Kota Bandung, Jabar (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, menargetkan penertiban kabel udara di 85 ruas jalan dapat rampung Desember 2026 sebagai bagian dari upaya penataan kota dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan langkah penataan difokuskan pada pemotongan kabel udara yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dalam pelaksanaannya Pemkot Bandung tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam menjaga stabilitas layanan publik yang bergantung pada jaringan internet," kata Farhan dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jabar, Kamis.

Farhan memastikan proses migrasi jaringan dari kabel ke jaringan bawah tanah dilakukan secara bertahap dan terencana, dengan menyiapkan sistem cadangan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemotongan.

"Internet untuk pelayanan publik tetap terjamin. Kami pastikan tidak ada gangguan karena sebelum pemotongan dilakukan, jaringan cadangan sudah disiapkan," katanya.

Ia menyebut pemerintah tidak akan memotong kabel apabila sistem cadangan belum siap.

Hal itu untuk menghindari gangguan terhadap layanan penting seperti perbankan, pendidikan, kesehatan, kependudukan, TNI, dan Polri.

Di sisi lain, Farhan menegaskan operator telekomunikasi memiliki tanggung jawab penuh terhadap layanan kepada pelanggan.

"Operator harus bertanggung jawab kepada pelanggan. Jika terjadi gangguan, harus segera ditangani," kata dia.

Menurut dia, masyarakat sebagai pelanggan juga memiliki hak untuk mendapatkan layanan terbaik, termasuk memilih alternatif penyedia layanan apabila mengalami gangguan yang tidak segera ditangani.

"Pelanggan memiliki hak untuk mencari alternatif koneksi jika layanan yang diterima tidak optimal," ujarnya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bakal melakukan penertiban terhadap para pelaku industri pariwisata dalam negeri yang kedapatan belum mengantongi izin usaha dari Online Travel Agent (OTA). BookCabin, OTA di bawah naungan Lion Group pun memastikan bahwa seluruh mitranya telah terverifikasi.

Corporate Communication Strategic Lion Group Danang Mandala Prihantoro menegaskan bahwa seluruh mitra dan layanan perjalanan yang bekerjasama dengan platform BookCabin sepenuhnya telah menjalani proses seleksi dan verifikasi yang dilakukan secara komprehensif.

"Jadi, mitra kami yakni hotel dan jejaringnya, berdasarkan kelas-kelasnya itu bekerja sama dengan kami pun kami juga harus memverifikasi mereka," ungkap Danang pada konferensi pers BookCabin Travel Fair di Surabaya, Senin (8/6/2026).

Ia menegaskan proses kerja sama yang dilakukan antara BookCabin dengan masing-masing mitra di seluruh penjuru tanah air tersebut bersifat business to business (B2B), termasuk di antaranya melakukan pemilahan terhadap hotel maupun penginapan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran dari masing-masing pelanggan.

"Terverifikasi melalui perjanjian, perjanjian resmi secara business to business. Lalu, kami juga menyesuaikan dengan tanggapan dari pasar. Ada kategori pelanggan yang butuh hotel bintang tiga, bintang empat, bintang lima. Nah, itu kan sesuai dengan masing-masing budget-nya si pelanggan, dan yang paling penting, kami juga mengkaji hotel ini secara bersama-sama, bahwa kami dan para mitra tour and travel, pelaku wisata, hotel, dan restoran itu sama-sama memberikan kepercayaan," tuturnya.

Danang menyatakan bahwa BookCabin selaku OTA di bawah naungan Lion Group telah menempuh kebijakan untuk melakukan verifikasi dan penelusuran yang mendalam terhadap calon-calon mitra maupun layanan perjalanan yang akan bergabung dalam ekosistem tersebut dan dipastikan terpercaya dalam menjalankan jasa akomodasi.

Bahkan, lanjut dia, hal tersebut telah dilakukan pihak manajemen BookCabin sejak jauh-jauh hari sebelum pemerintah melalui Kementerian Pariwisata mengumumkan wacana delisting terhadap ribuan hotel maupun penginapan yang belum mengurus hingga mengantongi legalitas izin usaha resmi.

"Sudah kami lakukan dari awal ketika merilis BookCabin itu, verifikasi lebih awal, dan jejaring Lion Group di berbagai kota juga sama. Jadi, kita melihat melihatnya itu berdasarkan tren perjalanan, sesuai kebutuhan budget. Beberapa tavel agent yang memang sudah join dengan kami bahasanya mereka pun bukan travel agent yang baru ya, pastinya sudah puluhan tahunlah kita bekerja sama," paparnya.

