Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengucurkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk memulihkan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat di akhir November 2025.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi di Padang, Rabu.

Untuk tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendali banjir.

Pekerjaan teknis ini meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing dan pembangunan cekdam untuk mengendalikan sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji maupun Air Dingin.

Namun, kata dia, meskipun pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun, pengerjaan atau pemulihan infrastruktur hanya bisa dilakukan dengan maksimal setelah Pemerintah Kota Padang menyelesaikan persoalan lahan.

"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat prosesnya sehingga target pelaksanaan di Agustus dapat terealisasi," harap dia.

Dalam skemanya, Kementerian PU melalui BWS V Padang memperkirakan dan menargetkan pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Padang dapat dituntaskan selama tiga tahun ke depan.

Sementara itu Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemulihan infrastruktur pascabencana dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi jangka panjang mengurangi risiko bencana di masa datang.

"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh penyelesaian persoalan lahan," ujarnya.

Bahkan, opsi relokasi warga siap dilakukan jika hal tersebut menjadi jalan terbaik untuk menyelamatkan masyarakat yang berada di kawasan berisiko tinggi, kata eks Wali Kota Padang Panjang tersebut.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) melakukan percepatan pemulihan pembangkit guna mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik.

“PLN terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan,” ujar Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

PLN menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Jawa saat ini beroperasi dan terkendali secara baik.

Namun demikian, ia mengatakan untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik.

“PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem,” kata Greg.

Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah wilayah di Jawa Timur khususnya Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik seringkali mengalami mati listrik sejak pekan lalu dengan waktu berbeda-beda.

Beberapa wilayah tersebut mengalami mati listrik secara tiba-tiba selama dua hingga lima jam dalam sehari. Bahkan pekan lalu beberapa jalan protokol di Surabaya juga mengalami mati listrik berjam-jam sampai malam hari sehingga cukup berbahaya bagi pengendara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (persero) memastikan proses pemulihan pasokan listrik dilakukan secara maksimal dan cepat agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hasil pemulihan aset senilai Rp1,02 triliun mendukung pembiayaan pembangunan.

Purbaya mengatakan pemulihan aset yang dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung mencerminkan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian negara melalui optimalisasi pengembalian aset.

“Pemulihan aset merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Menkeu di Jakarta, Senin.

PNBP yang diterima Kementerian Keuangan terdiri atas hasil lelang BPA Fair 2026 sebesar Rp978,1 miliar, hasil penelusuran aset tanah dan bangunan senilai Rp30,9 miliar, serta hasil penelusuran aset terpidana kasus korupsi Edi Tansil berupa uang sebesar Rp51,6 miliar.

Selain itu, turut diserahkan hasil lelang kepada korban sebesar Rp19,1 miliar.

Bendahara negara menyoroti keberhasilan pengembalian aset dalam perkara korupsi Edi Tansil yang telah berlangsung selama puluhan tahun menunjukkan bahwa hak negara atas aset yang berasal dari tindak pidana tidak akan hilang oleh berjalannya waktu.

“Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar. Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang,” tambahnya.

Dia pun menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mengelola seluruh penerimaan negara, termasuk yang berasal dari pemulihan aset, secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan yang baik diharapkan semakin memperkuat kapasitas fiskal negara dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan, Kemenkeu akan terus memperkuat sinergi dengan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung serta seluruh pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pemulihan aset dan penyelamatan keuangan negara,” tutur Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Keberadaan seluruh tower emergency menjadi tonggak penting dalam percepatan penanganan infrastruktur transmisi yang terdampak

Medan (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menyatakan sebanyak 11 tower emergency digunakan untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan setelah terjadi kerusakan infrastruktur transmisi akibat cuaca ekstrem di wilayah tersebut.

"Keberadaan seluruh tower emergency menjadi tonggak penting dalam percepatan penanganan infrastruktur transmisi yang terdampak," ujar General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundhakir di Medan, Minggu.

Mundhakir mengatakan seluruh petugas PLN terus bekerja siang dan malam untuk mempercepat pembangunan tower emergency lokasi terdampak di Kabupaten Serdang Bedagai.

"Berbagai tahapan pekerjaan dilakukan secara paralel, mulai dari mobilisasi material, pembangunan konstruksi, hingga penguatan sistem operasi kelistrikan," ucapnya.

