga minyak masih tinggi, dolar AS masih kuat, serta tren arus modal memilih aset aman dan mencemaskan fiskal maupun defisit transaksi berjalan.

Untuk itu, lanjutnya, stabilitas yang lebih permanen tetap membutuhkan penguatan ekspor, pengendalian impor energi, komunikasi fiskal yang kredibel, serta kepastian kebijakan pemerintah.

Efek ke Likuiditas dan Kredit

Josua turut mengemukakan adanya potensi penyerapan likuiditas berlebih ke SRBI. Dana yang seharusnya bisa ditempatkan di pasar uang, SBN, atau disalurkan menjadi kredit dapat berpindah ke instrumen BI tersebut.

Meski demikian, dia menilai wajar karena imbal hasil yang ditawarkan menarik dengan risiko sangat rendah. Ini cukup berbanding terbalik dengan SBN yang belakangan ini kian 'ditinggalkan' investor. Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saja, outflow secara tahun berjalan dari SBN mencapai Rp20 triliun sampai 24 April kendati belakangan sudah mulai mencatatkan inflow.

Adapun inflow ke SRBI tercatat sebesar Rp53,9 triliun secara year-to-date sampai periode yang sama. Josua memandang bahwa outstanding SRBI sebesar Rp957,9 triliun hingga akhir April menunjukkan bahwa porsi dana sistem keuangan yang terserap ke instrumen moneter masih sangat besar.

Hasil Lelang dan yield SRBI Mar- Mei 2026	4/3	6/3	11/3	13/3	25/3	27/3	1/4	8/4	10/4	15/4	17/4	24/4	29/4	6/5	8/5	13/5
Rata-rata yield pemenang (%)
6 bulan	5,14	5,14	5,24	5,25	5,38	5,42	5,43	5,44	5,49	5,49	5,47	5,62	5,83	6,1	6,11	6,21
9 bulan	5,19	5,19	5,28	5,3	5,41	5,45	5,51	5,56	5,62	5,65	5,64	5,78	5,96	6,23	6,21	6,3
12 bulan	5,21	5,21	5,32	5,33	5,44	5,5	5,58	5,66	5,76	5,76	5,76	5,91	6,21	6,5	6,4	6,45
Total pemenang (Rp miliar)	1.500	4.000	8.000	150	3.600	9.000	15.000	17.000	15.000	17.000	19.000	45.500	27.000	2.461	30.000	22.000
Sumber: Hasil Lelang SRBI (Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas)

"Dampaknya, likuiditas tidak langsung kering, tetapi menjadi lebih mahal dan lebih terkonsentrasi pada instrumen berimbal hasil tinggi," jelasnya.

Kondisi tersebut, ungkapnya, belum menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan ketat secara sistemik. Uang beredar dalam arti luas pada Maret 2026 masih tumbuh 9,7% (yoy) ke Rp10.355,1 triliun, sedangkan kredit tumbuh 8,9% dan relatif stabil.

Artinya, likuiditas perekonomian masih tersedia. Namun, Josua mewanti-wanti risikonya adalah likuiditas bisa menjadi tidak merata. Bank besar yang memiliki dana murah lebih mudah menempatkan dana di SRBI, sedangkan bank yang lebih bergantung pada deposito mahal dapat menghadapi kenaikan biaya dana dan lebih berhati-hati menyalurkan kredit.

Efek lain yang perlu diwaspadai adalah potensi persaingan antara SRBI, SBN, dan kredit perbankan. Imbal hasil SRBI yang terlalu menarik bisa membuat perbankan tak melirik SBN maupun kredit ke sektor riil.

Akibatnya, instrumen yang ditujukan untuk menahan tekanan rupiah ini berisiko mengurangi dorongan kredit produktif terutama ke sektor yang membutuhkan modal kerja.