Oleh sebab itu, Danang menyanjung langkah pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap pelaku usaha di industri pariwisata yang belum mempunyai legalitas yang jelas. Menurutnya, langkah serta kebijakan yang ditempuh tersebut telah sejalan dengan visi BookCabin dalam menghadirkan layanan yang memberikan rasa percaya dan nyaman kepada masing-masing pelanggan.

"Tantangan di tengah teknologi saat ini adalah penawaran-penawaran yang bombastis, dan dengan adanya Bookcabin Travel Fair ini meminimalisir atau mengedukasi unsur-unsur modus-modus penipuan untuk memberikan kewaspadaan lebih dini kepada para mitra atau pelanggan. Sekali lagi, Lion Group sangat mengapresiasi upaya-upaya pemerintah karena memfasilitasi verifikasi ini untuk kepentingan masyarakat, menggerakkan pariwisata, dan menggerakkan ekonomi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyampaikan bahwa sekitar 1.600 akomodasi alternatif seperti vila dan penginapan lainnya akan didepak (delisting) dari platform online travel agent (OTA) lantaran belum memenuhi izin berusaha.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penataan akomodasi alternatif yang digalakkan Kemenpar sejak Maret 2025.

“Lebih dari 1.600 listing ini terbukti bahwa mereka tidak memiliki izin, dan direncanakan akan dilakukan delisting mulai 1 Agustus 2026,” kata Widiyanti dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (3/6/2026).

Sejak penataan akomodasi alternatif dilakukan, dia menyebut telah terdapat perkembangan positif dari jumlah unit usaha akomodasi jangka pendek yang telah memiliki nomor izin berusaha (NIB).

Berdasarkan data sistem OSS per 20 Mei 2026, dia menjelaskan bahwa terdapat peningkatan unit akomodasi yang memiliki NIB sebanyak 46,5% dibandingkan posisi 31 Maret 2025, yakni sejumlah 100.830 unit.

Menurutnya, akomodasi yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) vila mencatatkan peningkatan kepatuhan perizinan terbanyak yaitu mencapai 76,4%.

JAKARTA - Video yang memperlihatkan anggota Satpol PP DKI Jakarta melakukan penindakan terhadap pedagang es krim di area Car Free Day (CFD), Jalan Sudirman-MH Thamrin pada Minggu (24/5/2026) viral di media sosial (medsos). Netizen menanggap penindakan tersebut dilakukan secara berlebih.

Dalam rekaman video terlihat beberapa petugas Satpol-PP DKI berusaha melepaskan paksa pedagang es krim dengan sepeda yang digunakan untuk berdagang.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengakui tindakan yang dilakukan petugas di lapangan turut menimbulkan perhatian publik. Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas tindakan yang dilakukan anak buahnya.

"Menanggapi video yang beredar di media sosial terkait penertiban pedagang es krim di kawasan HBKB, kami Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan keresahan yang dirasakan masyarakat," kata Satriadi, Minggu (24/5/2026).

Ia menyebut insiden itu akan menjadi masukan penting bagi Satpol-PP DKI dalam menjalankan tugas di lapangan. Pihaknya pun menyadari bahwa dalam pelaksanaan penertiban akan selalu mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi yang baik, dan sikap persuasif.

"Kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi agar ke depan seluruh personel dapat menjalankan tugas dengan lebih bijak, profesional, dan mengedepankan empati kepada masyarakat," ucapnya.

Di sisi lain, Satriadi juga menegaskan bahwa kegiatan berjualan di area CFD telah dilarang sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini diterapkan guna memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang berolahraga di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin.

"Kegiatan berjualan tidak diperbolehkan di sepanjang jalur utama HBKB demi menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan masyarakat yang sedang beraktivitas maupun berolahraga," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai langkah penataan izin usaha pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan dan tidak dijalankan sesuai peruntukannya.

Bahlil mengatakan pemerintah tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah izin tambang yang telah lengkap secara administrasi namun tidak pernah dioperasikan oleh pemegang izin.

"Saya melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya," ujar Bahlil usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurut Bahlil, evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang disampaikan sekitar satu hingga dua bulan lalu agar dilakukan penertiban terhadap izin tambang bermasalah.