Ia mengatakan kedatangan 11 tower emergency tersebut juga mendapat dukungan dari TNI Angkatan Udara (AU) guna mempercepat mobilisasi peralatan strategis yang dibutuhkan PLN untuk memulihkan sistem kelistrikan.

Pesawat angkut berat C-130 Hercules dan A400M mengangkut tujuh set tower emergency ke Lanud Soewondo, Medan, untuk mempercepat penanganan infrastruktur transmisi yang terdampak cuaca ekstrem.

"Tujuh tower emergency tersebut terdiri atas dua set yang diberangkatkan dari Jakarta, tiga set dari Balikpapan, dan dua set dari Banjarbaru," ucapnya

Selain itu, terdapat empat set tower emergency dari Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Selatan yang masih dalam tahap pengerjaan.

Mundhakir juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan yang masih terdampak pengaturan beban selama proses pemulihan berlangsung.

Pihaknya akan terus menyampaikan perkembangan penanganan dan pemulihan sistem kelistrikan secara berkala melalui kanal resmi perusahaan.

Masyarakat juga dapat memantau informasi kelistrikan maupun menyampaikan laporan gangguan melalui aplikasi PLN Mobile atau contact center PLN 123.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Proses pemulihan terus dipercepat dengan dukungan ratusan petugas

Medan (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyelesaikan pemasangan fondasi tower emergency guna mempercepat pemulihan sistem kelistrikan setelah terjadi kerusakan infrastruktur transmisi akibat cuaca ekstrem di Sumatera Utara.

"Saat ini, pemasangan fondasi (base plate) untuk tiga tower emergency pada jalur transmisi 275 kV Galang–Simangkok sudah selesai, sebagai langkah strategis mempercepat normalisasi sistem kelistrikan," ujar General Manager PLN Unit Induk Pusat Penyaluran dan Pengatur Beban Sumatera (P3BS) Amiruddin dalam keterangan diterima di Medan, Sabtu.

Amiruddin mengatakan pihaknya fokus untuk memastikan seluruh material dan peralatan tower emergency dapat segera terpasang sehingga proses pemulihan sistem berjalan lebih cepat.

Lebih lanjut, ia mengatakan seluruh petugas terus bergerak agar setiap tahapan pekerjaan dapat diselesaikan secepat mungkin tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

"Proses pemulihan terus dipercepat dengan dukungan ratusan petugas dari berbagai unit di Sumatera, Jawa bagian Barat, dan wilayah lainnya," ucapnya.

Ia mengatakan petugas tersebut melakukan pekerjaan selama 24 jam secara bergantian untuk memastikan pasokan listrik dapat segera pulih.

PLN terus mengoptimalkan seluruh sumber daya dan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mempercepat pemulihan sistem kelistrikan.

"Kami terus mengoptimalkan seluruh kekuatan dan sumber daya serta berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mempercepat pemulihan sistem kelistrikan," kata Amiruddin.

PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan selama proses pemulihan berlangsung. Untuk menjaga keandalan sistem selama tahapan pemulihan, manajemen beban masih dilakukan secara terukur di beberapa wilayah.

PLN juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dalam gangguan sistem kelistrikan berskala besar, proses pemulihan memang tidak bisa dilakukan sekaligus karena harus menjaga keseimbangan sistem kelistrikan secara bertahap

Jakarta (ANTARA) - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi, menilai respons cepat PLN dalam memulihkan gangguan kelistrikan di sejumlah wilayah Sumatera menunjukkan fokus utama perusahaan untuk segera mengembalikan layanan listrik kepada masyarakat.

“Dalam gangguan sistem kelistrikan berskala besar, proses pemulihan memang tidak bisa dilakukan sekaligus karena harus menjaga keseimbangan sistem kelistrikan secara bertahap,” ujar Tulus dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, PLN menjelaskan bahwa gangguan kelistrikan yang terjadi pada Jumat (22/5) dipicu gangguan pada jaringan transmisi 275 kV di Muara Bungo, Jambi.

Menurut Tulus, respons cepat manajemen dan petugas lapangan PLN menjadi faktor penting dalam mempercepat normalisasi pasokan listrik di Sumatra.