Adapun pada sisi pemerintah, agresivitas SRBI juga bisa membuat pasar meminta imbal hasil SBN lebih tinggi agar tetap kompetitif. Padahal, lelang SBN terakhir sudah menunjukkan permintaan yang melemah, dengan total penawaran hanya Rp51,4 triliun dan rasio penawaran terhadap target 1,43 kali, atau terendah sejak Januari 2025.

"Jika penerbitannya terlalu agresif dan terlalu lama, biaya yang muncul adalah likuiditas perbankan terserap, biaya dana berpotensi naik, kredit ke sektor riil bisa tertahan, dan pasar SBN harus bersaing dengan instrumen BI yang berimbal hasil tinggi," kata ekonom lulusan Universitas Indonesia hingga Harvard Kennedy School ini.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga mengakui efektivitas SRBI dalam menarik modal domestik maupun valuta asing (valas). Apalagi, penyerapan valas perlu diimbangi di tengah permintaan valas yang tinggi di musim haji maupun repatriasi dividen korporasi.

Harapannya, kata Myrdal, likuiditas valas ini bisa dijadikan amunisi oleh BI untuk cadangan devisa guna memperkuat kebijakan intervensi atau stabilisiasi nilai tukar.

Namun, senada dengan Josua, penyerapan likuiditas berlebih dari modal domestik juga bisa berujung simalakama terhadap penyaluran kredit ke perbankan. Padahal, bisa jadi dunia usaha membutuhkan pembiayaan untuk berekspansi.

"Itu yang bikin adanya semacam rem ataupun penahan bagi perbankan untuk menggelontorkan kreditnya secara agresif. Karena, likuditas yang mereka punya banyak dipindahkan ke SRBI karena menjanjikan imbal hasil yang menarik," ujarnya kepada Bisnis.

Dari sisi risiko, Myrdal turut mempekirakan perbankan masih berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke sektor riil akibat risikonya. Untuk itu, dia berharap ke depannya agar agresivitas penerbitan SRBI bisa dikendurkan.

Tren penurunan agresivitas ini pun sudah mulai terlihat. Hasil lelang terakhir pada 13 Mei senilai Rp22 triliun sudah tak setinggi dana yang diserap pada masing-masing 8 Mei dan 24 April yakni Rp30 triliun dan Rp45,5 triliun.

Menurut Myrdal, agresivitas ini semakin landai sejalan dengan net ekspor pada Maret 2026 yang melebar dari impor. Dengan demikian, posisi cadangan devisa diprakirakan masih tinggi dan memadai untuk upaya intervensi.

Setelah jorjoran melalui SRBI, bank sentral ke depannya diharapkan tidah menaikkan suku bunga. Sebab, kebijakan bank sentral yang semakin ketat dikhawatirkan berdampak ke momentum pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, BI tidak usah ragu kalau mereka khawatir menggarami lautan. Yang ditakutkan dari BI, sebenarnya mereka intervensi karena permintaan dolar untuk domestik terus mengalami kenaikan terutama dari sektor riil. Tetapi kan kita lihat net eskpor kita melebar," tuturnya Myrdal.

Adapun pada konferensi pers berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026), Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan koordinasi erat dengan pemerintah. Bukti koordinasi ini tercermin juga dari keputusan untuk menahan suku bunga acuan selama tiga bulan berturut-turut di level 4,75%.

Koordinasi juga dilakukan dalam hal penerbitan SRBI yang agresif. Namun, Perry memastikan bahwa kebijakannya berimbang. Selain menjaga stabilitas, bank sentral memastikan pasar tetap banjir likuiditas. Misalnya, dengan pembelian SBN pemerintah di pasar sekunder senilai Rp123,1 triliun sampai 4 Mei 2026.

Kemudian, insentif likuiditas makroprudensial untuk perbankan total Rp427,9 triliun guna memacu kredit ke sektor-sektor prioritas Asta Cita Presiden.