Bahll menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh izin pertambangan memberikan manfaat ekonomi sekaligus tetap menjaga tata kelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Ia menambahkan, hasil evaluasi izin tambang tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya reformasi sektor pertambangan nasional.

"​Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," terangnya.

Penataan IUP di kawasan hutan merupakan fase baru dalam reformasi sektor pertambangan nasional, yang tidak hanya memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG — Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi meminta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota untuk memperkuat sinergitas dalam penertiban dan pencegahan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya masing-masing.

Dia menyampaikan penertiban PETI saat tengah menjadi perhatian serius pemerintah, sebagai upaya mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan.

Bahkan, selama ini telah berjalan penertiban bersama Forkopimda, dan kegiatan yang demikian secara tidak langsung telah memperlihatkan komitmen dalam penegakan hukum bagi PETI.

"Makanya sinergitas antar unsur Forkopimda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, agar penanganan PETI dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan," katanya, dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Menurutnya penegakan PETI ini dipastikan bukan sebuah kegiatan serimoni, tapi benar-benar melakukan tindakan, karena pengawasan serta penanganan terpadu terhadap praktik pertambangan ilegal tersebut, dinilai berdampak luas, baik terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, maupun stabilitas daerah.

“Kami menyadari bahwa persoalan PETI tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan mata pencaharian masyarakat," ujarnya.

Mahyeldi menegaskan aspek lingkungan dan keselamatan tidak boleh diabaikan, sehingga penanganan PETI harus dilakukan secara bijak dan terukur.

Sebagai solusi, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas tambang berjalan legal, aman, dan tetap menjaga lingkungan.

Ia juga meminta seluruh pelaku PETI segera menghentikan aktivitas ilegal karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar dan permanen.

“Penambangan tanpa prosedur yang benar juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, berdampak pada kesehatan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah,” tegasnya.

Mahyeldi berharap transisi menuju skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat menjaga aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus melindungi lingkungan. Dengan IPR, aktivitas pertambangan diharapkan berlangsung secara legal, aman, dan berkelanjutan.

Terkait PETI, ia menegaskan penegakan hukum harus berjalan adil dan melindungi masyarakat terdampak. Dia juga meminta Polda Sumatra Barat bersama aparat penegak hukum lainnya mengusut tuntas seluruh kasus PETI guna memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku.

Kota Bandung, Jabar (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Jawa Barat, menggencarkan penindakan parkir liar, yang marak terjadi di sejumlah ruas jalan, khususnya di kawasan pusat kota dan destinasi wisata.

Kepala Seksi Ketertiban Transportasi Dishub Kota Bandung Ulloh Abdulloh mengatakan penertiban ini menyasar delapan ruas jalan, di antaranya Jalan Asia Afrika, Jalan Otto Iskandardinata (Otista), Jalan Panjunan, Jalan Terusan Pasir Koja, Jalan Pasirkaliki, Jalan Wastukancana, Jalan R.E. Martadinata, dan Jalan Lombok.

"Dalam kegiatan tadi, terjaring sekitar delapan sepeda motor. Kemudian untuk kendaraan roda empat, sebanyak 10 unit dilakukan tilang manual dan 13 ditindak melalui ETLE," ujar Ulloh di Bandung, Jabar, Senin.

Ulloh mengatakan pihaknya juga berkolaborasi dengan kepolisian dalam penerapan sanksi, baik melalui tilang manual maupun tilang elektronik (ETLE).

Selain penindakan, kata dia, petugas juga melakukan penderekan terhadap kendaraan yang melanggar serta pengawasan melalui ETLE mobile.

Ia menegaskan pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan, terutama di kawasan wisata dan pusat aktivitas masyarakat.

"Seluruh ruas jalan, terutama kawasan wisata, akan terus kami pantau," katanya.

Dishub Kota Bandung juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran parkir liar di sejumlah ruas jalan utama di Kota Bandung.

"Silakan laporkan jika menemukan parkir liar atau kendaraan di atas trotoar. Kami terbuka terhadap aduan masyarakat," ujarnya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan imbas dicabutnya izin operasi perusahaan oleh pemerintah.

Pemangkasan karyawan bakal dilakukan pada 12 Mei mendatang. Toba Pulp Lestari sudah menyosialisasikan soal PHK ini kepada karyawan pada 23-24 April 2026.