"Yang terpenting pascakejadian, manajemen dan tim lapangan PLN langsung bergerak melakukan pemulihan infrastruktur kelistrikan sehingga masyarakat bisa kembali menikmati layanan listrik," katanya.

Ia menilai gangguan sistem kelistrikan berskala besar berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat dan layanan publik sehingga proses pemulihan perlu menjadi prioritas utama. Saat ini, pasokan listrik di wilayah terdampak juga sudah berangsur normal.

"Dalam situasi seperti ini, yang paling penting adalah memastikan layanan listrik dapat kembali normal secara bertahap dan aman bagi masyarakat," ujarnya.

Tulus menegaskan peristiwa ini perlu menjadi momentum penguatan bersama untuk terus meningkatkan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan nasional agar sistem semakin tangguh menghadapi potensi gangguan di masa mendatang.

"Hal paling penting sekarang adalah memastikan sistem kelistrikan semakin kuat dan andal sehingga kejadian serupa dapat diminimalkan," katanya.

Sementara itu PT PLN (Persero) menyampaikan sistem kelistrikan di Sumatera yang sempat mengalami "blackout" atau pemadaman total pada Jumat (22/5), kini telah kembali normal.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras tanpa henti seluruh personel di lapangan serta dukungan dari Kementerian ESDM dan berbagai pihak di Daerah, sistem kelistrikan Sumatera kini telah kembali normal,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Minggu (24/6).

PLN menyelesaikan pemulihan sistem kelistrikan di Sumatra pascagangguan meluas pada jaringan transmisi interkoneksi Sumatera. Hingga Minggu pukul 06.00 WIB, PLN telah menormalkan 176 gardu induk yang sempat terdampak. Sejalan dengan proses penormalan tersebut, pasokan listrik kepada pelanggan kembali pulih secara bertahap.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pada saat masih tanggap darurat pun, saya ngotot harus segera bikin dam

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pemerintah kini fokus membangun beberapa sarana infrastruktur seperti dam hingga jembatan permanen dalam fase pemulihan pascabencana di Sumatera.

“Menurut saya pribadi, yang belum tertangani dengan maksimal itu adalah jembatan, karena rata-rata sungainya itu melebar dan mendangkal. Melebarnya juga tidak kira-kira, bisa langsung 10 kali lipat, bisa 5 kali lipat. Jadi, ya, desainnya itu harus berubah total,” kata Menteri PU dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Dody mengakui bahwa progres pemulihan pascabencana di Aceh masih cukup lamban. Hal ini mengingat masih banyaknya kayu dan batu yang masih menumpuk di hulu.

Oleh karena itu, Kementerian PU kemudian juga fokus untuk membangun dam untuk mencegah adanya banjir susulan akibat hujan.

“Pada saat masih tanggap darurat pun, saya ngotot harus segera bikin dam. Karena kalau kemudian dam tidak segera dibikin, hujan lagi, kayunya turun lagi, yang kasihan yang di bawah,” ujar dia.

Selain itu, jembatan permanen juga menjadi prioritas agar konektivitas antarprovinsi bisa tetap terjaga.

Menteri PU juga memastikan progres pembangunan-pembangunan di wilayah terdampak bencana banjir bandang akhir tahun lalu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berjalan dan dipantau oleh pemerintah.

Tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur yang rusak, Dody mengatakan pihaknya juga fokus untuk melakukan pembersihan lumpur yang membuat sawah-sawah rakyat terdampak.

“Selain itu, yang paling tertinggal memang itu juga adalah di irigasi, karena kita itu mesti cek apakah kemudian sawahnya itu masih exist, masih ada. Kalau pun sudah tertimbun lumpur, kita mesti cek juga, apakah lumpurnya ini bisa dibersihkan dengan mudah, atau kah nantinya lumpurnya ini, area sawahnya harus kita pindahkan,” jelasnya.

Hal ini, lanjut Dody, menjadi perhatian khusus agar upaya mewujudkan swasembada pangan di wilayah terdampak bencana bisa tetap berjalan.

“Karena sesuai arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto, walaupun (Sumatera, terutama) Aceh ini sedang terkena bencana, kami semua diminta maksimal agar tetap bisa swasembada pangan di 2026 untuk Aceh dan sekitarnya,” ujar Menteri PU.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan konsultan properti Jones Lang Lasalle (JLL) mengungkapkan pasar perkantoran di kawasan Central Business District (CBD) Jakarta, mempertahankan momentum pemulihannya di awal tahun 2026 dengan tingkat okupansi stabil di 72 persen.