Gubernur BI dua periode ini menekankan bahwa rupiah saat ini undervalued mengingat kondisi ekonomi makro dalam negeri kuat, dengan pertumbuhan kuartal I/2026 5,61% (yoy). Dia memastikan bahwa tujuh langkah yang sudah diumumkannnya merupakan upaya all out dari bank sentral.

"Intervensi itu tidak hanya di dalam negeri. Around the world, around the clock. Kami itu intervensi di pasar luar negeri, Hong Kong, Singapura, London, New York. Intervensi kami itu namanya bukan business as usual, itu all out," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS, mulai memberi tekanan besar terhadap sejumlah sektor manufaktur nasional, terutama industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Kondisi tersebut dinilai dapat menekan margin usaha, menahan ekspansi, hingga meningkatkan risiko perlambatan produksi.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, sektor manufaktur dengan kandungan impor tinggi menjadi yang paling rentan terhadap gejolak kurs saat ini.

"Seperti farmasi, kimia, elektronik, otomotif, tekstil tertentu, makanan-minuman berbahan baku impor, serta industri yang memakai bahan baku energi atau komponen dolar," katanya kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Menurut ekonom itu, pelemahan rupiah membuat biaya impor bahan baku, mesin, komponen, hingga energi meningkat tajam sehingga menekan biaya produksi industri nasional.

Tekanan tersebut diperburuk oleh kondisi mismatch antara biaya produksi yang naik dalam denominasi dolar AS, sementara mayoritas pendapatan industri masih berbasis rupiah.

"Jika industri tidak mampu menaikkan harga jual, margin akan turun. Jika harga dinaikkan, permintaan domestik bisa melemah," kata Rizal.

Menurutnya, pelemahan rupiah saat ini tidak hanya memengaruhi biaya produksi, tetapi juga daya saing industri nasional. Di pasar domestik, harga produk manufaktur berpotensi meningkat sehingga membebani konsumen.

Sementara itu, di pasar ekspor, depresiasi rupiah memang dapat membuat harga produk Indonesia lebih kompetitif. Namun, keuntungan tersebut dinilai terbatas bagi industri yang masih memiliki kandungan impor tinggi.

Dia menambahkan, tekanan terhadap manufaktur terjadi di tengah perlambatan aktivitas industri nasional. Hal itu tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke level 49,1 pada April 2026 atau masuk zona kontraksi.

"Pelemahan rupiah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS jelas menekan industri manufaktur, terutama yang masih bergantung pada bahan baku impor," imbuhnya.

Selain menekan margin usaha, volatilitas kurs juga dinilai berpotensi membuat pelaku industri menahan ekspansi dan investasi baru.

Investor disebut akan menghitung ulang biaya impor mesin, bahan baku, cicilan utang valuta asing, hingga risiko pasar domestik.

Padahal, ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 masih tumbuh 5,61%, sedangkan sektor manufaktur tumbuh 5,04%. Namun, tekanan kurs dinilai dapat membuat dunia usaha lebih berhati-hati dalam memperluas usaha.

Rizal juga mengingatkan risiko imported inflation akibat depresiasi rupiah perlu diwaspadai, terutama pada bahan baku industri, energi, pangan impor, obat-obatan, elektronik, hingga barang konsumsi tahan lama.

Jika tekanan rupiah berlangsung lebih lama, kenaikan harga barang industri diperkirakan akan semakin terasa pada semester II/2026.

Selain itu, industri dengan margin tipis disebut berpotensi melakukan efisiensi tenaga kerja apabila tekanan biaya tidak diimbangi peningkatan penjualan.

"Industri yang margin usahanya tipis berpotensi mengurangi shift kerja, menahan rekrutmen, menurunkan kapasitas produksi, atau merumahkan sebagian pekerja," sebutnya.

Menurut Rizal, risiko terbesar berada pada industri padat karya karena bergantung pada bahan baku impor, menghadapi pelemahan permintaan domestik, serta tidak memiliki ruang untuk menaikkan harga jual.