"Pada tanggal 23 April 2026-24 April 2026, Perseroan melakukan sosialisasi kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapkaryawan Perseroan. Pemutusan Hubungan Kerja akan berlaku efektif 12 Mei 2026," tulis manajemen Toba Pulp Lestari dalam keterbukaan informasi, Jumat (24/4).

Manajemen Toba Pulp Lestari menyebut PHK karyawan dilakukan setelah pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Sumatera pada awal 2026.

Pencabutan izin usaha itu mengakibatkan terhentinya seluruh kegiatan operasional pemanfaatan hutan di dalam areal tersebut.

"Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan sebagai akibat dari pencabutan PBPH Perseroan yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH Perseroan," imbuh Toba Pulp Lestrari.

Toba Pulp Lestari masuk dalam daftar 28 perusahaan yang dicabut izinnya karena melakukan pelanggaran operasional dan menyebabkan banjir Sumatra yang menimpa tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (PKH) telah melakukan penguasaan kembali lahan 167.912 hektare milik PT Toba Pulp Lestari Tbk di Sumatra Utara.

[Gambas:Youtube]

BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan penataan pedagang di wilayah Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Para pedagang tersebut selanjutnya akan menempati lokasi yang lebih nyaman.

Bupati Bogor Rudy Susmanto memaparkan, penataan itu bukan bertujuan untuk menggusur para pedagang yang sudah ada, namun menata agar para pedagang lebih nyaman menjajakan jualan mereka.

“Penataan ini bukan untuk menggusur pedagang, tetapi untuk menata agar lebih rapi dan tertib. Di beberapa lokasi, pedagang tetap berada di tempat yang sudah ada dengan perbaikan fasilitas," katanya, Senin (20/4/2026).

Rudy mengaku, penataan itu juga dilakukan tidak hanya di Sentul, tapi juga di beberapa wilayah. Namun, dirinya meminta masyarakat untuk bersabar dalam menunggu bagian penataan.

"Kami memahami harapan masyarakat akan infrastruktur yang memadai. Perbaikan terus kami lakukan secara bertahap, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, serta jumlah penduduk yang sangat besar,” katanya.

Lihat video: Pemkab Bogor Razia PKL Liar di Puncak, Pedagang Menolak Digusur



Kendati demikian, Rudy Susmanto meminta agar masyarakat Kabupaten Bogor sama-sama ikut mendukung penataan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor. “Kami mohon dukungan dari semua pihak. Tantangan yang dihadapi cukup besar, namun dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih baik,” ucapnya.

Penataan itu dilakukan oleh sejumlah organisasi pemerintah daerah (OPD) dan dibantu puluhan personel dari PT Sentul City Tbk. Publik Relations PT Sentul City Tbk, Maesa Putri menjelaskan, setidaknya ada sebanyak 70 personel yang turut membantu penataan di wilayahnya.

"Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergi kami dengan pemerintah untuk menciptakan kawasan yang bersih, tertib, rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Harapannya kegiatan ini bisa berjalan terus dan berkelanjutan," kata dia.

Dalam waktu dekat saya akan eksekusi karena pemetaannya udah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pihaknya segera mengeksekusi penertiban aktivitas pertambangan ilegal, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam waktu dekat saya akan eksekusi karena pemetaannya udah,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Bahlil menyampaikan sudah melaporkan perkembangan terkini kepada Presiden Prabowo Subianto ketika menemuinya pada Kamis (16/4).

Terkait jumlah luasan lahan, Bahlil mengatakan akan mengungkapkannya di kesempatan lain.

Luas lahan tersebut, lanjut dia, nantinya meliputi hasil evaluasi lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlokasi di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan konservasi, maupun cagar alam.

“Termasuk wilayah hutan-hutan yang belum ada izin IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dan izin yang tidak dapat dikonversi. Totalnya nanti kami sampaikan berapa jumlah luasan,” ujar Bahlil.

Sekretariat Presiden dalam siaran resminya yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, menjelaskan langkah tegas pemerintah itu menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan nasional, yang tidak hanya memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

“Dengan penataan IUP yang lebih disiplin dan terukur, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan bangsa, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” demikian siaran resmi Sekretariat Presiden RI.

Dalam Rapat Kerja Pemerintah minggu lalu, Presiden Prabowo menyoroti adanya ratusan izin tambang yang dicurigai ilegal.