“Angka permintaan pada kuartal pertama lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencerminkan kepercayaan yang berkelanjutan di pasar sewa," ujar Head of Research JLL, James Taylor di Jakarta, Selasa.

James mengatakan tidak adanya pasokan baru di kawasan CBD terus mendukung permintaan pada inventori yang sudah eksis. Aktivitas penyewa tetap terfokus pada strategi perpindahan ke gedung dengan kualitas yang lebih baik.

"Sementara itu, pasar non-CBD mencatat penyerapan positif yang didorong oleh penyelesaian proyek baru di TB Simatupang, meskipun beberapa gedung eksisting mengalami tekanan okupansi akibat penyewa yang melakukan pengurangan ruang atau perpindahan ke CBD," katanya.

Sementara itu, Head of Tenant Representation JLL Panji Aziz mengatakan bahwa perkantoran Grade A di kawasan pusat bisnis distrik atau CBD terus menunjukkan aktivitas positif dalam hal permintaan ruang kantor pada kuartal pertama, dengan sektor jasa keuangan dan teknologi menjadi kontributor utama terhadap permintaan ruang kantor.

"Salah satu tren yang berkembang pada kuartal ini adalah meningkatnya permintaan untuk ruang perkantoran yang sudah dilengkapi furnitur. Untuk memenuhi permintaan penyewa, beberapa landlord mempertahankan furnitur dari penyewa sebelumnya atau menyediakan ruangan yang sudah dilengkapi dengan furnitur baru atau kontribusi fitting out," kata Panji Aziz.

Menurut dia, harga sewa perkantoran Grade A di kawasan pusat bisnis distrik atau CBD mengalami kenaikan 0,95 persen jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, melanjutkan tren positif yang dimulai pada tahun 2025.

Peningkatan ini mencerminkan penguatan daya tawar pemilik properti (landlord) seiring dengan semakin terbatasnya pasokan dan meningkatnya permintaan di segmen gedung Grade A.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Minggu (4/5), mulai dari Kemenkeu pastikan Menkeu Purbaya dalam kondisi sehat, hingga Dirut KAI tegaskan fokus pemulihan demi keselamatan perjalanan KA.

Berikut sajian berita bidang ekonomi yang dirangkum LKBN ANTARA.

Kemenkeu pastikan Menkeu Purbaya dalam kondisi sehat

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat ini dalam kondisi yang sehat.

“Iya, beliau sehat-sehat saja,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Mendag ungkap nilai ekonomi dari ekosistem burung kicau capai Rp2 T

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan bahwa ekosistem burung kicau di Indonesia memiliki nilai ekonomi yang besar, dengan angka mencapai Rp1,7 triliun hingga Rp2 triliun.

Dirinya dalam Festival Lomba Burung Berkicau dan Kuliner UMKM di Jakarta, Minggu, menyampaikan potensi ini dinilai akan terus meningkat seiring dengan semakin maraknya penyelenggaraan lomba burung berkicau di berbagai daerah.

Selengkapnya baca di sini.

PT Hoi Fu Paper bangun pabrik di KEK Kendal, investasi Rp1,12 triliun

PT Hoi Fu Paper Packaging membangun pabrik kemasan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah, dengan nilai investasi senilai Rp1,12 triliun.

Suntikan investasi tersebut diproyeksikan mampu menyerap hingga 1.000 tenaga kerja, dengan komposisi sekitar 95 persen tenaga kerja lokal.

Selengkapnya baca di sini.

Mendag pastikan penyesuaian HET Minyakita tak terkait implementasi B50

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan bahwa rencana penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita tidak berkaitan dengan implementasi program biodiesel B50.

‎“Gak ada sama sekali,” kata Mendag di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Dirut KAI tegaskan fokus pemulihan demi keselamatan perjalanan KA

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menegaskan pihaknya fokus pemulihan operasional, pendampingan pelanggan dan keluarga terdampak, serta penguatan keselamatan perjalanan kereta api pascainsiden Bekasi Timur.