Dalam situasi ini, Rizal mendorong pemerintah dan Bank Indonesia memperkuat stabilitas rupiah sekaligus mempercepat penguatan struktur industri nasional melalui substitusi impor bahan baku, perbaikan logistik, penguatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), hingga pemberian insentif fiskal bagi industri berorientasi ekspor.

"BI tetap menjaga volatilitas melalui intervensi pasar valas, tetapi pemerintah harus memperkuat sisi struktural agar industri tidak terus rentan setiap kali rupiah melemah," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha mengungkapkan efek penurunan rupiah akan terasa membebani biaya impor bahan baku. Adapun, sejumlah sektor yang paling terdampak dari pelemahan rupiah mulai dari pangan hingga pertambangan.

Ketua Komite Tetap Kajian Hilirisasi dan Investasi Kadin Indonesia Chandra Wahjudi mengatakan dampak yang dirasakan pelaku usaha saat rupiah ambrol adalah lonjakan biaya impor bahan baku.

"Industri Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku dan barang modal. Ketika rupiah melemah, biaya produksi naik secara otomatis. Kenaikan beban utang korporasi dalam dolar AS, perusahaan dengan pinjaman dolar AS menghadapi kenaikan kewajiban pembayaran yang signifikan," katanya kepada Bisnis pada Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan data Trading Economics, rupiah melemah 0,46% atau 79,4 poin ke Rp17.500,4 per dolar AS siang hari ini, Selasa (12/5/2026). Level rupiah tersebut mencerminkan depresiasi 2,18% secara bulanan, atau 5,39% secara tahunan.

Adapun, lanjut Chandra, sektor yang paling terdampak dari pelemahan nilai tukar rupiah antara lain manufaktur yang bahan bakunya berbasis impor, pangan, logistik laut dan pertambangan.

"Langkah antisipasi yang bisa dilakukan antara lain hedging dan natural hedging, mengunci kurs untuk pembayaran impor. Melakukan renegosiasi kontrak seperti revisi harga dan termin pembayaran. Melakukan efisiensi operasional dan mengoptimalisasi inventory," ujarnya.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini bahkan telah menyentuh level psikologis baru di Rp17.500 per dolar AS tentu menjadi perhatian bagi dunia usaha. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah perlu direspons secara serius dan terkoordinasi karena secara paralel terus menciptakan level baru all-time low.

Namun, tekanan ini dinilai tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari dinamika global yang lebih luas. Kenaikan yield US Treasury yang dipicu oleh kebutuhan pembiayaan fiskal AS, termasuk eskalasi konflik geopolitik, telah mendorong terjadinya global capital reallocation menuju aset dolar AS.

Kondisi ini berdampak pada hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui tekanan nilai tukar dan meningkatnya capital outflow. Menurutnya, tekanan yang terjadi bukan bersifat sementara, tetapi berpotensi berlanjut selama faktor global masih belum mereda.

"Bagi dunia usaha, situasi ini kami lihat sebagai external shock yang memperkuat tekanan pada struktur biaya dan arus kas perusahaan. Pelemahan rupiah secara langsung meningkatkan biaya impor, khususnya karena struktur industri nasional masih sangat bergantung pada bahan baku dari luar negeri," katanya kepada Bisnis pada Selasa (12/5/2026).

Bisnis.com, SURABAYA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menunjukkan tren pelemahan hingga menyentuh angka Rp17.360 per dolar AS pada Jumat (8/5/2026) pukul 13.36 WIB. Kondisi ini dinilai sebagai dampak dari dinamika geopolitik global hingga penerapan sistem nilai tukar yang dianut pada masa lampau.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rudi Purwono menjelaskan bahwa fluktuasi tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan nilai tukar mengambang bebas atau free floating exchange rate yang diterapkan pemerintah RI sejak badai krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan Asia pada penghujung 1990-an.