“Jadi, ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi! Kalau tak jelas, cabut semua itu! Kita sudah tak ada waktu untuk terlalu kasihan, tak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” kata Presiden Prabowo saat Rapat Kerja Pemerintah di Istana minggu lalu.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita temukan rembesan gula rafinasi yang masuk ke pasar sebagai gula konsumsi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta penertiban impor gula rafinasi yang merembes ke pasar konsumsi karena menekan harga, sehingga gula petani tidak terserap dan berpotensi merugikan petani nasional.

“Kita temukan rembesan gula rafinasi yang masuk ke pasar sebagai gula konsumsi. Ini sangat membahayakan karena menekan harga dan membuat gula petani tidak terserap. Kalau ini tidak ditertibkan, petani yang paling dirugikan,” kata Mentan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Mentan menyoroti kondisi petani tebu yang kian tertekan akibat tidak terserapnya gula produksi dalam negeri. Di tengah kebutuhan gula nasional yang masih tinggi, justru terjadi fenomena rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi yang dinilai merugikan petani.

Amran menegaskan persoalan utama tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga pada tata niaga yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani.

Di sisi lain, Mentan juga menyoroti adanya anomali dalam tata niaga gula nasional. Meskipun impor gula masih dilakukan, gula produksi dalam negeri justru sulit terserap di pasar.

“Selain itu, terdapat kondisi yang cukup janggal. Di satu sisi kita masih melakukan impor gula, namun di sisi lain gula dalam negeri tidak terserap. Hal yang sama juga terjadi pada molase," ujar Mentan.

Dia menyebutkan sebelumnya harga molase mencapai Rp1.900 per liter, namun pada Maret 2026 turun hingga sekitar Rp1.000.

"Ini tentu perlu menjadi perhatian, karena gula kita pun tidak bisa laku,” tegasnya.

Berdasarkan proyeksi tahun 2025, luas panen tebu eksisting mencapai 563.357 hektare dengan produktivitas Gula Kristal Putih (GKP) sebesar 4,74 ton per hektare atau setara 69,35 ton tebu per hektare. Dengan capaian tersebut, produksi GKP diperkirakan sebesar 2,67 juta ton.

Sementara itu, kebutuhan gula nasional mencapai 6,7 juta ton yang terdiri dari 2,8 juta ton gula konsumsi dan 3,9 juta ton gula industri, sehingga masih terdapat kesenjangan yang perlu segera diatasi.

Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menertibkan distribusi gula rafinasi melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas), serta memperketat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran ke pasar konsumsi.

Selain pembenahan di sektor hilir, pemerintah juga menggenjot peningkatan produksi di sektor hulu melalui program bongkar ratoon (peremajaan tebu).

Mentan mengungkapkan sekitar 70–80 persen tanaman tebu nasional saat ini sudah tidak produktif, sehingga perlu segera diremajakan.

“Bapak Presiden meminta kami membantu petani tebu. Kami sudah anggarkan Rp1,7 triliun untuk program bongkar ratoon, dengan target peremajaan sekitar 300 ribu hektare secara bertahap,” jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan perbaikan tata niaga dan jaminan pasar menjadi kunci dalam mendorong semangat petani untuk meningkatkan produksi.

“Intinya kunci swasembada itu sederhana, banyak tanam, banyak panen, dan banyak produksi. Tapi sekarang terjadi paradoks, kita impor gula, sementara gula petani tidak laku. Ini karena banjir gula rafinasi ke pasar konsumsi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa jaminan harga dan penyerapan hasil sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha petani tebu.

“Kalau gula petani dijamin dibeli dengan harga baik, pasti petani semangat. Karena itu pengawasan gula rafinasi harus diperketat agar tidak merembes ke pasar konsumsi,” tambahnya.

Dengan langkah penertiban gula rafinasi dan peningkatan produksi secara simultan, pemerintah optimistis kesejahteraan petani tebu dapat meningkat sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada gula konsumsi nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai penertiban tambang ilegal menjadi kunci untuk menjaga pasokan mineral kritis dalam rangka memastikan agenda hilirisasi berjalan optimal guna mendorong industrialisasi nasional.

“Menertibkan, mengamankan pasokan mineral kritis, reserve, dan memanfaatkannya untuk agenda nasional hilirisasi tetap menjadi agenda yang krusial untuk mendorong industrialisasi dan juga meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Faisal dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurutnya, mineral kritis merupakan sumber daya tidak terbarukan yang perlu dikelola secara strategis agar tidak habis tanpa memberikan manfaat ekonomi maksimal.