"Saat ini fokus kami adalah memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik, mendampingi pelanggan dan keluarga (korban insiden Bekasi Timur), serta menjaga keselamatan ke depan. Kami akan terus hadir dalam setiap proses yang dijalani,” kata Bobby dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menegaskan pihaknya fokus pemulihan operasional, pendampingan pelanggan dan keluarga terdampak, serta penguatan keselamatan perjalanan kereta api pascainsiden Bekasi Timur.

"Saat ini fokus kami adalah memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik, mendampingi pelanggan dan keluarga (korban insiden Bekasi Timur), serta menjaga keselamatan ke depan. Kami akan terus hadir dalam setiap proses yang dijalani,” kata Bobby dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Bobby melakukan peninjauan langsung terhadap operasional perjalanan kereta api, mencakup layanan Commuter Line dan Kereta Api Jarak Jauh di lintas Manggarai hingga Bekasi Timur, guna memastikan perjalanan berjalan aman dan semakin terkendali menjelang hari kerja.

Kunjungan dimulai dari Stasiun Manggarai sebagai simpul utama operasional, dilanjutkan menyusuri lintas Bekasi hingga Stasiun Bekasi Timur untuk melihat langsung kondisi perjalanan kereta rel listrik (KRL), kelancaran kereta api jarak jauh, serta layanan pendampingan yang berlangsung di lokasi.

Di Bekasi Timur, perhatian tertuju pada Posko Informasi yang menjadi ruang pendampingan bagi pelanggan dan keluarga.

Peninjauan kemudian berlanjut ke RS Primaya Bekasi Timur dan RS Primaya Bekasi Barat untuk memastikan kondisi pelanggan yang masih menjalani perawatan, sekaligus menyampaikan dukungan secara langsung.

Bobby juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak yang hadir selama proses penanganan. Di area Stasiun Bekasi Timur, rangkaian bunga dan ungkapan doa dari masyarakat tampak tersusun sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada para pelanggan yang terdampak.

“Kepedulian yang hadir menjadi kekuatan untuk terus melangkah," ujar Bobby.

Sejalan proses pemulihan yang terus berjalan, KAI melakukan pemantauan kondisi pelanggan secara berkala. Per Minggu (3/5) pukul 07.00 WIB, tercatat 81 pelanggan yang dirawat telah kembali ke rumah setelah menjalani perawatan, sementara 19 pelanggan lainnya masih penanganan lanjutan di rumah sakit.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan pendampingan terus dilakukan agar proses pemulihan berjalan dengan baik.

“Kami terus memantau kondisi pelanggan yang masih dirawat serta memastikan kebutuhan penanganan terpenuhi. Bagi pelanggan yang telah kembali ke rumah, pendampingan tetap kami lanjutkan sesuai kebutuhan,” ujar Anne.

Bagi pelanggan yang telah melakukan pengobatan secara mandiri, KAI menyediakan mekanisme klaim atau reimbursement.

Persyaratan meliputi alat pembayaran yang memuat data perjalanan, identitas pelanggan, kuitansi dan rincian biaya pengobatan, resume medis, serta salinan rekening. Setelah berkas dinyatakan lengkap, proses klaim akan dikoordinasikan bersama pihak asuransi.

“Proses klaim berlangsung paling lambat 21 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap. Pelanggan akan dihubungi kembali oleh pihak terkait bersama KAI,” tambah Anne.

Layanan trauma healing juga disediakan bagi pelanggan yang membutuhkan, dengan pengajuan melalui Posko Informasi maupun call center 0812-9660-5747. Pendampingan awal dapat dilakukan melalui telemedicine, sementara untuk keluarga pelanggan yang membutuhkan dilakukan secara langsung.

Posko Bekasi Timur tetap beroperasi hingga 11 Mei 2026, melayani kebutuhan informasi, administrasi, serta pendampingan lanjutan.

Di sisi operasional, layanan Commuter Line Jabodetabek menunjukkan perbaikan yang konsisten dalam beberapa hari terakhir. Ketepatan waktu keberangkatan berangsur naik dari 71,54 persen pada 30 April menjadi 87,39 persen pada 1 Mei, lalu mencapai 88,84 persen pada 2 Mei.