"Kita ini menganut rezim nilai tukar bebas, free floating exchange rate ya. Artinya bahwa nilai tukar kita, kurs kita, rupiah terhadap US dolar yang menjadi acuan, salah satu acuannya adalah bisa terjadi mata uang itu mengalami penurunan mata uang kita yaitu depresiasi, atau mengalami penguatan apresiasi karena sudah dilepaskan sejak tahun 1998," ujar Rudi, Jumat (8/5/2026).

Tak hanya itu, Rudi juga memaparkan bahwa kondisi yang terjadi saat ini tidak terlepas dari berbagai dinamika yang mengguncang kondisi geopolitik global, mulai dari konflik di Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah.

Menurutnya, serentetan peristiwa tersebut berdampak nyata dan signifikan terhadap pasokan sumber daya energi yang krusial terhadap roda perekonomian nasional.

"Tetapi pada saat kondisi saat ini, pada saat kita berbicara tentang kondisi di Ukraina ya, kemudian di Timur Tengah ya, dan dampaknya ternyata kaitan dengan masalah keterkaitan dengan salah satu komponen yang besar di dalam kegiatan ekonomi yaitu oil atau minyak," tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa posisi rupiah terhadap dolar AS yang berstatus sebagai mata uang cadangan dan acuan utama dunia saat ini dapat dipastikan berada pada status depresiasi karena telah melewati ambang batas dari asumsi makro yang sebelumnya telah dikalkulasikan oleh pemerintah.

"Nah, sekarang kita mengalami kondisi yang memang kalau kita hitung dari asumsi normal APBN ya, asumsi di APBN, kurs kita adalah sekitar Rp16.500, tapi sekarang sudah Rp17.000 sekian ya, [rupiah] mengalami depresiasi," ungkapnya.

Meski depresiasi rupiah kerap disangkutpautkan dengan keadaan pesimistis karena risiko inflasi dan beban impor yang tinggi, Rudi menilai ada sisi positif yang bisa dimanfaatkan, terutama dalam mendorong lebih lagi kinerja ekspor terhadap komoditas unggulan dan penguatan industri dalam negeri.

"Visi yang bisa kita gali yaitu terkait dengan bahwa satu, pada saat terjadi depresiasi nilai mata uang rupiah, lebih rendah daripada mata uang dunia atau mata asing yaitu dolar, maka peluang yang pertama adalah berkaitan dengan potensi ekspor. Ya, potensi ekspor. Mungkin pengusaha banyak melihat potensi itu sebagai peluang bisnis yang ada," jelasnya.

Lebih lanjut, Rudi juga mendorong diversifikasi pasar ekspor oleh pemerintah ke negara-negara non-tradisional di kawasan Asia, Eropa, bahkan hingga Amerika Latin.

Di sisi lain, terkereknya harga barang impor akibat penguatan dolar AS seharusnya menjadi momentum bagi para pengusaha lokal untuk masuk ke dalam bursa pasar substitusi impor.

"Bila dolar menguat, maka mata uang ini berdampak kepada barang-barang luar negeri juga akan mengalami kemahalan. Harganya lebih mahal. Inilah menjadi potensi kita untuk menjadikan barang-barang yang sebelumnya kita impor, itu bisa menjadi potensi kita untuk melakukan bisnis di sana," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) membukukan laba bersih sebesar US$43,01 juta atau sekitar Rp728,98 miliar (kurs Rp16.949 per dolar AS) pada Januari-Maret 2026. Laba bersih tersebut tumbuh dua digit secara tahunan, sejalan dengan pendapatan perseroan yang meningkat.

Melansir laporan keuangan kuartal I/2026 yang tidak diaudit, pendapatan BREN naik 9,8% year on year (YoY) menjadi US$165,16 juta. Mayoritas pendapatan tersebut didapat dari kontrak dengan pelanggan, senilai US$112,46 juta, atau tumbuh 10,1% YoY.