Negara-negara yang memahami pentingnya mineral kritis cenderung menjaga cadangan mereka untuk menopang industrialisasi jangka panjang, khususnya pada sektor manufaktur berteknologi tinggi.

“Kalau kita ingin naik kelas dalam rantai pasok global, kita perlu menjaga pasokan di dalam negeri dan memanfaatkannya untuk hilirisasi agar ada nilai tambah,” katanya.

Ia menilai dinamika global juga meningkatkan persaingan mendapatkan akses terhadap mineral kritis, termasuk potensi tekanan agar negara pemilik sumber daya membuka akses bahan mentah secara langsung.

“Kalau tidak hati-hati, ada risiko pihak luar meminta akses penuh terhadap mineral kritis kita. Ini bisa bertentangan dengan kebijakan hilirisasi apabila bahan mentah diambil langsung tanpa diproses di dalam negeri,” ujarnya.

Penertiban tambang ilegal dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan penguatan industrialisasi nasional.

Dengan memastikan pasokan mineral strategis tetap terkendali dan memberikan nilai tambah di dalam negeri, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah terus memperkuat penertiban tambang ilegal melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atau Satgas Halilintar sepanjang 2025 hingga awal 2026.

Sepanjang periode tersebut, Satgas Halilintar menguasai kembali hampir 10.000 hektare lahan tambang dari lebih dari 100 perusahaan yang terindikasi melakukan aktivitas tanpa izin di kawasan hutan. Komoditas yang teridentifikasi mencakup batu bara, nikel, emas, pasir kuarsa, dan batu kapur yang tersebar di berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Maluku Utara.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Saya rasa tetap sentimen global, bagaimana pun, ada pengaruh-pengaruh bangsa (Indonesia). Contohnya soal tembaga, kita cuma 4 persen. Tetapi begitu longsornya Freeport, kan harganya naik juga 4 persen ternyata berpengaruh juga,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai lonjakan harga timah dari 33 ribu dolar AS ke kisaran 50 ribu dolar AS disebabkan oleh penertiban tambang ilegal di Indonesia.

“Nyatanya, kalau misalnya kita tertibkan benar, nyatanya (harganya) juga terkerek (naik),” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa.

Tri menyampaikan bahwa kenaikan harga timah tersebut merupakan efek domino imbas penertiban tambang ilegal, sehingga Indonesia bisa mengurangi penyelundupan timah yang diperjualbelikan di pasar internasional.

Dengan demikian, Indonesia diyakini oleh Tri memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sentimen global ihwal harga komoditas.

“Saya rasa tetap sentimen global, bagaimana pun, ada pengaruh-pengaruh bangsa (Indonesia). Contohnya soal tembaga, kita cuma 4 persen. Tetapi begitu longsornya Freeport, kan harganya naik juga 4 persen ternyata berpengaruh juga,” kata Tri.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) fokus memberantas tambang ilegal melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk memperbaiki tata kelola pertambangan mineral dan batu bara (minerba) Indonesia.

Dirjen Gakkum ESDM Rilke Jeffri Huwae menambahkan, upaya ini juga akan memperkuat ekosistem usaha BUMN tambang seperti PT Timah, yang selama ini tidak hanya merugikan korporasi tapi juga rusaknya kelestarian lingkungan hidup akibat praktik tambang yang tidak bertanggungjawab.

Rilke menegaskan, pemerintah akan bersikap tegas terhadap pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melakukan pelanggaran. Sanksi administratif, termasuk pencabutan izin, akan diterapkan bagi perusahaan yang terbukti melanggar.

Ekspor komoditas timah dari Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Oktober 2025 mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 48,44 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu September 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Belitung menyebut kontraksi ekspor timah ini dipicu oleh perbaikan tata kelola timah yang sedang berlangsung.

Sejalan dengan upaya pemerintah, pada 27 Oktober 2025, London Metal Exchange (LME) menetapkan harga timah di angka 36.435 dolar AS per ton. Harga tersebut lantas melonjak menjadi di kisaran 55.005 dolar AS per ton pada 26 Januari 2025.

Angka tersebut menunjukkan terjadi peningkatan harga komoditas sebesar 50,97 persen dalam waktu tiga bulan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026