Ketepatan waktu kedatangan juga meningkat dari 68,46 persen menjadi 84,86 persen, dan kembali membaik hingga 87,04 persen. Perjalanan yang mengalami keterlambatan semakin berkurang dengan waktu keterlambatan yang lebih terkendali.

Perbaikan serupa terlihat di lintas Cikarang. Ketepatan waktu keberangkatan meningkat dari 50 persen menjadi 61 persen, lalu mencapai 66 persen. Sementara kedatangan naik dari 44 persen menjadi 57 persen dan kemudian 61 persen. Tren itu mencerminkan proses normalisasi yang berjalan semakin stabil.

Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh yang melintas di wilayah Bekasi Timur juga telah kembali berjalan dengan pola operasi yang terjaga. Dalam satu hari, terdapat 32 perjalanan KA dari Pasarsenen serta 36 perjalanan KA dari Gambir yang melintas di lintas tersebut.

Sejak operasional kembali berjalan pada 28 April hingga 2 Mei 2026, volume pengguna Commuter Line lintas Cikarang tercatat mencapai 574.644 pelanggan.

“Kami memahami setiap perjalanan memiliki arti bagi setiap pelanggan. Karena itu, kami akan terus hadir mendampingi, memastikan layanan berjalan aman, dan menjaga keandalan operasional ke depan,” kata Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyebutkan sekitar 60 persen dana untuk rehabilitasi lahan sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025 telah dialokasikan kepada kelompok-kelompok tani.

"Provinsi sifatnya menunggu pengajuan dari kabupaten untuk kemudian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang mentransfer kepada kelompok tadi. Sejauh ini dari total anggaran, yang telah ditransfer ke kelompok tani itu sekitar 60 persen," kata Kepala Dinas Pertanian Sumbar Afniwirman di Padang, Rabu.

Ia menjelaskan terdapat Rp228 miliar dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk kegiatan pertanian di mana Rp32 miliar lebih di antaranya dianggarkan khusus untuk merehabilitasi lahan sawah yang rusak ringan dan rusak.

"Dana APBN tersebut pada dasarnya tidak ditransfer ke daerah, melainkan berada di kas negara sehingga polanya berkaitan dengan satuan kerja," ujar dia.

Sementara itu, kepala dinas terkait di provinsi hanya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) berada di kabupaten dan kota terdampak. Sedangkan uangnya bukan berada di bank daerah melainkan di KPPN.

Kemudian, terkait prosedur pelaksanaan kegiatan diswakelolakan berdasarkan anjuran pemerintah pusat. Sehingga, masyarakat yang lahannya terdampak dapat memperoleh uang dari dana yang disediakan menjelang lahannya bisa produktif.

"Artinya ini dilaksanakan oleh kelompok tani di mana prosesnya diawali dengan calon petani dan calon lokasi (CPCL). Jadi, lahan perorangan ditotal menjadi lahan kelompok tadi yang kemudian dilakukan perjanjian kerja sama," ujar dia.

Hal tersebut juga dibarengi dengan adanya surat keputusan, penetapan lokasi dan sebagainya. Kemudian, saat proses di tingkat kabupaten selesai, maka kabupaten mengajukan permohonan pencairan dana ke provinsi.

"KPA melakukan verifikasi. Jika sudah lengkap, maka diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke KPPN. Saat selesai verifikasi di KPPN, barulah pihak itu mentransfer dana ke rekening kelompok tani yang bersangkutan," katanya menambahkan.

Menurut dia, daerah terdampak yang lebih dulu mengajukan pencairan ialah Kabupaten Solok yang mengalami rusak ringan seluas 1.247 hektare (Ha). Bahkan, per 12 Februari 2026 sudah ditransfer dana sekitar Rp112 juta ke rekening kelompok tani yang melaksanakan rehabilitasi lahan pertanian mereka.

Berdasarkan data kerusakan lahan akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 Sumbar, ia merinci terdapat 2.802 Ha lahan rusak ringan dan 1.100 Ha lahan rusak sedang.

"Untuk anggaran, rusak ringan dikalikan Rp4,6 juta sementara rusak sedang dikalikan Rp13,5 juta," ujar dia.