Perinciannya, penjualan listrik naik 15,4% YoY menjadi US$80,16 juta dan penjualan uap terkoreksi tipis 1,1% YoY menjadi US$32,30 juta.

Berikutnya, dari segmen pendapatan sewa operasi BREN membukukan kenaikan 10,2% YoY menjadi US$42,23 juta. Sedangkan dari segmen pendapatan sewa, pembiayaan meningkat 4,4% YoY menjadi US$10,47 juta.

Di sisi lain, BREN juga mencatat sejumlah pos beban, yakni beban depresiasi dan amortisasi naik 10,2% YoY menjadi US$25,75 juta, beban keuangan turun 4,9% YoY menjadi US$27,79 juta, lalu ada beban pajak penghasilan yang meningkat 11% YoY menjadi US$38,61 juta.

Kenaikan sejumlah pos beban yang diikuti dengan pertumbuhan solid pendapatan membuat laba periode berjalan BREN dalam triwulan pertama 2026 naik, tepatnya sebesar 24% YoY dari US$42,40 juta menjadi US$52,57 juta.

Sementara dari sisi bottom line, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih tercatat sebesar US$43,01 juta, meningkat 25,6% dari US$34,24 juta dalam periode yang sama tahun lalu.

Menilik neraca keuangan, BREN per akhir Maret 2026 membukukan kenaikan aset sebesar 1,9% year to date (YtD) sebesar US$3,94 miliar. Jumlah liabilitas perseroan naik 0,7% YtD menjadi US$3 miliar, sedangkan jumlah ekuitas tumbuh 6% YoY menjadi US$936,44 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diproyeksi masih berisiko mengalami pelemahan pada hari ini, Selasa (31/3/2026). Bahkan berisiko menyentuh level Rp17.100 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin (30/3/2026). Melansir Bloomberg, rupiah ditutup terdepresiasi 0,13% atau 22 poin ke Rp17.002 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS menguat 0,10% ke 100,24.

Pergerakan nilai tukar rupiah di pasar keuangan saat ini masih tertekan oleh penguatan dolar AS yang terus menguat di tengah konflik Timur Tengah.

Laporan Trading Economics menyebut ada kehati-hatian pasar menjelang rilis data ekonomi pada pekan depan, termasuk data inflasi bulan Maret 2026 dan data perdagangan pada Februari 2026. Selain itu, pasar juga mengambil sikap siaga merespons kondisi fiskal dalam negeri yang disorot lembaga pemeringkat global seperti Moody's dan Fitch.

"Pemerintah menegaskan kembali bahwa tidak berniat melanggar batas defisit anggaran 3%, meskipun harga minyak yang terus tinggi dapat menguji sikap ini dan mendorong penyesuaian kebijakan," tulis laporan tersebut.

Sentimen lain yang menyertai gerak rupiah di pasar keuangan adalah pasar menunggu langkah-langkah baru Bank Sentral untuk menjaga stabilitasi rupiah. Namun, hal tersebut dirasa akan sulit apabila harga energi terus melambung.

"Sebagai importir bersih minyak dan gas, Indonesia tetap rentan terhadap kenaikan biaya energi global yang terus membebani rupiah," tulisnya.

Atas sejumlah sentimen yang ada, Trading Economics memperkirakan rupiah akan berada di posisi Rp16.975 per dolar AS pada akhir kuartal I/2026. Dalam jangka panjang, diperkirakan rupiah akan berada di posisi Rp16.615,80 per dolar AS dalam waktu 12 bulan ke depan.

Terpisah, pengamat komoditas dan mata uang Ibrahim Assuaibi menjelaskan rupiah kemungkinan besar akan terus mengalami pelemahan pekan ini. Ibrahim melihat terdapat kecenderungan indeks dolar masih akan menguat.