Namun, untuk kelompok tani yang mengelola keuangan lebih dari Rp100 juta, maka berdasarkan aturan hanya boleh ditransfer sebanyak 70 persen sementara sisanya dicukupkan saat rehabilitasi lahan mereka selesai.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan percepatan pemulihan ekonomi Aceh pascabencana difokuskan pada sektor produktif seperti UMKM, pertanian, perikanan dan perdagangan, karena sektor tersebut menjadi penggerak utama ekonomi di sana.

"Pemulihan dari rehab-rekon (rehabilitasi dan rekonstruksi) yang sekarang sedang kita dorong penggerak utama, terutama pada sektor produktif sehingga ekonomi Aceh bangkit kembali," kata Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam di Banda Aceh, Senin.

Pernyataan itu disampaikan saat menjadi pemateri lewat zoom dalam kegiatan Aceh Economic Forum bertajuk "Akselerasi Pemulihan Ekonomi Aceh Pascabencana di Tengah Ketidakpastian Global yang Semakin Meningkat", yang diselenggarakan KPwBI Aceh, di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh.

Sebagai informasi, pascabencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu, telah membuat ekonomi Aceh pada triwulan IV tahun 2025 mengalami kontraksi -1,61 persen secara tahun ke tahun (y-on-y).

Kemudian, pertumbuhan ekonomi Aceh sepanjang 2025 juga melambat hanya mencapai 2,97 persen dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 4,46 persen.

Ia mengatakan terhadap kondisi sekarang, Aceh perlu menumbuhkan ekonomi sebesar 3,8-4,1 persen pada 2027 mendatang dengan perbaikan pada indikator makro seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan lainnya.

Medrilzam menjelaskan, adapun beberapa strategi rehab-rekon, nantinya dilakukan penguatan infrastruktur ekonomi seperti pasar, pergudangan dan logistik guna menjamin kelancaran rantai pasok, stabilitas ekonomi lokal, serta pemulihan mata pencaharian secara berkelanjutan.

Dirinya memaparkan, adapun tujuh strategi yang dapat dilakukan adalah, rekonstruksi berbasis ketahanan multi bahaya dan adaptasi perubahan iklim yang melampaui kondisi pra-bencana. Kemudian, perencanaan dan penganggaran berbasis risiko.

Lalu, memprioritaskan infrastruktur ekonomi kritis seperti pemulihan pasar induk, sentra distribusi pangan, gudang logistik dan akses transportasi yang berdampak langsung pada stabilitas harga serta UMKM.

Strategi lainnya, penguatan ketahanan rantai pasok, diversifikasi jalur distribusi, peningkatan kapasitas penyimpanan, dan digitalisasi sistem logistik.

Kelima, lanjut dia, skema pembiayaan inovatif, dengan mengoptimalkan APBN/APBD serta instrumen lainnya. Tata kelola dan kemitraan multi pihak juga perlu dilakukan antara pemerintah, swasta serta masyarakat.

Ketujuh, sinkronisasi rehabilitasi fisik dengan dukungan modal kerja, fasilitasi UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.

"Untuk outcome yang diharapkan, pulihnya fungsi pasar dan distribusi dalam waktu cepat, stabilnya pasokan dan harga, meningkatkan ketahanan infrastruktur ekonomi terhadap risiko bencana, dan percepatan pemulihan ekonomi lokasi berbasis UMKM," kata Medrilzam menjelaskan.

Selain itu, dirinya juga berharap daerah dapat memperkuat pondasi keuangan dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Kembangkan potensi yang ada dan harap benar-benar digarap.

Ia mencontohkan seperti masalah sampah. Pertanyaannya apakah dananya masuk ke Pemda, dan jawabannya tidak, karena uang itu habis di tingkat pengumpul.

"Padahal sebenarnya itu harusnya menjadi pendapatan asli daerah. Peraturan daerah nya sudah ada, tapi ternyata tidak diimplementasikan, itu salah satu contoh kecil, belum lagi terkait dengan PBB, retribusi, dan lainnya," ujar dia.

Medrilzam kembali menekankan bahwa dalam upaya pemulihan ekonomi Aceh, maka rantai pasok dan distribusi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang. Kemudian, penguatan daya beli masyarakat melalui pemulihan mata pencaharian dan penciptaan lapangan kerja.

"Lalu, optimalkan pembiayaan melalui sinergi APBN, APBD, perbankan dan skema alternatif. Serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dalam mendorong pemulihan ekonomi," Katanya.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026