“Range rupiah dalam satu minggu ke depan adalah Rp16.880-Rp17.100 per dolar AS,” kata Ibrahim, Minggu (29/3/2026).

Sementara itu, lanjutnya, indeks dolar diperkirakan masih akan diperdagangkan di rentang 99.300 sampai 101.600.

Sejumlah sentimen bagi pergerakan mata uang dan komoditas pekan ini menurutnya akan datang dari kondisi geopolitik di Timur Tengah yang masih memanas, terutama mengenai pembatasan transportasi di Selat Hormuz.

Selain itu, terdapat sentimen mengenai penyerangan yang ditunda AS selama 7 hari terhadap pulau-pulau di Selat Hormuz.

“Perang pun juga masih terus terjadi dan wilayah-wilayah basis Amerika yang ada di Timur Tengah, yaitu di Irak, di Uni Emirat Arab, di Arab Saudi, itu pun juga dibombardir,” tuturnya.

Di sisi lain, Ibrahim memperkirakan Kevin Warsh akan menjabat sebagai Ketua The Fed selanjutnya pada April ini, dengan arah kebijakan yang kemungkinan baru akan diumumkan pada Mei.

Ibrahim memperkirakan Federal Reserve (The Fed) di bawah Warsh akan mengikuti langkah Trump untuk menurunkan suku bunga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut nilai tukar rupiah hancur lebur akibat eskalasi ketidakpastian global saat ini pascakonflik di Timur Tengah.

Purbaya menyindir pihak-pihak yang kerap mengkritik pelemahan rupiah tersebut sebagai kelompok yang tidak memiliki modal riil di pasar. Menurutnya, depresiasi rupiah sangat terbatas.

"Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, Pak [Presiden], sejak perang itu rupiah hanya terdepresiasi sebesar 0,3%. Jadi sebetulnya daya tahan kita bagus," ungkap Purbaya saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jumat (13/3/2026).

Lebih lanjut, mantan ekonom Danareksa itu menegaskan bahwa para pelaku pasar riil dan investor pemegang modal justru memiliki pandangan yang positif terhadap ketahanan ekonomi Indonesia, berbanding terbalik dengan pandangan para pengkritik.

"Yang riil, pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini [fundamental bagus]. Tapi yang enggak punya duit kali, Pak, jelek-jelekin, Pak," cetusnya.

Indikator Kepercayaan Asing

Untuk memperkuat argumennya, otoritas fiskal memaparkan sejumlah indikator di pasar keuangan. Pertama, instrumen pelindung nilai risiko gagal bayar atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun terpantau masih dalam posisi yang relatif stabil.

Kedua, selisih imbal hasil (yield spread) antara Surat Berharga Negara (SBN) dengan obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury) tidak mengalami lonjakan berarti. Purbaya mencatat, pada Januari 2025 spread berada di level 240 basis points (bps), dan saat ini hanya bergeser tipis ke 243 bps.

"Naiknya hanya terbatas 3 basis poin. Artinya, asing masih percaya ke kita. Yang pengamat domestik saja yang enggak percaya, Pak," tekannya.

Ketiga, indikator pergerakan aliran modal (capital flow). Purbaya mengakui bahwa terjadi fluktuasi aliran modal asing sejak November dan Desember tahun lalu.

Kendati demikian, catatannya, sepanjang tahun ini masih terjadi net inflow (masuk bersih). Berdasarkan data transaksi hingga pertengahan Maret 2026, aliran modal keluar (outflow) di pasar SBN tercatat hanya sebesar Rp0,7 triliun.

Purbaya menjelaskan outflow SBN tersebut berhasil dikompensasi oleh aliran modal masuk (inflow) ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp2,2 triliun dan pasar saham sebesar Rp2,2 triliun.

"Jadi setelah goncang-goncang, di bulan Maret sepertinya masih masuk ke sini, Pak. Artinya apa? Mereka [investor] percaya betul bahwa fondasi kita bagus. Ini kalau investor yang asli seperti ini, Pak, karena mereka menaruh uang," jelas Purbaya.

Lebih lanjut, bendahara negara itu memastikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan terus melakukan sinergi dan koordinasi bauran kebijakan fiskal dan moneter secara intensif bersama Bank Indonesia guna memitigasi risiko rambatan global ke depan.

IDXChannel - Nilai tukar rupiah sempat bergerak menyentuh level Rp17 ribu per dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan awal pekan ini.

Meski demikian, tekanan terhadap rupiah dinilai masih relatif lebih terbatas dibandingkan sejumlah mata uang negara lain di kawasan Asia.

Data Bloomberg pada Selasa (10/3/2026) menunjukkan pelemahan rupiah sepanjang Maret sejak meningkatnya konflik di Timur Tengah tercatat sekitar 1,09 persen.

Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) David Sutyanto menilai tekanan terhadap rupiah saat ini lebih dipicu oleh sentimen global dibandingkan masalah fundamental dalam negeri.

“Kalau melihat data terbaru justru menarik. Walaupun rupiah sempat mendekati Rp17 ribu per USD, pelemahannya sepanjang bulan ini sebenarnya masih relatif moderat dibanding beberapa mata uang Asia lainnya yang juga tertekan oleh penguatan dolar global dan sentimen risk-off akibat ketegangan geopolitik serta lonjakan harga minyak,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, tekanan terhadap mata uang negara berkembang saat ini lebih merupakan dampak dari shock global yang dialami banyak negara.

“Jadi tekanan yang terjadi saat ini lebih mencerminkan shock global yang dialami hampir semua emerging markets, bukan semata persoalan fundamental domestik Indonesia,” kata dia.

David mengungkapkan, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan beberapa mata uang lain, seperti won Korea Selatan dan peso Filipina yang masing-masing tertekan hingga 3,62 persen pada periode yang sama.

Tekanan terhadap mata uang negara-negara tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kekhawatiran pasar global terhadap lonjakan harga minyak akibat eskalasi geopolitik. Korea Selatan misalnya, selama ini dikenal memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor energi, terutama minyak.

Lebih lanjut David menerangkan, kondisi tersebut berbeda dengan Indonesia yang meskipun juga merupakan importir minyak, masih memiliki penopang dari sektor domestik yang kuat.

"Indonesia juga dikenal sebagai pengekspor berbagai komoditas energi dan sumber daya alam seperti batu bara dan kelapa sawit. Kombinasi faktor ini membuat ekonomi Indonesia dinilai relatif lebih tahan terhadap gejolak global," kata David.

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia Tetap Terjaga

Di tengah tekanan terhadap rupiah, indikator makro ekonomi Indonesia masih menunjukkan kondisi yang relatif solid.

Bank Indonesia (BI) menilai pelemahan rupiah yang terjadi saat ini belum mencerminkan fundamental ekonomi nasional yang sebenarnya masih kuat.

Beberapa indikator utama menunjukkan stabilitas ekonomi domestik masih terjaga, antara lain inflasi tetap terkendali. Inflasi berada dalam kisaran target 2,5 ± 1 persen untuk periode 2026–2027. Kemudian soal pertumbuhan kredit perbankan. Pada Januari 2026 kredit perbankan masih tumbuh sekitar 9,96 persen secara tahunan.

Lalu soal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada 2025 tercatat sekitar 5,11 persen, menunjukkan aktivitas ekonomi domestik tetap ekspansif.

Dengan sejumlah indikator tersebut, tekanan terhadap rupiah dinilai lebih dipengaruhi dinamika eksternal seperti penguatan dolar AS, sentimen risk-off di pasar global, serta kenaikan harga energi dunia.

"Kondisi ini juga menegaskan bahwa secara fundamental, ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan yang cukup baik menghadapi gejolak global," ujar David.

(Dhera Arizona)